Tambul Gugat KPU dan Status Armyn

Cornelis-Armyn Minta Pleno Lanjut

ZMS

Pontianak – Pleno penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Hotel Santika, Senin (6/8), diwarnai debat seru dan tegang, mempermasalahkan KPU Kalbar meloloskan Mayjen TNI Armyn A Alianyang yang pensiunnya masih dalam proses.
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar yang dimulai terlambat 10 menit karena menunggu Cagub Cornelis oleh Ketua KPU Kalbar Drs AR Muzammil MSi.
Setelah dibuka kemudian terjadi perdebatan panjang. Debat dimulai ketika tim pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin meminta penjelasan terkait kepastian status keanggotaan militer Armyn Alianyang, soal sedang diproses dan siapa yang berhak memberikan keputusan.
Dikatakan Tobias Ranggie SH dari Partai Merdeka yang tergabung dalam koalisi Berkibar, mengenai status anggota TNI dalam pencalonan gubernur yang dianggap rawan memunculkan masalah hukum di kemudian hari.
Debat berlanjut, suasana semakin tegang ketika tim Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid mulai bersuara dan ngotot agar pleno dilanjutkan dengan mengabaikan proses demokrasi itu. Dibantu oleh tim Cornelis-Christiandy Sanjaya (incumbent), minta agar pertanyaan itu diabaikan.
Bahkan Cornelis dengan gaya khasnya ikut angkat bicara meminta pleno segera dilanjutkan. “Tidak ada tanya-jawab, langsung saja penetapan dan penentuan nomor urut,” ucap mantan Bupati Landak itu.
Merasa demokrasi dan khawatir persoalan tersebut pecah menjadi keributan besar di Kalbar di kemudian hari, Cagub Berkibar Abang Tambul Husin langsung berdiri. Dengan tegas dia kembali meminta penjelasan dan jaminan kepastian hukum terkait status TNI Armyn Alianyang ikut dalam pemilukada.
“Pemberhentian anggota TNI berpangkat kolonel ke atas itu adalah presiden. Kalau hanya Panglima TNI belum ada jaminan bahwa yang bersangkutan melepas statusnya,” tegas Tambul dengan sikap gentleman.
Bahkan Tambul sempat meminta pleno diskor. Tapi Ketua KPU Ar Muzammil menolaknya. Ketua KPU juga berjanji bertanggung jawab atas keputusan KPU bahkan akan mempertaruhkan jabatannya lantaran meloloskan Mayjen TNI Armyn Alianyang.
 “Saya ingin sampaikan bahwa penyelenggara pemilukada berpegang pada UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 59 ayat (5) huruf (g). Ini UU sifatnya lex specialis, dan kita sudah melakukan pengkajian secara mendalam,” aku Muzammil disambut hangat Cornelis dan Armyn beserta timnya.
Bahkan Cornelis kerap mengacungkan jempol ketika Muzammil membantah Tambul. Kemudian KPU melanjutkan pleno dengan alasan karena tahapan sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama perdebatan berlangsung, tidak sepatah kata pun terucap dari tim Morkes-Burhan.
Akhirnya, Tambul Husin juga memahami kondisi apa yang sudah terjadi sebelum cabut undi nomor urut. “Baiklah, saya akan cabut undi nomor urut. Tetapi saya akan menggugat permasalahan ini ke pengadilan demi hukum,” tegas Tambul yang tampak segar kendati puasa. Dia malah tepat waktu walaupun harus jalan kaki dari tempat parkirnya di Jalan Agus Salim saat cuaca panas terik.

Nomor urut

Acara yang dimulai setelah menunggu kedatangan Cornelis yang mengenakan jas merah bermotif mosaik Dayak dan Christiandy Sanjaya berjas biru Demokrat. Tambul dan Barnabas Simin mengenakan baju merah-putih Berkibar, Armyn-Fathan mengenakan baju cokelat muda panjang dan kopiah. Sedangkan Morkes-Burhan mengenakan celana hitam baju koko putih dan berkopiah.
Sebelum penentuan nomor urut pasangan calon itu dilakukan, terlebih dahulu masing-masing pasangan calon mengambil nomor urutan untuk mengambil nomor urut yang dibuka secara bersamaan.
Pasangan incumbent diberikan kesempatan KPU pada urutan pertama untuk mengambil nomor urut, disusul pasangan Bangkit Melawan, pasangan Berkibar, dan pasangan Arafah.
Ketika dibuka, pasangan incumbent mendapat nomor urut 1, pasangan Bangkit Melawan mendapat nomor urut 3, pasangan Berkibar mendapat nomor urut 4, dan pasangan ARAFAH mendapat nomor urut 2.
Ditemui usai pleno, Tambul Husin mengatakan para calon dan KPU menjalankan amanah rakyat, menegakkan demokrasi di Kalbar dalam rangka memilih pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik hanya akan lahir dari sebuah sistem dan prosedur yang baik.
“Untuk itu, saya nilai banyak kelemahan yang dilakukan oleh KPU. Pertama penetapan calon dalam melihat syarat-syarat ditetapkan sepihak, tanpa kehadiran pasangan lain. Kedua, ada pelanggaran UU 34 tahun 2004 tentang TNI. Jangan lihat kekurangan syarat yang diperlukan pada pasangan calon, tapi dari faktor belakangnya. Bagaimana jika pemilu sudah terjadi ditentukan pemenang, ada pasangan lain yang menuntut. Pilgub Kalbar tidak sah karena ada salah satu pasangan calon yang melawan ketentuan UU,” tegas Tambul.
Menurutnya, kalau sudah ditentukan pemenang, terus pilgub tidak sah, itu kan bisa terjadi keributan besar di Kalbar. “Ini untuk kepentingan Kalbar, makin baik sistem diterapkan makin puas yang menang maupun kalah. Masyarakat Kalbar kan jadi terdidik oleh politik yang baik seperti kita harapkan. Hari ini saya menjalankan semua prosedur dan sistem yang ditetapkan KPU, yang menurut saya terlalu arogan. Saya akan memproses hukum,” ujar Tambul.
Tambul juga mengingatkan ada TAP MPR No VII Tahun 2000 yang menegaskan netralitas TNI dan Polri sebagai aparatur negara yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik.
Ditanya soal nomor urutnya, Tambul gembira dengan nomor urut 4, dan sambil tertawa tuah Cornelis dulu di pilgub melimpah ke dirinya. Begitu pun, SBY kan menang dengan No. 4. (jul)

Tobias: TNI Dilarang Berpolitik Praktis

Kiki Supardi

Tobias Ranggie (berjaket hijau) ketika mengemukakan pertanyaan kepada KPU tentang status militer aktif Mayjen TNI Armyn Alianyang di forum pleno KPU di Hotel Santika, Senin (6/8)

Pontianak – Mengawal demokrasi dan keabsahan hukum di Pilgub 2012 bukan di tangan KPU Kalbar semata. Karena itu Tobias Ranggie SH mempertanyakan alasan penyelenggara meloloskan Mayjen TNI Armyn A Ali Anyang ikut pemilukada.
“Perlu kepastian status anggota TNI yang ikut dalam pilgub. Karena dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan prajurit TNI dilarang ikut pemilukada,” tegas Tobias, Biro Hukum Tim pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin ini.
Sebelum cabut undi nomor urut kandidat peserta pilgub di Hotel Santika, Tobias mengungkapkan pandangannya tentang ketimpangan verifikasi yang dilakukan KPU terhadap kandidat Armyn Alianyang. Debat yang terjadi cukup seru mengarah tegang.
Tobias dari Partai Merdeka itu bertanya mengapa Armyn sebagai perwira tinggi TNI yang masih aktif berdinas di militer dengan pangkat mayor jenderal, diloloskan, hanya dengan alasan pensiun dini masih “dalam proses”.
Sebab, kata mantan legislator Kalbar ini, salah satu calon Gubernur Kalbar masih aktif menjadi anggota tentara namun ikut menjadi peserta pemilukada. Tobias menunjuk pasal 59 ayat (5) huruf (g) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari PNS, TNI, dan Polri wajib menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri.
“Kalau berkaitan dengan satu calon ini kan hanya mengundurkan diri bukannya pensiun. Jadi wajar jika dipertanyakan, tentunya ini bertentangan karena Pak Armyn belum pensiun dari anggota TNI,” tegas dia.
Tobias melanjutkan, untuk pemberhentian prajurit TNI berpangkat kolonel ke atas dilakukan oleh presiden. Artinya harus ada keputusan presiden (keppres), bukan Panglima TNI.
“Melihat Undang-Undang Nomor 12 pasal 5 huruf (g) disebutkan bahwa setiap anggota TNI dan Polri yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan tersebut,” kata Tobias kepada Rakyat Kalbar, Senin (6/8) malam.
Tobias menegaskan, dalam UU Nomor 4/2002 tentang TNI, pasal 34 huruf (d) disebutkan bahwa anggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan berpolitik praktis.
Dalam pasal 39 tertulis bahwa anggota TNI dan Polri dilarang masuk ke dunia politik. Kemudian pada pasal 59 yang berkenaan dengan pemberhentian seorang kolonel TNI, harus disetujui melalui keputusan presiden (keppres).
Menurutnya, walaupun KPU Kalbar menggunakan pasal dalam UU yang lain terkait pemilukada, tetap saja tidak bisa menghapuskan UU tentang keberadaan anggota TNI/Polri aktif.
Menjawab Rakyat Kalbar tentang politik praktis, Tobias juga mengatakan selama ini Mayjen TNI Armyn Alianyang sudah berpolitik praktis. Sejak 2011 baik saat bertugas di Kalbar maupun setelah menjadi staf ahli Panglima TNI.
“Iya kan, beliau sosialisasi ke seluruh daerah. Ada bukti tertulisnya di koran Equator. Kalau sosialisasi yang pada tujuan akhirnya menjadi kandidat atau calon gubernur di Pilkada Kalbar, apa bedanya dengan berpolitik praktis,” tegas Tobias Ranggie.
Sementara itu, menyangkut gugatan yang dilayangkan oleh Indonesian Human Right ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji material UU menggugat di MK untuk membatalkan atau uji materiil terhadap pasal 59 tersebut, akan menjadi masalah yang berkepanjangan.
Seandainya, kata Tobias penggugat nanti memenangkan gugatannya di MK, maka KPU sulit untuk menjelaskan ini. “Untuk itu KPU harus mengambil sikap legowo dan sabar menjawab pertanyaan dari orang lain harus berdasarkan UU. Sehingga tidak mengundang perdebatan dan polemik di masyarakat,” pungkasnya. (fiq/jul)

Polisi Adang FPI dan LPI

Sweeping THM dan Penginapan

Pontianak – Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) kembali mencoba melakukan sweeping, dini hari kemarin. Namun tindakan kedua organisasi kemasyarakatan (ormas) itu dicekal polisi.
Puluhan anggota FPI dan LPI tersebut telah melakukan penggalangan massa di kawasan Tanjung Raya II. Tujuan mereka ingin menertibkan tempat hiburan malam (THM) dan hotel yang terindikasi dijadikan tempat maksiat. Mereka berharap petugas kepolisian lengah, sehingga bisa menuju lokasi hiburan malam. Ternyata pergerakan FPI dan LPI telah terbaca polisi. Dengan kekuatan satu peleton Shabara dari Polresta Pontianak, di-backup dua peleton Brimob Polda Kalbar dan jajaran Reserse Polresta Pontianak, mengadang pergerakan massa FPI di bawah Jembatan Tol Kapuas 1, tepatnya di Polantas Polsek Timur.
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Muharrom Riyadi langsung memimpin di lapangan menyerukan agar massa membubarkan diri. “Kami akan membubarkan secara paksa jika massa FPI tidak menuruti seruan ini. Jika kedapatan berbuat anarkis maka sanksinya sesuai dengan perundang-undangan,” tegas Muharrom.
Menurut Muharrom, tindakan tegas diberlakukan, karena sebelumnya telah diingatkan oleh Kapolda Kalbar Brigjen Pol Unggung Cahyono agar menyerahkan sepenuhnya penanganan kamtibmas kepada polisi, termasuk kegiatan tempat hiburan malam. Polisi mem-backup petugas Satpol PP untuk mengamankan aturan Walikota Pontianak Sutarmidji terkait kegiatan tempat hiburan malam, kafe, atau warung kopi.
Dikatakan Muharrom, segala bentuk pergerakan FPI akan dicegah dan dimonitor dengan ketat. Apalagi melakukan sweeping di THM dan penginapan. “Karena kami sebagai aparat kepolisian dan Satpol PP akan menertibkan tempat-tempat tersebut. Serahkan permasalahan ini kepada aparat hukum. Percayalah kami akan mengambil tindakan tegas terhadap THM yang melanggar perwako,” tegas Muharrom.
Diakui Muharrom, jajarannya sudah melakukan patroli rutin setiap malam di THM yang ada di Kota Pontianak. Polisi juga memberikan imbauan kepada pemilik usaha THM agar tutup sesuai dengan ketentuan. “Kita setiap hari memberikan imbauan kepada pemilik usaha. Mereka juga tutup pada jam yang sudah ditentukan,” ungkapnya. (sul)

Dipilih, Dipilih, Dipilih! Dari Nomor Kecap sampai Doa

Pilwako Singkawang Tanpa Nomor Pesanan

ZMS

Singkawang – Empat pasang kandidat yang akan bertarung di Pilwako Singkawang, 20 September, tertawa lebar. Ternyata nomor yang muncul dari cabut undi itu memiliki makna pada pasangan masing-masing. Mereka pun puas.
Pasangan Awang Ishack-Abdul Mutalib (A2) memperoleh nomor urut 1 (satu), Henoch Thomas-Rozanuddin (Hero) dapat nomor 2 (dua), Hasan Karman-Ahyadi (HK-AD) kebagian nomor 3 (tiga), dan Nusantio Setiadi-Tasman (Nusantara) nomor 4 (empat).
“Allah memberikan kita yang terbaik dan memang nomor satu semua orang suka. Juara itu nomor satu, kecap juga nomor satu, semua orang ingin menjadi nomor satu,” kata Awang sambil tertawa ditemui usai Rapat Pleno Penentuan Nomor Urut di Grandball Room Mahkota Hotel Singkawang, kemarin (4/8).
Dia mengharapkan A2 selalu diingat masyarakat Kota Singkawang waktu pencoblosan nanti. “Mudah-mudahan warga Singkawang ingat dengan nomor ini, bahwa Pak Awang nomor satu dan harapan kita masyarakat suka nomor satu. Insya Allah rakyat suka nomor satu dan ini menjadi peluang yang besar,” kata Awang.
Pasangan Hero juga menyukai nomor urut 2 yang diperolehnya dan mengaku sesuai dengan doa dan harapan sebelum mengikuti Rapat Pleno KPU Kota Singkawang.
“Semalam, saya ketemu dengan orang tua saya, bapak saya. Memang bapak ibu saya inginkan nomor dua. Kata beliau, kami doakan supaya dapat nomor urut dua. Ternyata terkabul, dua kali dapat nomor dua. Pertama, saat pengundian untuk mencabut nomor urut dan nomor urut yang kita peroleh pun nomor urut dua,” kata Henoch Thomas dengan mata berbinar suka.
Nomor urut dua, kata Henoch, memang nomor yang sangat diharapkan tim suksesnya yang memang sudah berpesan agar semaksimal mungkin mengupayakan. “Apa yang kita harapkan terjadi, dan akhirnya terjadi, saya ucapkan terima kepada Tuhan,” ujarnya.
Dia juga berterima kasih kepada masyarakat pendukung Hero beserta tim sukses yang bekerja dengan maksimal, termasuk kepada KPU, Panwas, dan aparat keamanan yang diharapkan dapat terus bekerja dengan baik. “Mudah-mudahan pemilukada kali ini membuat citra Singkawang semakin baik, aman, tertib, dan lancar,” kata Henoch.
Bagi pasangan incumbent HK-AD, angka 3 ternyata sudah didambakannya. Lantaran hitungan ke-3 biasanya lari pun dimulai. HK bersyukur mendapatkan nomor sesuai harapannya.
“Saya pribadi sebelum mencabut tadi berdoa. Tuhan, kalau boleh ya nomor tiga. Tiga itu bermakna hidup, terus kemenangan saya pada 2007,” kata Hasan Karman.
Selain nomor tiga keramat bagi kemenangannya pada Pilwako Singkawang 2007, nomor urut 3 persis sama dengan temannya Jokowi-Ahok, Cagub dan Cawagub DKI yang putaran kedua juga akan dilaksanakan 20 September.
“Harapan saya, Cagub Cornelis dan Cawagub Christiandy pada 6 Agustus nanti juga memperoleh nomor urut tiga, jadi kami bisa kampanye satu paket,” ujar Hasan tertawa.
Lain halnya dengan pasangan Nusantara. Menurut mereka nomor urut sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tetapi dengan mendapatkan nomor urut empat tentunya sebagai alamat baik untuk menang.
“Tidak masalah nomor apa pun. Tetapi mudah-mudahan nomor urut empat ini sebagai pertanda baik, karena hari ini (kemarin, red) tanggal 4, rapat pleno juga dibuka pukul 4, dan insya Allah perolehan suara kami nanti di atas 40 persen,” kata Tasman dengan enteng dan lepas.

Bebas pesanan

Keempat pasang kandidat peserta Pilwako Singkawang 20 September mendatang pun lega karena mekanisme pencabutan undian memuaskan, karena tidak memberikan peluang adanya nomor pesanan.
Ketua KPU Kota Singkawang Solling SH yang memimpin Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut itu menjelaskan, mekanisme yang digunakannya tidak memberikan peluang adanya nomor pesanan. “Kita jamin tidak ada nomor urut pesanan,” katanya.
Mekanisme yang dimaksud seperti yang dijelaskan Pokja Pencalonan KPU Kota Singkawang Ridwan SE terdiri atas dua tahapan. Pertama, peserta calon memilih tabung kecil untuk mendapatkan nomor undian pencabutan nomor urut.
Untuk mendapatkan nomor di tabung itu didasarkan urutan pendaftaran kandidat ke KPU Kota Singkawang beberapa waktu lalu. Dari tabung kecil itu, Nusantara mendapat nomor undian pertama, Hero kedua, A2 giliran ketiga, dan HK-AD nomor buntut.
Tahapan kedua, jelas Ridwan, di mana kandidat mengambil nomor urut kandidat yang digunakan sebagai nomor pada Pilwako Singkawang 2012 (tabung besar). Hasilnya A2 memperoleh nomor urut satu, Hero nomor urut dua, HK-AD nomor urut tiga, dan Nusantara nomor urut empat.
Semula Pleno Penetapan Nomor Urut yang digelar KPU direncanakan pukul 15.00. Tetapi yang hadir baru HK-AD, Nusantara, dan A2. Mereka datang dengan tim sukses dan pendukung masing-masing yang mengenakan kostum partai pengusung.
Setelah hampir pukul 16.00, barulah pasangan Hero beserta tim suksesnya memasuki Grandball Room. Barulah rapat pleno dibuka Ketua KPU Solling SH. Hanya sekitar dua puluh menit berikutnya, nomor urut sudah dikantongi. (dik)

Verifikasi Balon Pilgub, Besok Cabut Undi

KPU: Pensiun Dini Armyn Dalam Proses

Pontianak – Empat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kalbar 2012. Empat pasang kandidat itu berhak mengikuti pleno penentuan dan penetapan nomor urut yang digelar Senin (6/8).
“Berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar telah memenuhi dan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang disyaratkan dalam UU. Empat pasangan calon yang sudah mendaftar dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kalbar 2012,” ungkap Drs AR Muzammil MSi, Ketua KPU Provinsi Kalbar saat jumpa pers di Sekretariat KPU Kalbar, Sabtu (5/8).
Pasangan calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat akan diundang untuk menghadiri rapat pleno terbuka dalam rangka penentuan dan penetapan nomor urut pasangan calon pada 6 Agustus 2012.
Untuk verifikasi dukungan partai politik (parpol) pengusung, pasangan H Abang Tambul Husin-Barnabas Simin ada 18 parpol dengan suara sah 26,48 persen, pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid ada lima parpol dengan jumlah suara sah 27,60 persen.
Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya resmi didukung lima parpol dengan suara sah 32,48 persen, terakhir pasangan Armyn Angkasa Alianyang-Fathan A Rasyid dengan tiga parpol atau 10 kursi dengan perolehan suara sah 18,18 persen.
“Perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk Partai Persatuan Nasional yang mendaftar di dua pasangan calon, yang dinyatakan sah adalah yang mendukung pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin. Karena itu di pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya tinggal lima parpol,” kata Muzammil.
Sementara Partai Karya Peduli Bangsa (PKDI) yang sah adalah PKDI yang dipimpin Bernadus dan Nidya Chandra. “Ini tidak ada pengaruhnya, karena partai ini memang mendukung pasangan Tambul-Barnabas. Dua-duanya mendukung pasangan yang sama,” papar Muzammil.
Mengenai status Mayjen TNI Armyn Ali Anyang, pihak penyelenggara pemilu berpegang pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pasal 59 ayat (5) huruf g, dijelaskan Muzammil, parpol atau gabungan parpol pada saat mendaftarkan calon wajib menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Polri.
KPU Kalbar, diungkapkan dia, pada 20 Juni 2012 melayangkan surat ke Panglima TNI untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap status Mayjen TNI Armyn Ali Anyang. “Pada 19 Juli 2012 saya menerima surat dari Panglima TNI perihal penjelasan status Mayjen TNI Armyn Ali Anyang. Dan Pak Armyn sebelumnya sudah melayangkan permohonan mengakhiri masa dinas atau pensiun dini 1 Juni 2012 dengan tembusan ke Kasad dan Aspres Panglima TNI,” kata Muzammil.
Dasar surat Panglima TNI itu adalah Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/15/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan TNI, Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Tata Cara bagi Anggota TNI dan PNS TNI yang ikut Pilkada, dan Surat Ketua KPU Provinsi Kalbar Nomor 74/KPU-Prov-019/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang mohon klarifikasi/penjelasan status Mayjen TNI Armyn Ali Anyang.
“Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini dijelaskan tentang status Armyn bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan TNI/pensiun dini dan disetujui serta saat ini dalam proses. Panglima TNI tertanda Agus Suharsono, tembusan Kasad,” ungkap Muzammil membaca surat Panglima TNI itu.
Artinya, surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai dan diketahui atasan langsung prosesnya sedang berjalan. Namun tidak dijelaskan maksud “sedang berjalan” apakah memengaruhi verifikasi.
“Kalau mau tanya sudah dapat SK pensiun beliau, tentu tanya ke Pak Armyn-lah. Kalau mau Pak Armyn diberhentikan nanti tanyakan ke Panglima TNI. KPU sudah menyurati dan sudah mendapat penegasan dari Panglima TNI. Kita nyatakan memenuhi syarat,” dalih Muzammil. (jul)

Kandidat yang Lolos Verifikasi

Drs H Abang Tambul Husin-Pdt Barnabas Simin M.Pd.K

Diusung 18 parpol: Partai Gerindra, PKPI, Partai Merdeka, PPDI, PRN, PDK, Partai Pelopor, Partai Barnas, PIS, PKDI, PDP, PPRN, Partai Patriot, PNBKI, PPN, dan PPPI.
Jumlah dan persentase suara sah/kursi: 548.394 (26,48 persen)

H Morkes Effendi SPd MH-Ir H Burhanuddin A Rasyid

Diusung 5 parpol: Partai Golkar, PAN, PKS, PBR, dan PKNU
Jumlah dan persentase suara sah/kursi: 571.499 (27,60 persen)

Drs Cornelis MH-Drs Christiandy Sanjaya SE MM

Diusung 5 parpol: PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPIB, PDS, dan PKB
Jumlah dan persentase suara sah/kursi: 672.474 (32,48 persen)

H Armyn Ali Anyang-Ir H Fathan A Rasyid

Diusung 3 parpol: PPP, Partai Hanura, dan PBB
Jumlah dan persentase suara sah/kursi: 10 kursi (18,18 persen)
Sumber: KPU Provinsi Kalbar

Cabut Undi Nomor Urut Timses Cukup 25 Orang

Pontianak – Senin (6/8), cabut undi nomor urut empat pasangan Cagub/Cawagub Kalbar yang lolos verifikasi. Karena gedung KPU sempit, penarikan undian menyewa ruang Hotel Santika. Tim sukses yang boleh masuk dibatasi cuma 25 orang saja.
“KPU sudah siapkan pleno besok, soal keamanan kita serahkan kepada pihak keamanan,” kata Ketua KPU Kalbar Drs AR Muzammil MSi dihubungi Rakyat Kalbar, Minggu (5/8).
Penentuan dan penetapan nomor urut pasangan calon, kata dia, dimulai pukul 14.00 WIB dengan mengundang semua pasangan calon, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tim kampanye, Panwaslu, tokoh masyarakat, pers, dan lainnya.
Acara yang disiarkan langsung oleh TVRI Kalbar ini, Muzammil hanya mengizinkan setiap pasangan calon membawa timnya sebanyak 25 orang. Artinya, jangan bawa massa ke hotel.
Nomor urut ini akan dipakai pasangan calon untuk melakukan kampanye yang berlangsung pada 3-16 September 2012. Nomor urut ini juga akan jadi pilihan dalam pemungutan suara yang digelar 20 September mendatang. “Besok juga akan digelar pleno DPT pukul 10.00 WIB, dihadiri tim kampanye, Panwaslu, KPU kabupaten/kota, dan lainnya,” jelas Muzammil.
Sesuai urutan pendaftaran, yang diundi adalah pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin (Berkibar), Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid (Bangkit Melawan), Cornelis-Christiandy Sanjaya (BBM), dan Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid (Arafah).
Pasangan Berkibar diusung 18 partai politik, yakni Partai Gerindra, PKPI, Partai Merdeka, PPDI, PRN, PDK, Partai Pelopor, Partai Barnas, PIS, PKDI, PDP, PPRN, Partai Patriot, PNBKI, PPN, dan PPPI.
Kemudian pasangan Bangkit Melawan diusung Partai Golkar, PAN, PKS, PBR, dan PKNU, pasangan BBM diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPIB, PDS, dan PKB, dan pasangan Arafah diusung PPP, Partai Hanura, dan PBB. (jul)

KPU Umumkan Peserta Pilgub

Hari Ini Singkawang Undi Nomor Urut

Pontianak – Sabtu (3/8) hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar akan mengumumkan balon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang lolos verifikasi pemilukada 2012.
“Sesuai jadwal, penetapan dan pengumuman antara 2-4 Agustus. Dan hari ini kami akan jumpa pers untuk mengumumkan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan,” ungkap Drs AR Muzammil MSi, dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Jumat (3/8).
Empat balon pasangan yang sudah mendaftar ke KPU adalah Abang Tambul Husin-Barnabas Simin, Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid, Cornelis-Christiandy Sandjaya, dan Armyn Angkasa Alianyang-Fathan A Rasyid.
Setelah yang lolos diumumkan, baru dilanjutkan dengan undian nomor urut peserta pilkada. “Pengundian nomor urut tanggal 6 Agustus sore. Paginya akan digelar pleno penetapan daftar pemilih tetap,” terangnya.
Seperti diketahui, KPU Kalbar telah memulai tahapan pencalonan sejak Mei 2012. Mulai dari tahapan penyerahan dukungan, verifikasi berkas dukungan, pendaftaran cagub dan cawagub, verifikasi berkas pendaftaran, pemeriksaan kesehatan berikut penyampaian hasil pemeriksaannya.
“KPU juga akan mengumumkan peserta Pilgub Kalbar secara luas ke masyarakat. Baik melalui media massa maupun media outdoor. Itu akan dilakukan setelah tanggal 6 Agustus,” tambah Muzammil.
Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata dia, sampai dengan 5 Agustus 2012 pleno masih di tingkat kabupaten/kota, dan baru pada 6 Agustus pleno untuk tingkat provinsi. KPU akan mengumumkan daftar pemilih secara online dalam jaringan di website atau laman http://kalbar.kpu.go.id/dps.
“Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah bisa dilihat secara online. Insya Allah tanggal 6 Agustus nanti DPT sudah online. Tetapi itu hanya digunakan untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau tidak sebagai pemilih, bukan untuk pendaftaran sebagai pemilih,” pungkas Muzammil.

Semua lolos

Pilwako Singkawang bekerja lebih cepat. Empat pasang balon yang akan bertarung di Pilwako 20 September telah menjalani tes kesehatan, kejiwaan, dan sebagainya. Semuanya dinyatakan lolos menjadi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Singkawang.
Berdasarkan Pengumuman KPU Kota Singkawang Nomor 85/KPU/-SKW-019-435770/VIII/2012, pasangan yang lolos adalah Henoch Thomas-Rozanuddin (Hero), Nusantio Setiadi-Tasman (Nusantara), Hasan Karman-Ahyadi (HK-AD), dan Awang Ishack-Abdul Muthalib (A2).
“Penetapan nama pasangan calon oleh KPU Kota Singkawang ini bersifat final dan mengikat,” kata Solling SH, Ketua KPU Kota Singkawang ditemui di kantornya, kemarin (3/8).
Persyaratan KPU yang mewajibkan empat balon tersebut meliputi keabsahan ijazah, KTP, serta bukti dukungan parpol pengusung yang ditandatangani ketua dan sekretaris parpol serta parpol pengusung itu minimal mengantongi 15 persen suara pada pemilu lalu.
KPU mengumumkan keempat pasangan yang lolos dilanjutkan dengan penentuan nomor urut pasangan calon. Penentuan nomor urut melalui pleno di Hotel Mahkota Singkawang, hari ini. Selain pasangan calon, KPU juga mengundang tim sukses masing-masing, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta muspida. “Kita menjamin tidak akan ada nomor pesanan,” ujarnya.
Pengundian nomor urut pasangan calon tersebut, jelas Solling, dilakukan dengan sedemikian halus untuk menutup celah-celah yang dimungkinkan menyebabkan timbulnya nomor pesanan. “Mengenai bagaimana mekanismenya kita lihat saja besok (hari ini, red),” pungkasnya. (jul/dik)

Kalbar Butuh Pemimpin di Luar Partai Oposisi

DPP Golkar Backup Morkes-Burhan di Pusat

Pontianak – Banyak program yang mendesak di Kalbar masih sangkut di berbagai kementerian dinilai sebagai dampak dari posisi gubernur yang lemah dari partai oposisi di parlemen.
“Gubernur harus ada backup yang kuat di pusat. Selama ini Gubernur Kalbar dari pihak oposisi, sehingga lemah untuk mengurusi APBN, regulasi, dan perhatian SBY di Kalbar kurang,” kata Indra J Piliang, Direktur Eksekutif YHB Indonesia usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Expert Meeting Visi-Misi calon Gubernur Partai Golkar di Pontianak, Minggu (27/5).
Menurut dia, dibutuhkan hubungan yang baik dan posisi tawar yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga program mendesak yang harus dilaksanakan di provinsi ini bisa dengan mudah terealisasi.
“Kalbar tidak lagi dianggap provinsi oposisi. Sehingga dibutuhkan pemimpin di luar oposisi parlemen,” jelas Indra.
Menurutnya, melalui FGD dibangun sistematika kerja yang lebih partisipatif dengan mendengarkan suara rakyat sebagaimana pernah dilakukan Tim Sukses Morkes Effendi ketika berkeliling ke 14 kabupaten/kota dan digabungkan dengan pendapat para ahli yang menguasai bidang-bidang terkait.
“FGD ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar,” katanya.
Visi misi yang akan diusung Pak Morkes dan Pak Burhan nantinya, kata Indra, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila terpilih.
“Dengan adanya panduan sejak awal, grand design dari Kalbar lima tahun ke depan sudah dicetak dari awal. Bukan sekadar janji, tapi merupakan bagian dari rencana besar,” jelasnya.
Sebagai contoh adalah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak dan pembangunan runway baru Bandara Supadio. Soal ketiadaan pelabuhan internasional, sering kali dijadikan alasan investor untuk mengurungkan investasinya.
Sedangkan runway baru dibutuhkan bagi kesiapan menyongsong kebijakan beberapa maskapai yang akan segera mengganti pesawat lama mereka dengan produk lebih baru seperti B737-800 NG, B737-900 ER, maupun Airbus A-330 yang menuntut runway lebih panjang dan lebih kuat daya dukung landasannya.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan, memang PDIP sebagai partai oposisi juga menjadi kendala, karena bagaimanapun hubungan partai di pemerintahan pusat sangat memengaruhi hubungan partai yang ada di daerah.
“Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar ini.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama partai koalisi pemerintah itu pasti ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah juga dari kader-kadernya. Ini agar kebijakan bisa sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli.
Ditetapkan pasangan itu oleh DPP sebagai calon dari Golkar, konsolidasi untuk menggerakkan mesin partai, ditambah partai koalisi dan jaringan di luar untuk memenangkan pilgub siap dijalankan.
“Begitu saatnya setelah pendaftaran calon, kita akan memperluas jaringan untuk memantapkan kemenangan ini. Kita tidak bisa target angka, tapi harus menang, bisa mengalahkan incumbent,” ujar Zulfadhli.

Siap mental

Calon Gubernur Kalbar H Morkes Effendi SPd MH menyatakan kesiapan mental dan fisik serta organisasi politiknya untuk mendaftar ke KPU pada Juni mendatang. “Secara fisik, mental, dan organisasi sudah siap. Sudah ada SK penetapan dari Partai Golkar untuk saja maju bersama Burhanuddin A Rasyid,” katanya.
Disinggung soal visi-misi, mantan Bupati Ketapang dua periode ini menjelaskan, itu dibuat dari hasil FGD yang sudah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Masalah utama adalah soal infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius hingga ke daerah perbatasan dan daerah terpencil. Setelah itu barulah pada persoalan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Morkes mengatakan untuk menetapkan prioritas pembangunan nantinya haruslah bertanya kepada masyarakat. Program-program pembangunan itu nantinya juga harus berkeadilan, sehingga terjadi pemerataan, tidak ada kecemburuan. “Pemekaran wilayah juga mutlak dilakukan. Itu juga salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai pemimpin, Morkes menegaskan jangan menunjukkan hal-hal yang berbau provokasi. Contoh kecil, rumah dinas dicat warna yang identik dengan partainya, kemudian VIP Bandara Supadio dicat warna merah. “Harus dimulai dari pemerintah. Kalau jadi gubernur, saya tidak boleh mengecat rumah dinas warna kuning. Karena dari contoh kecil itu saja sudah menunjukkan provokasi secara tidak langsung,” tuntas dia. (jul/*)

Golkar Pontianak Target 60 Persen

Julianus Ratno

Morkes Effendi didampingi istri dan Ketua DPD PG Kabupaten Pontianak memberi santunan kepada anak yatim

Mempawah – Partai Golkar Kabupaten Pontianak yakin pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid sebagai pemenang di Pilgub Kalbar 2012. Targetnya malah hingga 60 persen buat kubu Bangkit Melawan.
“Bupati Pontianak dari Partai Golkar dan di parlemen ada 6 kursi. Ditambah partai koalisi menjadi 15 kursi. Target kami 60 persen suara untuk pasangan Morkes-Burhan,” tegas Rahmat Satria, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pontianak kepada Rakyat Kalbar, semalam.
Dia menyatakan itu seusai buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Pontianak di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan, Kamis (2/8). Selain dihadiri Morkes dan istrinya Suma Jeni Heryanti, tampak Sekretaris DPD PG Kalbar H Adang Gunawan SE, pengurus DPD PG Kabupaten Pontianak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak yatim.
Mesin Golkar, katanya, sudah siap hingga ke tingkat paling bawah bersama mesin partai koalisi yang mengusung pasangan ini. Bahkan langkah antisipasi kecurangan juga sudah disiapkan, baik itu yang menyangkut DPT maupun bentuk kecurangan lainnya.
Rahmat Satria mengungkapkan, para juru kampanye (jurkam) juga akan diberikan pelatihan yang saat ini terus berlangsung. Begitu juga dengan sanksi nantinya akan diberikan pelatihan khusus. “Kita akan pasang saksi di setiap TPS minimal dua orang,” katanya.
Partai Golkar Kabupaten Pontianak sepertinya tidak mau kecolongan, pengurus maupun kader partai yang berani membelot harus siap-siap menerima sanksi tegas. “Bagi anggota dewan yang terbukti mengampanyekan calon lain akan kita berikan sanksi tegas berupa PAW. Bagi pengurus partai kita berikan sanksi pemecatan,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Pontianak ini.
Dirinya juga meminta kepada Panwaslukada dan KPU untuk bertindak netral, bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak memihak kepada kandidat mana pun, artinya penyelenggara pemilu harus mampu menunjukkan eksistensi dan bekerja secara profesional.
Buka puasa bersama yang dihadiri sekitar 500-an orang itu, Rahmat Satria ingin meningkatkan silaturahmi dan mempererat persaudaraan, juga untuk memperkenalkan dan menyampaikan visi dan misi pasangan Morkes-Burhan maju sebagai cagub dan cawagub.
Morkes dan Rahmat Satria yang didampingi istri memberikan santunan kepada 150 anak yatim. “Bulan puasa Ramadan adalah bulan melawan hawa nafsu. Karena itu hendaknya bulan Ramadan ini digunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri dari hal-hal yang menjurus pada perbuatan dosa. Bulan puasa sebagai bulan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” ujar Morkes.
Dia menegaskan, melawan hawa nafsu dan hal-hal yang berakibat kepada kemudaratan adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh umat Islam. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan kebodohan, kemiskinan, diskriminasi, dan korupsi.
“Melawan kebodohan adalah salah satu kewajiban umat muslim dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Morkes. (jul/*)

Partai Baru Dukung Siapa

NasDem dan Nasrep Condong ke Mana?

ZMS

Pontianak – Seperti sudah digadang-gadang, Partai Nasional Demokrat (NasDem) besutan Surya Paloh dan Partai Nasional Republik (Nasrep) bentukan Hutomo Mandala Putra (Tommy) Soeharto bakal rebutan kursi parlemen 2014 nanti.
Mumpung belum resmi diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU), ke mana dukungan mereka di Pilgub Kalbar? Paling tidak kedua partai ini sudah mengklaim banyak pendukung dan simpatisan, juga sudah punya massa hingga kecamatan. Keduanya baru terdaftar di Kemenkum HAM namun belum selesai verifikasi faktual di KPU.
“Partai NasDem terkait Pilkada Kalbar belum punya kursi di legislatif, maka NasDem mengambil posisi netral. Kita juga belum resmi menjadi kekuatan politik termasuk belum bisa mengusung calon kepala daerah,” tutur Ketua DPW Partai NasDem Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie kepada Rakyat Kalbar, Kamis (2/8).
NasDem menurutnya juga tidak merapat ke kubu mana pun seperti partai-partai nonparlemen lainnya. Bukan berarti NasDem tidak ingin mendukung salah satu pihak. Mengingat sampai saat ini masih belum punya kekuatan politik.
“Secara pribadi silakan saja. Banyak juga orang-orang NasDem yang menjadi tim sukses para kandidat. Silakan saja tetapi tidak membawa bendera NasDem,” ujarnya.
Bicara soal arah politik, Syarif Abdullah inginnya calon pemimpin daerah yang punya platform sama dengan NasDem. Siapa pun orangnya, baik itu incumbent maupun orang baru, terserah.
“Yang penting NasDem tetap berharap pemimpin terpilih nanti dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Kalbar. Jadi kami tidak menginstruksikan anggota secara organisasi untuk mendukung siapa. Kalau perorangan kita bebaskan,” ujarnya sambil mengatakan bahwa untuk 2014 kader rekrutan NasDem mencapai 400-500 ribu orang.
Sejauh ini NasDem hanya menyampaikan kriteria pemimpin yang baik kepada kader dan masyarakat. Bukan berdasarkan figur dan duit. Tetapi orang yang mampu memimpin Kalbar.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Nasional Republik Kalbar Andi Syukur menegaskan partainya mengambil sikap netral di Pilgub Kalbar 2012. Juga tidak condong ke salah satu kandidat pun.
“Posisi kita netral. Termasuk personal pengurus Nasrep. Meskipun kita sudah punya massa dan struktur pengurus sampai ke tingkat kecamatan. Karena kita juga masih belum punya kursi di parlemen,” ungkap Andi via telepon, kemarin.
Untuk anggota dan kader, Nasrep silakan saja mau memilih siapa. Sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu yang menurutnya baik dan layak menjadi pemimpin daerah ini.

Dukung Tambul

Partai Persatuan Nasional (PPN) Kalbar yang juga nonparlemen alias belum punya kursi, mendukung pasangan Berkibar. Pasangan Berkibar, Abang Tambul Husin-Barnabas Simin Sth yang dipilih partai besutan OSO, punya latar yang penting dalam membina persatuan seluruh masyarakat Kalbar yang plural.
“Pasangan ini diusung Partai Gerindra dan kawan-kawan. Jadi dipilihnya Tambul-Barnabas karena keduanya figur pemimpin nasionalis yang menjaga keharmonisan beragama dan kebersamaan etnis di Kalbar,” ungkap Namrun Leru SPd, Ketua DPC PPN KKU di kantornya, Kamis (2/8).
Menurutnya, saat penyampaian visi misi Berkibar di hadapan pengurus PPN di Grand Mahkota Hotel beberapa waktu lalu, sudah jelas bagi PPN yang visinya juga mempersatukan kekuatan daerah secara nasional.
Kendati Dr Oesman Sapta Odang sendiri membebaskan partainya untuk mendukung siapa pun, PPN sudah menentukan sikap. “Untuk KKU kita signifikan sebagai pemenang kedua setelah Golkar di pileg 2009,” tutur Namrun yang juga Wakil Ketua DPRD KKU itu.
Dia malah optimis pasangan Tambul-Barnabas meraih suara signifikan di KKU dan Ketapang. “Sementara basis Tambul-Barnabas juga mantap di timur Kalbar seperti Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, dan Sanggau,” ujarnya.
Dalam kajian Namrun, peluang Tambul-Barnabas cukup besar. “Sebab pasangan ini merupakan gabungan kandidat muslim dan nonmuslim dihadapkan tiga kandidat lainnya. Itu tadi, pasangan pemersatu demi Kalbar yang plural,” yakinnya.
Menurutnya, pemilih rasional dengan penduduk muslim dan nonmuslim cukup berbagi. “Figur Tambul Husin yang muslim serta Barnabas Simin yang dipanuti masyarakat Dayak, akan memberikan dampak positif. Mungkin saja dua putaran, pasangan ini berpeluang besar kalau sampai dua putaran,” kupasnya.
Dukungan PPN ke Tambul-Barnabas dibenarkan H Hildi Hamid, Ketua DPD PPN Kalbar. “Kita bulat mendukung pasangan nasionalis yang menjunjung tinggi kebebasan beragama ini,” tutur Hildi menjawab Rakyat Kalbar. (kie/lud)

KAHMI Ada di Mana-mana

KNPI Netral, Pemuda Katolik ke Incumbent

Pontianak – Musim dukung-mendukung dimulai sejak gaung pilgub 2012 digemakan. Ada partai pengusung, partai pendukung, ada kelompok sempalan di luar partai dan ormas, dan ada-ada saja. Ke mana sejumlah ormas berpaling?
Ketua Korps Alumi Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalbar Dr H Hamka Siregar MAg menepis organisasinya berpihak. Secara institusional, KAHMI tidak mendukung orang per orang lantaran organisasinya ada di mana-mana.
“Kita bukan berpolitik praktis. Tetapi melalui pendekatan-pendekatan bagaimana menyukseskan pilkada secara baik. Sehingga demokrasi berjalan sesuai dengan harapan kita,” ujar Hamka menjawab Rakyat Kalbar di kantornya di STAIN Pontianak, Kamis (2/8).
Hamka mengistilahkan keterkaitan KAHMI dengan menyebutnya sebagai politik adiluhung. Politik etis tidak di ranah politik praktis.
“Orang per orang silakan saja. Karena orang-orang kita juga menyebar di partai politik seperti di Golkar, PAN, PDIP, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masing-masing pribadi yang punya talenta silakan bekerja dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.
Jadi, tidak ada instruksi secara organisasi karena bukan ranah politik praktis. “Kita berada pada politik etis. Ya, kita selalu ada diskusi tetap membincangkan daerah dan KAHMI selaku korps yang berbasis Islam tetap membicarakan keumatan,” jelasnya.
Bagaimanapun, diakuinya para kandidat berupaya mendekati ormas yang berisi orang-orang dengan peran dan status intelektual itu. “Pasti juga ada tawaran-tawaran kandidat, hanya saja tidak secara kelembagaan. Tegasnya KAHMI tidak berpolitik praktis,” aku Hamka yang juga Ketua STAIN Pontianak.
Terpisah, Sekretaris Umum DPW Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalbar Dr H Moh Haitami Salim MAg mengaku keluarga besar PII belum menentukan siapa kandidat yang didukung. Alasannya belum tahu kandidat mana yang layak didukung.
“Keluarga Besar PII pasti mengerahkan suara untuk memilih kandidat pilgub nanti. Kita lihat dulu kandidat terbaik pandangan PII sendiri,” ujarnya singkat.
Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kota Pontianak Fauzi menegaskan tidak mengintervensi masyarakat Madura untuk memilih siapa pemimpin Kalbar ke depan.
“Masyarakat Madura sekarang sudah pintar dan bisa memilih pemimpin yang baik sesuai hati nurani masing-masing, bukan kami arahkan,” ungkap Fauzi kemarin.
Fauzi mengatakan masyarakat Madura memilih apa visi dan misi calon pemimpin nanti. “Jika visi dan misinya cocok tetap dipilih bukan karena diintervensi untuk memilih kandidat tertentu. Juga, masyarakat Madura sudah tidak menginginkan janji, tetapi bukti nyata,” tambah anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak ini.
Namun dia mengingatkan masyarakat Madura tidak memilih pemimpin karena uang, karena itu akan menghancurkan pemimpin Kalbar ke depan. “Pilihlah pemimpin, bukan lihat uangnya, tetapi benar-benar dengan panggilan hatinya,” ujarnya.

KNPI netral

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalbar menjaga netralitas lembaga dalam pilgub. “KNPI tidak memihak pada salah satu kandidat,” tegas M Adi Cahyono, Ketua KNPI Kalbar.
Namun dia membebaskan seluruh anggota dan pribadi pengurus yang menjadi tim sukses. “Pengurus yang terlibat aktivitas politik itu dalam kapasitas pribadi,” jelas Adi.
KNPI yang menaungi 68 ormas kepemudaan dan 6 kepengurusan di tingkat kecamatan, sebenarnya potensi besar dalam politik. Karena itu diimbau agar para pengurus tidak terbawa arus sehingga bisa dimanfaatkan oleh kandidat tertentu.
Adi juga mengajak para pemuda agar menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dalam pemilukada mengingat potensi pemilih dari kalangan muda sangat besar.
“Karena para pemuda harus terlibat untuk menentukan calon pemimpin. Kami juga mengharapkan agar pemilukada bisa berjalan damai, aman, dan lancar,” tuntas Adi.
Berbeda dengan Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalbar yang tegas menyatakan mendukung Cornelis-Christiandy Sanjaya di pilkada 2012.
“Keputusan sesuai hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Pemuda Katolik (PK) Kalbar tahun lalu,” tegas Martinus Sudarno SH, Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar dihubungi Rakyat Kalbar, Kamis (2/8).
Karena itu dia mewajibkan pengurus dan kader PK untuk mengamankan dan melaksanakan hasil rapimda tersebut.
“Kita juga menyerahkan kepada seluruh warga Kalbar untuk menciptakan suasana yang kondusif agar proses pemilukada berjalan demokratis, aman, tertib, dan lancar. Mari kita gunakan hak politik kita dengan bertanggung jawab agar pembangunan Kalbar dapat terus kita tingkatkan,” harap Sudarno. (kie/hak/sul/jul)

Tinggalkan PKB, Tetap Urus PWNU Kalbar

Dua Kader Menyusul Hengkang

Pontianak – Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor SH yang posisinya di ujung tanduk memilih mundur terlebih dulu sebelum dipecat DPP partai berlandaskan Islam itu lantaran menolak dukung incumbent.
“Hari ini (kemarin, red) saya sampaikan surat pengunduran diri ke partai. Saya juga sudah mendapatkan surat dari PWNU perihal rangkap jabatan sebagai pengurus PKB. Sedangkan jabatan saya sebagai Wakil Sekretaris Tanfidyah PWNU Kalbar,” tutur Sumardi kepada Rakyat Kalbar via pesan singkat (SMS), kemarin.
Sumardi mengatakan segera membalas surat PWNU bernomor 135/SR/PWNU-KB/A-1/07/2012 tertanggal 20 Juli tersebut. Dia menyatakan meninggalkan PKB untuk memilih tetap pada kepengurusan PWNU Kalbar. Sikapnya itu dengan pertimbangan AD/ART NU hasil muktamar ke-32 bahwa pengurus NU tidak dapat rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.
“Keputusan saya sebelum diberhentikan DPP PKB atas usulan Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE pada Rapat Pleno DPW PKB. Saya menyatakan mundur dari PKB baik kepengurusan maupun sebagai kader partai,” tegasnya.
Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi fungsionaris parpol, dalam manajemen khitah tidak boleh rangkap jabatan dengan kepengurusan ormas Islam itu.
Pengurus mulai dari PBNU hingga pengurus cabang (kabupaten/kota) dilarang menjadi pengurus partai politik. Keputusan tersebut sebagai sikap dari NU untuk memagari diri dari godaan politik praktis.
Namun pengurus NU tidak dilarang untuk menduduki jabatan politik seperti menteri, gubernur, bupati, atau walikota, dengan catatan harus mengajukan diri atau meminta izin kepada Ketua Umum PBNU. “Saya minta agar pengurus PWNU lainnya yang merangkap jabatan di parpol juga disurati, dan selanjutnya diminta untuk memilih,” tegas Sumardi.
Dihubungi terpisah, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik mengaku belum menerima surat pengunduran diri Sumardi. Begitu juga dengan dua pengurus lainnya yang diberikan surat peringatan dan dikabarkan ikut mengundurkan diri.
“Saya belum terima suratnya, mungkin juga surat yang bersangkutan sudah disampaikan ke staf Sekretariat DPW PKB Kalbar. Permohonan disposisinya belum ada ke saya. Saat ini saya masih dalam perjalanan menghadiri muscab ke Kapuas Hulu. Jadi saya belum tahu apakah surat pengunduran diri itu sudah ada di DPW. Begitu juga dengan dua pengurus PKB yang diberi surat peringatan, apakah ikut mengundurkan diri atau tidak,” jelas dia.
Namun Mulyadi menyayangkan para kader yang mengundurkan diri, khususnya dua kader yang mendapat surat peringatan pertama itu yakni Syarif Pendy Yan Alqadrie dan Wahab Bulyan.
“Surat peringatan itu hasil rapat pleno DPW, sudah disampaikan kepada kedua kader partai. Tanda tidak gentleman berorganisasi di partai. Seharusnya bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan,” tuntas Mulyadi. (jul)

Cornelis Masih Simbol Kekuatan Politik Dayak

Pontianak – Sosok Drs Cornelis MH sampai hari ini dinilai masih menjadi tokoh Dayak yang kuat di kalangan elite-elite etnis di Kalbar. Suara Dayak diprediksi masih akan bulat mendukungnya.
“Kehadiran Barnabas Simin sebagai cawagub dan Milton Crosby yang merapat ke Golkar tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Cornelis di komunitas Dayak,” kata Jumadi SSos MSi, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura menjawab Rakyat Kalbar via selular, Senin (30/7).
Namun dia mengakui terjadinya perubahan karena melihat ada sebagian elite Dayak yang tidak sepaham secara politik dengan Cornelis yang berstatus incumbent itu.
“Saya melihat Cornelis masih menjadi simbol kekuatan perpolitikan tokoh Dayak di Kalbar. Apalagi pergumulan politik di Kalbar sangat kental dengan politik identitas keetnikan. Sosok Cornelis saat ini masih cukup kuat di kalangan elite-elite Dayak,” kata Jumadi.
Terkecuali, lanjutnya, Milton Crosby sendiri yang maju sebagai calon gubernur. “Jika itu yang terjadi, maka Milton akan menjadi rivalitas yang kuat bagi Cornelis di wilayah timur. Intinya, dukungan politik komunitas Dayak terhadap Cornelis masih cukup kuat,” ungkapnya.
Menjawab pecahnya DAD khususnya DAD Sintang, Jumadi melihatnya hanya kasuistik dan riak-riak kecil saja. “Polemik di DAD kan hanya pada level elite dan hanya terjadi di Kabupaten Sintang. Secara kultural dan ideologis, saat ini sosok Cornelis masih sangat berpengaruh di komunitas Dayak Kalbar,” kata Jumadi. (jul)

Jaga Etika, Jangan Saling Menjelekkan

Cornelis mengukuhkan Tim Kampanye Kabupaten Landak, Rabu (25/7)

Ngabang – Tim kampanye mesti menjaga etika berpolitik. Tindakan saling menjelekkan calon kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar yang akan berkompetisi di Pilgub Kalbar, 20 September 2012 wajib dihindari.
“Saya tekankan agar tim sukses jangan menyalahi aturan dalam berkampanye. Ikuti semua aturan yang ditetapkan oleh KPU. Yang harus dihindari tim kampanye dalam berkampanye adalah menjelek-jelekkan balon lain, ingat itu,” pesan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH yang kembali akan bertarung dalam pilgub 2012.
Saat menghadiri pengukuhan Tim Kampanye Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM di Kabupaten Landak, Rabu (25/7), lebih jauh Cornelis meminta tim suksesnya tidak lengah dan terbuai. “Sampaikan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar kepada masyarakat,” katanya di hadapan sejumlah anggota DPRD Landak dari parpol pengusung dan para ketua PAC parpol se-Kabupaten Landak.
Ia juga berpesan kepada timnya untuk tidak menjelek-jelekkan bakal calon (balon) lain dalam kampanye. Hindari semua upaya yang dapat memecah belah persatuan tim, karena kalau terpancing maka kerugian yang akan diperoleh. “Memang sekarang kita lagi dipantau gerak-gerik oleh balon lain, tetapi asalkan kita bisa dengan benar menyampaikan visi dan misi serta tidak melanggar aturan yang ada, pasti sulit mereka untuk mencari kesalahan. Hati-hati waspada itu penting,” ujarnya.
Cornelis juga menyampaikan, saat ini kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kalbar sangat tinggi. Salah satu program yang paling menonjol adalah pembangunan Jembatan Tayan. Terealisasinya jembatan itu karena adanya kepercayaan dari pusat. “Bukan hanya itu, jalan-jalan lintas di perbatasan juga menjadi skala prioritas oleh pusat untuk dibangun,” tegasnya.
Dalam Pilgub Kalbar 2012, pasangan Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Indonesia Baru (PIB).
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Minsen, dalam arahannya mengatakan sebagai parpol yang sudah berkomitmen mendukung pasangan tersebut hendaknya dari sekarang harus sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar atau tetangga. Walaupun tim belum menyiapkan program, ujar Minsen, tetapi sebagai jurkam hendaknya ketika sudah sampai ke tempat masing-masing berusaha untuk menyampaikan pesan politik pasangan incumbent.
“Saya berharap tim yang sudah terbentuk dan dikukuhkan dari semua partai pengusung jangan mudah terpecah terhadap isu-isu yang dapat memecahbelahkan kita. Rapatkan selalu barisan, satukan persepsi memenangkan calon yang kita usung. Kemenangan pasangan ini bukan hanya kemenangan keduanya, tetapi kemenangan itu milik kita dan seluruh rakyat Kalbar,” pesan Minsen. (tar)

Incumbent Menang Satu Langkah

Jimmy: PKR itu Dipolitisasi

Pontianak – Bergabungnya Milton Crosby ke Tim Morkes-Burhan dianggap kubu Cornelis-Christiandy permainan politik biasa-biasa saja. Tim pemenangan incumbent itu optimis meraih kemenangan kedua kalinya.
“Saya mau katakan, kalau pilgub 2007 Cornelis itu levelnya bupati dan saya yakin tidak banyak orang tahu Cornelis saat itu. Kalau sekarang dia kan gubernur, sudah satu langkah menang,” kata M Jimmy SH, Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.
Kenapa satu langkah menang, menurutnya Cornelis populer. Artinya tidak perlu lagi ada sosialisasi seperti kawan-kawan pasangan lain. Kalau pada pilgub 2007 basisnya delapan, sekarang pada posisi incumbent basisnya sudah 14.
“Itu suka tidak suka akan terjadi, karena rakyat sudah pintar dan cerdas untuk menentukan pilihan. Untuk itu kami dari tim kampanye dari kacamata politik kita harus wanti-wanti. Tapi kita bukan juga overconfident ya. Suara Cornelis-Christiandy tetap meningkat dari 2007. Itu sudah pasti,” yakin Jimmy.
Keyakinannya lantaran selama empat tahun menjadi gubernur, masyarakat menilai keberhasilan yang sudah dia capai, apa-apa yang sudah dilakukan. Tentu ini merupakan barometer, takaran rakyat untuk menilai sosok Cornelis.
Rakyat yang menilai, ujar legislator PDIP Kalbar ini, beragam dan berbagai kalangan. Pertama rakyat biasa, ada akademisi, ada orang-orang pintar. “Mereka ini akan menjadi corong, mereka akan sampaikan sesuatu yang baik adalah baik. Dan itu bagian dari yang membantu Cornelis untuk kampanye, padahal tidak disengaja. Hanya cerita-cerita di warung kopi, di kantin, dan di tempat lainnya, bahwa Cornelis begini-begini,” urainya.
Jadi, bergabungnya Milton ke pasangan MB, sementara dulu Milton menang di Pilbup Sintang diusung PDIP, dinilai wajar saja dalam politik. Menurut Jimmy, pertanyaan itu kapasitas DPD Partai menjawabnya. Karena merasa pengurus DPD Partai, Jimmy menjawabnya.
“Saudara Milton mau ke mana itu hak dia sebagai warga negara. Jadi Pak Milton ini tidak boleh juga kita kungkung. Tapi kalau cerita kata terima kasih, ya dikembalikan kepada orangnya. Seperti apa dia. Makanya saya selalu menekankan politik yang berparadigma pragmatis itulah yang akan menghancurkan bangsa ini,” kata Jimmy.
Mohon maaf, Jimmy melanjutkan, mungkin Pak Milton sekarang setelah keluar dari Demokrat mau memilih merapat ke Pak Morkes, ke Pak Tambul, atau kepada siapa, dan itu hak pribadi beliau. Jangan dikaitkan antara Pak Milton merapat kepada orang ini dengan nuansa PDIP memberikan perahu ketika itu, ceritanya lain.
“Ya sudah. Kita sudah tidak kenang lagi kok. Hak dia mau merapat kepada siapa. Kami PDIP bukan baru sekali punya pengalaman seperti itu. Lain kali tidak sembarangan untuk meminta rekomendasi. Sudah banyak pengalaman untuk solidaritas partai itu sendiri,” ujarnya.

Politisasi

Bagaimana dengan persoalan PKR? Jimmy menjelaskan, banyak komponen yang harus dibenahi dan Cornelis tidak pernah menghambat. “Beliau justru mendorong, tapi kalau mendorong sesuatu yang belum lengkap, sesuatu yang masih kurang, Cornelis akan malu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Jimmy.
Maksud Cornelis, PKR harus terlaksana. Hanya saja persyaratan diperhatikan. Sementara yang terjadi selama ini hanya koar-koar di media. Hanya dimuati nuansa politik, seolah-olah Cornelis tidak mendukung, tidak setuju. Padahal itu isu yang tidak benar.
Terbukti, kata Jimmy, Cornelis mengatakan kepada Fraksi PDIP bahwa PKR itu tolong segera dilengkapi persyaratannya. “Dan kita sudah sampaikan dalam pemandangan umum. Segera dibuat kajian secara komprehensif. Bukan hanya mengkaji tata ruang wilayahnya, tapi kebutuhan pegawai, dan lainnya, layaknya sebuah provinsi. Kalau persyaratan belum dilengkapi, bagaimana kita mau mengusulkannya,” terang dia.
Jimmy melanjutkan, Cornelis adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, juga harus tunduk dan patuh pada pimpinan tertinggi, yakni presiden. Soal daerah otonomi baru, pemerintah pusat sudah mengeluarkan moratorium dan belum dicabut. Sebagai wakil pemerintah pusat, kan tidak mungkin Cornelis melawan.
Untuk itu, katanya lagi, semua persyaratan harus segera dilengkapi, begitu keran pemekaran dibuka, moratorium dicabut oleh Presiden SBY, barang ini sudah siap.
“Tapi sekarang ini persoalan PKR itu dipolitisasi oleh lawan-lawan politik, seolah-olah basis Cornelis ini orang hulu. Jadi harapannya suara Cornelis kurang dan kalah di pilgub. Sebenarnya cara-cara seperti ini kolokan,” ujarnya.
Dia mengaku sangat tidak khawatir soal suara di timur Kalbar, karena masyarakat di sana juga mengerti. Cuma ada segelintir orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. “Ya sah-sah saja pikiran orang. Kita tidak boleh hambat itu. Karena mereka juga bagian dari warga negara,” ucap Jimmy.
Meski demikian, tim pemenangan akan bekerja maksimal. Ia menegaskan, bukan karena incumbent lalu lenggang kangkung. “Pengaruh PKR pasti ada, hanya segelintir orang saja. Yang mau saya katakan adalah mari kita fight, mari kita main sesuai aturan. Jadi, berpolitik santunlah, jangan pakai gaya tahun 70-an. Kita sudah modern. Dan kami sudah siap,” tuntas Jimmy. (jul)

Mbalelo, Usul Dipecat DPP

Kemelut PKB Kalbar Dukung Incumbent

Sumardi Siap Tempuh Jalur Hukum

ZMS

Pontianak – Kemelut di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalbar kian menjadi menyusul kritik atas keputusan DPP yang mengusung pasangan incumbent.
Melalui rapat pleno yang digelar Selasa (24/7) di Sekretariat DPW Jalan Puteri Dara Nanti, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor direkomendasikan dipecat. Tapi dua pengurus lainnya yang tak kurang vokal, hanya disanksi peringatan.
“Berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus wilayah, Sumardi M Noor kita berikan sanksi berat berupa rekomendasi pemecatan ke DPP. Secepatnya kita kirim ke DPP. Sedangkan dua pengurus lainnya kita berikan peringatan,” kata Mulyadi Tawik SE, Ketua DPW PKB Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Selasa (24/7).
Sementara dua tokoh vokal yang punya pengaruh kuat di basis yang cukup signifikan, yakni Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie dan Wakil Ketua DPW PKB Wahab Bulyan hanya kena semprit dengan peringatan. Justru tokoh muda dari kalangan Keraton Kadriyah bersuara cukup keras.
Rapat pleno DPW PKB itu dihadiri pula oleh jajaran Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, pimpinan Badan Otonom (Banom), sayap, dan lembaga-lembaga PKB Provinsi Kalbar. Ketua Dewan Syuro Ustaz Hasbullah SH, Sekretaris Dewan Syuro Ustaz Suja’i M Hasan SPd, dan Sekretaris DPW PKB Kalbar Andi M Syafe’ie SPdI.
Menurut Mulyadi, perlawanan yang dilakukan beberapa pengurus itu bukan lagi persoalan PKB mengusung pasangan incumbent, tapi sudah mencemarkan nama baik partai dan membawa partai ke arah tidak baik. Karena itu partai secara struktural mengambil tindakan untuk itu.
Sikap Sumardi M Noor itu yang bertentangan dengan keputusan partai dinilai Mulyadi sudah kelewatan. “Dia (Sumardi) sendiri tidak menerima hasil keputusan partai, tetapi dia sendiri mengarahkan ke calon lain. Kalau saya lihat, ini sudah pernah bermain sebelumnya, mungkin sudah pernah berjanji dengan calon lain,” katanya.
Masih kata Mulyadi, DPW Kalbar pernah melaksanakan musyawarah pimpinan wilayah (muspimwil) pada 11 Desember 2011. Yang dibahas salah satunya berkaitan dengan pilgub 2012, agenda penting partai itu dihadiri seluruh Ketua DPC PKB se-Kalbar.
Pada saat itu, sambung dia, tidak ada kesepahaman, karena calon kandidat belum banyak bermunculan. Akhirnya, disepakati antara Ketua DPC dan DPW untuk sepenuhnya menyerahkan sikap partai kepada DPP untuk mendukung siapa.
“Saya terus koordinasi dengan jajaran Dewan Syuro, tetap dibicarakan dalam rapat. Dan pada 2 Juni 2012 diarahkan PKB mengusung Cornelis-Christiandy. Kalau dikatakan tidak melalui mekanisme partai, itu tidak benar,” tegas ketua partai berbasis Islam itu.
Perbedaan, katanya, boleh saja, tetapi ketika sudah ada keputusan partai, itu harus dijalani, harus dipatuhi. “PKB tetap konsisten sampai ke tingkat bawah siap memenangkan Cornelis-Christiandy. Kita berikan sanksi kepada pengurus yang coba-coba membelot,” tegas Mulyadi lagi.
Kalau ada kabar yang menyatakan sebagian pengurus PKB mendukung calon lain, dibantah Mulyadi. Sikap PKB sudah jelas dan bulat mendukung dan mengusung pasangan incumbent. Alasan Mulyadi, keberhasilan pasangan incumbent selama memimpin daerah ini, kondisi Kalbar yang aman sehingga pertimbangan partai merapat ke Cornelis-Christiandy.

Target 2012

Keputusan rapat pleno yang dianggap otoriter dan sepihak itu sepertinya melukai Sumardi M Noor. Tokoh vokal yang kerap bersuara nyaring ini sudah bersiap-siap membawa persoalan pemecatannya ke jalur hukum.
“Jika mendapat surat pemecatan, tidak perlu melakukan pembelaan diri. Tetapi kita akan melakukan upaya hukum pidana. Kalau kita tempuh dengan jalur partai, sulit untuk menjebloskan kesalahan kader ke hotel prodeo,” tegas Sumardi kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Sayangnya Sumardi tidak menyebutkan secara jelas kesalahan dimaksud. Sepertinya Wakil Sekretaris Tanfidyah PWNU Kalbar ini punya kartu truf perihal latar dukung mendukung tersebut. Dia mengaku kecewa dengan keputusan partai yang tidak menjalankan mekanisme sebenarnya.
“Kader partai tidak melanggar etika. Karena dukungan kepada incumbent tidak melalui mekanisme partai. Dan dukungan kami tetap kepada pasangan Berkibar,” tegasnya.
Sumardi menilai rekomendasi pemecatan dirinya itu sarat dengan kepentingan politik yang tidak mencerminkan moralitas dan etika partai. Ketua DPW PKB diharapkan konsekuen jika dirinya dipecat dengan menyampaikan surat pemecatan secara fair.
“Yang jelas kita lakukan upaya yang terbaik untuk partai. Karena target kita adalah 2014, bukan pilkada yang sarat dengan kepentingan sesaat. Dan perlu dicatat, partai bukanlah perseroan dagang. Pemecatan ada aturan dan alasan sesuai AD/ART,” tuntas Sumardi. (jul)

Suara Dayak, Siapa Layak

Banson: Bukan Memilih Kepala Suku

ZMS

Pontianak – Pilgub Kalbar 2012 di ambang pintu. Setelah suara Melayu terpecah-pecah, kini kancah politik melihat suara Dayak terbagi-bagi. Ada Cornelis, ada Barnabas Simin, dan tokoh fenomenal Milton Crosby.
Meskipun banyak kalangan menilai drama pertarungan politik di Pilkada Kalbar ini hampir sama dengan pilgub 2007, namun tidak serta-merta kondisi itu persis berulang. Pasalnya itu tadi, suara Dayak yang 2007 termarginalkan bulat dukung Cornelis, kini bakal berubah.
“Orang Dayak sekarang euforianya berbeda. Dulu mereka berharap Cornelis bisa mewujudkan keinginan mereka. Tetapi kenyataannya harapan pada Cornelis yang dulu itu tidak terwujud,” ungkap Ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kalbar Bernardus kepada Rakyat Kalbar, Minggu (29/7).
Menurutnya, pola politik Kristen itu sedikit berbeda. Polanya pro kepada kaum lemah. “Sekitar 30-40 persen orang Dayak tidak lagi dukung Cornelis. Apalagi sekarang ada alternatif lain ke Pak Barnabas. Kecuali yang ada di PDIP dukung Cornelis,” tutur Bernardus.
Setidaknya dia melihat pecahnya Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang yang sepertinya “memisahkan diri” dari DAD provinsi. Menurutnya, DAD itu harus bebas dari politik. DAD harusnya menjadi rumah besar bagi seluruh orang Dayak.
“Pecahnya DAD Sintang itu besar pengaruhnya. Apalagi Ketua DAD Sintang itu bukan orang biasa. Seorang bupati pasti punya massa minimal 40 persen dukung Milton,” ujar Bernardus.
Terpisah, Letkol (Purn) Riam Mapuas mengatakan tidaklah mengherankan kalau DAD berpecah. “Karena budaya adalah salah satu faktor dari politik. Sedangkan subjek dan objek dari politik adalah manusia dengan alam pikirannya,” ujarnya.
Ditanya soal pecahnya suara Dayak akhir-akhir ini, Riam yang merupakan salah seorang cendekiawan Dayak yang senior itu juga menilai ada perbedaan dengan pilgub 2007. “Suara Dayak tidak mungkin semuanya mendukung Cornelis. Artinya tidak bulat lagi seperti dulu,” tegas Riam yang dihubungi via ponselnya di Putussibau.
Sementara itu, pengamat politik dari Untan, Dr Zulkarnaen menilai saat ini masih belum bisa dipastikan bahwa suara Dayak akan lebih besar mendukung siapa ataupun pecah.
“Tetapi kalau dukungannya tidak bulat lagi seperti dulu, memang iya. Dulu saat pilkada 2007, posisi Dayak sedang dalam meraih kekuasaan. Karena merasa posisinya sedang terpinggirkan sehingga suaranya bersatu dan solid,” ujar dosen ilmu pemerintahan itu.
Menurut dia, penyebab pecahnya suara Dayak adalah akibat kekecewaan soal pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Karena Dayak jumlahnya besar di pedalaman. Kekecewaan itulah yang membuat tidak utuh lagi mendukung Cornelis. “Kemudian, semakin banyaknya para pemilih rasional. Jadi mereka tidak lagi berpegang pada politik primordialisme,” ujar Zulkarnaen.

Bukan kepala suku

Ketua Harian DAD Kalbar Ibrahim Banson merasa tidak jelas dan tidak bisa pasti kalau suara Dayak terpecah. Yang pasti, sesuai UU, setiap warga berhak memilih dan dipilih. Dia melihat masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohkan lagi, mau milih Barnabas atau Cornelis, itu hak masyarakat.
“Kalau kita lihat Barnabas kan orang nomor dua, sedangkan Cornelis orang nomor satu di Kalbar. So pasti orang akan memilih yang nomor satu,” ujar Pak Banson, begitu dia biasa disapa.
Kata Banson, kalau ditanya dirinya mau milih siapa, sudah jelas Cornelis. Karena merasa dari dulu memang orang Cornelis. “Kita di DAD Kalbar sekitar 5 bulan kemarin melakukan Rekornas DAD Kalbar. Kita sudah bersepakat DAD Kalbar tetap memilih Cornelis,” tegasnya.
Mencuatnya nama Milton terkait secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DAD Sintang yang sempat kisruh, apakah suara Dayak di timur Kalbar akan terpecah, Ibrahim Banson tegas menjawab, apa hubungan Milton dengan pilgub?
“Kita yakin masyarakat bisa memilih dan menilai siapa yang berhak memimpin Kalbar ini. Pastinya kita tidak memaksa masyarakat harus milih Cornelis dan orang lain. Itu hak masyarakat sendiri mau milih siapa. Karena kita bukan memilih kepala suku. Kita memilih siapa yang bisa memimpin Kalbar,” ujar Banson.
Sebagai Ketua Harian DAD, Banson dengan santun mengatakan siapa pun yang terpilih nanti harus diterima. “Siapa pun yang menjadi Gubernur Kalbar, harus kita hormati,” katanya
Menjawab Rakyat Kalbar, Banson tidak mau menyebut berapa persen suara Dayak yang memilih Cornelis. “Kalau ditanya berapa persen suara Dayak mendukung Cornelis, kita tidak tahu. Itu hak masyarakat mau milih siapa. Kita meyakini masyarakat tidak bodoh dalam memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin Kalbar ini,” ujarnya lagi.
Satu hal yang penting, kata Banson, seluruh masyarakat Kalbar supaya tidak terpicu dengan isu-isu negatif dalam pilgub ini. Kebersamaan masyarakat Kalbar selama ini telah terbina.
“Tolong kita sama-sama menjaga keharmonisan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Kita tidak mau gara-gara tidak milih si A dan si B, masyarakat Kalbar pecah oleh isu yang tidak benar. Siapa pun yang terpilih harus kita dukung sama-sama guna menyukseskan program Kalbar ke depan,” pungkas Banson. (kie/hak)

Tim Kampanye BBM Dikukuhkan

Boby: Menang Satu Putaran

Pontianak – Tim kampanye pasangan Cornelis-Christiandy untuk Kota Pontianak dikukuhkan dengan ketuanya Drs Hartono Azas MBA, dalam suasana bulan puasa yang sederhana di Wisma Nusantara, Minggu (29/7).
Pengukuhan oleh M Kebing L, Sekretaris Tim Kampanye Kalbar Cornelis-Christiandy Provinsi Kalbar itu merupakan koalisi dari lima partai yaitu PDIP, Demokrat, PIB, PDS, dan PKB bergabung dalam tim bermotto Bersatu, Berjuang, Menang (BBM).
Wakil Ketua Tim Pemenangan BBM Boby Crisniawan memastikan pasangan incumbent itu menang satu putaran. “Hitungan apa pun pasangan Cornelis-Christiandy ini pasti menang dan hanya satu putaran,” ujar Boby saat memberikan sambutan.
Ia mengimbau para anggota Tim Kampanye Kota Pontianak yang baru dilantik supaya menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sangat-sangat santun.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa kita mau mencetak pelayan masyarakat, bukan yang mau dihormati. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pasangan kita merupakan pasangan yang sudah terbukti. Jangan coba-coba cari yang baru,” ujarnya.
Menurutnya, pasangan ini sudah terbukti menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. “Kita harus sepakat bahwa kemenangan ini kemenangan bersama. Bukan kemenangan PDIP, bukan kemenangan Demokrat, bukan kemenangan PIB, bukan kemenangan PKB, bukan kemenangan PDS, tetapi kemenangan masyarakat Kalbar,” ujarnya semangat.
Dia melanjutkan, mau itu dari suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura, tetapi semua sudah merasakan di masa kepemimpinan Cornelis ini semua kondusif. Tidak ada satu pun intrik.
“Tidak ada satu pun saya dengar bahwa masyarakat Kalbar ada yang tidak makan. Saya pikir sudah layak dilanjutkan. Cornelis bukan hanya kesayangan orang PDIP, tetapi juga kesayangan orang Demokrat,” katanya.
Dijelaskan, hingga 29 Juli hari ini (kemarin, red) semua tim kampanye pasangan BBM ini di seluruh kabupaten/kota harus sudah dilantik. Hingga kemarin yang sudah dilantik Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas, dan Landak. Jadi sisanya sampai 29 Juli ini semua tim sukses harus sudah selesai.
Boby mengatakan target menang satu putaran bukan seperti pertarungan Jokowi-Foke. Kalau Jokowi itu 50 persen plus satu. Kalau Kalbar cukup 30 persen. “Kita yakin akan lebih dari 30 persen. Dari hitungan kepartaian saja sudah satu putaran. Harus yakin menang,” paparnya.
Terbentuknya tim kabupaten/kota dimandatkan untuk membentuk tim kecamatan. Setelah itu bentuk tim di setiap TPS sekaligus saksi sebagai penarik massa di setiap TPS. Masing-masing TPS dua orang, semuanya sudah bisa bekerja setelah pelantikan.
Ketua Tim Kampanye Kota Pontianak Hartono Azas yang juga Ketua DPRD dan DPC PD Kota Pontianak mengaku akan menggalang dan mengefektifkan mesin politik dari tingkat DPC sampai ranting.
Giliran Hartono Azas menyampaikan sambutan, legislator Demokrat ini melemparkan pertanyaan kepada para hadirin yang dilantik. Apakah ada yang gamang dan tidak yakin untuk memenangkan satu kali putaran? Ternyata semua diam, tidak ada jawaban peserta yang hadir.
“Kalau kita gamang, artinya kita sudah kalah selangkah. Kalau percaya diri maka pintu jalan akan dibukakan oleh Tuhan sebagai kader perpanjangan lidah pasangan ini. Untuk melanjutkan dan meneruskan cita-cita pembangunan dan peningkatan masyarakat Kalbar,” ujar Azas. (kie)

Milton Dinilai Menguntungkan Masyarakat Dayak Sintang

Minta SK dari MADN di Kalteng

Sintang – Terpilihnya Milton Crosby sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang melalui Musdat Jilid II ditanggapi beragam. Otoritas Milton sebagai bupati juga dinilai menguntungkan dan memajukan masyarakat Dayak.
“Sebagai bupati jelas dari sisi anggaran dan kebijakan beliau akan menguntungkan untuk kemajuan DAD Sintang dan masyarakat Dayak secara luas,” tutur Badjau Djambang, tokoh masyarakat Dayak dari Serawai-Ambalau pada Rakyat Kalbar, Minggu (29/7).
Badjau yang Dewan Pakar DAD Sintang periode 2008-2012 menganggap musdat tuntas karena sesuai ketentuan dengan melibatkan para pengurus DAD kecamatan. “Jalannya sidang musdat sudah sesuai aturan organisasi, secara otomatis siapa pun yang terpilih itu resmi,” ujarnya.
Pertimbangan lain datang dari Yusuf Said, Ketua DAD Kecamatan Sepauk, yang dalam tugasnya menjalankan peran membina, melindungi, dan mengayomi masyarakat. “Pak Milton kami pandang mampu menyatukan perbedaan. Beliau mampu mengakomodasi semua subsuku Dayak di Sintang ini,” yakinnya.
Kabar bahwa Milton Crosby bukan putra asli Dayak Sintang, menurut Yusuf Said bukanlah suatu masalah. “Beliau memang lahir di Belitang, tapi sekolah dan tumbuh besar serta mengabdi dan berkarier di Sintang. Lagi pula tidak ada ketentuan melarang hal itu,” tegasnya.
Namun, ketentuan bahwa hasil musdat tidak hanya diserahkan kepada pengurus DAD Kalbar, namun juga kepada Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Kalteng. Soal ada tidaknya surat keputusan (SK) dari provinsi, tidak menjadi masalah.
“Kalau tidak ada dari DAD provinsi itu tidak menjadi persoalan. Di-SK-kan atau tidak organisasi ini akan tetap berjalan, karena keputusan tertinggi berada pada musdat ini,” ungkap Konsen, Ketua DAD dari Kecamatan Sungai Tebelian.
Dikatakan Konsen, sudah menjadi kesepakatan dalam musdat bahwa ada atau tidak SK dari DAD provinsi, organisasi DAD Sintang di bawah kepemimpinan Milton Crosby tetap berjalan.
“Kita akan laporkan keberadaan organisasi ini ke Kantor Kesbang Polinmas secepatnya. Apabila sudah terdaftar di Kantor Kesbang Polinmas, berarti DAD Sintang telah dinyatakan organisasi resmi. Langkah selanjutnya, mengajukan permohonan SK langsung kepada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Teras Narang,” jelas Konsen.
Konsen, salah seorang dari empat ketua DAD kecamatan yang menyampaikan pernyataan sikap 11 DAD kecamatan, yang menolak Abeng sebagai Ketua DAD Sintang kepada pengurus DAD provinsi.
Diakui Konsen, kedatangan mereka tidak begitu direspons DAD provinsi. “Kami diterima oleh tiga orang pengurus DAD provinsi. Yang kami tangkap mereka kurang merespons musdat 28 Juli ini. Mereka sempat meminta musdat ditunda sampai pilgub 20 September nanti, tapi kami menolaknya. Karena kami sudah final dengan keputusan bahwa musdat harus digelar pada saat masa kepengurusan DAD Sintang berakhir pada 28 Juli,” bebernya.
Tanpa SK DAD provinsi, ditegaskan Konsen, DAD Sintang tetap jalan dan fungsinya sesuai AD/ART. “Hubungan antara DAD provinsi dengan kabupaten bukan antara atasan dengan bawahan. DAD bukan organisasi struktural, namun hanya melekat fungsi pembinaan saja,” terangnya.
Ditambahkan Konsen, dari para ketua DAD kecamatan berkeinginan untuk mempertemukan dua pihak yang berseteru terkait masalah DAD Sintang. Dengan pertemuan itu diharapkan semua akan menjadi lebih transparan.
“Ini bukan masalah menang atau kalah. Yang terpenting bagaimana melindungi masyarakat adat dan budaya yang ada,” bebernya.

Tanpa diskriminasi

Sementara Milton Crosby mengatakan akan melanjutkan program DAD tahun sebelumnya. “Saya akan lebih kepada perbaikan administrasi menjadi lebih baik. Selain itu membangun rumah betang paling lama tahun 2015, karena lahan sudah disiapkan seluas 2-3 hektare di daerah Akcaya I,” ucapnya.
Rumah betang, kata Milton, lambang kekokohan masyarakat Dayak dan juga pusat kegiatan kebudayaan. Milton berjanji mengakomodasi semua subsuku Dayak dalam kepengurusan DAD Sintang.
“Semua elemen masyarakat dari berbagai etnis, swasta, maupun pemerintahan harus berbaur dan kompak dalam membangun Sintang. Tidak ada diskriminasi,” tegasnya.
Terpisah, Arbudin, tokoh masyarakat Dayak lainnya, menilai bahwa musdat 28 Juli ilegal, karena tidak mendapatkan rekomendasi dari DAD provinsi. “DAD kecamatan maupun pihak yang melaksanakan musdat itu adalah para pengurus yang sudah demisioner. Jadi musdat itu adalah ilegal,” pungkasnya. (Din)

Loncat Partai Demi Apa?

Paryadi: Tempat Berlabuh yang Nyaman

Pontianak – Pekan lalu, Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella menyatakan 37 anggota DPR akan loncat ke partai bentukan Surya Paloh itu. Kontan polemik mencuat, adakah etika kutu loncat buat dunia politik?
“Kepindahan seorang politisi ke partai lain untuk mencari tempat berlabuh yang nyaman. Untuk menunjang aktivitasnya memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ungkap Paryadi kepada Rakyat Kalbar, Kamis (26/7).
Menurut Paryadi yang sebelumnya kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukungnya menuju kursi Wakil Walikota Pontianak, kepindahan politisi ke partai lain karena terbukanya partai itu. Sehingga bisa menerima anggota baru bagi politisi untuk pindah yang disebabkan karena ketidakcocokan ideologi atau kekecewaan pada partai sebelumnya.
“Saya pikir pindahnya politisi ke partai lain merupakan tantangan sendiri bagi partai yang ditinggalkan. Namun tidak serta-merta juga kepindahan politisi tersebut diterima terbuka oleh partai yang lain,” ungkap Paryadi.
Seperti khalayak tahu, sejumlah politisi yang kebanyakan pejabat pemerintah ramai-ramai pindah partai, khususnya ke Partai Demokrat. Tercatat nama Christiandy Sanjaya yang Wagub Kalbar yang sebelumnya kader Partai Damai Sejahtera (PDS). Dari politisi, tercatat nama Bobby CH yang sebelumnya bendahara Partai Golkar Ketapang.
“Namun bagi politisi tidak mudah untuk meninggalkan partai sebelumnya. Artinya perlu pemikiran dan proses yang panjang. Sehingga ketika loncat mendapatkan tempat yang layak di partai tersebut. Gunanya untuk menjalankan program demi kepentingan rakyat,” jelas Paryadi.
Sementara itu, fenomena menarik terjadi pada Milton Crosby yang sebelumnya pengurus di partai berkuasa alias Demokrat, loncat ke Partai Golkar. “Dulu saya berseragam biru, sekarang saya mengenakan baju kuning,” ujar Milton di Sintang, pekan lalu.
Lompat pagar dari Demokrat ke Golkar, menurut Milton, lantaran ingin memperjuangkan mekarnya Provinsi Kapuas Raya dari Kalbar. Alasan lain secara tersirat, Bupati Sintang ini didepak sebagai koordinator PKR oleh Gubernur Cornelis.
Bagaimanapun, apakah kutu loncat atau lompat pagar, menjadi lumrah di kancah politik. Terutama saat menghadapi pemilu, pileg, pilkada, pilwako yang menjadi ajang pertarungan politik.
Bahkan Cornelis yang dulunya pengurus Partai Golkar di Landak, kini ketua PDI Perjuangan Kalbar. Begitu pun Tambul Husin, sebagai tokoh penting yang membangun Golkar di kawasan timur Kalbar, kini Ketua Partai Gerindra. (fiq)