Video Porno Anak SMA Bungo Beredar

net

ilustrasi

MUARA BUNGO - Sejak sepekan belakangan masyarakat di Kabupaten Bungo dihebohkan dengan beredarnya video porno anak SMA yang berdurasi 25 detik.

Pelaku dalam adegan itu diduga seorang warga Desa Pamunyin Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Bungo berinisial JH (16) yang masih duduk di bangku SMA di Kota Padang.

Sedangkan pelaku pria diduga berinisial VR (20) warga Sungai Ipuh. Ini terkuak setelah orangtua JH melapor ke Polres Bungo, Selasa (4/9). Dia melaporkan VR karena menyebarkan video hubungan intim yang diduga dilakukan sekitar bulan puasa lalu di kota Padang.

Menariknya, video itu disebarkan setelah pasangan mesum itu dinikahkan. Diduga penyebaran rekaman dirinya dan kekasihnya itu dilakukan VR karena dia mendapat ancaman dari keluarga JH yang kini berstatus sebagai isterinya.

Informasi yang dirangkum di Mapolres kemarin, VR dan JH sudah lama menjalin hubungan asmara. Namun, hubungan itu tidak berjalan mulus, karena orang tua JH tidak merestui. Akhirnya, muncul niat jahat VR untuk merekam hubungan intim mereka.

Sekitar bulan puasa lalu, VR menyambangi JH yang sekolah di Kota Padang. Kemudian mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Saat berhubungan itu VR merekam adegan mereka dan menyimpannya di handpone miliknya.

Setelah merekam adegan itu, entah bagaimana ceritanya pasangan ini menikah pada akhir bulan Agustus lalu. Namun, setelah menikah, video itu beredar di masyarakat dan membuat keluarga JH tidak senang dan melapor ke Polres Bungo.

"Pihak pelapor menduga VR menyebarkan rekaman tersebut," kata Kapolres Bungo melalui KBO Reskrim Ipda Subhan. Kecurigaan orang tua JH karena sebelum menikah, VR pernah mengancam akan menyebarkan rekaman itu.

Hingga kemarin, laporan ini masih dalam penyelidikan polisi. Penyidik belum bisa menyimpulkan modus dari peristiwa ini.

“Saat ini masih dalam penyelidikan," kata Subhan kepada wartawan kemarin.

Gila! Delapan Orang 'Gilir' Pelajar SMP

Tribun Jabar/Dicky Fadiar Djuhud

Dinda (13) -- korban perkosaan (ditutupi jaket) oleh 8 orang didampingi petugas (baju putih) saat hendak dibawa melakukan visum ke dokter, Rabu (5/9/2012).

BANDUNG -- Dinda (13), bukan nama sebenarnya terlihat masih syok, usai diperiksa di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Bandung.
Pelajar kelas 2 SMP ini menjadi korban perkosaan dari 8 orang, sekitar pukul 23.00, Minggu (2/9/2012) lalu. Dinda saat itu, usai menonton sebuah acara di Lapangan Gasibu, Bandung hendak mengambil barangnya yang tertinggal di sebuah warnet di kawasan Jalan Supratman.
"Waktu itu mau ke warnet, dicegat orang-orang itu. Dipaksa ikut mereka. Ada yang kenal, yang lainnya enggak. Dikasih minuman, di botol hijau. Dipaksa. Pusing. Di lapangan Ciujung," ujar Dinda saat hendak dibawa petugas untuk dilakukan visum oleh dokter di Mapolrestabes Bandung, Rabu (5/9/2012).

Cornelis Targetkan 65 Persen Suara Melawi

Macetkan Jalan ke Stadion Setia Pahlawan

Sukartaji

Massa Cornelis-Christiandy penuhi tribune dan Stadion Raden Tumenggung Setia Pahlawan Melawi

Nanga Pinoh – Ribuan massa memerahkan Stadion Raden Tumenggung Setia Pahlawan Melawi, memadati kampanye terbuka Cornelis, Kamis (6/9) kemarin. Cornelis pun menargetkan 65 persen suara yang bakal dikantonginya di Kabupaten Melawi.
Heboh kampanye Cornelis memang sudah digadang-gadang pendukungnya sejak beberapa hari lalu hingga menggema ke pedalaman. Sejak pagi pasukan merah sudah lalu lalang di jalan raya Nanga Pinoh. Hingga siang, ribuan massa dari berbagai pelosok datang hingga jalan masuk stadion kebanggaan warga Melawi pun macet.
Melihat antusias warga saat kampanye, Cornelis tanpa ragu targetkan 65 persen bakal tercapai. Kemenangan pada pilgub 2007 lalu sepertinya akan kembali terulang pada pilgub 2012 ini.
“Saya menilai target 65 persen untuk Kabupaten Melawi sudah sangat baik, karena kalau sudah 65 persen sudah luar biasa. Target ini sangat realistis untuk diwujudkan dalam kerja-kerja politik,” kata Cornelis dalam orasinya.
Mendulang suara 65 persen tugas tim kampanye untuk mewujudkan kemenangan Cornelis-Christiandy. Apalagi koalisi partai mendukung PDI Perjuangan mengusung pasangan nomor urut 1 ini kompak seperti Partai Demokrat, PDS, PPIB, dan PKB.
“Termasuk partai penguasa (Partai Demokrat) juga mendukung kita. Makanya untuk meraih kemenangan ini, seluruh mesin-mesin partai harus bergerak. Harus bekerja keras untuk merebut hati rakyat,” ucapnya.
Dia pun mengulas alasannya maju kembali untuk periode 2013-2018 di hadapan ribuan massa. Di antaranya masih banyaknya pekerjaannya yang belum selesai termasuk di Melawi. PR yang harus diselesaikan di Melawi yakni janji membangun jalan Simpang Sungai Tebelian hingga ke Kota Baru.
“Karena pekerjaan yang masih banyak belum rampung dan selesai sehingga saya bersama Christiandy didukung beberapa partai pengusung maju kembali untuk periode yang kedua. Mari perjuangkan yang telah kita mulai sampai lima tahun ke depan,” ujarnya.
Bukan hanya didukung berbagai partai, Cornelis-Christiandy juga mengaku didukung oleh berbagai suku dan agama. “Lima tahun terakhir daerah kita sangat aman. Kita mampu menciptakan keamanan di Kalbar. Ini akan kita ciptakan terus di masa mendatang. Hingga Kalbar bisa maju dan berjaya,” terangnya.
Demi Kalbar, Cornelis menyatakan dirinya siap pasang badan. Agar pemerintah pusat memercayai gubernur untuk mengucurkan dana ke daerah-daerah. “Cornelis tidak bagikan uang, tapi bagikan kebijakan, berjuang untuk kepentingan rakyat. Makanya bagi kita demokrasi tidak ada kata seri, kita harus menang 50+1,” jelasnya.
Cornelis berharap kepada seluruh kader dan simpatisan pendukung pasangan yang membawa slogan “Bersatu Berjuang Menang” agar untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing pada 20 September saat pencoblosan.
Kampanye Cornelis di Melawi sendiri disemarakkan juru kampanye dari para pengurus partai pengusung dan sejumlah artis ibu kota seperti Trio Macan dan Zaskia si Goyang Itik.
Jurkam yang tampil di antaranya Ketua Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot, anggota DPR RI dari Dapil Kalbar Karolin Margret Natasya, serta mantan Wakil Gubernur Kalbar LH Kadir. Selain itu juga dihadiri sejumlah pengurus partai pengusung yang ada di Kabupaten Melawi. (aji)

Cornelis Tepis Hambat PKR

Basis Sintang, Target 80 Persen Suara

Cornelis dan tim kampanye berorasi di GOR Baning Sintang, Rabu (5/9)

Sintang – Tekad pasangan Cornelis-Christiandy adalah menang satu putaran di Pemilukada Kalbar 20 September. Tak tanggung-tanggung, incumbent ini yakin meraup 80 persen suara di Kabupaten Sintang.
“Kalau kita semua bersatu, target menang satu putaran bukan tak mungkin terealisasi,” tegas Cornelis di hadapan sekitar 5.000 massa pendukungnya saat kampanye di GOR Baning Sintang, Rabu (5/9).
Ia berharap Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu basis kantong suara yang memenangkan dirinya sebagai Gubernur Kalbar periode pertama dapat dipertahankan. Cornelis tetap yakin menang di Sintang.
“Jangan sampai turun perolehan suaranya. Saya yakin masyarakat Sintang bisa memberikan dukungan pada kami hingga 80 persen. Malu kalau Kabupaten Sintang kalah, mengingat Sintang sudah berhasil menempatkan putra terbaik sampai ke DPR RI,” ujar Cornelis.
Sudah saatnya, lanjutnya, masyarakat bersatu untuk mendukung dirinya dalam rangka mewujudkan pembangunan Kalbar makin lebih baik. Ia mengklaim pembangunan di Kalbar dalam lima tahun terakhir sejak dipimpinnya sudah lebih baik.
“Sepenuhnya sih belum, tapi sudah ada kemajuan lebih baik. Agar lebih baik lagi, karena itu saya kembali maju untuk meneruskan pembangunan Kalbar. Menjadi pemimpin itu harus berani,” tegasnya.
Cornelis menepis anggapan yang menuding Pemprov Kalbar menghambat proses pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Ditegaskannya, selaku Gubernur Kalbar tidak pernah mencabut rekomendasi dari gubernur sebelumnya.
“Tidak ada kita menghambat. Gubernur tidak mencabut rekomendasi, tidak mencabut SK-nya. Saya bawa mantan Wakil Gubernur Kalbar, Bapak LH Kadir. Beliau tahu persis soal itu. Pembohong kalau bilang PKR dihambat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Cornelis juga mengajak masyarakat Kabupaten Sintang untuk menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. “Jangan mudah terpancing dengan isu yang memecah belah, mari bersama menjaga situasi kondusif di Kabupaten Sintang,” ajaknya.

Antusias

Ribuan massa yang memadati stadion menghadiri kampanye pasangan nomor 1 ini datang dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang yang mengirimkan utusan. Mereka datang dengan berbagai jenis kendaraan mulai dari roda empat hingga roda dua. Tak pelak, lingkaran Stadion Baning menjadi sesak oleh parkir kendaraan.
Mereka antusias datang meski ada isu yang melarang mereka untuk datang pada kampanye tersebut. Hanya saja hasrat masyarakat tidak sehebat saat pilkada 2007 lalu maupun pilbub sebelumnya.
Dalam orasinya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI Dapil Kalbar, Lazarus menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Sintang sudah pintar dan cerdas dalam menyikapi isu negatif dalam pilgub ini.
“Meski ada gelombang yang datang mengadang suksesi Cornelis menjadi Gubernur Kalbar periode kedua, namun saya yakin dan percaya masyarakat Sintang tidak akan terpecah dan memercayai isu negatif yang berkembang saat ini,” pesannya.
Lazarus pun mengajak seluruh masyarakat Sintang memberikan kesempatan kedua kepada Cornelis-Christiandy untuk memimpin Kalbar pada periode 2013-2018.
Kampanye pasangan nomor urut 1 di zona empat ini membawa LH Kadir yang sangat mengapresiasi kinerja Cornelis. Menurut dia, dari empat kandidat yang bersaing, Cornelis adalah figur yang terbaik.
“Menjadi seorang gubernur bukan hal yang mudah, dibutuhkan komitmen dan perjuangan serta lobi-lobi politik untuk meyakinkan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan anggaran,” ucapnya.
LH Kadir juga menilai Cornelis mampu memenuhi janjinya dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah timur Kalbar.
Cornelis beserta rombongan tiba di Stadion Baning sekitar pukul 12.45. Tepat pukul 13.00 kegiatan dimulai dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Polres Sintang mengerahkan 2/3 kekuatan atau sekitar 218 personel, ditambah dua peleton Brimob sebanyak 58 personel yang diperbantukan dari Polda Kalbar. (din)

Eka: Jangan Mentang-mentang Berkuasa

Eka Hendry AR MSi

Dalam sejarah perjalanan politik bangsa ini, PNS memang lahan subur bagi para politisi untuk meraih kemenangan lewat tangan birokrasi. Untunglah ada UU yang melarang PNS terlibat politik praktis. Pilkada Kalbar juga bisa terbebas dari peran serta para PNS?
“Harus dipisahkan antara mereka yang berkuasa dengan institusi negara. Misalnya, gubernur itu lembaga negara dan personnya boleh siapa dan dari mana saja. Institusinya ini kan harus dipelihara dan dijaga kehormatannya,” tutur pengamat sosial dan politik Kalbar, Eka Hendry AR MSi kepada Rakyat Kalbar, Jumat (31/8).
PNS itu salah satu institusi negara. Netralitasnya harus netral. Kalau personnya terlibat sana sini silakan tetapi istitusinya harus dijaga. Supaya tidak ada keberpihakan institusi ini maka undang-undang sudah mengatur. Bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis.
“Maksud saya, wujud dari netralitas tersebut. Jangan mentang-mentang kelompok itu berkuasa, institusi itu seolah-olah milik kelompok itu. Kalau netralitas ini tidak dijaga akan mengundang konflik. Karena dianggap berpihak pada suatu kelompok tertentu. PNS harus melihat koridor itu dan etika juga harus jelas,” tutur Eka yang juga Ketua Center for Acceleration of Inter-Religion and Ethnic Understanding (Caireu) STAIN Pontianak.
Salah satu aturan yang melarang PNS berpolitik praktis adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil judicial review Bawaslu terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
PNS yang terlibat atau terbukti mendukung pasangan kepala daerah tertentu akan dipidana minimal 6 bulan. Keputusan MK atas judicial review UU 32/2004 utamanya pasal 116 itu juga menjadi warning bagi PNS untuk patuh aturan. Ini juga memberi ruang luas kepada Panwaslu di daerah melakukan pengawasan terhadap PNS yang terlibat politik.
“Dalam konteks real politik saya kira institusi negara seperti mengawang di awan. Faktanya tidak mungkin si A dan si B tidak berpolitik. Tetapi harus menjaga mana politik yang boleh dilakukan oleh PNS dan mana yang tidak,” ingatnya.
Ia mencontohkan statement Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie di Sintang yang mengundang kontroversial. Ada yang menerjemahkan itu sebagai keberpihakan. Sehingga ketidakpercayaan masyarakat akan mengundang konflik.
“Jadi untuk mengawasi proses ini harus melibatkan semua elemen masyarakat. Salah kalau hanya diserahkan hanya pada Panwaslu yang sangat terbatas jangkauan dan jumlah anggotanya. Misalnya di daerah terjadi penyimpangan, money politic, dan lain sebagainya masyarakat yang menemukan yang melaporkan,” katanya.
Termasuk juga ia mengimbau kepada OKP-OKP dan organisasi kepemudaan untuk ikut aktif dalam mengontrol proses jalannya Pilkada Kalbar ini. (kie/hak)

Netralitas TNI Harga Mati

Pangdam: Netral Tidak Pakai Buntut

Kiki Supardi

Tarian tepung tawar sambut kedatangan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan bersama istri di Lanud Supadio, Selasa (4/9)

Pontianak – Di tengah menghangatnya suhu politik di Kalbar jelang Pilgub Kalbar dan Pilwako Singkawang, pucuk komando Kodam XII/Tanjungpura pun berganti. Serah-terima jabatan sudah berlangsung di Jakarta.
Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Erwin Hudawi Lubis digantikan oleh juniornya, Mayjen TNI Ridwan. Selasa (4/9) pukul 12.00 rombongan dari Jakarta tiba di Pontianak dan disambut di VIP Room Lanud Supadio.
Disambut oleh pertanyaan wartawan berkaitan dengan Pilkada Kalbar yang saat ini sedang memasuki etape kampanye, Pangdam Mayjen TNI Ridwan menegaskan anggota TNI tetap dalam posisi netral.
“Netralitas TNI dalam pilkada itu harga mati. Karena itu merupakan komitmen anggota dan negara. TNI Angkatan Darat diperintahkan untuk bertindak adil walaupun salah satu calonnya ada seorang mantan tentara. Kita harus netral tidak pakai buntut. Siapa pun dia harus netral,” tegas Ridwan.
Pangdam baru ini ternyata tidak panjang lebar soal Pilgub Kalbar. Kedatangan orang nomor satu di jajaran Kodam XII/Tanjungpura menggunakan pesawat Garuda yang ditunggu sejak pukul 09.00 akhirnya mendarat pukul 12.00.
Pangdam beserta istri menuju VIP Room Lanud Supadio disambut dengan upacara penyambutan tradisi tepung tawar adat Melayu dan adat Dayak. Mayjen TNI Ridwan didaulat memotong tebu menggunakan mandau. Setelah itu dilanjutkan berjabatan tangan dengan jajaran aparat keamanan yang ada di Kalbar.
Sebelum dipromosikan sebagai Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Ridwan menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad. Pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo pada tanggal 31 Agustus 2012 di Jakarta.
Turut menyambut kedatangan pangdam antara lain Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Unggung Cahyono, Danrem 121/Abw, Danlanud Supadio Kolonel Pnb Kustono SSos, Danlanal Pontianak Kolonel Laut (P) Arsyad Abdullah, para pejabat militer/sipil dan ibu-ibu gabungan Dharma Pertiwi.
“Visi dan misi saya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Bapak Hudaya Lubis Pangdam XII Tanjungpura yang lama. Tentunya setiap pangdam itu menginginkan kodam yang terbaik. Bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa bekerja sama dengan aparat yang ada di Kalbar dan Kalteng,” ungkap Mayjen TNI Ridwan usai jamuan makan siang di VIP Room Lanud Supadio kemarin.
Menurutnya, saat ini yang jelas kodam itu baru. Tentunya ia akan terus melakukan pembangunannya baik itu bersifat materiil maupun persenjataan dan pangkalannya. Termasuk juga kesejahteraan anggota.
Ia mengapresiasi terkait ada penangkapan terhadap penyeludupan oleh satuan yang ada di perbatasan. Menurutnya, suatu hal yang positif bahwa semuanya komitmen menegakkan aturan yang berlaku. “Untuk kesejahteraan anggota sudah diatur baik itu uang saku dan kita pantau terus apabila ada kesulitan akan kita bantu semampunya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa akan ada rencana pembentukan batalion tank secepatnya di Kalbar. Tank jenis Scorpion yang akan didatangkan untuk memperkuat kesatuan di Kalbar.
“Ke depan kita ada penambahan untuk memperbarui senjata, baik itu armed, meriam, kavaleri, dan senjata infantri yang sudah usang. Supaya kita lebih baik dan lebih disegani oleh negara lain. Termasuk latihan akan kita tambah frekuensinya,” jelas Ridwan.
Untuk menangani masalah SARA yang rawan di Kalbar adalah keterpaduan antara TNI, Polri, dan pemda harus bersatu. Kuncinya semuanya harus sinergi.
“Kalau kita kompak semuanya akan aman,” tutupnya. (kie)

Live Metro TV, Debat Kandidat 13 September di Hotel Aston

Pontianak – KPU Provinsi Kalbar memastikan debat publik pasangan peserta Pilgub Kalbar 2012 digelar 13 September di Hotel Aston Pontianak. Acara yang disiarkan langsung di Metro TV itu dimulai pukul 19.00 WIB.
“Debat publik akan dilaksanakan 13 September mendatang. Dan untuk lokasi sudah ditetapkan yakni di Hotel Aston,” kata DR Sofiati, Ketua Pokja Kampanye KPU Provinsi Kalbar ditemui Rakyat Kalbar, Selasa (4/9).
Pilgub Kalbar diikuti empat pasangan calon, nomor urut 1 yakni Cornelis-Christiandy Sanjaya (incumbent), nomor urut 2 Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid, nomor urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid, dan nomor urut 4 Abang Tambul Husin-Barnabas Simin.
Zona II sampai IV meliputi tiga kabupaten. Sedangkan Zona I ada dua kota dan tiga kabupaten. “Sejauh ini belum ada laporan atau pemberitahuan dari tim kampanye masing-masing calon terkait di mana lokasi kampanye pertamanya sesuai zona yang sudah ditetapkan. Tapi nanti akan mereka laporkan,” jelasnya.

Sesuai jadwal

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Pontianak Rustam Halim mengatakan untuk Zona I khususnya di Kota Pontianak belum ada aktivitas kampanye dari pasangan nomor urut 2 Arafah.
“Sampai sekarang belum ada, kita pantau hari ini Arafah tidak ada kampanye. Menurut informasi baru besok dan lusa. Di Kota Pontianak kampanye terbuka di halaman Stadion Sultan Abdurrahman dan tertutup di PCC. Sampai sekarang belum ada informasi pemakaian di dua lokasi tersebut. Kalau ada kampanye harusnya tim kampanye memberikan informasi ke Panwaslu,” kata dia.
Hasil rapat koordinasi Panwaslu Kota bersama Panwascam dan PPL, Panwaslu Kota Pontianak siap melaksanakan pengawasan di masa kampanye maupun masa tenang.
Menurut Rustam, di masa kampanye, pihaknya telah menyiapkan perangkat pengawasan serta bentuk-bentuk penanganan pelanggaran. “Bentuk pelanggaran di masa kampanye akan kami tegakkan sesuai peraturan pemilukada. Kami tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan,” katanya.
Pihaknya mengimbau para timses untuk berkampanye sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Termasuk juga tidak memasang alat peraga kampanye di rumah ibadah, sekolah, dan kantor pemerintah.
Rustam menyarankan agar di tiga tempat dilarang tersebut peran dari pengurus sekolah, pengurus rumah ibadah, dan kepala kantor instansi pemerintah juga ikut andil dalam menertibkan.
“Jika memang dipasang di tiga tempat tersebut pengurus rumah ibadah, sekolah, maupun kepala kantor instansi pemerintah dapat memerintahkan stafnya untuk mencopot atribut tersebut. Dengan kata lain tidak membiarkan halaman dan pagar mereka dipasang alat peraga kampanye,” ujar dia.
Bila tidak, Rustam mengatakan berarti sama saja pengurus rumah ibadah, pengurus sekolah, dan instansi pemerintah ikut bersama-sama melakukan kegiatan kampanye atau menjadi pendukung salah satu pasangan calon.
“Patokan yang dilarang sudah jelas, yakni di halaman dan pagar rumah ibadah, sekolah, dan instansi pemerintah,” urainya.
Selain di tiga tempat tersebut, sesuai peraturan Walikota Pontianak, ada sejumlah tempat yang dilarang untuk menjadi media pemasangan atribut. “Khusus timses empat pasangan cagub-cawagub tingkat Kota Pontianak sudah mengetahui peraturan tersebut,” tutup Rustam. (jul)

Jadwal Kampanye Pilgub Kalbar 3-16 September 2012

4, 5, 6 September:

• Pasangan Nomor 2: Zona I
• Pasangan Nomor 3: Zona II
• Pasangan Nomor 4: Zona III
• Pasangan Nomor 1: Zona IV

7, 8, 9 September:

• Pasangan Nomor 1: Zona I
• Pasangan Nomor 2: Zona II
• Pasangan Nomor 3: Zona III
• Pasangan Nomor 4: Zona IV

10, 11, 12 September:

• Pasangan Nomor 4: Zona I
• Pasangan Nomor 1: Zona II
• Pasangan Nomor 2: Zona III
• Pasangan Nomor 3: Zona IV

13 September:

• Debat Publik

14, 15, 16 September:

• Pasangan Nomor 3: Zona I
• Pasangan Nomor 4: Zona II
• Pasangan Nomor 1: Zona III
• Pasangan Nomor 2: Zona IV

Keterangan:

• Zona 1: Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.
• Zona 2: Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang.
• Zona 3: Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau.
• Zona 4: Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sumber: KPU Provinsi Kalbar

Cornelis: Dulu No 4 Sekarang No 1

Putussibau Digoyang Trio Macan dan Zaskia

Arman Hairiadi

Cornelis berorasi di hadapan massanya

Putussibau – Drs Cornelis MH mengawali kampanye perdananya di Zona 4 dalam Pemilukada Kalbar 2012 di Putussibau. Tak ayal, massa yang berdatangan sejak pukul 09.00 Selasa (4/9) di GOR Uncak Kapuas digoyang Trio Macan dan Zaskia si Goyang Itik.
Seribuan massa pendukungnya datang dengan sepeda motor, mobil pribadi, bus, dan bahkan truk. Sekitar pukul 10.00, Cornelis yang didampingi Ny Frederika Cornelis dan putrinya Karolin Margret Natasa yang anggota Komisi IX DPR RI mendarat di Bandara Pangsuma.
Cornelis membawa juru kampanye para ketua partai pendukung seperti Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryatman Gidot, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik, Ketua DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Kalbar Suprianto STh MSi. Hadir pula beberapa tokoh seperti LH Kadir, mantan wakil gubernur dan Erma Suryani Ranik, Senator DPD asal Kalbar.
Setelah menginjakkan kaki di Uncak Kapuas, rombongan beristirahat di rumah Cornelis di Jalan Pancasila. Sementara massa telah memadati lapangan sepak bola dipanggang matahari yang cukup panas. Apa peduli panas kalau artis ibukota yang lagi ngetop, yaitu Zaskia si Goyang Itik dan Trio Macan serta artis pendukung lainnya.
Baru sekitar 12.14 Cornelis dan rombongan datang ke GOR Uncak Kapuas dan disambut dengan rebana. Cornelis pun sempat melakukan acara ritual tepung tawar secara adat Melayu.
Berbeda dari biasanya, sebelum memulai kampanye kali ini diawali dengan baca doa secara Islam yang dipimpin Ustaz dari DPW PKB Kalbar. Cornelis pun memulai orasi politiknya.
“Saya mau mengatakan kepada Saudara-saudara, khususnya masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa pada tanggal 20 September akan diadakan pemilihan kepada daerah Kalbar dan wakilnya. Tolong ini beri tahukan kepada saudara-saudara kita yang tinggal jauh terpencil yang mungkin tidak dapat informasi. Kalau dulu saya maju dengan nomor urut 4, sekarang maju dengan nomor urut 1,” ujar Cornelis.
Dilanjutkan Cornelis, bila dulu hanya PDIP, sekarang ada beberapa partai politik. Kini Cornelis tidak merasa sendirian lagi, tapi banyak partai yang ikut mendukungnya.
“Karena untuk demokrasi memerlukan orang ramai,” tukas Cornelis yang disambut tepuk tangan dari massa pendukungnya.
Menurutnya, selama kurun hampir lima tahun, jalan antara Putussibau dengan Badau belum selesai, tapi sudah dimulai. Begitu juga dengan pembangunan di perbatasan pada tahun ini sudah dimulai juga dengan dana Rp 207 miliar.
“Ini kalau kita tidak teruskan menjadi gubernur dan wakil gubernur, belum tahu yang lain akan meneruskannya. Dan ini merupakan koalisi besar, di mana Ibu Megawati dan SBY bersatu untuk membangun Kalbar. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang baik ini dengan memilih pasangan Bersatu Berjuang Menang. Sehingga program-program kita bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa kita teruskan dengan dua periode,” katanya dengan semangat.
Cornelis pun membawa isu yang akan dibukanya PLB Badau pada bulan Desember nanti oleh menteri dalam negeri. Sehingga masyarakat Kapuas Hulu tidak jauh-jauh lagi untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Kemudian akan dibangunnya jalan lingkar timur dan lintas perbatasan pada tahun ini serta pemekaran dan penataan wilayah yang sedang dilakukan. Sehingga kalau ini terputus, belum tentu orang lain akan meneruskannya. “Oleh karena itulah saya harus berjuang bersama-sama rakyat lagi,” pungkasnya.
Sekitar setengah jam, Cornelis mengakhiri orasinya. Kemudian orasi dilanjutkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryatman Gidot, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik, Ketua DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Kalbar Suprianto STh MSi. Tidak cukup ketiga tokoh ini, secara berurutan orasi diberikan kesempatan kepada Karolin Margret Natasa, Erma Suryani Ranik, dan LH Kadir. Mengakhiri kampanye di Putussibau, doa bersama dipimpin oleh seorang pastor. (aRm)

Visi-Misi Dijadikan Dokumen Daerah

Empat Cagub Paparkan Visi-Misi kepada DPRD

Pontianak – Empat pasangan Cagub-Cawagub Kalbar melontarkan janji-janji lewat program yang dikemas dalam bentuk visi dan misi yang disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kalbar dalam rapat paripurna istimewa di ruang Balairungsari, Senin (3/9).
Ketua DPRD Minsen SH membuka rapat sekitar pukul 09.25, molor 25 menit dari jadwal yang ditetapkan. Sementara penjagaan superketat di dalam dan luar gedung membuat seekor nyamuk pun susah lolos. Pokoknya, keamanan terkondisi prima
“Visi dan misi yang disampaikan menjadi dokumen daerah. Kita harapkan tahapan pemilukada ini berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil,” kata Minsen yang memimpin rapat yang disiarkan langsung oleh RRI Pontianak dan live TVRI Stasiun Pontianak itu.
Keempat pasangan calon duduk berdampingan di depan meja pimpinan sidang. Sementara itu pendukung pasangan calon yang memenuhi balkon berlomba adu yel-yel hingga riuh tak tentu rudu. Maklum, lagi kemaruk mengusung kandidat kebanggaan.
Selain anggota DPRD Kalbar, Muspida Kalbar dan para bupati/walikota se-Kalbar hadir dalam acara ini. Pelaksana Harian Gubernur Kalbar yang cuti, M Zeet Hamdy Assovie MTM juga terlihat hadir.
Kesempatan pertama Ketua DPRD Kalbar Minsen mengalungkan bunga kepada pasangan nomor 4, Tambul-Barnabas dan tiga unsur pimpinan lainnya yakni Nicodemus R Toun mengalungkan bunga kepada pasangan nomor 3 Morkes-Burhanuddin, kemudian Prabasa Anantatur mengalungkan bunga kepada pasangan nomor 2, Armyn-Fathan, dan Ahmadi Usman mengalungkan bunga kepada pasangan nomor 1, Cornelis-Christiandy.
Setiap pasangan calon diberikan waktu 25 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program tanpa dialog. Memasuki menit ke-20, lampu merah dinyalakan sebagai pertanda lima menit akan berakhir, dan bel akan berbunyi pada menit ke-25. Semua pasangan calon membutuhkan waktu tidak sampai 20 menit dalam penyampaian visi misi dan program tersebut. Dan tersingkat adalah Tambul Husin lantaran fokus tanpa teks.
Penyampaian visi dan misi yang pertama disampaikan Cornelis-Christiandy. Satu-satunya pasangan yang maju ke depan dengan pasangannya. Sementara ketiga pasangan lainnya hanya cagubnya saja yang maju menyampaikan visi dan misi serta program kerja.
Pasangan incumbent ini menyampaikan visi dan misi dengan pengalamannya empat tahun terakhir seperti membacakan laporan pertanggungjawaban. Pasalnya, hampir dari awal hingga selesai yang dibacakan dan ditampilkan lewat LCD merupakan hasil dan pencapaian selama ia menjabat.
Akan halnya pasangan dengan nomor urut 2, Armyn-Fathan (Arafah) dan nomor 3, Morkes Burhan (MB), isi visi-misinya sarat mengkritik kinerja incumbent. Cornelis yang dikritik hanya senyum simpul, terlihat sesekali berbisik dengan Christiandy dan tidak jarang keduanya tertawa mendengarkan kritikan tersebut. Morkes sedikit berbeda dari dua pasangan sebelumnya yang hanya membacakan konsep dibantu dengan slide pada LCD proyektor. Pasangan MB diawali dengan memutarkan profile baik cagub maupun cawagub berbentuk video. Sehingga waktu cukup tersita dan kurang fokus dengan intinya.
Sedangkan pasangan nomor urut 4, Tambul-Barnabas yang mengusung slogan BERKIBAR tampil terakhir. Tambul menyampaikan visi misi dan program kerja dengan penuh percaya diri dan paling siap. Mantan Bupati Kapuas Hulu dua periode ini terlihat lantang berbicara tanpa menggunakan teks dan sangat menguasai visi misi dan program yang disusunnya berdasarkan pengalaman.
Di antaranya banyak program yang banyak ditawarkannya. Salah satunya yang menjadi prioritas pasangan Berkibar adalah Pembentukan Kapuas Raya (PKR). “Karena saya orang Kapuas Raya, jadi Pembentukan Kapuas Raya harus menjadi prioritas,” tegas Tambul.
Saat Tambul menyampaikan visi dan misinya, tiga pasangan calon terlihat begitu serius mendengarkan. Bahkan tidak jarang Cornelis mencatat apa yang dikemukakan mantan dosen APDN Pontianak itu. Dan, mengingat pasangan nasionalis ini berbeda dari yang lain.
Para pendukung Berkibar yang hadir juga tidak henti-hentinya meneriakkan yel-yel hidup berkibar ketika Tambul menyampaikan visi dan misinya. Sebelum lampu hijau berakhir, pasangan nomor urut empat ini sudah selesai menyampaikan program kerjanya.

Dokumen daerah

Penyampaian visi dan misi serta program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dalam rapat paripurna istimewa di ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Senin (3/9), dicatat sebagai dokumen daerah.
Untuk pengamanan, Polda Kalbar mengerahkan 600 personel di seluruh sudut Gedung DPRD Kalbar yang dijadikan tempat penyelenggaraan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon.
“600 personel kami siapkan terbagi dalam tiga ring, yaitu ring satu di dalam gedung, ring dua di depan, dan ring tiga di halaman hingga pintu masuk gedung DPRD Provinsi Kalbar,” ungkap Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kalbar di Gedung DPRD Kalbar.
Selain mengerahkan 600 personel, Polda Kalbar juga menyiagakan kendaraan pengusir massa seperti water cannon dan kendaraan evakuasi Baracuda. “Satu kompi personel juga kami siapkan bersama Brimob di Markas Polda Kalbar, yang siap diturunkan kalau memang dibutuhkan,” kata Mukson.
Sementara itu Sekretaris DPRD Kalbar Bambang S Soerachmat menyatakan, Gedung DPRD Kalbar sejak Minggu pukul 18.00 WIB disterilkan karena akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
“Mulai pukul enam sore, gedung DPRD sudah harus steril. Yang bisa berada di gedung ini hanya petugas keamanan,” katanya.
Panitia juga menyiapkan dua tenda sedang yang terpasang di halaman gedung, serta dua LCD proyektor di depan tenda untuk menyaksikan secara langsung penyampaian visi dan misi yang disiarkan live di TVRI dan RRI.
Penyampaian visi misi dan program Ini merupakan agenda hari pertama kampanye yang akan berlangsung hingga 16 September mendatang. Mulai Selasa (4/9), para calon akan melakukan kampanye di masing-masing zona. KPU Kalbar telah menetapkan empat zona kampanye yang masing-masing akan menjadi wilayah kampanye calon gubernur selama tiga hari.
Jalan A Yani Kota Pontianak persis di depan kantor DPRD Kalbar sempat macet cukup lama. Kemacetan disebabkan pertemuan arus kendaraan dari Jalan A Yani dengan kendaraan tamu undangan dari DPRD Kalbar setelah penyampaian visi dan misi.
Pihak kepolisian sebetulnya sudah mengatur lalu lintas dari arah perempatan Polda-Sungai Raya Dalam, tetapi karena arus kendaraan di jalan satu arah itu tinggi, kemacetan tak bisa terhindarkan. Apalagi, ratusan pendukung calon gubernur dan wakil gubernur beserta anggota DPRD dan sejumlah undangan keluar secara bersamaan. (kie/jul)

Perawan Direnggut Pedagang

Pontianak - Pedagang Kaki Lima (PKL) berinisial Rd, 53, mendekam di balik jeruji besi setelah mencabuli anak bawah umur yang berusia 14 tahun di kawasan Pontianak Barat.

Rd diringkus jajaran kepolisian setelah dua minggu menjadi buronan usai melakukan pencabulan, Minggu (1/4). Pria tersebut diringkus di tempat persembunyiannya di Pontianak Kota.
Pencabulan terjadi pada 19 Maret 2012 malam. Sebut saja Bunga yang menjadi korban kebejatan Rd, saat itu berbelanja di kios yang menyatu dengan kediamannya. Melihat kemolekan tubuh Bunga, pelaku merayu dan menarik paksa tangannya untuk dibawa ke kamarnya. Saat itu di rumah Rd tidak ada orang. Korban tidak bisa berontak karena diancam pelaku.
Dengan garangnya Rd mencabuli Bunga. Wanita tersebut hanya bisa diam dan pasrah saat pakaiannya dilepas. Bunga hanya bisa pasrah melihat keperawanannya direnggut pria yang hampir bau tanah. Usai digagahi, Bunga menangis dan mengadu kepada keluarganya.
Keluarga Bunga berang dan mencari Rd ke kediamannya. Namun pelaku tidak ada di tempat. Keluarga Bunga melapor ke kantor polisi. Petugas melakukan pencarian untuk meringkus pelaku.
“Sudah dua minggu pelaku menjadi buronan polisi. Tetapi setelah diselidiki, persembunyian pelaku diketahui dan berhasil diringkus,” kata Kompol Puji Prayitno, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Senin (2/4).
Rd dijerat pasal pencabulan dan perlindungan anak dengan ancaman 9-15 tahun penjara. “Keluarga korban sangat tidak terima melihat tingkah laku pelaku dan meminta dihukum seberat-beratnya. Tetapi kepolisian akan mengacu pada undang-udang untuk menjerat pelaku,” jelas Puji.
Kasus cabul menjadi perhatian. Banyak laporan pelaku melakukannya dengan cara paksa bahkan mengiming-imingi uang agar korbannya mau dicabuli. “Orang tua harus proaktif mengawasi keluarganya agar tidak menjadi korban kejahatan,” imbau Puji. (sul)

Putri Janda Dicabuli dan Disiksa

Singkawang – Putri bungsu Ak, janda empat anak, sebut saja Mawar, 9, dicabuli seorang pria pemancing menggunakan jari. Peristiwa bejat itu terjadi di gubuk sawah, Rabu (27/6) sekitar pukul 18.00.
“Orang yang diduga pelaku, berdasarkan keterangan keluarga, memang kebiasaan memancing di sekitar tempat kejadian sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Maya Satrini, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Singkawang ditemui di RSUD Abdul Aziz, Kamis (28/6).
Maya yang mendapatkan laporan dari warga atas peristiwa nahas menimpa Mawar itu langsung mendampingi putri bungsu dari empat bersaudara tersebut ke RSUD Abdul Aziz Singkawang. “Kita langsung mendatangi korban dan mendampinginya ke RSUD hari ini (kemarin, red),” katanya.
Berdasarkan keterangan dari korban dan keluarganya, Rabu sore itu, Mawar disuruh pamannya pergi ke toko membeli sebungkus rokok. Sepulangnya dari toko, dia bertemu seorang pria yang langsung mengajaknya pergi ke kebun, tidak jauh dari rumahnya untuk mengambil pompa air.
Tanpa merasa curiga, Mawar yang tinggal bersama ibunya di RT3 RW02, Sungai Bulan Hulu itu langsung mengikuti pria tersebut. Kemungkinan korban mengenal atau sering melihat pelaku, sehingga tidak menaruh curiga atas ajakannya.
Setibanya di gubuk sawah, pria yang sering memancing di kawasan itu langsung memaksa Mawar untuk membuka pakaian. Kemudian memasukkan jarinya ke alat vital gadis ingusan itu. “Saat ditanya, Mawar mengaku hanya jari pelaku yang dimasukkan,” kata Maya.
Akibat ulah pelaku itu, Mawar merasakan kesakitan yang luar biasa dan meronta-ronta, serta berteriak meminta tolong. Pelaku semakin beringas lalu mencekik dan memukul Mawar seraya memaksanya untuk diam. “Di mata Mawar terdapat luka lebam yang diperkirakan bekas pukulan, kemudian leher yang mungkin bekas cekikan serta beberapa luka di badan,” ungkap Maya.
Kendati dicekik dan dipukul, Mawar terus melawan dan akhirnya berhasil meloloskan diri dari cengkeraman pemancing yang sudah dikuasai nafsu syahwatnya itu. Mawar pun langsung berlari dan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia menceritakan peristiwa yang menimpanya di gubuk sawah.
Mendengar cerita dari putri bungsunya, Ak serasa disambar petir di siang bolong. Malam itu juga, didampingi paman Mawar, melapor ke kantor kepolisian terdekat.
Sementara Mawar dibawa ke RSUD Abdul Aziz, keesokan harinya (kemarin) mendapatkan perawatan intensif. Sekitar satu jam di rumah sakit didampingi ibu dan pamannya, Mawar keluar menggunakan kursi roda dengan mata terbalut perban.
Tidak hanya luka fisik yang diderita Mawar akibat perlakuan bejat dari pemancing itu, dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sangat trauma. Sehingga perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut dari keluarganya.
Atas peristiwa yang menimpa Mawar itu, Maya mengharapkan pelaku segera ditangkap, sebelum jatuh korban lainnya. Aparat kepolisian pun diharapkan proaktif untuk segera memburu pemancing berkelakuan bejat itu.
“Ada satu teman korban mengenal ciri-ciri pelaku. Diharapkan keterangan tersebut bisa memberikan bukti awal untuk dilakukan pencarian,” ujar Maya. (dik)

Dua Kali Disetubuhi Ayah Tiri

Pontianak – Melihat kemolekan tubuh Bunga, 12, ayah tiri berinisial Wn, 35, tak bisa menahan nafsunya. Dirinya mencabuli Bunga, hingga akhirnya dilaporkan ke kantor polisi.
Pada 15 Juli ketika Bunga tidur di kamar Wn. Kemudian Wn masuk ke kamarnya dan melihat anak tirinya tidur telentang. Karena kondisi rumah sepi, Wn langsung mengunci pintu kamar dari dalam.
Pelaku mulai melampiaskan nafsunya. Perlahan-lahan mengelus-elus tubuh Bunga. Melihat Bunga diam saat diraba, Wn membuka celananya. Kemudian dengan cara paksa pria bejat itu menyetubuhi anak tirinya.
Setelah melampiaskan nafsunya, Wn keluar dari kamarnya tanpa beban. Padahal Bunga kesakitan setelah disetubuhi ayah tirinya. Bunga saat itu takut melaporkan tabiat ayah tirinya kepada orang tua kandungnya.
Satu bulan kemudian, pada hari Minggu (26/9) siang, Wn kembali mengulangi perbuatan bejatnya terhadap Bunga. Saat itu Bunga keluar dari kamar mandi hanya berkemban handuk. Wn langsung menarik Bunga ke kamar mandi dan kembali disetubuhinya. Sayangnya Bunga tidak berani kepada ayah tirinya untuk melapor kepada orang tua kandungnya pada saat itu juga.
Beberapa hari kemudian Bunga bercerita kepada ibunya atas apa yang dilakukan Wn terhadap dirinya. Mendengar cerita Bunga, sang ibu berang dan mengadukan perbuatan Wn kepada mantan suaminya atau ayah kandung Bunga yang tinggal di wilayah Pontianak Utara.
Bersama beberapa warga, ayah kandung Bunga langsung mendatangi kediaman Wn. Saat itu juga Wn dihajar oleh ayah kandung Bunga.
“Korban mengadu kepada orang tuanya pada 28 Agustus lalu. Kemudian 29 Agustus, orang tua korban mendatangi rumah pelaku dan menghajarnya. Untungnya anggota cepat mengamankannya. Kalau tak cepat diamankan, pelaku bisa habis dihajar massa,” ungkap Kompol Puji Prayetno Kasat Rekrim Polresta Pontianak, Senin (3/9).
Wn langsung digelandang ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku dua kali menyetubuhi anak tirinya. Kemudian melakukan pengancaman supaya tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain.
“Wn dijerat pasal 81 ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas tujuh tahun penjara,” tegas Puji. (sul)

Terpilih, Ingat Janji Ye, Pak

Penyampaian Visi Misi Balon Gubernur

ZMS

Pontianak – Pagi ini sekitar pukul 09.00, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2013-2018 menyampaikan visi dan misinya di DPRD Kalbar. Tentulah masyarakat mengharapkan visi dan misi para calon pemimpin itu bukan hanya sekadar obral janji belaka.
Apa yang disampaikan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini merupakan gambaran dari apa yang akan dikerjakan jika terpilih nantinya. Masyarakat tentunya mengharapkan kerja nyata gubernur terpilih, bukan sekadar visi dan misi yang menarik, tetapi hasilnya nol besar.
Pemerhati ekonomi Kalbar Prof DR Eddy Suratman mengatakan ada tiga hal yang harus diselesaikan Gubernur Kalbar terpilih nantinya. Ketiga kategori itu menyangkut infrastruktur, ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Paling utama yang harus ditingkatkan adalah infrastruktur Kalbar yang kondisinya sangat tertinggal. Banyak jalan rusak, pelabuhan tidak layak, air bersih selalu menjadi persoalan. Energi listrik di kota saja tidak genah, apalagi di pedalaman. Semua persoalan tersebut mesti teratasi dalam waktu lima tahun ke depan.
“Kalau tidak, maka investasi tidak berkembang karena investor malas menanamkan modalnya ke Kalbar. Sebaliknya, jika semua persoalan itu teratasi, maka perekonomian Kalbar akan mudah berkembang,” ujar Eddy kepada Rakyat Kalbar, Minggu (2/9).
Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalbar sangat lambat, bukan berarti jelek. Ekonomi Kalbar selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi masih di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional.
“Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kalbar syaratnya investasi harus masuk. Pemerintah juga harus mampu memperbaiki birokrasi, minimal pertumbuhan ekonomi daerah ini sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Eddy.
Kemudian para calon gubernur dan wakil gubernur harus bertekad meningkatkan IPM. Saat ini IPM Kalbar masih menempati peringkat ke-28 dari 33 provinsi. IPM Kalbar selalu meningkat, tetapi belum mampu menggeser kedudukannya dari urutan ke-28 dalam beberapa tahun terakhir ini. IPM Kalbar pada 2008 sebesar 68,17 persen, 2009 sebesar 68,79 persen, 2010 sebesar 69,15 persen, dan 2011 sebesar 69,57 persen.
“Para calon gubernur dan wakil gubernur harus membulatkan tekad dan mampu meningkatkan infrastruktur, ekonomi, serta IPM di Kalbar,” tegas Eddy.
IPM dibangun atas tiga dasar: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan memperbaiki infrastruktur. Begitu juga pendidikan juga mesti ditingkatkan. Rata-rata warga Kalbar mengenyam pendidikan hanya selama 6,9 tahun. Padahal pemerintah pusat sudah mengharuskan usia sekolah minimal sembilan tahun atau tamat SMP.
“Begitu juga dengan kesehatan. Angka kematian bayi masih tinggi dengan 46/1.000 kelahiran hidup. Lebih tinggi dari angka nasional. Usia harapan hidup baru mendekati 69 tahun, sementara target nasional sudah 71 tahun lebih,” papar Eddy.
Pemerhati pendidikan Kalbar yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan DR Aswandi mengungkapkan, visi dan misi yang disampaikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar mesti menyentuh kepentingan masyarakat. Visi yang nantinya dilaksanakan mesti sesuai dengan potensi daerah.
“Jangan sampai mau membawa Kalbar lebih baik, tetapi dia sendiri tidak paham kondisi Kalbar sebenarnya,” ungkap Aswandi, Minggu (2/9).
Menurutnya, visi dan misi yang baik tidak sesuai dengan keinginan pribadi atau kelompok. Tetapi harus sesuai potensi yang ada di daerah ini. Seorang pemimpin harus paham betul kondisi real masyarakatnya.
“Jangan sampai apa yang disampaikan dalam visi dan misi itu hanya sebatas menyenangkan masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan. Biasanya program itu dibuat hanya untuk memengaruhi supaya masyarakat terkecoh. Padahal di lapangan belum tentu mampu menjalankannya,” tutur Aswandi.
Selama ini tidak ada konsekuensi bagi kepala daerah atau wakil rakyat tidak menepati janji harus diturunkan dari jabatannya. Realitasnya, pemimpin yang sudah terpilih tidak peduli lagi dengan apa yang pernah dijanjikannya. Makanya muncul rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Di mata masyarakat, penyampaian visi dan misi itu tidak terlalu bermanfaat dan hanya sebatas formalitas. Masyarakat lebih percaya pada figur,” jelas Aswandi.
Aswandi selaku akademisi di bidang pendidikan berharap kepada gubernur terpilih bisa meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan bersumber dari pembelajaran yang berkualitas. Paling utama guru berkualitas. “Maka dari itu, gubernur jangan hanya menjual program saja. Tetapi bagaimana action-nya di lapangan,” ungkap Aswandi. (kie)

Gerakan Politik Tionghoa High Profile

Pontianak – Sudah pastikah suara Tionghoa yang lumayan signifikan tumpah seluruhnya ke Christiandy sebagai pasangan Cornelis? Tak seperti suara Melayu dipecah belah dan Dayak diperebutkan tiga, sepertinya pemilih Tionghoa low profile.
“Saya tidak mau pakai klaim-klaim, pokoknya kita paparkan program kerja kita. Kalau kita diuntungkan lima tahun ini, masyarakat bisa menilai apa yang sudah kita lakukan untuk seluruh masyarakat Kalbar. Termasuk masyarakat Tionghoa, silakan menilai,” kata Christiandy ditemui Rakyat Kalbar usai paripurna di DPRD Kalbar, Jumat (31/8).
Suara Tionghoa mungkin saja “masih seperti yang dulu” kalau pergerakan politik tidak berubah jadi lebih dinamis. Dukungan Tionghoa bisa jadi juga terbagi lantaran partai politik semua bisa menyebar.
Sementara itu organisasi sosial yang kuat seperti Yayasan Bhakti Suci (YBS) yang mengayomi 56 yayasan marga sudah menyatakan tidak berpolitik praktis. Artinya, terserah mau ke mana saja asal jelas kepentingan mereka terjaga. YBS bahkan tak hanya didengar di Kota Pontianak, tetapi juga di Kalbar.
Dari empat pasangan kandidat hanya satu yang berasal dari etnis Tionghoa, yakni Christiandy Sanjaya. Kalau saja politik identitas tetap mengental, bisa jadi suaranya bulat tidak terpecah seperti Melayu dan Dayak. Namun Christiandy tidak mau memasang target dari suara Tionghoa. “Demokrasi kita jujur, adil, bebas, dan rahasia. Silakan diterapkan, saya tidak pakai target-target,” kata Christiandy.
Bagaimanapun, berdasarkan hasil Pemilukada Kalbar 2007, faktor etnis menjadi variabel penting yang menjelaskan pilihan seseorang pada kandidat tertentu. Karena itu sepertinya Christiandy lebih ingin dinilai baik yang kasatmata maupun berdasarkan data-data statistik. Dan itu sudah disampaikan saat paripurna LKPj Akhir Masa jabatan di DPRD beberapa waktu lalu.
“Kalau mungkin ada yang melihat tidak berhasil, itu hak sendiri. Tapi kita memaparkan data, penghargaan-penghargaan baik dari pemerintah pusat, perguruan tinggi melihat berbagai upaya yang kita lakukan memang ada hasil,” jelas Christiandy.
Namun terpulang kepada masyarakat. Yang jelas pihaknya melihat keberhasilan ini tentu akan ada peningkatan lagi, apa yang masih kurang selama ini. Contohnya di infrastruktur, kalau IPM sendiri peningkatannya ada.
Namun, sambung Christiandy, kalau peningkatan ini dinilai masih rendah. “Nah, kita upayakan lagi, misalnya dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Mudah-mudahan berkesinambungan. Lima tahun ini masyarakat juga sangat menjaga kondusivitas sehingga kita bisa aman membangun, dan tentu hasilnya bisa dinikmati bersama,” katanya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Jumadi SSos MSi menilai jawaban Christiandy mengenai ke mana suara Tionghoa dan target pasangannya itu sangat diplomatis.
“Tidak mungkin kalau tidak ada target. Saya juga melihat kecenderungan mayoritas komunitas Tionghoa dukungan suaranya ke pasangan incumbent,” katanya.
Menurut dia, konsolidasi politik etnik Tionghoa tidak sevulgar kelompok masyarakat lainnya, tapi mereka bersifat tertutup dan low profile. “Tetapi gerakan-gerakan politiknya high profile. Namun komunikasi politik yang mereka bangun sangat efektif untuk memobilisasi komunitasnya dalam memberikan dukungan suara,” ujar Jumadi.
Basis etnik Tionghoa, lanjut Jumadi, cukup signifikan berada dua wilayah, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. “Sebagai kelompok etnik ketiga terbesar di Kalbar, menurut saya dukungan etnik Tionghoa akan berpengaruh cukup signifikan memberikan kontribusi perolehan suara. Atas dasar inilah jadi dasar pertimbangan mengapa Cornelis masih memilih Christiandy sebagai wakilnya,” tuntas dia. (jul)

Gugatan Berkibar Tunggu Ketua Baru PTUN Pontianak

Pontianak – Gugatan Tim Berkibar pasangan Tambul-Barnabas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sudah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.
“Surat gugatan pasangan Tambul-Barnabas terhadap KPU Kalbar memang sudah kita terima Selasa, 14 Agustus kemarin,” ujar Joko, Bidang Perkara PTUN Pontianak, kepada Rakyat Kalbar, Senin (27/8).
Dari pihak PTUN sendiri belum bisa memastikan kapan waktunya gugatan tersebut akan disidangkan. Joko menjelaskan, pihak PTUN sedang memproses guna tindak lanjut gugatan tersebut.
PTUN Pontianak masih menunggu keputusan dari Ketua PTUN Pontianak yang baru yang akan dilantik Selasa, 30 Agustus nanti. Tidak ada alasan pengadilan tata usaha negara itu mengendapkan gugatan yang masuk. “Jadi kita sendiri masih menunggu ketua baru PTUN,” kata Joko.
Pasangan Berkibar menggugat penyelenggara pilkada itu terkait SK KPU Provinsi Kalbar KPU Kalbar No.46/Kpts/KPU-Prov-019/2012/dan NO.50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012 dan Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang penetapan nomor urut pasangan calon.
Sementara itu, pengamat politik DR Zulkarnaen mengatakan adalah hak warga negara untuk melakukan gugatan. Karena hal itu bukan keputusan final.
“Tetapi yang perlu dipertimbangkan proses pengadilan itu perlu waktu panjang. Dikhawatirkan akan menyebabkan kehilangan fokus,” ungkap Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Senin (27/8).
Proses hukum dalam setiap pemilu yang demokratis selalu bisa diuji, sehingga penggugat mencari keadilan dan menegakkan kebenaran dari semua tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pelaksana pilkada itu sendiri, yakni KPU Kalbar.
“Yang jelas gugatan ini bukan bentuk black campaign, tetapi lebih pada masalah hukum dan perundangan. Pihak-pihak yang berkompetisi ingin menunjukkan yang paling layak maju dan siap secara aturan perundangan itu,” tambah Zulkarnaen. (kie/hak)

Khotbah Tanpa Kampanye

Nasrullah: Pilih Dai atau Politikus

ZMS

Pontianak – Islam tidak terlepas dari politik. Eksisnya tiga cagub muslim di pilgub 2012 jangan sampai umat Islam Kalbar terpecah oleh khotbah yang dimanfaatkan untuk kampanye. Terlebih yang mengundang dan mengandung isu negatif SARA.
“Jelang pemilukada tahun ini kita sudah menyampaikan imbauan kepada seluruh Kemenag di kabupaten/kota agar para khatib Idulfitri dan khatib Jumat tidak menyampaikan materi khotbahnya berbau kampanye apalagi SARA,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar HM Husain D Mahmud kepada Rakyat Kalbar, Rabu (15/8).
Tentu saja sebagai aparat pemerintah bukan berpihak kepada pasangan petahana (incumbent) yang nonmuslim sehingga agak berbeda imbauannya. Namun Husain Mahmud tidak ingin Pilkada Kalbar dinodai saling hujat sesama muslim dan mengusung isu suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) yang dapat memecah persatuan bangsa.
“Sampaikan isi khotbah kepada kesucian, menyebarkan rahmat ke seluruh alam dan sebagainya terkait masalah Idulfitri. Jangan sampai isi khotbahnya itu berbau politik,” tegasnya.
Larangan khotbah berbau SARA, kampanye, dan bernada politik tidak lain diharapkan Husain agar proses pemilukada di Kalbar berjalan dengan aman dan nyaman.
Kemenag Kalbar menurutnya tetap ikut menyukseskan pemilukada sesuai fungsinya agar pesta demokrasi didukung oleh semua pihak dan berjalan jujur dan adil. “Pemilukada ini kan kegiatan rutin yang harus kita jalankan, maka wajib kita sukseskan untuk memilih kepala daerah masa lima tahun ke depan,” ujarnya.
Husain Mahmud berharap semua elemen masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah, dan masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar.
“Siapa pun yang terpilih harus kita dukung dan dihormati. Karena itulah hasil pemilukada kita di Kalbar. Jadi jangan ada rasa sakit hati, dendam, dan sebagainya. Jagalah keharmonisan dan kebersamaan keluarga besar Kalbar yang telah terbentuk selama ini,” pungkasnya.

Perlu pencerahan

Terpisah, Kakemenag Kota Pontianak Andi Ja’far Harun, bahkan jauh hari sebelumnya sudah pernah menyinggung masalah politik dan dakwah maupun ukhuwah.
“Kita minta janganlah dicampuradukkan agama dengan persoalan politik. Dipastikan isinya akan menjadi semakin kabur. Sementara masyarakat akar rumput kita mengharapkan pencerahan agama. Kalau selalu diadukkan kapan umat akan paham. Padahal kita melihat masyarakat akar rumput ini masih awam,” tutur Andi kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Rabu (15/8).
Kendati pemberitahuan secara tertulis belum ada, namun ketika safari Jumat sudah sering diingatkan. Tolong masjid betul-betul digunakan untuk pembinaan umat.
“Ingat pesan guru saya Ustaz Jalal. Tolonglah jangan lagi berbicara kemegahan duniawi di masjid. Sudah terlalu banyak kita ngomong itu di luar. Sudah terlalu banyak kita ngomong bohong di luar, jangan lagi dibawa-bawa ke masjid. Nah, ini yang saya kembangkan,” ungkap Andi.
Dia merasa bahwa masyarakat bisa menerima imbauan tersebut. Jangan ada lagi yang berbicara kepentingan politik kelompok ini dan itu di masjid. Itu akan memecah akidah sesama umat.
“Atas nama Kemenag Kota Pontianak, kepada seluruh umat beragama khususnya umat Islam, marilah rayakan hari kemenangan ini. Beruntunglah orang yang masih mampu menjalankan ibadah puasa. Mari kita sama-sama menikmati hari raya. Kita pererat tali persaudaraan dan kerukunan antarumat beragama,” ajak Andi Ja’far Harun.

Dai atau politikus

Harapan senada diungkapkan oleh Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak DR H Wajidi Sayadi MAg. Menurutnya, semua sepakat bahwa khotbah Jumat maupun Idulfitri harus menciptakan situasi dan kondisi aman untuk kepentingan bersama.
“Bagi kita sebagai dai, ustaz, ulama, dan mubalig umumnya dalam ceramahnya maka pemerintah atau siapa pun tidak boleh mengintervensi. Apalagi mengintimidasi,” ujarnya.
Dakwah intinya bagaimana umat bisa tercerahkan karena agama mengajarkan sesuatu yang baik dan damai. Karena itu isi-isi ceramah tidak berbau provokasi yang menimbulkan sentimen satu kelompok dengan kelompok lainnya. Khususnya mengarah SARA yang negatif terutama kampanye hitam.
“Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain sambil memuji-muji lainnya dengan tujuan supaya orang tidak memilih figur tertentu. Siapa pun orangnya dan apa pun agamanya, tidak bisa dibenarkan. Ijtanibu katsiran minazzonni inna ba’da zanni ismu. Jauhilah dari berburuk sangka karena berburuk sangka itu adalah dosa,” ingat Wajidi.
Berburuk sangka saja dosa apalagi sampai menjelek-jelekkan orang lain terutama sesama muslim dan di luarnya yang dilakukan di depan umum. Itu sangat merusak akidah.
“Intinya adalah bagaimana membangun kebersamaan sehingga tercipta kedamaian. Semua komponen, apa pun dasar dan latar belakangnya bisa menjalankan agamanya di Kalbar dengan tenteram tanpa saling mengusik,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar Ahmad Jais MAg mengatakan Idulfitri tahun ini Muhammadiyah mengimbau warganya untuk peduli pada kaum duafa dan mustadafin. Kaum yang lemah dan dilemahkan.
“Muhammadiyah ini bukan organisasi politik. Khitahnya dan tujuannya jelas. Tetapi kalau ada warga Muhammadiyah yang berpolitik itu person-nya, bukan organisasinya. Sikap Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai-partai politik termasuk pasangan cagub yang ada. Jadi tidak pro dan kontra. Kita netral dan tidak ada politik praktis,” paparnya.
Sedangkan Ketua Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kalbar Ir Nasrullah memaknai Idulfitri itu yang penting silaturahmi umat Islam ditingkatkan. Hikmah puasa Ramadan adalah membina hubungan horizontal sesama manusia baik sesama Islam maupun dengan umat lainnya.
“Jangan sampai ada isi khotbah yang berbau politik atau kampanye. Karena kalau ada akan menimbulkan gesekan-gesekan pada masyarakat,” katanya singkat.
Maka itu, lanjutnya, para dai jangan ada yang terlibat dengan politik praktis. “Pilih, mau jadi dai untuk semua umat atau politikus. Apalagi menyampaikan pesan politik atau berkampanye di masjid. Politik itu ada tempatnya,” katanya bijak. (hak/kie)

SM Genjot Istri Orang di Rumah Kosong

google

Ilustrasi selingkuh

Pria SM, yang disebut-sebut sebagai warga sebuah desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, diamuk massa sejenak ditemukan bermesum ria dengan wanita yang telah bersuami, Jumat (24/8/) malam sekira pukul 21.00. Beberapa jam setelah digerebek, sang wanita disebut-sebut dicerai oleh suaminya.

Acara pacu birahi SM dan Nyonya Na yang warga Desa Rundeng Meulaboh itu, berlangsung di sebuah rumah di Desa Seuneubok di ruas Jalan Singgah Mata II, Dusun Kebun Pasi. Saat digerebek, warga menemukan keduanya dalam kondisi tanpa busana. Walhasil, warga yang emosi berat lalu menghadiahi SM dengan runtunan katupat bangkahulu.

Keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah warga di Kantor Keuchik Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat, menyebutkan, penangkapan yang dilakukan warga terhadap pasangan mesum SM dan Na itu dilakukan warga karena sebelumnya telah curiga dengan keberadaan pelaku.

Apalagi keduanya terlihat aneh karena diketahui bukan merupakan pasangan suami istri itu berada di sebuah rumah kosong, sehingga hal itu menimbukan kecurigaan mendalam. Melihat hal itu warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. Alhasil, warga menemukan keduanya sedang eh oh dengan busana nyaris entah kemana.

Karena tak terima dengan hal itu, warga sempat emosi dan menghadiahkan katupat bangkahulu kepada pelaku. Sebelum diboyong ke Kantor Keuchik Seuneubok, pasangan mesum tersebut juga dipersilahkan untuk mengenakan kembali busana mereka sehingga selanjutnya dibawa ke aparat desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pelaku mesum tanpa busana yang ditangkap warga ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan instansi tempat SM bertugas, karena keduanya jelas terbukti melakukan pelanggaran syariat Islam dan sama sekali tidak terikat sebagai suami istri,” kata Keuchik Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat Nazaruddin, Sabtu (25/8/2012) kemarin.

Menurutnya, berdasarkan keterangan warga, penangkapan terhadap kedua pelaku itu karena yang bersangkutan dinilai telah melanggar aturan agama dan aturat adat. Bahkan usai diproses di kantor desa, kedua pelaku itu juga diserahkan kepada pihak keluarga dan intansi tempat pelaku laki-laki bekerja guna dilakukan pembinaan lanjutan.

Sementara itu, pascainsiden memalukan itu, suami pelaku mesum Na, dengan nada keras mengaku bahwa istrinya tersebut sama sekali tidak ada lagi sangkut paut dengan dirinya.

Karena perbuatan yang bersangkutan dinilai telah mengkhianati mahligai rumah tangga mereka yang selama ini telah dijalani selama belasan tahun.

Apalagi pasangan suami isteri itu, telah dikaruniai dua orang anak yang kini masih duduk di bangku SMP dan tingkat Sekolah Dasar (SD).

Secara terpisah, Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Drs John Aswir yang ditanyai, mengaku pihaknya tidak menangani kasus mesum yang ditangkap warga di Desa Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat, karena kasus itu tidak dilaporkan kepada pihaknya.

Razia Kendaraan Atribut Kampanye

Pontianak – Kendati belum dijelaskan atribut apa saja yang berbau kampanye dan dilarang oleh UU, Panwaslu akan melakukan penertiban atribut kampanye di ruang publik.
“Kita akan merazia kendaraan pribadi, angkutan umum, dan sejenisnya yang memasang atribut kampanye. Panwascam se-Kota Pontianak akan mencatat plat mobil/bus/kendaraan yang memasang atribut cagub baik dicat atau berupa stiker,” kata Ketua Panwaslu Kota Rustam Halim SH, kepada Rakyat Kalbar via selular, Minggu (26/8).
Dia bahkan mengancam akan menindak tegas pemasang atribut kampanye yang ditempel di kendaraan tersebut. Sebelumnya, Panwaslu akan menunjukkan peraturan apa saja masuk dalam alat peraga kampanye.
Rustam menilai pemilik kendaraan yang menyediakan space di kendaraannya untuk dipasang atau ditempel atribut, sama saja sudah melakukan kampanye. “Pengendara atau pemilik bisa dikenakan sanksi, sebab dalam pidana pemilukada tertulis unsur barang siapa,” dia mengingatkan.
Dalam menertibkan atribut kampanye di kendaraan tersebut, pihak Panwaslu akan melakukannya secara persuasif. Pemilik maupun pengendara akan dipanggil untuk diperiksa.
“Langkah lainnya, kami akan mendata pemilik kendaraan yang memasang atribut berkoordinasi dengan Dispenda, DLLAJ, serta instansi terkait. Untuk itu kita minta timses maupun empat pasangan calon menginstruksikan kepada tim dan simpatisan untuk tidak memasang atribut di mobil, sebab melanggar aturan,” ujar dia.
Pihaknya juga mengapresiasi Tim Kampanye Cornelis-Christiandy dan Tim Kampanye Abang Tambul Husin-Barnabas Simin yang mendukung langkah Panwaslu Kota Pontianak dalam menertibkan atribut kampanye bergerak tersebut.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid (MB) Adang Gunawan SE belum mendapat surat edaran atau sejenisnya terkait larangan pemasangan atribut kampanye bergerak itu.
Namun, kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar ini, tim MB pada dasarnya tetap konsisten menaati aturan yang berlaku terkait pemilukada. “Seperti halnya larangan kampanye di luar jadwal juga sudah kita taati,” tuntas Adang. (jul)

Money Politic, Panwaslu Sebar Tim

Arafah Akhirnya Penuhi Panggilan

Pontianak – Money politic, bagaimanapun sepertinya sudah jadi bagian integral dalam perhelatan pemilu. Ketika peraturan perundangan melarang lewat pasal demi pasal hukum, bagaimana mengantisipasi praktiknya?
“Kita sudah sebar tim di sejumlah titik untuk mengawasi praktik politik uang. Juga peran masyarakat dan media sangat kami harapkan,” kata Ketua Panwaslu Kota Pontianak Rustam Halim SH, Sabtu (25/8).
Kendati banyak pihak sangat meragukan money politic bisa terendus dan sangat tak gampang tertangkap tangan, Rustam mengingatkan bisa dijerat pasal penyuapan.
“Jadi sudah jelas tindakan money politic itu perbuatan pidana. Bentuk politik uang itu bisa berupa uang tunai langsung atau berbentuk barang seperti voucher, sembako, dan sebagainya dengan harapan meminta balas budi,” kata dia.
Aturan hukum terkait itu termaktub dalam KUHP khususnya pasal 149, 150, dan 151. UU tentang Tindak Pidana Suap, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya pada ketentuan pidananya.
Panwaslu Kota minta kepada tim sukses masing-masing kandidat untuk tidak melakukan money politic. Begitu juga masyarakat diharapkan menolak praktik-praktik tidak mendidik tersebut.
Pesta demokrasi kali ini diharapkan berkualitas untuk melahirkan pemimpin bermutu. Untuk itu pemilukada harus dijamin berlangsung jujur dan adil. Dari situ dapat dihasilkan pemimpin yang kredibel, akuntabel, dan kapabel.
“Penyelenggara pemilukada harus independen, sistem proporsional terbuka dan pengawasan yang semakin terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas. Politik uang ini merupakan persoalan serius yang menghantui kehidupan politik kita,” jelas dia.
Menurut Rustam, bentuk-bentuk politik uang itu seperti sumbangan per orang/lembaga kepada partai atau individu partai yang melebihi batas toleransi yuridis. Sumbangan ini dikhawatirkan jika partai yang dibantu menang akan memengaruhi kebijakannya. Kemudian, pemberian partai/individu partai/calon kepada pemilih yang akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemilih.
Bentuk politik uang lainnya, berupa pemberian partai/individu partai/calon kepada pihak-pihak terkait baik individu maupun kelembagaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Penyalahgunaan kekuasaan/pengaruh yang berdampak langsung atau tidak langsung kepada keuangan negara.
“Modus operandi yang dapat terjadi terhadap ragam politik uang tersebut adalah dalam bentuk pemberian langsung atau janji-janji, sumbangan (dana partisipasi), penekanan, dinas, dan pemberian tidak langsung seperti kegiatan bakti sosial dan sebagainya,” katanya.
Di sisi lain, Rustam menyinggung soal pemanggilan tim Armyn-Fathan (Arafah) yang sudah dilayangkan surat panggilan kedua. Akhirnya tim Arafah hadir melalui Ibrahim Candra.
Menurut Rustam, Tim Arafah mengakui melanggar ketentuan dan peraturan yakni melakukan kampanye di luar jadwal, di ruang publik, media cetak, media online, serta pemasangan atribut di rumah ibadah.
“Kami tetap proses lebih lanjut dengan memanggil saksi-saksi terkait, termasuk memanggil KPU Kalbar, serta saksi ahli lainnya. KPU diperlukan karena mengeluarkan SK tahapan pemilukada. Bila sudah cukup bukti, maka kami akan mengambil langkah seterusnya guna menegakkan aturan,” ujar Rustam. (jul)

Berkibar Gugat KPU

Sofiati: Sesuai Prosedur KPU, Tobias: Pensiun oleh Keputusan Presiden

ZMS

Pontianak – Ternyata pasangan Tambul-Barnabas Berkibar bukan saja siap sejak awal maju ke Pilgub 2012, tetapi juga serius dengan janjinya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar ke pengadilan.
Seperti dikemukakannya saat rapat pleno penentuan dan penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU Kalbar di Hotel Santika (6/8), pasangan nomor 4 itu sudah menyatakan akan menggugat penyelenggara pilkada itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Intinya, mohon kepada hakim tata usaha negara mencabut SK KPU Provinsi Kalbar No 46 tentang penetapan Cagub dan Cawagub yang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2012,” ungkap kuasa hukum pasangan Berkibar, Tobias Ranggi SH dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Minggu (27/8).
“Selain itu juga SK No 50 tentang penetapan nomor urut calon. Karena bertentangan dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya penetapan pasangan Arafah,” tambahnya.
Menurut Tobias, pasal 2 huruf d UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang jati diri TNI berbunyi, “Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”
“Sedangkan dalam penjelasan pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud tentara profesional tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, itu sudah sangat jelas,” tegas Tobias.
Dia juga dengan jelas mengurai pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang antara lain melarang setiap prajurit terlibat dalam kegiatan dan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politisi lainnya.
Dalam kaitan gugatan yang sudah dipersiapkannya dengan cukup matang itu, Tobias mengingatkan masalah kewenangan memberhentikan perwira menengah dan perwira tinggi.
“Pasal 59 ayat 1 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI itu menyatakan prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan keputusan presiden. Jadi untuk bisa berpolitik praktis seorang prajurit terlebih dahulu harus berstatus pension pada saat dia mendaftar dan ada SK-nya bukan nunggu diproses dulu,” tegasnya.
Tobias menekankan soal ketetapan pensiun seorang prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi harus oleh keputusan presiden. Tanpa melampirkan SK pensiun TNI berarti Mayjen TNI Armyn Ali Anyang masih berstatus TNI aktif.
“Jadi itu dilarang oleh UU No 34 tahun 2004. Kok bisa-bisanya Ketua KPUD Kalbar menerima status quo Armyn Alianyang yang saat pendaftaran tidak melampirkan atau menyerahkan SK presiden,” ujar Tobias.
Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta itulah, lanjut dia, penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Pontianak yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam penundaan.
“Apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” ujar Tobias yang hari ini akan meminta nomor perkara ke PTUN.
Sementara itu Ketua KPU Kalbar AR Muzammil yang coba dikonfirmasi berkali-kali akhirnya menelepon balik dan menyatakan bahwa KPU belum tahu soal gugatan tersebut.
Sebelumnya, Dr Sofiati salah seorang anggota KPU Kalbar menyatakan bahwa gugatan pasangan Tambul-Barnabas terhadap penyelenggara Pilgub Kalbar itu disebutnya sebagai masalah mekanisme.
Pastinya, lanjut dia, KPU sudah melakukan tugas sesuai kinerja. Karena menurutnya keputusan meloloskan pasangan Arafah itu langsung dari KPU RI. Kinerja mereka sudah dikatakan KPU RI betul. Bagaimana dengan gugatan ke PTUN Pontianak itu?
“Nggak tahu, karena belum ada dapat bahan gugatannya. Kami baru tahu dari wartawan. Kalau mereka mengajukan gugatan ke PTUN itu hak mereka. Kami tidak ada menerima tembusan. Kalau mereka gugat, itu hak mereka melakukan upaya hukum. Yang pasti kami telah menetapkan pasangan calon sesuai prosedur dan peraturan KPU serta UU,” ujar Sofiati. (kie/hak)