Memuat berita dan informasi dari berbagai sumber yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi para pengunjung blog ini.
Memberi ruang bagi pengunjung blog ini untuk memuat berita dan informasi yang bermanfaat bagi para pengunjung lain blog ini. Selamat berkunjung dan membaca di blog ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih.
Uray Henny Novita, Anggota Komisi D DPRD Pontianak
Program Bimbingan Moral Spiritual Harus Digalakkan
ZMS
Yayasan
Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar mencatat trend peningkatan kasus
prostitusi yang menimpa anak-anak di Kalbar, terutama di Kota Pontianak.
Nasib mereka nyaris terancam kehilangan akses pendidikan.
“Tahun 2011 tercatat 179 anak terlibat prostitusi dan tahun 2012
hingga Juni sudah 72 kasus yang kami tangani," kata Pelaksana Tugas
(Plt) Direktur YNDN Kalbar Hendrik Damanik beberapa waktu lalu.
Apa yang harus dilakukan oleh Pemkot Pontianak? Berikut kutipan wawancara dengan anggota DPRD Kota Pontianak Uray Henny Novita:
Bagaimana Anda menanggapi masalah prostitusi ini?
Kita sangat menyayangkan masih saja terjadi prostitusi anak di Kota
Pontianak ini. Ini menunjukkan andil sekolah untuk mencegah pelajar
terjatuh dalam praktik asusila sangat penting. Saya menilai buruknya
komunikasi di lingkungan keluarga dan sekolah jadi penyebab pelajar
terjebak prostitusi.
Terus langkah apa yang diambil DPRD Pontianak menghadapi masalah ini?
Kita akan melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas
Sosial Kota Pontianak, untuk lebih menggalakkan program-program
bimbingan moral dan spiritual agar dapat membentengi anak dari laku
amoral. Komisi D akan membangun komunikasi antara orang tua siswi dan
sekolah bersangkutan agar mereka tetap sekolah.
Apa pandangan Anda terhadap prostitusi baru-baru ini?
Kita sangat menyayangkan kasus prostitusi yang melibatkan mereka.
Terlebih untuk alasan yang tidak mungkin, yakni tak mampu membeli buku.
Sebab Komisi D jauh-jauh hari sudah berkomunikasi dengan Dinas
Pendidikan, tidak ada anak yang putus sekolah lantaran tidak mampu
membayar biaya sekolah.
Apa harapan Anda dalam memberantas prostitusi anak bawah umur ini?
Kita berharap semua pihak, baik Pemkot, aparat, orang tua, dan juga
harus ada kerja sama yang baik dengan LSM dan tokoh masyarakat, serta
seluruh masyarakat Kota Pontianak. Sama-sama berperan dalam memberantas
masalah ini. (hak)
Prostitusi
anak bawah umur di Kota Pontianak semakin marak terjadi, seolah menjadi
wabah. Baru-baru ini salah satu siswi SMP tertangkap jual diri kepada
lelaki hidung belang saat jam sekolah tengah berlangsung. Kejadian
tersebut mendapat sorotan langsung dari anggota DPRD Provinsi Kalbar.
Berikut petikan wawancara dengan H Miftah SHI:
Bagaimana pendapat Anda dalam kasus prostitusi ini?
Masalah ini jangan disepelekan, karena sangat merusak moral anak-anak
remaja kita khususnya di Pontianak ini. Ini pekerjaan rumah besar bagi
Pemkot Pontianak, Pemprov Kalbar sendiri, dan juga aparat kepolisian.
Bagaimana kita semua bisa bersatu untuk menangani masalah ini.
Masalah ini kelalaian pemerintah sendiri?
Saya pikir kelalaian kita semua, baik pemerintah dan aparat, karena
tidak serius untuk menangani prostitusi anak bawah umur. Masih saja
terjadi di Kota Pontianak, padahal kita semua tahu kalau Pontianak itu
Kota Layak Anak. Namun kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja.
Saya pikir pemerintah sudah mempunyai program untuk menangani masalah
ini, hanya saja belum maksimal terlaksana.
Menurut Anda, di Kota Pontianak, ada dalang besar di balik prostitusi anak-anak tersebut?
Pasti ada indikasi jaringan profesional di balik penjualan anak bawah
umur untuk memuaskan nafsu berahi para hidung belang. Dalang inilah yang
sebenarnya harus diringkus aparat. Karena kalau dalang sudah kita
tangkap, so pasti lainnya akan tertangkap juga.
Berarti kesejahteraan sosial anak-anak bangsa tidak aman dong?
Ye betul, makanya anak-anak perempuan harus betul-betul diperhatikan,
terutama oleh pihak orang tua. Jangan sampai mereka terjerumus dalam hal
itu, karena sangat mencoreng nama baik dirinya, keluarga, daerah, dan
semuanya akan dirugikan. Padahal hidup di Kota Layak Anak, tapi mengapa
prostitusi itu tetap menghantui anak remaja sekarang ini.
Apa sih penyebab sebenarnya?
Salah satunya adalah masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang
kurang tertata rapi. Selain itu juga, mudahnya anak-anak remaja kita
terikut arus pergaulan bebas. Ini yang harus dikontrol oleh pemerintah
dan pihak orang tua sendiri.
Terus apa yang harus dilakukan pemerintah dan orang tua dalam hal ini?
Pemerintah, terutama Dinas Sosial harus ada terobosan baru atau
membuat perda baru tentang dilarangnya anak SMP atau SMA keluar malam,
dalam arti ada penetapan jam malam bagi mereka. Selain itu, dilarang
keras pelajar pergi ke tempat hiburan malam, karena di tempat itulah
pergaulan tidak berbatas. Kita berharap kepada orang tua harus mengawasi
betul-betul pergaulan anak-anaknya jangan sampai mereka bergaya hidup
yang berlebihan. Tetap waspada, jangan mudah dibohongi anak-anak. Serta
kepada seluruh instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan KPAID serta
pemkot, pemprov, dan pemkab, agar menangani masalah prostitusi anak
bawah umur ini dengan lebih serius lagi. (hak)
Kota
Pontianak semakin multikompleks saja. Terasa menyesakkan, predikat Kota
Layak Anak tertanam di Kota ini hanya sebagai sebuah simbol seiring
terungkapnya jaringan anak-anak yang dilacurkan. Memang tak bisa
menyalahkan satu pihak seperti yang dikemukakan anggota DPRD Kalbar H
Miftah SHI.
“Saya pikir kelalaian kita semua, baik pemerintah dan aparat, karena
tidak serius untuk menangani prostitusi anak bawah umur. Masih saja
terjadi di Kota Pontianak, padahal kita semua tahu kalau Pontianak itu
Kota Layak Anak. Namun kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja.
Saya pikir pemerintah sudah mempunyai program untuk menangani masalah
ini, hanya saja belum maksimal terlaksana,” sesal anggota komisi D DPRD
Kalbar itu.
Uray Henny Novita, juga anggota Komisi D, tapi di DPRD Kota
Pontianak, menegaskan dewan akan melakukan komunikasi dengan Dinas
Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Pontianak untuk lebih menggalakkan
program-program bimbingan moral dan spiritual agar dapat membentengi
anak dari laku amoral. Lanjutnya, Komisi D akan membangun komunikasi
antara orang tua siswi dan sekolah bersangkutan agar mereka tetap
sekolah.
Ya, itu memang penting, mereka harus tetap sekolah sampai selesai.
Publik jelas telah mengetahui pelacuran anak adalah tindakan menawarkan
pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau
bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapa pun. So, tindakan
itu tak sepenuhnya salah si anak. Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara
(YNDN) Kalbar, Devi Teomana, mengatakan Pemkot Pontianak harus buka
mata dan peduli terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan hukum.
“Selama ini pemerintah kayaknya tidak peduli. Dinas terkait juga harus
prihatin tentang kasus ini, agar generasi penerus bangsa tidak hancur,”
kecam Devi beberapa waktu lalu.
Tapi, satu sisi perlu diingat, nggak ada orang yang jualan
(prostitusi, red), kalau nggak ada orang yang beli. Itu sudah hukum
dagang. So, pemberantasan prostitusi ini juga semestinya diberlakukan
dari dua sisi mata uang: penjual dan pembeli. Dan juga, tempat
dilangsungkannya jual-beli itu, hotel.
Orang nomor satu Kota Pontianak Sutarmidji sendiri pernah berjanji
mencabut izin hotel atau penginapan yang dijadikan tempat prostitusi.
Menurutnya, polisi hanya memberikan tindakan hukum.
“Pihak hotel perlu membuat aturan, mengecek setiap tamu yang datang.
Apakah anak di bawah umur atau tidak. Sepasang suami-istri atau tidak,
jika anak di bawah umur dan tidak ada hubungan keluarga, sebaiknya
jangan diberikan kesempatan untuk menginap, kecuali memiliki surat
nikah,” tegas dia.
Selama bergelut di dunia prostitusi, Bunga, salah satu anak yang
dilacurkan mengaku hampir setiap hari melayani nafsu pria hidung belang
setelah pulang sekolah. Bahkan sering bolos sekolah dan mengganti
pakaian di rumah salah seorang mami yang tinggal di wilayah Pontianak
Barat. “Kalau saya bawa hp, Mami langsung mengambilnya. Yang jelas, saya
siang mainnya, kalau malam di rumah. Makanya orang tua saya tidak
curiga,” jelas Bunga.
Hasil pemeriksaan sementara, siswi kelas 3 SMP itu mengaku dijual
oleh beberapa orang, baik maminya maupun rekannya. Tidak hanya itu,
pihak hotel juga pernah memesan kepada mami jika pengunjung hotel
meminta dicarikan wanita penghibur bawah umur. “Jadi, banyak pihak yang
terlibat dalam kasus ini,” ungkap Kompol Puji Prayitno, Kasat Reskrim
Polresta Pontianak.
Bunga menggeluti dunia hitam tersebut sejak Januari 2011. Dia tidak
memperlihatkan wajah mencurigakan di depan orang tuanya. Sebaliknya, apa
pun yang diperintahkan orang tuanya selalu dipatuhinya.
“Orang tua saya tidak curiga. Mereka tahunya saya pergi sekolah. Karena saya melayani tamu pada jam sekolah,” jelas Bunga.
Polisi pun dikabarkan sudah mengetahui jaringan prostitusi pelajar.
Bahkan lokasi mangkal para penjaja seks pelajar SMP ini sudah diketahui.
Begitu juga modus mereka menjual diri. “Kita mengetahui di mana tempat
penjual gadis SMP mangkal dan kita juga sudah mengetahui nama serta
tempat tinggal si penjual anak. Bahkan kita sudah mengetahui hotel yang
dijadikan tempat prostitusi,” tegas Puji.
Terkait keterlibatan pemilik hotel atau penginapan, masih dalam
proses penyelidikan. Apabila terlibat, maka pemilik hotel juga akan
diproses hukum. Mereka juga bisa dijerat dengan undang-undang
perdagangan manusia dan perlindungan anak.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Intel. Bahkan ada beberapa anggota
yang sudah ditempatkan di tempat penginapan yang kita curigai sebagai
tempat prostitusi. Jumlah penginapan yang kita curigai ini ada beberapa
hotel di Kota Pontianak,” jelas Puji.
Bunga mengaku hampir setiap hari melayani pria hidung belang. Ketika
dijemput Mami, gadis tersebut mengganti seragam sekolahnya dengan
pakaian biasa yang dibawanya dari rumah. Kemudian Bunga diantar ke hotel
dari kelas teri hingga berbintang. Biasanya Bunga diantar Mami ke Hotel
Kapuas Dharma, Villa Kapuas Dharma, Hotel Garuda, Hotel Flamboyan, dan
Hotel Mini.
“Saya jarang menerima uang langsung dari om-om yang saya layani. Saya
menerima upah langsung dari Mami,” papar Bunga. (sul/hak/*)
Pontianak
– Klimaks kasus (sengkarut) pengungkapan korupsi simulator SIM
Korlantas Polri akhirnya diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebagaimana “instruksi” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tadi
malam.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan Kalbar mengecam kisruh antara KPK
dan Polri sebagai tontonan sinetron televisi paling tak bermutu.
Kelompok generasi penerus ini menginginkan jangan ada arogansi yang
dipertontonkan Polri lewat Direskrimum Polda Bengkulu Kombes Pol Deddy
Ryanto dengan alasan “menciduk” penyidik KPK Kompol Novel Baswedan.
“KPK dan polisi seharusnya bersinergi menegakkan hukum. Tetapi kita
lihat polisi cenderung merasa lebih kuat. Akibatnya KPK mendapatkan
simpati, dukungan, dan legitimasi masyarakat luas,” ungkap Ketua Umum
PKC PMII Kalbar Syahril Ishak kepada Rakyat Kalbar kemarin.
Memang, lanjutnya, polisi merasa pihaknyalah yang lebih banyak kerja
dan memahami masalah. Sehingga ketika KPK serius menangani kasus yang
menyeret petinggi Trunojoyo, tentu saja ada upaya untuk dihalangi.
“Bagaimanapun, masyarakat harus mendukung langkah KPK dan PMII
mengecam aksi arogan sekelompok anggota polisi yang ingin memaksakan
kehendaknya. Kita sudah membicarakan gerakan dukung KPK,” beber Syahril.
Menurut Syahril, sebenarnya kasus korupsi simulator SIM tidak seksi.
Menjadi seksi ketika ada permainan politik dan kepentingan bisnis Ndoro
Budi seperti ditulis Majalah Berita Mingguan Tempo, pekan ini.
“Ada indikasi pembesaran kasus ini yang dimotori kekuatan politik
untuk melemahkan eksistensi KPK. Tujuannya bisa saja untuk
menenggelamkan kasus yang lebih besar,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Kalbar Imam Bukhari menyesalkan cara-cara kelompok tertentu di tubuh
Polri mengangkat kasus Novel yang sudah kedaluwarsa dan lapuk.
“Kami melihat ada indikasi tidak komitnya Polri dalam pemberantasan
korupsi di Indonesia. Seharusnya penyidik yang ditempatkan di KPK
benar-benar bersih dari permasalahan hukum. Sehingga tidak terjadi
seperti ini,” kata Imam.
Dia khawatir dampaknya melemahkan penyelesaian kasus-kasus korupsi di
daerah. Ia mencontohkan di Kalbar yang juga banyak kasus mentok. Bahkan
ada indikasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak sejalan.
“Jika ada penyidik KPK yang bermasalah secara hukum, secara tidak
langsung akan memperlemah kinerja KPK. Tentunya akan berpengaruh juga
pada penegakan hukum di kalangan pejabat,” tuturnya.
Ia menunjuk banyak kasus korupsi yang jauh lebih besar dibanding
simulator SIM. Misalnya Century, Wisma Atlet, Sport Centre Hambalang,
yang melibatkan banyak petinggi politik dan pejabat negara. “Memang
sulit dibedakan antara kepentingan politik dan hukum,” tegas Imam.
Hal senada diungkap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar yang
menyatakan kekecewaannya. “Kejadian ini sangat mengecewakan. Seharusnya
dua institusi penegak hukum yang dipercaya malah saling menyalahkan,”
kata Ketua Komisariat HMI Jurusan Dakwah STAIN Pontianak Yak’ub,
kemarin.
Ia menilai pada kasus korupsi simulator SIM itu ada indikasi
kongkalikong sehingga Kapolri pun tidak berdaya menahan laju Ndoro Budi
sebagaimana diungkap MBM Tempo.
“Pasti ada kepentingan yang memboncengi masalah ini. Karena biasanya
keputusan itu melalui media politik. Presiden harus mengambil sikap
tegas sehingga tidak dinilai miring oleh rakyat,” katanya.
Pihaknya juga berencana akan mengadakan aksi simpatik kepada KPK.
“Bagaimanapun KPK harus kita dukung untuk menyelamatkan negara dari
cengkeraman koruptor di tubuh penegak hukum dan politisi serta aparatur
negara,” tegasnya.
Tidak menonjol
Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Negeri Pontianak Bersiaf Sitanggah SH
mengatakan kinerja KPK dan pemerintah dalam menangani masalah korupsi
di negara Indonesia ini sudah sangat bagus. Hanya saja ada beberapa yang
masih menyimpang.
“Secara umum di Kalbar kalau masalah perkara selama ini keputusan
sudah baik. Hanya saja perkara korupsi di sini tidak menonjol. Karena
kita di PTNP benar-benar sangat serius memerhatikan masalah korupsi ini
demi keadilan kepada masyarakat. Siapa yang betul bersalah akan ditindak
tegas,” ujar Bersiaf.
Menurutnya, KPK sudah bekerja dengan baik walaupun masih ada
kekurangan anggota KPK dalam memerangi korupsi ini. “Kita sebagai hakim
tipikor tetap mendukung KPK untuk memberantas korupsi di muka bumi
pertiwi ini,” katanya.
Dia berharap, kepercayaan itu harus diserahkan kepada KPK dan perkuat
lagi semangat kawan-kawan di KPK. Jangan memperlemah KPK untuk membasmi
korupsi di negara Indonesia ini. “Kita harus bersatu untuk menyuarakan
dan mendukung KPK,” tegas Bersiaf. (kie/hak)
Akhirnya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiri di atas segala kepentingan
dan “berpihak” kepada rakyat Indonesia dalam upaya memerangi korupsi di
Bumi Pertiwi.
Lima kesimpulan yang ditegaskan SBY dalam “menengahi” dan “turun
tangan” mengatasi kisruh alias sengkarut Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri), digariskannya
sebagai berikut:
Penanganan dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko
Susilo agar ditangani KPK dan tidak dipecah. Polri menangani kasus lain
yang tidak terkait langsung.
Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel
Baswedan dipandang tidak tepat dari segi timing maupun caranya.
Perselisihan menyangkut waktu penugasan para penyidik Polri yang
bertugas di KPK diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan
pemerintah. “Saya berharap nantinya teknis pelaksanaannya juga diatur
kembali dalam MoU KPK-Polri,” kata SBY.
Pemikiran dan rencana revisi Undang-Undang KPK sepanjang untuk
memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK, sebenarnya dimungkinkan.
“Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan saat ini. Lebih baik
sekarang ini kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya
pemberantasan korupsi,” tegas SBY.
Saya berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU, kemudian
dipatuhi dan dijalankan. Selain itu keduanya harus terus meningkatkan
sinergi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi, sehingga peristiwa
seperti ini tidak terulang di masa depan. (kie)
Jakarta
– Banyak yang terperangah, ternyata jawaban Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono banyak meleset dari prakiraan banyak kalangan. Ternyata
pernyataan SBY masih konsekuen untuk tidak akan memperlemah posisi KPK.
“Solusi yang kita tempuh, penanganan korupsi yang melibatkan Irjen
Djoko Susilo lebih tepat ditangani KPK. Karena nantinya bila cukup bukti
dilanjutkan ke penuntutan. Tentu yang diduga melakukan korupsi dituntut
bersama,” tegas Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10)
tadi malam.
Penegasan Presiden RI itu tentu saja mencairkan banyak anggapan bahwa
SBY akan bertindak sebagai wasit dalam menangani kisruh KPK-Polri.
Presiden menyatakan sebagai kepala negara dirinya tidak akan
mengintervensi dan bukan atasan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
“KPK adalah institusi yang mandiri dan dibentuk melalui
undang-undang. Sehingga sebagai kepala negara, saya tidak berhak dan
tidak akan melakukan intervensi tugas-tugasnya,” ujar SBY.
Tentu saja, sebagai kepala negara membawahi institusi Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) yang dinilai SBY secara fair, selain begitu
banyak desakan dan tuntutan masyarakat agar presiden turun tangan
mengatasi kinerja penegak hukum itu.
Karena itu SBY lebih memilih memberikan jawaban yang ditunggu-tunggu
jutaan rakyat Indonesia, bahwa yang berhak menangani kasus dugaan
korupsi simulator SIM yang telah memunculkan konflik antara KPK dan
Polri.
Menurutnya, sesuai UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 50 yang
berhak menangani kasus korupsi itu adalah KPK. Namun jika ada kasus lain
yang tidak terkait langsung, SBY mendukung ditangani Polri.
SBY juga menegaskan Polri akan melakukan penertiban yang menyimpang
di Polri. Dijelaskan, saat buka puasa bersama di Mabes Polri pada 8
Agustus lalu, SBY telah menyampaikan kepada pimpinan KPK dan Kapolri
agar dalam bertugas sesuai dengan undang-undang dan MoU yang disepakati.
Hal ini penting, katanya, agar penanganannya efektif dan tuntas.
“Pascapertemuan itu, kepada Kapolri saya sampaikan agar penuntasan
penegakan hukum yang melibatkan KPK-Polri ada kerja sama,” ingatnya.
Terkait upaya penangkapan paksa anggota penyidik KPK Kompol Novel
Baswedan, dengan tegas dianggap SBY tidak tepat waktu dan juga caranya.
Presiden menegaskan bahwa hal itu telah disampaikan solusinya dalam
pertemuan antara pimpinan KPK Abraham Samad dengan Kapolri Jenderal Pol
Timur Pradopo, siang (8/10) kemarin.
“Kemudian mengenai insiden pada tanggal 5 Oktober 2012, terus terang hal itu sangat saya sesalkan,” ungkap SBY.
Ia juga menyesalkan berkembangnya berita yang simpang-siur yang
dinilainya menjadi persoalan baru yang meluas di kalangan masyarakat.
“Jika KPK dan Polri pada saat itu bisa menjelaskan dengan benar dan
jujur tanpa bias apa pun, tentu masalahnya tidak akan menjadi seperti
yang diisukan di tingkat masyarakat luas,” kata SBY.
Ia juga berpesan agar segala upaya penegakan hukum baik oleh KPK,
Polri, maupun Kejagung harus berdasarkan niat baik. “Upaya itu harus
berangkat dari niat baik, atas dasar keadilan dan ketentuan
undang-undang yang berlaku,” ujar SBY.
SBY menegaskan upaya penegakan hukum jangan karena motivasi lain. Dia
mencontohkan upaya penegakan hukum terhadap salah seorang penyidik
Polri di KPK. Karena anggota Polri yang bersangkutan sedang
menyelesaikan penyidikan kasus simulator SIM di Korlantas Polri.
“Hal itu tidak boleh. Sebaliknya, jangan setiap upaya penegakan hukum
kepada anggota KPK selalu divonis sebagai kriminalisasi KPK,” ujar SBY.
Menurutnya, merujuk pada UUD, disebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
“Inilah prinsip equality, jika terbukti ada pelanggaran hukum,
mestilah hukum itu ditegakkan kepada siapa pun, apakah terhadap
presiden, menteri, anggota DPR, anggota Polri, gubernur, anggota KPK,
bahkan wartawan, semuanya bersamaan kedudukannya dalam hukum,” ingat
presiden.
“Solusi yang kita tempuh, penanganan korupsi yang melibatkan Irjen
Djoko Susilo, lebih tepat ditangani KPK. Karena nantinya bila cukup
bukti dilanjutkan ke penuntutan. Tentu yang diduga melakukan korupsi
dituntut bersama,” kata SBY di Istana Negara Presiden, Jakarta, Senin
(8/10)
Presiden diam
Di sisi lain, SBY mengakui kisruh KPK-Polri berkembang di media
sosial dan SMS. “Kemarin Mensesneg telah memberikan penjelasan.
Penjelasan diperlukan karena saya mengikuti kegaduhan di social media
dan juga SMS,” jelas SBY.
SBY mengatakan selama ini ada anggapan bahwa seolah-olah presiden
diam saja tidak melakukan apa-apa. “Saya ingin jelaskan, bahwa 5 Oktober
sore saya memanggil Kapolri untuk saya berikan arahan sebagai upaya
mengatasi perselisihan Polri dengan KPK itu,” jelasnya.
Lanjutnya, Jumat (5/10) malam kemudian terjadi insiden berkaitan
dengan apa yang akan dilakukan Polri terhadap perwira Polri yang jadi
penyidik di KPK Kompol Novel Baswedan.
“Besok harinya saya dan menteri terkait bekerja. Melalui Menko
Polhukam, agar Kapolri bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Nah, pada
Minggu harinya agar segera bertemu. Tapi tidak bisa dilakukan karena
pimpinan KPK sedang berada di luar kota,” ucapnya.
Selain itu, dalam penjelasannya tadi malam, Presiden SBY menilai
kisruh terkait penanganan kasus simulator SIM dan saat KPK digeruduk
polisi, sudah berkembang ke arah tidak sehat. “Kalau kita simak beberapa
hari terakhir ini situasinya sudah berkembang ke arah yang tidak
sehat,” ujarnya.
Dengan arah yang tidak sehat ini, SBY mengingatkan kedua pihak yang
berseteru perihal kasus Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim Mabes
Polri, dengan istilah Cicak vs Buaya.
“Saya ingatkan dulu pernah ada perselisihan antara KPK dengan Polri.
Waktu itu ada perbedaan pendapat menyangkut Pak Susno Duadji dengan Pak
Bibit dan Pak Chandra,” jelasnya.
Sebenarnya, lanjut SBY, Polri-KPK tengah berupaya menyelesaikan dan
mengatasi perbedaan pendapat dan perselisihan. Upaya itu merujuk pada UU
dan MoU yang telah ada.
“Namun tidak bisa dicapai kesepakatan yang bulat. Maka dari itu saya
terus terang sangat berhati-hati jika harus memasuki wilayah ini,”
tandasnya.
Akhirnya presiden meminta supaya semua tersangka dan hasil penyidikan
Polri terkait penyidikan kasus Korlantas Polri dilimpahkan ke KPK.
“Supaya Polri menutup penyidikan kasus dugaan korupsi simulasi alat
uji SIM Korlantas Polri. Kasus Irjen Djoko Susilo dan anak buahnya
ditangani KPK,” ujarnya. (kie/hak)
Beberapa
hari terakhir masyarakat Indonesia disuguhi “pertarungan” dua lembaga
penegak hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian
Republik Indonesia (Polri). Penilaian bermunculan, mulai tentang masalah
rebutan dalam penanganan kasus yang kental dengan muatan adu gengsi,
hingga taktik dengan cara penahanan penyidik sebagai bentuk upaya
pengebirian kinerja.
Sudah pasti keduanya bermanuver dengan modal melaksanakan
undang-undang (UU) yang menaunginya. Tetapi siapa yang salah atau
disalahkan bukan lagi tergantung pada pegangan kedua lembaga ini.
Di antara berbagai macam analisis para pakar mengenai siapa yang
salah, apakah KPK atau Polri, masyarakat keburu mengambil kesimpulan KPK
harus diselamatkan, munculkan gerakan Save KPK, Save Indonesia. Ke mana
tujuan gerakan Selamatkan KPK, Selamatkan Indonesia itu? Tentu saja
mengharapkan tindakan tegas kepala negara, Presiden SBY, untuk
menyelesaikan pertikaian Cicak vs Buaya Jilid II ini.
Gerakan Save KPK mewabah bak jamur di musim penghujan. Tidak hanya
masyarakat di dunia nyata, di dunia maya pun sangat gandrung pada
gerakan moral penyelamatan ini. Seolah-olah, KPK-lah Indonesia dan
Indonesia-lah KPK.
Bagaimana dengan Polri? Lembaga penegak hukum yang satu ini selalu
terpojokkan, bukan karena UU, tetapi karena kepercayaan masyarakat.
Ya... kepercayaan masyarakat terhadap sipil yang dipersenjatai ini
semakin merosot tajam.
Ada benarnya penilaian yang disampaikan Mahfud MD, bahwa peran KPK
dan Polri sama-sama penting dalam memberantas korupsi. Sehingga tidak
boleh salah satu di antaranya selalu dipojokkan. Peran Polri tentu tidak
bisa diabaikan begitu saja. Bayangkan, betapa bahayanya negara ini bila
Polri tidak efektif dan wibawanya ambruk ke titik nadir di mata
masyarakat umum.
So, KPK dan Polri, sampai kapan kalian ribut-ribut? Bukankah para
koruptor akan bertepuk tangan melihat kalian adu jotos atau saling
serang. Belum jelas siapa yang menang saja di antara kalian, koruptor
bakal semakin menjalar ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Save Indonesia, Basmi Koruptor!!!
Jakarta
– Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memimpin langsung sidang
perselisihan Pilgub Kalbar 2012 yang diawali pembacaan gugatan, Senin
(8/10).
“Hari ini baru pemeriksaan perkara, dengan para penggugat membacakan
gugatan. Besok (hari ini, red) jawaban tergugat dalam hal ini KPU
Kalbar,” kata Wakil Ketua Tim Koalisi Morkes-Burhan, Andry Hudaya Sijaya
SH MH dikonfirmasi Rakyat Kalbar, kemarin.
Berdasarkan registrasi perkara di MK itu, ada dua pemohon. Pertama
pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid, dengan nomor registrasi
68/PHPU.D-X/2012. Pemohon ini didampingi kuasa hukum Janses E Sihaloho
SH.
Kedua, pasangan Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid dengan nomor
registrasi 70/PHPU.D-X/2012. Pemohon ini didampingi kuasa hukum Muslim
Jaya Butar-Butar SH MH.
Dasar utama permohonan pasangan Morkes-Burhan adalah Keputusan KPU
Provinsi Kalbar Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Kalbar
Tahun 2012 dan Keputusan KPU Provinsi Kalbar Nomor:
69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012, serta keputusan KPU
Provinsi Kalbar Nomor: 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012.
Begitu juga dengan pasangan Armyn-Fathan. Dasar utama permohonan
adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2012 Nomor:
68/kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 28 September 2012 dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2012 Nomor:
69/Kpts/KPU-Prov 019/2012 tanggal 28 September 2012.
Ada lima alasan permohonan gugatan dari Pasangan Morkes-Burhan.
Pertama, pasangan calon nomor urut 2 H Armyn Ali Anyang-Ir H Fathan A
Rasyid MAg yang ditetapkan oleh KPU sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah Provinsi Kalbar 2012 ternyata masih aktif sebagai anggota
TNI dengan pangkat Mayjen TNI Armyn Ali Anyang dengan jabatan Pa Sahli
Tk III Bid Komsos Panglima TNI. Hal ini terlihat jelas dalam Keputusan
Panglima TNI Nomor: Kep/639/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang
berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2012.
Kedua, teknis perekrutan penyelenggara ad-hoc di tingkat Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) faktanya
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar Nomor:
08/kpts/kpu-prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan,
Pengangkatan, Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil
Gubernur Kalbar Tahun 2012 dalam huruf E mengenai Materi Pokok angka 2
pengumuman pendaftaran tentang seleksi poin c seleksi angka 1 dan 2
hanya menggunakan mekanisme seleksi administrasi dan tes wawancara saja.
Ketiga, 24 Maret 2012, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menerima
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai dasar dari Daftar
Pemilih Tetap (DPT) dan diedarkan ke setiap kabupaten. Ternyata DP4
tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dengan DPT terakhir pemilu di
setiap kabupaten (utamanya Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kapuas Hulu).
Keempat, cetakan kertas formulir model C1–KWK.KPU beserta Lampiran
Model C1–KWK.KPU yang digunakan di semua TPS Pemilukada Gubernur Kalbar
2012 merupakan hasil fotokopi atau setindak-tidaknya lebih menyerupai
hasil fotokopi.
Selain itu cetakan kertas formulir model C1–KWK.KPU beserta Lampiran
Model C1–KWK.KPU yang digunakan di semua TPS Pemilukada Gubernur Kalbar
2012 diberi tanda khusus yang tidak berbentuk mikroteks, melainkan
miniteks. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009.
Terakhir, diduga kuat adanya upaya penggelembungan suara melalui
manipulasi lembaga survei, menurut hemat pemohon, rilis berita tentang
perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan hanya beberapa jam
setelah pencoblosan suara adalah merupakan upaya untuk membentuk opini
publik, bahwa pasangan Nomor Urut 1 (satu) telah memenangkan Pemilihan
Umum Kepala Daerah Kalbar 2012.
Tambahan materi
Sementara itu Nazirin, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalbar mengatakan sidang perdana pembacaan gugatan pemohon dan jawaban
termohon serta pihak terkait.
“Hari ini pembacaan surat permohonan dari pasangan nomor dua dan
tiga. Sesuai dengan gugatan yang masuk pasangan nomor urut dua
Armyn-Fathan (Arafah) dengan nomor perkara 70/PHPU.D-X/2012 dan pasangan
nomor urut tiga Morkes-Burhan (MB) dengan nomor perkara
68/PHPU.D-X/2012,” ungkap Nazirin kepada Rakyat Kalbar di Jakarta ketika
dihubungi via selular kemarin.
Selasa (9/10) hari ini sidang lanjutan pukul 14.00 WIB untuk
mendengarkan saksi pemohon. Dari pasangan Morkes-Burhan (MB) memasukkan
beberapa tambahan dugaan pelanggaran. Bukan lagi hasil pilkada yang
dipermasalahkan tetapi adanya dugaan pelanggaran.
“Tetapi dugaan pelanggaran itu harus dibuktikan. Besok (Selasa, 9/10,
red) jawaban dari termohon (KPU) dan terkait (pemenang) berkenaan
dengan apa yang digugat oleh pihak pemohon,” jelasnya.
Begitu dengan pasangan Armyn-Fathan (Arafah) yang sudah dibacakan
permohonannya terkait beberapa dugaan pelanggaran yang ada pada Pilkada
Kalbar. Dalam sidang perdana dari pasangan Arafah disarankan untuk
memasukkan penambahan. Termasuk memperbaiki beberapa kesalahan tulis
perkara. (jul/kie)
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, POlri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemuka titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin
(8/10/2012).
JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara atas rencana Polri
menetapkan Komisaris Polisi Novel Baswedan sebagai tersangka atas kasus
penganiayaan yang diduga dilakukannya delapan tahun lalu.
Dalam pidato resminya yang disiarkan secara langsung melalui
televisi, Presiden SBY menyebut langkah Polri menindak Kompol Novel
adalah tidak tepat. "Menurut pandangan saya, sangat tidak tepat ada
tindakan terhadap Komisaris Novel. Kasus itu terjadi delapan tahun lalu.
Pandangan saya, timingnya tidak tepat, pendekatan dan caranya juga
tidak tepat," tegas SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012).
Ditegaskan SBY, semua warga negara mulai dari Presiden, Kapolri,
Jaksa Agung, Pimpinan KPK DPR hingga masyarakat memiliki persamaan di
hadapan hukum.
Namun SBY mengingatkan, jangan sampai ada motivasi lain dalam
penegakan hukum, khususnya terhadap Kompol Novel yang saat ini sedang
melakukan penyidikan kasus korupsi Simulator SIM.
"Jangan ada motivasi lain, misalnya karena anggota Polri yang
bersangkutan sedang melaksanakan tugas sedang melakukan penyidikan kasus
Simulasi SIM, itu tidak boleh," tegas SBY.
Sebelum mengakhiri pidatonya, SBY juga kembali menegaskan bahwa
langkah polri melakukan penegakan hukum terhadap Kompol Novel, sangat
tidak tepat baik waktu dan tata cara pelaksanaannya.
"Proses hukum terhadap Komisaris Novel Baswedan, saya pandang tidak tepat, dari segi timing dan caranya," ujar Presiden SBY.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, POlri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemuka titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin
(8/10/2012).
JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah dirinya membiarkan
terjadinya konflik antara KPK dan Polri. SBY menegaskan, bahwa selama
ini dirinya memantau dinamika di KPK-Polri melalui social media dan SMS
yang diterimanya.
"saya tidak pernah lakukan pembiaran atau
enggan melakukan mediasi. Tentu tidak baik, dan tentu harus dihindari
Presiden sering campur tangan dalam penegakan hukum," tegas Presiden SBY
saat pidato di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam.
Dalam
pidato tersebut, SBY didampingi Mensesneg Sudi Silalahi, Menko
Polhukam, Djoko Suyanto, Kapolri Jend Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief
Arif, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkumham Amir Syamsudin.
Dijelaskan
SBY, pascaterjadinya pengepungan kantor KPK untuk menangkap Kompol
Novel pada 5 Oktober 2012 malam, dirinya mendapat laporan Menteri
Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.
SBY juga mengakui
mengikuti kegaduhan di KPK tersebut melalui social media dan SMS.
"Mensesneg telah memberikan penjelasan, karena saya mengikuti kegaduhan
di social media dan juga SMS yang juga masuk ke tempat saya yang
seolah-olah presiden diam saja, tidak melakukan apa-apa dan tidak
melakukan tindakan terhadap dinamika terakhir," jelas SBY.
Menurut
SBY, pada 5 Oktober sore hari, dirinya telah memanggil Kapolri untuk
diberikan arahan untuk mengatasi permasalah Polri-KPK. "Pertemuan itu
sebelum ada insiden malam hari di kantor KPK," jelas SBY.
Setelah
insiden renana penangkapan Kompol Novel di gedung KPK, esok harinya SBY
bersama menteri terkait bekerja dengan memberikan arahan agar Kapolri
bisa bertemu pimpjinan KPK hari itu juga untuk mencari solusi.
Namun
pertemuan pada hari Minggu (6/10/2012) tidak bisa dilakukan karena
pimpinan KPK sedang berada di luar kota. " Minggu malam, saya dukung
Mensesneg bertemu KPK, atas permintaan mereka karena ada sejumlah hal
yang ingin disampaikan. Saya tadi pagi juga setuju, atas permintaaan
pimpinan KPK agar Mensesneg memfasilitasi pertemuan pimpinan KPK dan
Kapolri. Tadi siang, alhamudlillah, saya bertemu dua pimpinan KPK
Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dan Kapolri serta Mensesneg,"
lanjut SBY.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, Polri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemuka titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin
(8/10/2012).
5 Solusi Presiden SBY Atasi Konflik KPK-Polri
1. Penanganan hukum dugaan korupsi simulator
SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK, termasuk
penanganan tersangka lain dalam kasus tersebut, dan tidak dipecah. Jika
ada kasus berkaitan dengan proyek-proyek lain di luar itu (simulator
SIM), Polri bisa menanganinya.
2. Proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan tidak tepat timing dan tata cara pelaksaaannya.
3. Penugasan penyidik Polri di KPK akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.
4. Revisi UU KPK tidak tepat dilakukan sekarang. Yang diperlukan adalah meningkatkan sinergi dan upaya pemberantasan korupsi
5. KPK dan Polri dapat memperbarui MoU untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan bersama
JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhono telah memaparkan hasil keputusan atas
permasalahan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin
(8/10/2012) malam. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya telah mencapai
lima solusi.
Lalu bagaimana proses diskusi tersebut berlangsung ?
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Setneg, Jakarta Pusat itu
berlangsung tertutup. Namun, dari penjelasan Wakil Ketua KPK, Bambang
Widjojanto, terungkap bahwa pertemuan hanya dihadiri dirinya, Ketua KPK,
Abraham Samad, Kapolri Jendral Timur Pradopo, Mensesneg Sudi Silalahi,
dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dalam rapat itu dimulai pada pukul 09.30 WIB. Pertama-pertama yang
ada hanya Pak Sudi, Pak Ketua (Abraham Samad), dan Kapolri. Namun masih
membahas hal-hal pembuka," kata Bambang Widjojanto, dalam jumpa persnya,
di kantor KPK seusai mendengarkan pidato Presiden.
Pertemuan pembuka, lanjut Bambang, berlangsung hingga menjelang Salat dhuzur, sekitar Pukul 11.50 WIB.
"Lalu kami istirahat.. Kebetulan saya dan pak Kapolri sedang puasa,
jadi kami tidak makan, hanya salat. Sementara Pak Ketua (Abraham) dan
Pak Sudi yang memilih makan terlebih dahulu," terang Bambang.
Kemudian setelah itu, sambung Bambang, rapat kembali dimulai pada
sekitar pukul 13.30 WIB. Dengan dihadiri juga oleh Presiden SBY, dengan
dipimpin Mensesneg Sudi untuk menerangkan gambaran umum permasalahan.
Setelah itu, imbuhnya, masuk materi pembahasan inti. Di antaranya
yakni masalah revisi Undang-undang KPK, Sumber Daya Manusia KPK,
penanganan kasus Korlantas, permasalahan penyidik Novel Baswedan, serta
nota kesepahaman antara KPK-Polri.
"Pembahasan berlangsung cukup baik, dengan pendapat-pendapat yang
masing-masing dikemukakan. Hingga akhirnya mencapai beberapa kesepakatan
sekitar pukul 15.00 WIB, sesuai yang disampaikan Presiden," kata
Bambang.
Setelah itu, terang Bambang, para pihak tidak diperkenankan
membeberkan hasil pertemuan sebelum disampaikan Presiden kepada publik.
"Kami sangat apresiasi dan sangat menghargai apa yang dilakukan
Kapolri dan Presiden SBY sebagai kepala negara dalam mencari solusi
permasalahan tersebut," ujarnya.
Berikut 5 Solusi Presiden SBY Atasi Konflik KPK-Polri
1.
Penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol
Djoko Susilo ditangani KPK, termasuk penanganan tersangka lain dalam
kasus tersebut, dan tidak dipecah. Jika ada kasus berkaitan dengan
proyek-proyek lain di luar itu (simulator SIM), Polri bisa menanganinya.
2. Proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan tidak tepat timing dan tata cara pelaksaaannya.
3. Penugasan penyidik Polri di KPK akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.
4. Revisi UU KPK tidak tepat dilakukan sekarang. Yang diperlukan adalah meningkatkan sinergi dan upaya pemberantasan korupsi
5. KPK dan Polri dapat memperbarui MoU untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan bersama
Mahasiswa
yang tergabung dalam Aliansi Peduli KPK membentangkan spanduk saat
menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota
Bandung, Senin (8/10/2012). Aksi bersama mahasiswa dari BEM Unpas, TPAK
Unpas, Unikom, BEM PH Unpas, Gema Pena UPI, IKAMMI Sulsel dan HMI
Komisariat Hukum Unpas ini sepakat menolak revisi UU KPK, jauhkan
kriminalisasi terhadap KPK demi pemberantasan korupsi yang lebih baik
dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menangani
kisruh institusi penegak hukum KPK dan Polri.
JAKARTA
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menampik dituding melakukan
pembiaran atas kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Polri belakangan ini, dengan memberikan solusi dalam pidatonya
di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012).
"Pertama, penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang
melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK, termasuk penanganan
tersangka lain dalam kasus tersebut, dan tidak dipecah," ujar SBY sambil
menambahkan, jika ada kasus berkaitan dengan proyek-proyek lain di luar
itu (simulator SIM), Polri bisa menanganinya.
SBY beralasan, jika dalam penyidikan cukup bukti, maka pejabat
kepolisian yang tersangkut dugaan korupsi simulator SIM dapat dituntut
secara bersama-sama. Sebelum ada solusi ini, Polri tak mau kalah dari
KPK dengan menetapkan tersangka menurut versinya.
Menyoal penangkapan terhadap Kompol Novel Baswedan atas dugaan pidana
yang dilakukan pada 2004 silam, SBY juga menilainya tidak tepat dari
sisi waktunya. Jika penegakan hukum terhadap Novel dilakukan tanpa
keadilan, hal itu tak boleh terjadi.
Ketiga, soal perselisihan masa jabatan waktu penyidik Polri di KPK,
lanjut SBY, perlu diatur kembali. Ia meminta soal ini, Polri dan KPK
harus rembukan lagi.
Keempat, SBY belum menyetujui adanya upaya revisi rencana UU KPK.
"Pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang menguatkan KPK
dimungkinkan saja. Tapi saya pikir kurang tepat sekarang ini,"
terangnya.
Kelima, SBY berharap agar KPK dan Polri dapat memperbaharui MoU-nya
untuk banyak hal. Termasuk soal pembantuan personel Polri sebagai
penyidik di KPK. Sebaliknya, KPK juga diminta berkoordinasi dengan
Polri.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, POlri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemuka titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin
(8/10/2012).
JAKARTA
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) yang tepat untuk menengahi posisi personel
Polri yang diperbantukan sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
"Saya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang tepat, baik untuk
KPK dan Polri berkenaan dengan kebijakan Polri untuk mengemban tugas
penyidik di KPK," ujar SBY dalam pidatonya di Istana Negara menyikapi
kisruh KPK dan Polri, Jakarta, Senin (8/10/2012).
Sesuai aturan, penyidik KPK dari Polri memiliki masa tugas maksimal
empat tahun. Perpanjangan masa pembantuan penyidik Polri di KPK hanya
satu kali. Di tengah KPK menangani banyak kasus, termasuk simulator SIM,
Polri menarik banyak penyidiknya.
SBY mengakui, ada benarnya alasan Polri yang menarik personelnya dari
KPK sebagai bentuk pembinaan dan penyegaran untuk mengisi posisi-posisi
strategis di kepolisian.
Tapi di sisi lain, penarikan itu membuat penyidikan kasus korupsi di KPK menjadi tidak efektif karena masa berlakunya pendek.
Diakuinya, hal ini menjadi masalah karena Polri dan KPK bertindak
dengan caranya masing-masing dan itu bertentangan dengan peraturan yang
ada. Karena itu, SBY memberikan solusi dengan mengeluarkan PP.
"Tidak dibenarkan KPK memberhentikan penyidik dari personel Polri.
Sebaliknya polisi tidak bisa sepihak menarik personel penyidik di KPK
tanpa konsultasi dan persetujuan dari KPK," tegas SBY.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, POlri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemuka titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin
(8/10/2012).
JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyampaikan pidatonya
Senin (8/10/2012) malam ini terkait ketegangan antara KPK dan
Kepolisian.
"Apresiasi harus disampaikan kepada Presiden SBY
karena telah mampu menangkap aspirasi publik atas dinamika yang
terjadi," tegas mantan anggota Tim 8 Hikmahanto Juwana dalam rilis yang
diterima Tribunnews.com.
Menurut Hikmahanto, Presiden sudah tepat
untuk berpihak pada pemberantasan korupsi dan tidak mendukung pelemahan
terhadap institusi KPK maupun Kepolisian.
"Presiden disamping
menyampaikan apresiasi terhadap dua lembaga ini, beliau juga mengkritik
apa yang tidak seharusnya," jelas Hikmahanto.
Menurutnya, SBY juga
menyesalkan tindakan Polda Bengkulu yang hendak melakukan penangkapan
terhadap Kompol Novel Baswedan. "Tetapi beliau juga mengkritik proses
alih status penyidik Polri menjadi penyidik KPK secara sepihak oleh
KPK,' lanjutnya.
Tantangan ke depan adalah mengawal agar dua institusi penegak hukum dapat mengimplementasikan apa yang telah disepakati.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, Polri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemukan titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin (8/10/2012).
SBY didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi,
Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
JAKARTA -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal tak akan kelabakan kehilangan
penyidik-penyidiknya asal Polri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang
mengatur masa penugasan penyidik Polri di KPK. Presiden SBY juga akan
mengatur, supaya Polri tidak sepihak menarik penyidiknya dari KPK.
"Kita
akan keluarkan aturan yang mengatur penugasan personil Polri ke KPK.
Masa penugasan (nantinya) empat tahun, bukan maksimal empat tahun agar
tidak terlalu cepat. Setelah empat tahun dapat diperpanjang lagi," tegas
Presiden SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin
(8/10/2012) malam.
Dijelaskan SBY, terdapat perbedaan pandagan
antara KPK dan Polri terkait penugasan perwira Polri di KPK. Aturan yang
berlaku selama ini adalah PP Nomor 63 Tahun 2005 pasal 5 ayat 3, yakni
PNS yang dipekerjakan di KPK paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang
satu kali.
Dijelaskan SBY, penyidik Polri itu secara berkala
dapat dilakukan penyegaran agar personil dapat melakukan pendidikan,
tour of duty atau tur alih wilayah penugasan. "Ini berlaku bagi setiap
perwira di Polri. Mereka yang bertugas di KPK adalah personil yang harus
dibina agar kelak dan tumbuh jadi pimpinan Polri," lanjut SBY.
Namun
di sisi lain, SBY menyebut bahwa KPK berpendapat pergantian penyidik
Polri terlalu cepat dan menggangu tugas-tugas KPK. "Yang jadi masalah
kemudian, atas perbedaan itu, Polri dan KPK melakukan kebijakan sendiri
yang jelas saling bertentangan. Jika akan alih status, perwira Polri
jadi penyidik KPK, itu ada aturannya," lanjut SBY.
Atas dasar
itulah, SBY akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur
penugasan personil Polri ke KPK. "Masa penugasan empat tahun, bukan
maksimal 4 tahun. Setelah empat tahun, personil bisa ditugaskan kembali,
tapi harus dikoordinasikan dengan Polri," jelas SBY.
Namun SBY
juga membuka peluang apabila penyidik Polri tersebut menjadi penyidik
KPK. "Tapi apabila hal itu dianggap memutus penyidikan di KPK, perwira
(penyidik) diberi peluang untuk mundur, (diangkat menjadi penyidik KPK)
bila personel bersedia," jelas SBY.
Dan SBY juga menyebut, tidak
dibenarkan pula KPK menetapkan sendiri penangkatan penyidik Polri
menjadi penyidik KPK karena penyidik Polri tersebut terikat masa dinas
dan etika.
Presiden SBY juga mengatakan agar Polri tidak secara
sepihak menarik penyidiknya tanpa berkonsultasi serta tanpa persetujuan
KPK.
"Untuk hal ini akan saya keluarkan PP yang tepat, baik untuk KPK dan
baik untuk Polri, berkenan kebijakan penugasan personil polri," tegas
SBY.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik
antara dua institusi penegak hukum, Polri dan KPK terkait sejumlah
permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemukan titik temu
di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin (8/10/2012).
SBY didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi,
Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Politisi Gerindra : Tumben Pidato SBY Tegas JAKARTA -
Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perselisihan
KPK dan Polri di Istana Negara, Senin (8/10/2012), malam, mengundang
banyak kekaguman dan berbagai kalangan. Termasuk dari Wakil Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat Martin Hutabarat yang menilai jarang-jarang
alias tumben pidato SBY setegas itu.
"Sungguh mengagetkan
mendengar pidato SBY yang begitu tegas malam in, sebab jarang-jarang SBY
bicara setegas itu," kata Martin dalam rilisnya ke Tribunnews.com,
Selasa (9/10/2012).
Anggota Komisi III DPR RI ini berharap sesudah
Pidato SBY ini tidak ada lagi reaksi-reaksi berlebihan dari masyarakat
yang menyudutkan Polri ke depan. "Gerindra juga mendukung pernyataan
SBY agar alih status penyidik Polri di KPK dilakukan sesuai dengan
aturan yang berlaku," kata Martin.
Terhadap penyidik KPK Novel
Baswedan yang hendak ditangkap polisi, Martin berharap supaya yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk menuntaskan tugasnya di KPK dalam
menangani kasus-kasus besar yang sedang ditanganinya. "Gerindra
berharap agar SBY dalam 2 tahun masa tugasnya kedepan harus bisa terus
menunjukkan ketegasannya dan tidak ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu
seperti yang sudah ditunjukkan malam ini," kata Martin.
Dikatakan
Gerindra mendukung Presiden SBY yang menyatakan pengurusan kasus
Simulator SIM ditangani oleh KPK. Pernyataan ini benar karena sesuai
dengan Pasal 50 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Gerindra
sangat mengapresiasi ketegasan SBY untuk bersikap dalam kasus simulator
SIM ini, yang telah membuat perbedaan yang tajam antara Polri dan KPK
selama ini. Sehingga mengganggu langkah pemberantasan korupsi," katanya. (Aco)
Pontianak
– Lelaki paruh baya itu berbisik-bisik dengan seorang perempuan di
keremangan sebuah coffee shop. Lantas keduanya tertawa dengan sebuah
cubitan di paha. Si perempuan pun mengacungkan jempolnya.
“Deal, pokoknya sip. Masih gres, Om, pokoknya masih belasan tahun,”
kata si perempuan yang berbusana ketat nyaris lebih separuh pahanya
sambil tertawa kecil. Kemudian dia berlalu meninggalkan meja yang diisi
beberapa orang yang gayanya mapan itu.
Dan benarlah, sebelum paruh malam berlanjut, dua gadis imut-imut naik
lewat lift dibawa si perempuan tadi. Masih polos tampaknya kedua gadis
itu dengan dandanan seadanya tanpa pemerah bibir. Mereka mengetuk kamar,
si lelaki paruh baya tadi membukanya dan mereka ditelan kamar tertutup.
Mencuatnya prostitusi anak bawah umur sudah menjadi gunjingan lama.
Pelakunya, sekaligus korban, tak kurang ABG yang masih di bangku
sekolah. Ketika Aleng, 22, ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Umum
Sub Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Kalbar, Kamis (2/2), mulailah
prostitusi anak bawah umur mencuat ke permukaan.
Pemuda itu dicokok polisi di salah satu hotel Jalan Imam Bonjol,
tempat biasa dia mangkal dan juga mengantar pesanan anak bawah umur
kepada si hidung belang yang suka daun muda. Seperti biasa, yang namanya
muncikari, kelitnya banyak.
“Saya melakukan ini bukan karena memaksa para wanita. Tetapi mereka
melakukannya atas kemauan sendiri. Kebanyakan gadis itu berumur 16
sampai 18 tahun dan mereka semua kenal dengan saya,” ungkap Aleng.
Harga yang ditawarkan Aleng atas pesanan langsung maupun lewat
kakinya di hotel, minimal Rp 500 ribu short time alias sekali pakai.
Kalau menginap lain lagi harganya, tergantung nego.
“Itu sudah harga mati dan tak bisa ditawar lagi. Tetapi saya hanya
mendapatkan Rp 150.000 per orang. Yang yang saya jual tak terhitung,
yang penting wanita dan pria hidung belang itu mengetahui nomor hp saya
untuk saling minta dicarikan. Karena mereka saling membutuhkan,” ujar
Aleng tanpa malu-malu.
Hanya saja, sulit dipercaya kalau dia praktik pelacuran anak dan
remaja ini baru enam bulan. Sumber Equator di sebuah hotel menyebutkan,
sudah beberapa tahun dia menyediakan “ayam” untuk pelanggannya.
Ada lagi, Wika, 17, muncikari sekalian pelaku prostitusi,
keperawanannya terenggut dijual kepada seorang yang berkantong tebal dan
cukup terkenal melalui Aleng pada 2011 saat masih duduk di kelas 2 SMA.
“Saya kepepet, butuh uang untuk bayar SPP. Karena orang tua tidak ada lagi, saya juga ngekos, tak bisa kerja lain. Kebutuhan semakin banyak yah, lakukan saja,” akunya saat diperiksa di Mapolda Kalbar, Senin (6/2) lalu.
Begitu pun Ovi, terpaksa melakoni prostitusi demi kebutuhan hidup.
Dan lingkungannya pun memberikan peluang besar. “Keperawanan saya
diambil cowok sendiri. Setelah itu, pas putus saya menjual diri melalui
teman-teman ngumpul. Karena orang tua saya ngasi uang tak pernah cukup sampai mereka pulang dari daerah,” akunya.
Prostitusi gadis bawah umur dan remaja memang memiriskan. Korban
konsumerisme, teknologi, marginalisasi ekonomi perkotaan, sudah
berlangsung lama. Tak kurang pelajar yang masih sekolah melakukannya.
Devi Tiomana, Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar
mengakui kondisi lapangan tersebut. “Data Januari 2012 menunjukkan 83
anak bawah umur yang terindikasi melakukan prostitusi. Yang positif
mengidap penyakit infeksi menular (IMS) sebanyak delapan orang,” ungkap
Devi yang ditemui di kantornya, Jumat (10/2).
Kata dia, kasus prostitusi anak di Kota Pontianak kebanyakan
menjajakan diri melalui rekan-rekannya yang masih di bawah umur. Bahkan
melakukannya sangat rapi dan terselubung untuk melayani hidung belang.
“Kebanyakan mereka ngumpul di kafe-kafe yang terlihat enak dijadikan tempat ngumpul, menunggu calon pelanggan.
Memang ada perantara, yakni perempuan yang sudah cukup terkenal di
kalangan dunia gemerlap atau kelompok tertentu. Mereka membawa gadis
pesanan ke hotel-hotel. “Banyak faktor penyebab, masalah ekonomi
keluarga, persaingan sesama teman, sampai yang terpaksa, mewarnai
prostitusi ini,” tambah Devi.
Diungkapnya, dari pengaduan kepada yayasan, ditemukan berbagai
problem hingga penyakit yang diderita para penjaja belia ini. “Kami
sudah melayani 83 pengaduan. Kemudian dilakukan medical check up.
Misalnya delapan yang positif kena infeksi tiga orang siswi SMP dan lima
SMA,” ujarnya.
Pendataan meliputi alamat, kartu keluarga, kartu tanda sekolah,
pendampingan di sekolah. “Kebanyakan mereka yang melakukan tidak
diketahui orang tuanya. Dan tragisnya jika tahu, orang tua tidak terima
dengan kenyataan ini,” terang Devi.
Dari kenyataan ini, Devi sangat kecewa dengan pemerintah yang menolak
data 2011 yang disodorkannya. Bahkan, hingga saat ini masih belum ada
respons untuk menangani kasus tersebut.
“Kami sudah membicarakan di tingkat dewan kota, tetapi pemerintah
tidak percaya. Sedangkan ini bukan kajian, melainkan penanganan. Baik
medical check up maupun latar belakang korban,” tambah Devi.
Harus serius
Dari sisi hukum dan penindakan, Kabid Humas Polda AKBP Mukson
Munandar kasus prostitusi anak berhadapan dengan hukum. Kepolisian terus
melakukan penyelidikan, baik korban maupun pelaku, supaya mereka stop
berbuat mesum.
Tersangka diancam hukuman penjara di atas lima tahun, tentunya harus
didampingi pengacara. “Yang mendampingi tersangka bisa bawa pengacara
sendiri atau disiapkan pihak kepolisian,” kata Mukson.
Masyarakat memang merasa resah dan gerah dengan kenyataan yang
sebenarnya sudah lama ini. “Pemerintah dan semua stakeholder harus
berupaya dengan serius untuk mencari solusi memberantas masalah ini,”
tutur Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak Mansyur SAg pada wartawan,
Jumat (10/02).
Pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri dan harus ada dukungan
semua stakeholder baik itu kepolisian, masyarakat, pendidik dan
lembaganya, serta orang tua.
“Kita mengimbau pemerintah supaya serius menindak para pelaku dan
konsumen prostitusi anak bawah umur ini. Kepolisian harus bekerja keras
untuk menangkap para bandar-bandar prostitusi itu,” ujarnya.
Menurutnya, terkait masalah para pejabat dan pengusaha yang menjadi
konsumen, supaya punya hati untuk menahan diri. “Perbuatan ini sangat
merusak masa depan anak-anak bangsa. Apalagi kalau konsumennya para
pejabat dan pengusaha itu sangat memalukan,” ungkapnya. (sul/hak)
Pontianak
– Polisi sudah mengantongi identitas muncikari atau Mami yang menjual
tiga pelajar SMP di Kota Pontianak kepada pria hidung belang.
“Kami masih melakukan penyelidikan kasus ini. Para korban sudah kami
mintai keterangan. Kini tinggal mengejar pelaku yang menjual mereka
kepada pria hidung belang,” ungkap Kompol Puji Prayitno, Kasat Reskrim
Polresta Pontianak, kemarin.
Prostitusi yang melibatkan gadis bawah umur ini sudah sangat
meresahkan warga Kota Pontianak. Khususnya para orang tua yang memiliki
anak perempuan di usia SMP dan SMA. “Kita mengharapkan para orang tua
lebih waspada. Selalu memantau aktivitas anak-anaknya di luar rumah,”
kata Puji.
Polisi sudah mengetahui jaringan prostitusi pelajar. Bahkan lokasi
mangkal para penjaja seks pelajar SMP ini sudah diketahui. Begitu juga
modus mereka menjual diri. “Kita mengetahui di mana tempat penjual gadis
SMP mangkal dan kita juga sudah mengetahui nama serta tempat tinggal si
penjual anak. Bahkan kita sudah mengetahui hotel yang dijadikan tempat
prostitusi,” tegas Puji.
Polisi juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
peduli anak untuk mengungkap kasus prostitusi pelajar SMP. “Kita selalu
berkoordinasi dengan LSM tersebut sambil melakukan penyelidikan,”
paparnya.
Terkait keterlibatan pemilik hotel atau penginapan, masih dalam
proses penyelidikan. Apabila terlibat, maka pemilik hotel juga akan
diproses hukum. Mereka juga bisa dijerat dengan undang-undang
perdagangan manusia dan perlindungan anak.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Intel. Bahkan ada beberapa anggota
yang sudah ditempatkan di tempat penginapan yang kita curigai sebagai
tempat prostitusi. Jumlah penginapan yang kita curigai ini ada beberapa
hotel di Kota Pontianak,” jelas Puji.
Walikota Pontianak Sutarmidji berjanji mencabut izin hotel atau
penginapan yang dijadikan tempat prostitusi. Polisi hanya memberikan
tindakan hukum.
“Pihak hotel perlu membuat aturan, mengecek setiap tamu yang datang.
Apakah anak di bawah umur atau tidak. Sepasang suami-istri atau tidak,
jika anak di bawah umur dan tidak ada hubungan keluarga, sebaiknya
jangan diberikan kesempatan untuk menginap, kecuali memiliki surat
nikah,” katanya. (sul)
Pontianak
– Pelaku yang menjual kehormatan gadis bawah umur, Bunga, 14, siswi
salah satu SMPN di Pontianak Barat yang akrab disapa Mami masih
berkeliaran. Polisi belum melakukan pengejaran terhadap wanita yang
menjajakan anak bawah umur itu untuk melayani pria hidung belang.
“Hari ini kami baru melakukan visum terhadap korban. Setelah keluar
hasilnya, kami langsung melakukan pemeriksaan (BAP),” kata Kompol Puji
Prayetno, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Jumat (5/10).
Setelah di-BAP, polisi baru akan melakukan pengembangan kasus.
Petugas nantinya akan membekuk Mami selaku penjual dan om-om yang
menikmati tubuh siswi SMP tersebut.
Hasil pemeriksaan sementara, siswi kelas 3 SMP itu mengaku dijual
oleh beberapa orang, baik maminya maupun rekannya. Tidak hanya itu,
pihak hotel juga pernah memesan kepada Mami jika pengunjung hotel
meminta dicarikan wanita penghibur bawah umur. “Jadi, banyak pihak yang
terlibat dalam kasus ini,” ungkap Puji.
Mami yang sering disebut-sebut Bunga bukan hanya satu orang. Jajaran
Reskrim Polresta Pontianak masih mengumpulkan barang bukti dan mem-BAP
Bunga. Polisi tidak bisa sembarangan melakukan penangkapan kecuali
barang bukti sudah cukup kuat. Berdasarkan keterangan Bunga, Mami yang
menjualnya ada tiga orang. “Bahkan suami dari salah satu Mami sering
mengantarnya ke hotel jika ada orang yang memesan,” jelas Puji.
Kepada petugas, Bunga mengatakan pria paruh baya berinisial Bm, 52,
merupakan pelanggannya yang paling baik dibandingkan pria hidung belang
lainnya yang pernah dilayaninya. Polisi akan melakukan pemeriksaan
kembali terhadap Bm dan Yn serta Fn.
Selama bergelut di dunia prostitusi, Bunga mengaku hampir setiap hari
melayani nafsu pria hidung belang setelah pulang sekolah. Bahkan sering
bolos sekolah dan mengganti pakaian di rumah salah seorang Mami yang
tinggal di wilayah Pontianak Barat.
“Saya hampir setiap hari melakukan ini. Kecuali datang bulan. Masalah
kehamilan tak pernah dipikirkan. Kadang saya minum obat yang dibelikan
Mami. Tapi saya tidak tahu maksud obat itu, tapi dipaksa disuruh minum,”
ungkap Bunga di shelter Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN).
Jika Mami menghubunginya, berarti ada pria hidung belang yang
mengajak kencan. Selama melayani pria, Mami melarang Bunga meminta nomor
hp para pelanggannya. Tujuannya supaya Bunga tidak pergi sendirian.
“Kalau saya bawa hp, Mami langsung mengambilnya. Yang jelas, saya
siang mainnya, kalau malam di rumah. Makanya orang tua saya tidak
curiga,” jelas Bunga. (sul)
Ada fakta menarik di balik kegawatan di KPK jumat malam, seperti disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto [BW]
Menurut BW, Polri mengutus AA dan AD ke KPK. Mereka meminta Busyro Muqodas agar diizinkan bertemu dg Kompol Novel Baswedan.
Novel adalah penyidik Polri yg bekerja di KPK & memegang bukti
penting kasus Simulator SIM Polri. Dia sepupu anies baswedan. ( Rektor
Universitas Paramadina )
Dia termasuk penyidik utama yg menangani kasus Simulator SIM Polri & merencanakan keluar dari Polri dan pindah ke KPK.
Keinginan AA &AD dari Polri bertemu langsung Novel, kata BW ditolak oleh Busyro karena khawatir Novel dikriminalisasikan.
Ada keterkaitan yg dipaksakan Polri untuk suatu kasus hukum yg pernah ditangani anak buah Novel di daerah pada 2004.
Kata Direktur Kriminal Umum Polda Bengkulu, Kombes Dedy Irianto, Novel terlibat kasus penganiayaan berat
Kasus yg dimaksud adalah kasus penganiayaan berat terhadap 6 pencuri
sarang burung walet di Bengkulu. Satu orang tewas ditembak.
Novel dituduh terlibat kasus tersebut krn memerintahkan anak buahnya menganiaya & menembak para pencuri di sebuah pantai
Menurut BW, Novel mengambil risiko dg mengambilalih penyidikan kasus tsb, agar anak buahnya fokus.
Belakangan anak buah Novel dinyatakan tak bersalah tapi Novel kemudian dituduh terlibat atas kasus penganiayaan tsb.
Jumat kemarin, Dedy Irianto dari Polda Bengkulu datang ke KPK membawa surat penangkapan untuk Novel.
KPK menolak dan sejak Jumat siang [5 Oktober] hingga dini hari tadi, terus berusaha melindungi Novel agar tak ditangkap Polri.
Kata BW, Novel sedang dikriminalisasi untuk menghambat kinerja KPK dan tidak melanjutkan penyidikan kasus Simulator SIM Polri.
Rumah Novel di Kelapa Gading, Jakarta juga dikepung Densus 88 atau intel dan atau petugas Polri lainnya.
Pengepungan yg sama diduga terjadi di tempat tingggal para penyidik
Polri yg memutuskan keluar dari Polri & bergabung dg KPK.
Khusus untuk Novel, ada bukti bahwa Densus 88 atau petugas Polri melakukan teror langsung/tak langsung ke rumah/keluarga Novel.
Teror yg sama dialami penyidik KPK lainnya terutama yg bertugas atau terkait dg penyidikan kasus Simulator SIM Polri.
Pejabat Polri itu menyampaikan telah menarik aparatnya [berseragam/preman] yg sudah mengepung KPK sejak Jumat siang.
Diduga ada sekitar 2 kompi [sekitar 200 personel] Polri tak berseragam yg mengepung KPK sejak Jumat hingga dini hari tadi.
Demikianlah keterangan BW,Dari keterangan BW itu, kita semua kini makin
tahu kelakuan para jenderal Polri: mereka tak serius melakukan
reformasi.
Kesalahan terbesar reformasi adalah memberikan mandat terlalu besar kpd Polri. Lembaga itu kini menjadi yg paling arogan.
Sudah saatnya Polri direformasi total. Dibersihkan dari anasir korup dan [kalau mungkin] diletakkan di bawah Kemendagri.
