Gugatan Berkibar Tunggu Ketua Baru PTUN Pontianak

Pontianak – Gugatan Tim Berkibar pasangan Tambul-Barnabas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sudah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.
“Surat gugatan pasangan Tambul-Barnabas terhadap KPU Kalbar memang sudah kita terima Selasa, 14 Agustus kemarin,” ujar Joko, Bidang Perkara PTUN Pontianak, kepada Rakyat Kalbar, Senin (27/8).
Dari pihak PTUN sendiri belum bisa memastikan kapan waktunya gugatan tersebut akan disidangkan. Joko menjelaskan, pihak PTUN sedang memproses guna tindak lanjut gugatan tersebut.
PTUN Pontianak masih menunggu keputusan dari Ketua PTUN Pontianak yang baru yang akan dilantik Selasa, 30 Agustus nanti. Tidak ada alasan pengadilan tata usaha negara itu mengendapkan gugatan yang masuk. “Jadi kita sendiri masih menunggu ketua baru PTUN,” kata Joko.
Pasangan Berkibar menggugat penyelenggara pilkada itu terkait SK KPU Provinsi Kalbar KPU Kalbar No.46/Kpts/KPU-Prov-019/2012/dan NO.50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012 dan Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang penetapan nomor urut pasangan calon.
Sementara itu, pengamat politik DR Zulkarnaen mengatakan adalah hak warga negara untuk melakukan gugatan. Karena hal itu bukan keputusan final.
“Tetapi yang perlu dipertimbangkan proses pengadilan itu perlu waktu panjang. Dikhawatirkan akan menyebabkan kehilangan fokus,” ungkap Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Senin (27/8).
Proses hukum dalam setiap pemilu yang demokratis selalu bisa diuji, sehingga penggugat mencari keadilan dan menegakkan kebenaran dari semua tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pelaksana pilkada itu sendiri, yakni KPU Kalbar.
“Yang jelas gugatan ini bukan bentuk black campaign, tetapi lebih pada masalah hukum dan perundangan. Pihak-pihak yang berkompetisi ingin menunjukkan yang paling layak maju dan siap secara aturan perundangan itu,” tambah Zulkarnaen. (kie/hak)

Khotbah Tanpa Kampanye

Nasrullah: Pilih Dai atau Politikus

ZMS

Pontianak – Islam tidak terlepas dari politik. Eksisnya tiga cagub muslim di pilgub 2012 jangan sampai umat Islam Kalbar terpecah oleh khotbah yang dimanfaatkan untuk kampanye. Terlebih yang mengundang dan mengandung isu negatif SARA.
“Jelang pemilukada tahun ini kita sudah menyampaikan imbauan kepada seluruh Kemenag di kabupaten/kota agar para khatib Idulfitri dan khatib Jumat tidak menyampaikan materi khotbahnya berbau kampanye apalagi SARA,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar HM Husain D Mahmud kepada Rakyat Kalbar, Rabu (15/8).
Tentu saja sebagai aparat pemerintah bukan berpihak kepada pasangan petahana (incumbent) yang nonmuslim sehingga agak berbeda imbauannya. Namun Husain Mahmud tidak ingin Pilkada Kalbar dinodai saling hujat sesama muslim dan mengusung isu suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) yang dapat memecah persatuan bangsa.
“Sampaikan isi khotbah kepada kesucian, menyebarkan rahmat ke seluruh alam dan sebagainya terkait masalah Idulfitri. Jangan sampai isi khotbahnya itu berbau politik,” tegasnya.
Larangan khotbah berbau SARA, kampanye, dan bernada politik tidak lain diharapkan Husain agar proses pemilukada di Kalbar berjalan dengan aman dan nyaman.
Kemenag Kalbar menurutnya tetap ikut menyukseskan pemilukada sesuai fungsinya agar pesta demokrasi didukung oleh semua pihak dan berjalan jujur dan adil. “Pemilukada ini kan kegiatan rutin yang harus kita jalankan, maka wajib kita sukseskan untuk memilih kepala daerah masa lima tahun ke depan,” ujarnya.
Husain Mahmud berharap semua elemen masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah, dan masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar.
“Siapa pun yang terpilih harus kita dukung dan dihormati. Karena itulah hasil pemilukada kita di Kalbar. Jadi jangan ada rasa sakit hati, dendam, dan sebagainya. Jagalah keharmonisan dan kebersamaan keluarga besar Kalbar yang telah terbentuk selama ini,” pungkasnya.

Perlu pencerahan

Terpisah, Kakemenag Kota Pontianak Andi Ja’far Harun, bahkan jauh hari sebelumnya sudah pernah menyinggung masalah politik dan dakwah maupun ukhuwah.
“Kita minta janganlah dicampuradukkan agama dengan persoalan politik. Dipastikan isinya akan menjadi semakin kabur. Sementara masyarakat akar rumput kita mengharapkan pencerahan agama. Kalau selalu diadukkan kapan umat akan paham. Padahal kita melihat masyarakat akar rumput ini masih awam,” tutur Andi kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Rabu (15/8).
Kendati pemberitahuan secara tertulis belum ada, namun ketika safari Jumat sudah sering diingatkan. Tolong masjid betul-betul digunakan untuk pembinaan umat.
“Ingat pesan guru saya Ustaz Jalal. Tolonglah jangan lagi berbicara kemegahan duniawi di masjid. Sudah terlalu banyak kita ngomong itu di luar. Sudah terlalu banyak kita ngomong bohong di luar, jangan lagi dibawa-bawa ke masjid. Nah, ini yang saya kembangkan,” ungkap Andi.
Dia merasa bahwa masyarakat bisa menerima imbauan tersebut. Jangan ada lagi yang berbicara kepentingan politik kelompok ini dan itu di masjid. Itu akan memecah akidah sesama umat.
“Atas nama Kemenag Kota Pontianak, kepada seluruh umat beragama khususnya umat Islam, marilah rayakan hari kemenangan ini. Beruntunglah orang yang masih mampu menjalankan ibadah puasa. Mari kita sama-sama menikmati hari raya. Kita pererat tali persaudaraan dan kerukunan antarumat beragama,” ajak Andi Ja’far Harun.

Dai atau politikus

Harapan senada diungkapkan oleh Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak DR H Wajidi Sayadi MAg. Menurutnya, semua sepakat bahwa khotbah Jumat maupun Idulfitri harus menciptakan situasi dan kondisi aman untuk kepentingan bersama.
“Bagi kita sebagai dai, ustaz, ulama, dan mubalig umumnya dalam ceramahnya maka pemerintah atau siapa pun tidak boleh mengintervensi. Apalagi mengintimidasi,” ujarnya.
Dakwah intinya bagaimana umat bisa tercerahkan karena agama mengajarkan sesuatu yang baik dan damai. Karena itu isi-isi ceramah tidak berbau provokasi yang menimbulkan sentimen satu kelompok dengan kelompok lainnya. Khususnya mengarah SARA yang negatif terutama kampanye hitam.
“Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain sambil memuji-muji lainnya dengan tujuan supaya orang tidak memilih figur tertentu. Siapa pun orangnya dan apa pun agamanya, tidak bisa dibenarkan. Ijtanibu katsiran minazzonni inna ba’da zanni ismu. Jauhilah dari berburuk sangka karena berburuk sangka itu adalah dosa,” ingat Wajidi.
Berburuk sangka saja dosa apalagi sampai menjelek-jelekkan orang lain terutama sesama muslim dan di luarnya yang dilakukan di depan umum. Itu sangat merusak akidah.
“Intinya adalah bagaimana membangun kebersamaan sehingga tercipta kedamaian. Semua komponen, apa pun dasar dan latar belakangnya bisa menjalankan agamanya di Kalbar dengan tenteram tanpa saling mengusik,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar Ahmad Jais MAg mengatakan Idulfitri tahun ini Muhammadiyah mengimbau warganya untuk peduli pada kaum duafa dan mustadafin. Kaum yang lemah dan dilemahkan.
“Muhammadiyah ini bukan organisasi politik. Khitahnya dan tujuannya jelas. Tetapi kalau ada warga Muhammadiyah yang berpolitik itu person-nya, bukan organisasinya. Sikap Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai-partai politik termasuk pasangan cagub yang ada. Jadi tidak pro dan kontra. Kita netral dan tidak ada politik praktis,” paparnya.
Sedangkan Ketua Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kalbar Ir Nasrullah memaknai Idulfitri itu yang penting silaturahmi umat Islam ditingkatkan. Hikmah puasa Ramadan adalah membina hubungan horizontal sesama manusia baik sesama Islam maupun dengan umat lainnya.
“Jangan sampai ada isi khotbah yang berbau politik atau kampanye. Karena kalau ada akan menimbulkan gesekan-gesekan pada masyarakat,” katanya singkat.
Maka itu, lanjutnya, para dai jangan ada yang terlibat dengan politik praktis. “Pilih, mau jadi dai untuk semua umat atau politikus. Apalagi menyampaikan pesan politik atau berkampanye di masjid. Politik itu ada tempatnya,” katanya bijak. (hak/kie)

SM Genjot Istri Orang di Rumah Kosong

google

Ilustrasi selingkuh

Pria SM, yang disebut-sebut sebagai warga sebuah desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, diamuk massa sejenak ditemukan bermesum ria dengan wanita yang telah bersuami, Jumat (24/8/) malam sekira pukul 21.00. Beberapa jam setelah digerebek, sang wanita disebut-sebut dicerai oleh suaminya.

Acara pacu birahi SM dan Nyonya Na yang warga Desa Rundeng Meulaboh itu, berlangsung di sebuah rumah di Desa Seuneubok di ruas Jalan Singgah Mata II, Dusun Kebun Pasi. Saat digerebek, warga menemukan keduanya dalam kondisi tanpa busana. Walhasil, warga yang emosi berat lalu menghadiahi SM dengan runtunan katupat bangkahulu.

Keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah warga di Kantor Keuchik Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat, menyebutkan, penangkapan yang dilakukan warga terhadap pasangan mesum SM dan Na itu dilakukan warga karena sebelumnya telah curiga dengan keberadaan pelaku.

Apalagi keduanya terlihat aneh karena diketahui bukan merupakan pasangan suami istri itu berada di sebuah rumah kosong, sehingga hal itu menimbukan kecurigaan mendalam. Melihat hal itu warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. Alhasil, warga menemukan keduanya sedang eh oh dengan busana nyaris entah kemana.

Karena tak terima dengan hal itu, warga sempat emosi dan menghadiahkan katupat bangkahulu kepada pelaku. Sebelum diboyong ke Kantor Keuchik Seuneubok, pasangan mesum tersebut juga dipersilahkan untuk mengenakan kembali busana mereka sehingga selanjutnya dibawa ke aparat desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pelaku mesum tanpa busana yang ditangkap warga ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan instansi tempat SM bertugas, karena keduanya jelas terbukti melakukan pelanggaran syariat Islam dan sama sekali tidak terikat sebagai suami istri,” kata Keuchik Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat Nazaruddin, Sabtu (25/8/2012) kemarin.

Menurutnya, berdasarkan keterangan warga, penangkapan terhadap kedua pelaku itu karena yang bersangkutan dinilai telah melanggar aturan agama dan aturat adat. Bahkan usai diproses di kantor desa, kedua pelaku itu juga diserahkan kepada pihak keluarga dan intansi tempat pelaku laki-laki bekerja guna dilakukan pembinaan lanjutan.

Sementara itu, pascainsiden memalukan itu, suami pelaku mesum Na, dengan nada keras mengaku bahwa istrinya tersebut sama sekali tidak ada lagi sangkut paut dengan dirinya.

Karena perbuatan yang bersangkutan dinilai telah mengkhianati mahligai rumah tangga mereka yang selama ini telah dijalani selama belasan tahun.

Apalagi pasangan suami isteri itu, telah dikaruniai dua orang anak yang kini masih duduk di bangku SMP dan tingkat Sekolah Dasar (SD).

Secara terpisah, Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Drs John Aswir yang ditanyai, mengaku pihaknya tidak menangani kasus mesum yang ditangkap warga di Desa Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat, karena kasus itu tidak dilaporkan kepada pihaknya.

Razia Kendaraan Atribut Kampanye

Pontianak – Kendati belum dijelaskan atribut apa saja yang berbau kampanye dan dilarang oleh UU, Panwaslu akan melakukan penertiban atribut kampanye di ruang publik.
“Kita akan merazia kendaraan pribadi, angkutan umum, dan sejenisnya yang memasang atribut kampanye. Panwascam se-Kota Pontianak akan mencatat plat mobil/bus/kendaraan yang memasang atribut cagub baik dicat atau berupa stiker,” kata Ketua Panwaslu Kota Rustam Halim SH, kepada Rakyat Kalbar via selular, Minggu (26/8).
Dia bahkan mengancam akan menindak tegas pemasang atribut kampanye yang ditempel di kendaraan tersebut. Sebelumnya, Panwaslu akan menunjukkan peraturan apa saja masuk dalam alat peraga kampanye.
Rustam menilai pemilik kendaraan yang menyediakan space di kendaraannya untuk dipasang atau ditempel atribut, sama saja sudah melakukan kampanye. “Pengendara atau pemilik bisa dikenakan sanksi, sebab dalam pidana pemilukada tertulis unsur barang siapa,” dia mengingatkan.
Dalam menertibkan atribut kampanye di kendaraan tersebut, pihak Panwaslu akan melakukannya secara persuasif. Pemilik maupun pengendara akan dipanggil untuk diperiksa.
“Langkah lainnya, kami akan mendata pemilik kendaraan yang memasang atribut berkoordinasi dengan Dispenda, DLLAJ, serta instansi terkait. Untuk itu kita minta timses maupun empat pasangan calon menginstruksikan kepada tim dan simpatisan untuk tidak memasang atribut di mobil, sebab melanggar aturan,” ujar dia.
Pihaknya juga mengapresiasi Tim Kampanye Cornelis-Christiandy dan Tim Kampanye Abang Tambul Husin-Barnabas Simin yang mendukung langkah Panwaslu Kota Pontianak dalam menertibkan atribut kampanye bergerak tersebut.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid (MB) Adang Gunawan SE belum mendapat surat edaran atau sejenisnya terkait larangan pemasangan atribut kampanye bergerak itu.
Namun, kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar ini, tim MB pada dasarnya tetap konsisten menaati aturan yang berlaku terkait pemilukada. “Seperti halnya larangan kampanye di luar jadwal juga sudah kita taati,” tuntas Adang. (jul)

Money Politic, Panwaslu Sebar Tim

Arafah Akhirnya Penuhi Panggilan

Pontianak – Money politic, bagaimanapun sepertinya sudah jadi bagian integral dalam perhelatan pemilu. Ketika peraturan perundangan melarang lewat pasal demi pasal hukum, bagaimana mengantisipasi praktiknya?
“Kita sudah sebar tim di sejumlah titik untuk mengawasi praktik politik uang. Juga peran masyarakat dan media sangat kami harapkan,” kata Ketua Panwaslu Kota Pontianak Rustam Halim SH, Sabtu (25/8).
Kendati banyak pihak sangat meragukan money politic bisa terendus dan sangat tak gampang tertangkap tangan, Rustam mengingatkan bisa dijerat pasal penyuapan.
“Jadi sudah jelas tindakan money politic itu perbuatan pidana. Bentuk politik uang itu bisa berupa uang tunai langsung atau berbentuk barang seperti voucher, sembako, dan sebagainya dengan harapan meminta balas budi,” kata dia.
Aturan hukum terkait itu termaktub dalam KUHP khususnya pasal 149, 150, dan 151. UU tentang Tindak Pidana Suap, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya pada ketentuan pidananya.
Panwaslu Kota minta kepada tim sukses masing-masing kandidat untuk tidak melakukan money politic. Begitu juga masyarakat diharapkan menolak praktik-praktik tidak mendidik tersebut.
Pesta demokrasi kali ini diharapkan berkualitas untuk melahirkan pemimpin bermutu. Untuk itu pemilukada harus dijamin berlangsung jujur dan adil. Dari situ dapat dihasilkan pemimpin yang kredibel, akuntabel, dan kapabel.
“Penyelenggara pemilukada harus independen, sistem proporsional terbuka dan pengawasan yang semakin terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas. Politik uang ini merupakan persoalan serius yang menghantui kehidupan politik kita,” jelas dia.
Menurut Rustam, bentuk-bentuk politik uang itu seperti sumbangan per orang/lembaga kepada partai atau individu partai yang melebihi batas toleransi yuridis. Sumbangan ini dikhawatirkan jika partai yang dibantu menang akan memengaruhi kebijakannya. Kemudian, pemberian partai/individu partai/calon kepada pemilih yang akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemilih.
Bentuk politik uang lainnya, berupa pemberian partai/individu partai/calon kepada pihak-pihak terkait baik individu maupun kelembagaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Penyalahgunaan kekuasaan/pengaruh yang berdampak langsung atau tidak langsung kepada keuangan negara.
“Modus operandi yang dapat terjadi terhadap ragam politik uang tersebut adalah dalam bentuk pemberian langsung atau janji-janji, sumbangan (dana partisipasi), penekanan, dinas, dan pemberian tidak langsung seperti kegiatan bakti sosial dan sebagainya,” katanya.
Di sisi lain, Rustam menyinggung soal pemanggilan tim Armyn-Fathan (Arafah) yang sudah dilayangkan surat panggilan kedua. Akhirnya tim Arafah hadir melalui Ibrahim Candra.
Menurut Rustam, Tim Arafah mengakui melanggar ketentuan dan peraturan yakni melakukan kampanye di luar jadwal, di ruang publik, media cetak, media online, serta pemasangan atribut di rumah ibadah.
“Kami tetap proses lebih lanjut dengan memanggil saksi-saksi terkait, termasuk memanggil KPU Kalbar, serta saksi ahli lainnya. KPU diperlukan karena mengeluarkan SK tahapan pemilukada. Bila sudah cukup bukti, maka kami akan mengambil langkah seterusnya guna menegakkan aturan,” ujar Rustam. (jul)

Berkibar Gugat KPU

Sofiati: Sesuai Prosedur KPU, Tobias: Pensiun oleh Keputusan Presiden

ZMS

Pontianak – Ternyata pasangan Tambul-Barnabas Berkibar bukan saja siap sejak awal maju ke Pilgub 2012, tetapi juga serius dengan janjinya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar ke pengadilan.
Seperti dikemukakannya saat rapat pleno penentuan dan penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU Kalbar di Hotel Santika (6/8), pasangan nomor 4 itu sudah menyatakan akan menggugat penyelenggara pilkada itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Intinya, mohon kepada hakim tata usaha negara mencabut SK KPU Provinsi Kalbar No 46 tentang penetapan Cagub dan Cawagub yang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2012,” ungkap kuasa hukum pasangan Berkibar, Tobias Ranggi SH dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Minggu (27/8).
“Selain itu juga SK No 50 tentang penetapan nomor urut calon. Karena bertentangan dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya penetapan pasangan Arafah,” tambahnya.
Menurut Tobias, pasal 2 huruf d UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang jati diri TNI berbunyi, “Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”
“Sedangkan dalam penjelasan pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud tentara profesional tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, itu sudah sangat jelas,” tegas Tobias.
Dia juga dengan jelas mengurai pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang antara lain melarang setiap prajurit terlibat dalam kegiatan dan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politisi lainnya.
Dalam kaitan gugatan yang sudah dipersiapkannya dengan cukup matang itu, Tobias mengingatkan masalah kewenangan memberhentikan perwira menengah dan perwira tinggi.
“Pasal 59 ayat 1 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI itu menyatakan prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan keputusan presiden. Jadi untuk bisa berpolitik praktis seorang prajurit terlebih dahulu harus berstatus pension pada saat dia mendaftar dan ada SK-nya bukan nunggu diproses dulu,” tegasnya.
Tobias menekankan soal ketetapan pensiun seorang prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi harus oleh keputusan presiden. Tanpa melampirkan SK pensiun TNI berarti Mayjen TNI Armyn Ali Anyang masih berstatus TNI aktif.
“Jadi itu dilarang oleh UU No 34 tahun 2004. Kok bisa-bisanya Ketua KPUD Kalbar menerima status quo Armyn Alianyang yang saat pendaftaran tidak melampirkan atau menyerahkan SK presiden,” ujar Tobias.
Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta itulah, lanjut dia, penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Pontianak yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam penundaan.
“Apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” ujar Tobias yang hari ini akan meminta nomor perkara ke PTUN.
Sementara itu Ketua KPU Kalbar AR Muzammil yang coba dikonfirmasi berkali-kali akhirnya menelepon balik dan menyatakan bahwa KPU belum tahu soal gugatan tersebut.
Sebelumnya, Dr Sofiati salah seorang anggota KPU Kalbar menyatakan bahwa gugatan pasangan Tambul-Barnabas terhadap penyelenggara Pilgub Kalbar itu disebutnya sebagai masalah mekanisme.
Pastinya, lanjut dia, KPU sudah melakukan tugas sesuai kinerja. Karena menurutnya keputusan meloloskan pasangan Arafah itu langsung dari KPU RI. Kinerja mereka sudah dikatakan KPU RI betul. Bagaimana dengan gugatan ke PTUN Pontianak itu?
“Nggak tahu, karena belum ada dapat bahan gugatannya. Kami baru tahu dari wartawan. Kalau mereka mengajukan gugatan ke PTUN itu hak mereka. Kami tidak ada menerima tembusan. Kalau mereka gugat, itu hak mereka melakukan upaya hukum. Yang pasti kami telah menetapkan pasangan calon sesuai prosedur dan peraturan KPU serta UU,” ujar Sofiati. (kie/hak)

Kepentingan Politik Mengalahkan Aspirasi

Terjungkalnya upaya membentuk Pansus PKR paruh bulan ini di DPRD Kalbar tak lain akibat mengutamakan kepentingan partai ketimbang rakyat.
“Kegagalan pembentukan Pansus PKR tidak lain dari bentuk kekalahan aspirasi rakyat lima kabupaten timur dihadapkan dengan kepentingan politik,” kata pengamat politik dan pemerintahan Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Kamis (23/8).
Padahal, para politisi yang kerap berkoar jangan jadikan Pansus PKR sebagai kepentingan politik. Mereka kurang menyadari bahwa sejatinya PKR itu adalah kepentingan politik rakyat. “Keputusan para wakil rakyat yang ada di DPRD juga tidak terlepas dari kepentingan partai politik yang mengusungnya,” tandas Zulkarnaen.
Dia sangat memahami betapa kekecewaan masyarakat yang ada di wilayah timur Kalbar. Pembentukan Pansus PKR tujuannya sudah jelas mempercepat pemekaran provinsi yang semestinya memihak mereka. Baik tujuan politiknya maupun perbaikan ekonomi dan sosial rakyatnya.
“Sudah tentu partai yang mengusung juga berpengaruh. PDIP jelas karena ketua DPD-nya incumbent yang sepertinya kurang begitu merespons pembentukan PKR dengan begitu cepat,” katanya.
Tetapi, lanjutnya, ada juga dari partai-partai lain yang mengusung pasangan calon pada pilgub ini yang tidak begitu merespons PKR tersebut.
“Dalam konteks ini politik selalu terkenal dengan kepentingan. Yang jelas ini merupakan kekalahan aspirasi rakyat terhadap kepentingan politik pemimpin sekarang. Padahal tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan wilayah,” tandas Zulkarnaen.
Menurutnya, pemahaman berdasarkan kelembagaan di DPRD tentang Pansus PKR itu tentu akan punya energi yang lebih besar. Sehingga bagi yang berkepentingan ini sedikit banyak berupaya menghalangi terbentuknya pansus tersebut.
Apakah PKR ini akan menjadi jualan yang paling laku dalam Pilgub Kalbar, Zulkarnaen mengakui memang hangat di kawasan itu. Yang jelas lima kabupaten di wilayah timur itu potensi politiknya cukup besar.
Tetapi belum tentu juga PKR ini menjadi komoditas politik yang laku untuk dijual di kabupaten lain. Sementara di lima kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang itu tersebut cukup besar angkanya.
“Saya melihat kepentingan yang paling besar adalah incumbent. Karena basis suaranya masih besar di sebelah timur. Kita juga melihat sebelum pilkada basis suara terbesar dari incumbent juga ada di sana,” tutur Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Ia menambahkan, PKR terbentuk atau tidak erat kaitannya dengan bagaimana militansi masyarakat yang memperjuangkannya secara terus-menerus. Jadi, masyarakat harus solid dan terus berjuang bagi terbentuknya PKR. Peluang terbentuknya PKR sangat besar.
“Dalih moratorium itu alasan secara nasional. Moratorium itu juga pasti akan dicabut. Peluangnya masih sangat besar, hanya saja tahapannya yang panjang. Saya memperkirakan moratorium itu akan dicabut oleh SBY pada 2014. Saat pilpres, Demokrat punya kepentingan juga supaya masyarakat yang ada di daerah tidak kecewa,” tutupnya. (kie)

Survei Pesanan Tak Pengaruh

Pontianak – Ngomong-ngomong soal survei, lembaga pengoleksi suara jadi kiamat ketika pasangan Jokowi-Basuki alias Ahok menjungkalkan Foke-Nara yang sebelumnya mengklaim menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta.
Alhasil, survei “pesanan” ataupun main tancap hitung-hitungan survei yang over estimate bakal terulang di Kalbar kalau lembaganya tidak bisa bekerja secara akurat.
Terkait dugaan survei pesanan untuk Pilgub Kalbar 2012, pengamat politik Kalbar Jumadi SSos MSi mengatakan kolektor suara pesanan itu belum tentu valid, itu kan sesuai keinginan calon.
“Selama ini sudah lima survei pesanan yang kita baca. Memang ada data rekayasa yang dilakukan untuk membuktikan kalau dirinya akan menang. Tapi sah-sah saja sebagai perang urat saraf, asalkan datanya tidak rekayasa,” ujar Jumadi, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Menurutnya, survei tidak berpengaruh kepada pemilihan nanti karena masyarakat Kalbar cerdas dan sudah bijak. “Masyarakat itu sudah tahu siapa calon pemimpin Kalbar ke depan nanti,” katanya.
Jumadi mengaku sekitar tiga-empat bulan terakhir ini para calon sudah melakukan survei perolehan suara di beberapa daerah. Untuk membuktikan kalau suaranya itu memastikan menang.
Selain survei yang bisa benar dan bisa juga meleset, nyaris tak banyak beda dalam mengumpulkan suara ketika kampanye mendatangkan artis ibukota. Pengumpulan masa dalam kampanye bukan jaminan pencoblos di TPS.
“Memang masyarakat sangat suka dengan hiburan dan sebagainya. Tapi belum tentu juga masyarakat memilihnya. Ya, ada sih masyarakat memilih dengan tak sadar, itu hanya sedikit saja,” tutur Jumadi. (hak)

Kami di Atas 30 Persen!

Timses Kandidat Saling Klaim Suara

ZMS

Pontianak – Percaya atau tidak, pilgub 2012 di Kalbar yang akan diikuti 3.337.685 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), boleh jadi akan diikuti oleh lebih dari 120 persen suara. Kok bisa?
Pasalnya, semua tim sukses pasangan cagub/cawagub sudah mengklaim bakal meraih suara minimal 30 persen plus satu. Bahkan ada yang mengaku sudah menghitung lebih dari angka itu alias satu putaran pada 20 September nanti.
“Kita siap saja, satu putaran oke, dua putaran juga siap. Tetapi kita berharap satu putaran. Tim Arafah sudah melakukan survei sendiri di 14 kabupaten/kota. Hasilnya pasangan Arafah paling tinggi dari pasangan lain kecuali incumbent,” kata Ibrahim Chandra, Sekretaris Timses pasangan Armyn-Fathan kepada Rakyat Kalbar via selularnya, Jumat (24/8).
Bahkan Ibrahim yakin menang satu putaran dan mengklaim semua yang dikunjungi di 14 kabupaten/kota itu menginginkan Arafah yang memimpin. Karena itu dia mengaku mampu memperoleh suara di atas 30 persen dan hanya plus satu saja sudah jadi pemenang.
“Bahkan pasangan Arafah akan mampu mendulang suara 20 hingga 25 persen di basis suara incumbent seperti di Kabupaten Landak. Sementara di tempat lain jauh lebih tinggi,” tambah Ibrahim.
Tetapi, lanjutnya, basis suara terbesar Arafah ada di wilayah pesisir sehingga Arafah bisa lolos putaran pertama. Kalau terjadi deviasi atau bias persentasenya kecil. Karena metode survei dengan terjun langsung ke daerah-daerah.
Keyakinan serupa dengan perhitungan rasional tanpa survei, dikemukakan pasangan Berkibar yang yakin akan meraih suara di atas 30 persen. Keyakinan mereka karena perolehan suara hampir merata di semua wilayah.
“Pilgub 2014 ini diperkirakan pasangan Berkibar Tambul-Barnabas dan Cornelis-Christiandy (CC) dalam putaran pertama akan memperoleh suara sama-sama di atas 30 persen,” ungkap Bernardus, Ketua Timses pasangan Berkibar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Menurutnya, pasangan muslim-muslim (MB dan Arafah) tidak berpeluang menang karena perebutan suara di basis-basis pesisir dan kota. Perolehan suara hanya berkisar sekitar 14 persen untuk masing-masing pasangan.
“Hal ini bisa kita lihat dari data BPS 2007, bahwa penduduk muslim di Kalbar sebanyak 58 persen dan nonmuslim 42 persen. Pemilih nonmuslim sulit untuk memilih pasangan muslim-muslim, begitu juga sebaliknya,” katanya.
Menurutnya, etnis Madura yang sekitar 12 persen sulit untuk memilih pasangan Bangkit Melawan maupun pasangan Arafah lantaran terkait luka konflik di Sambas yang belum sepenuhnya sembuh.
“Pasangan CC diperkirakan akan mendapatkan suara muslim sekitar 4 persen. Dan pasangan muslim-muslim diperkirakan akan memperoleh suara nonmuslim sebesar 3 persen saja,” urai Bernardus.
Lanjut dia, Pasangan Berkibar yang nasionalis didukung oleh semua kelompok dan golongan pemilih. “Diperkirakan akan memperoleh basis suara nonmuslim sekitar 12 persen, Madura 12 persen, suara muslim Kapuas Raya 15 persen,” jelasnya.
Ia juga memperkirakan perhitungan pasangan CC akan memperoleh 31 persen. Pasangan muslim-muslim yaitu MB dan Arafah diperkirakan mendapatkan suara 14 persen. Sedangkan pasangan Berkibar akan mendapatkan suara 38,7 persen dengan perincian suara muslim 14 persen, nonmuslim 12,7 persen, dan Madura 12 persen.
Sejauh ini, Timses Cornelis-Christiandy sampai tadi malam tak satu pun yang mengangkat selularnya saat dihubungi Rakyat Kalbar. Muhammad Jimmi SH, Ketua Timses CC ketika dikontak selularnya tidak aktif.
Pasangan petahana Cornelis-Christiandy yang dicalonkan koalisi PDIP-Demokrat dan tiga partai lainnya dengan dukungan 32,48 persen suara sah pemilu 2009.

Suara pesisir

Ketua Tim Pemenangan Morkes-Burhan, Adang Gunawan SE, melalui selular mengatakan pengalaman menjabat sebagai Bupati Sambas dua periode jadi pertimbangan masyarakat menentukan pilihannya.
Karena itu, baik di Kabupaten Sambas maupun sepanjang pesisir Kalbar, MB akan meraup suara mayoritas. “Kita maju untuk menang dan minimal 60 persen suara di Sambas mampu kita raih,” kata Adang yang memerinci pemilih terbesar, yakni 421.207 orang di utara Kalbar.
Timses MB mengklaim selain memenangkan pesisir juga meraih suara terbesar di timur Kalbar. Sudah memegang kekuatan selatan, utara, dan pesisir, Adang yakin pasangan MB semakin mantap untuk menang.
“Kehadiran Pak Milton juga membuat kami semakin mantap untuk menang. Milton dalam menentukan sikapnya secara jernih dan tidak emosi. Dan banyak lagi kekuatan-kekuatan baru yang sudah bergabung dengan kami untuk meraih tujuan awal maju di pilgub, yakni menang,” katanya. (kie/jul)

Survei Reform Institute, MB di Bawah Incumbent

Pontianak – Tim Pemenangan Morkes-Burhan (MB) mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Reform Institute, pasangannya berada di posisi kedua setelah petahana (incumbent). Dalam survei itu Milton Crosby masih ikut disurvei.
“Kita belum ada survei terakhir. Tapi berdasarkan survei dari Reform Institute menunjukkan Pak Morkes pada posisi kedua. Incumbent masih di atas, tapi tidak jauh berbeda,” ungkap Adang Gunawan, Ketua Tim Pemenangan MB dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Jumat (24/8).
Dalam survei itu dia mengaku pihaknya menguasai wilayah selatan, utara, dan pesisir. Elektabilitas tersebut menunjukkan peluang pasangan MB memenangkan pilgub sangat terbuka. Namun tak disebutkan angka atau persentase suara yang disurvei.
Golkar merupakan salah satu partai yang menerapkan mekanisme survei. Ukuran akseptabilitas, elektabilitas, dan popularitas kandidat akan diukur oleh lembaga independen.
“Dari partai juga melakukan survei dan awal bulan depan keluar. Tapi itu hanya untuk konsumsi internal saja. Sebagai bahan evaluasi. Jadi tidak dipublikasikan,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini.
Lembaga survei diharapkan memberikan pendidikan politik dengan memberikan fakta yang sesuai sehingga lembaga survei benar-benar bertindak sebagai lembaga yang independen, tanpa memangku kepentingan kandidat mana pun.
“Survei Reform Institute saat itu diminta oleh Pak Milton. Dan kami tidak mengenal istilah survei pesanan. Karena kami yakin lembaga survei objektif dan independen,” kata Adang.
Disinggung ada kebingungan masyarakat terhadap rebutan suara oleh dua saudara kandung sebagai sesama calon wakil gubernur, ia menilai masyarakat Kabupaten Sambas sudah menentukan pilihannya.
“Tidak ada kebingungan di masyarakat Sambas. Masyarakat tahu siapa yang serius, mengerti dengan niat dan tujuan untuk maju. Maju untuk menang, bukan hanya sekadar maju,” kelitnya.
Dia mengibaratkan suatu pertandingan balap sepeda atau motor maupun mobil dalam sebuah tim. “Seperti balap, ada yang dipersiapkan benar-benar untuk menjadi juara, ada yang dipersiapkan untuk menghalangi lawan. Masyarakat sudah mengerti dan tahu itu,” kata Adang. (jul)

Ada Indikasi Cagub Tak Lolos Tes Kesehatan?

Umi: Silakan Konfirmasi ke Tim Dokter

Pontianak – Ketika pencoblosan tinggal menghitung hari, KPU Kalbar kembali dipertanyakan oleh munculnya isu ada cagub yang tidak lolos kesehatan. Sejauh mana transparansi keabsahan salah satu persyaratan lolos ke Pilgub Kalbar 2012?
“Dari empat pasang calon gubernur, ada indikasi salah satunya hasil tes kesehatan tidak lolos. Masyarakat wajib mengetahui kondisi calon pemimpinnya. Kita mendesak KPU selaku penyelenggara pilkada untuk memublikasikan hasil tes kesehatan itu,” ungkap Sumardi M Noor SH, Direktur Eksekutif LSM Al-Ikhrat Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Sumardi lantas menunjuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang harus ditaati juga oleh KPU. “Pihak dokter atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar boleh saja beralasan kode etik melarang, tapi KPU harus bertanggung jawab menjelaskannya,” kata Sumardi.
Sebab, lanjutnya, yang memerintahkan adalah KPUD Kalbar untuk kepentingan persyaratan pilkada. “Untuk apa dilakukan tes kesehatan kalau hanya segelintir orang di KPU dan kandidat saja tahu sama tahu. Tim dokter IDI pun menjawab pertanyaan apakah mampu secara jasmani dan rohani. Itu masalahnya,” tambahnya.
Menurut dia, kandidat yang menderita asam urat pun harus dilaporkan. Apalagi yang mengidap penyakit yang berisiko berat saat mengemban tugas pemerintahan. Jadi KPU harus mengumumkan agar secara yuridis memenuhi ketentuan hukum yang tertuang dalam UU tentang KIP tersebut.
Dikonfirmasi, Ketua Pokja Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Umi Rifdiyawati menjelaskan, KPU membuat keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter pemeriksa yang dibentuk oleh IDI Kalbar, diketuai dr Ivan L Toruan.
“Kalau kami membuat keputusan tidak sesuai dengan hasil kesehatan dari tim dokter yang memeriksa, jelas kita yang salah. Keempat calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur,” jelas dia.
Menurut Umi, mungkin secara kasatmata orang melihat bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur sakit. Dokterlah yang menilai apakah kondisinya layak atau tidak untuk memimpin Kalbar lima tahun ke depan.
Pihak penyelenggara pilkada sudah mengumumkan hasil pemeriksaan semua kandidat ke publik. Namun hanya dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani saja, tanpa memerinci hasil setiap jenis pemeriksaan.
Umi menyarankan, bagi pihak yang merasa ragu atau tidak puas dengan hasil tes kesehatan para kandidat itu untuk mengonfirmasikannya langsung ke tim dokter yang memeriksanya.
“Kami menggunakan data akhir dari tim dokter. Jadi keputusan KPU itu didasari atas hasil pemeriksaan dari tim dokter. Untuk menjelaskan secara perinci soal jenis-jenis pemeriksaan bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Seperti diketahui, terdapat nota kesepakatan antara Ketua KPU Kalbar Drs AR Muzammil MSi dan Ketua I Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar dr Berli Hamdani GS MPPM, pada 7 Juni 2012.
Pada poin kedua MoU dinyatakan pihak IDI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat hanya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian, IDI menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi Kalbar pada 25 Juni 2012. Pada 2 Juli 2012, KPU mengumumkan bahwa semua calon dinyatakan lulus tes kesehatan.
Sejauh ini, apa saja penyakit yang diidap para kandidat tidak diumumkan secara perinci. Jika Umi menyatakan bahwa yang merasa ragu dapat mengonfirmasi kepada pemeriksa, dalam waktu dekat kondisi kesehatan para kandidat secara detail akan terbuka. (jul)

ABG Diperkosa Tiga Pria

Mempawah – Teriakan Si meminta pertolongan ternyata tak bisa menyelamatkan dirinya dari cengkeraman tiga pria hidung belang yang menggagahinya di kebun pisang, Minggu (27/5) malam.
Gadis yang tinggal di Dusun Parit Kurus, Desa Sungai Bakau Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, hanya bisa pasrah ketika diperkosa, Syu, 14, Ham, dan Dam, 20.
Informasi yang berhasil dihimpun, nasib malang yang dialami siswi salah satu madrasah itu bermula ketika dirinya pulang dari menyaksikan hiburan malam. Ketika korban pulang sendirian melewati jalan gelap dan sepi, kedua tersangka yakni Syu dan Ham, mengadang korban.
Pelaku lantas membujuk dan merayu korban untuk melakukan hubungan seksual. Kontan saja permintaan itu ditolak korban. Namun kedua pelaku nekat memaksa korban melayani hasrat setannya.
Merasa permintaannya ditolak, kedua pelaku lantas menyeret korban ke kebun pisang tak jauh dari jalan tersebut. Kalah tenaga, Si berteriak meminta pertolongan. Namun teriakan Si ternyata sia-sia.
Nafsu sudah di ubun-ubun, Syu langsung melucuti pakaian korban. Syu yang sudah puas menyalurkan nafsu setannya terduduk lemas. Kemudian giliran Ham menggagahi korban yang masih kesakitan.
Belum sempat Syu dan Ham pergi, muncul Dam, 20. Seolah malaikat penolong, Dam lantas menawarkan Si yang menangis pulang ke rumahnya. Namun siapa sangka, Dam tak ubahnya serigala berbulu domba yang ternyata memiliki niat sama dengan kedua pelaku lainnya.
Dam yang membonceng Si lantas berhenti di tempat sepi untuk kemudian menyetubuhi korban. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, Si hanya bisa menangis karena harus melayani nafsu bejat pelaku. Usai menjalankan aksinya, Dam pun meninggalkan Si begitu saja.
Kisah pemerkosaan yang alami Si menyebar dengan cepat. Seluruh penduduk Dusun Parit Kurus kecil itu heboh mendengar peristiwa tersebut. Kontan saja berita itu langsung terdengar ke telinga Tohir, salah seorang guru korban.
Tohir bersama kepala sekolah korban lantas memanggil kedua orang tua korban, menyampaikan informasi tersebut.
Benar saja, orang tua Si yang mendengarkan kronologis yang menimpa anaknya langsung berang. Senin (4/6), orang tua Si akhirnya melaporkan kasus pemerkosaan itu ke Mapolres Pontianak.
Mendapat laporan itu, tim Reskrim Polres Pontianak langsung bergerak. Dua pelaku, yakni Syu dan Ham berhasil dibekuk di rumah mereka masing-masing. Keduanya tak berkutik ketika digiring petugas ke kantor polisi. Sementara pelaku ketiga, Dam keburu kabur. Bahkan hingga kini Dam masih dalam pengejaran petugas kepolisian.
Kapolres Pontianak AKBP Sigit Dedi Purwadi SIk MH didampingi Kasat Reskrim AKP Edy Haryanto membenarkan penangkapan kedua tersangka dalam kasus pemerkosaan. Keduanya masih meringkuk di hotel prodeo Polres Pontianak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Dam masih dalam pengejaran petugas. (Shn)

2011, 27 Anak Bawah Umur Diperkosa

Pelakunya Orang-orang Terdekat

Kiram Akbar

Kabid BPMPDP dan KB Ketapang Rosalina Razali

Ketapang – Fakta mengejutkan diungkapkan Kabid Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan (BPMPDP) dan KB Ketapang Rosalina Razali. Selama 2011, sebanyak 27 anak diperkosa. Para pelaku umumnya adalah orang-orang terdekat korban.
“Itu informasi yang kita dapatkan dari pihak kepolisian maupun kecamatan. Selain orang dekat, umumnya mereka diperkosa oleh pacarnya. Kebanyakan itu di daerah Kota Ketapang,” ungkapnya.
Bahkan kata dia, pada 2009, seorang siswi SD warga Sungai Awan sampai trauma lantaran diperkosa abang iparnya. Korban terpaksa dibawa ke Pontianak untuk rehabilitasi yang biaya sepenuhnya ditanggung oleh bagian sosial Setda Ketapang. “Pada 2011 juga ada bocah lelaki yang disodomi hingga meninggal,” tambahnya.
Karena itu peran orang tua sangat penting guna mencegah hal tersebut. Orang tua, lanjut dia, harus memerhatikan anak-anak mereka, termasuk dengan siapa mereka bergaul dan berteman. Lalu apa peran pemerintah? Rosalina mengaku pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan (BPMPDP) dan KB Ketapang, sebatas memberikan sosialisasi.
“Kita memberikan sosialisasi hingga tingkat desa. Namun karena keterbatasan dana, tidak semua daerah dapat kita datangi. Selain itu kita juga mendampingi mereka dalam proses hukumnya,” ungkapnya.
Tak hanya bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, tapi juga bagi anak-anak pelaku kejahatan. Dijelaskannya, bagi anak-anak pelaku tindak kriminal, hukuman penjara adalah jalan terakhir. Keputusan yang diambil harus memperhitungkan kepentingan terbaik bagi anak.
“Kita juga sudah melakukan sosialisasi terhadap para penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Terhadap anak-anak yang tersangkut masalah hukum juga kita mendampingi,” akunya.
Ia juga mengatakan dalam hal penanganan hukum terhadap anak, harus bebas dari diskriminasi. Perlakuan hukum anak harus sama tanpa memandang status sosial mereka. “Itu juga kita sosialisasikan,” ujarnya.
Selain melakukan sosialisasi, Rosalina mengaku pihaknya juga membentuk klub anak di sekolah-sekolah. Klub itu bertujuan untuk merangkul anak-anak yang memiliki permasalahan dengan perilaku. Namun ia mengaku klub itu sendiri tak berjalan maksimal, karena sulitnya merangkul mereka. “Kesulitan kita karena mereka tidak mau masuk dalam klub tersebut,” ungkapnya.
Namun ke depan, pihaknya akan berupaya untuk menemukan cara bagaimana anak-anak yang berperilaku bermasalah itu. “Mungkin kita bisa menggunakan semacam pendidikan sebaya,” ujarnya seraya berharap agar persoalan menyangkut anak dapat diminimalisasi. (KiA)

Siswi SMA Disiksa dan Diperkosa

Singkawang – Salah seorang siswi di salah satu SMA di Kota Singkawang, sebut saja Mawar, 16, diduga disiksa dan diperkosa di kebun karet milik A Chin di Kali Asin Dalam, Kecamatan Singkawang Selatan, Selasa (24/7) sekitar pukul 11.30.
“Belum dapat diketahui secara pasti siapa pelakunya. Korban masih sulit diminta keterangan karena trauma atas kejadian dialaminya,” kata IPTU Purwadi, Kapolsek Singkawang Selatan melalui Kanit Reskrim AIPTU Supianik ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/7).
Supianik menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dikumpulkan kepolisian, setiap hari warga Marhaban ini mengantar ibunya ke kebun karet di Kali Asin Dalam, milik A Chin pada pukul 22.00.
Ibunya yang bekerja sebagai buruh karet itu sambil bekerja dapat beristirahat di salah satu gubuk. Selanjutnya pada 10.00, Mawar pergi lagi ke kebun karet itu untuk menjemput ibunya. “Setiap hari kerjaannya begitu, mengantar dan menjemput ibunya yang bekerja sebagai buruh noreh karet,” kata Supianik.
Selanjutnya pada hari nahas itu, kata Supianik, menurut cerita ibunya, si Mawar ini memanggil-manggilnya dari luar gubuk. Hal itu memang sering dilakukan Mawar bila datang menjemput ibunya. “Karena memang sudah biasa dipanggil begitu, ibunya bilang tunggu dulu, karena dia sedang mandi,” katanya.
Usai mandi dan berpakaian, ibunya langsung keluar gubuk untuk menemui Mawar. Bagaikan disambar petir, ternyata anak gadisnya itu tergeletak dengan memar-memar di wajah, tangan, dan kaki.
Parahnya lagi, kondisi pakaian Mawar tampak sangat berantakan, jilbabnya dibuka untuk menutup bagian vitalnya. Setelah ibunya mengambil jilbab itu, ternyata pakai dalam Mawar robek.
Ketika Mawar dibawa pulang ke rumahnya di Marhaban, kontan saja dia berontak dan ingin lari dari rumah. Bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap dirinya, hanya ketakutan yang tampak dari wajahnya. Selanjutnya pihak keluarga membawa mawar RSUD Abdul Aziz untuk mendapatkan perawatan.
“Dari hasil pemeriksaan sementara, menurut dokter terdapat tanda-tanda pemerkosaan. Tetapi kita masih menyebutnya dugaan pemerkosaan, karena masih menunggu hasil visumnya,” kata Supianik.
Mengenai kronologis kejadian yang menimpa mawar itu, termasuk siapa pelakunya, apakah seorang atau beberapa orang, jelas Supianik masih belum dapat dipastikan. Satu-satu penjelasan hanya bisa diperoleh dari korban yaitu Mawar, tidak ada saksi mata. Tetapi dia masih trauma berat dan membutuhkan perawatan khusus. “Korban belum bisa diminta keterangan,” katanya. (dik)

Back to Basic Ditegakkan

Jajaran Tentara Nasional Indonesia dari komando tertinggi hingga terbawah diwajibkan tetap menjaga netralitas baik secara kelembagaan maupun perorangan.
“Kondisi ini sangat penting, terlebih adanya mantan jenderal TNI yang terlibat aktif dalam kegiatan pilkada di Kalbar sebagai salah satu kontestan,” tutur pengamat politik Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Rabu (22/8).
Seperti digariskan dalam UU Pemilu, anggota TNI aktif tidak memiliki hak pilih dan dipilih baik pada pemilu presiden, pileg, dan pilkada.
“Menjadi suatu keharusan yang mutlak TNI ini menjaga netralitas. Begitu juga secara personal mereka tetap bersikap netral dalam pilkada nanti. Majunya Armyn di Pilgub Kalbar bukan berarti membuat anggota TNI di daerah ini tidak netral. Meskipun ada person yang simpatik kepadanya, tetapi mereka lebih tahu mana yang menjadi tugas dan kewajibannya,” kata Zulkarnaen.
Menurutnya, secara nasional anggota yang tidak netral sangat kecil persentasenya, mengingat anggota TNI wajib patuh atas perintah atasannya.
Ini juga didasari oleh Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta ST Panglima TNI ST/256/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penekanan kepada prajurit/PNS di jajarannya untuk tetap menjunjung tinggi netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada serta mengantisipasi gejolak sosial yang mungkin timbul di wilayahnya.
“Saya prediksikan secara kelembagaan TNI di Kalbar tetap netral. Tetapi kalau person tidak mustahil karena mereka punya anak dan istri, meskipun anggota TNI tidak ada suara dalam pemilu. Secara personal dia juga punya hak untuk men-sounding ke siapa,” paparnya.
Menurut Zulkarnaen, adanya calon yang berasal dari jajaran korps TNI purnawirawan, kalau sempat TNI tidak netral akan besar pengaruhnya. Militer harus mampu menjadi pihak penegak dan menjaga wibawa negara ini.
“Militer sebagai aparatur negara kalau netral wibawanya akan mahal. Ke depan kita tetap percaya TNI tetap netral. Karena anggota militer memang sudah diamanahkan untuk tidak punya hak suara,” katanya.
Secara kelembagaan, Panglima TNI, Pangdam, hingga jajaran di bawahnya wajib menegakkan komando. Fenomena yang terjadi sekarang para anggota TNI yang ikut terlibat dalam kontestan pilkada tersebut tidak lagi memegang kendali. Karena sudah dalam keadaan pensiun.
Ia berharap TNI ini sebagai pengawal supaya pesta demokrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semua masyarakat sepakat ingin suasana stabilitas keamanan terjaga.
“Dengan waktu yang cukup lama TNI back to basic diharapkan mereka sudah terbiasa tidak terlibat dalam politik praktis,” tutupnya. (kie)

M Zeet: Sekda Itu Juga Menjalankan Politik Pemerintahan

Pontianak – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar M Zeet Hamdy Assovie MTM membantah tudingan mengampanyekan incumbent dalam raker penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan se-Kabupaten Sintang. Dia lantas menegaskan bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis.
“Mereka yang mengatakan itu tidak paham bahwa sekda itu menjalankan politik administratif pemerintahan. Namanya politik juga, tetapi politik administrasi negara, bukan politik praktis,” kata M Zeet kepada wartawan seusai rapat perubahan anggaran di DPRD Kalbar, Senin (13/8).
M Zeet beralasan para kepala desa banyak bertanya tentang roda pemerintahan seperti pemekaran desa, peraturan desa (perdes). Bagaimana untuk membangun bandara. Kemudian bertanya juga soal Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Sifatnya hanya administratif dan kita jelaskan secara administratif. Kita tidak berani berpolitik. Jadi apa yang dibilang semua itu tidak benar,” kelitnya.
Menurut dia, rakor desa itu sudah setahun dirancang oleh Biro Pemerintahan Provinsi. Itu program tahunan rakor kepala desa untuk 14 kabupaten/kota. Di suatu daerah kalau gubernur tidak bisa datang, diwakili wakil gubernur, sekda dan bisa juga asisten.
“Jadi sikap PNS tetap netral tidak boleh berpolitik. Di era otonomi ini, peraturan-peraturan yang berbicara tentang desa skopnya banyak dan selalu berubah. Salah satu contoh di tahun ini sedang disiapkan RUU desa. Kemudian PNPM itu ada di desa. Nah kewenangan-kewenangan itu sudah mulai dibagikan ke desa,” jelas M Zeet yang juga Ketua PW NU Kalbar ini.
Lantas dia balik bertanya, ketika semua kewenangan akan menghajar desa atau sampai ke desa, apakah desa ini sudah siap untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan kewenangan itu.
“Apakah SDM-nya sudah siap? Apa tidak jadi bom waktu. Nanti semua urusan ke desa, desa belum siap ujung-ujungnya masuk penjara semua,” katanya.
“Lalu desa disuruh mengelola keuangan. Berarti harus ada administrasi keuangan di situ. Sebagai fungsi penggunaan anggaran dan BPKD. Nah, ini tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu saya jelaskan itu semua. Jangan menganggap itu remeh,” paparnya panjang lebar.
Kembali ditanya apakah ucapannya mendukung incumbent dengan menyebut ingat nomor 1, M Zeet kembali menepis dan mengalihkannya. Dia lebih bicara soal hubungan antara desa dan BPD yang tidak sejalan.
“Kita jelaskan bahwa mereka harus harmonis. Sifatnya yang saya lakukan peran sekda. Kalau ada yang menilai itu berbau kampanye, mereka itu tidak paham bahwa sekda itu menjalankan politik administratif pemerintahan,” tangkisnya. (kie)

Sekda Kalbar Dituding Tak Netral

Sambutan M Zeet Diduga Bernuansa Politis

ZMS

Sintang – Di tengah suasana menghangatnya suhu politik, Sekda Kalbar HM Zeet Hamdy Assovie bikin berita panas. Saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila, Selasa (7/8), ratusan telinga mendengar, ratusan mata melihat sekda pidato.
“Beliau mengatakan kalau masalah pilkada saya hanya ingat nomor satu. Ucapan ini sangat jelas mengarah kepada cagub/cawagub nomor 1. Kalimat ini sangat tidak layak diucapkan oleh seorang sekda yang notabene pimpinan tertinggi pegawai negeri sipil di Kalbar,” ungkap Morjiri SH, Ketua Lembaga Studi Hukum dan Informasi Publik Sintang kepada sejumlah wartawan di Sintang, Jumat (10/8).
Morjiri mengaku dapat banyak pertanyaan dari sejumlah kepala desa yang ikut rapat. Rekaman suara sambutan juga mengindikasikan membawa misi politik ke kandidat tertentu. “Ucapan-ucapan Sekda Kalbar cenderung tidak netral. Silakan didengar ulang rekamannya,” kata Morjiri.
Menurut dia, ucapan-ucapan M Zeet dinilai berbau provokatif. “Contoh, menangkap leher dan memelasah oknum masyarakat yang menyebarkan isu SARA dalam pilkada,” jelasnya.
Karena itu, Morjiri yang juga pengurus KNPI Kalbar itu mensinyalir rakor bernuansa politik, bukan merupakan program kerja yang jauh hari dipersiapkan.
“Bisa dilihat dari permintaan menghadirkan para kepala desa/lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang secara mendadak. Faksimile pemberitahuan kegiatan itu dikirim sehari sebelum hari-H kegiatan,” terangnya.
Karena itu, dalam situasi politis dan nuansa pemilukada yang tinggal menghitung hari, tidak layak menghamburkan dana untuk mengumpulkan para kades dan lurah.
“Informasinya kegiatan itu dilakukan selama dua hari, namun kenyataannya hanya dilaksanakan satu hari saja. BPK harus mengaudit pendanaan kegiatan itu dan Panwaslu harus mengambil tindakan,” tegas Morjiri.

Sikap Panwaslu

Kabar tak sedap menyangkut netralitas PNS di Pilgub Kalbar ternyata sudah masuk ke telinga Panwaslu Kada Provinsi. Namun panitia pengawas itu belum berani langsung bertindak.
“Kami sudah mengonfirmasi ke Panwaslu Sintang, mereka tidak menemukan kampanye yang dilakukan oleh Pak M Zeet itu. Tapi kami siap menerima laporan dan menindaklanjuti sanksi pidananya,” tegas Ruhermansyah SH, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kada Provinsi Kalbar, dihubungi Rakyat Kalbar, Senin (13/8).
Panwaslu Kada mengingatkan bahwa PNS yang tidak bersikap netral dapat dipidana satu bulan penjara dengan denda paling besar Rp 6 juta. Ketentuan itu, kata Ruhermansyah, diatur dalam Pasal 80 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan netralitas PNS.
Pasal tersebut berbunyi: Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Terkait ancaman pidana tentang pelanggaran netralitas PNS, diatur dalam Pasal 116 ayat 4 No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut berbunyi setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat sebulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta. (din/jul)

Jajaran Pemerintah Harus Independen

Dana Polri/TNI Sudah Didrop

Pontianak – Gubernur Drs Cornelis MH menginstruksikan semua jajaran pemerintah harus independen. Baik dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan semua jajaran yang ada harus benar-benar menjamin proses pemilukada ini berjalan jujur dan adil.
“Sejauh ini pemerintah persiapannya sudah bagus. Semua jajaran pemerintah memang harus independen. Dia harus benar-benar menjamin netral. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya itu kan semua berjalan dengan aman. Itu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan,” tutur Cornelis kepada wartawan, Selasa (14/8) usai membuka Rakor Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalbar 2012 di Hotel Mahkota.
Bagaimana dengan tudingan yang mengindikasikan Sekda Kalbar M Zeet Assovie mengampanyekan incumbent di Sintang di depan ratusan kepala desa dan BPD?
“Saya sudah cek tidak ada dia kampanye. Cuma dia kenal satu gubernur. Gubernurnya tetap nomor satu, mungkin itu kali disalahkan orang. Tetapi kampanye pilih Cornelis mana ada itu,” tepis Cornelis. Menurut dia, mana ada yang berani PNS kampanye. Itu isu hanya permainan politik. Jangan main-main, risikonya besar dan bisa diberhentikan.
“Jangan ada lagi kepala desa yang nakal. Ada orang tidak tercatat. Orang yang datang lalu masuk menjadi penduduk kita. Lalu dia juga mencoblos. Hal ini banyak di daerah-daerah perkebunan termasuk juga daerah Sambas,” kata Cornelis.
Gubernur menambahkan, apakah betul mereka yang datang itu warga yang bekerja di luar pulang. Cornelis menyindir Biro Pemerintahan dan Disdukcapil harus jeli jangan tidur-tiduran. “Tidak kontrol lagi. Demikian pula bagian pemerintahan juga harus proaktif,” tambahnya.
Sementara itu Cornelis mengingatkan penyelenggara pemilukada harus merancang anggaran dana sematang-matangnya. Bila perlu sampai ke pemilukada putaran kedua.
“Karena kalau tidak masuk hitungan akan muncul menjadi masalah. Terutama di daerah-daerah yang jauh. Desa, kampung, atau TPS yang segera ditangani. Ketika mau pergi duitnya tidak ada. Termasuk ada beberapa pengawas di daerah menanyakan kepada saya apakah dananya sudah di-drop. Oleh karena itu, saya menyarankan KPU dan Panwaslu sekarang sudah diajukan dan hitung sampai ke pemilu dua kali putaran,” ujar Cornelis.
Kalbar ini beda dengan DKI yang satu hari satu malam sudah sampai. Sementara Kalbar yang punya luas wilayah dan medan luar biasa.
Hal itu disampaikannya dalam rangka pemantapan Pilkada Kalbar dan Kota Singkawang.
“Supaya tidak dibilang incumbent atau gubernur yang berkuasa sekarang seenaknya dengan KPU dan pengawas. Saya tidak sama sekali ikut campur dalam hal ini. Kami mem-backup sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah. Berbeda dengan tugas saya sebagai calon,” paparnya.

Sudah didrop

Menyinggung soal dana pengamanan Pilgub Kalbar, Gubernur Cornelis menyatakan sudah men-drop dana untuk Polri/TNI. “Untuk TNI juga sudah di-drop Rp 1 miliar. Polisi yang lebih banyak karena anggotanya juga lebih banyak yang diturunkan,” katanya tanpa menyebut angka pasti.
Dia juga menghitung kemungkinan dana hingga putaran kedua. Karena sekarang sedang dibahas anggaran perubahan. Kalau terlambat tidak bisa pinjam sana-pinjam sini untuk menutupi kebutuhan walaupun uangnya ada.
“Okelah pinjam, tetapi ada dewan yang tidak setuju akan menjadi temuan. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati,” imbaunya.
Ia meminta mulai dari aparat keamanan sampai jajaran pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketenteraman. Kalau sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke SARA cepat-cepat ditangkal.
“Pemilukada ini suatu proses untuk memilih pemimpin daerah. Supaya siapa yang terpilih punya kekuatan dan didukung oleh rakyat. Selesai pilkada ini kita ketemu lagi. Siapa pun pemenangnya. Oleh karena itu mari kita sukseskan sama-sama,” katanya. (kie)

TNI Harus Netral

Sanksi Kurungan, Jabatan, hingga Pemecatan

ZMS

Sungai Raya – Pilgub Kalbar 2012 menjadi momen penting stabilitas keamanan seiring meningkatnya status institusi militer dari komando resort militer (korem) menjadi komando daerah militer (kodam).
Terlebih, salah satu kontestan Pilkada Kalbar adalah purnawirawan jenderal TNI AD yang mohon pensiun dini. Suara-suara kencang di masyarakat menginginkan sikap tegas seluruh jajaran TNI hingga seluruh pelosok Kalbar untuk bersikap tidak berpihak.
Pangdam XI/Tanjungpura Mayjen TNI Erwin Hudawi Lubis mengingatkan jajaran TNI di lingkungan keluarga besar Kodam XII/Tanjungpura agar tetap menjaga netralitas TNI dalam menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat 20 September 2012.
“Sesuai petunjuk pimpinan, diperintahkan prajurit TNI untuk menjaga netralitas. Jika kedapatan ada yang melanggar akan ditindak tegas,” ujar Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Inf Desius kepada Rakyat Kalbar, Rabu (22/8), di Pontianak.
Ditegaskan, netralitas TNI dalam menempatkan diri pada pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, akan ditunjukkan melalui pengawasan serta tindakan tegas bagi setiap prajurit yang melanggar.
Pilkada Kalbar 20 September 2012 nanti merupakan ajang pesta demokrasi rakyat Bumi Khatulistiwa untuk menentukan pilihannya. Diawali dengan masa kampanye sebentar lagi, strategi empat pasang cagub/cawagub akan menjual program baik secara terbuka maupun tertutup.
“Terkait Pilgub Kalbar tersebut, Pangdam mengingatkan agar jangan sampai jajaran TNI di lingkungan Kodam XII/Tanjungpura terjebak dengan politik praktis. Karena dalam aturannya sudah jelas dilarang sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ingat Desius.
Dikatakannya, Pangdam sudah mengingatkan kepada seluruh jajaran prajurit TNI, tidak boleh ada satu pun yang mendukung atau berpihak kepada salah satu calon mana pun. Apalagi sampai memanfaatkan fasilitas satuan TNI untuk kampanye calon gubernur.
“Jika TNI terlibat politik praktis, hukumannya sudah jelas. Mulai dari kurungan, penurunan pangkat dan jabatan, hingga pemecatan,” tegas Desius sambil menunjuk pada telegram Panglima TNI.
Seperti diketahui, Panglima TNI melalui Surat Telegram (ST) Nomor: ST/175/2012 tanggal 17 Februari 2012 memerintahkan dan menekankan kembali kepada prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI untuk tetap menjaga netralitas TNI dan tidak terpengaruh dalam kegiatan politik praktis.
Netralitas TNI sangat penting bagi seluruh jajaran TNI selaku alat negara. Guna menjaga netralitas tersebut, Panglima TNI menekankan kepada para Pangdam, para Pangarmabar dan Pangarmatim serta Pangkoopsau I dan II agar memerintahkan satuan jajaran di bawahnya untuk tidak terpengaruh dalam kegiatan politik praktis.
Berdasarkan hal tersebut, para pimpinan diinstruksikan memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada peserta pemilu dan pemilukada. Baik kepada parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apa pun dalam pemilu maupun pemilukada.
Tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apa pun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau Panwaslu atau Panwasda.
Tidak memberikan komentar, penilaian, dan mendiskusikan apa pun terhadap identitas maupun kualitas salah satu parpol atau perseorangan peserta pemilu dan pemilukada.
Panglima TNI juga mengingatkan kepada setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu, atau menggagalkan pemilu dan pemilukada.
Panglima TNI sudah memerintahkan kepada setiap pimpinan atau komandan atau atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang netralitas TNI dengan memedomani buku netralitas TNI tahun 2008 kepada anggota atau bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan.
Sejauh itu, jajaran TNI mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta melaporkan setiap perkembangan situasi atau hal-hal menonjol kepada Panglima TNI, melalui Aster Panglima TNI pada kesempatan pertama. (oen)

Debat Kandidat Masih Tentatif

Live di Metro TV

Pontianak – Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar telah menetapkan jadwal kampanye Pilgub Kalbar 2012, namun debat publik masih tentatif alias bisa berubah.
“Untuk debat kandidat dijadwalkan pada 13 September mendatang. Tapi jadwal itu masih tentatif. Memang ada permintaan dari masing-masing tim kandidat agar dilaksanakan 4 atau 16 September. Itu juga sedang kita bahas kembali,” ungkap Sofiati, Ketua Pokja Kampanye KPU Kalbar dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Rabu (22/8).
Debat rencananya akan ditayangkan di Metro TV dengan durasi antara 1-2 jam. Jadi, masyarakat Kalbar bisa menyaksikan proses debat kandidat itu berlangsung. “Waktu live-nya paling cepat 1 jam dan paling lama 2 jam, itu masih dibahas. Tapi yang pasti akan dimulai pukul 19.00 WIB,” kata Sofiati.
Tema debat juga tengah dibahas termasuk tim panelisnya. Mengenai lokasi berlangsungnya debat publik itu nantinya, Sofiati mengatakan berdasarkan hasil survei dari pihak Metro TV, ada dua tempat yang memungkinkan, yakni di Hotel Kapuas Palace atau di Hotel Aston.
Sesuai jadwal, kampanye sudah ditetapkan KPU dimulai pada 3-16 September 2012. Hari pertama kampanye akan dilaksanakan penyampaian visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon di DPRD Kalbar.
Sofiati mengungkapkan, lokasi kampanye dibagi dalam 4 zona. Untuk zona 1 meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.
Kemudian Zona 2 meliputi Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang. Zona 3 meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, serta zona 4 meliputi Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. “Waktu pelaksanaan kampanye di masing-masing zona ditentukan selama 3 hari,” jelas Sofiati.
Penyelenggara pemilukada juga sudah melakukan pengundian terkait giliran zona kampanye. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 memulai kampanyenya di zona 4, pasangan calon nomor urut 2 memulai kampanyenya di zona 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 memulai kampanyenya di zona 2, dan pasangan calon nomor urut 4 akan memulai kampanyenya di zona 3. (jul)

Gereja Katedral Dibangun

Uskup Letakkan Batu Pertama

M. Khusyairi

Uskup Sanggau, Yulius G Mencucini Ofm Cap, didampingi Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi SIP MSi, melepaskan burung merpati menandai peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katedral Sanggau

Sanggau

 

Pembangunan Gereja Katedral Sanggau mulai dilaksanakan. Kegiatan pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Uskup Sanggau, Yulius G Mencucini Ofm Cap, usai menutup Tend OMK, Minggu (30/10) lalu.
Pembangunan gereja itu direncanakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar. Gereja ini akan menaungi 23 paroki di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.
Ketua Pembangunan Gereja Katedral Sanggau, Drs C Aspandi, mengungkapkan pembangunan itu bersumber dari dana hibah Pemkab Sanggau dan Sekadau. Selain itu sumbangan umat Katolik di wilayah Keuskupan Sanggau yang membawahi 23 paroki.
“Diperkirakan akan menyedot anggaran sebesar Rp15 M. Ini merupakan hibah Pemkab Sanggau dan Sekadau serta partisipasi dan sumbangan umat Katolik di Keuskupan Sanggau,” jelasnya.
Demi suksesnya pembangunan tersebut, Aspandi meminta peran serta umat dan berbagai kalangan. “Mari kita bersama menyukseskan pembangunan ini sesuai target yang telah kita tetapkan,” pintanya.
Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos, mengungkapkan pembangunan gereja itu berdasarkan keinginan para umat mengingat gereja yang lama kapasitasnya sudah tidak memungkinkan lagi. Selain itu usia bangunan yang sudah tua.
“Ini merupakan kebutuhan, bangunan lama memang sudah tidak sesuai lagi. Selaku umat, sudah pasti kita akan mendukung pembangunan ini,” tegasnya.
Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi SIP MSi, berharap agar pembangunan Gereja Katedral Sanggau itu dapat dibangun. “Ini jelas merupakan atas partisipasi para umat Katolik yang ada di kedua Kabupaten Sanggau dan Sekadau,” tuturnya.
Pemkab Sanggau, kata Hadi, sangat mendukung terhadap keinginan para umat beragama dalam membangun sarana ibadah. Apakah itu masjid maupun gereja dan sarana ibadah lainnya. Soalnya merupakan sarana dalam pembinaan iman para umat yang ada di Kabupaten Sanggau.
“Ini berdasarkan Pancasila pada alinea pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perlu kita junjung tinggi Pancasila dan toleransi serta menjaga kerukunan antarumat beragama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” paparnya.
Uskup Sanggau, Mgr Yulius Mencuccini Ofm Cap, mengatakan momen tersebut sengaja ditetapkan pada penutupan Tend OMK tahun 2011. Dan sekaligus dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja katedral tersebut.
“Ini merupakan bukti iman para umat Katolik se-Keuskupan Sanggau telah menunjukkan pertumbuhan,” ucapnya.
Kegiatan itu ditandai pula dengan upacara pemberkatan lokasi, peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti serta pelepasan balon dan burung merpati ke udara.
Hadir dalam kesempatan itu, Uskup agung Pontianak Mgr Hironimus Bumbun OFM Cap dan ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas Sag. (SrY/kdi-hms)

Gereja Katedral Santo Yosef Rampung 2013

Gubernur Kalbar Cornelis meresmikan pemasangan kubah Gereja Katedral Pontianak

Pontianak – Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak yang sedang dalam pembangunan dipastikan rampung awal 2013. Gereja yang berlokasi di jantung Kota Pontianak yang mampu menampung 30 ribu jemaat itu disebut-sebut termegah di Indonesia.
“Pembangunan konstruksi diperkirakan selesai November 2012 ini. Dipastikan awal 2013 semua sudah rampung,” ungkap Ketua Umum Pembangunan Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak Ny Frederika Cornelis, Rabu (15/8), dalam sambutan acara pemasangan kubah oleh Gubernur Cornelis.
Proses pemasangan kubah diawali misa syukur umat Kristiani. “Misa syukur ini adalah bentuk syukur atas pernyataannya. Sehingga sampai saat ini sudah masuk pada penutupan rangka kubah. Sudah tradisi kita mengucap syukur kalau pembangunan gereja sudah masuk dalam tahap tersebut,” kata Frederika.
Ia menyampaikan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung pembangunan. Pertama, Gubernur Kalbar yang memberikan dukungan mulai dari dana hibah dan dukungan moril. Para simpatisan dan pengurus gereja serta pastor yang telah membantu dalam pembangunannya.
“Waktu pelaksanaan pemancangan tiang pertama 22 Juni 2011 lalu. Artinya sampai saat ini pembangunan sudah berjalan 14 bulan. Arsiteknya asli putra Kalbar dengan gaya klasik gothic,” jelasnya.
Frederika menggambarkan, gereja katedral yang sedang dibangun menggunakan kubah besar di atasnya terdapat kubah kecil. Konstruksinya menggunakan kerangka ruang dan menerapkan konstruksi canggih.
“Di Indonesia baru ada di Kalbar yang menggunakan kubah sebesar ini. Jika imam menyampaikan khotbah maka suara kedengaran oleh imama. Tata cahaya oleh tenaga ahli dari Philip,” jelasnya.
Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 65 miliar. Sampai saat ini sudah terkumpul 75 persen dan 30,3 persennya bantuan pemprov. Panitia pembangunan mampu mengumpulkan Rp 10 miliar.
Di tempat yang sama Gubernur Cornelis mengatakan pembangunan gereja katedral sudah kehendak Allah. Karena usianya sudah ratusan tahun.
“Pembangunan ini menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana membangun katedral ini supaya kelihatan layak. Pantas paling tidak 300 tahun ke depan,” katanya.
Cornelis mengakui gaya bangunan itu adalah pilihannya ketika arsitek yang menawarkan kepadanya. “Saya memilih dan saya minta di dalamnya ada ornamen Dayak. Kalau perlu ada Yesus yang berbentuk Dayak,” ujarnya.
Cornelis mengutip kitab suci, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya yang tinggal sebelas orang sebelum naik ke surga. “Sampaikan kabar gembira ini kepada suku bangsa yang ada di muka bumi ini, dan barang siapa yang selamat ikutlah Aku. Aku adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jika Anda sudah mengikut Yesus Anda tidak boleh takut-takut. Tidak boleh tanggung-tanggung yakinkan Yesus adalah juru selamat.”
Menurut Cornelis, kekurangan dana akan dikumpulkan dengan kerja keras. “Tidak usah takut mengeluarkan perpuluhan. Penghasilan misalnya 10 miliar setahun keluarkanlah 2 miliar. Jika penghasilan 10 juta setahun keluarkanlah 1,5 juta. Itu adalah perpuluhan,” kata tentang dana dari jemaat.
Kumpulan dari perpuluhan-perpuluhan inilah membangun gereja ini. Gereja ini kokoh kalau umatnya juga kokoh, umatnya juga kuat. “Demikian juga para donator, para pengusaha para pegawai sipil, TNI, dan Polri yang sudah berpartisipasi. Para petani dan penambang yang sudah berpartisipasi,” katanya. (kie)

Gereja Katedral Dibangun

Uskup Letakkan Batu Pertama

M. Khusyairi

Uskup Sanggau, Yulius G Mencucini Ofm Cap, didampingi Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi SIP MSi, melepaskan burung merpati menandai peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katedral Sanggau

Sanggau

 

Pembangunan Gereja Katedral Sanggau mulai dilaksanakan. Kegiatan pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Uskup Sanggau, Yulius G Mencucini Ofm Cap, usai menutup Tend OMK, Minggu (30/10) lalu.
Pembangunan gereja itu direncanakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar. Gereja ini akan menaungi 23 paroki di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.
Ketua Pembangunan Gereja Katedral Sanggau, Drs C Aspandi, mengungkapkan pembangunan itu bersumber dari dana hibah Pemkab Sanggau dan Sekadau. Selain itu sumbangan umat Katolik di wilayah Keuskupan Sanggau yang membawahi 23 paroki.
“Diperkirakan akan menyedot anggaran sebesar Rp15 M. Ini merupakan hibah Pemkab Sanggau dan Sekadau serta partisipasi dan sumbangan umat Katolik di Keuskupan Sanggau,” jelasnya.
Demi suksesnya pembangunan tersebut, Aspandi meminta peran serta umat dan berbagai kalangan. “Mari kita bersama menyukseskan pembangunan ini sesuai target yang telah kita tetapkan,” pintanya.
Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos, mengungkapkan pembangunan gereja itu berdasarkan keinginan para umat mengingat gereja yang lama kapasitasnya sudah tidak memungkinkan lagi. Selain itu usia bangunan yang sudah tua.
“Ini merupakan kebutuhan, bangunan lama memang sudah tidak sesuai lagi. Selaku umat, sudah pasti kita akan mendukung pembangunan ini,” tegasnya.
Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi SIP MSi, berharap agar pembangunan Gereja Katedral Sanggau itu dapat dibangun. “Ini jelas merupakan atas partisipasi para umat Katolik yang ada di kedua Kabupaten Sanggau dan Sekadau,” tuturnya.
Pemkab Sanggau, kata Hadi, sangat mendukung terhadap keinginan para umat beragama dalam membangun sarana ibadah. Apakah itu masjid maupun gereja dan sarana ibadah lainnya. Soalnya merupakan sarana dalam pembinaan iman para umat yang ada di Kabupaten Sanggau.
“Ini berdasarkan Pancasila pada alinea pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perlu kita junjung tinggi Pancasila dan toleransi serta menjaga kerukunan antarumat beragama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” paparnya.
Uskup Sanggau, Mgr Yulius Mencuccini Ofm Cap, mengatakan momen tersebut sengaja ditetapkan pada penutupan Tend OMK tahun 2011. Dan sekaligus dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja katedral tersebut.
“Ini merupakan bukti iman para umat Katolik se-Keuskupan Sanggau telah menunjukkan pertumbuhan,” ucapnya.
Kegiatan itu ditandai pula dengan upacara pemberkatan lokasi, peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti serta pelepasan balon dan burung merpati ke udara.
Hadir dalam kesempatan itu, Uskup agung Pontianak Mgr Hironimus Bumbun OFM Cap dan ketua DPRD Sanggau Andreas Nyas Sag. (SrY/kdi-hms)

Gereja Katedral Mulai Dibangun

Sanggau – Pembangunan Gereja Katolik Katedral Sanggau diperkirakan akan rampung tahun 2013 mendatang. Bangunan gereja itu bakal menelan dana sebesar Rp 15 miliar, bersumber dari sumbangan umat dan para donator yang tidak mengikat.
“Kita targetkan tahun 2013 rampung. Nah, kita minta kontraktor harus kerja keras mengejar target ini,” ungkap Mgr Yulius Mencucini, Uskup Sanggau, melalui sekretaris Paroki Katedral Sanggau Pastor Riadi Pr, didampingi Pastor Ajung Pr dan Pastor Boni Pr, kemarin lalu.
Dipaparkan, sebelum dilaksanakan pembangunan gereja yang baru tersebut, bangunan gereja lama telah dilaksanakan pembongkaran total. Kemudian dilaksanakan penggusuran lahan. Lantas mengumpulkan kayu-kayu penyangga dari swadaya umat. Sedangkan fondasi betondidatangkan dari luar Kabupaten Sanggau.
“Kita mengingatkan kontraktor agar bisa bekerja dengan baik dan sesuai target pekerjaan. Bangunan ini kan khusus aktivitas keagamaan, jadi tak bisa sembarangan,” imbaunya.
Sejak dilaksanakan pembangunan tersebut, aktivitas umat Katolik, termasuk misa dialihkan di Mega Tenda yang terletak tak jauh dari bangunan gereja.
“Setiap misa hari Minggu dan misa-misa khusus, dilaksanakan di Mega Tenda. Bangunan ini mampu menampung ribuan umat,” imbuhnya.
Kesempatan itu, Pastor Riadi mengungkapkan terima kasihnya kepada segenap pihak yang telah membantu demi kelancaran pembangunan gereja katedral tersebut. (SrY)

Adu Kuat Mesin Politik di Sambas

Sambas – Sampai kemarin belum terlihat gerakan dari tim sukses Armyn Alianyang-Fathan A Rasyid di Kabupaten Sambas. Namun DPD Hanura Kabupaten Sambas dan DPC PPP Sambas siap memenangkan unggulannya.
“Kami sangat berkomitmen memenangkan pasangan Armyn-Fathan. Ini keputusan partai yang harus dijalankan, dalam waktu dekat ini DPD Hanura Kabupaten Sambas akan melakukan konsolidasi partai, serta koalisi partai seperti PPP dan PBB,” ujar Mujahar Fachri, Ketua DPD Hanura Kabupaten Sambas dihubungi Equator via selularnya, kemarin.
Mujahar mengaku akan menggalang suara di Kabupaten Sambas. “Konsolidasi koalisi parpol tingkat provinsi sudah dilakukan, kita optimis akan memberikan kemenangan bagi pasangan Armyn-Fathan,” ujarnya.
Hanya saja, kata Mujahar, bahwa untuk strategi pemenangan masih dalam pembahasan koalisi. “Dan sekarang kita masih menunggu instruksi DPD Kalbar,” tambahnya dan yakin dengan berbekal 8 kursi di DPRD Kabupaten Sambas. Hanura 4 kursi, PPP 2 kursi, dan PBB 2 kursi, dia optimis bisa memberikan suara signifikan bagi Armyn-Fathan di Sambas.
Belum lagi bergerak, ternyata DPD II Partai Golkar Sambas sudah bergerak. Setidaknya seperti dikemukakan Ir H Prabasa Anantatur MH, Wakil Ketua DPRD Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas. Mengantisipasi kecolongan suara, mesin politik sudah siap digerakkan bersama partai koalisinya.
“Respons masyarakat sangat tinggi untuk dukungan kepada Morkes-Burhanuddin, khususnya kepada Pak Burhan yang telah memimpin Kabupaten Sambas selama 10 tahun,” kata Prabasa.
Nama Fathan A Rasyid nyaris tak terdengar, meskipun sebagai birokrat Pemprov Kalbar yang cukup lama sebagai pembantu Gubernur Cornelis. Baik sebagai Kepala Bappeda Kalbar maupun kini sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kalbar.
“Kalau Burhanuddin sudah membuktikan diri dalam usia Kabupaten Sambas baru 13 tahun, banyak kemajuan yang kita saksikan termasuk infrastruktur jalan yang terus berkembang, perbatasan, dan mampu menjadikan Kabupaten Sambas lumbung padinya Kalbar,” kata Mantan Wakil Bupati Sambas yang pernah berpasangan dengan Burhanuddin periode 2001-2006.
Perihal perolehan kursi di DPRD Sambas, Prabasa menunjukkan koalisi pendukung Morkes-Burhan sudah sangat signifikan. “PG dengan 9 kursi didukung penuh PAN 4 kursi, PKS 3 kursi, PBR 2 kursi, dan PKNU, cukup meyakinkan warga Sambas,” kata mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Sambas ini. (edo)

Para Pemilih pun Galau

Suara Sambas Terpecah Belah

ZMS

Sambas – Kentalnya silaturahmi warga saat merayakan Idulfitri 1433 H di Sambas nyaris diwarnai obrolan politik dengan topik pertarungan abang-adik antara Ir H Burhanuddin A Rasyid versus Drs H Fathan A Rasyid.
Masyarakat berbagi cerita, ternyata tidak semua bangga lantaran abang dan adik itu maju sekaligus sebagai calon Wakil Gubernur Kalbar. Bahkan tak kurang yang menyesalkan karena membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat agamais dengan pemilih terbesar.
“Majunya dua kakak beradik Pak Burhan dan Pak Fathan sangat berpengaruh. Pengaruhnya adalah kebingungan. Meskipun peribahasa orang Sambas mendahulukan yang tua daripada yang muda kalau tidak ada pilihan lain,” ungkap Darwadi SSos I, Dosen Lembaga Pendidikan Dakwah Indonesia (LPDI) Sambas, diwawancarai Rakyat Kalbar, (19/8).
Tokoh pendidikan ini sebenarnya secara tersirat tidak ingin mengungkapkan bahwa kedua tokoh tersebut sebenarnya kurang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Sambas yang kritis. Menurutnya, sudahlah yang tua maju duluan mengapa harus ditimpali lagi.
“Persoalan utama adalah krisis figur yang bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan di masyarakat kita,” tandas Darwadi.
Sehingga, lanjutnya, yang terjadi di masyarakat Sambas adalah kejenuhan dalam hal mau memilih siapa. Karena tidak ada pengaruh antara memilih maupun tidak walaupun orang lebih menghormati yang jauh berpengalaman di politik ketimbang orang yang baru terjun kemarin.
“Hal ini sering menjadi ucapan masyarakat kita. Misalnya, untuk ape kite mileh, kalak (nanti) kalau udah jadi die lupak dengan kite,” ungkapnya dengan logat Sambas yang kental.
Darwadi menyitir suara-suara di masyarakat itu bukan tidak beralasan. Karena selama ini belum ada perubahan yang signifikan seperti infrastruktur atau hal-hal yang seharusnya sudah lebih baik dibandingkan daerah lain.
“Oleh karena itu mereka menganggap memilih pemimpin itu tidak penting. Saya perhatikan dari kacamata awam, figur memang tidak memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” tutur Darwadi yang juga tokoh pemuda di Parit Setia Kecamatan Jawai ini.
Dia juga tidak menampik sikap apatis masyarakat dengan kenyataan tingginya golongan putih alias golput yang tidak berpartisipasi di pilkada 2007 silam dan dikhawatirkan berlanjut 20 September 2012 mendatang.
Jadi, tambahnya, permasalahannya adalah figur yang tidak bisa memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ditambah dengan majunya kakak beradik, akan memperuncing kegalauan masyarakat.
“Majunya Pak Burhan dan Fathan ini semakin memperuncing galaunya masyarakat Kabupaten Sambas. Kebingungan semakin menjadi-jadi untuk masyarakat memosisikan diri dan memberikan dukungan kepada siapa. Belum lagi dengan munculnya calon-calon yang lain,” ujar Darwadi.
Dia melihat masyarakat juga sudah pragmatis. Orang mulai berpikir ada atau tidak yang didapat apabila figur tersebut maju dan terpilih. Berapa banyak orang yang memberi itulah yang dijadikan sosok untuk pemimpin. Walaupun secara kepribadian dan kemampuan masih jauh.
“Nah, hal itu masih kental di tengah masyarakat kita di sini. Dilihat siapa yang memberikan sumbangan paling besar. Jadi lari-larinya juga ke money politic. Karena itu money politic masih belum bisa sepenuhnya dihilangkan lantaran sikap figur itu sendiri. Hanya jelas dan tidak jelasnya saja,” kata Darwadi.
Money politik menurutnya tidak mesti berupa pemberian dalam bentuk uang, bisa saja melalui bantuan-bantuan dan sumbangan barang.
Sementara itu, Darwis, tokoh pemuda Kecamatan Salatiga mengapresiasi majunya Burhanuddin dan Fathan mewakili Kabupaten Sambas yang maju dalam Pilgub Kalbar. Artinya putra Sambas mempunyai kelebihan.
“Apalagi Pak Burhan memilih pasangan yang kuat karena sudah membaca peluangnya. Tetapi dengan majunya Fathan yang berpasangan dengan Armyn tentunya akan memecah suara yang ada di Kabupaten Sambas,” tegas Darwis kepada Rakyat Kalbar, Selasa (21/8).
Kendati dia melihat posisi Burhanuddin lebih siap dan lebih berpengalaman. Apalagi Burhan menurutnya figur yang lebih dikenal oleh orang Sambas ketimbang Fathan. “Masyarakat tidak akan bingung, karena yang terkenal adalah Pak Burhan. Saya memprediksi 80 persen suara di Sambas masih ke Pak Burhan,” katanya.
Harapan terbesar masyarakat Sambas figur terpilih mampu membenahi aspek ekonomi mulai dari pertanian, sosial, dan budaya serta infrastruktur bisa dibangun dengan benar.
“Karena sekarang pendapatan masyarakat kita masih sangat rendah. Bahkan pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir sangat rendah sekitar 3,5 persen. Hal ini sangat berpengaruh pada pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Pemilih cerdas

Sementara itu, warga Sambas di “perantauan” yang walaupun disuguhkan empat pasang cagub/cawagub, ada yang mengimbau agar memberikan hak suaranya dan cerdas dalam memilih.
“Sebagai warga negara yang baik kita harus menyalurkan hak pilih. Tentunya dengan melihat beberapa indikator siapa yang layak memimpin. Saya berharap masyarakat Sambas jangan pesimis dengan kakak beradik maju dalam pilgub ini,” ungkap Halim SKom I, warga Sambas yang tinggal di Kota Pontianak.
Kepada Rakyat Kalbar, Selasa (21/8), dia lebih menyarankan berdasarkan pengalaman politik dan pernah memimpin Kabupaten Sambas. Dia menilai Fathan orang baru di politik, begitu pula pasangannya yang baru kenal Kalbar.
“Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Tetapi tetap mempertimbangkan kemampuannya. Siapa pun yang terpilih itulah yang terbaik karena sudah berdasarkan pilihan rakyat,” tambahnya.
Ia menegaskan, jangan sampai ada kebingungan dan golput bukan solusi karena tidak ada sikap mendukung siapa. Karena satu suara saja sangat menentukan kepemimpinan ke depan. (kie)