TIMIKA -
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Joko
Suyanto bersama rombongan sejak Senin (18/6) lalu melakukan kunjungan ke
beberapa tempat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu
yang dikunjungi adalah Kabupaten Mimika, selain Jayapura (Papua) dan
Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Menkopolhukam dalam kesempatan bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat,
tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh agama Kabupaten Mimika di Hotel
Rimba Papua, Selasa (19/6) malam, menerangkan perlu disadari dan
dipahami untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
perlu didukung oleh situasi damai dan aman, sehingga apa yang menjadi
tujuan pembangunan di Papua bisa berhasil.
Menurutnya, rasa aman tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kapolri,
Panglima TNI, Kapolda, Pangdam atau lainnya, melainkan hendaknya bisa
tercipta pada seluruh masyarakat, apalagi di Papua banyak golongan,
kelompok dan lainnya. “Golongan, kelompok dan aparat keamanan harus
dipadukan untuk menciptakan rasa aman di daerah ini. Tetapi kalau
antarkelompok tidak ada saling mendukung, maka rasa aman tidak berjalan.
Dengan demikian fokus pembangunan di Papua tidak bisa tercapai,”
paparnya.
Menkopolhukam mengatakan, sejak awal Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono sudah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua.
Ada beberapa kebijakan dasar pendekatan terhadap Papua. Pertama,
bagaimana menguatkan kembali komitmen semua masyarakat Papua dan seluruh
daerah yang ada, untuk menghormati kekhususan daerah Papua. Dimana hal
itu sudah diamanatkan dalam Undang Undang Otonomi Khusus Tahun 2001.
Kata Menkopolhukam, hal ini sangat penting, jangan sampai Otsus yang
diberikan kepada masyarakat Papua tidak ada tujuannya. “Karena sudah
banyak pendapat bahwa Otsus akan berakhir pada tahun 2025 nanti,
sehingga tidak akan ada lagi keistimewaaan yang diberikan kepada Papua.
Pengertian inilah yang harus diluruskan, bahwa Otsus dan perlakuan
khusus kepada Papua tetap ada. Namun ada beberapa sektor yang menjadi
prioritas untuk pencapaiannnya. Karena itu perlu dilakukan evaluasi,
program mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan,”
paparnya.
Diakui Menkopolhukam ada pergeseran-pergeseran yang akan dilakukan,
namun tidak akan merubah Otsus itu sendiri. Hal ini yang menurutnya
harus diperhatikan oleh semua pihak, agar tidak ada salah pengertian.
“Jadi Otsus tetap ada, dan akan lebih fokus lagi dengan memperhatikan
bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur dasar dan kesehatan,”
jelasnya.
Joko juga menerangkan Otsus yang berjalan di Papua sekarang usianya baru
11 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, menurutnya sudah banyak
anggapan bahwa masyarakat belum merasakan manfaat Otsus. Bahkan hal itu
menurutnya tidak hanya dinyatakan oleh masyarakat Papua, tetapi juga
oleh beberapa pihak. Dari itu menurutnya masyarakat perlu mengetahui
bahwa ada batasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan mana
dilakukan pemerintah daerah.
“Program-program yang sudah direncanakan, terus diidentifikasi, program
mana yang belum menyentuh mayarakat pedesaan dan distrik, dan itu
dibawah kewenangan mana pusat atau daerah. Hal inilah yang terus
dikomunikasikan dengan baik,” jelasnya.
Joko mengatakan, tahun 2006, pemerintah pusat sudah melakukan evaluasi,
sehingga tahun 2007 keluarlah Inpres untuk percepatan pembangunan di
Papua. Tidak hanya itu. Tahun 2010 juga dilakukan evaluasi, sehingga ada
unit yang melakukan pengawasan program Otsus pada kebijakan dasar
masyarakat. “Ini merupakan hasil dari komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.
Kebijakan Presiden yang kedua, lanjut Joko, sejak tahun 2005 sampai
sekarang, Presiden memberikan kesempatan besar kepada masyarakat Papua
untuk bisa terlibat di segala lini kehidupan. Bukan hanya sebagai
pejabat daerah, tetapi semua aspek kehidupan, seperti di perbankan,
hotel dan lainnya. “Inilah yang harus dilihat oleh setiap pemerintah
daerah. Dimana pemda harus mempunyai kebijakan khusus untuk penjabaran
kebijakan presiden yang diterapkan di daerah. Seperti kebijakan
keterpihakan kepada masyarakat Papua, yaitu dikeluarkannya Perda yang
sifatnya afirmatif action,” paparnya.
Kata Joko, kebijakan ketiga yakni untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat Papua sudah dilakukan di kalangan TNI dan Polri. Diharapkan
bisa juga dilakukan di setiap daerah. “Walaupun butuh proses terhadap
hal tersebut, namun harus dilakukan,” katanya .
Kebijakan keempat, lainnya yang diberikan Presiden kepada Papua adalah
kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Hal ini sangat jelas
perhatiannya, dimana sekarang ini proses pembangunan infrastruktur yang
diutamakan adalah dari selatan ke utara, seperti Merauke ke Agats,
Mimika ke Paniai, dan seterusnya. “Untuk pelaksanaan program ini,
pemerintah pusat sudah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan
Papua Barat (UP4B). Namun semua itu bisa berjalan kalau ada dukungan
dari semua pihak,” terang Menkopolhukam.
Kebijakan yang kelima, Presiden sudah menegaskan untuk menghormati hak
asasi manusia di Papua. Pelanggaran yang terjadi di masa lalu, tidak
boleh terjadi lagi. Tetapi menurutnya perlu diingat bahwa kalau bicara
masalah HAM, untuk tidak diartikan tindakan dari aparat ke rakyat. Namun
harus diartikan secara makro, dalam arti pelanggaran itu bisa terjadi
dari rakyat ke rakyat, kelompok ke kelompok lain, aparat ke rakyat
ataupun sebaliknya. “Dengan melihat pemahaman tersebut, maka beberapa
kejadian yang terjadi ini sangatlah komplek. Ini yang harus dijaga agar
tidak terjadi pelanggaran HAM. Selain itu, Presiden juga sudah
menegaskan khusus untuk aparat TNI dan Polri, apabila terjadi
pelanggaran harus dibawa ke pengadilan. Hal tersebut sudah dilakukan
selama ini,” terangnya.
Dikatakan, beberapa kebijakan dasar dikeluarkan Presiden untuk lebih
meningkatkan perekonomian terbuka di Papua. Untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya memerlukan dukungan dari
semua pihak, terutama keamanan. “Karena rasa aman itulah yang menjadi
kunci utama dalam kesuksesan pembangunan. Papua harus menjadi tanah
damai dalam bingkai otonomi khusus dalam pelaksanaannya di daerah. Dan
ini harus disinergikan dan dipahami oleh seluruh pihak dan kelompok yang
ada di Papua, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai,” jelasnya.
Menkopolhukam Joko Suyanto melakukan kunjungan kerja ke Timika bersama
Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksaman TNI Agus
Suhartono, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, dan sejumlah pejabat
lainnya. Tiba di Timika pukul 14.45 Wit dengan pesawat TNI AU.
Kedatangan rombongan di Bandara Moses Kilangin disambut Bupati Mimika
Klemen Tinal, SE MM bersama Muspida.
Pertemuan Menkopolhukam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh
agama, tokoh perempuan dan LSM yang berlangsung di Ruang Tembaga, Rimba
Papua Hotel, tadi malam, bersifat tertutup bagi jurnalis. Sebelum
diskusi dengan para tokoh, Menkopolhukam Joko Suyanto menyampaikan bahwa
Presiden menitipkan salam hangat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada
di Provinsi Papua, khususnya di Mimika. Presiden tidak bisa ikut dalam
rombongan, karena menghadiri pertemuan di beberapa Negara, seperti
Meksiko, Brasil, dan lainnya.
Joko menerangkan kedatangannya bersama rombongan ke Provinsi Papua dan
Papua Barat bukan semata-mata karena adanya kejadian beberapa hari lalu
di Jayapura, Timika dan Wamena. “Namun datang ke sini sudah menjadi
program dari Kementrian Polhukam. Tidak hanya saya yang datang ke
Provinsi Papua, tetapi beberapa staf juga datang ke Papua. Demikian juga
kementrian yang lainnya, seperti Mendagri dan menteri lainnya, untuk
menjalin komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat di Papua,”
paparnya.
Kalau ada yang mengatakan tidak pernah dilakukan komunikasi dan dialog,
menurutnya bisa dibilang itu kurang tepat. “Tetapi kalau komunikasi ini
jarang dilakukan, itu mungkin. Ini karena Provinsi Papua memiliki luas
tiga sampai kali lipat Pulau Jawa, sehingga tempat-tempat yang
disinggahi cukup banyak. Untuk menampung satu persatu, itu tidak
memungkinkan. Karena itu pertemuan seperti ini yang harus dimanfaatkan
sebaik-baiknya bagi kepentingan kedepan,” jelasnya.
Menkopolhukam menerangkan, ada tiga tempat di Provinsi Papua dan Papua
Barat yang disinggahi dalam kunjungan ini, yaitu Jayapura, Mimika dan
hari ini ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kunjungan ke beberapa
tempat ini menurutnya sama, yaitu untuk bertemu tokoh masyarakat, tokoh
adat dan lainnya, guna melakukan dialog. “Sehingga komunikasi dan apa
yang menjadi perhatian di daerah bisa diakomodir, dan disatukan antara
di daerah dengan di pusat sehingga tercapai suatu tujuan bersama,”
ujarnya.
Menkopolhukam mengatakan kedatangan di Papua ini bukan hanya untuk
melihat permasalahan politik, hukum, dan keamanan, tetapi yang sangat
menonjol adalah masalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Hal itu menurutnya yang menjadi fokus perhatian Presiden SBY
sejak dilantik tahun 2004. “Presiden lebih mengedepankan pendekatan
dibidang peningkatan perekonomian dan kesejahteran masyarakat, sedangkan
pendekatan keamanan itu nomor sekian,” terangnya. (upg/sun)
|
