Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Senin, 26 Maret 2012

Partai Koalisi Tidak Kompak Hadapi Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

Partai Koalisi Tidak Kompak Hadapi Kenaikan Harga BBM
M Qodari


JAKARTA - Peneliti Indo Barometer, M Qodari menganggap partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah SBY-Boediono tidak solid ketika menghadapi isu besar seperti halnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Efektivitasnya terbatas, kalau saja menghadapi isu ringan, (partai koalisi) kompak, tapi kalau hadapi isu berat itu malah tidak kompak," ujar Qodari kepada wartawan usai Dialog Polemik bertajuk "Jakarta Punya Cerita" yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2012).
Seperti diketahui, PKS menolak mengikuti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 dengan melayangkan surat pernyataan yang menolak kenaikan harga BBM kepada Ketua Setgab.
Atas dasar itu, Qodari menjelaskan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua Setgab diperkirakan tidak akan mendepak PKS dari koalisi.
Alasan SBY tidak akan mendepak PKS yakni di Indonesia, yang menjadi indikator partai koalisi yakni menempatkan petinggi partai dalam pos kementerian yang tidak mungkin melakukan reshuffle menteri dari PKS di menit-menit terakhir karena berdekatan dengan Pemilu 2014.
"Atau bisa juga begini, kalau PKS dikeluarkan, maka PKS bakal senang, karena mereka bisa ngomong kepada masyarakat, kalau kami dizalimi SBY," kata Qodari.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.58.00 0 komentar

60 Pimpinan Buruh Makan Bareng Kapolda Metro Jaya

Kenaikan Harga BBM


60 Pimpinan Buruh Makan Bareng Kapolda Metro Jaya
Ribuan buruh turun ke jalan berunjuk rasa, di Istana Negara RI, Jakarta, Rabu (21/3/2012),menolak rencana pemerintah menaikan BBM.

JAKARTA - Sebanyak 60 pimpinan buruh se-Jabodetabek bertemu dan makan siang bareng Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab di sebuah restoran Padang Sederhana di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (24/3/2012), siang.
Ketua Harian Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo, kepada Tribunnews.com, mengatakan, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa buruh tetap akan turun ke jalan menolak kenaikan BBM pada tanggal 27 Maret mendatang.
"Buruh akan tetap melakukan aksi mogok dan menutup jalan tol dan turun ke jalan dan tidak melakukan tindakan anarkis," kata Prakoso.
Dikatakan Prakoso, dalam pertemuan itu, Kapolda Metro Jaya mengimbau agar dalam melakukan aksi tolak BBM harus sesuai undang-undang dan peraturan agar tidak terjadi bentrok antara polisi dan buruh pada saat aksi tolak kenaikan BBM.
"Dalam dialog yang berlangsung kondusif dan akrab, Kapolda mengatakan bahwa Kapolda pun merasakan bagaimana kaum buruh adalah kaum yang termarjinalkan dan tergantung dengan pengusaha," ujar Prakoso.
Dikatakan, dari dikusi tersebut buruh meminta Kapolda untuk memberantas pungli dan premanisme yang memberatkan buruh karena itu.
"Kapolda juga berjanji akan berusaha untuk bersama sama buruh melakukan pemberantasan pungli agar kesejahteraan buruh dapat meningkat," ujarnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.55.00 0 komentar

Trio Partai di DPR Tolak Kenaikan Harga BBM



Gedung DPR. 
 
 

TERKAIT:
JAKARTA, Tiga partai di Dewan Perwakilan Rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketiga partai itu meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
Sikap partai tersebut diungkapkan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Jakarta, Senin (26/3/2012).
Rapat sempat diskors karena masih adanya perbedaan pendapat antara ketiga partai tersebut dengan partai lainnya. Meski ada lobi, tetap tiga partai tersebut bersikap menolak kenaikan harga BBM. 
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.54.00 0 komentar

Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo Besar-besaran 27 Maret

Kenaikan Harga BBM


Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo Besar-besaran 27 Maret

Mahasiswa Universitas Bung karno berunjuk rasa di depan Kampus UBK, Jakarta, Kamis (22/3/2012), menolak rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah pada 1 April 2012 ini berencana menaikan harga BBM, dengan tujuan agar mengurangi beban APBN. 


JAKARTA - Aksi unjuk rasa besar-besaran melibatkan buruh, mahasiswa, dan berbagai unsur elemen masyarakat akan digelar pada 27 Maret 2012 mendatang di Jakarta.
Aksi demo ini digelar untuk menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, Sabtu (24/3/2012), dijelaskan, serangkaian agenda aksi mulai digarap saat ini oleh sejumlah organisasi buruh dan mahasiswa.
Para advokat juga siap mendukung aksi tersebut.
Ketua Harian Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo, kepada Tribunnews.com, mengatakan, pihaknya akan menurunkan ribuan buruh untuk berunjuk rasa termasuk memblokir jalan tol serta aksi mogok buruh.
"Buruh akan tetap melakukan aksi mogok dan menutupi jalan tol dan turun ke jalan dan tidak melakukan tindakan anarkis," kata Prakoso, usai menghadiri pertemuan 60 pimpinan buruh dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab, siang tadi.
Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam rilisnya mengakui pada 26 dan 27 Maret yang akan datang, aksi penolakan kenaikan harga BBM akan kembali digelar di seluruh Indonesia.
"Kami berharap aksi tersebut bisa berjalan lancar secara teknis dan apa yang dituntut bisa didengar oleh pemerintah," ujarnya.
Dikatakan, beberapa organisasi yang akan menurunkan massa pada aksi tersebut telah menghubungi pihaknya untuk membantu menyiapkan Tim Advokasi yang akan memback-up mereka jika aparat kembali bersikap represif.
"Untuk itu kami akan menurunkan sekitar ratusan kader-kader kami yang berprofesi sebagai advokat dan paralegal yang selama ini bergabung dalam Lembaga Advokasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Laskar Gerindra) untuk mengawal aksi penolakan kenaikan BBM tersebut," ujarnya.
Para advokat dan paralegal tersebut, kata dia, akan stand-by di lapangan di berbagai kota di seluruh Indonesia dan langsung mendampingi peserta aksi jika terjadi penangkapan atau kriminalisasi.
"Sikap kami menyediakan advokat dan paralegal ini selain merupakan komitmen terhadap penegakan demokrasi, juga merupakan wujud konkrit penolakan kami terhadap kenaikan harga BBM," ujarnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.51.00 0 komentar

10 Hari Demo 117 Mahasiswa Ditangkap, 22 Luka-luka

Kenaikan Harga BBM


10 Hari Demo 117 Mahasiswa Ditangkap, 22 Luka-luka
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Ilustrasi 

JAKARTA--Pendiri LSM Bendera Adian Napitupulu mengungkap,
perjuangan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM adalah perjuangan yang patut mendapat standing aplaus.
Mereka, saat ini secara langsung tanpa sekat berhadap-hadapan dengan seluruh kekuatan represi negara, mulai dari Polisi sampai tentara. Para mahasiswa berhadapan langsung dan adu cerdas otak mengelola taktik, strategi dengan jawara-jawara politik dari berbagai partai besar di DPR, Golkar, PAN, PKB dan Demokrat.
"Untuk keyakinan pada kebenaran pengetahuan dan keberpihakan pada rakyat, dalam 10 hari sudah 117 mahasiswa di tangkap dan 230 orang luka-luka. Disisi lain, para petinggi negara sepertinya bangga menganiaya para mahasiswa itu dan berusaha mengolok-olok keringat, air mata dan darah mahasiswa itu dengan mengirimkan puluhan pemuda mendampingi SBY ke China," kata Adian dalam rilisnya yang diterima tribun, Sabtu (24/3/2012) kemarin
Seolah-olah, Adian menjelaskan, mencibir mahasiswa dengan pilihan, tolak kenaikan BBM dan silahkan nikmati luka-luka atau setuju kenaikan BBM dan nikmatilah jalan-jalan ke China.
Aura perlawanan mahasiswa saat ini, katanya lagi, sudah mewarnai atmosfir politik sehingga mampu memaksa dan menggerakan para tokoh seniman bahkan PDI Perjuangan bukan saja menolak dengan kata-kata, tapi ikut turun ke Jalan.
Yang terjadi bukan partai menggerakan mahasiswa tetapi mahasiswalah yang menggerakan partai.
Perlawanan itu hampir menyamai perlawanan mahasiswa di tahun 98, gigih, ulet, dan terus-menerus. Suhu politik dari hari ke hari semakin meningkat dan sepertinya tidak akan padam, " Adian menegaskan.
Walaupun, katanya lagi pasukan dari TNI di kerahkan. Disiagakan, kata Adian lagi, untuk sampai pada adu fisik di lapangan dengan mahasiswa yang bermodal spanduk serta poster seadanya.
"Siapa yg akan menang? Apakah pemerintah atau mahasiswa? Ini sebuah pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan, siapa menang? masa lalu (pemerintah) atau masa depan (mahasiswa), " tegas Adian Napitupulu.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.40.00 0 komentar

Kontras Medan Tolak TNI Dilibatkan Amankan Demo

Kenaikan Harga BBM


Kontras Medan Tolak TNI Dilibatkan Amankan Demo

Kontras 

MEDAN--Kontras Medan bersama Jaringan Aktivis Nasional menolak sikap Menko Polhukam yang melibatkan TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM. Keterlibatan TNI dinilai melanggar UU dan tidak berdasarkan konstitusi, serta pertimbangan DPR.
"Aksi-aksi selama ini damai dilakukan dan tertib, dan sikap kami Kontras Sumut menolak pengerahan 10 batalion TNI Kodam I BB dalam penanganan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM di Sumut," ujar Muhrizal Syahputra SH, Koordinator Eksekutif Kontras Sumut.
Ia menilai pengerahan personel TNI dalam mengantisipasi demonstrasi BBM sudah berlebihan. Sebab, pengamanan demo kenaikan BBM itu selazimnya dilakukan oleh Polri saja dengan tindakan persuasif.
"Sampai saat ini aksi demonstrasi masih dalam kondisi yang wajar, pengamanan demo lebih mengedepankan Polri melalui tindakan persuasif," katanya.
Ia menyebut dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, tugas TNI terbatas pada tugas perang dan operasi militer selain perang. UU tersebut juga menjelaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden (pasal 17 ayat 1), yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 17 ayat 2).
Undang undang ini menegaskan presiden selaku pemimpin negara dan Panglima Tertinggi TNI tidak bisa semena-mena menggerakkan TNI untuk membantu polisi menjaga atau mengamankan berbagai aksi demonstrasi. Sebab, tugas mengawal dan mengamankan aksi mutlak tugas polisi. "Buktikan profesionalisme polisi," ujarnya
Dijelaskan, maraknya demonstrasi penolakan BBM di berbagai daerah mulai membuat aparat kepolisian bertindak represif. "Kami meminta aparat kepolisian jangan represif menagani berbagi aksi demonstrasi, utamakan dialog dan tindakan preventif," harapnya
Kontras Medan melihat fenomena kekerasan antara para penegak hukum, terutama polisi yang berhadapan dengan masyarakat yang menyampaikan tuntutan akan terus meningkat.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.39.00 0 komentar

PDI-P: Libatkan TNI Amankan Demo Preseden Buruk

Kenaikan Harga BBM


PDI-P: Libatkan TNI Amankan Demo Preseden Buruk
Eva Kusuma Sundari
JAKARTA--PDI Perjuangan menyesalkan sikap pemerintah yang cenderung represif dan berlebihan dalam menangani demontrasi mahasiswa dan rakyat, menolak kenaikan harga BBM .
Keterlibatan TNI tanpa keputusan politik, musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat dan pimp politik, merupakan indikasi, dan hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi posisi TNI dalam demokrasi Indonesia.
"PDI-P menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah. Kita hormati kepala daerah sebagai pemegang otoritas politik dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah dalam situasi tertib sipil tersebut," kata Eva Kusuma Sundari, politikus yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, Minggu (25/3/2012).
Sepanjang situasi darurat sipil tertib sipil (bukan situasi perang), tegasnya, maka, POLRI adalah pemegang otoritas eksklusif sebagai pelaksana penegakkan hukum.
Di saat yang sama, imbuhnya lagi, PDIP menghimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi menolak kenaikan harga BBM dalam keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing-masing di daerah.
"Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat. Apalagi, sampai memundurkan praktek demokrasi di Indonesia," Eva mengingatkan.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.37.00 0 komentar

IPW: TNI Tak Usah Ikut Amankan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM


IPW: TNI Tak Usah Ikut Amankan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
Buruh demo tolak kenaikan harga BBM
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta TNI menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bila TNI terlibat, justru akan memprovokasi mahasiswa untuk bertindak anarkis.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mencatat ada tiga kekhawatiran jika TNI terlibat aktif dalam mengatasi aksi. Pertama, akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis. Kedua, akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat benturan segitiga antara demonstran, polisi dan TNI.
"Ketiga, TNI diperalat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat," tulis Neta dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (25/3/2012).
Untuk itu IPW mengimbau TNI tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi. TNI harus profesional sesuai dengan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang 24 tahun 2004 tentang TNI.
"TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat," lanjut Neta.
IPW juga mengimbau Polri bersikap profesional, proporsional dan tidak arogan serta tidak represif dalam menyikapi demonstrasi.
Imbauan ini disampaikan IPW karena aksi demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM dipastikan akan marak di berbagai kota dari 27 Maret hingga awal April 2012.
"Polri dan TNI harus paham bahwa aksi demo tersebut untuk memperjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya, jika harga BBM dinaikkan," sambung Neta.
IPW juga memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan, jika harga BBM dinaikkan." Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri," lanjut Neta.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.34.00 0 komentar

IPW: TNI Tangani Aksi adalah Penyimpangan UU

Kenaikan Harga BBM

IPW: TNI Tangani Aksi adalah Penyimpangan UU
Buruh demo tolak kenaikkan BBM

JAKARTA - Guna menghindari pro kontra pelibatan TNI dalam menangani aksi menolak kenaikan harga BBM, Komisi III DPR harus segera memanggil Panglima TNI. Apalagi aparat TNI telah diturunkan di depan Istana Merdeka Jakarta dalam mengantisipasi aksi demonstrasi  pada 22 Maret lalu.

"Dipakainya kekuatan militer untuk menghalau demonstran adalah penyimpangam dari UU," tulis Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (25/3/2012).

Menurut Neta, aparat TNI memang dapat disiagakan dalam 14 macam tugas operasi militer selain perang, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI. Salah satunya adalah membantu Kepolisian menjaga keamanan.

"Namun permintaan bantuan itu harus dilakukan oleh Polri atau atas perintah DPR, dan bukan atas permintaan penguasa. Sebab TNI adalah alat negara dan bukan alat kekuasaan," jelas Neta.

IPW mencatat  tiga kekhawatiran jika TNI terlibat aktif dalam mengatasi aksi. Pertama, akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis. Kedua, akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat benturan segitiga antara demonstran, polisi dan TNI.  "Ketiga, TNI diperalat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat," tulis Neta.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.33.00 0 komentar

BBM Naik, SBY Dinilai Gagal Sejahterakan Warga

Kenaikan BBM


Demo aktivis dan buruh dari organisasi Akar Lampung dan SBSI 1992 Lampung, Senin (26/3/2012) di Tugu Adipura, Bandar Lampung.

 
TERKAIT:
BANDAR LAMPUNG, Beberapa hari menjelang kepastian kenaikan harga BBM, unjuk rasa terus marak di Lampung, Senin (26/3/2012). Buruh menilai, naiknya BBM akan menunjukkan pemerintah gagal menyejahterakan warga.
Penilaian ini disampaikan sejumlah buruh dan aktivis dalam unjuk rasa yang digelar di Tugu Adipura, Senin ini. Para pengunjuk rasa ini berasal dari organisasi Akar Lampung dan SBSI 1992 Lampung.
Dalam unjuk rasa ini, puluhan massa membawa ornamen bakul dan panci-panci untuk menunjukkan korelasi kenaikan harga BBM dengan kebutuhan pokok dan kehidupan sehari-hari warga.
"Jika BBM naik, sudah pasti kebutuhan yang lainnya ikut melonjak. Sembako, transport, biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya. Ini akan mencekik masyarakat, khususnya para buruh. Pengangguran dan kemiskinan akan kian melonjak," ujar Indra M, salah seorang pengunjuk rasa. Jika hal itu terjadi, ungkap dia, maka dapat dikatakan Pemerintah SBY gagal menyejahterakan warga. Apalagi, subsidi BBM dianggap sebagai hak rakyat.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.30.00 0 komentar

PDIP: Hindari Represi terhadap Demo Rakyat

Kenaikan Harga BBM


PDIP: Hindari Represi terhadap Demo Rakyat
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Aparat kepolisian mengamankan ribuan buruh yang turun ke jalan berunjuk rasa, di Istana Negara RI, Jakarta, Rabu (21/3/2012), menolak rencana pemerintah menaikan BBM. Pemerintah berencana menaikan BBM pada 1 April 2012 ini dengan alasan akan meringankan beban APBN, dan menyalurkan alokasi subsidi BBM ke sektor lain. 
 
 
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari menyesalkan sikap Pemerintah yg cenderung represif dan berlebihan dalam menangani demontrasi mahasiswa dan rakyat yg menolak kenaikan BBM di Jakarta. Keterlibatan TNI tanpa keputusan politik (musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat/pimpinan politik) merupakan indikasi, dan hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi posisi TNI dlm demokrasi RI

"PDIP menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah-daerah. Kami hormati Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas politik dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah dlm situasi tertib sipil tersebut," katanya.  Menurut Eva, sepanjang situasi darurat sipil/tertib sipil (bukan situasi perang) maka Polri adalah pemegang
PDIP juga mengimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi menolak kenaikan harga BBM dlm keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing2 di daerah. "Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat apalagi memundurkan praktek demokrasi di RI," katanya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.29.00 0 komentar

HTI Babel: Kenaikan Harga BBM = Pemerintah Gagal

Kenaikan Harga BBM

HTI Babel: Kenaikan Harga BBM = Pemerintah Gagal

LONG MARCH - Ribuan anggota Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi long march, Minggu (25/3/2012). Aksi ini sebagai bentuk penolakkan terhadap kenaikkan harga BBM yang rencananya diberlakukan pemerintah pada 1 April mendatang. 
 
BANGKA - Puluhan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi long march, Minggu (25/3/2012). Aksi itu sebagai protes terhadap rencana kenaikkan harga BBM.
Aksi long march dimulai dari Alun-alun Taman Merdeka (ATM) menuju perempatan Ramayana. Long march diikuti pria, wanita, dan bahkan anak-anak.
Dengan pengawalan polisi, long march berjalan lancar. Arus lalu lintas hanya sedikit tersendat saat massa aksi melewati jalan utama di dalam kota Pangkalpinang.
Setelah berputar dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan A Yani, aksi long march yang diisi dengan orasi di sepanjang perjalanan itu berakhir di ATM.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.24.00 0 komentar

Giliran Ibu-Ibu di Makassar Demo BBM


Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (21/3/2012). Selain menuntut penghapusan sistem kontrak, mereka menolak keras kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pada 1 April 2012, karena hanya akan memperburuk nasib mereka. 
 
MAKASSAR, Aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa. Ratusan ibu-ibu sambil membawa anaknya, pada hari Minggu (25/3/2012) ikut turun ke jalan menuntut agar harga BBM urung dinaikkan. Ibu-ibu ini melakukan jalan kaki (longmarch) sejauh 5 kilometer di pusat kota Makassar.
Ibu-ibu yang sebagian membawa atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu memulai aksi jalan kaki dari depan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Jalan Urip Sumoharjo, menuju Monumen Mandala yang terletak di Jl Jendral Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan.
Selama longmarch, koordinator aksi, Satria yang merupakan mahasiswa Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar orasinya di atas mobil terbuka. Dalam orasinya, massa HTI menolak keras kenaikan harga BBM pada bulan April mendatang.
Sesampainya di Monumen Mandala, pengunjuk rasa memadati Jl Jendral Sudirman dan membentangkan spanduk, poster-poster dan membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan yang melintas. Aksi ini berlangsung aman dan tertib dengan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.23.00 0 komentar

27 Maret, 2,5 Juta Demonstran Turun ke Jalan

Kenaikan Harga BBM


27 Maret, 2,5 Juta Demonstran Turun ke Jalan

Mahasiswa Universitas Bung karno berunjuk rasa di depan Kampus UBK, Jakarta, Kamis (22/3/2012), menolak rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah pada 1 April 2012 ini berencana menaikan harga BBM, dengan tujuan agar mengurangi beban APBN.
 
JAKARTA - Penolakan kenaikan harga BBM terus digulirkan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di daerah ibu kota, bahkan hingga di berbagai daerah Indonesia.

Sejalan dengan itu semua, Penggalangan massa untuk melawan kebijakan pemerintah juga terus dibangun. Terlebih puncaknya yakni pada tanggal 27 Maret 2012.

Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera),  Adrian Napitupulu mengatakan aksi 27 Maret nanti akan dilakukan serentak di 33 provinsi dan 340-an kabupaten dan kota. Berdasarkan perkiraan dan informasi yang dihimpun para penggalang massa, seluruh pengunjuk rasa dapat mencapai 2,5 juta orang pada tanggal tersebut.

"Aksi 27 Maret akan menjadi sejarah Demontrasi terbesar di Indonesia bahkan di Dunia. Aksi ini menjadi fenomenal, bukan saja karena dilakukan serentak dalam 1 hari tetapi juga dari jumlah massa maupun solidaritas lintas sektoral yang terbentuk," ungkap Adrian dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Minggu (25/3/2012).

Tuntutan tidak hanya penolakkan BBM, bahkan dijelaskan Adrian, 27 Maret juga mengkerucut pada tiga hal yang mendasar untuk  menumbangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.

"Pertama menolak kenaikan BBM (Tuntutan Populis), Nasionalisasi aset Tambang dan Migas (Tuntutan Ideologis) dan Turunkan SBY-Boediono (Tuntutan  Politis)," sergahnya. (Edwin Firdaus)
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.21.00 0 komentar

DPD PDIP Jawa Timur juga akan Kerahkan Massa

Kenaikan Harga BBM

DPD PDIP Jawa Timur juga akan Kerahkan Massa

Ribuan buruh turun ke jalan berunjuk rasa, di Istana Negara RI, Jakarta, Rabu (21/3/2012),menolak rencana pemerintah menaikan BBM. Pemerintah berencana menaikan BBM pada 1 April 2012 ini dengan alasan akan meringankan beban APBN, dan menyalurkan alokasi subsidi BBM ke sektor lain.

SURABAYA  -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur akan mengerahkan puluhan ribu anggotanya untuk turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi besar-besaran itu akan digelar serempak di 38 kota/kabupaten pada 27 Maret.
Wakil Ketua DPD PDI-P Jatim Bambang DH mengatakan, hingga Minggu (25/3/2012) siang, massa yang akan turun telah mencapai 72.000 orang. Jumlah ini akan terus bertambah.
"Aksi di kabupaten/kota masing-masing, tujuannya ke kantor DPRD setempat," jelasnya, dalam konferensi pers di kantor DPD PDI-P Jatim, Minggu (25/3/2012).
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.20.00 0 komentar

PDIP DKI Kerahkan Sejuta Kadernya

Kenaikan Harga BBM


PDIP DKI Kerahkan Sejuta Kadernya
TRIBUN JAKARTA/ERI KOMAR SINAGA
Spanduk tolak Foke di kantor DPD PDIP, Minggu(18/3/2012) 

JAKARTA -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal bulan April 2012.

PDIP  merapatkan barisan dengan para peserta unjuk rasa nasional yang akan berlangsung pada tanggal 27 Maret 2012.

Penolakkan dari PDIP merupakan kesepakatan dari pertemuan di DPD DKI Jakarta, juga dilakukan di berbagai daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Demikian diungkapkan Humas Aksi Nasional 27 Maret, Jeppri F Silalahi dalam keterangan persnya kepada Tribunnews.com, Minggu (25/3/2012).

"Sikap partai sudah jelas dan sikap itu juga akan diperjuangkan oleh fraksi kami di parlemen. Lalu sebagai kader, kami juga akan memperjuangkannya lewat ekstra parlementer yaitu turun aksi ke jalan bersama dengan massa rakyat baik itu buruh, mahsiswa, ataupun elemen massa lainnya yang menolak kenaikan harga BBM," terangnya.

PDIP, lanjut Jeppri, diperkirakan akan mendistribusikan 1 juta kadernya yang tersebar di berbagai daerah pada aksi pada 27 Maret.

Khusus, pada aksi di Jakarta, rencananya massa PDIP akan berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB dan kemudian akan bergerak ke Istana Negara.

"Aksi ini juga akan diikuti oleh kader dari berbagi daerah dan diperkirakan massa pada 27 Maret nanti mencapai 1 juta orang," terang Jeppri yang juga menjabat sebagai Seketaris Departemen Tenaga Kerja DPP PDIP.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.17.00 0 komentar

PDI-P Imbau Kepala Daerah Tolak Kenaikan BBM




Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

 
 
TERKAIT:
SURABAYA, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur mengimbau para kepala daerah dari PDI-P untuk tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Ketua DPD PDI-P Jatim Bambang DH mengatakan, kenaikan harga BBM harus ditolak karena dampaknya menyengsarakan rakyat. "Fraksi PDI-P juga sudah menyatakan menolak kenaikan harga BBM," kata Bambang yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Minggu (25/3/2012), di Surabaya.
Di Provinsi Jatim, DPD PDI-P Jatim mencatat ada 18 kepala daerah yang berasal dari partainya. Sampai saat ini, belum satu pun kepala daerah yang secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM.
Sebagian kepala daerah adalah ketua cabang PDI-P di daerah mereka masing-masing. Mereka telah mengambil posisi menolak kenaikan harga BBM.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.15.00 0 komentar

Demokrat: Lebih Baik Harga BBM Naik Daripada Tambah Subsidi

Kenaikan Harga BBM


JAKARTA - Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengatakan Partai Demokrat memilih harga bahan bakar minyak (BBM) naik ketimbang menambah nilai subsidi. Alasanya karena Demokrat ingin menyesuaikan dengan Indonesian Crude Price (ICP) yang tiap bulan naik.
Kini ICP pada bulan Maret telah sampai dengan angka 120 dollar US. Jika tidak disesuaikan dengan kenaikan harga BBM, dana untuk subsidi akan semakin meningkat.
"Opsi Pemerintah naikkan atau menambah subsidi, makanya kita (Demokrat) memilih naik, sesuaikan harga minyak dunia," ujar Andi Nurpati, di Warung Daun Cikini, Minggu (25/3/2012).
Meski Demokrat mendukung kenaikan harga, mereka tidak lupa untuk membela rakyat kecil yang kesusahan saat harga BBM naik nanti.
"Kami dari partai Demokrat tentu ingin membela masyarakat kecil dan miskin. Kami jelas mendukung. Menyesuaikan dengan harga BBM, harga minyak dunia," ungkap Andi Nurpati.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.13.00 0 komentar

Jika Harga BBM Tak Naik, Defisit Negara 3,5 Persen

Kenaikan Harga BBM


JAKARTA - Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah DPP Partai Demokrat Husni Thamrin menjelaskan, Indonesia bisa menghemat anggaran jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Namun jika harga BBM tidak jadi naik, defisit negara bisa mencapai 3,5 persen.
"Jika harga BBM tidak dinaikkan di tengah naiknya harga minyak dunia, Indonesia bisa mengalami defisit anggaran hingga Rp 299 triliun atau sekitar 3,5 persen," ujar Husni Thamrin, di Warung Daun Cikini, Minggu (25/3/2012).
Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 122 dollar AS pada akhir Maret ini. Jika Pemerintah menaikkan harga BBM sampai Rp 6.000, Pemerintah tetap memberikan subsidi Rp 3.500, kalau sekarang subsidi diberikan Rp 4.500, karena harga ke-ekonomian lebih dari Rp 8.000.
"Kalau harga BBM naik sampai Rp 6.000, defisit negara mencapai Rp 109,8 triliun," jelas Husni Thamrin.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.11.00 0 komentar

Buruh Gresik Tolak Kenaikan Harga BBM

Harga BBM






TERKAIT:

GRESIK, Sekitar 200 orang dari Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Gresik, Jawa Timur Senin (26/3/2012) berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka juga menyerukan seluruh masyarakat bersatu menggagalkan kenaikan harga BBM.
Yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan kerja seluas-luasnya, biaya pendidikan dan biaya kesehatan murah, dan upah yang layak. Kebijakan BLSM Rp 150.000 per bulan selama sembilan bulan sebagai kompensasi kenaikan hanya pembodohan
Setelah berunjuk rasa di DPRD mereka menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik. Mereka membentangkan poster, "Buruh Menolak Harga BBM, SBY Gagal Mensejahterakan Rakyat, BBM Melambung Rakyat Kembung DPR Jemblung, BBM Naik Upah Buruh Harus Naik, BBM Naik Rakyat Menjerit, Kebijakan SBY Menyengsarakan Rakyat".
Salah seorang pengunjuk rasa, Mujiono menyatakan, yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan kerja seluas-luasnya, biaya pendidikan dan biaya kesehatan murah, dan upah yang layak. Kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 150.000 per bulan selama sembilan bulan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM hanya pembodohan dan tidak mendidik.
"Itu sama saja membuat rakyat bermental pengemis," katanya. Kenaikan harga BBM yang direncanakan mulai 1 Aprilsebesar Rp 1.500-Rp 2.000 per liter akan memperburuk keadaan karena harga kebutuhan pokok naik. Kenaikan itu menyengsarakan juga menindas buruh karena upah minimum kabupaten Rp 1,257 juta per bulan tidak sebanding kenaikan harga BBM. "Kami menuntut UMK direvisi," tambah Mujiono.
Hakam, menambahkan alasan kenaikan harga BBM karena harga minyak internasional naik akibat adanya ketegangan di Timur Tengah tidak masuk akal. Kenaikan harga minyak internasional terkait ancaman Pemerintah Iran menutup Selat Hormuz sebagai jalur distribusi minyak terpenting di dunia.
Sebenarnya harga minyak internasional mengikuti harga minyak New York Mercantile Exchange (NYMEx) yang memperdagangkan hanya 30 persen minyak dunia. Harga minyak di NYMEx ditentukan spekulan internasional untuk kepentingan pribadi.
Indonesia bisa mencontoh sejumlah negara yang tidak serta merta mengikuti harga minyak versi NYMex dan bisa mengontrol sendiri minyaknya seperti Venezuela Rp 585 per liter, Iran Rp 1.287 per liter, dan Nigeria Rp 1.170 per liter. Indonesia punya 329 blok sumber migas dengan cadangan diperkirakan 250-300 miliar barel dan produksi 1 juta barel atau 159 liter per hari.
"Namun sayangnya 70 sampai 90 persen pengelolaan migas di Indonesia dikuasai perusahaan asing," kata Hakam.
Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim menyatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan buruh ke DPR RI dan pemerintah pusat. "Isi tuntutan ini akan kami kirim bersama tuntutan penolakan yang lain agar menjadi pertimbangan pusat mengambil kebijakan," ujar Zulfan. 
Diposting oleh Suara Enggang Post di 13.10.00 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)