Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Selasa, 31 Juli 2012

Cornelis Masih Simbol Kekuatan Politik Dayak

Pontianak – Sosok Drs Cornelis MH sampai hari ini dinilai masih menjadi tokoh Dayak yang kuat di kalangan elite-elite etnis di Kalbar. Suara Dayak diprediksi masih akan bulat mendukungnya.
“Kehadiran Barnabas Simin sebagai cawagub dan Milton Crosby yang merapat ke Golkar tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Cornelis di komunitas Dayak,” kata Jumadi SSos MSi, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura menjawab Rakyat Kalbar via selular, Senin (30/7).
Namun dia mengakui terjadinya perubahan karena melihat ada sebagian elite Dayak yang tidak sepaham secara politik dengan Cornelis yang berstatus incumbent itu.
“Saya melihat Cornelis masih menjadi simbol kekuatan perpolitikan tokoh Dayak di Kalbar. Apalagi pergumulan politik di Kalbar sangat kental dengan politik identitas keetnikan. Sosok Cornelis saat ini masih cukup kuat di kalangan elite-elite Dayak,” kata Jumadi.
Terkecuali, lanjutnya, Milton Crosby sendiri yang maju sebagai calon gubernur. “Jika itu yang terjadi, maka Milton akan menjadi rivalitas yang kuat bagi Cornelis di wilayah timur. Intinya, dukungan politik komunitas Dayak terhadap Cornelis masih cukup kuat,” ungkapnya.
Menjawab pecahnya DAD khususnya DAD Sintang, Jumadi melihatnya hanya kasuistik dan riak-riak kecil saja. “Polemik di DAD kan hanya pada level elite dan hanya terjadi di Kabupaten Sintang. Secara kultural dan ideologis, saat ini sosok Cornelis masih sangat berpengaruh di komunitas Dayak Kalbar,” kata Jumadi. (jul)

Jaga Etika, Jangan Saling Menjelekkan

Cornelis mengukuhkan Tim Kampanye Kabupaten Landak, Rabu (25/7)
Cornelis mengukuhkan Tim Kampanye Kabupaten Landak, Rabu (25/7)
Ngabang – Tim kampanye mesti menjaga etika berpolitik. Tindakan saling menjelekkan calon kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar yang akan berkompetisi di Pilgub Kalbar, 20 September 2012 wajib dihindari.
“Saya tekankan agar tim sukses jangan menyalahi aturan dalam berkampanye. Ikuti semua aturan yang ditetapkan oleh KPU. Yang harus dihindari tim kampanye dalam berkampanye adalah menjelek-jelekkan balon lain, ingat itu,” pesan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH yang kembali akan bertarung dalam pilgub 2012.
Saat menghadiri pengukuhan Tim Kampanye Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM di Kabupaten Landak, Rabu (25/7), lebih jauh Cornelis meminta tim suksesnya tidak lengah dan terbuai. “Sampaikan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar kepada masyarakat,” katanya di hadapan sejumlah anggota DPRD Landak dari parpol pengusung dan para ketua PAC parpol se-Kabupaten Landak.
Ia juga berpesan kepada timnya untuk tidak menjelek-jelekkan bakal calon (balon) lain dalam kampanye. Hindari semua upaya yang dapat memecah belah persatuan tim, karena kalau terpancing maka kerugian yang akan diperoleh. “Memang sekarang kita lagi dipantau gerak-gerik oleh balon lain, tetapi asalkan kita bisa dengan benar menyampaikan visi dan misi serta tidak melanggar aturan yang ada, pasti sulit mereka untuk mencari kesalahan. Hati-hati waspada itu penting,” ujarnya.
Cornelis juga menyampaikan, saat ini kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kalbar sangat tinggi. Salah satu program yang paling menonjol adalah pembangunan Jembatan Tayan. Terealisasinya jembatan itu karena adanya kepercayaan dari pusat. “Bukan hanya itu, jalan-jalan lintas di perbatasan juga menjadi skala prioritas oleh pusat untuk dibangun,” tegasnya.
Dalam Pilgub Kalbar 2012, pasangan Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Indonesia Baru (PIB).
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Minsen, dalam arahannya mengatakan sebagai parpol yang sudah berkomitmen mendukung pasangan tersebut hendaknya dari sekarang harus sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar atau tetangga. Walaupun tim belum menyiapkan program, ujar Minsen, tetapi sebagai jurkam hendaknya ketika sudah sampai ke tempat masing-masing berusaha untuk menyampaikan pesan politik pasangan incumbent.
“Saya berharap tim yang sudah terbentuk dan dikukuhkan dari semua partai pengusung jangan mudah terpecah terhadap isu-isu yang dapat memecahbelahkan kita. Rapatkan selalu barisan, satukan persepsi memenangkan calon yang kita usung. Kemenangan pasangan ini bukan hanya kemenangan keduanya, tetapi kemenangan itu milik kita dan seluruh rakyat Kalbar,” pesan Minsen. (tar)

Incumbent Menang Satu Langkah

Jimmy: PKR itu Dipolitisasi

Pontianak – Bergabungnya Milton Crosby ke Tim Morkes-Burhan dianggap kubu Cornelis-Christiandy permainan politik biasa-biasa saja. Tim pemenangan incumbent itu optimis meraih kemenangan kedua kalinya.
“Saya mau katakan, kalau pilgub 2007 Cornelis itu levelnya bupati dan saya yakin tidak banyak orang tahu Cornelis saat itu. Kalau sekarang dia kan gubernur, sudah satu langkah menang,” kata M Jimmy SH, Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.
Kenapa satu langkah menang, menurutnya Cornelis populer. Artinya tidak perlu lagi ada sosialisasi seperti kawan-kawan pasangan lain. Kalau pada pilgub 2007 basisnya delapan, sekarang pada posisi incumbent basisnya sudah 14.
“Itu suka tidak suka akan terjadi, karena rakyat sudah pintar dan cerdas untuk menentukan pilihan. Untuk itu kami dari tim kampanye dari kacamata politik kita harus wanti-wanti. Tapi kita bukan juga overconfident ya. Suara Cornelis-Christiandy tetap meningkat dari 2007. Itu sudah pasti,” yakin Jimmy.
Keyakinannya lantaran selama empat tahun menjadi gubernur, masyarakat menilai keberhasilan yang sudah dia capai, apa-apa yang sudah dilakukan. Tentu ini merupakan barometer, takaran rakyat untuk menilai sosok Cornelis.
Rakyat yang menilai, ujar legislator PDIP Kalbar ini, beragam dan berbagai kalangan. Pertama rakyat biasa, ada akademisi, ada orang-orang pintar. “Mereka ini akan menjadi corong, mereka akan sampaikan sesuatu yang baik adalah baik. Dan itu bagian dari yang membantu Cornelis untuk kampanye, padahal tidak disengaja. Hanya cerita-cerita di warung kopi, di kantin, dan di tempat lainnya, bahwa Cornelis begini-begini,” urainya.
Jadi, bergabungnya Milton ke pasangan MB, sementara dulu Milton menang di Pilbup Sintang diusung PDIP, dinilai wajar saja dalam politik. Menurut Jimmy, pertanyaan itu kapasitas DPD Partai menjawabnya. Karena merasa pengurus DPD Partai, Jimmy menjawabnya.
“Saudara Milton mau ke mana itu hak dia sebagai warga negara. Jadi Pak Milton ini tidak boleh juga kita kungkung. Tapi kalau cerita kata terima kasih, ya dikembalikan kepada orangnya. Seperti apa dia. Makanya saya selalu menekankan politik yang berparadigma pragmatis itulah yang akan menghancurkan bangsa ini,” kata Jimmy.
Mohon maaf, Jimmy melanjutkan, mungkin Pak Milton sekarang setelah keluar dari Demokrat mau memilih merapat ke Pak Morkes, ke Pak Tambul, atau kepada siapa, dan itu hak pribadi beliau. Jangan dikaitkan antara Pak Milton merapat kepada orang ini dengan nuansa PDIP memberikan perahu ketika itu, ceritanya lain.
“Ya sudah. Kita sudah tidak kenang lagi kok. Hak dia mau merapat kepada siapa. Kami PDIP bukan baru sekali punya pengalaman seperti itu. Lain kali tidak sembarangan untuk meminta rekomendasi. Sudah banyak pengalaman untuk solidaritas partai itu sendiri,” ujarnya.

Politisasi

Bagaimana dengan persoalan PKR? Jimmy menjelaskan, banyak komponen yang harus dibenahi dan Cornelis tidak pernah menghambat. “Beliau justru mendorong, tapi kalau mendorong sesuatu yang belum lengkap, sesuatu yang masih kurang, Cornelis akan malu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Jimmy.
Maksud Cornelis, PKR harus terlaksana. Hanya saja persyaratan diperhatikan. Sementara yang terjadi selama ini hanya koar-koar di media. Hanya dimuati nuansa politik, seolah-olah Cornelis tidak mendukung, tidak setuju. Padahal itu isu yang tidak benar.
Terbukti, kata Jimmy, Cornelis mengatakan kepada Fraksi PDIP bahwa PKR itu tolong segera dilengkapi persyaratannya. “Dan kita sudah sampaikan dalam pemandangan umum. Segera dibuat kajian secara komprehensif. Bukan hanya mengkaji tata ruang wilayahnya, tapi kebutuhan pegawai, dan lainnya, layaknya sebuah provinsi. Kalau persyaratan belum dilengkapi, bagaimana kita mau mengusulkannya,” terang dia.
Jimmy melanjutkan, Cornelis adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, juga harus tunduk dan patuh pada pimpinan tertinggi, yakni presiden. Soal daerah otonomi baru, pemerintah pusat sudah mengeluarkan moratorium dan belum dicabut. Sebagai wakil pemerintah pusat, kan tidak mungkin Cornelis melawan.
Untuk itu, katanya lagi, semua persyaratan harus segera dilengkapi, begitu keran pemekaran dibuka, moratorium dicabut oleh Presiden SBY, barang ini sudah siap.
“Tapi sekarang ini persoalan PKR itu dipolitisasi oleh lawan-lawan politik, seolah-olah basis Cornelis ini orang hulu. Jadi harapannya suara Cornelis kurang dan kalah di pilgub. Sebenarnya cara-cara seperti ini kolokan,” ujarnya.
Dia mengaku sangat tidak khawatir soal suara di timur Kalbar, karena masyarakat di sana juga mengerti. Cuma ada segelintir orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. “Ya sah-sah saja pikiran orang. Kita tidak boleh hambat itu. Karena mereka juga bagian dari warga negara,” ucap Jimmy.
Meski demikian, tim pemenangan akan bekerja maksimal. Ia menegaskan, bukan karena incumbent lalu lenggang kangkung. “Pengaruh PKR pasti ada, hanya segelintir orang saja. Yang mau saya katakan adalah mari kita fight, mari kita main sesuai aturan. Jadi, berpolitik santunlah, jangan pakai gaya tahun 70-an. Kita sudah modern. Dan kami sudah siap,” tuntas Jimmy. (jul)

Mbalelo, Usul Dipecat DPP

Kemelut PKB Kalbar Dukung Incumbent

Sumardi Siap Tempuh Jalur Hukum

kemelut PKB Kalbar
ZMS
Pontianak – Kemelut di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalbar kian menjadi menyusul kritik atas keputusan DPP yang mengusung pasangan incumbent.
Melalui rapat pleno yang digelar Selasa (24/7) di Sekretariat DPW Jalan Puteri Dara Nanti, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor direkomendasikan dipecat. Tapi dua pengurus lainnya yang tak kurang vokal, hanya disanksi peringatan.
“Berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus wilayah, Sumardi M Noor kita berikan sanksi berat berupa rekomendasi pemecatan ke DPP. Secepatnya kita kirim ke DPP. Sedangkan dua pengurus lainnya kita berikan peringatan,” kata Mulyadi Tawik SE, Ketua DPW PKB Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Selasa (24/7).
Sementara dua tokoh vokal yang punya pengaruh kuat di basis yang cukup signifikan, yakni Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie dan Wakil Ketua DPW PKB Wahab Bulyan hanya kena semprit dengan peringatan. Justru tokoh muda dari kalangan Keraton Kadriyah bersuara cukup keras.
Rapat pleno DPW PKB itu dihadiri pula oleh jajaran Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, pimpinan Badan Otonom (Banom), sayap, dan lembaga-lembaga PKB Provinsi Kalbar. Ketua Dewan Syuro Ustaz Hasbullah SH, Sekretaris Dewan Syuro Ustaz Suja’i M Hasan SPd, dan Sekretaris DPW PKB Kalbar Andi M Syafe’ie SPdI.
Menurut Mulyadi, perlawanan yang dilakukan beberapa pengurus itu bukan lagi persoalan PKB mengusung pasangan incumbent, tapi sudah mencemarkan nama baik partai dan membawa partai ke arah tidak baik. Karena itu partai secara struktural mengambil tindakan untuk itu.
Sikap Sumardi M Noor itu yang bertentangan dengan keputusan partai dinilai Mulyadi sudah kelewatan. “Dia (Sumardi) sendiri tidak menerima hasil keputusan partai, tetapi dia sendiri mengarahkan ke calon lain. Kalau saya lihat, ini sudah pernah bermain sebelumnya, mungkin sudah pernah berjanji dengan calon lain,” katanya.
Masih kata Mulyadi, DPW Kalbar pernah melaksanakan musyawarah pimpinan wilayah (muspimwil) pada 11 Desember 2011. Yang dibahas salah satunya berkaitan dengan pilgub 2012, agenda penting partai itu dihadiri seluruh Ketua DPC PKB se-Kalbar.
Pada saat itu, sambung dia, tidak ada kesepahaman, karena calon kandidat belum banyak bermunculan. Akhirnya, disepakati antara Ketua DPC dan DPW untuk sepenuhnya menyerahkan sikap partai kepada DPP untuk mendukung siapa.
“Saya terus koordinasi dengan jajaran Dewan Syuro, tetap dibicarakan dalam rapat. Dan pada 2 Juni 2012 diarahkan PKB mengusung Cornelis-Christiandy. Kalau dikatakan tidak melalui mekanisme partai, itu tidak benar,” tegas ketua partai berbasis Islam itu.
Perbedaan, katanya, boleh saja, tetapi ketika sudah ada keputusan partai, itu harus dijalani, harus dipatuhi. “PKB tetap konsisten sampai ke tingkat bawah siap memenangkan Cornelis-Christiandy. Kita berikan sanksi kepada pengurus yang coba-coba membelot,” tegas Mulyadi lagi.
Kalau ada kabar yang menyatakan sebagian pengurus PKB mendukung calon lain, dibantah Mulyadi. Sikap PKB sudah jelas dan bulat mendukung dan mengusung pasangan incumbent. Alasan Mulyadi, keberhasilan pasangan incumbent selama memimpin daerah ini, kondisi Kalbar yang aman sehingga pertimbangan partai merapat ke Cornelis-Christiandy.

Target 2012

Keputusan rapat pleno yang dianggap otoriter dan sepihak itu sepertinya melukai Sumardi M Noor. Tokoh vokal yang kerap bersuara nyaring ini sudah bersiap-siap membawa persoalan pemecatannya ke jalur hukum.
“Jika mendapat surat pemecatan, tidak perlu melakukan pembelaan diri. Tetapi kita akan melakukan upaya hukum pidana. Kalau kita tempuh dengan jalur partai, sulit untuk menjebloskan kesalahan kader ke hotel prodeo,” tegas Sumardi kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Sayangnya Sumardi tidak menyebutkan secara jelas kesalahan dimaksud. Sepertinya Wakil Sekretaris Tanfidyah PWNU Kalbar ini punya kartu truf perihal latar dukung mendukung tersebut. Dia mengaku kecewa dengan keputusan partai yang tidak menjalankan mekanisme sebenarnya.
“Kader partai tidak melanggar etika. Karena dukungan kepada incumbent tidak melalui mekanisme partai. Dan dukungan kami tetap kepada pasangan Berkibar,” tegasnya.
Sumardi menilai rekomendasi pemecatan dirinya itu sarat dengan kepentingan politik yang tidak mencerminkan moralitas dan etika partai. Ketua DPW PKB diharapkan konsekuen jika dirinya dipecat dengan menyampaikan surat pemecatan secara fair.
“Yang jelas kita lakukan upaya yang terbaik untuk partai. Karena target kita adalah 2014, bukan pilkada yang sarat dengan kepentingan sesaat. Dan perlu dicatat, partai bukanlah perseroan dagang. Pemecatan ada aturan dan alasan sesuai AD/ART,” tuntas Sumardi. (jul)

Suara Dayak, Siapa Layak

Banson: Bukan Memilih Kepala Suku

Suara Dayak
ZMS
Pontianak – Pilgub Kalbar 2012 di ambang pintu. Setelah suara Melayu terpecah-pecah, kini kancah politik melihat suara Dayak terbagi-bagi. Ada Cornelis, ada Barnabas Simin, dan tokoh fenomenal Milton Crosby.
Meskipun banyak kalangan menilai drama pertarungan politik di Pilkada Kalbar ini hampir sama dengan pilgub 2007, namun tidak serta-merta kondisi itu persis berulang. Pasalnya itu tadi, suara Dayak yang 2007 termarginalkan bulat dukung Cornelis, kini bakal berubah.
“Orang Dayak sekarang euforianya berbeda. Dulu mereka berharap Cornelis bisa mewujudkan keinginan mereka. Tetapi kenyataannya harapan pada Cornelis yang dulu itu tidak terwujud,” ungkap Ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kalbar Bernardus kepada Rakyat Kalbar, Minggu (29/7).
Menurutnya, pola politik Kristen itu sedikit berbeda. Polanya pro kepada kaum lemah. “Sekitar 30-40 persen orang Dayak tidak lagi dukung Cornelis. Apalagi sekarang ada alternatif lain ke Pak Barnabas. Kecuali yang ada di PDIP dukung Cornelis,” tutur Bernardus.
Setidaknya dia melihat pecahnya Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang yang sepertinya “memisahkan diri” dari DAD provinsi. Menurutnya, DAD itu harus bebas dari politik. DAD harusnya menjadi rumah besar bagi seluruh orang Dayak.
“Pecahnya DAD Sintang itu besar pengaruhnya. Apalagi Ketua DAD Sintang itu bukan orang biasa. Seorang bupati pasti punya massa minimal 40 persen dukung Milton,” ujar Bernardus.
Terpisah, Letkol (Purn) Riam Mapuas mengatakan tidaklah mengherankan kalau DAD berpecah. “Karena budaya adalah salah satu faktor dari politik. Sedangkan subjek dan objek dari politik adalah manusia dengan alam pikirannya,” ujarnya.
Ditanya soal pecahnya suara Dayak akhir-akhir ini, Riam yang merupakan salah seorang cendekiawan Dayak yang senior itu juga menilai ada perbedaan dengan pilgub 2007. “Suara Dayak tidak mungkin semuanya mendukung Cornelis. Artinya tidak bulat lagi seperti dulu,” tegas Riam yang dihubungi via ponselnya di Putussibau.
Sementara itu, pengamat politik dari Untan, Dr Zulkarnaen menilai saat ini masih belum bisa dipastikan bahwa suara Dayak akan lebih besar mendukung siapa ataupun pecah.
“Tetapi kalau dukungannya tidak bulat lagi seperti dulu, memang iya. Dulu saat pilkada 2007, posisi Dayak sedang dalam meraih kekuasaan. Karena merasa posisinya sedang terpinggirkan sehingga suaranya bersatu dan solid,” ujar dosen ilmu pemerintahan itu.
Menurut dia, penyebab pecahnya suara Dayak adalah akibat kekecewaan soal pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Karena Dayak jumlahnya besar di pedalaman. Kekecewaan itulah yang membuat tidak utuh lagi mendukung Cornelis. “Kemudian, semakin banyaknya para pemilih rasional. Jadi mereka tidak lagi berpegang pada politik primordialisme,” ujar Zulkarnaen.

Bukan kepala suku

Ketua Harian DAD Kalbar Ibrahim Banson merasa tidak jelas dan tidak bisa pasti kalau suara Dayak terpecah. Yang pasti, sesuai UU, setiap warga berhak memilih dan dipilih. Dia melihat masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohkan lagi, mau milih Barnabas atau Cornelis, itu hak masyarakat.
“Kalau kita lihat Barnabas kan orang nomor dua, sedangkan Cornelis orang nomor satu di Kalbar. So pasti orang akan memilih yang nomor satu,” ujar Pak Banson, begitu dia biasa disapa.
Kata Banson, kalau ditanya dirinya mau milih siapa, sudah jelas Cornelis. Karena merasa dari dulu memang orang Cornelis. “Kita di DAD Kalbar sekitar 5 bulan kemarin melakukan Rekornas DAD Kalbar. Kita sudah bersepakat DAD Kalbar tetap memilih Cornelis,” tegasnya.
Mencuatnya nama Milton terkait secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DAD Sintang yang sempat kisruh, apakah suara Dayak di timur Kalbar akan terpecah, Ibrahim Banson tegas menjawab, apa hubungan Milton dengan pilgub?
“Kita yakin masyarakat bisa memilih dan menilai siapa yang berhak memimpin Kalbar ini. Pastinya kita tidak memaksa masyarakat harus milih Cornelis dan orang lain. Itu hak masyarakat sendiri mau milih siapa. Karena kita bukan memilih kepala suku. Kita memilih siapa yang bisa memimpin Kalbar,” ujar Banson.
Sebagai Ketua Harian DAD, Banson dengan santun mengatakan siapa pun yang terpilih nanti harus diterima. “Siapa pun yang menjadi Gubernur Kalbar, harus kita hormati,” katanya
Menjawab Rakyat Kalbar, Banson tidak mau menyebut berapa persen suara Dayak yang memilih Cornelis. “Kalau ditanya berapa persen suara Dayak mendukung Cornelis, kita tidak tahu. Itu hak masyarakat mau milih siapa. Kita meyakini masyarakat tidak bodoh dalam memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin Kalbar ini,” ujarnya lagi.
Satu hal yang penting, kata Banson, seluruh masyarakat Kalbar supaya tidak terpicu dengan isu-isu negatif dalam pilgub ini. Kebersamaan masyarakat Kalbar selama ini telah terbina.
“Tolong kita sama-sama menjaga keharmonisan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Kita tidak mau gara-gara tidak milih si A dan si B, masyarakat Kalbar pecah oleh isu yang tidak benar. Siapa pun yang terpilih harus kita dukung sama-sama guna menyukseskan program Kalbar ke depan,” pungkas Banson. (kie/hak)

Tim Kampanye BBM Dikukuhkan

Boby: Menang Satu Putaran

Pontianak – Tim kampanye pasangan Cornelis-Christiandy untuk Kota Pontianak dikukuhkan dengan ketuanya Drs Hartono Azas MBA, dalam suasana bulan puasa yang sederhana di Wisma Nusantara, Minggu (29/7).
Pengukuhan oleh M Kebing L, Sekretaris Tim Kampanye Kalbar Cornelis-Christiandy Provinsi Kalbar itu merupakan koalisi dari lima partai yaitu PDIP, Demokrat, PIB, PDS, dan PKB bergabung dalam tim bermotto Bersatu, Berjuang, Menang (BBM).
Wakil Ketua Tim Pemenangan BBM Boby Crisniawan memastikan pasangan incumbent itu menang satu putaran. “Hitungan apa pun pasangan Cornelis-Christiandy ini pasti menang dan hanya satu putaran,” ujar Boby saat memberikan sambutan.
Ia mengimbau para anggota Tim Kampanye Kota Pontianak yang baru dilantik supaya menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sangat-sangat santun.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa kita mau mencetak pelayan masyarakat, bukan yang mau dihormati. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan kita merupakan pasangan yang sudah terbukti. Jangan coba-coba cari yang baru,” ujarnya.
Menurutnya, pasangan ini sudah terbukti menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. “Kita harus sepakat bahwa kemenangan ini kemenangan bersama. Bukan kemenangan PDIP, bukan kemenangan Demokrat, bukan kemenangan PIB, bukan kemenangan PKB, bukan kemenangan PDS, tetapi kemenangan masyarakat Kalbar,” ujarnya semangat.
Dia melanjutkan, mau itu dari suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura, tetapi semua sudah merasakan di masa kepemimpinan Cornelis ini semua kondusif. Tidak ada satu pun intrik.
“Tidak ada satu pun saya dengar bahwa masyarakat Kalbar ada yang tidak makan. Saya pikir sudah layak dilanjutkan. Cornelis bukan hanya kesayangan orang PDIP, tetapi juga kesayangan orang Demokrat,” katanya.
Dijelaskan, hingga 29 Juli hari ini (kemarin, red) semua tim kampanye pasangan BBM ini di seluruh kabupaten/kota harus sudah dilantik. Hingga kemarin yang sudah dilantik Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas, dan Landak. Jadi sisanya sampai 29 Juli ini semua tim sukses harus sudah selesai.
Boby mengatakan target menang satu putaran bukan seperti pertarungan Jokowi-Foke. Kalau Jokowi itu 50 persen plus satu. Kalau Kalbar cukup 30 persen. “Kita yakin akan lebih dari 30 persen. Dari hitungan kepartaian saja sudah satu putaran. Harus yakin menang,” paparnya.
Terbentuknya tim kabupaten/kota dimandatkan untuk membentuk tim kecamatan. Setelah itu bentuk tim di setiap TPS sekaligus saksi sebagai penarik massa di setiap TPS. Masing-masing TPS dua orang, semuanya sudah bisa bekerja setelah pelantikan.
Ketua Tim Kampanye Kota Pontianak Hartono Azas yang juga Ketua DPRD dan DPC PD Kota Pontianak mengaku akan menggalang dan mengefektifkan mesin politik dari tingkat DPC sampai ranting.
Giliran Hartono Azas menyampaikan sambutan, legislator Demokrat ini melemparkan pertanyaan kepada para hadirin yang dilantik. Apakah ada yang gamang dan tidak yakin untuk memenangkan satu kali putaran? Ternyata semua diam, tidak ada jawaban peserta yang hadir.
“Kalau kita gamang, artinya kita sudah kalah selangkah. Kalau percaya diri maka pintu jalan akan dibukakan oleh Tuhan sebagai kader perpanjangan lidah pasangan ini. Untuk melanjutkan dan meneruskan cita-cita pembangunan dan peningkatan masyarakat Kalbar,” ujar Azas. (kie)

Senin, 30 Juli 2012

Milton Dinilai Menguntungkan Masyarakat Dayak Sintang

Minta SK dari MADN di Kalteng

Sintang – Terpilihnya Milton Crosby sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang melalui Musdat Jilid II ditanggapi beragam. Otoritas Milton sebagai bupati juga dinilai menguntungkan dan memajukan masyarakat Dayak.
“Sebagai bupati jelas dari sisi anggaran dan kebijakan beliau akan menguntungkan untuk kemajuan DAD Sintang dan masyarakat Dayak secara luas,” tutur Badjau Djambang, tokoh masyarakat Dayak dari Serawai-Ambalau pada Rakyat Kalbar, Minggu (29/7).
Badjau yang Dewan Pakar DAD Sintang periode 2008-2012 menganggap musdat tuntas karena sesuai ketentuan dengan melibatkan para pengurus DAD kecamatan. “Jalannya sidang musdat sudah sesuai aturan organisasi, secara otomatis siapa pun yang terpilih itu resmi,” ujarnya.
Pertimbangan lain datang dari Yusuf Said, Ketua DAD Kecamatan Sepauk, yang dalam tugasnya menjalankan peran membina, melindungi, dan mengayomi masyarakat. “Pak Milton kami pandang mampu menyatukan perbedaan. Beliau mampu mengakomodasi semua subsuku Dayak di Sintang ini,” yakinnya.
Kabar bahwa Milton Crosby bukan putra asli Dayak Sintang, menurut Yusuf Said bukanlah suatu masalah. “Beliau memang lahir di Belitang, tapi sekolah dan tumbuh besar serta mengabdi dan berkarier di Sintang. Lagi pula tidak ada ketentuan melarang hal itu,” tegasnya.
Namun, ketentuan bahwa hasil musdat tidak hanya diserahkan kepada pengurus DAD Kalbar, namun juga kepada Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Kalteng. Soal ada tidaknya surat keputusan (SK) dari provinsi, tidak menjadi masalah.
“Kalau tidak ada dari DAD provinsi itu tidak menjadi persoalan. Di-SK-kan atau tidak organisasi ini akan tetap berjalan, karena keputusan tertinggi berada pada musdat ini,” ungkap Konsen, Ketua DAD dari Kecamatan Sungai Tebelian.
Dikatakan Konsen, sudah menjadi kesepakatan dalam musdat bahwa ada atau tidak SK dari DAD provinsi, organisasi DAD Sintang di bawah kepemimpinan Milton Crosby tetap berjalan.
“Kita akan laporkan keberadaan organisasi ini ke Kantor Kesbang Polinmas secepatnya. Apabila sudah terdaftar di Kantor Kesbang Polinmas, berarti DAD Sintang telah dinyatakan organisasi resmi. Langkah selanjutnya, mengajukan permohonan SK langsung kepada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Teras Narang,” jelas Konsen.
Konsen, salah seorang dari empat ketua DAD kecamatan yang menyampaikan pernyataan sikap 11 DAD kecamatan, yang menolak Abeng sebagai Ketua DAD Sintang kepada pengurus DAD provinsi.
Diakui Konsen, kedatangan mereka tidak begitu direspons DAD provinsi. “Kami diterima oleh tiga orang pengurus DAD provinsi. Yang kami tangkap mereka kurang merespons musdat 28 Juli ini. Mereka sempat meminta musdat ditunda sampai pilgub 20 September nanti, tapi kami menolaknya. Karena kami sudah final dengan keputusan bahwa musdat harus digelar pada saat masa kepengurusan DAD Sintang berakhir pada 28 Juli,” bebernya.
Tanpa SK DAD provinsi, ditegaskan Konsen, DAD Sintang tetap jalan dan fungsinya sesuai AD/ART. “Hubungan antara DAD provinsi dengan kabupaten bukan antara atasan dengan bawahan. DAD bukan organisasi struktural, namun hanya melekat fungsi pembinaan saja,” terangnya.
Ditambahkan Konsen, dari para ketua DAD kecamatan berkeinginan untuk mempertemukan dua pihak yang berseteru terkait masalah DAD Sintang. Dengan pertemuan itu diharapkan semua akan menjadi lebih transparan.
“Ini bukan masalah menang atau kalah. Yang terpenting bagaimana melindungi masyarakat adat dan budaya yang ada,” bebernya.

Tanpa diskriminasi

Sementara Milton Crosby mengatakan akan melanjutkan program DAD tahun sebelumnya. “Saya akan lebih kepada perbaikan administrasi menjadi lebih baik. Selain itu membangun rumah betang paling lama tahun 2015, karena lahan sudah disiapkan seluas 2-3 hektare di daerah Akcaya I,” ucapnya.
Rumah betang, kata Milton, lambang kekokohan masyarakat Dayak dan juga pusat kegiatan kebudayaan. Milton berjanji mengakomodasi semua subsuku Dayak dalam kepengurusan DAD Sintang.
“Semua elemen masyarakat dari berbagai etnis, swasta, maupun pemerintahan harus berbaur dan kompak dalam membangun Sintang. Tidak ada diskriminasi,” tegasnya.
Terpisah, Arbudin, tokoh masyarakat Dayak lainnya, menilai bahwa musdat 28 Juli ilegal, karena tidak mendapatkan rekomendasi dari DAD provinsi. “DAD kecamatan maupun pihak yang melaksanakan musdat itu adalah para pengurus yang sudah demisioner. Jadi musdat itu adalah ilegal,” pungkasnya. (Din)

Loncat Partai Demi Apa?

Paryadi: Tempat Berlabuh yang Nyaman

Pontianak – Pekan lalu, Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella menyatakan 37 anggota DPR akan loncat ke partai bentukan Surya Paloh itu. Kontan polemik mencuat, adakah etika kutu loncat buat dunia politik?
“Kepindahan seorang politisi ke partai lain untuk mencari tempat berlabuh yang nyaman. Untuk menunjang aktivitasnya memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ungkap Paryadi kepada Rakyat Kalbar, Kamis (26/7).
Menurut Paryadi yang sebelumnya kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukungnya menuju kursi Wakil Walikota Pontianak, kepindahan politisi ke partai lain karena terbukanya partai itu. Sehingga bisa menerima anggota baru bagi politisi untuk pindah yang disebabkan karena ketidakcocokan ideologi atau kekecewaan pada partai sebelumnya.
“Saya pikir pindahnya politisi ke partai lain merupakan tantangan sendiri bagi partai yang ditinggalkan. Namun tidak serta-merta juga kepindahan politisi tersebut diterima terbuka oleh partai yang lain,” ungkap Paryadi.
Seperti khalayak tahu, sejumlah politisi yang kebanyakan pejabat pemerintah ramai-ramai pindah partai, khususnya ke Partai Demokrat. Tercatat nama Christiandy Sanjaya yang Wagub Kalbar yang sebelumnya kader Partai Damai Sejahtera (PDS). Dari politisi, tercatat nama Bobby CH yang sebelumnya bendahara Partai Golkar Ketapang.
“Namun bagi politisi tidak mudah untuk meninggalkan partai sebelumnya. Artinya perlu pemikiran dan proses yang panjang. Sehingga ketika loncat mendapatkan tempat yang layak di partai tersebut. Gunanya untuk menjalankan program demi kepentingan rakyat,” jelas Paryadi.
Sementara itu, fenomena menarik terjadi pada Milton Crosby yang sebelumnya pengurus di partai berkuasa alias Demokrat, loncat ke Partai Golkar. “Dulu saya berseragam biru, sekarang saya mengenakan baju kuning,” ujar Milton di Sintang, pekan lalu.
Lompat pagar dari Demokrat ke Golkar, menurut Milton, lantaran ingin memperjuangkan mekarnya Provinsi Kapuas Raya dari Kalbar. Alasan lain secara tersirat, Bupati Sintang ini didepak sebagai koordinator PKR oleh Gubernur Cornelis.
Bagaimanapun, apakah kutu loncat atau lompat pagar, menjadi lumrah di kancah politik. Terutama saat menghadapi pemilu, pileg, pilkada, pilwako yang menjadi ajang pertarungan politik.
Bahkan Cornelis yang dulunya pengurus Partai Golkar di Landak, kini ketua PDI Perjuangan Kalbar. Begitu pun Tambul Husin, sebagai tokoh penting yang membangun Golkar di kawasan timur Kalbar, kini Ketua Partai Gerindra. (fiq)

Jumat, 27 Juli 2012

Istri Diculik, Suami Diancam Bunuh

Yesi Hartati
Istimewa
Yesi Hartati, istri Iswadi yang dilarikan Aang
Pontianak – Makan bakso di Pasar Dahlia Jalan HRA Rahman, pasangan suami istri Iswadi, 29, dan Yesi Hartati, 26, didatangi pria bernama Aang dan Budi, Minggu (15/7) malam. Yesi diculik kedua pemuda itu dan Iswadi diancam bunuh.
Iswadi melaporkan penculikan istrinya ke Mapolsek Pontianak Barat. Di hadapan petugas, Iswadi mengaku mengenali pelaku yang menculik istrinya. Aang warga Sintang, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak. Sedangkan Budi warga Gang Duku Baru, Jalan Kom Yos Sudarso, Jeruju.
“Saya mengenal Aang dan Budi sudah setahun lebih,” ungkap Iswadi.
Bapak satu anak ini menuturkan, sebelum diculik, istrinya melihat kedua pelaku di Pasar Dahlia tak jauh dari warung bakso. Mereka memandang Yesi dan suaminya makan bakso. “Melihat mereka, istri saya ketakutan. Mereka pernah mengancam istri saya dan merencanakan suatu hari nanti akan menculik Yesi,” jelas Iswadi.
Kedua pria tersebut mendatangi Yesi dan Iswadi di warung bakso. Tanpa basa-basi, langsung menarik tangan Yesi dan membawanya kabur mengendarai sepeda motor.
“Saya tidak sempat melawan, karena Budi menunjukkan pisau di balik jaketnya. Sedangkan kunci sepeda motor saya dibuang di jalan,” ungkap Iswadi.
Malam itu Aang membawa Yesi kabur mengendarai sepeda motor. Sedangkan Budi masih memeluk Iswadi agar tidak mengejar istrinya tersebut. Kemudian Iswadi dihubungi Aang dan mengajaknya bertemu di Jalan Pancasila. Sedangkan Yesi masih bersama Budi.
Karena takut dan bersalah, Aang menyerahkan diri diantar keluarganya ke Polsek Pontianak Kota. Kemudian Aang diserahkan kepada jajaran Polsek Barat dan ditahan di Mapolsek Barat. Sedangkan Budi sampai sekarang masih menjadi buronan.
“Keluarga saya dan keluarga Yesi masih mencarinya. Semua wilayah sudah kami datangi, namun masih belum bertemu dengan pelaku,” kesal Iswadi.
Budi mengancam Iswadi via SMS. Sampai sekarang SMS tersebut masih disimpan sebagai bukti jika diminta pihak kepolisian. SMS itu bertuliskan, “Kau kire kau ngambe rmh di pal njaoh k dr aku. Bodo bale...kau maken dkt dgn aku. Maken mudah aku nyulik bini kau. Siape kau neh? Berani benar bkn kwn aku risau. Drpd aku risau nengok kwn aku begitu. Bgs kau kuselesaikan.”
SMS terakhir bertuliskan, “Ndk percaya adx yg tulis. Laki2 bodo bale yg msh mao same bini nye yg udah tdok me laki2 laen. Blg bini kau tuh. Dy udah ganggu hidup aku. Dan pasti kuganggu kalian sampai aku mati. Tak bakalan tenang idop kau. Biar ganti kartu 1000x.”
Setelah menerima SMS Budi, kediaman Iswadi didatangi segerombolan pria. Mereka rekan-rekan Budi, membawa senjata. Tidak lama kemudian mereka pulang. “Mereka berupaya untuk membunuh saya,” jelas Iswadi.
Ketika interogasi polisi, Aang mengaku Budi berencana membawa Yesi kabur ke Melawi. Namun sebelum berangkat, mereka berdua menuju ke arah Pal Lima. (sul)

Melorot, Demokrat Kalbar Tak Cemas

Bobby: Kami Masih Urutan Teratas

SBY, Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie
ZMS
Pontianak – Setidaknya ada tiga survei yang mengungkapkan hasil jajak tentang melorotnya elektabilitas Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Kendati masih teratas, partai pemenang pemilu 2009 itu menukik tajam.
Dampak kasus-kasus dugaan korupsi dan karut-marut pernyataan politisinya di Senayan membuat elektabilitas partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tinggal 31,4 persen dari hasil pemilu 2009 yang 44,2 persen.
Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2-11 Juni 2012, posisi partai berlogo mercy itu malah merosot dan berada pada peringkat ketiga. Tren kenaikan justru terjadi di Partai Golkar yang bertengger di peringkat pertama dengan jumlah dukungan 20,9 persen (Juni), naik sedikit dari survei Januari 2012 yang 18.9 persen.
Sementara PDI Perjuangan berada di posisi kedua dengan jumlah dukungan 14 persen. Yang melejit malah Partai Gerindra ke angka 6,4 persen dari sebelumnya yang hanya 1,5 persen. Partai Nasional Demokrat (NasDem) masuk lima besar dengan elektabilitas 4,5 persen.
Meski hasil beberapa lembaga survei menempatkan Demokrat di urutan ketiga, DPD PD Kalbar tidak cemas. Karena jajarannya mengaku belum melakukan kegiatan apa pun menghadapi pemilu 2014.
“Partai Demokrat belum menggeliat. Jadi kami menyikapinya dengan bekerja lebih baik dan giat agar mendapatkan kembali dukungan rakyat. Kami tidak perlu cemas menyikapi hasil survei itu,” kata Bobby CH SE, Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Kalbar, dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Kamis (26/7).
Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot belum bisa dikonfirmasi, nomor seluler berada di luar jangkauan. Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalbar sedang umrah.
Hasil pemilu 2009 di Kalbar, Partai Demokrat menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 230.639, di atasnya ada Partai Golkar (288.112) dan PDI Perjuangan teratas (466.012). Pemilu 2014, partai berkuasa itu menargetkan menjadi pemenang di Bumi Khatulistiwa ini. “Target 2014 kita ingin menjadi pemenang di Kalbar,” kata Bobby.
Sementara itu Soegeng Sarjadi Syndicate menempatkan Demokrat juga di posisi ketiga dengan dukungan 10,7 persen. Partai Golkar sebesar 23 persen dan PDI-P 19,6 persen.
“Memang survei sebelumnya Demokrat peringkat tiga. Wajar saja dengan adanya kasus mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin. Setiap partai besar pasti pernah mengalami fase penurunan suara karena badai internal,” kata Bobby.
Diakui Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Ketapang ini, badai yang menerpa Demokrat di tingkat nasional cukup berpengaruh di daerah dalam pencapaian target.
“Tetapi kita tetap yakin akan terus berbenah diri dengan kerja nyata dan memperbanyak program pro rakyat agar mengembalikan simpati rakyat,” tambahnya.
Bobby lantas membeberkan hasil survei Litbang Kompas, Partai Golkar disebut mendapat 6,9 persen suara lebih besar dibanding pemilu lalu yang 6,2 persen. Namun angka itu masih di bawah PD dan PDIP yang mendapat 12,8 dan 9,1 persen. “Survei Litbang Kompas kita posisi teratas,” tutup Bobby.
Untuk partai papan tengah, di urutan keenam PKS 2,5 persen, PAN 1,8 persen, PPP 1 persen, Hanura 1 persen, PKB 0,4 persen, lainnya 0,2 persen. (jul)

Demokrat Yakin Mesin Koalisi Solid

Pontianak – Kendati di pusat Partai Demokrat lagi diharu biru oleh berbagai kritik dan isu kutu loncat, namun di kemelut internal PKB Kalbar, koalisi Bersatu Berjuang Menang (BBM) itu tetap yakin mesin partai solid.
“Partai pengusung Cornelis-Christiandy adalah koalisi yang solid. Jadi sampai sekarang tidak ada masalah. Begitu juga dengan PKB,” kata Bobby CH, Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Selasa (24/7).
Menurutnya, berbagai persiapan sudah disusun khusus untuk Partai Demokrat. Pertama dalam dia minggu ke depan akan digelar pelantikan pengurus DPC 13 kabupaten/kota dalam rangka konsolidasi internal partai dan memanaskan mesin politik sampai ke tingkat desa.
Selanjutnya, sambung Bobby, akan dilaksanakan musyawarah anak cabang (musancab) dalam soliditas dan mesin partai sampai ke tingkat TPS. Terus berlanjut pada pelaksanaan rakerda.
“Di situ baru dibahas secara detail pemenangan pilgub dan pilwako, sosialisasi strategi partai, sosialisasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Kita juga akan mengadakan pelatihan kaderisasi dan militansi dengan pelatihan outbound untuk semua pengurus DPD dan DPC se-Kalbar guna meningkatkan kinerja pengurus,” ungkap dia.
Bobby menambahkan, sebagai komitmen konkret partainya mengusung pemekaran Kalbar, pihaknya akan mengundang semua panitia pemekaran, bukan saja PKR tapi seluruh panitia pemekaran kabupaten se-Kalbar.
 “Jadi kita berpikir bukan cuma masyarakat Kalbar timur saja yang harus kita tolong untuk dimekarkan, tetapi seluruh pemekaran kabupaten se-Kalbar juga akan kita dorong dengan langkah konkret,” ujar Bobby.
Partai Demokrat, menurutnya, lebih berpikir general. Bukan berarti tidak mendukung PKR, pihaknya sudah perintahkan semua Fraksi PD se-Kalbar untuk konsen memperjuangkan pemekaran.
“Kita fokus di tempat kita saat menang di pileg dan pilkada lalu, seperti Kota Pontianak, Bengkayang, Sekadau, Kabupaten Pontianak, dan Ketapang. Sedangkan kabupaten lain kita akan pertahankan minimal sama dengan jumlah suara saat pileg, dan saya yakin kita akan kasih kejutan suara di Sanggau, Sintang, Sambas, dan Melawi dengan mengacu kepada perbaikan internal PD Kalbar,” tutup Bobby. (jul)

Milton Gelar Musdat Jilid II

Daniel: SK Otoritas DAD Provinsi

Sintang – Perpecahan di tubuh organisasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang tak terelakkan. Munculnya dualisme berbuntut digelarnya musyawarah adat (musdat) jilid II.
“Mau tidak mau harus dilaksanakan (musdat), karena sudah merupakan keputusan, termasuk permintaan DAD kecamatan,” ujar Milton Crosby, Dewan Pertimbangan DAD Sintang, kepada Rakyat Kalbar di pendopo, Selasa (24/7).
Milton punya mau, sebagai lembaga adat DAD kembali kepada khitahnya, mengayomi semua etnis khususnya etnis Dayak di Kabupaten Sintang.
“Jadi jangan ada dualisme akibat perpecahan. Kita kembalikan kepada posisi semula, musdat berdasarkan anggaran dasar rumah tangga,” ujar eks petinggi Partai Demokrat yang berganti baju kuning Golkar itu.
Milton yang Bupati Sintang ini juga menjelaskan, dari rapat Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar, Minggu (22/7) malam, memutuskan bahwa musdat digelar 28 Juli ini.
Rapat juga memutuskan, demi keadilan dan menghindari perpecahan, Ir Askiman dan Drs Mikael Abeng tidak diperkenankan untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pengurus DAD Sintang periode mendatang.
“Supaya netralitas terjaga, tidak berat ke kiri atau ke kanan. Itu sudah menjadi keputusan semua yang diwakilkan kepada saya selaku Dewan Pertimbangan,” ujar Milton.
Bagaimana cerita sebenarnya telah dilakukan musdat memilih Abeng jadi ketua saat Gawai Dayak di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7) lalu? Milton menyebutnya itu murni Gawai Dayak, bukan musdat.
“Pengurus DAD kecamatan tahunya hanya gawai, mereka tidak tahu-menahu kalau ujungnya musdat. Lagi pula sebagian dari mereka tidak datang. Padahal kan yang punya kewenangan untuk mencalonkan dari mereka,” bebernya.
Menurut Milton, musdat baru bisa dikatakan resmi apa bila melibatkan pengurus kecamatan berdasarkan AD/ART organisasi. “Dewan Pertimbangan punya suara, tapi tidak punya hak untuk mengusung. Begitu pula DAD provinsi, boleh memberikan suara tapi tidak punya hak untuk mengusung. Itulah dia demokrasi,” pungkas Milton.

Tergantung provinsi

Rencana musdat pada 28 Juli 2012 mendatang, menurut Biro Humas DAD Sintang Daniel Setiawan tidak menjadi persoalan. Keputusan penuh ada di DAD provinsi. “Silakan kalau ada kelompok lain yang mau musdat. Yang jelas, orang provinsi mana yang mau hadir. Nanti surat keputusan (sk), siapa yang mau tanda tangan?” ujar Daniel, pengurus dari kubu Abeng.
Daniel bersikukuh kalau musdat bersamaan Gawai Dayak di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7) sudah resmi. “Musdat itu sudah memenuhi kuorum dan dihadiri langsung Ketua Harian DAD Provinsi,” ucapnya.
Dia mempersilakan bila ada kubu atau kelompok lain yang ingin menyelenggarakan musdat. Tapi nantinya semua bisa menerima hasil keputusan dari DAD provinsi.
“Kita mau lihat yang mana disahkan provinsi. Ketika ada SK yang ditandatangani provinsi, itu yang sah. Yang tidak ditandatangani provinsi harus logowo,” pintanya.
Menurutnya, aturan organisasi memiliki jenjang mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Jenjang itulah yang harus diperhatikan. “Yang menandatangani SK DAD kabupaten adalah DAD provinsi. Apa pun keputusan provinsi harus patuh. Kami logowo apabila tidak mendapatkan SK dari provinsi, tapi kami minta juga sebaliknya,” tegas Daniel.
Daniel juga menegaskan bahwa DAD Sintang harus diatur oleh Dayak dari Kabupaten Sintang. “Tidak ada istilah impor dari daerah lain. Begitu juga dengan kepengurusan, harus murni orang Dayak. Atok-neneknya harus orang Dayak,” pungkasnya. (Din)

Selasa, 24 Juli 2012

Tak Ingin Dualisme

Musdat Lebih Awal
 
Sintang – Perseteruan internal DAD Sintang mulai diredam oleh DAD Kalbar. Diharapkan tidak ada pihak yang memolemikkan kemelut tersebut. “Musdat sudah dilakukan. Musdat itu resmi karena dihadiri kepengurusan DAD provinsi. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi,” ujar Humas DAD Sintang Daniel Setiawan kepada Rakyat Kalbar, Minggu (21/7).
Soal sebelum atau sesudah masa periode lama berakhir, kemudian baru musdat dilakukan, Daniel menganggapnya bukanlah masalah. Dia beralasan, ada pertimbangan penting musdat dilakukan lebih awal.
“Musdat dilakukan lebih awal ada alasannya, karena tidak ingin perseteruan di tubuh DAD Sintang berkepanjangan, tidak ingin ada dualisme. Saya pikir itu langkah tepat. Toh, sudah sesuai AD/ART organisasi dan direstui DAD provinsi,” tegas Daniel.
Kepengurusan DAD Sintang periode 2012-2017, kata Daniel, sudah mengakomodasi seluruh subsuku Dayak di Kabupaten Sintang. Mulai dari dewan penasihat sampai kepada dewan pakar, tidak ada satu subsuku Dayak pun yang ditinggalkan.
“Ada Dayak Uud Danum, Dayak Lebang, Barau, Unau. Pokoknya semua subsuku ada di pengurusan baru ini. Tidak ada kesan lagi bahwa DAD itu milik subsuku Dayak tertentu saja,” ucapnya.
Karena itu Daniel berharap semua pihak menghargai hasil musdat yang sudah diputuskan. “Saya pikir kalau ada pihak yang tidak senang dengan hasil ini, sah-sah saja. Tapi yang jelas semua sudah berjalan sesuai prosedur organisasi,” tegasnya.
DAD Sintang, lanjut Daniel, milik bersama masyarakat Dayak. Keberadaannya harus mampu mengakomodasi seluruh subsuku Dayak termasuk menjalin hubungan kerja sama dengan suku-suku yang ada di Kabupaten Sintang. “Jangan sampai perseteruan di tubuh DAD yang berkepanjangan membuat perpecahan masyarakat Dayak. Macam mana kita mau menjalin kerja sama yang baik dengan suku-suku lainnya, kalau kita sendiri tidak akur,” ingat Daniel.
Melalui kepengurusan baru ini diharapkan DAD Sintang mulai berbenah. “Kita tinggalkan perseteruan dan bekerja lebih baik untuk organisasi. Tidak ada guna kalau ribut-ribut terus,” pesannya.
Perseteruan, tambah Daniel, tidak akan terjadi bila masing-masing pengurus bertindak sesuai aturan organisasi. Dalam aturan organisasi sudah jelas mengenai siapa yang berhak mengeluarkan keputusan, tahap pengambil kebijakan dan koordinasi.
“Aturan organisasilah yang harus kita junjung tinggi. Jangan bertindak di luar aturan organisasi. Kalau ini dijalankan dengan baik, tidak ada istilah DAD pecah,” pungkasnya. (din)

DAD Kecamatan Sintang Tolak Abeng Jadi Ketua

Bakal Ada Musdat DAD Sintang Jilid II

Milton Crosby
ZMS
Sintang – Sedikitnya 11 orang lelaki dari 11 kecamatan di Kabupaten Sintang mendatangi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang Milton Crosby, Minggu (22/7).
Ternyata belasan pria tersebut adalah 11 ketua DAD kecamatan yang menolak ketua baru DAD Sintang versi Mikael Abeng dari hasil musdat di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7). Kesebelas ketua DAD kecamatan itu menuntut agar diselenggarakannya musyawarah adat (musdat) secara benar dan sah.
“Kami menolak hasil musdat itu karena tidak sesuai dengan AD/ART DAD. Musdat itu tidak melibatkan pengurus DAD kecamatan. Padahal yang punya hak suara dalam musdat adalah pengurus kecamatan,” tegas K Daniel Banai, Ketua DAD Kecamatan Tempunak di hadapan Milton.
Kata Daniel, informasi yang sampai ke telinga para ketua DAD kecamatan bahwa pelaksanaan Gawai Dayak di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7) bukanlah musdat, melainkan mubes temenggung.
Namun, menurut Daniel, dalam perjalanannya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan musdat. “Sangat salah kalau gawai itu kemudian dijadikan musdat. Lagi pula tidak melibatkan pengurus inti DAD,” tegasnya.
Penolakan para ketua DAD kecamatan dengan cara mendatangi Milton Crosby selaku Ketua Dewan Pertimbangan, mereka harapkan agar diselenggarakan musdat jilid II DAD Kabupaten Sintang.
Kesebelas DAD kecamatan yang mendatangi Milton adalah dari Kecamatan Binjai Hulu, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Kayan Hulu, Ketungau Tengah, Sei Tebelian, Sepauk, Ketungau Hulu, Kayan Hilir, Kelam Permai. Tiga yang tidak kelihatan dari Kecamatan Serawai, Ambalau, dan Kecamatan Sintang.
Yang pasti 11 dari 14 DAD kecamatan se-Kabupaten Sintang sepakat menolak hasil musdat, Kamis (19/7) di Gedung Serbaguna yang secara aklamasi menunjuk Mikael Abeng sebagai Ketua DAD periode 2012-2017.
Daniel menilai Gawai Dayak di Gedung Serbaguna yang kemudian dilanjutkan dengan musdat, sarat dengan kepentingan politik dan terkesan sudah dikondisikan. “Mereka yang datang bukanlah utusan dari DAD kecamatan. Tidak jelaslah siapa mereka itu. Musdat itu tidak benar,” tegasnya.
Enam poin pernyataan sikap yang sampaikan, yakni meminta Ketua DAD Kalbar, Ketua Dewan Pertimbangan DAD Sintang, Ketua Dewan Kehormatan DAD Sintang, dan Ketua Dewan Pakar DAD Sintang, memerintahkan Ketua DAD Sintang beserta pengurusnya agar segera melaksanakan musyawarah adat untuk memilih ketua umum dan pengurus DAD Kabupaten Sintang sesuai amanat AD/ART DAD Sintang.
Mendesak pelaksanaan musdat paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2012 guna menghindari kevakuman organisasi dan menghindari status quo, mengingat masa bakti kepengurusan DAD Sintang akan berakhir pada 28 Juli 2012.
Menolak dengan tegas pencalonan kembali Drs Mikael Abeng MM sebagai kandidat Ketua DAD Sintang untuk periode 2012-2016.
“Kami menilai Mikael Abeng telah gagal mempersatukan serta mengayomi masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang. Tidak mampu menjalankan visi, misi, tujuan, dan fungsi DAD Sintang. Tidak pernah melakukan koordinasi, rapat, atau bekerja sama dengan DAD kecamatan dalam melaksanakan program kerja seperti diamanatkan dalam musdat sebagaimana tertuang dalam pasal 11 AD/ART,” kata Daniel.
Tidak transparannya Mikael Abeng dalam penggunaan anggaran juga menjadi alasan para ketua DAD kecamatan menolaknya. “Gara-gara tidak transparan, berujung terjadinya konflik internal antara Ketua DAD dan sekretaris. Hal ini harus segera dituntaskan guna menghindari preseden buruk terhadap DAD Sintang,” desak Daniel.
Selama kepengurusan Abeng dinilai tidak pernah melakukan pembinaan kepada ketua-ketua DAD kecamatan. Abeng juga tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan kepada DAD Sintang sebesar Rp 150 juta tahun anggaran 2011.
“Dalam pembentukan panitia Gawai Dayak 2012 dilakukan secara sepihak yang didominasi oleh subsuku tertentu tanpa melibatkan pengurus inti DAD Kabupaten Sintang dan DAD kecamatan,” beber Daniel.
Pernyataan sikap lainnya adalah meminta Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pakar segera menunjuk Ketua Dewan Pertimbangan Milton Crosby sebagai caretaker untuk mempersiapkan musdat memilih pengurus dan Ketua DAD Sintang dan segera melaporkan hasilnya kepada DAD Kalbar melalui ketua umum.
“Musdat ini perlu diselenggarakan kembali agar pelaksanaan pemilihan Ketua DAD Kabupaten Sintang periode tahun 2012-2016 berjalan demokratis, jujur, dan adil,” kata Daniel.
Muara dari ngeluruknya 11 ketua DAD kecamatan, meminta kepada Ketua Dewan Pertimbangan DAD Sintang untuk membekukan dan mengalihkan dana kegiatan Gawai Dayak Sintang menjadi Gawai Dayak tingkat kecamatan.
“Kami mohon kepada Bupati Sintang untuk membantu menganggarkan dana kegiatan musyawarah adat pemilihan ketua dan pengurus DAD Kabupaten Sintang tahun 2012 ini,” ujar Daniel, juru bicara 11 Ketua DAD Kecamatan Sintang. (din)

Askiman: Pembohongan Publik

Sintang – Didepak dari posisi Sekretaris Umum DAD Sintang, Ir Askiman pun mencak-mencak. Bagaimana tidak, dia merasa Abeng tak patuhi ketentuan dalam AD/ART DAD Sintang.
“Yang berhak memberhentikan dengan tidak hormat pengurus DAD adalah Dewan Pertimbangan. Itu jika terjadi pelanggaran AD/ ART dan pelanggaran norma adat yang berlaku,” tegas Askiman kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Askiman menyatakan musyawarah adat (musdat) sangat kental dengan upaya pengondisian. “Saya dapat informasi sebenarnya musdat tidak dilaksanakan pada acara Gawai Dayak. Hanya pada Mubes Temenggung, bukan musdat. Musdat itu ada mekanisme tersendiri. Apalagi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus lama hingga 28 Juli nanti. Berarti itu salah,” tegasnya.
Askiman yang juga Plt Kepala Dinas PU Sintang ini membantah hasil musdat sah dan telah quorum. “Pengurus DAD kecamatan yang hadir hanya empat kecamatan saja, dan itu jauh dari ketentuan quorum,” tegasnya.
Dalam AD/ART ketentuan peserta musdat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah DAD kecamatan. “Abeng mengklaim semua DAD kecamatan hadir kecuali DAD Kecamatan Kayan Hulu. Itu bohong besar!” timpalnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Abeng tak lain adalah pembodohan publik, khususnya masyarakat Dayak. Sebab, lanjutnya, Abeng mengikutsertakan kontingen gawai sebagai utusan musdat, padahal mereka tidak disertai dengan surat mandat.
“Semua kisruh yang terjadi di tubuh DAD Sintang sebenarnya tidak lebih dari upaya Abeng untuk mempertahankan status quo saja. Yang perlu disadari bahwa DAD Kabupaten Sintang adalah milik seluruh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang. Bukan milik masyarakat adat tertentu saja. Kalau mau dipersoalkan, Abeng sangat tidak layak jadi Ketua DAD. Karena ada beberapa persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART yang tidak terpenuhi olehnya,” beber Askiman.
Tokoh yang punya pengaruh memenangkan Milton Crosby di pilbub lalu itu heran dengan sikap Abeng. “Jangan terkesan bahwa pengurus DAD Sintang ini tidak beradat dan lebih menonjolkan gaya premanisme. Mari kita bangun citra diri kita, jika mau memiliki nilai ketokohan. Berikan pembelajaran, pembinaan terhadap masyarakat adat agar berlaku santun, bermoral dan beradat,” ajak Askiman.
Dia juga meluruskan bahwa tidak ada upaya pihak mana pun yang melarang seluruh masyarakat adat untuk hadir dalam kegiatan gawai. Menurutnya, Bupati Sintang Milton Crosby hanya melarang para camat dalam kapasitas jabatan.
“Sangat tidak ada korelasinya pada jabatan jika DAD menugaskan camat jadi koordinator gawai. Sementara di kecamatan ada DAD kecamatan, kenapa tidak menugaskan DAD kecamatan sebagai koordinator kontingen kecamatan saja,” jelasnya.
Askiman mengaku sependapat dengan gawai. Namun menurutnya, tata kelola gawai tidak seperti apa yang terjadi pada Gawai Dayak Sintang yang dibuka Gubernur Cornelis pada 18 Juli lalu.
“Itu lebih patut kita sebut dengan gawai anak sekolah Kabupaten Sintang. Karena yang hadir lebih banyak anak sekolah. Kasihan mereka, sampai tidak masuk sekolah dan ketinggalan mata pelajaran,” ujar Askiman.
Askiman menyarankan kepada pemuka adat yang tergabung dalam pengurus DAD Sintang yang berkewajiban mengoreksi diri sendiri di mana letak kelemahan dan kebenaran yang sebenarnya.
“Harus ada budaya malulah. Saya secara pribadi tidak memaksakan kehendak untuk jadi pengurus DAD walaupun masih dipercaya masyarakat. Akan tetapi sikap dan perilaku kepengurusan DAD belum menjunjung tinggi norma adat. Saya juga tidak berambisi jadi Ketua DAD, tapi saya kasihan jika ada orang-orang yang memperalat adat untuk kepentingan sekelompok orang saja,” pungkasnya. (din)

Askiman Terdepak dari DAD Sintang

Abeng: Satu Tak Berkokok Hari Tak Siang

Askiman-Mikael Abeng
ZMS
Sintang – Perseteruan di tubuh Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang memuncak dengan tidak dipilihnya lagi Ir Askiman sebagai Sekretaris Umum DAD Sintang. Posisinya digantikan Agrianus SSos MSi.
“Tidak ada kita menjungkalkan Askiman, tetapi masanya memang sudah habis. Musyawarah Dewan Adat (Musdat) Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan dan peserta sudah memilih ketua dan pengurus baru sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART organisasi,” jelas Mikael Abeng kepada Rakyat Kalbar di kediamannya Jalan JC Oevang Oeray, Jumat (20/7).
Ketua Umum DAD Sintang terpilih Mikael Abeng menolak istilah “menjungkalkan” Askiman. Diakui Mikael Abeng, kepengurusan DAD Sintang yang lama memang tidak kompak. Akibatnya, lanjut dia, program kerja tidak bisa dilaksanakan. Dia lantas mengkritisi kinerja Askiman sebagai Sekretaris DAD Sintang.
“Pelantikan pengurus DAD kecamatan yang kerap dilakukan Askiman sebenarnya tidak disalahkan oleh aturan organisasi. Selama ini saya merasa dilangkahi. Karena sekretaris melakukan pelantikan pengurus kecamatan tanpa mendapatkan mandat dari ketua,” tegas Abeng.
Diingatkannya, jika semua pengurus ingin menjadi ketua maka organisasi tidak akan bisa berjalan. “Posisi sekretaris dipilih oleh ketua, meskinya sekretaris harus patuh pada ketua,” tandasnya.
Abeng menganggap Askiman selain tidak loyal juga tak patuh kepada ketua. Sehingga posisinya digantikan Agrianus yang sebelumnya Ketua Bidang Litbang. “DAD provinsi juga sudah mengisyaratkan agar pengurus DAD yang baru segera dilantik,” tegasnya.
Mikael Abeng mengatakan proses dirinya sebagai Ketua DAD Sintang untuk kedua kalinya sudah benar. “Pemilihan dilakukan oleh ketua DAD kecamatan dan tumenggung. Setiap kecamatan memiliki dua suara yaitu ketua DAD dan tumenggung. Ada 13 kecamatan yang mengutus peserta pada musdat. Satu kecamatan yang absent adalah Kecamatan Kayan Hulu. Berarti sudah kuorum,” tegas Abeng.
Musdat menghasilkan komposisi pengurus DAD Sintang 2012-2017 berubah cukup signifikan. Hanya 20 persen orang lama. “Kita ambil 80 persen dari kalangan muda dan 30 persen kalangan orang tua. Kita tidak mau hanya gara-gara satu ekor ayam tidak berkokok, lalu hari tidak siang. Masih banyak ayam lain yang berkokok,” sindirnya berperibahasa.
Tuduhan gawai ilegal dari Askiman ditepis Abeng. Ditegaskan, gawai tetap mengacu dan berpegang teguh pada AD/ART organisasi. “Tidak ada ilegal. Kita laksanakan sesuai aturan organisasi,” tegasnya. (din)

Milton Tak Ingin Dualisme

Milton Crosby dengan santai menerima berkas enam poin pernyataan sikap 11 Ketua DAD Kecamatan Sintang di pendopo kediamannya, sekitar pukul 12.30, Minggu (22/7).
Mengenakan kemeja hijau keabuan, Milton yang juga Bupati Sintang ini berjanji akan segera membahasnya. “Pernyataan ini saya terima. Nanti malam akan saya bahas bersama Ketua Dewan Penasihat maupun Ketua Dewan Pakar. Pada intinya, saya ingin aturan organisasi berjalan baik sesuai AD/ART yang sudah ada,” ucap Milton.
Disinggung soal musdat di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7), Milton mengatakan bahwa acara sesungguhnya dalam kegiatan tersebut adalah Gawai Dayak, bukan musdat. “Uang Rp 150 juta saya cairkan agar tidak ada polemik. Pencairan dana itu untuk Gawai Dayak, bukan musdat,” tegas Milton.
Selaku Ketua Dewan Pertimbangan, Milton tidak ingin terjadi dualisme di tubuh DAD berkepanjangan. Dia ingin kepengurusan DAD Sintang sesuai dengan AD/ART.
“Begitu pula dengan musdat, kita ingin sesuai AD/ART. Bagaimana mau dibilang sesuai AD/ART kalau pengurus kecamatan tidak dilibatkan. Padahal merekalah yang memiliki hak untuk memilih. Bukan kita atau provinsi,” jelasnya.
Desakan para ketua DAD kecamatan agar musdat diselenggarakan kembali akan diakomodasi Milton. Ia berjanji dalam waktu dekat akan mengusahakannya.
“Saya pikir tidak perlu lamalah. Mungkin 28 Juli nanti sudah harus kita laksanakan. Soal pendanaan akan kita masukkan melalui APBD P,” pungkasnya. (din)

Hengkangnya Milton Catatan bagi Demokrat

Gidot: Emosional atau Sudah Matang?

Bengkayang – Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot SPd yang kendati terkejut namun menghormati keputusan politik Milton Crosby resmi keluar dari partai.
“Surat pengunduran diri sudah sampai di sekretariat DPD. Tapi saya belum baca langsung. Tentunya kita menghormati keputusan Pak Milton itu. Sebagai teman, menyayangkan Milton mundur,” katanya kepada Equator via selular dari Bengkayang, Selasa (12/6).
Gidot mengaku belum mengetahui apakah keluarnya Milton dari Demokrat didasari emosional karena tidak direkomendasikan DPP untuk maju atau sudah dipikirkan matang-matang. “Itu adalah hak organisasi dan hak semua orang,” tambah Gidot.
Keluarnya Milton dari Partai Demokrat sedikit-banyak akan berpengaruh kepada bakal calon yang diusung partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu. Secara organisasi, Gidot mengingatkan wajib hukumnya mengamankan dan menjalankan keputusan partai, yakni memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy.
“Keputusan partai harus kita dukung. Semua kader dan simpatisan harus tetap solid. Saya yakin dan percaya siapa pun yang terpilih nantinya adalah pilihan Tuhan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” katanya.
Mundurnya Milton juga ditengara akan berpengaruh pada keputusan konstituen untuk memilih atau golput. Gidot mengajak agar tidak golput dan menggunakan hak suaranya. “Jangan ketinggalan, gunakan hak suara dengan sebaik-baiknya,” ajak Gidot.
Bupati Bengkayang ini juga mengajak masyarakat Kalbar untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban, terutama selama proses pesta demokrasi berlangsung. Hindari isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta tali persaudaraan yang sudah terjadi baik selama ini.
Mundurnya Milton Crosby seperti diakuinya, merupakan implementasi kekecewaan kader terhadap keputusan Partai Demokrat. Partai yang diharapkan mengusungnya di Pilgub Kalbar 2012 ternyata memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Cornelis-Christiandy.
Keputusan ini tentu menuai kekecewaan ratusan ribu pendukungnya. Lantaran partai pemerintah hanya menempatkan dirinya sebagai posisi nomor dua. Padahal ada keinginan kader berkualitas menjadi nomor satu tidak diakomodasi.
Keputusan figur politik sekaligus pejabat pemerintah selaku dewan pengawas partai berlambang mercy di Kalbar ini sudah final. Selain dilayangkan ke DPD Partai Demokrat Kalbar, surat pengunduran diri itu juga sudah disampaikan ke DPP.
Milton menilai kebijakan partai tidak sepaham dengan dirinya. “Saya menjaga konstituen dan pendukung yang kecewa. Daripada mereka kecewa, lebih baik saya yang mengalah dengan cara mengundurkan diri. Saya lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar,” kata politisi berjiwa besar ini.
Bahkan hingga keputusan pengunduran dirinya, Milton juga mengaku belum menerima alasan kenapa dirinya tidak mendapat rekomendasi Partai Demokrat. “Saya tidak tahu apa alasannya. Dipanggil juga tidak ada. Inilah jalan Tuhan. Kita jalani saja,” pungkasnya.

Pengaruhi pilgub

Hengkangnya Milton Crosby dari keanggotaan Partai Demokrat kontan membuat terpana banyak kalangan politik, terlebih para kader partai pemerintah itu sendiri.
“Saya dapat kabar tadi pagi dari teman-teman DPC yang telah lebih dulu membaca koran Equator. Kita amat terkejut dapat kabar itu,” ujar Ketua DPC Demokrat Sintang Grigorius Igo, Selasa (12/6).
Bagaimanapun, cabutnya Dewan Penasihat Partai Demokrat itu dipastikan menjadi dilema pendidikan politik yang tidak bagus bagi para kader PD di Sintang. Dilematis menyangkut pemerintahan Milton yang didukung oleh PD.
“Ada sedikit dilema dalam kaitan pemerintahan. Pasalnya, pada Pilbup Sintang 2010 lalu, Partai Demokrat salah satu partai pengusung. Konsekuensinya sebagai partai pengusung maka harus mendukung pemerintahan sebagaimana instruksi dari DPP,” kata Igo.
Menurut dia, keputusan Milton merupakan hak pribadi karena untuk bergabung di Demokrat tidak ada larangan dan paksaan. “Beliaulah yang secara sukarela masuk dan bergabung ke Partai Demokrat,” ucapnya.
Dalam dunia politik apa saja bisa terjadi dan masalah dukung mendukung bukanlah hal yang aneh. Begitu juga dengan meninggalkan partai tidak dilarang.
“Hanya saja memang langkah seperti itu justru mencerminkan sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik. Apalagi sebelumnya beliau pernah menyatakan legowo dengan keputusan DPP terkait siapa yang akan diusung pada Pilgub Kalbar 2012,” sindir Igo.
Soal alasan PD tidak mengusung Milton, secara pasti Igo mengaku tidak tahu apa alasan DPP. “Tapi yang jelas Partai Demokrat telah ada ketentuan bahwa diusung tidaknya ditentukan hasil survei,” ujarnya.
Jika kemudian ternyata partai mengusung pasangan Cornelis-Christiandy, menurut Igo, logikanya pasti pada survei yang dilakukan oleh LSI dan Indobarometer, “Nama Milton tidak berada di posisi puncak,” beber Igo.
Dia yakin partai SBY ini tidak akan mengambil keputusan tanpa disertai pertimbangan yang matang. Apalagi keputusan tersebut langsung ditangani ketua dewan pembina.
Namun tidak ada kepastian apakah SBY sudah campur tangan hingga Milton harus menyingkir dari bursa partai. Atau karena DPD dan DPP sendiri yang menentukan.
“Di kalangan Demokrat, SBY dikenal sebagai sosok pemimpin yang soft power. Diputuskannya dukungan partai kepada calon bukan kader pasti dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar,” dalih Igo.
Kendati dari mana sumbernya, Igo menegaskan selama ini hubungan antara SBY dengan Cornelis sudah terjalin dengan baik.
“Partai Demokrat tidak membutuhkan kader yang pragmatis apalagi oportunis. Partai Demokrat punya cita-cita menjadi partai besar dan memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tegasnya.
Kendati suara-suara di luar partai mulai terdengar bahwa dampak mundurnya Milton akan berpengaruh signifikan terhadap Pilgub Kalbar 2012, namun Igo menolaknya. “Tidak ada pengaruh. Kader-kader Demokrat kita yang lainnya lebih patuh kepada keputusan partai,” kata Igo. (jul/din)

Tak Sepaham, Milton Keluar dari Demokrat

Sintang – Sebagai politikus sejati dan negarawan andal, akhirnya Milton Crosby resmi mundur sebagai kader Partai Demokrat. Keputusannya bulat lantaran tidak sepaham dengan partainya.
“Mulai hari ini, (Senin, 11/6) saya secara pribadi mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaaan Partai Demokrat dan kepengurusannya,” tegas Milton Crosby dalam jumpa pers di pendopo kediamannya, Senin (11/6).
Kekecewaan Milton yang punya andil mengakarkan Partai Demokrat di kawasan timur Kalbar beralasan. Partai yang diharapkan mengusung dirinya ke Pilgub Kalbar 2012 ternyata memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Cornelis-Sanjaya.
Keputusan ini tentu menuai kekecewaan ratusan ribu pendukungnya. Lantaran partai pemerintah hanya menempatkan dirinya sebagai posisi nomor dua. Padahal ada keinginan kader berkualitas menjadi nomor satu tidak diakomodasi.
Keputusan figur politik sekaligus pejabat pemerintah selaku dewan pengawas partai berlambang mercy di Kalbar ini sudah final. “Surat pengunduran diri langsung saya sampaikan ke DPP hari ini. Ada kurir yang mengantar ke sana,” tegas Milton.
Pengunduran diri Milton ini bukan tanpa sebab. Ia menilai kebijakan partai tidak sepaham dengan dirinya. “Saya menjaga konstituen dan pendukung yang kecewa. Daripada mereka kecewa, lebih baik saya yang mengalah dengan cara mengundurkan diri. Saya lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar,” kata politisi berjiwa besar ini.
Hingga keputusan pengunduran dirinya, Milton mengaku belum menerima alasan kenapa dirinya tidak mendapat rekomendasi Partai Demokrat. “Saya tidak tahu apa alasannya. Dipanggil juga tidak ada. Inilah jalan Tuhan. Kita jalani saja,” ujarnya.
Meski telah menyatakan diri keluar dari Demokrat, Milton tetap akan berkarier di dunia politik. Namun ia tidak ingin gegabah menentukan langkah partai politik selanjutnya.
“Ke depan pasti berkiprah di politik. Tapi tahun ini saya cooling down dulu. Sampai semua tenang. Terlepas siapa jadi gubernur kita serahkan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Atas tidak ikut sertanya di Pilgub Kalbar 2012, kepada para konstituen, sukarelawan, simpatisan, dan pendukung, Milton meminta maaf. “Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya tidak dapat memenuhi harapan maupun impian kita semua untuk ikut serta dalam Pilgub Kalbar 2012, karena tidak dapat rekomendasi dari partai,” ucapnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Milton mengucapkan terima kasih kepada seluruh konstituen, simpatisan, sukarelawan, dan pendukung atas kerja sama selama ini.
Milton berharap hubungan silaturahmi baik secara pribadi maupun kedinasan tetap selalu terjalin dengan baik. Terkait arah dukungan, Milton menyerahkan penuh kepada pribadi masing-masing.
“Dengan tidak ikutnya saya di pilgub, kepada para konstituen, sukarelawan, simpatisan, dan pendukung, mengenai arah dukungan saya serahkan kepada masing-masing individu. Saya tidak mengarahkan kepada siapa-siapa. Jadi silakan sesuai dengan hati nurani,” nasihatnya.
Kepada para calon Milton memberikan ucapan selamat. “Kepada Cornelis dan Sanjaya saya ucapkan selamat atas pencalonan dalam pilgub. Demikian juga kepada Morkes-Burhanuddin, Tambul Husin-Barnabas Simin, dan Armyn-Fathan, selamat berkompetisi. Saya mengajak mari kita bergandengan tangan. Kita ciptakan pesta demokrasi yang berkualitas dan beretika di Kalbar. Selamat berjuang,” pungkasnya. (din)

Milton pun Bernaung ke Beringin

Pabali Musa Tepis Dukung Arafah

Milton Crosby-Morkes Effendi
ZMS
Pontianak – Kabar kabur Milton Crosby mendukung pasangan Morkes-Burhanuddin sudah jelas. Kabar hengkangnya Bupati Sintang ini dari partai pemerintah lalu menceburkan diri ke Partai Golkar kini menjadi berita.
“Betul, saya sudah bertemu dengan Pak Milton. Ada dua hal yang dibicarakan, pertama saling mendukung dan beliau menyatakan siap bergabung bersama kami di Pilgub Kalbar,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi dikonfirmasi Rakyat Kalbar via selular, Selasa (17/7).
Kekecewaan Milton yang bagai jatuh tertimpa tangga politik ditengara sebagai alasan kuat mengapa dia pilih bernaung ke beringin. Setelah tidak diakomodasi Demokrat ke Pilgub Kalbar, Gubernur Cornelis malah mendepaknya sebagai Koordinator Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), walaupun Milton sendiri tidak mengakui dirinya diganti oleh Mikael Abeng.
“Ya, kemungkinan besar Pak Milton juga akan bergabung ke Partai Golkar. Itu sedang diproses. Jadi 99 persen dipastikan bergabung untuk bersama-sama membesarkan partai,” ungkap Morkes yang tengah berada di Sintang diundang acara HUT Sultan Sintang bersama Burhanuddin.
Menurut Morkes, mereka punya komitmen bersama merealisasikan PKR. Versi Morkes, bahwa Milton melihat yang paling komit untuk mewujudkan PKR adalah pasangan Morkes-Burhan (MB).
Menurut Morkes lagi, Milton yang hanya menunggu kartu anggota Partai Golkar diteken, kian mengencangkan dengung mesin politiknya di timur. “Kami berharap sedikit-banyak punya pengaruh di wilayah timur Kalbar, mulai dari Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, terutama di Kabupaten Sintang,” ucap Morkes.
Enggan memprediksi target perolehan suara di kawasan PKR, Sekjen Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS) itu yakin koalisi akan solid.
“Target belum bisa diprediksi. Begitu juga untuk DPD kabupaten/kota. Kita longgar saja, karena mesin partai dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi kebudayaan akan bekerja efektif dan maksimal,” kata Morkes.
Kendati Milton Crosby menghindari diwawancarai, kabar merapat ke kubu MB dibenarkan Ketua DPD Golkar Sintang Harjono Bejang. Bahkan dapat porsi penting sebagai koordinator relawan pemenangan.
“Benar, Pak Milton dalam kapasitas sebagai pribadi dan bukan bupati sebagai koordinator atau ketua relawan pemenangan pasangan MB untuk wilayah timur. SK diterbitkan tim koalisi provinsi partai pendukung 14 Juli lalu,” ungkap Harjono Bejang kepada Rakyat Kalbar, Selasa (17/7).
Menurut Bejang, begitu pria ini disapa, ditempatkannya Milton sebagai koordinator diusulkan oleh DPD Golkar Sintang. “Sampai saat ini Pak Milton belum melakukan pertemuan. Beliau masih sibuk,” kata Bejang.
Milton diyakini Bejang mampu meraup suara signifikan di lima kabupaten wilayah timur Kalbar untuk pasangan Morkes-Burhan. “Inilah jadi pertimbangan kita, karena beliau adalah figur dari timur Kalbar,” tandasnya.

Tepis dukung Arafah

Yakin dengan dukungan Milton Crosby buat pasangan MB, Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa MAg yang diisukan mendukung pasangan Armyn-Fathan (Arafah) hanya tertawa menjawab Kalbar Raya via selularnya, Selasa (17/7) di Sambas.
“Kalau ada kabar saya mendukung pasangan Arafah, itu hanya isu. Karena kebetulan dulunya saya Ketua Muhammadiyah, tapi sekarang wakil bupati. Jadi harus fokus pada program pemerintahan,” kelit Pabali Musa.
Seperti diberitakan, Pabali Musa menghadiri acara yasinan di markas Arafah di Pontianak, malam Jumat (12/7) bersama Armyn Alianyang dan Fathan A Rasyid. Namun tegas-tegas Pabali membantahnya. Takut kualat?
“Saya menjadi Wakil Bupati Sambas karena Pak Burhanuddin, jadi bagaimana mungkin saya mendukung pasangan lain. Apalagi dalam setiap rapat penting terkait pilgub bersama Bang De, saya selalu hadir dan memberikan masukan,” ungkap Pabali.
Lantas Pabali meminta agar media tidak mudah menyikapi isu yang berkembang serta dapat menyaring setiap informasi terkait pilgub. Dia mengaku saat ini lagi fokus menangani berbagai agenda di Pemkab Sambas.
Sebagai Wakil Bupati Sambas, Pabali mengimbau masyarakat kabupaten yang dipimpinnya bersama Bupati dr Juliarti agar tidak mudah terpengaruh dengan isu yang berkembang.
“Fokuslah menyukseskan pilgub, terutama mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT), jangan sampai tidak terdaftar. Marilah kita sukseskan pilgub 2012 yang bermartabat serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mendukung meningkatkan jumlah partisipasi pemilih,” imbaunya.

Demokrasi

Sementara itu, Burhanuddin A Rasyid menepis isu bahwa Pabali Musa mendukung pasangan adiknya, Armyn-Fathan. Menurut Burhanuddin, Pabali adalah wakil bupati, publik figur dan juga tokoh agama.
“Kalau pejabat menghadiri setiap undangan, wajib hadir. Kecuali ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk undangan setiap kandidat. Sebagai politisi kita tidak boleh berburuk sangka,” ujar Burhanuddin menjawab Rakyat Kalbar di Sambas.
Mantan Bupati Sambas dua periode ini mengakui orang yang serbasalah dan menjadi isu politik memang publik figur. Bagaimana tidak, setiap acara apa pun termasuk pilgub, pejabat daerah dilarang menghalangi kandidat lain yang berkunjung.
“Termasuk juga menghadiri undangan pasangan balon. Jadi hal seperti itu menurut hemat saya tidak perlu dipersoalkan, itulah yang namanya demokrasi,” kata Bang De. (jul/edo/din)

Lepaskan Kostum Biru, Milton Kini Berbaju Kuning

Sintang – Teka-teki arah dukungan Milton Crosby pada pilgub 2012 jelas sudah setelah terdepak dari Demokrat. “Saya sudah terdaftar di Partai Golongan Karya, sehingga baju saya kuning sekarang,” tegas Milton tersenyum saat jumpa pers di pendopo, Minggu (22/7).
Meskipun belum memiliki posisi strategis di kepengurusan Partai Golkar, dalam waktu yang sudah mepet Milton dipercaya jadi ketua tim pemenang pasangan Morkes-Burhanuddin di wilayah timur Kalbar.
“Sementara waktu saya masih anggota biasa. Bergabungnya saya ke Golkar tidak hanya permintaan Golkar provinsi, tapi juga dari pusat. Saya sudah direstui untuk menjadi ketua tim pemenangan khusus wilayah timur,” ujarnya.
Milton resmi bergabung ke Golkar sejak awal Juli 2012 karena mengaku memiliki visi dan misi yang sama. “Mengapa saya ke Golkar? Karena kebijakan Golkar ini sepaham dengan saya dalam memperjuangkan Kapuas Raya. Visi dan misi kita sama,” katanya.
Empat target Milton bernaung di bawah beringin adalah Provinsi Kapuas Raya, pembangunan infrastruktur wilayah timur, ekonomi, dan perbatasan. “Sekarang hitam dan putih sudah jelas. Kita rapatkan barisan khususnya masyarakat timur yang ingin Kapuas Raya,” ujarnya tertawa.
Milton yakin menang bersama Golkar kendati masih ada beberapa kabupaten di timur yang menjadi kantong-kantong suara kandidat lainnya. “Dan pastinya kami menang,” katanya.
Bicara karut-marut Kapuas Raya yang kini sudah menjadi konsumsi dan jargon-jargon politik para kandidat, Milton tidak ingin Kapuas Raya terperosok dalam lubang yang sama. Walau kini pun masih sebatas janji-janji, Milton sudah pasrah.
“Jangan seperti kemarin, dibilang koordinator mau diganti, administrasinya tidak beres. Saya pikir bukan tidak beres di kita. Kita sudah lakukan sesuai prosedur yang ada, hanya tinggal respons pemerintah provinsi saja. Tapi provinsi kurang memahami Kapuas Raya,” pungkasnya. (din)

Terganggu, Kembalikan ke PKB

Jimmi: Tentu Ada Sanksi DPP

Pontianak – Mencuatnya kenyataan bahwa DPW PKB secara otoriter menetapkan dukungan ke Cornelis-Christiandy tanpa musyawarah internal, merisaukan tim sukses incumbent.
“Terganggu sedikitlah, meski hanya satu-dua orang saja yang tidak puas dengan keputusan DPP PKB. Bagaimanapun itu bagian dari mengganggu,” ungkap M Jimmi SH, Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy dikonfirmasi Rakyat Kalbar via selular, Minggu (22/7).
Namun karena itu internal PKB, Tim Pemenangan Bersatu Berjuang Menang (BBM) itu tidak mau mencampurinya. Pasangan incumbent ini diusung lima partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PDS, PPIB, dan PKB yang lagi galau.
Menurut Jimmi, DPP PKB tidak masalah ketika menentukan sikap untuk mendukung pasangan incumbent. Artinya ketika ada kader partai yang tidak tunduk dengan keputusan partai, sanksinya pasti ada.
“Secara institusi partai, bergabungnya PKB sudah tidak ada masalah. Jadi kami harus menerima ketika PKB bergabung dalam koalisi. Tapi kami tidak mungkin mencampuri urusan internal PKB,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.
Kabar kerapuhan di koalisi partai itu juga cepat ditepis Partai Damai Sejahtera (PDS). Ketua DPW PDS Kalbar Suprianto STh MSi menegaskan pengurus hingga tingkatan paling bawah solid dan patuh mendukung pasangan incumbent. “Kita tetap solid. Dan sejauh ini tim koalisi baik-baik saja. Tidak ada masalah,” katanya.
Keluarga besar PDS Kalbar, menurutnya satu hati dan satu pikiran memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy. Sebab dipilihnya pasangan ini merupakan hasil survei internal, melalui audiensi dengan pimpinan desa, kecamatan, dan DPC hingga DPW.
“Pasangan ini usulan kelompok lintas agama dan berdasarkan prestasi yang dilakukan Cornelis selama empat tahun kepemimpinan. Semua calon baik, tapi kami pilih yang terbaik,” kata Suprianto.
Belum diketahui pasti sikap partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu pascamain sendiri dan penolakan kader PKB Kalbar yang membawa gerbongnya mendukung pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin.
Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE untuk kesekian kalinya belum berhasil dikonfirmasi, beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan tidak menjawab panggilan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor menuding bergabungnya PKB ke koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perjuangan Indonesia Bersatu (PPIB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah keputusan pribadi Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE.
“Sikap DPW PKB mengusung incumbent itu tanpa melalui mekanisme partai. Itu keputusan pribadi Pak Mulyadi, bukan keputusan partai,” tegas Sumardi M Noor kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Para pengurus yang membahas masalah itu di antaranya Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie yang juga merupakan Pangeran Muda Kesultanan Keraton Kadariah Pontianak dan Wahab Bulyan SH MH yang juga Wakil Ketua DPW PKB Kalbar.
Alhasil, kendati tersurat bahwa PKB mendukung pasangan Cornelis-Christiandy saat mendaftar ke KPU Kalbar, tidak tersirat di akar rumput partai nonparlemen itu. Mayoritas pengurus dan simpatisannya malah berpaling ke pasangan Tambul-Barnabas. (jul)

PKB, Mulyadi Pilih Bungkam

Pontianak – Sudah dapat diduga, sikap politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalbar yang mengusung pasangan Cornelis-Christiandy tanpa musyawarah dengan DPW memicu kemelut. Sayangnya, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE memilih bungkam.
Mulyadi yang dikonfirmasi Rakyat Kalbar berkali-kali melalui telepon genggam miliknya, sempat diangkat. “Saya sedang rapat, nanti saya hubungi kembali,” katanya, Sabtu (21) langsung menutup panggilan.
Namun setelah ditunggu berjam-jam, Mulyadi tak kunjung balik menghubungi. Rakyat Kalbar kembali berupaya menghubungi nomor ponselnya, namun tidak diangkat. Begitu juga ketika di-SMS, tidak dibalas.
Seperti diberitakan, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor menuding bergabungnya PKB ke koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perjuangan Indonesia Bersatu (PPIB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah keputusan pribadi Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE.
“Sikap DPW PKB mengusung incumbent itu tanpa melalui mekanisme partai. Itu keputusan pribadi Pak Mulyadi, bukan keputusan partai,” tegas Sumardi M Noor kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Sementara itu, dari Tim Pemenangan pasangan dengan slogan Bersatu Berjuang Menang juga belum berhasil dikonfirmasi. Nomor ponsel Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy, M Jimmy SH juga sedang tidak aktif.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Jumadi SSos MSi menilai mekanisme partai seperti dimainkan Ketua DPW PKB tidak transparan. Wajar-wajar saja muncul dinamika resistensi di elite internalnya sendiri.
“Saya melihat kemungkinan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat daerah yang barangkali tidak transparan. Tidak melibatkan struktural partai dari provinsi sampai kabupaten/kota, dan tidak melewati ketentuan aturan organisasi,” katanya.
Meski demikian, Jumadi menilai walaupun PKB tidak solid mendukung incumbent, hal itu tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap kekuatan Cornelis-Christiandy.
Dampak negatif yang signifikan justru pada internal PKB sendiri, karena gejolak politik internal itu akan menjadikan partai yang baru saja berupaya me-refreshing diri itu tidak solid. Jika tidak mampu dikelola dengan baik, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi konflik internal yang merusak citra jelang 2014.
“Ada kalangan muslim yang mendukung incumbent atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Massa PDIP yang muslim kan juga cukup besar, dan loyalitas massa PDI Perjuangan cukup tinggi,” jelas Jumadi.
Begitu pun dampak merapatnya Milton Crosby ke Morkes-Burhan terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu. Jumadi juga menilai, masalah PKR itu tidak terlalu signifikan karena secara sosiologis dukungan masyarakat Dayak masih cukup kuat buat Cornelis.
Jadi buat Milton untuk memobilisasi massa Dayak mendukung Morkes-Burhan tidak terlalu besar dampaknya bagi perolehan suara Cornelis. Lain halnya kalau Milton sendiri yang maju, ini akan berdampak besar terhadap kekuatan Cornelis. Begitu juga isu PKR yang sudah keluar dari konteks. Banyak pihak yang selama ini tidak terlalu peduli dengan pembentukan PKR seakan ambil momentum politik.
“Masyarakat di wilayah timur tidak buta, dan sudah tahu siapa yang selama ini betul-betul berjuang, siapa yang tidak serius memberikan dukungan dan siapa yang memanfaatkannya hanya untuk kepentingan politik,” tambahnya. (jul)

Bendera PKB ke Incumbent, Mesin Politik Dukung Tambul

Sumardi: Itu Pribadi Ketua DPW

koalisi pilgub kalbar
ZMS
Pontianak – Benarkah partai-partai pengusung dalam koalisi pendukung kandidat gubernur di Pilkada Kalbar sudah mulai rapuh dari dalam? Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung pasangan incumbent Cornelis-Christiandy diduga bukan keputusan partai.
Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor menuding bergabungnya PKB ke koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perjuangan Indonesia Bersatu (PPIB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah keputusan pribadi Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE.
“Sikap DPW PKB mengusung incumbent itu tanpa melalui mekanisme partai. Itu keputusan pribadi Pak Mulyadi, bukan keputusan partai,” tegas Sumardi M Noor kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Ia mengaku pengurus wilayah sudah membahas persoalan tersebut dan mengambil sikap untuk mendukung pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin.
Para pengurus yang membahas masalah itu di antaranya Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie yang juga merupakan Pangeran Muda Kesultanan Keraton Kadariah Pontianak dan Wahab Bulyan SH MH yang juga Wakil Ketua DPW PKB Kalbar.
Alhasil, kendati tersurat bahwa PKB mendukung pasangan Cornelis-Christiandy saat mendaftar ke KPU Kalbar, tidak tersirat di akar rumput partai nonparlemen itu. Mayoritas pengurus dan simpatisannya malah berpaling ke pasangan Tambul-Barnabas.
Sumardi menegaskan, saat ini mesin politik PKB semakin merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Berkibar di Pilgub Kalbar 2012 ini. “Mesin politik sampai tingkat paling bawah tengah kita satukan untuk membangun kekuatan besar mendukung Pak Tambul,” ungkap Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Kalbar ini, tadi malam.
Dia bahkan yakin keputusan mendukung Tambul-Barnabas itu diapresiasi pengurus lainnya dan mendapat perhatian simpatisan PKB. Sumardi juga menjelaskan dukungan kepada mantan Bupati Kapuas Hulu dua periode itu berbeda dengan Cornelis.
“Dukungan kepada pasangan Tambul-Barnabas sudah dibicarakan di internal pengurus partai. Sedangkan sebelumnya pengurus tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengusung pasangan incumbent,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie membenarkan adanya dualisme dukungan. Namun menurutnya, dukungan ke incumbent hanya keputusan satu orang alias pribadi ketua.
Menurutnya, tradisi di tubuh PKB untuk mengambil sikap dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Artinya, sebelum penetapan keputusan calon yang akan diusung, pucuk pimpinan di DPW PKB Kalbar wajib duduk satu meja untuk membicarakannya.
“Para kiai sudah berpesan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan partai harus dibicarakan, dimusyawarahkan dan dimufakatkan. Karena partai ini milik orang banyak,” tegas Pendy, Pangeran Istana Muda dari Keraton Kadriyah Kesultanan Pontianak.
Bahkan Pendi mengaku keputusan partai mengusung pasangan incumbent itu baru diketahuinya dari media massa. Padahal sebuah keputusan yang dibuat itu ada konsekuensi yang akan diterima seluruh pengurus.
“Kita sudah sepakat bicara 2014, tapi lucu kalau sebagai wakil ketua saya tidak tahu keputusan partai. Bagaimana saya mau menjelaskan dengan konstituen,” katanya.
Wakil Ketua DPW PKB Wahab Bulyan juga angkat bicara. Ia menuturkan, munculnya nama PKB pada saat deklarasi pasangan incumbent sangat mengejutkan jajaran pengurus. Terlebih para pengurus sedang berkonsentrasi mempersiapkan pemilu 2014.
“Siang dan malam pengurus melakukan konsolidasi untuk membesarkan nama PKB. Tapi kenapa untuk urusan yang sangat krusial seperti itu, jujur saya sendiri merasa kecolongan. Tiba-tiba DPP mengeluarkan ketetapan, buyar barisan yang sudah disusun,” katanya.
Kekesalan pengurus cukup beralasan, mengingat frekuensi pertemuan dengan jajaran DPW PKB Kalbar cukup intensif. Hanya saja komunikasi nonformal tidak setiap hari, tapi sering. Kita hanya membicarakan bagaimana penguatan untuk 2014. Nyaris tidak pernah menyentuh persoalan pilgub. Ketua DPW PKB juga minta agar konsentrasi pada pemilu saja.
Karena PKB milik banyak orang, jelas keputusan yang dikeluarkan DPP PKB dapat memengaruhi dukungan PKB pada 2014 di Kalbar nanti. “Bisa jadi pemilu 2009 terulang. PKB tidak mendapatkan kursi di DPRD provinsi atau DPR RI,” tegas Wahab.
Kondisi seperti ini, kata dia, tentu para pengurus PKB tidak ada lagi yang bersemangat untuk bekerja. Namun sekarang ini pengurus dan konstituen sudah dibangunkan lagi, sudah bersemangat kembali, tapi untuk mendukung Pak Tambul.
Dia menyadari penetapan dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sepenuhnya menjadi otoritas DPP PKB. Namun Wahab menyesalkan penetapan itu tidak dilakukan sesuai mekanisme partai.
“PKB memang partai yang saat ini tidak memiliki keterwakilan di DPRD provinsi. Tapi PKB memiliki kekuatan yang sejak beberapa tahun terakhir sudah terbangun. Jajaran unsur ketua solid. Hanya yang saya sesalkan, kenapa mekanisme partai tidak diikuti, yang akhirnya melukai perasaan kawan-kawan di DPW,” sesal Wahab.
Kendati secara kepartaian sudah mengusung duet pasangan dengan slogan Bersatu Berjuang Menang (BBM) itu, namun dia memastikan jajaran pengurus di DPW PKB Kalbar tidak bergerak. “Kita tidak pernah dilibatkan, wajar kalau akhirnya teman-teman memilih mendukung Pak Tambul,” tuntas Wahab.
Sayangnya, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE belum bisa dikonfirmasi terkait penolakan pengurus wilayah kepada pasangan Cornelis-Christiandy, yang akan mengarahkan dukungan kepada Pak Tambul.
Sebelumnya, Mulyadi Tawik tidak dapat berkomentar banyak terkait keputusan DPP tersebut. Mengingat saat itu dirinya sedang berada di Jakarta.
“Saya masih dari Jakarta, nanti sudah di Pontianak kita bicara. Karena seluruh berkas yang masuk ke DPW PKB kita serahkan pada DPP PKB, untuk selanjutnya diputuskan DPP,” ungkapnya saat itu. (jul/ton)