HTI: Sosialisasi Kondom Upaya Legalisasi Seks Bebas

Komdom

JEMBER - Program sosialisasi kondom yang digelar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi ditolak oleh anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jember, Jawa Timur. Penolakan itu disampaikan dalam aksi demontrasi Kamis (28/6/2012).

Penolakan disampaikan dalam bentuk yel-yel dan orasi di sepanjang jalan protokol yang dilalui barisan HTI.

Sosialisasi kondom, ucap Ustad Hadi, merupakan bagian dari upaya melegalisasi adanya seks bebas. Sosialisasi itu bisa merusak generasi muda mendatang. Sikap HTI Jember, secara tegas menolak program kondom Menteri Kesehatan.

Aksi HTI yangmengenakan seragam putih hitam, menarik perhatioan warga pengguna jalan di sekitar Jalan Sumater, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, dan Jalan Bengawan Solo.

HTI mengecam keras rencana Menteri Kesehatan untuk mengampanyekan pemakaian kondom, yang berdalih untukmenekan aborsi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal itu justru memicu terjadinya seks bebas.

Juru bicara HTI menegaskan, sebagai negara muslim terbesar di dunia jangan sampai para pemimpin mengadopsi pola pemikiran barat.

Aksi demo ratusan warga HTI itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Namun peserta aksi berbaris secara tertib.

Pengguna Kondom Capai 66,37 Persen

Kondom

MAKASSAR - Pengguna alat kontrasepsi, termasuk jenis kondom oleh pasangan usia subur di Kota Makassar hingga bulan September 2012 ini tercatat mencapai 66, 37 persen. Dari 185.900 pasangan usia subur, sebanyak 123.384 di antaranya menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan dengan pasangannya.

Data itu disampaikan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin saat memberikan sambutan pada acara Genre (Generasi Berencana) Goes to School yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di SMA 5 Makassar, Jl Taman Makam Pahlawan, Makassar, Selasa (23/10/2012).

"Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran mengikuti program keluarga berencana oleh pasangan usia subur di Makassar cukup menggembiran," ujar Ilham.

Dalam kegiatan ini, diselenggarakan pula lomba yel-yel genre, lomba majalah dinding, serta berbagai bentuk aktivitas Pusat Informasi Konseling Remaja.

Deputi bidang KS-PK BKKBN, Sudibyo Alimoeso saat berbicara menjelaskan bahwa saat ini di Indonesia, 20,9 persen remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah.

Bohongi Orangtua untuk Layani Pelanggan

Ilustrasi
Ilustrasi

B

NUNUKAN - Praktik pelacuran di kalangan pelajar di Nunukan, Kalimantan Timur. Hal ini terungkap dari percakapan dengan seorang pekerja seks komersial pelajar kepada awak media, Senin (22/10/2012).

Mengejutkan, sorang wanita yang masih belia yang namanya dirahasiakan ini mengaku biasa menjajakan layanannya melalui setidaknya dua mucikari dan ada juga lewat situs jejaring sosial Facebook, maupun layanan pesan singkat SMS.

Tarif layanan pelajar inipun dipatok tinggi, untuk sekali kencan, mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 1 juta untuk sekali kencan. Rasia itu pun tersimpan dengan rapi agar tidak diketahui kedua orangtuanya. "Jangan sampai tahulah orang tua. Kalau ada 'pesanan' saya bilang ada tugas sekolah," ungkap sang gadis.

Malah guru juga suka merayu. Padahal mereka kan harus memberikan contoh kepada muridnya
 Akibat kondisi ini pula, layanan mereka hanya bersifat "short time". Para PSK 'anak baru gede' ini tidak bisa diajak bermalam oleh para pelanggannya.

Lantas, untuk apa uang pelacuran itu dipakai? "Beli barang, bisa beli BB (BlackBerry). Beli baju, peralatan untuk perawatan luar dan dalam. Pokoknya duitnya buat senang-senang," kata perempuan siswi kelas III sebuah SMA di Nunukan itu.

Dia mengaku sudah setahun belakangan bergelut dengan aktivitas "sampingannya" itu. Meskipun menikmati kehidupannya, dia mengaku perilakunya ini tak lepas dari kurangnya perhatian orang tua maupun guru.

Ia memberikan contoh, ada sejumlah guru yang curiga dengan perilaku mereka di sekolah. Namun bukannya memberikan nasihat, tapi guru-guru malah ikut menggoda. "Malah guru juga suka merayu. Padahal mereka kan harus memberikan contoh kepada muridnya," ujarnya.

Dia juga mengaku mempunyai niat untuk berhenti dari perilaku menyimpangnya itu. Namun belum sekarang. Sebab selain bisa mendapatkan kepuasan, ia juga masih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Kalau bisa teman-teman jangan sampai kayak saya. Masa depan kalian masih panjang," ujarnya

Tolak Gubernur Ditunjuk Pusat

Gidot: Masa Jabatan 10 Tahun

Pontianak – Otonomi daerah itu berada di kabupaten/kota yang punya wilayah (daerah), penduduk, dan keterwakilan rakyat. Pemerintah provinsi tak memiliki daerah selain wilayah administratif.
Sebaiknya, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada yang segera dibahas Kemendagri bersama DPR RI, gubernur ditunjuk (sebagai wakil) pusat dan wakil gubernur tidak dipilih.
“Tidak setuju gubernur ditunjuk pemerintah pusat (pempus). Cukup diperbaiki apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan pemilihan langsung selama ini. Karena gubernur dipilih langsung ada pengakuan dari rakyat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot SPd, menjawab Rakyat Kalbar, Senin (22/10).
Gidot takut pusat menunjuk bukan orang daerah sebagai gubernur sehingga sulit menghindari konflik kepentingan. “Pemilihan langsung kan masih baru, di Kalbar baru dua kali. Jadi menurut saya cukup diperbaiki saja kekurangan dari pemilihan langsung itu,” tambah Gidot.
Bupati Bengkayang ini malah mengusulkan agar jabatan presiden, gubernur, bupati, dan walikota cukup satu kali saja dipilih dengan masa jabatan 10 tahun.
Alasannya, penghematan uang rakyat untuk penyelenggaraan pesta demokrasi. Juga agar visi misi dan program kepala daerah terpilih berjalan efektif. Alasan klasik yang disebutnya, masa satu kali jabatan tidak efektif.
“Tahun pertama pascaterpilih membuat program kerja, tahun kedua sosialisasi dan pendekatan program, tahun ketiga dan keempat pelaksanaan, dan tahun terakhir sudah pemilihan lagi. Itu kan tidak efektif,” katanya.
Keinginan Gidot malah bukan hanya gubernur saja yang ditunjuk, bupati dan walikota sama juga. Namun dia menyarankan perlunya penelitian dan kajian mendalam.

Kemunduran

Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo juga tidak setuju jika gubernur ditunjuk langsung oleh pusat yang diwacanakan Kemendagri dengan pertimbangan berbagai kepentingan nasional.
“Kita ini kan mengacu pada sistem keterwakilan, jika kepala daerah ditunjuk oleh pusat tentunya merupakan proses kemunduran demokrasi. Dan kemerosotan dalam dunia politik kita,” katanya kepada Rakyat Kalbar via telepon selular, Senin (22/10).
Sujiwo menilai proses pemilihan kepala daerah sekarang ini sudah baik karena proses demokrasi seperti ini merupakan unsur keterbukaan masyarakat.
Namun jika terkait pemilihan wakil baik wakil gubernur, wakil bupati/walikota, dia sangat setuju demi menyelaraskan kinerja mereka ke depan.
“Karena memang selama ini di Kalbar ada beberapa daerah yang kepala daerah dan wakilnya yang tidak bisa bekerja sama. Asalkan itu melalui proses dan pasangan yang diajukan ke DPR menyetujuinya,” ucapnya.
Sujiwo menjelaskan, untuk Kalbar yang multietnis dan agama ini tidak masalah jika kepala daerah terpilih memilih langsung wakilnya baik dari golongan dan kalangan.
“Kalau dari Partai PDI-P sendiri dalam melihat pemimpin itu tidak dilihat dari suku dan agama, tetapi kita melihat secara nasionalis. Intinya asalkan mereka yang dicalonkan memenuhi persyaratan. Biarpun dia dari kalangan birokrasi, agama, dan lainnya,” ucapnya. (jul/fiq)

Gubernur Ditunjuk Pusat

Menghindari Konflik Kepentingan Kepala Daerah

Mendagri: Wakil Tidak Satu Paket

ZMS

Pontianak – Wacana agar gubernur ditunjuk pemerintah pusat, atau DPR RI menginginkan dipilih oleh DPRD sepertinya bakal alot dan panjang yang sulit terlaksana 2013.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat beberapa pasal krusial yang perlu didiskusikan saat pembahasan dengan DPR RI.
Salah satu pasal-pasal yang krusial itu mengenai apakah gubernur dipilih langsung atau ditunjuk pemerintah pusat. Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura DR Zulkarnaen mendukung jika gubernur itu ditunjuk langsung oleh pusat.
“Gubernur itu merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Bisa jadi ditunjuk langsung oleh pusat, dan hal ini baik. Mengingat sekarang ini otonomi daerah diletakkan di kabupaten/kota,” ungkap Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Senin (22/10).
Pola ini menurutnya lebih cocok. Bahwa gubernur itu tidak memiliki wilayah, melainkan administratif saja. Sementara yang menguasai wilayah dengan penduduknya ada pada kabupaten/kota. Sehingga tidak terjadi friksi ataupun kepentingan politik antara gubernur dengan bupati/walikota di setiap pilkada.
Seharusnya, kata Zulkarnaen, pemprov harus bisa mengoordinasikan pemerintahan dengan daerah. “Kenyataannya, koordinasi masih kurang, terlihat dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. IPM tidak bisa diselesaikan sendiri oleh gubernur, tetapi harus kerja sama yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Di sisi lain, keharusan solidnya antara pusat dan daerah agar program bisa sejalan. Kini kenyataan bahwa gubernur mengangkat kepala dinas yang bekas terpidana korupsi saja pusat tidak tahu.
“Jadi, jika gubernur dipilih langsung oleh pusat akan lebih mudah mengendalikannya. Beberapa persoalan krusial di daerah diperlukan seorang gubernur yang bisa mengendalikan pemerintah yang ada di kabupaten/kota. Tetapi jika gubernur dipilih langsung oleh masyarakat, ujung-ujungnya sama-sama punya kepentingan. Kan sudah terbukti,” katanya.
Zulkarnaen juga menyetujui dan mendukung jika wakil gubernur, bupati, dan walikota itu dipilih oleh calon setelah dinyatakan menang. Karena tidak sedikit antara yang nomor satu dan wakilnya pecah kongsi. Belum lagi ada wakil yang ditempatkan posisinya sebagai ban serep saja.
“Setelah terpilih baru menentukan siapa yang layak untuk menjadi pendampingnya. Karena selama ini memilih wakil hanya untuk memenangkan pertarungan,” ujarnya.
Ketika ditanyakan, apakah hal itu tidak akan memengaruhi kinerja seorang gubernur atau kepala daerah, bahkan yang dikhawatirkan wakil yang ditunjuk orang terdekatnya atau bisa saja akan muncul kesukuan, Zulkarnaen dengan tegas menyatakan tidak mesti seperti itu. Seorang pemimpin yang sudah terpilih pasti memikirkan bagaimana nasib kepemimpinan lima tahun ke depan.
“Dia harus mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya lima tahun ke depan. Sehingga pemikirannya tidak sesempit yang dibayangkan. Kinerja dan kemampuan harus menjadi dasar pertimbangan,” jelasnya.
Ia juga menyarankan wakil kepala daerah itu berasal dari birokrasi. Hal itu lebih profesional. “Pembangunan itu perlu berkelanjutan. Kalau saat ini meskipun sebagus apa pun program yang ada, jika ia tidak terpilih lagi sulit program itu untuk dilanjutkan,” tutupnya.

Tidak sepaket

Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi di Padang memastikan dalam pemilukada mendatang antara calon kepala daerah dan wakilnya tidak satu paket. Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota akan diusulkan kemudian usai pemilihan kepala daerah.
“Kita mengusulkan pemilihan wakil kepala daerah itu terpisah, tidak satu paket dengan pemilihan kepala daerah,” ujar Gamawan Fauzi, Sabtu (20/10), di Padang.
Alasan Mendagri, fakta di lapangan menunjukkan sekitar 94 persen pasangan kepala daerah yang terpilih itu “pecah kongsi” di tengah jalan. Mereka akhirnya berkompetisi pada pemilihan berikutnya. Hanya 6 persen yang masih tetap bertahan hingga akhir masa jabatan.
RUU pilkada ini akan dibahas usai masa reses DPR RI yang diharapkan bisa diundangkan pada 2013. Namun pasal-pasal krusial bakal banyak mengadang.
Terlebih proses pemilihan gubernur atau bupati/walikota masih akan dilanjutkan dengan pemilihan langsung atau tidak. Khususnya gubernur yang diusulkan untuk dipilih DPRD atau ditunjuk langsung itu. (kie)

Ada Pasangan Tertangkap Tanpa Busana

Galih

SANGGAU - Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Satpol PP Sanggau Kalimantan Barat, Rasimin, mengatakan, selain mengamankan PSK yang dalam kondisi hamil dan PSK yang menyimpan sajam serta menggunakan narkoba.

Razia yang digelar pihaknya juga juga menjaring sedikitnya 18 orang. Diantara semua itu, tiga pasangan ditemukan tanpa identitas resmi dalam satu kamar.

"Bahkan, ada yang kita temukan satu pasangan dalam satu kamar tanpa menggunakan busana," ungkapnya.

Sementara, beberapa lainnya juga dijaring karena diketahui tidak memiliki identitas. Mereka, yang dijaring tanpa identitas beralasan tidak memiliki KPT serta KTP yang tertinggal.

Diungkapkan Rasimin, beberapa PSK yang terjaring beralasan mereka hanya mencari makan. Namun, pihaknya, telah memberikan penjelasan secara langsung bahwa apa yang dilakukan dilarang.

"Semuanya tetap kita lakukan penyuluhan dan bimbingan langsung di lokasi," ungkapnya.

Seperti diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sanggau menggelar razia, Jumat (19/10/2012) malam lalu, di sebuah kafe di Kecamatan Tayan Hulu.

Razia berlanjut, Sabtu (20/10) malam di Kecamatan Entikong berhasil mengamankan seorang wanita di sebuah penginapan yang terindikasi pengguna narkoba berinisial PKI (26), warga Kecamatan Kapuas.

Tutup Peluang Niat Korupsi

Abraham "KPK" Samad Buka Integrity Fair

Masyarakat Jangan Permisif, Skeptis, Apatis

Kiki Supardi

Walikota Pontianak Sutarmidji, Kapolda Kalbar Unggung Cahyono, Ketua KPK Abraham Samad, seusai meresmikan Integrity Fair di Pontianak Convention Center, Jumat (19/10)

Pontianak – Korupsi hanya bisa dicegah kalau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai elemen yang ada tidak permisif, skeptis, dan apatis. Lembaga KPK tak bisa kerja sendiri, sementara aparat penegak hukum lainnya dinilai masih setengah hati.
“Masyarakat harus memiliki kesadaran, punya kepedulian. Masyarakat tidak boleh permisif (serbamembolehkan, red), apatis, dan skeptis,” ujar Ketua KPK Abraham Samad ketika meresmikan Integrity Fair yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak Convention Center, Jumat (19/10).
Integrity Fair sendiri dilakukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Sebab, menurut Samad, minimnya sumber daya manusia (SDM) di KPK yang keseluruhannya berjumlah 700 orang sangat terbatas untuk menangani begitu banyak kasus.
Dari 700 SDM yang tersedia, hanya 185 personel yang ditunjuk sebagai penyidik untuk menangani kasus korupsi. Sehingga KPK tidak memiliki personel yang cukup untuk melakukan pencegahan korupsi di setiap kabupaten/kota.
“Karena itu kita bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pemantauan di setiap kabupaten/kota supaya bisa menekan terjadinya tindak pidana korupsi atau kebocoran,” imbuhnya.
Menurutnya, apabila korupsi sudah terjadi dan KPK melakukan penindakan, maka cost operational-nya jauh lebih besar dari pada melakukan pencegahan korupsi.
“Karena itu kita melakukan tindakan pencegahan adanya potensi kebocoran negara, potensi korupsi yang terjadi di setiap daerah sedini mungkin. Jadi, kita melakukan tindakan yang preventif,” paparnya.

Jalan pintas

Abraham Samad menyatakan peluang korupsi terjadi karena ada kesempatan dan dorongan baik oleh dan pejabat kepada anggota masyarakat dan sebaliknya. Salah satunya semisal dalam proyek pembangunan, perizinan, transaksi keuangan, dilakukan jalan pintas. Karena itu Samad meminta masyarakat tidak mencari jalan pintas dalam pelayanan publik, ikuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Misalnya dari hal kecil, masyarakat ingin mengurus SIM, STNK, KTP, atau Kartu Keluarga (KK), kalau aturannya seperti itu harus diikuti. Contoh pengurusan KTP harus dua hari dan tidak pakai biaya, masyarakat harus mengikuti ketentuan tersebut. Jangan karena ingin cepat, harusnya dua hari terus kita suap petugasnya, dan keluar dalam satu hari karena kita menyuap,” ujarnya.
Dalam ketegasan sikap integrity fair juga bertujuan agar masyarakat tidak skeptis, punya kepedulian dan ingin membenahi apa yang terjadi di negara sekarang. Sebab, ingatnya, korupsi bisa terjadi karena adanya hubungan timbal balik.
“Kita mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap aturan-aturan dan pada aparatur pelayanan publik agar menentukan kriteria-kriteria dan sistem tertentu yang lebih transparan,” ajaknya.
Integrity fair dimaksudkan sebagai suatu sikap untuk mendorong publik agar terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus menggerakkan partisipasi serta peran aktif masyarakat, dengan menjadi pengguna layanan publik yang cerdas dan berintegritas.
“Masyarakat dapat memberikan masukan kepada layanan publik. Baik pengguna layanan maupun instansi penyedia layanan publik, didorong untuk mengedepankan integritas dan bersama-sama mencegah korupsi dengan tidak berperilaku koruptif,” tandasnya.
Sementara itu Walikota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan sektor pelayanan publik Kota Pontianak menjadi salah satu nominasi pelayanan satu atap terbaik nasional. “Pemenangnya akan diumumkan 12 November mendatang, mudah-mudahan kita menjadi salah satu pemenangnya,” katanya.
Peningkatan pelayanan publik Pemkot Pontianak dinilainya sendiri sudah cukup baik. Bahkan pihaknya sudah melakukan penindakan tegas bagi pegawai atau staf yang bermain atau melakukan penyimpangan dalam pelayanan publik.
“Saya pastikan staf kita tidak ada lagi yang bermain dalam memberikan pelayanan, terkecuali pemohon yang mencoba mengiming-imingi staf kita,” timpalnya.
Membenahi pelayanan publik, diakui Sutarmidji, tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat aparatur pelayanan saja. Masyarakat juga diminta untuk berubah dengan tidak mengiming-imingi petugas pelayanan publik. “Standar Operasional Pelayanan (SOP) sudah ada, kalau tidak dilayani sesuai SOP, silakan laporkan saja,” tegasnya.
Sutarmidji optimis ke depannya Kota Pontianak akan memasuki era transparansi dan dirinya memegang amanah masyarakat menjadikan Pontianak bebas dari korupsi. “10 November kita akan gelar apel akbar pencanangan Pontianak bebas dari korupsi, nanti diikuti seluruh elemen masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.
Integrity Fair sendiri mengusung tema “Mewujudkan Pontianak Berintegritas, Menuju Indonesia yang Bermartabat”. Integrity Fair merupakan bentuk apresiasi yang diinisiasi oleh KPK dan Pemkot Pontianak dengan cara memublikasikan layanan publik unggulan dari pemerintahan daerah/kota tersebut kepada masyarakat.
Integrity Fair sendiri diikuti 26 stand layanan publik baik dari instansi layanan publik vertikal maupun horizontal, stand dinas pemerintah kota, BUMN/BUMD, juga diikuti oleh berbagai stand industri kreatif, makanan, dan produk-produk lokal Kota Pontianak lainnya, sebagaimana Pontianak Fair tiap tahunnya.
Integrity Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya pentas musik bernuansa sosial, pagelaran seni budaya lokal, dan pemutaran film bertemakan anti korupsi.
Khusus untuk anak-anak, diselenggarakan berbagai permainan menarik bertemakan integritas, termasuk dongeng antikorupsi yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran antikorupsi sejak dini kepada anak-anak. (dna)

Hindari Kegaduhan Intelektual

Mengapa Abraham Samad Bungkam

ZMS

Pontianak – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memilih bungkam soal kasus-kasus yang ditanganinya saat ini. Cara ini untuk menghindari kegaduhan intelektual di kalangan masyarakat Indonesia.
“Untuk saat ini saya tidak memberikan keterangan terkait kasus-kasus yang ditangani KPK. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan intelektual untuk sementara ini,” ungkap Abraham kepada wartawan usai memberikan materi pelatihan “Jurnalis Antikorupsi” di Hotel Santika Pontianak, Kamis, 18 Oktober 2012.
Bahkan sampai kapan tutup mulut itu berakhir tak ada batasnya, untuk menjaga pro dan kontra yang ada di masyarakat. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena itu akan menimbulkan pro-kontra. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Menurutnya, gerakan tutup mulut itu atas saran sejumlah tokoh masyarakat menyusul terjadinya perseteruan KPK dengan Polri. “Itu atas usul sejumlah tokoh masyarakat di Jawa, termasuk juga PB NU, dan ini supaya menenangkan situasi,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap bisa memberikan penjelasan terkait kasus-kasus yang sedang ditangani melalui juru bicara KPK. “Termasuk kasus DS (Djoko Susilo), juga akan disampaikan oleh juru bicara KPK,” ujarnya.
Termasuk juga adanya penetapan tersangka baru dari tokoh partai pada kasus Wisma Atlet, ia tidak banyak komentar. “Saya belum tahu persis karena dari kemarin saya berada di Kota Pontianak,” katanya singkat usai membuka Integrity Fair di Pontianak Convention Centre, Jumat (19/10).
Ditanya kebenaran data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa Kalbar menduduki provinsi terkorup nomor lima dari 33 provinsi beberapa waktu lalu, Abraham Samad janji akan mengecek kebenarannya.
“Saya belum tahu persis datanya. Nanti pulang akan saya cek. Seluruh potensi-potensi korupsi di seluruh provinsi sebelum kita melakukan investigasi lebih jauh, kita tidak akan menyampaikan ke hadapan publik. Karena itu bagian dari strategi penyidikan,” kata Samad.
Namun dia memastikan di Kalbar ada indikasi korupsi yang perlu dilakukan verifikasi dan investigasi lebih jauh. Yang jelas bahwa tidak ada kasus korupsi yang dilepaskan selama ia mempunyai data dan bukti yang cukup.
“Mudah-mudahan pelayanan publik di Pontianak jauh lebih bagus dan lebih transparan serta akuntabel. Masyarakat juga harus mendukung,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas KPK dan institusi penegak hukum lainnya, tetapi tugas bersama.
“Meskipun dengan keterbatasan pegawai yang ada di KPK, kami menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah. Jadi mata KPK ada di mana-mana,” tutup Samad. (kie)

Samad Datang Apa Terbilang?

KPK Proses 16 Kasus Dugaan Korupsi di Kalbar

ZMS

Pontianak – Menjelang petang Kamis (18/10), Ketua KPK Abraham Samad dan staf tiba di Kota Pontianak. Dia datang bukan untuk menangkap dan membawa seorang koruptor ke Jakarta.
“Pengawasan terhadap kasus korupsi di daerah termasuk di Kalbar masih lemah. Ini karena keterbatasan anggota KPK sementara yang ditangani se-Indonesia,” ujar Abraham Samad di depan puluhan jurnalis dalam rangka Lokakarya Jurnalis Anti Korupsi di Hotel Santika, kemarin.
Diungkapnya, pada 2011 total aset kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 152 triliun lebih (lengkapnya Rp 152.957.821.529.773). Dari data tersebut jumlah kerugian negara akibat korupsi tiap tahunnya tembus angka triliun.
“Tiga tahun yang lalu saya ke Pontianak dengan sekarang tidak ada perubahan yang signifikan di Kalbar. Dari segi infrastruktur seperti jalan dan Bandara Supadio termasuk lamban. Tetapi di Kalbar juga berpotensi ada korupsi,” kata Samad.
Ia melempar pertanyaan, kenapa KPK terlihat belum menyentuh kasus korupsi di daerah Kalbar? Dijawabnya sendiri, bahwa infrastruktur KPK tidak banyak.
“Penyidik KPK yang berjumlah 87 orang harus menangani kasus korupsi dari Sabang ke Merauke. Sementara sehari kurang-lebih 50 persen laporan masuk ke KPK. Meskipun tidak semua kasus korupsi terbukti, tetapi sekitar 30 persen ada indikasi dan memberi tanda sebagai kasus korupsi,” papar Abraham Samad.
KPK sekarang memperkuat fungsi supervisi atau pengawasan pada kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian KPK berharap prosesnya bisa berjalan sesuai keinginan. Jika tidak dioptimalkan fungsi koordinasi supervisi, kadang kasus korupsi yang tidak dipantau oleh KPK dan masyarakat menghilang begitu saja.
“Ke depan, jalan keluarnya kita harus mencontoh ke Hong Kong. Di sana yang setingkat provinsi saja penyidiknya sekitar 200 orang tetapi KPK se-Indonesia hanya 87 orang,” ungkapnya.
Karena itu, harus ada penambahan personel KPK dan akan merekrut penyidik independen dalam waktu dekat ini. Tetapi saat ini KPK ada kendala berupa terbatasnya kapasitas gedung.
“Kita harus menyiapkan ruangan atau gedung untuk mereka bekerja. Sekarang sudah tidak bisa menampung 700 pegawai KPK dan sudah terpecah tiga tempat. Karena itu anggaran pembangunan gedung KPK harus bisa direalisasikan,” katanya.
Pihaknya berharap ada political will dari anggota DPR RI yang terhormat agar tahun ini menggolkan anggaran pembangunan gedung. “Kalau sudah ramai penyidik di daerah juga bisa dioptimalkan,” janji Samad.

16 kasus Kalbar

Setakat ini KPK tengah memproses 16 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalbar. Jumlah 16 kasus itu merupakan seleksi dari 181 laporan yang masuk selama 2011-2012.
“Dari 181 laporan dugaan tindak pidana korupsi, setelah dipilah-pilah ada 16 perkara yang masuk tahapan penindakan. Sebanyak 16 perkara tersebut layak diteruskan kasusnya untuk dilakukan penindakan selanjutnya,” ungkap Nur Chusniah, Kabag Litigasi dan Bantuan Hukum KPK menjawab wartawan usai memberikan materi pelatihan.
Kasus apa saja yang tengah diproses dari 16 kasus tersebut, ia enggan menyebutkan. Dari 181 laporan dugaan TPK tersebut, 171 di antaranya sudah ditelaah dan empat laporan lainnya sedang ditelaah oleh KPK.
“Kemudian untuk per 4 Oktober 2012 saja ada 82 laporan dugaan tipikor di Kalbar, 78 laporan di antaranya sudah ditelaah dan empat sedang ditelaah KPK. Sedangkan 44 laporan di antaranya bukan TPK dan masuk dugaan TPK tetapi tidak ada bukti,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari jumlah laporan yang telah ditelaah, jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaah dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang ada dua laporan. Sebanyak 22 laporan diteruskan ke internal KPK.
Sementara itu sebanyak 25 laporan dugaan TPK dikembalikan pada si pelapor untuk dilakukan penambahan, satu perkara diteruskan ke Bawasda, tujuh perkara dilanjutkan ke bagian penindakan, dan satu perkara diteruskan ke pencegahan KPK.
“Sejak tahun 2004 hingga 2011, KPK telah menerima sebanyak 51.592 laporan dari seluruh Indonesia. Sedangkan yang telah ditelaah sebanyak 51.280. Kemudian 8.374 laporan di antaranya yang berindikasi TPK,” katanya.
Laporan yang masuk ke KPK tidak hanya korupsi sehingga ada yang diteruskan pada aparat hukum yang berwenang, seperti kepolisian dan kejaksaan. (kie)

Diembuskan Asap Rokok, Siswi Pingsan

Syamsul Arifin

Nariah didampingi orang tuanya di RSI Yarsi Pontianak

Pontianak – Disemprotkan asap rokok, Nariah, 15, siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muthazam Kabupaten Landak masuk RSI Yarsi Pontianak Timur, Kamis (18/10).
Saat kejadian, datang seorang guru mendekati siswi MTs ini. Guru tersebut mengecek pekerjaan rumah (PR) di meja Nariah sambil merokok. Kemudian guru itu mengembuskan asap rokoknya ke wajah Nariah. Tak lama, siswi tersebut pingsan karena sesak napasnya kambuh.
Siswi MTs Al-Muthazam menghubungi orang tua Nariah dan memberitahukan bahwa siswi tersebut pingsan di sekolah. Nariah dijemput orang tuanya dan dibawa ke RSI Yarsi.
“Saya tidak tahu mengapa pak guru mengembuskan asap rokok di wajah saya. Setelah itu pak guru langsung ketawa dan saya sesak napas lalu pingsan,” kata Nariah
Nariah mengaku sakit di tenggorokan. Kondisi tubuhnya lemah. “Pak guru itu memang suka merokok di dalam kelas,” ujar Nariah. (sul)

Bupati Kunjungi Rumah Betang

Kholil Yahya

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir

Putussibau

 

Rombongan safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan. Jadwal rombongan safari Ramadan yang direncanakan di tiga kecamatan, yakni Batang Lupar, Badau, dan Empanang, sedianya rombongan akan bermalam di Kecamatan Empanang, namun Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, memutuskan untuk kembali lagi ke arah Badau karena ingin mengunjungi rumah betang yang ada di daerah Ensanak.
Dalam kunjungan itu Nasir mengaku sudah lama berencana untuk mengunjungi rumah betang itu, tapi selalu tertunda oleh jadwal yang padat. “Sekarang kami menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah betang ini, walaupun kunjungan ini tidak ada dalam jadwal kami,” tutur Nasir.
Menurut dia kunjungan tersebut untuk menepati janji karena selama dirinya menjabat sebagai bupati baru bisa berkunjung. Dalam kunjungannya, bupati disambut dengan antusias masyarakat Rumah Betang Ensanak. Dia mengatakan dalam sambutannya, kerukunan antarumat beragama itu sangat penting apalagi sebagai masyarakat Kapuas Hulu yang terkenal akan kehidupan cinta.
Selain itu dia juga berpesan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan diresmikannya PLB tahun depan. “Kita harus mampu mengimbangi peresmian PLB itu dengan persiapan baik itu dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Jangan sampai kita hanya menjadi penonton terhadap perubahan yang ada,” ajaknya. (lil)

Rumah Betang Biau Balai Diresmikan

Sungai Tebelian – Bupati Sintang Milton Crosby meresmikan Rumah Betang Biau Balai di Dusun Rajang Begantung II Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian, Senin (25/6). Peresmian rumah betang ini diselingi dengan panen ikan keramba.
“Rumah betang ini sangat penting bagi kami. Rumah betang ini bisa untuk mengumpulkan seluruh masyarakat di Dusun Rajang Bergantung untuk melakukan pertemuan atau musyawarah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian Konsen.
Konsen mengajak masyarakat adat Dayak melestarikan rumah betang yang merupakan warisan budaya leluhur. Bupati Sintang Milton Crosby memberikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan rumah betang.
Melalui rumah betang, kata Milton, masyarakat adat Dayak dapat mengenang adat istiadat dari leluhur. “Rumah betang juga sebagai simbol persatuan adat Dayak, selain rumah betang juga burung enggang juga simbol orang Dayak” ucapnya.
Burung enggang menunjukkan kesetiaan, loyalitas, dan keberanian. “Jadi orang Dayak jangan sampai lupa terhadap simbol-simbol Dayak,” pesannya. (din)

Rumah Betang Simbol Kebudayaan Dayak

Pontianak – Budaya Rumah Betang merupakan karakteristik kebudayaan Dayak. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, Rumah Betang adalah simbol persatuan masyarakat Dayak. Rumah Betang juga mencerminkan tradisi kebersamaan dan semangat persaudaraan masyarakat Dayak.
Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis MH mengatakan sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan Rumah Betang adalah menyangkut soal makna dari hidup manusia, pekerjaan, karya, dan amal perbuatan, persepsi mengenai waktu, hubungan manusia, alam sekitar, dan hubungan dengan sesama sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Betang memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Dayak.
“Sejalan dengan perkembangan zaman, pengaruh globalisasi yang melanda dunia sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bisa dimungkiri terjadinya interaksi antara budaya terutama dengan budaya luar yang bersifat destruktif,” ungkap gubernur.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat melumpuhkan sendi-sendi kebudayaan termasuk kebudayaan masyarakat Dayak yang lambat laun secara alamiah akan hilang. “Hal ini apabila tidak diantisipasi secara arif, tidak saja akan kehilangan jati diri tetapi dapat punah tergilas oleh dinamika kemajuan zaman,” kata Cornelis.
Sebaliknya, ia menjelaskan upaya-upaya dalam pelestarian budaya yang cenderung menutup diri dengan budaya luar merupakan hal yang tidak realistis dan justru menempatkan budaya tersebut terkungkung, punah, dan tenggelam oleh dinamika perkembangan sosial masyarakat yang selalu bergerak dinamis.
“Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita memberikan ruang gerak yang luas bagi pembangunan dan perkembangan budaya masyarakat Dayak dalam kerangka pengembangan kebijakan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional,” jelasnya.
Diharapkan melalui upaya pengembangan kebudayaan yang dilakukan dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasional yang memiliki peran sangat strategis dalam memberikan identitas bangsa di tengah-tengah gencarnya pengaruh budaya luar.
Cornelis berharap dengan dibangunnya Rumah Betang Raya Dorie’k Umpulor masyarakat dapat menjaga, memelihara aset budaya ini serta dimanfaatkan dengan baik sebagai untuk melakukan pertemuan dan musyawarah maupun sebagai pusat kegiatan tradisional masyarakat khususnya masyarakat Dayak Kabupaten Sanggau.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, karena dapat merealisasikan pembangunan Rumah Betang Raya Dorie’k Umpulor yang diperuntukkan sebagai wadah pemersatu masyarakat untuk berdialog, berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan yang positif,” paparnya.
Berdirinya Rumah Betang ini, diharapkan dapat menjaga kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjalin dan terbangun dengan baik di masyarakat serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan. (dna)

SBY Kagumi Rumah Betang

The 27th Trade Expo Indonesia 2012

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Ibu Karyanti Sanjaya sambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Ibu Ani Yudoyono di miniatur Rumah Betang Kalbar

Jakarta – Usai membuka pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-27 dan Internasional Expo di Kemayoran Jakarta, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Ani Yudoyono mengunjungi stand Kalbar, meninjau miniatur Rumah Adat Betang yang berdiri di halaman pameran, Kamis (18/10).
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya beserta Karyanti Sanjaya istrinya menyambut kunjungan SBY dan istrinya. Kemudian mengalungkan manik-manik hasil kerajinan masyarakat suku Dayak Kapuas Hulu.
Rumah Betang Kalbar yang dikunjungi Presiden berukuran 7x10 meter. Dibangun dengan sistem knockdown atau bongkar pasang. Tujuannya memperkenalkan keragaman budaya, bangunan khas rumah daerah di Kalbar. SBY dan pengunjung pameran baik dalam maupun dari luar negeri merasa kagum. Menilai bahwa Rumah Betang Kalbar memiliki ciri khas tersendiri dan unik. SBY berharap keunikan tersebut menjadi nilai jual untuk ekspor ataupun pasaran lokal.
Trade Expo Indonesia merupakan agenda tahunan, diselenggarakan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI. Pameran tersebut bertujuan mempromosikan berbagai produk ekspor dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan rasa cinta dan bangga akan produksi dalam negeri, serta meningkatkan citra bangsa melalui produk ekspor dan jasa.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan ajang pameran seperti ini merupakan kesempatan yang baik bagi pengusaha Kalbar memperkenalkan produk-produknya terutama yang diproduksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Hasilnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kita, khususnya ekonomi sektor perdagangan,” kata Christiandy.
Begitu bahwa banyak produk-produk Kalbar yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia. Bahkan ada produk hasil perajin Kalbar yang berkualitas internasional. Jadi sangatlah tepat memperkenalkan kepada pengunjung pameran TEI, terdiri dari berbagai kalangan dan pengusaha, baik nasional maupun internasional. “Mereka bisa melihat langsung berbagai produk Kalbar,” ujar Christiandy.
Ekonomi Kalbar tumbuh dan berkembang. Tentunya memberikan pengaruh positif menunjang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
SBY dalam sambutan pembukaan Trade Expo Indonesia yang digelar 17-21 Oktober 2012 mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan. Apalagi menghadapi krisis global yang melanda dunia akhir-akhir ini. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi.
“Pengusaha diharapkan mampu mendorong ekspor sehingga tetap tumbuh dan meningkat. Jika ekspor tumbuh maka perekonomian juga tumbuh,” kata SBY.
Menurut SBY, sangat penting menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Kalaupun ekspor tidak tumbuh, paling tidak harus bertahan.
“Dalam mendukung perkembangan ekonomi, tentunya harus juga didukung sarana dan prasarana seperti infrastruktur, sistem logistik, serta rantai pasokan yang efisien. Nantinya akan dapat bermanfaat dengan baik dalam rangka mencari peluang baru,” ujarnya.
Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan mengaku peserta TEI 2012 diikuti 1.300 penjual dan mendapat kunjungan tak kurang dari 5.300 pembeli asing dari berbagai negara. Di antaranya dari Nigeria, Afrika Selatan, Cina, dan berbagai negara berkembang lainnya.
“Transaksi ekonomi dari kegiatan ini ditarget 2 miliar dollar AS. Target tersebut memang sangat ambisius. Namun delegasi bisnis menyatakan keoptimisannya melakukan transaksi, didukung dengan barang ataupun produk yang ditampilkan sangat mereka butuhkan, karena bernilai ekspor,” ujar Gita. (kie)

Cornelis-Christiandy Pimpin Kalbar

MK Tolak Gugatan Hasil Pilgub 2012

Pontianak – Pupus sudah harapan pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid dan Armyn-Fathan A Rasyid untuk pemilukada ulang.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam sidang yang digelar Kamis (18/10).
“MK telah memutuskan sengketa Pemilukada Kalbar 2012 yang bersifat final dan mengikat dengan menolak semua gugatan pemohon. Putusan ini tentunya mempertegas bahwa KPU Provinsi Kalbar telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Drs AR Muzammil MSi, Ketua KPU Provinsi Kalbar kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Dengan putusan MK itu berarti pasangan Cornelis-Christiandy tetap sebagai pemenang Pemilukada Kalbar 2012. “Mari kita hormati putusan MK. Pelantikan cagub-cawagub terpilih akan dilaksanakan sesuai akhir masa jabatan incumbent, pada 14 Januari 2013,” tambahnya.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan, pokok permohonan tidak terbukti.
Amar putusan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Melalui rapat permusyarawatan hakim yang diikuti sembilan hakim konstitusi yaitu Moh Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodoki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono. Masing-masing sebagai anggota pada Rabu (17/10).
Putusan itu diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum, masing-masing sebagai anggota, didampingi Hani Adhani sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pemohon/kuasanya, termohon/kuasanya, dan pihak terkait/kuasanya.

Hargai keputusan

Ditolaknya seluruh gugatan pemohon ditanggapi Tim Arafah biasa saja dan tetap menghargai keputusan MK. “Kita tetap menghargai keputusan MK, dengan alasan bukti-bukti dari kami tidak dipertimbangkan,” ujar M Jaya Putar-Putar, Kuasa Hukum Tim Arafah.
Tim Arafah tetap menghargai keputusan dari MK karena apa pun keputusan itu harus ditaati. “Keputusan MK sudah final dan mengikat, tidak boleh diganggu gugat lagi,” katanya.
Ke depannya, Tim Afarah akan mencari ada indikasi tindakan pidana pada saat pencetakan suara. “Kita tunggu ke depan bagaimana perjalanan gugatan kami, pastinya kita akan tetap mencari indikasi tersebut,” tutupnya.
Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalbar Nazirin mengatakan perselisihan hasil Pemilukada Kalbar 2012 telah selesai. “Kita menghargai keputusan MK, selebihnya kita serahkan saja kepada pemerintah,” ujarnya. (jul/hak)

Siapa pun yang Menang Harus Didukung

Hari Ini Putusan MK Pilwako Singkawang

 

Singkawang – Pesta demokrasi Pilgub Kalbar dan Pilwako Singkawang relatif aman tanpa konflik horizontal. Siapa pun pasangan yang menang harus didukung yang kalah harus legowo.
“Termasuk saya sebagai calon incumbent, harus legowo,” kata Walikota DR KRA Hasan Karman Notohadiningrat pada HUT ke-11 Pemkot Singkawang di halaman kantor (17/10).
HK yang maju berpasangan dengan Ahyadi dalam Pilwako Singkawang 2012 ini mengatakan semua pihak patut bersyukur pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, meskipun masih ada ganjalan berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Besok (hari ini, red) kemungkinan putusan MK diketahui, A atau B yang diputuskan, semua harus mengikuti,” kata HK.
Semua pihak, kata HK, baik pasangan calon maupun para pendukungnya harus menyatukan langkah dan semangat untuk mendukung siapa pun pasangan yang menang dalam Pilwako Singkawang. “Semangat ini jauh lebih penting untuk membangun Singkawang ke depannya,” ujarnya.
Mengenai pembangunan di Kota Singkawang, kata HK, sejak sebelas tahun terbentuknya Pemkot Singkawang, tidak dapat dimungkiri telah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai. “Pencapaian ini patut disyukuri dan ditingkatkan ke depannya,” katanya.
Berbagai kemajuan yang dicapai tersebut, ungkap dia, di antaranya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dari tahun ke tahun terus meningkat. “Tahun ini IPM Kota Singkawang 70,48, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” kata HK.
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta indeks standar hidup layak. “Capaian-capaian komponen-komponen dalam IPM ini patut disyukuri, meskipun masih banyak yang belum terwujud,” kata HK.
Demikian pula dengan prestasi-prestasi yang telah banyak diraih Kota Singkawang, semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi untuk mempertahankan atau menjadikannya lebih baik lagi. “Di balik keunggulan-keunggulan yang diraih selama ini, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Hal ini membutuhkan keseriusan semua pihak untuk menyelesaikannya,” papar HK.
Keberhasilan daerah, ingat HK, bukan tergantung pada seorang figur atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi tidak lepas dari dukungan semua pihak. “Oleh karenanya semua pihak harus terus bahu-membahu dalam penyelenggaraan pemerintah guna mencapai good governance dan membangun kebersamaan,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH melalui Kepala Biro Pemerintah, Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar Moses Tabah juga menyampaikan terima kasihnya atas pesta demokrasi yang berjalan aman di Kota Singkawang serta memberikan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang di usia ke-11 Pemkot Singkawang ini.
Moses mengatakan HUT ke-11 Pemkot Singkawang ini merupakan momen evaluasi diri untuk memperbaiki yang tidak baik dan melanjutkan serta meningkatkan yang sudah baik di Kota Singkawang.
Dia berpesan agar meningkatkan koordinasi dan menyelaraskan program pembangunan di Kota Singkawang dengan kebijakan Pemprov Kalbar serta menjaga kerukunan antarmasyarakat Kota Singkawang yang multietnis.
“Momen ini jangan hanya mengingatkan kita pada historis. Selain sebagai rasa syukur, seharusnya menggugah hati masyarakat Singkawang untuk membangun ke arah yang lebih baik,” kata Moses
Sementara itu, Ketua Panitia Resepsi Daerah Irwan Sarwono mengungkapkan, peringatan HUT Pemkot Singkawang yang ke-11 ini terdiri beberapa kegiatan, di antaranya Tour De Bakal Bandara Singkawang, Kerja Bakti, Kongres Budaya, Saprah on Street (SoS), Singkawang Expo, dan Hiburan Rakyat yang menghadirkan band ibukota The Virgin dan Bondan Prakoso & Fade2Black di Stadion Kridasana tadi malam. (dik)

Tobias: Bukan Menguji tapi Persyaratan

Gugatan Pilgub Tambul-Barnabas di PTUN

 

Pontianak – Kendati pesta Pilgub Kalbar usai, demi kelanjutan demokratisasi dan pendidikan politik, kandidat pasangan Tambul-Barnabas tetap melanjutkan gugatan di PTUN Pontianak.
Pada sidang ke-3 Rabu (17/10), hakim PTUN melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan gugatan yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar.
Pada sidang yang terbuka untuk umum itu, Tobias Ranggi, kuasa hukum Tambul Husin-Barnabas Simin, membacakan dua poin gugatan, yaitu tentang persyaratan calon dan wakil calon gubernur serta tentang nomor urut.
“Kami menggugat KPU tentang penerbitan SK Nomor 48/kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilgub Kalbar. Kemudian yang SK nomor 48/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan nomor urut pasangan calon pada 6 Agustus,” ungkap Tobias kepada Rakyat Kalbar, Rabu (17/10) siang.
Pihaknya yang memasukkan gugatan 14 Agustus 2012 dan masih masuk dalam koridor undang-undang. “Kami mengajukan gugatan ke PTUN ini bukan terkait hasil perolehan suara, tetapi tentang syarat dan ketentuan calon dan calon wakil gubernur,” kata Tobias.
Patut dipahami juga ini bukan pengujian materi dari undang-undang, tetapi menyangkut tentang penerapan hukum dari pasal-pasal yang digunakan oleh KPU Kalbar dalam menetapkan calon.
“Terutama UU Nomor 32 Tahun 2004 junto UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan pemerintah daerah pasal 59 ayat 5 huruf g yang kita nilai bertentangan dengan majunya Armyn Alianyang yang masih berstatus TNI aktif. Itu juga bertolak belakang dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 yang sifatnya lex spesialis. Intinya itu kita memohonkan pembatalan atas kedua keputusan tersebut khusus menyangkut Armyn Alianyang,” papar Tobias.
Ketimbang debat kusir di luar yang belum tentu jelas hasilnya, lebih baik –Barnabas memberikan langkah yang jelas. “Lebih mengadukannya kepada lembaga peradilan seperti PTUN yang berwenang mengadili. Sehingga tidak terjadi polemik di luar. Kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga peradilan. Kami akan tunduk kepada keputusan PTUN,” tegasnya.
Sidang akan dilanjutkan Rabu depan (24/10) dengan agenda mengajukan replik. “Namun majelis hakim menyarankan supaya memanggil Armyn. Panggilan itu untuk mendengarkan intervensi atau tidak terhadap gugatan itu. Jika memang ingin melakukan intervensi silakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa,” ujarnya.
Tobias menegaskan, gugatan tersebut akan menargetkan ingin menilai keputusan KPU agar bisa berlaku secara nasional. Karena ini akan menjadi dilematis. “Apakah itu terjadi pemilu ulang atau tidak, itu bukan menjadi wilayah kami, tapi MK yang menetapkannya,” kata Tobias.
Terpisah Kuasa Hukum KPU Kalbar Nazirin mengatakan walaupun pilgub dan KPU itu sendiri berada di ranah sipil, kalau mempermasalahkan TNI itu tidak patut dibawa ke pengadilan PTUN. Menurutnya, seharusnya diuji di pengadilan militer.
“Gugatan itu juga sudah ada di MK yang menjadi gugatan dari pihak Morkes-Burhanuddin. Sesuatu yang ada di dua pengadilan jangan sampai dibenturkan antara dua pengadilan,” katanya.
“Tuduhan penggugat bahwa KPU memutuskan hal itu tidak sesuai perundang-undangan. Kita juga menilai dua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu memang wewenang KPU. KPU menetapkannya juga melalui pleno yang diperuntukkan Pemilukada Kalbar sesuai dengan jadwal dan tahapan,” jelasnya. KPU sudah berpedoman pada UU yang menjadi pegangan KPU. Yakni UU Nomor 32 Tahun 2004.
“Kita juga melihat praktik penyelenggaraan pilkada di daerah lain. Seperti di Nunukan. Pilkada Bali yang salah satu calonnya mantan Polri. Hal itu juga sudah diuji dengan kasus yang sama dan ada putusan peradilan MK Nomor 29 /PHPU.D-IX/2011 tentang sengketa Pilkada Nunukan,” tutupnya. (kie)

Gugatan Pilgub Diputus Hari Ini

NET
Gedung MK

JAKARTA - Hari ini, Kamis (18/10/2012) Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan pemilukada Kalimantan Barat yang diajukan dua pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Singkawang.

Sesuai dengan agenda acara yang ditampilkan situs mahkamahkonstitusi.go.id, putusan gugatan pemilukada tersebut akan dilaksanakan pada pukul 14:00 WIB. Adapun gugatan yang diputuskan hari ini masing-masing sebagai berikut.

Nomor Perkara : 69/PHPU.D-X/2012 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2012
Pemohon : Hasan Karman dan Ahyadi Kuasa
Pemohon : Arteria Dahlan, S.H, S.T., dkk

Nomor Perkara : 70/PHPU.D-X/2012 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
Pemohon : H. Armin Ali Anyang dan H. Fathan A. Rasyid Kuasa Pemohon : Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., dkk

Nomor Perkara : 68/PHPU.D-X/2012 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
Pemohon : H. Morkes Effendy dan H. Burhanuddin A. Rasyid [No. Urut 3] Kuasa Pemohon : Janses E. Sihaloho, S.H., dkk

Jokowi Pilih tak Ambil Gaji Ketika Jabat DKI 1

Pasangan Jokowi-Ahok

JAKARTA - Kebiasaan untuk tidak mengambil gaji memang selama ini sudah dilakoni Wali Kota Solo Joko Widodo yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Apakah kebiasaan tersebut juga akan diterapkan ketika memimpin Jakarta? ini kata Jokowi.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku akan mengulangi kebiasaannya yakni tak akan mengambil gaji serta tunjangan jika nanti resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Wali Kota Surakarta (Solo) yang sebentar lagi akan berkantor di bilangan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini rela menghibahkan upah sebagai Gubernur DKI untuk kegiatan sosial.

"Selama masih ada yang miskin, membutuhkan ya biar dipakai yang membutuhkan," kata cagub yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra itu, saat ditemui di di posko pemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok), di Jalan Borobudur no 22, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2012) malam.

Saat kembali dipastikan, Jokowi kembali menegaskan demikian. Kendati begitu, ia tak mau disalahartikan perihal kebiasaan kegiatan sosial itu oleh masyarakat terutama warga Jakarta.

"Jangan dikait-kaitkan ke hal-hal yang pribadi. Ya itu tadi jawabannya itu," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengakui jika dirinya selama menjabat sebagai Wali Kota Solo tidak pernah sekali pun mengambil gaji serta tunjangan yang menjadi haknya. Hal itu terungkap dari Domu D Ambarita, salah satu tim penulis buku Jokowi, Spirit Bantaran Kali.

Gaji seorang Wali Kota Solo sendiri diketahui sebesar Rp 7.250.500 serta tunjangan yang bernilai lebih dari Rp 22 juta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Domu, Jokowi tidak mengambil gajinya, tetapi Dia mengonversi gaji tersebut dengan uang pecahan 10.000 hingga 50.000. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang benar-benar miskin.

Dari mana Jokowi menafkahi istrinya?

Jokowi pernah mengungkapkan jika ia dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain, seperti memiliki bisnis mebel rumah dan taman serta tekstil sebelum menjadi Wali Kota Solo.

Berbekal itulah Jokowi merasa masih cukup terpenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi, usaha tersebut masih dilakoninya setelah terpilih menjadi orang nomor wahid di Solo. (*)

Jokowi Belum Pilih Mobdin dan Rumah Dinas

Cagub (Calon Gubernur) DKI Jakarta, Jokowi tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan. Jokowi datang untuk menemani Megawati melakukan pencoblosan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

JAKARTA - Meskipun segera menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Jakarta periode 2012-2017. Rupanya hingga kini Jokowi belum memutuskan akan menggunakan rumah dinas dan mobil dinas yang mana yang akan dipergunakan selama betugas.

Sedianya, sudah ada empat rumah dinas yang telah disiapkan yakni di Jalan Taman Suropati nomor 7, yang sebelumnya menjadi tempat tinggal dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Kemudian yang terletak di Jalan Denpasar, yang sebelumnya ini ditempati oleh mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto.

Sedangkan satu rumah lainnya berada di Jalan Besakih yang ditempati oleh Sekda DKI Fadjar Panjaitan. Dan satu rumah lainnya terletak di Jalan Satrio.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, menuturkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi akurat apakah Jokowi sudah menempati rumah dinas atau belum, dan akan menempati rumah dinas yang mana.

"Selama ini kalau di Jakarta kan menginap di tempat keluarga atau kerabatnya. Kalau rumah permanen di Jakarta, Jokowi memang belum punya. Jadi belum ada informasi memakai rumah dinas yang mana, mobil dinas (yang akan digunakan) juga belum diputuskan oleh beliau," ujar Rio, Jumat (12/10/2012) di gedung DPRD DKI.

Rio memprediksi usai pelantikan nanti mungkin ada statement dari Jokowi mengenai mobil dan rumah dinas. "Mungkin itu juga akan disampaikan sebagai surprise. Jadwal keliling usai pelantikan juga belum keluar. Yang pasti menemui warga," pungkasnya. (*)