Padukan Posyandu dengan PAUD

Sungai Ambawang – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik pelayanan kesehatan dengan memadukan posyandu dan PAUD.
“Selama ini kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan posyandu, sebagai sarana pemenuhan gizi balita masih sangat kurang. Untuk itu kita akan memadukan keberadaan posyandu dengan PAUD. Agar balita dan anak-anak yang ada di Kubu Raya, tidak lagi kekurangan gizi,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Jumat (27/1).
Dikatakannya, untuk memenuhi hak asasi manusia di Kubu Raya, pihaknya akan meningkatkan pelayanan standar kemasyarakatan dengan lebih baik. Termasuk pelayanan untuk ibu hamil, agar anak yang masih dalam kandungan sudah mendapatkan gizi yang baik.
“Hal itu akan kita lakukan, karena kita menyadari betul, anak yang masih dalam kandungan saja sudah harus mendapatkan HAM-nya. Berdasarkan hal tersebut Kubu Raya melakukan program revitalisasi terhadap posyandu,” tuturnya.
Dia menyadari, tahun lalu peningkatan peran posyandu memang masih belum maksimal dilakukan. Namun dia sangat bersyukur, ada posyandu yang bisa kreatif sehingga tahun 2011 lalu, Posyandu Sehat Cerdas yang ada di Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap menjadi posyandu terbaik tingkat Nasional.
Dengan diraihnya prestasi tersebut, tahun ini, Pemkab Kubu Raya akan memberikan intensif kepada petugas posyandu, dan tenaga kesehatan yang memiliki kreativitas untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.
“Peran posyandu sangat besar, karena posyandu juga berperan sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Ke depan kita akan memetakan kembali posyandu yang ada di Kubu Raya sehingga, jika ada posyandu yang tidak aktif, maka akan kita aktifkan lagi. Karena kita ingin memfungsikan posyandu bukan hanya sebagai tempat untuk meningkatkan dan menjaga gizi anak, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk memeriksa kesehatan masyarakat dan jika selama ini posyandu dibuka sebulan sekali, maka ke depan kita akan mewajibkan posyandu itu setiap dua minggu sekali,” tuturnya.
Bahkan Muda berencana di posyandu juga dilengkapi dengan sarana bermain anak, sehingga masyarakat tidak riskan dan mau selalu datang ke posyandu.
“Posyandu PAL IX juga akan kita jadikan posyandu percontohan, sehingga posyandu lainnya akan kita wajibkan untuk magang dan studi banding pada posyandu tersebut. Posyandu harus bisa membangun atmosfer masyarakat untuk lebih sadar untuk mewujudkan hidup sehat, untuk itu kita akan mengintensifkan peran Komite Kesehatan Desa dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk lebih mementingkan kesehatan di lingkungan keluarga mereka dan lingkungan masyarakatnya,” pungkasnya. (oen)

PAUD Melati Sanggau Raih Penghargaan

Pontianak – Keberhasilan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati Sanggau tidak saja membanggakan di Kabupaten Sanggau tetapi Kalbar di kancah nasional.
PAUD Melati Sanggau yang berada di RT15 RW6 Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau telah membuktikan hal tersebut dengan berhasil mengukir prestasi di bidang pendidikan nonformal bagi anak-anak dengan berhasil menyabet juara satu di tahun 2011 dalam rangka Harganas.
Sebelumnya, di tahun 2010, PAUD Melati Sanggau juga telah berhasil mengukir prestasi yang tak kalah membanggakan. Meski bukan juara pertama dalam mewakili Provinsi Kalbar, tetapi perlombaan yang dilombakan di puncak Hari Ibu tersebut sempat membawa PAUD Melati Sanggau memperoleh prestasi. Sekarang lomba tersebut dilombakan di Harganas.
Pendidik PAUD Melati Sanggau, Mariana mengaku bangga atas prestasi yang diperoleh PAUD yang ia rintis semenjak 2006 itu. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati Sanggau ini juga menjadi kader Bina Keluarga Balita (BKB) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar dan Badan Pemberdayaan Perempuan.
Untuk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau PAUD, diakui Mariana terbentuk sejak tahun 2005. “Hingga sekarang murid PAUD Melati mencapai sekitar 40 orang, termasuk TPA dan TPQ. Murid-murid kami sebagian besar anak tentara, karena letak PAUD yang bertetangga dengan kompi. Tenaga pengajarnya ada enam orang, termasuk saya sebagai pengelola,” papar Mariana.
Diakuinya, para pengajar PAUD yang bekerja membina anak-anak balita tersebut adalah orang-orang yang ikhlas memberikan tenaganya walaupun diberikan upah yang sedikit. “Karena yang mengajar hanya mendapatkan gaji yang diambil dari SPP anak setiap bulannya, itu juga tidak tetap. Sehingga mereka yang mengajar di sini memang merupakan jiwa yang penuh keikhlasan,” tutur Mariana bangga.
Beberapa faktor yang menjadikan PAUD Melati memenangkan perlombaan, salah satunya menerapkan sistem pengajaran menggunakan metode yang berkaitan merangsang motorik anak-anak usia 2-5 tahun. Misalnya melalui APE (alat permainan edukatif). Merangsang motorik halus tidak menghabiskan cukup banyak tenaga. Bisa juga dengan alat peraga, seperti menggunakan origami kemudian digambar ke kertas.
“Bahan-bahannya pun tidak harus mahal-mahal seperti pelepah pisang dan kates (papaya). Kami juga memiliki kebun terung, cabai, kacang panjang, jadi anak-anak bisa melihat,” kata ibu dua anak ini.
Di PAUD Melati ini, Mariana kembali mengatakan, juga menerapkan sistem belajar dengan bermain. “Hanya saja saat ini, alat permainan di luar ruangan masih sangat terbatas. Kami juga mengajarkan anak-anak sebanyak mungkin angka dan warna. Ini untuk menarik baca anak pada gambar disertai dengan tulisan,” jelas Mariana.
Keterlibatan PAUD Melati Sanggau dengan program BKKBN diakui wanita berkerudung ini, dimulai sejak tahun 2009. Bantuan awal berupa kantong wasiat BKB dari BKKBN. Setelah dilakukannya beberapa pertemuan yang terdiri dari Integrasi KS-BKB, konsep diri ibu, peran ibu dalam pendidikan balita, dan proses tumbuh kembang anak balita.
“Saya melihat BKB dari sebelum PAUD pendidikan ibu dan anak. Selama ini dinas pendidikan membuka PAUD sementara BKKBN membuka BKB. Di sini, kami sebulan sekali memanggil orang tua, untuk mendorong dan memotivasi orang tua untuk merangsang dan menumbuhkembangkan anak,” katanya.
Mariana menerangkan, pendidikan anak untuk di BKB terdapat tujuh kecerdasan, motorik kasar dan halus, menolong diri, untuk melatih sosialnya. Memberikan latihan kepada orang tua. Perkembangan otak juga diberitahukan agar orangtua dapat merangsang anak. Meski demikian, Mariana kembali mengakui, dalam perlombaan yang dilaksanakan, untuk PAUD Melati memiliki banyak ketinggalan dari segi teknologi dan sarana pendukung teknologi yang masih terbatas. Namun, menyiasatinya, Mariana menonjolkan potensi luar ruangan, dengan belajar melalui permainan tadi. Misalnya meraba daun ubi yang bertekstur, dengan tangan. PAUD Melati Kabupaten Sanggau juga memberikan orang tua pembinaan melalui kelompok BKB. Tentang bagaimana mendidik dan mengasuh anak-anak.
Harapannya kepada pemerintah, diutarakan Mariana, salah satunya agar BKB terintegrasi ke posyandu dan TPA. Selain itu agar kader diperhatikan sehingga memotivasi guru-guru untuk meningkatkan kinerjanya termasuk guru PAUD dan BKB di kampung-kampung untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan emas. (dna)

PAUD PKK Bina 30 Kelompok Anak Tidak Mampu

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Ny Hj Lismaryani Sutarmidji, saat melakukan kegiatan PAUD

 

Pontianak - PAUD PKK Kota Pontianak sudah berjalan selama 5 tahun dan tahun ini yang keenam dikelola oleh tim penggerak PKK Kota Pontianak sebanyak 30 kelompok, di 6 (enam) kecamatan dan dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu serta dibiayai oleh dana APBD Kota Pontianak. Demikian yang disampaikan oleh Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Ny Hj Lismaryani Sutarmidji, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan belajar-mengajar PAUD PKK Kota Pontianak Tahun 2010-2011 di rumah dinas Walikota Pontianak belum lama ini.

PAUD yang dikelola Tim Penggerak PKK Kota Pontianak tahun 2010-2011 ini sebanyak 30 kelompok tersebar di 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 4 kelompok, Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 4 kelompok, Kecamatan Pontianak Selatan/Tenggara sebanyak 4 kelompok, Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 8 kelompok, dan Pontianak Utara sebanyak 10 kelompok. Dengan jumlah murid PAUD sebanyak 600 anak serta tutor sebanyak 60 orang.
Lismaryani mengungkapkan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Manusia tanpa pendidikan akan menjadi sesosok raga tanpa isi. Dalam agama juga ada hadis Nabi yang mengatakan “Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahad”. Anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai setelah usia sekolah dasar adalah tidak benar. Bahkan pendidikan yang dimulai pada usia taman kanak-kanak pun sebenarnya sudah terlambat.
Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan (golden age) sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Sehingga upaya pengembangan seluruh potensi anak harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini telah mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat PAUD untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan melalui kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Hal ini secara resmi tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu jalur terselenggaranya PAUD adalah jalur pendidikan nonformal.
PAUD non formal memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Untuk itu, pemerintah hendaknya memberikan perhatian baik terhadap sarana prasarana, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang kepedulian terhadap PAUD.
Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya PAUD. Hal ini sebagaimana terjadi di lingkungan sekitar kita di mana banyak masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa jumlah lembaga anak usia dini masih sangat kurang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, camat se-Kota Pontianak, lurah se-Kota Pontianak, Wakil Ketua TP-PKK Kota Pontianak beserta para pengurus dan para tutor PAUD. Pada kesempatan tersebut ibu ketua tim penggerak PKK juga menyerahkan peralatan sekolah secara simbolis kepada anak PAUD. (oVa)

Peleburan PAUD

Dokumen

Kabid PNFI Dinas Pendidikan Sambas, Drs Karman MSi M

 

 

Sambas - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melakukan peleburan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI). Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan PAUD.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (Kabid PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Drs Karman MSi MH menjelaskan, aturan yang menunjang perlunya PAUD adalah Permendiknas, Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010. “Makanya keberadaan PAUD menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendidikan,” katanya kepada Equator, Jumat (12/8) lalu.
Dijelaskan Karman, dalam pengembangannya, PAUD terbagi dalam empat pendidikan. Yaitu pendidikan Taman Titipan Anak (TPA) khusus mengasuh anak, Kelompok Bermain (KB) yang memprioritaskan bermain sambil belajar, Satuan PAUD Sejenis (SPS) seperti TPQ, Posyandu PAUD, dan Bina Keluarga Balita (BKB) atau Taman Kanak-Kanak (TK). “Sekarang ini jumlah PAUD di Kabupaten Sambas mencapai 226, sedangkan TK 130 buah. Jadi total PAUDNI sebanyak 356 buah. Dari jumlah tersebut, ada empat TK berstatus negeri, sedangkan sisanya merupakan swadaya,” jelas Karman.
Ditegaskan Karman, dalam misi PAUD, bidang PNFI lebih mengutamakan layanan peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan PAUD, serta mengutamakan peningkatan kecerdasan dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan PAUD dengan mempersiapkan anak sedini mungkin, agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. “Dalam hal ini, kita berupaya agar anak-anak memiliki kesiapan meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Karman mengharapkan keberadaan PAUD di Kabupaten Sambas dapat meningkatkan kecerdasan pendidikan anak, sehingga peran PAUD mampu menambah wawasan anak sebelum jenjang pendidikan dasar. Peran serta seperti ini tidak terlepas dari peran serta orangtua dan masyarakat terangnya, karena pada intinya jalur pendidikan informal terbentuk dari pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. “Di sinilah PAUD terlihat dalam mendukung majunya pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (edo)

Rp 22 M untuk PAUD Kalbar

Kartius memukul gong dibukanya kegiatan PAUD se-Kalbar di Sambas

 

Sambas – Pemerintah pusat akan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia khususnya Kalbar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan mengucurkan dana Rp 17 miliar guna meningkatkan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Dari APBN kita dapat dana Rp 17 miliar dan Rp 5 miliar dari APBD. Dana ini akan meningkatkan pembangunan PAUD di Kalbar,” kata Alexius Akim, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar pada pembukaan Apresiasi PAUD Non Formal dan Informal se-Kalbar di halaman Kantor Bupati Sambas, Rabu (20/6).
Menurut Akim, dana tersebut diperuntukkan membangun gedung, ruang kelas, serta membayar tunjangan-tunjangan guru PAUD. Meskipun dalam pelaksanaannya, dana Rp 22 miliar dari APBN dan APBD Kalbar itu belum mencukupi kebutuhan PAUD. “Terlebih lagi, kita menargetkan satu desa ada satu PAUD, dan tidak semua desa di Kalbar sudah ada PAUD, terutama di daerah pedalaman,” ungkap Akim.
Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Frederika Cornelis mengatakan PAUD berperan penting dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas di masa mendatang. Karena sejak usia dini, pembentukan terhadap karakter anak sudah dimulai. Pemprov Kalbar sangat mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Salah satunya melalui PAUD,” kata Frederika yang juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kalbar.
Dirjen PAUDNI Kemendikbud Prof DR Lydia Freyani Hawadi menegaskan, pemerintah pusat sangat mendukung penuh kemajuan PAUD. Karena merekalah anak-anak yang nanti akan memimpin saat Indonesia merdeka yang keseratus tahunnya. “Pemerintah pusat juga akan memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD secara terus-menerus. Kesejahteraan tidak saja diberikan kepada para guru PAUD, tapi juga seluruh guru yang ada di Indonesia,” ungkap Lydia.
Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memberikan apresiasi dilaksanakannya PAUD se-Kalbar di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas sangat serius memajukan program PAUD sejak dipimpin Ir H Burhanuddin A Rasyid. “Hingga sekarang sudah ada 300 lebih sekolah PAUD di Kabupaten Sambas,” ungkap Juliarti. (edo)

Kejam, Pria Ini Biarkan Pacarnya Nyaris Diperkosa

IST

ILUSTRASI

Seorang pria yang namanya dirahasiakan meninggalkan pacarnya yang masih remaja sendirian setelah mereka disudutkan lima pria di sebuah lapangan parkir terpencil di Kuching, Sarawak, Malaysia.
Seperti dikutip dari The Star, Selasa (12/6/2012), para pria itu meminta uang dan ponsel mereka saat insiden itu terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 01.00 am.
Mereka kemudian mengancam akan memukul sang pria yang kemudian lari terbirit-birit meninggalkan sang pacar sendirian dikelilingi lima pria asing. Remaja putri ini kemudian dibawa ke sebuah tempat gelap dan para pria ini mencoba memperkosanya.
Untungnya, sebuah kendaraan lewat di lokasi itu dan para pria bejat itu kemudian melarikan diri. Gadis malang itu kemudian memasukkan laporan ke polisi.

Anak asal Australia di Bali Diculik dan Hendak Diperkosa

IST

ILUSTRASI

Seorang gadis belia umur sembilan tahun asal Australia diculik dari tempat tidurnya sekitar pukul sembilan malam waktu Bali pada Minggu, pekan lalu. Demikian dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (14/6/2012).
Gadis belia yang identitasnya dirahasiakan ini sedang berlibur di Bali ketika kejadian menakutkan ini menimpanya. Ia kemudian dibawa ke tempat kosong di wilayah Kuta. Namun, tak berapa lama kemudian anak perempuan ini berteriak kencang dan orang-orang di sekitar tempat itu mendengarnya.
Pria berusia 33 tahun ditangkap terkait kejadian itu. Keluarga si anak perempuan yang diperkirakan berasal dari wilayah Byron Bay, utara NSW, Australia, masih berada di Bali. Pemerintah Australia kini meminta keterangan dari pihak pemerintah setempat.

Valentina Membunuh Sembari Mengeluarkan Rintihan Bercinta

IST

ILUSTRASI

Untuk menutupi perbuatan jahatnya, Valentina Strabach (22), sengaja mengeluarkan rintihan keras seperti bercinta ketika membunuh seorang lelaki tua. Demikian dilansir Sydney Morning Herald, Rabu (21/6/2012).
Strabach diadili di Pengadilan Tinggi Australia Barat atas pembunuhan pria asal Perth selatan bernama Murray Quartermaine. Perempuan Perancis ini mengaku tak bersalah atas pembunuhan karena kegilaan namun tak menolak tuduhan ia menikam ayah empat anak berusia 79 tahun itu sebanyak 211 kali serta memotong alat kelamin pada Januari tahun lalu.
Kemarin, dua ahli jiwa memberikan kesaksian dalam sidang itu terkait dengan gangguan diagnosed chronic paranoid schizophrenic. Kesaksian ibu Strabach juga dibacakan di depan pengadilan.
Dr Mark Hall, seorang ahli jiwa yang memberikan bantuan konsultasi ke Strabach mengatakan perempuan muda itu mengalami gangguan mental ketika membunuh Quartermaine.
Meski demikian, meski kesimpulannya Strabach mengalami delusi namun ia masih melakukan hal-hal lain yang normal seperti pengakuannya mengeluarkan rintihan keras bercinta untuk menutupi suara saat ia membunuh korbannya.
Dr Hall mengatakan Strabach hidup di dunia, yaitu dunia nyata dan dunia kegilaannya, serta keduanya mengalami kebingungan ketika pelaku melakukan pembunuhan. Hall juga menambahkan bahwa Strabach mengalami gangguan seperti mendengar suara-suara aneh dan tak memiliki kemampuan kontrol diri. Sebuah pernyataan tertulis dibuat ibu Strabach, Cristina Angela Callargo, yang mengatakan anaknya mengalami kekerasan saat ia masih kanak-kanak.

Ayah 3 Anak Ini Perampok Merangkap Pemerkosa

Kompas/Andy Riza Hidayat

Dua dari empat tersangka perampokan disertai pemerkosaan terhadap pedagang sayur R (35) ketika berada di Ruang Tahanan Markas Polres Kota Depok, Senin (26/12/2011).

MEDAN- Terdakwa Syarial (28), ayah tiga anak yang melakukan pemerkosaan dan perampokan diancam hukuman 15 tahun penjara dalam sidang perdana yang digelar di Ruang Cakra V, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (19/6/2012).

Terdakwa ditangkap setelah melakukan perampokan dan pemerkosaan terhadap Juliani, karyawan Carrefour, di basement Plaza Medan Fair di Jalan Gatot Subroto, Medan, pada 8 Februari 2012 sekira pukul 21.30 WIB.

Dalam dakwaan yang dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma SH di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan, menjelaskan, pada Rabu malam itu, terdakwa sudah merencanakan menunggu korban di basement parkiran mal tersebut.

Saat korban pulang kerja dan menuju mobilnya jenis Avanza, tiba-tiba tersangka ikut masuk dari pintu sebelah kiri belakang. Terdakwa langsung mencekik korban dan menodongkan obeng.

"Jangan melawan kau, kalau melawan nanti ku bunuh. Ini pisau yang ku pegang. Aku cuma butuh uang Rp 2 juta saja," ucap jaksa meniru keterangan terdakwa dalam pembacaan dakwaan.

"Ambil saja uang ku, bang. Mau berapa ambil saja. Itu dompet ditas. Tapi jangan bunuh aku, ya," ucap jaksa kembali menirukan keterangan korban.

Melihat gelegat korban hanya pasrah saja, lalu terdakwa memindahkan korban ke bangku belakang dan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa. Lalu terdakwa membawa korban ke arah kawasan Hamparan Perak.

Di sana, di kebun tebu, korban sempat memberitahu suaminya melalui sms. Isi sms tersebut menyatakan minta tolong. Dan kedua kalinya dia memberitahu suaminya kembali dan mengatakan di daerah Tandem.

Sampai di perkebunan tebu, terdakwa menurunkan korban dari mobilnya lalu memperkosa korban. Setelah itu, terdakwa membawa pulang korban.

Suami korban yang sebelumnya telah menerima pesan singkat dari korban langsung meminta bantuan aparat kepolisian ke lokasi dan berhasil menangkap terdakwa.

Terdakwa dikenakan pasal berlapis yaitu, Pasal 328, 258, dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun bui yakni pemerkosaan dan perampokan dengan kekerasan.

Cara Daftar Sebagai Member ABE

Setiap MEMBER bisa memiliki MAKSIMAL 3 Hak Usaha atas nama sendiri

perhatikan 3 proses mudah untuk bergabung :

*Perhatian : jangan SALAH STRATEGI di Awal!
keanggotaan : Silver, gold & platinum (3 gold)

Anda menghemat banyak sekali uang, waktu & tenaga, jika anda tidak salah strategi dengan memutuskan apakah bergabung sebagai Silver/ Gold/ Platinum.
Anda memang bisa upgrade ke gold/ platinum, tapi anda kehilangan banyak waktu, tenaga, kesempatan & peluang jika bergabung silver, karena jika bergabung Gold atau Platinum maka dengan jumlah pekerjaan yang SAMA hasilnya bisa LEBIH BESAR, jadi rekomendasi kami: PLATINUM adalah pilihan terbaik jika anda ingin berbisnis.

Simulasi Perhitungan *Bonus dengan asumsi
mensponsori GOLD (kiri - kanan) :

* Bonus silver berasal dari bonus FS saja, bonus gold & platinum berasal dari FS & BTV.
* Bonus berdasarkan posisi jaringan yang paling optimal.
* Web AutoSMS + Toko Online didapat HANYA JIKA bergabung di grup abenetwork.
* Semua keanggotaan dapat PRODUK senilai biaya yang dikeluarkan untuk bergabung.

Perhatikan KEUNTUNGAN anda jika join PLATINUM dibanding SILVER & GOLD.
Jika SILVER merekrut gold kiri 100 - kanan 100, bonus anda = Rp.9.000.000,-
Jika PLATINUM merekrut gold kiri 100 - kanan 100, bonus anda = Rp.19.800.000,-
sudah paham PERBEDAANNYA?

Jadi jika join PLATINUM langsung maka :
Dengan KERJA yang SAMA keuntungan anda LEBIH BESAR!
Jika anda bermindset "pebisnis" join silver & gold sangat sayang waktu & tenaga, karena keuntungan yang anda keluarkan bisa lebih besar dengan UPAYA YANG SAMA.
Jadi jangan BUANG WAKTU & ENERGI,
langsung join PLATINUM & segera "kerja keras & kerja cerdas"!

Member SILVER

Member SILVER ini cocok untuk CALON MEMBER yang :
- Modalnya terbatas.
- Modal ada tapi takut bertransaksi online dalam jumlah besar.
- Masih coba-coba/ belum yakin dengan bisnis ABENETWORK.
- Bersedia dikenakan biaya pendaftaran Rp.50.000,-
- Paham bonus member SILVER masih TERBATAS karena belum full member.
Ada 2 paket pendaftaran untuk SILVER yaitu :
- SILVER TDM (1 staterkit + 1 box Tisu Double Majakani) = Produk untuk WANITA
- SILVER FOREDI (1 staterkit + 1 box Foredi) = Produk untuk PRIA

KETERANGAN	SILVER TDM (1 RG)	SILVER FOREDI (1RG)
Biaya Pendaftaran : Staterkit (Buku Pedoman, VCD, Brosur)	Rp.50.000,-	Rp.50.000,-
Jenis BONUS untuk SILVER *	Bonus FS saja *	Bonus FS saja *
Dapat Produk Senilai	1 Box Tisu Majakani Rp.100.000	1 Box Foredi Rp.167.000
Total Biaya Bergabung	Rp. 150.000,-	Rp. 217.000,-
Ongkos Kirim	Belum	Belum

Member gOLD & PLATINUM

Member GOLD & PLATINUM ini cocok untuk CALON MEMBER yang :
- Serius berbisnis & paham join GOLD/ PLATINUM jauh lebih hemat & lebih menguntungkan.
- Sudah melihat potensi bisnis luar biasa ini yang harus di garap secepatnya.
- Ingin menghasilkan SUPER INCOME tanpa membuang waktu menjadi SILVER dulu.
- Ingin GRATIS BIAYA PENDAFTARAN senilai Rp.50.000,-
- Ingin paket produk LEBIH MURAH dari harga normal. Lihat harga normal di klik disini

KETERANGAN	JOIN 1 GOLD (1 RG)	PLATINUM/ 3 GOLD (1RG 2 BC)
Biaya Pendaftaran : Staterkit (Buku Pedoman, VCD, Brosur)	GRATIS 1	GRATIS 1
Potensi BONUS Mingguan Anda	Rp.60 juta	Rp. 180 juta
Jenis BONUS untuk GOLD *)	FS, BTV, MB, GSB, UB	FS, BTV, MB, GSB, UB
Dapat Produk Senilai	> Rp.950.000	> Rp.2.850.000
Total Biaya Bergabung	Rp. 950.000,-	Rp. 2.850.000,-
Ongkos Kirim	Belum	Belum

*) Note : FS = Fast Start (bonus sponsor), BTV = Bonus Team Volume (bonus pasangan) ,
MB = Matching Bonus , GSB = Gloal Sharing Bonus , UB = Unilevel Bonus

MEMBER GOLD
(GRATIS StaterKit & Biaya pendaftaran):

Pilihan PAKET PRODUK untuk 1 GOLD atau 3 GOLD :

• 1 PAKET FORHIM (RG/ BC) = 6 Box FOREDI (Rp.950.000,-)
• 1 PAKET FORHER (RG/ BC) = 10 Box TDM (Rp.950.000,-)
• 1 PAKET HARMONY (RG/ BC) = 4 Box FOREDI + 3 Box TDM (Rp.950.000,-)

GRATIS BIAYA DAFTAR untuk GOLD
RG = Paket Registrasi (HU 01, ada staterkit)
BC = Paket Tambah Hak Usaha (HU 02 & 03, tanpa staterkit)
Jika JOIN 3 GOLD (PLATINUM) Bisa semua paket SAMA atau bisa juga BEDA/ kombinasi paket, misal : 2 FORHIM + 1 FORHER (total 3 GOLD/ 3 Paket)

Penjelasan produk lihat di menu produk , tentukan berapa HAK USAHA GOLD yang ingin anda ambil, Jika Anda ingin hasil paling optimal untuk berbisnis ambillah 3 HU GOLD (platinum).

* Ongkos kirim dapat anda tanyakan nanti via sms ke STAFF STOKIS ONLINE di member area, jadi setelah mengisi form pendaftaran, anda langsung bisa login ke member area sebagai free member.
** Ongkos kirim menggunakan jasa pengiriman hemat (JNE/ POS), jika ada permintaan khusus hubungi staff kami di member area.
*** PLATINUM = Jika ambil 3 GOLD
Silahkan isi form pendaftaran online & nanti langsung Login sebagai FREE MEMBER .

DAFTAR SEKARANG JUGA DI:

http://www.abenetwork.com/?id=bisnisabenet
atau bisa juga ke :
http://www.abenetwork.com/bisnisabenet
Klik Disini Untuk Isi Form Pendaftaran Online! Butuh Bantuan?
Hubungi Saya Sebagai Tim Bisnis Anda
Joko Susanto, SE
Kembayan - Kalimantan Barat
HP: 081345982316
Web Bisnis : www.abenetwork.com/bisnisabenet
Toko Online : www.produkabe.com/bisnisabenet

Rumah Besar Pluralisme NKRI

Singkawang Siap Jemput Gong Perdamaian

 

Singkawang – Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang siap menjemput Gong Perdamaian Nusantara (GPN). Kini koordinasi terus dilakukan dengan Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee/WPC) mengenai teknis penjemputannya.
“Sekarang kita sedang berkoordinasi mengenai teknis untuk membawa Gong Perdamaian Nusantara itu ke Singkawang,” kata Hendra Yusra, Kabag Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Singkawang via selular, kemarin (18/6).
Hendra yang sedang berada di Jepara, Jawa Tengah, mengatakan belum mengetahui kepastian GPN akan dibawa ke Singkawang. “Informasi sementara, GPN akan diserahkan Presiden Komite Perdamaian Dunia kepada Walikota Singkawang besok (hari ini, red), di kawasan GPN Jepara, Jateng,” katanya.
Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang diberi kepercayaan untuk mempunyai GPN. Peletakan batu pertama pembangunan Monumen GPN itu telah dilakukan di halaman Kantor Walikota Singkawang, 4 Mei 2012. Dihadiri langsung Presiden Komite Perdamaian Dunia Djuyoto Suntani.
Dalam kesempatan tersebut, Djuyoto mengatakan terpilihnya Kota Singkawang sebagai lokasi Monumen GPN itu dengan harapan kota ini menjadi ikon untuk menjaga keutuhan NKRI. “Dengan adanya GPN, Kota Singkawang harus menjadi ikon terdepan untuk menjaga keutuhan bangsa,” katanya.
Ketika peletakan batu pertama di Kota Singkawang itu, Djuyoto menjelaskan bentuk fisik GPN, yakni pada lingkaran luar menampilkan logo kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Pada lingkaran tengah menampilkan logo 33 provinsi. Di lingkaran dalam terdapat tulisan “Gong Perdamaian Nusantara” sebagai identitas dari komunitas dari gerakan damai.
Sepasang bunga di kiri dan kanan sebagai simbol keseimbangan kehidupan yang indah dan damai, serta tulisan “Sarana Persaudaraan dan Pemersatu Bangsa” yang maknanya bahwa gong ini dibuat sebagai suatu sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa.
Pada lingkaran inti terdapat simbol agama resmi yang diakui dan dianut masyarakat Indonesia. Di lingkaran puncak tergambar peta Indonesia sebagai simbol bentangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di puncak peradaban bangsa tertinggi.
“Kehadiran Gong Perdamaian Nusantara di tengah-tengah kita merupakan salah satu upaya untuk menyatukan seluruh potensi Nusantara di bawah bendera damai agar tercipta kembali kejayaan Nusantara yang telah dan pernah kita raih sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Djuyoto.
Sementara itu Walikota Singkawang Dr KRA Hasan Karman Notohadiningrat mengatakan dengan dibangunnya Monumen GPN dengan desain multietnis, diharapkan Kota Singkawang menjadi kota peleburan seluruh etnis di Indonesia.
“Adanya keberagaman etnis, diharapkan Kota Singkawang sebagai rumah besar bersama, kita juga berharap semangat Kota Singkawang, semangat pluralisme, kemajemukan, semangat Nusantara jangan pernah mati,” kata Hasan. (dik)

5 Janji SBY Ciptakan Perdamaian di Bumi Cendrawasih Menkopolhukam Kunjungi Beberapa Tempat di Papua

	TIMIKA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Joko Suyanto bersama rombongan sejak Senin (18/6) lalu melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu yang dikunjungi adalah Kabupaten Mimika, selain Jayapura (Papua) dan Manokwari, Provinsi Papua Barat. Menkopolhukam dalam kesempatan bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh agama Kabupaten Mimika di Hotel Rimba Papua, Selasa (19/6) malam, menerangkan perlu disadari dan dipahami untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung oleh situasi damai dan aman, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di Papua bisa berhasil. Menurutnya, rasa aman tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kapolri, Panglima TNI, Kapolda, Pangdam atau lainnya, melainkan hendaknya bisa tercipta pada seluruh masyarakat, apalagi di Papua banyak golongan, kelompok dan lainnya. “Golongan, kelompok dan aparat keamanan harus dipadukan untuk menciptakan rasa aman di daerah ini. Tetapi kalau antarkelompok tidak ada saling mendukung, maka rasa aman tidak berjalan. Dengan demikian fokus pembangunan di Papua tidak bisa tercapai,” paparnya. Menkopolhukam mengatakan, sejak awal Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sudah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua. Ada beberapa kebijakan dasar pendekatan terhadap Papua. Pertama, bagaimana menguatkan kembali komitmen semua masyarakat Papua dan seluruh daerah yang ada, untuk menghormati kekhususan daerah Papua. Dimana hal itu sudah diamanatkan dalam Undang Undang Otonomi Khusus Tahun 2001. Kata Menkopolhukam, hal ini sangat penting, jangan sampai Otsus yang diberikan kepada masyarakat Papua tidak ada tujuannya. “Karena sudah banyak pendapat bahwa Otsus akan berakhir pada tahun 2025 nanti, sehingga tidak akan ada lagi keistimewaaan yang diberikan kepada Papua. Pengertian inilah yang harus diluruskan, bahwa Otsus dan perlakuan khusus kepada Papua tetap ada.  Namun ada beberapa sektor yang menjadi prioritas untuk pencapaiannnya. Karena itu perlu dilakukan evaluasi, program mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan,” paparnya. Diakui Menkopolhukam ada pergeseran-pergeseran yang akan dilakukan, namun tidak akan merubah Otsus itu sendiri. Hal ini yang menurutnya harus diperhatikan oleh semua pihak, agar tidak ada salah pengertian. “Jadi Otsus tetap ada, dan akan lebih fokus lagi dengan memperhatikan bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur dasar  dan kesehatan,” jelasnya. Joko juga menerangkan Otsus yang berjalan di Papua sekarang usianya baru 11 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, menurutnya sudah banyak anggapan bahwa masyarakat belum merasakan manfaat Otsus. Bahkan hal itu menurutnya tidak hanya dinyatakan oleh masyarakat Papua, tetapi juga oleh beberapa pihak. Dari itu menurutnya masyarakat perlu mengetahui bahwa ada batasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan mana dilakukan pemerintah daerah. “Program-program yang sudah direncanakan, terus diidentifikasi, program mana yang belum menyentuh mayarakat pedesaan dan distrik, dan itu dibawah kewenangan mana pusat atau daerah. Hal inilah yang terus dikomunikasikan dengan baik,” jelasnya. Joko mengatakan, tahun 2006, pemerintah pusat sudah melakukan evaluasi, sehingga tahun 2007 keluarlah Inpres untuk percepatan pembangunan di Papua. Tidak hanya itu. Tahun 2010 juga dilakukan evaluasi, sehingga ada unit yang melakukan pengawasan program Otsus pada kebijakan dasar masyarakat. “Ini merupakan hasil dari komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut,” ujarnya. Kebijakan Presiden yang kedua, lanjut Joko, sejak tahun 2005 sampai sekarang, Presiden memberikan kesempatan besar kepada masyarakat Papua untuk bisa terlibat di segala lini kehidupan. Bukan hanya sebagai pejabat daerah, tetapi semua aspek kehidupan, seperti di perbankan, hotel dan lainnya. “Inilah yang harus dilihat oleh setiap pemerintah daerah. Dimana pemda harus mempunyai kebijakan khusus untuk penjabaran kebijakan presiden yang diterapkan di daerah. Seperti kebijakan keterpihakan kepada masyarakat Papua, yaitu dikeluarkannya Perda yang sifatnya afirmatif  action,” paparnya. Kata Joko, kebijakan ketiga yakni untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua sudah dilakukan di kalangan TNI dan Polri. Diharapkan bisa juga dilakukan di setiap daerah. “Walaupun butuh proses terhadap hal tersebut, namun harus dilakukan,” katanya . Kebijakan keempat, lainnya yang diberikan Presiden kepada Papua adalah kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Hal ini sangat jelas perhatiannya, dimana sekarang ini proses pembangunan infrastruktur yang diutamakan adalah dari selatan ke utara, seperti Merauke ke Agats, Mimika ke Paniai, dan seterusnya. “Untuk pelaksanaan program ini, pemerintah pusat sudah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun semua itu bisa berjalan  kalau ada dukungan dari semua pihak,” terang Menkopolhukam. Kebijakan yang kelima, Presiden sudah menegaskan untuk menghormati hak asasi manusia di Papua. Pelanggaran yang terjadi di masa lalu, tidak boleh terjadi lagi. Tetapi menurutnya perlu diingat bahwa kalau bicara masalah HAM, untuk tidak diartikan tindakan dari aparat ke rakyat. Namun harus diartikan secara makro, dalam arti pelanggaran itu bisa terjadi dari rakyat ke rakyat, kelompok ke kelompok lain, aparat ke rakyat ataupun sebaliknya. “Dengan melihat pemahaman tersebut, maka beberapa kejadian yang terjadi ini sangatlah komplek. Ini yang harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Selain itu, Presiden juga sudah menegaskan khusus untuk aparat TNI dan Polri, apabila terjadi pelanggaran harus dibawa ke pengadilan. Hal tersebut sudah dilakukan selama ini,” terangnya. Dikatakan, beberapa kebijakan dasar dikeluarkan Presiden untuk lebih meningkatkan perekonomian terbuka di Papua. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama keamanan. “Karena rasa aman itulah yang menjadi kunci utama dalam kesuksesan pembangunan. Papua harus menjadi tanah damai dalam bingkai otonomi khusus dalam pelaksanaannya di daerah. Dan ini harus disinergikan dan dipahami oleh seluruh pihak dan kelompok yang ada di Papua, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai,” jelasnya. Menkopolhukam Joko Suyanto melakukan kunjungan kerja ke Timika bersama Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksaman TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, dan sejumlah pejabat lainnya. Tiba di Timika pukul 14.45 Wit dengan pesawat TNI AU. Kedatangan rombongan di Bandara Moses Kilangin disambut Bupati Mimika Klemen Tinal, SE MM bersama Muspida. Pertemuan Menkopolhukam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan LSM yang berlangsung di Ruang Tembaga, Rimba Papua Hotel, tadi malam, bersifat tertutup bagi jurnalis. Sebelum diskusi dengan para tokoh, Menkopolhukam Joko Suyanto menyampaikan bahwa Presiden menitipkan salam hangat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Papua, khususnya di Mimika. Presiden tidak bisa ikut dalam rombongan, karena menghadiri pertemuan di beberapa Negara, seperti Meksiko, Brasil, dan lainnya. Joko menerangkan kedatangannya bersama rombongan ke Provinsi Papua dan Papua Barat bukan semata-mata karena adanya kejadian beberapa hari lalu di Jayapura, Timika dan Wamena. “Namun datang ke sini sudah menjadi program dari Kementrian Polhukam. Tidak hanya saya yang datang ke Provinsi Papua, tetapi beberapa staf juga datang ke Papua. Demikian juga kementrian yang lainnya, seperti Mendagri dan menteri lainnya, untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat di Papua,” paparnya. Kalau ada yang mengatakan tidak pernah dilakukan komunikasi dan dialog, menurutnya bisa dibilang itu kurang tepat. “Tetapi kalau komunikasi ini jarang dilakukan, itu mungkin. Ini karena Provinsi Papua memiliki luas tiga sampai kali lipat Pulau Jawa, sehingga tempat-tempat yang disinggahi cukup banyak. Untuk menampung satu persatu, itu tidak memungkinkan. Karena itu pertemuan seperti ini yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan kedepan,” jelasnya. Menkopolhukam menerangkan, ada tiga tempat di Provinsi Papua dan Papua Barat yang disinggahi dalam kunjungan ini, yaitu Jayapura, Mimika dan hari ini ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kunjungan ke beberapa tempat ini menurutnya sama, yaitu untuk bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat dan lainnya, guna melakukan dialog. “Sehingga komunikasi dan apa yang menjadi perhatian di daerah bisa diakomodir, dan disatukan antara di daerah dengan di pusat sehingga tercapai suatu tujuan bersama,” ujarnya. Menkopolhukam mengatakan kedatangan di Papua ini bukan hanya untuk melihat permasalahan politik, hukum, dan keamanan, tetapi yang sangat menonjol adalah masalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menurutnya yang menjadi fokus perhatian Presiden SBY sejak dilantik tahun 2004. “Presiden lebih mengedepankan pendekatan dibidang peningkatan perekonomian dan kesejahteran masyarakat, sedangkan pendekatan keamanan itu nomor sekian,” terangnya. (upg/sun)

Milton: Saya Tidak Mau Terprovokasi

Gerah Posisi Koordinator Digantikan

 

Milton Crosby menunjukkan dokumen pertemuan dengan Ketua DPR RI terkait masalah PKR

 

Sintang – Keputusan Gubernur Cornelis menunjuk Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang sebagai koordinator pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang baru, melukai perasaan Drs Milton Crosby MSi. Dialah koordinator sah hasil kesepakatan 2006 lima bupati wilayah timur.
“Mungkin masyarakat sudah bosan membaca berita tentang Kapuas Raya. Tapi saya perlu meluruskan sejarah perjalanan pembentukan provinsi yang menjadi kebutuhan masyarakat wilayah timur Kalbar,” ujar Milton saat jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (19/6).
Ia lantas mengeluarkan sejumlah file dokumen, perjalanan pembentukan PKR. Termasuk di dalamnya hasil pertemuannya dengan Komisi II dan Wakil Ketua DPR RI Agung Laksono, serta buku grand desain pemekaran wilayah Kalbar tahun 2010.
Milton menegaskan, upaya penjegalan dirinya yang dilakukan Gubernur Kalbar untuk proses pemekaran Kapuas Raya tidak akan ditanggapinya. “Saya tidak mau terprovokasi masuk dalam polemik ini. Saya hanya akan lakukan hal-hal yang cerdas dan elegan,” ujarnya tersenyum.
Milton pun membagikan rilis dan berkas pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah tertulis dalam rilis yang disusunnya. Semua merupakan bukti autentik kerja kerasnya bersama kepala daerah yang akan dimekarkan.
Milton mengatakan sebagai koordinator rencana PKR adalah hasil kesepakatan lima kepala daerah dan ketua DPRD-nya masing-masing. Kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten merupakan perwakilan masyarakat di tiap kabupaten.
“Artinya, ditunjuk sebagai Koordinator PKR adalah amanat rakyat, bukan main tunjuk begitu saja. Koordinator itu bukan ditunjuk sebagai perseorangan, tapi secara kelembagaan. Makanya surat yang dikirim kopnya Bupati Sintang, bukan panitia,” tegasnya.
Secara logika, menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Koordinator PKR orang di luar pemerintahan. Sebab sangat tidak mungkin orang luar pemerintahan memberikan perintah kepada bupati. Apalagi nama Mikael Abeng, tercantum dalam deklarasi kesepakatan pembentukan PKR di tahun 2006 lalu sebagai Ketua DPRD Sintang.
“Kalaupun dalam hal ditunjuknya koordinator baru untuk PKR ada unsur pelanggaran hukum, saya tidak ingin melakukan tuntutan hukum. Saya tidak ingin suasana Kalbar yang kondusif ini berubah hanya karena saya. Karena saya berkeyakinan masyarakat sudah cerdas dan sudah tahu siapa yang telah berbuat,” bebernya.
Pada rapat penunjukan kembali Koordinator PKR Mikael Abeng oleh Gubernur Kalbar yang dilaksanakan di salah satu hotel di Pontianak pada, Minggu (17/6) lalu, Milton mengaku mendapatkan telegram dari provinsi yang isinya rapat kerja tentang pemekaran wilayah. Namun menurutnya dalam undangan itu tidak disebut secara spesifik tentang Kapuas Raya.
Ia pun mendelegasikan kepada Wakil Bupati Ignasius Juan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Milton juga mengakui ada bupati dari wilayah timur lain yang mengontak dirinya dan menanyakan tentang hal itu. Ia pun hanya memberikan jawaban, bahwa dirinya tidak tahu-menahu ihwal tentang ditunjuknya Koordinator PKR yang baru.
“Bagi saya, penunjukan Koordinator PKR yang baru itu inkonstitusional dan ilegal. Terbentuknya koordinator baru itu sama saja artinya membuat perjalanan PKR mundur. Apalagi ada wacana mengganti nama Kapuas Raya dengan nama baru, itu artinya sama saja dengan memulai dari nol,” pungkasnya. (din)

Cepat Geser Posisi Milton

Pontianak - Komitmen Milton Crosby selaku Ketua Koordinator Tim Pemekaran dalam mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) dipertanyakan. Desakan agar posisinya diganti pun mulai bermunculan.

“Kita minta posisi Milton selaku Ketua Koordinator Tim Pemekaran PKR diganti,” tegas Daniel Setiawan, pemerhati politik dan sosial Sintang saat bertandang ke Graha Pena Harian Equator, Minggu sore (10/4).
Daniel menilai Milton kurang komit dalam memperjuangkan PKR. Milton juga dianggap sudah memalukan Tim Pemekaran PKR atas tindakannya yang membuat kesalahan dalam mengurus surat administrasi kelengkapan pemekaran PKR.
“Kok bisa membuat surat pemekaran dengan kop Pemkab Sintang. Memangnya yang mau jadi PKR itu hanya Kabupaten Sintang saja. Ini kan sangat memalukan,” kesal Daniel.
Sekadar mengingatkan, sejumlah persyaratan pembentukan PKR disebut-sebut terancam tak ditindaklanjuti, karena surat Ketua Koordinator Tim Pemekaran perihal kelengkapan persyaratan administrasi Usul pembentukan PKR tertanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani Drs Milton Crosby MSi, dinilai salah.
Kesalahan pertama, kop surat atas nama Bupati Sintang, seharusnya kop tersebut bertuliskan Koordinator Tim Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
Belum lagi surat itu hanya ditandatangani Koordinator Tim Pemekaran selaku Bupati Sintang. Seharusnya ikut juga membubuhkan tanda tangan itu adalah bupati dan ketua DPRD yang masuk dalam daerah rencana pemekaran. Kedudukan Kabupaten Sintang dan kabupaten lain di wilayah pemekaran itu sama, tidak ada yang menjadi komandan.
Kesalahan seperti itu, menurut Daniel, tidak akan terjadi jika Milton bisa terbuka kepada anggota tim pemekaran yang lain. Artinya, komunikasi antara Milton dengan seluruh anggota tim pemekaran harus terjalin dengan baik sehingga bisa saling tukar pikiran dan memberikan masukan.
“Saya selaku warga Sintang mempertanyakan komitmen Milton dalam memperjuangkan PKR. Jangan ingin memperjuangkan PKR ini hanya untuk mencari nama atau ketenaran sendiri,” pungkas Daniel.
Mantan anggota tim lobi Tim Pemekaran PKR, DR Zainuddin Isman MPhil justru mengemukakan pendapat berbeda. Menurutnya, apa yang dilakukan Milton tidak ada yang salah.
“Tidak salah dia menggunakan kop Pemda Sintang itu. Sebab yang ditunjuk sebagai koordinator tim pemekaran PKR itu memang Bupati Sintang. Tidak ada urusan siapa yang menjabat sebagai bupati,” kata Zis, sapaan Zainuddin Isman.
Zis menambahkan, selama ini tidak ada masalah dalam penggunaan kop surat seperti itu. “Waktu dulunya kita koordinasi ke DPR RI dan ke Kemendagri, tidak dipermasalahkan,” tandasnya.
Persoalan pembentukan PKR menjadi perbincangan hangat selama beberapa hari terakhir. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis ikut menjadi sasaran kritik dan dinilai tidak responsif karena tidak memasukkan isu pembentukan PKR dalam LKPj-nya beberapa waktu lalu.
Legisaltor PDIP Perjuangan di DPRD Kalbar, Martinus Sudarno SH menepis penilai Gubernur Kalbar tak responsif terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Gubernur mendukung pemekaran itu. Cuma masalahnya sekarang, bola pembentukan PKR ini sudah ada di pusat (DPR dan Pempus, red),” kata Sudarno kepada Equator, kemarin.
Sudarno beranggapan, penilaian bahwa gubernur tidak responsif mendukung PKR karena tidak menyinggung pemekaran provinsi itu dalam LKPj salah kaprah. Menurutnya, LKPj pada esensisnya hanya membahas tentang penggunaan APBD 2010 yang sudah di-Perda-kan.
“Dalam Perda APBD itu kan tidak ada nomenklatur mengenai pemekaran PKR. Jadi untuk apa dimasukkan dalam LKPj. Kalau tetap dimasukkan, itu justru salah,” ucap Sudarno. (bdu)

Segera Tuntaskan Pemekaran Dua Kecamatan

Bicarakan Kembali dengan Legislatif

Arman Hairiadi

Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana SH

 

Putussibau – Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana SH menegaskan akan segera menuntaskan penyelesaian masalah pemekaran dua kecamatan yang hingga saat ini masih bermasalah.
“Akan segera kita bicarakan kembali nantinya dengan legislatif. Tapi intinya akan segera kita tuntaskan permasalahan pemekaran dua kecamatan tersebut,” ungkap Agus.
Dipaparkan Agus, dua kecamatan pemekaran yang masih terkatung-katung itu adalah Kecamatan Hulu Kapuas pemekaran dari Kecamatan Putussibau Selatan, dan Kecamatan Sentarum pemekaran dari Kecamatan Selimbau. Pemekaran dan pembentukan kecamatan itu sudah terakomodasi dalam Perda Nomor 10 Tahun 2006. Hanya saja, setelah perda itu disahkan, justru ada polemik di masyarakat.
“Masalah muncul di tingkat bawah yaitu di masyarakat. Makanya perda itu kita tunda pelaksanaannya. Akan tetapi, kita akan tuntaskan masalah yang ada. Karena masyarakat juga sudah menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Saya pikir, solusi dari pemerintah daerah ini nantinya yang harus bisa diterima semua pihak,” kata Agus.
Persoalan yang muncul, dikatakan Agus memang sedikit pelik. Seperti di Kecamatan Hulu Kapuas, sebagian warga desa yang berada di perhuluan Sungai Kapuas tak sepakat dengan penetapan ibu kota kecamatan di Sayut. Seperti warga Desa Tanjung Lokang, Desa Bunga Jaya, Desa Beringin Jaya, Desa Kareho, Desa Cempaka Baru, Desa Suka Maju menginginkan ibu kota kecamatan tersebut berada di Desa Cempaka Baru atau lebih dikenal dengan Naga Erak.
Sedangkan Kecamatan Sentarum muncul penolakan karena persoalan historis. Di mana wilayah calon Kecamatan Sentarum masih merupakan rumpun dan satu kesatuan Kecamatan Selimbau. Warga yang berada di wilayah Kecamatan Sentarum juga merupakan masyarakat Kecamatan Selimbau. Wilayah Sentarum terbentuk lebih karena kegiatan masyarakat khususnya masyarakat Selimbau yang mencari ikan di danau.
“Seperti itu persoalan yang mengemuka. Tapi kita akan segera lakukan penyelesaian dan akan bicarakan nantinya dengan legislatif,” jelasnya. (aRm)

Ini Klarifikasi Malaysia soal Klaim Budaya ke Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah menghubungi Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia terkait isu klaim tari tortor dan alat musik gondang sambilan (sembilan gendang) asal Mandailing sebagai salah satu warisan budaya negara tersebut.

“Saya baru saja meminta klarifikasi atas isu ini dan mendapat penjelasan dari pihak Malaysia,” kata Atase Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur Suryana Sastradiredja saat ditemui Tempo di kantornya, Senin, 18 Juni 2012.

Suryana mendapat penjelasan dari Koordinator Pemberitaan Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Nor Azli bahwa, dalam pertemuan Menterian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan, Rais Yatim, dan Perhimpunan Anak-anak Mandailing pada Kamis, 14 Juni lalu, para peserta yang merupakan warga Malaysia keturunan Mandailing meminta pemerintah mengangkat tari tortor dan alat musik gondang sambilan setara dengan budaya lainnya. Dalam konferensi pers setelah acara, Rais Yatim menyatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut dengan mendaftarkan tari tortor dan alat musik gondang sambilan di bawah seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan.

“Ini bukan merupakan pengakuan atau klaim bahwa tari tortor dan alat musik gondang sambilan adalah warisan asli Malaysia, tetapi merupakan warisan budaya Mandailing yang asal-usulnya dari Indonesia,” demikian Suryana mengutip pernyataan Nur Azli.

Suryana menambahkan, apa yang disampaikan Menteri Rais Yatim dianggap penting karena bertujuan untuk menunjukkan kepada bangsa Malaysia mengenai asal-usul warga keturunan Mandailing yang berasal dari Indonesia.



Selain meminta klarifikasi kepada Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia, KBRI juga meminta keterangan dari Ketua Perhimpunan Anak-anak Mandailing Ramli Karim, yang ikut serta dalam acara tersebut.

“Keterangan saudara Ramli Karim juga menguatkan klarifikasi Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia,” kata Suryana.

Provinsi Kapuas Raya Dibahas 2016

Pontianak - Setelah adu argumen dan beda pendapat terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya, akhirnya pemerintah menjanjikan pembahasan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dilakukan pada 2016 mendatang. Sementara untuk pemekaran kabupaten juga akan dibahas pada 2016 mendatang. Di antaranya pemekaran Kabupaten Sanggau menjadi dua kabupaten pembentukan baru, meliputi Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan.

Kepala Biro Pemprov Kalbar Moses Tabah mengatakan syarat-syarat administrasi untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah diserahkan ke DPRD Kalbar. “Kita tinggal menunggu DPRD untuk menjadwalkan paripurna,” ungkap Moses kepada wartawan, Selasa (8/5).
Sesuai dengan grand desain pemerintah, penjadwalan pembahasan tersebut setelah moratorium pemekaran dicabut pemerintah. Saat ini, untuk pemekaran di Kalbar, tim yang mengajukan usulan disertai dengan syarat administrasi, hanya datang satu usulan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, serta dua lainnya untuk pembentukan Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan.
“Sedangkan yang lain baru wacana di masyarakat saja. Sementara yang sudah melengkapi administrasi dan masuk ke Pemprov Kalbar baru tiga itu,” jelasnya.
Provinsi Kapuas Raya mencakup Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Ibu kotanya rencana berada di Sintang. Sesuai persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang menggantikan PP Nomor 129 Tahun 2000, dijelaskan, persyaratan yang harus dilengkapi itu antara lain persetujuan gubernur, terkait aset kantor, jaminan untuk pindah, dan lainnya.
“Itu belum termasuk syarat lain seperti aspek fiskal, di mana besar APBD dikurangi belanja pegawai, hasilnya masih bisa untuk pembangunan,” jelas Moses. Namun ia mengakui sulit memenuhi syarat berikutnya karena masih cukup berat. (dna)

Milton: Ilegal, Sarat Kepentingan Politik

Sintang – Milton Crosby pun gerah menyusul ditunjuknya Mikael Abeng sebagai Koordinator Provinsi Kapuas Raya (PKR) oleh Gubernur Cornelis. Ditegaskan Bupati Sintang itu bahwa penunjukan itu tak jelas dan ilegal.
“Penunjukan Koordinator Provinsi Kapuas Raya itu ada prosedurnya. Bukan perorangan. Kalau main tunjuk tanpa melibatkan perwakilan di masing-masing daerah itu namanya ilegal,” ujar Milton kepada Equator, Senin (18/6), di kediamannya.
Deklarasi penunjukan koordinator baru oleh Gubernur Kalbar di Pontianak pun disoroti Milton sebagai tidak pantas di luar wilayah yang akan dimekarkan, dengan pertanyaan apa sebabnya.
Menurutnya, deklarasi itu lebih pantas di Sintang sebagai calon ibu kota Provinsi Kapuas Raya atau paling tidak di lima kabupaten yang hendak memekarkan diri. “Bila perlu terbuka untuk umum, biar masyarakat juga menyaksikan,” ucapnya.
Pendeklarasian koordinator baru menjelang Pilgub Kalbar 2012 dinilai Milton syarat kepentingan politik. Terlebih wilayah rencana PKR merupakan basis para pemilih yang menentukan.
“Kenapa tidak dari dulu. Di sini kita lihat sangat kental sekali nuansa politiknya. PKR ini kepentingan masyarakat, bukan komoditas kepentingan politik tertentu,” tegas Milton yang sebelumnya hengkang dari keanggotaan Partai Demokrat, salah satu partai pengusung kandidat.
PKR, jelas Milton, bukanlah yayasan yang ketuanya asal main tunjuk. PKR menurutnya adalah suatu rencana wilayah (provinsi) baru yang akan dibentuk untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya lima kabupaten di timur Kalbar.
“Mestinya, penunjukan koordinator melalui kesepakatan bersama antarpimpinan daerah lima kabupaten, baik bupati maupun DPRD. Kalau main tunjuk, apa tidak seenaknya sendiri itu,” ujarnya.
Ditegaskan Milton, dirinya resmi ditunjuk sebagai Koordinator PKR berdasarkan surat deklarasi penunjukan tanggal 14 Agustus 2006. Surat itu ditandatangani oleh semua pimpinan daerah lima kabupaten yang bakal memekarkan diri. “Saya ini resmi. Surat Keputusan (SK) penunjukan saya ada. Berarti saya sebagai koordinator itu legal sampai saat ini,” tegasnya.
Meskipun Gubernur Kalbar Cornelis telah menunjuk Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang yang kini Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang sebagai koordinator PKR, tidak membuat Milton Crosby surut berjuang.
“Provinsi Kapuas Raya tetap kita perjuangkan. Selaku koordinator saya punya tanggung jawab untuk itu. Lima kabupaten sudah memercayakannya kepada saya,” terangnya.
Dikatakan Milton, sejak ditunjuk selaku koordinator pada 2006 lalu, proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah hampir rampung. Apa yang disyaratkan oleh undang-undang pemekaran sudah dilengkapi. Bahkan proses dari lima kabupaten yang hendak mekar sudah sampai ke provinsi dan pemerintah pusat.
“Kendalanya di provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi untuk menyerahkan tiga persyaratan yang diminta anggota Komisi II DPR RI, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007,” tegas Milton.
Surat rekomendasi itu menyangkut tiga hal, meliputi kesediaan pemerintah provinsi membiayai daerah yang dimekarkan selama tiga tahun berturut-turut, pembiayaan pemilukada, dan menyerahkan aset termasuk pegawai.
“Kenapa rekomendasi ini tidak dipenuhi? Jika saja dipenuhi, PKR pasti sudah masuk pembahasan DPR RI bersamaan dengan 19 Daerah Otonomi Baru (DB) lainnya pada 11 April lalu,” yakin Milton.
Dia pun mempertanyakan mengapa harus ditahan dan menunggu sampai pilgub 2012 dilaksanakan dan semua masyarakat Kalbar khususnya rencana PKR sudah sangat memahami sasarannya.
Ditanya mengapa tidak hadir ketika Gubernur Cornelis menggelar rapat kerja membahas pemekaran provinsi baru di Hotel Mercure, Minggu (17/6) persis hari libur resmi Isra’ dan Mikraj Nabi Muhammad SAW, Milton juga heran. “Saya tidak diberi tahu dan saya tidak diundang,” kata Milton.

Petunjuk gubernur

Sementara itu Mikael Abeng yang baru ditunjuk Gubernur Cornelis sebagai Koordinator Pemekaran PKR 2020, dalam waktu dekat akan segera menyusun berbagai langkah, mulai dari panitia serta melakukan koordinasi dengan seluruh bupati.
“Tentunya kita harus minta petunjuk gubernur. Saya yakin gubernur lebih paham agar Kapuas Raya cepat terwujud,” kata Abeng menjawab Equator melalui selulernya, Senin (18/6) tadi malam.
Ditanya soal target kapan terwujudnya Kapuas Raya, Abeng mengatakan dirinya baru saja ditunjuk, sehingga belum bisa menargetkan kapan PKR harus terwujud. “Saya baru saja ditunjuk. Butuh waktu untuk koordinasi dulu,” ujarnya.
Dikatakan Abeng, Kapuas Raya merupakan keinginan rakyat, maka dari itu harus rakyatlah yang menyuarakannya. “Selama ini kita lihat keinginan itu datangnya dari pemerintahan. Pak Milton itu kan bupati,” ujarnya.
“Ditunjuknya saya itu sebenarnya untuk membantu Pak Milton. Kalau selama ini komunikasi Pak Milton dengan Pak Gubernur kan agak sulit. Melalui saya, Pak Gubernur lebih agak mudah,” timpalnya.
Abeng yakin dengan komunikasi yang baik dengan gubernur dan bupati di lima kabupaten Kapuas Raya bakal cepat terwujud. “Para bupati tidak akan saya kesampingkan. Mereka akan saya jadikan penasihat,” ujarnya. (din)

Ibu Kandung Tega Biarkan Anak Diperkosa Oleh Sang Pacar

google

Ilustrasi

Seorang ibu di Madurai, Tamil Nadu, India, membiarkan pacarnya yang berusia 45 tahun memperkosa anak perempuannya yang baru berusia 11 tahun. Demikian dilansir The Star, Selasa (19/6/2012).
Masalah ini mengemuka ketika dokter di RS Rajaji Hospital menemukan gadis kecil ini terus menerus mengalami pendarahan dari organ kelaminnya ketika sang ibu membawanya ke sana untuk pengobatan.
Mengetahui telah terjadi pemerkosaan, para dokter di RS itu kemudian melapor ke polisi dan kemudian menginterogasi sang ibu yang berusia 35 tahun. Sang ibu kemudian mengaku membiarkan pacarnya yang bekerja sebagai kontraktor bernama T Ravi asal Vandiyur memperkosa anak kandungnya.
Polisi mengatakan bahwa Ravi, yang juga rentenir uang, berselingkuh dengan ibu sang anak dan kadang-kadang berkunjung ke rumahnya tanpa sepengetahuan sang suami. Saat berkunjung suatu ketika, Ravi kemudian memperkosa anak kecil itu dengan pengawasan sang ibu.
Perempuan itu akhirnya ditangkap sementara polisi terus mencari Ravi yang menghilang dan lari bersembunyi.

Gubernur: Tidak Bisa dengan Sim Salabim

Tak Setuju Nama Kapuas Raya

Pontianak – Meskipun Mendagri mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah setelah gagalnya Provinsi Kapuas Raya dimasukkan pembahasan 11 April 2012 lalu, kini muncul wacana baru.
Gubernur Cornelis, Minggu (17/6), menggelar rapat kerja pemekaran daerah baru bersama beberapa anggota DPR RI Dapil Kalbar, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalbar, tiga wakil kabupaten wilayah timur tanpa Bupati Sintang Milton Crosby di Hotel Mercure.
“Kalbar bila dibagi tiga bagian baru akan ideal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Cornelis kepada wartawan, kemarin.
Mengenai pembentukan PKR, Cornelis mengatakan masih terkendala dengan beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh tim pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
“Masih banyak yang belum dilengkapi, termasuk anggaran, karena para bupati yang masuk dalam tim tidak ada menyiapkan anggaran. Idealnya, Kalbar ini terbagi menjadi tiga bagian, kalau untuk Kapuas Raya kemungkinan 2020 baru terbentuk,” ungkapnya kepada wartawan di Pendopo, Senin (18/6).
Selain terkendala karena moratorium, menurut Cornelis pemekaran Kapuas Raya akan dibahas mulai dari nol lagi mengingat banyak pihak yang tak menyetujui nama Kapuas Raya.
Nama tersebut menurutnya tidak membawa nama Kalimantan Barat selaku daerah asal yang harus menjadi dasar nama dari sebuah daerah yang nantinya akan dimekarkan. Cornelis memberikan masukan terhadap nama seperti Kalbar bagian timur atau apa pun namanya, harus tetap menggunakan nama Kalimantan Barat.
“Meski moratorium tetap diberlakukan, selaku pemerintah daerah, kita memberikan fasilitas membantu mereka menyiapkan syarat-syarat yang kurang, sehingga pemekaran daerah dapat terwujud. Untuk nama juga saya tidak setuju, karena Kapuas itu kan di Kalteng juga ada,” katanya lagi.
Pembentukan provinsi baru, diakui Cornelis tidak dapat diwujudkan laksana magic yang dilakukan penyihir dengan sekejap ada di depan mata. Harus dengan proses dan pembahasan, juga tahapan-tahapan sehingga sebuah daerah dapat dikategorikan siap berpisah dengan daerah induk.
“Banyak yang harus dipikirkan seperti anggaran dan beberapa syarat sehingga menjadi sebuah provinsi yang dapat menyejahterakan banyak masyarakat. Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan sim salabim,” cetusnya tersenyum.
Dikatakan gubernur, rapat kerja Pemprov Kalbar dengan Komisi III DPRD RI di Hotel Mercure, Minggu (17/6), hanyalah menyempurnakan dokumen, berkas-berkas yang telah diajukan oleh panitia persiapan pemekaran, termasuk dari Pemerintah Provinsi Kalbar.
Selain pembahasan mengenai kewajiban bupati, yang menjadi tim pemekaran terutama dari sisi penganggaran. Pemprov saat ini akan fokus ke pemekaran Kabupaten Sekayam dan Tayan yang sudah disetujui.
Namun belum dapat dipaparkan seperti apa kesiapan kedua daerah yang diusulkan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. “Karena ada beberapa daerah yang sudah disetujui seperti Kabupaten Sekayam dan Tayan,” tutur mantan Bupati Landak ini.
Dalam hal proses pemekaran provinsi, Cornelis menyatakan tidak terhambat moratorium yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, proses kesiapan harus tetap berjalan. “Jadi begitu pemerintah pusat buka pemekaran, kita sudah siap,” tegasnya.
Bicara soal dihambatnya Provinsi Kapuas Raya, selaku kepala daerah, Cornelis mengaku tidak pernah mencabut rekomendasi surat persetujuan Gubernur Kalbar Usman Ja'far yang menyetujui pembentukan PKR pada 2007, termasuk rekomendasi dari DPRD Kalbar.
“Sudah hampir lima tahun jadi gubernur, tidak pernah panitia pemekaran itu datang lengkap ketemu saya, malah anggaran saja tidak ada sama sekali disiapkan,” ujarnya. (dna)