Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Sabtu, 24 Maret 2012

PKS: Tolak Kenaikan Harga BBM Bukan Termasuk Konsensus

Kenaikan Harga BBM


PKS: Tolak Kenaikan Harga BBM Bukan Termasuk Konsensus
net
Anis Matta
JAKARTA - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau menghabiskan energinya menanggapi tudingan Ketua DPP PD sekaligus Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sutan menyatakan koalisi bersama PKS sama seperti koalisi ikan teri.
"PKS itu koalisi basa-basi. Basahnya mau, basinya enggak mau. Ini namanya koalisi ikan teri, mau terima, enggak mau memberi," seloroh Sutan.
Terkait pernyataan Sutan tersebut, Anis Matta hanya mengatakan menolak kenaikan harga BBM tidak termasuk dalam konsensus koalisi.
"Pertama saya tidak mengomentari hal itu. Waktu rapat dengan Sekjen di Cikeas tidak ada yang baru di surat itu, itu tidak ada pelanggaran. Kita sikapi secara akademik dan terbuka," tegasnya, di kompleks DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Lebih lanjut Anis mengatakan pembahasan rencana kenaikan harga BBM masih tetap berjalan. Maka dimintanya, lebih bagus dibahas secara terbuka dan jangan dibawa perasaan.
"Itu kita serahkan pada pertimbangan negara, pola fundamental. Masalah ini masalah permanen. Paket kebijakan supaya tidak rentan pada kebikakan yang tidak rasional. Lebih bagus kebijakan fundamental yang tidak rasional, jangan dibawa ke alam perasaan," ujarnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 12.04.00 0 komentar

SRMI: Di Negeri Ini Gampang Menjadikan Rakyat Miskin

Kenaikan Harga BBM

SRMI: Di Negeri Ini Gampang Menjadikan Rakyat Miskin

Puluhan demonstran dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menggelar demonstrasi menuntut penolakan kenaikan harga BBM, di depan Gedung DPR, Kamis (22/3/2012). 
 
JAKARTA - Puluhan demonstran dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menggelar demonstrasi menuntut penolakan kenaikan harga BBM, di depan Gedung DPR, Kamis (22/3/2012).
Dalam orasinya, Ketua umum SRMI Wahida Baharuddin Upa mengatakan, penderitaan rakyat di negeri ini sudah luar biasa. Rakyat sulit mendapat pekerjaan, upah layak, dan terpenting memenuhi kebutuhannya.
"Penderitaan rakyat yang sudah terjepit, akan diperparah dengan naiknya harga BBM. Tentu ini akan berdampak pada naiknya harga barang dan tarif angkutan. Biaya hidup pun akan semakin tinggi, dan rakyat kian terhimpit," tutur Wahida.
Karena itu, lanjutnya, SRMI mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
"Yang mudah di negeri ini cuma satu, mudah menjadikan rakyat menjadi miskin," sindir Wahida.
Delapan tahun SBY memerintah, paparnya, sudah empat kali harga BBM naik. (*)
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.35.00 0 komentar

PKS: Tokoh Demokrat Emosi, Kasihan Rakyat

Kenaikan Harga BBM


PKS: Tokoh Demokrat Emosi, Kasihan Rakyat
ist
Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS

JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Sidiq menilai pernyataan para tokoh Partai Demokrat cenderung emosional menyikapi sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kalau tokoh Demokrat emosi. Kasihan masyarakat," kata Mahfudz di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Hari ini, Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku  partainya gerah dengan ulah PKS yang menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyuarakan sikap resmi penolakan kenaikan harga BBM.
"PKS itu koalisi basa-basi. Basahnya mau, basinya nggak mau. Ini namanya koalisi ikan teri, mau terima, nggak mau memberi," kata Sutan.
Menanggapi itu, Mahfudz mengakui pihaknya menyurati Presiden. Dalam surat itu berisi pandangan PKS soal rencanak kenaikan harga BBM agar Presiden mendapat penjelasan langsung dari PKS bukan tafsiran orang per orang kemudian menjadi isu.
"Kalau PKS dianggap berseberangan dengan koalisi kacau dong. Dulu tegas koalisi itu bukan penyeragaman," kata Mahfudz.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.32.00 0 komentar

Pengamat: Anggota Koalisi Pemerintah SBY Perang Terbuka

Kenaikan Harga BBM

Pengamat: Anggota Koalisi Pemerintah SBY Perang Terbuka
TRIBUNNEWS.COM/IWAN TAUNUZI
Boni Hargens. 
 


JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Bonny Hargens mengatakan, saat ini terjadi perang sesama partai politik anggota koalisi menyusul rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Di dalam koalisi ini sebenarnya sekarang berantem antar mereka saja. Itu perang terbuka di koalisi dan membuat semuanya runyam," kata Bonny di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Seperti diketahui, dua anggota parpol koalisi pendukung pemerintah, PKS dan Demokrat berselisih pendapat mengenai rencana kenaikan harga BBM.
PKS menolak kenaikan harga BBM dengan bersurat langsung ke Presiden SBY.
Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana menyebut PKS sebagai ikan teri. "Mau terima (baiknya), nggak mau memberi," kata Sutan.
Menurut Bonny, yang terjadi di dalam koalisi sebenarnya perselisihan terkait kepentingan masing-masing partai.
"PKS kan masih marah, jatah menteri dikurangi. Terus kadernya diganggu (kasus hukum). Golkar juga begitu, dituduh ganggu Demokrat dan mencoba dikaitkan Golkar dengan Nazaruddin soal setoran itu. Jadi yang terjadi ini saling hantam antar mereka di koalisi," kata Bonny.
Kendati demikian, Bonny menduga ending dari perang dalam koalisi ini akan bermuara pada kompromi bersama.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.30.00 0 komentar

Demo BBM, Mahasiswa Jember Bakar Ban

Kenaikan Harga BBM

Demo BBM, Mahasiswa Jember Bakar Ban
Tribun Jogja
Ilustrasi 

JEMBER - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membakar sejumlah ban bekas di sela-sela unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (22/3/2012).
Koordinator aksi, Afif Ayatulah, mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium akan menyebabkan masyarakat semakin menderita karena harga semua kebutuhan pokok sudah merangkak naik.
“Aksi unjuk rasa sudah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, namun pemerintah tetap bersikeras untuk menaikkan harga BBM jenis premium dan solar. Kami prihatin aspirasi masyarakat sudah tidak didengar oleh pemerintah,” tuturnya.
Ia menilai defisit keuangan di APBN bukan karena membengkaknya subsidi BBM akibat naiknya harga minyak dunia, namun karena uang rakyat yang dikorupsi para pejabat. “Masih banyak pejabat melakukan korupsi menghabiskan uang rakyat dari APBN, sehingga pemerintah seharusnya menyita aset koruptor untuk subsidi BBM,” paparnya.
Untuk itu, kata dia, aktivis mahasiswa mendesak Pemkab dan DPRD Jember secara tegas untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang menyebabkan rakyat semakin sengsara.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.26.00 0 komentar

Gejolak Warga Meningkat Jelang Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

Gejolak Warga Meningkat Jelang Kenaikan Harga BBM
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pendemo dari Aliansi BEM Jabar membajak mobil tanki pertamina dan membakar ban bekas sambil memblokir jalan saat menggelar unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/3/2012). Dalam aksinya yang berujung penyanderaan satu unit kendaraan tangki Pertamina dan bentrok dengan petugas kepolisian ini, mereka menolak kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.500 per liter.TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN --- SANDRA MOBIL TANGKI PERTAMINA - Pendemo dari Aliansi BEM Jabar menyandra mobil tangki Pertamina dan menaikinya saat menggelar unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan PHH Mustofa depan lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (8/3). Dalam aksinya yang berujung bentrok dengan petugas kepolisian ini, mereka menolak kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.500 per liter. 
 
 
JAKARTA - Mabes Polri menilai semakin dekatnya waktu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) gejolak masyarkat akan semakin meningkat terus.
"Kita lihat, eskalasi nanti ini akan naik saat menjelang 1 April 2012. Saya harapkan dalam menyampaikan aspirasi jangan bertindak anarkis, apalagi merugikan masyarakat banyak,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2012).
Saud mengungkapkan bahwa dalam pengamanan menghadapi kenaikan harga BBM, polisi melakukan tiga tindakan yaitu preventif dengan melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tidak bertindak anarkis.
“Kemudian pemerintah pun harus memberikan penjelaskan dan pengertian kepada masyarakat kenapa BBM naik, kemudian jelaskan juga apa dampaknya,” kata Saud.
Kemudian polisi melakukan penjagaan terhadap tempat-tempat yang rawan menjelang kenaikan BBM seperti SPBU. “Kita akan melakukan pengawalan dengan melakukan patroli,” imbuhnya.
Terakhir, polisi akan melakukan penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana dalam setiap aksi demonstrasi. Tetapi polisi tetap memperhitungkan kemungkinan akan adanya benturan antara masyarakat dengan polisi di lapangan bila dilakukan penegakan hukum.
“Kami tahu masyarakat sedang emosi, sehingga penegakan hukumnya harus menunggu dahulu sampai agak mereda,” ucapnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.25.00 0 komentar

Ratusan Buruh Dirikan Posko di Depan Gedung DPR

Kenaikan Harga BBM

Ratusan Buruh Dirikan Posko di Depan Gedung DPR
KAJS
Ratusan buruh mendirikan posko tolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR, Kamis(22/3/2012) 
 
JAKARTA - Ratusan buruh terus melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka pun mulai hari ini mendirikan tenda dan posko tepat di depan gedung DPR, Jakarta.
"Posko penolakan kenaikan BBM didirikan di depan gedung DPR mulai hari ini dan terus dihuni buruh setiap hari 24 jam," ujar Anggota Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS), Timboel Siregar kepada Tribunnews.com, Kamis(22/3/2012).
Menurut Timboel, tujuan didirikannya posko tersebut adalah mendesak seluruh anggota DPR menolak kenaikan harga BBM secara tegas.
"Dengan tujuan untuk meminta seluruh anggota DPR dan rapat paripurna DPR menolak kenaikan harga BBM," pungkasnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.23.00 0 komentar

Tolak Kenaikan Harga BBM, Politik Pencitraan PKS Vulgar

Kenaikan Harga BBM

Tolak Kenaikan Harga BBM, Politik Pencitraan PKS Vulgar

Sekretaris Jendral PKS H.M.Anis Matta, Lc. memberikan sambutannya di GSG Ragom Sejahtera PKS Lampung Kamis (2/6/2011), Anis datang guna meresmikan GSG yang juga akan di fungsikan sebagai pusat olahraga kader dan simpatisan PKS. 
 
JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahetra(PKS) yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) dianggap sebagai sebuah bentuk pencitraan politik yang vulgar. Sebab, PKS termasuk anggota partai koalisi dan aneh apabila sikapnya berbeda.
"Bagaimana bisa anggota koalisi berbeda langkah dengan pemerintahan yang didukungnya," kata Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono dalam siaran persnya, Kamis(22/3/2012).
Zaenal pun mempertanyakan tindak tanduk PKS tersebut. Apabila memang berseberangan, kata Zaenal semestinya mereka keluar saja dari koalisi.
"Rakyat sekarang paham kok, mana partai yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sibuk berwacana dengan jargon-jargon populis," kata Zaenal.
Dia menambahkan, turunnya suara PKS dalam beberapa survei terakhir menjadi peringatan bahwa publik mulai bisa membedakan partai mana yang bekerja untuk rakyat dan mana yang tidak.
Dalam teori politik lanjut Zaenal tidak dikenal sikap terombang-ambing.
"Kalaupun memang sikap PKS demikian dan tidak bisa diubah, seharusnya PKS gentle dengan keluar dari koalisi. Nyatanya itu tidak pernah dilakukan," kata Zaenal.
Harus dipahami bahwa dalam politik, kekuasaan bukan segala-galanya. Lebih penting dari itu, menurut Zaenal adalah etika politik dan pentingnya menjaga kepercayaan.
"Pada konteks tersebut, PKS tidak mencontohkan satunya kata dan perbuatan," pungkasnya sembari menegaskan PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.21.00 0 komentar

Fraksi PKS Tawarkan 3 Solusi

Kenaikan Harga BBM

Fraksi PKS Tawarkan 3 Solusi
NET
Abdul Hakim 

JAKARTA - PKS menganggap kenaikan harga BBM Bersubsidi belum tentu menjadi solusi terbaik bagi persoalan APBN 2012. Untuk itu, Fraksi PKS menawarkan 3 solusi guna mengatasi tekanan anggaran akibat membengkaknya subsidi BBM.

Sekretaris FPKS DPR RI KH Abdul Hakim, mengatakan, solusi pertama yang ditawarkan fraksinya untuk mengatasi membengkaknya subsidi BBM yaitu tidak menaikkan harga BBM.

Fraksi PKS, kata Hakim, berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuhkan tambahan sekitar Rp60 triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp 25 triliun dalam RAPBNP 2012, sehingga kekurangan dana dalam RAPBNP menjadi sebesar Rp 35 Triliun.

“Untuk menutupi kekurangan dana sebesar Rp 35 triliun tersebut diambil jalan yang tidak mengubah postur belanja dan penerimaan RAPBNP 2012, yaitu menambah defisit 0,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga defisit seluruhnya akan menjadi sebesar Rp225,1 triliun atau 2,64% dari PDB. Rasio defisit ini naik 0,41% (Rp 35 triliun) dari rencana dalam RAPBNP 2012 sebesar 2,23% (Rp 190,1 triliun) tetapi masih dibawah batas yang dibolehkan Undang-undang sebesar 3% dari PDB,” Kata Hakim dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Kamis(22/3/2012).

Alternatif lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut adalah dengan sedikit mengubah postur RAPBNP 2012 dengan mempertahankan penerimaan pajak sebesar Rp1.032 Triliun seperti target dalam APBN 2012, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pemanfaatan Saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp96,6 Triliun serta melakukan penghematan terhadap belanja barang dan pegawai.

Sebagai solusi kedua, Fraksi PKS menawarkan pemberlakukan BBM Bersubsidi dengan Dua Harga.
“Jika pemerintah ingin mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM, maka sebaiknya memilih kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) yaitu melalui skema BBM Bersubsidi 2 harga (dual price), yaitu Rp 6.000/liter untuk Mobil Pribadi sesuai usulan RAPBNP 2012, sementara Kendaraan Umum, Angkutan Pedesaan, Kendaraan Barang/Usaha Kecil Menengah, dan motor tetap seharga Rp 4.500/liter,” kata Hakim.

Dengan skema ini,  Fraksi PKS berkeyakinan subsidi BBM akan tepat sasaran sehingga pemerintah tidak perlu lagi memberikan skema kompensasi yang cenderung rumit dan berpotensi terjadi penyimpangan dan dipolitisasi.

“Dengan pemberlakukan BBM dua harga ini, maka masyarakat yang harus menerima subsidi ‘dipastikan’ menerima haknya sejak awal, sehingga pemerintah tidak perlu memberikan skema kompensasi yang cenderung rumit dan berpotensi terjadi penyimpangan dan politisasi.” Kata politisi PKS asal Lampung itu.

Dengan skema BBM Bersubsidi 2 harga ini, kata Hakim, jumlah tambahan beban subsidi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 25,34 triliun. Bila kemudian ditambah dengan investasi untuk infrastruktur pengaturan ini sebesar ‘kurang’ dari Rp1,2 triliun maka tambahan kenaikan defisit hanya 0,31% (Rp 26,54 triliun) sehingga defisit dalam RAPBNP 2012 menjadi 2,54% dan masih dibawah ambang batas yang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dan jika Pemerintah tetap berkeinginan menaikan BBM Bersubsidi, maka Fraksi PKS meminta agar kenaikan BBM hanya sebesar Rp500/liter.
“Pemerintah dapat menaikan BBM Bersubsidi dengan angka kenaikan yang minimal dalam tenggat waktu tertentu untuk kemudian dikombinasikan dengan kebijakan BBM Bersubsidi dua harga. BBM Bersubsidi naik sementara Rp500, sampai kemudian infrastruktur pengaturan yang sebelumnya tertunda dapat diselesaikan.” Kata Hakim.

Dengan skema ini, jumlah tambahan beban subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 19,05 triliun. Maka tambahan kenaikan defisit hanya 0,22% sehingga defisit dalam RAPBNP 2012 menjadi 2,45%. Tambahan beban subisidi tersebut dapat ditutup dengan penghematan dari penetapan subsidi listrik sebesar Rp29 triliun yang telah diputuskan oleh Menteri ESDM dan Komisi VII, Kamis, 15 Maret 2012, mempertahankan penerimaan pajak tetap seperti target dalam APBN 2012 dan optimalisasi PNBP serta pemanfaatan SAL.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.18.00 0 komentar

Priyo: TNI Belum Perlu Amankan Demonstrasi

Kenaikan Harga BBM

Priyo: TNI Belum Perlu Amankan Demonstrasi

Pangdam VI Mulawarman yang baru Mayjen TNI Ir Drs Subekti MSc, MPA digendong prajurit Makodam usai melepas mantan Pangdam VI yang lama Mayjen TNI Tan Aspan di Makodam VI Mulwarman Balikpapan, Selasa (20/3). Mayjen TNI Ir Drs Subekti MSc, MPA Menggantikan Mayjen TNI Tan Aspan yang akan bertugas di Mabes TNI. 
 


JAKARTA - Aparat TNI belum perlu dikerahkan untuk mengatasi gelombang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi, jika TNI mengerahkan peralatan militernya ke jalan.
Menurut Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, sejauh ini aparat Polri terbilang masih mampu menangani aksi unjuk rasa tersebut.
"Tidak perlu protes mahasisiwa itu di tanggapi represif. Persuasif saja. Selazimnya, Polri lah yang paling tepat. Tidak perlu TNI mengeluarkan alat-alat pertahanan inti," kata Priyo di gedung DPR, Jakarta, Kamis(22/3/2012).
Priyo mengatakan, keberadaan anggota TNI diperlukan sebatas mendukung pengamanan yang dilakukan aparat Polri. Aparat TNI bisa dikerahkan jika keamanan telah genting.
"Jadi, ke depan jangan sampai ada anggota TNI di jalan-jalan protokol. Toh, sekarang masih dalam keadaan baik-baik saja, masih terukur, termasuk unjuk rasa yang ada di Bundaran HI kemarin itu masih terukur," pungkas politisi Golkar itu.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.16.00 0 komentar

PDIP: Ilegal Pelibatan TNI Atasi Unjuk Rasa

Kenaikan Harga BBM

PDIP: Ilegal Pelibatan TNI Atasi Unjuk Rasa
 
 
 
Sejumlah petugas kepolisian menangkap seorang pendemo dari Aliansi BEM Jabar saat terlibat bentrok dengan petugas seusai menyandra mobil tangki Pertamina saat menggelar unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan PHH Mustofa depan lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (8/3/2012). Dalam aksinya, mereka menolak kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.500 per liter. 
 
 
JAKARTA - PDI Perjuangan mengecam keterlibatan anggota TNI dalam mengatasi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa dan rakyat pada Rabu (21/3/2012) kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Achmad Basarah, menyatakan keterlibatan anggota TNI tersebut adalah ilegal, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Dengan demikian, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi demonstrasi rakyat dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM pada 21 Maret kemarin, tanpa lebih dulu meminta persetujuan DPR sesuai mekanisme Undang-undang adalah berlawanan dengan hukum dan ilegal," kata Basarah di Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Basarah menyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI tersebut, disebutkan bahwa tugas TNI untuk melakukan operasi militer selain perang, seperti membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Dalam penjelasan Pasal 5 undang-undang yang sama, disebutkan bahwa yang dimaksud berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara Pemerintah dan DPR dalam rapat konsultasi dan rapat kerja.
Karena itu, lanjut Basarah, pelibatan TNI dalam aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM pada Rabu (21/3) kemarin, adalah bertentang dengan hukum dan ilegal.
Lagipula, saat ini belum saatnya TNI dilibatkan untuk menghadapi aksi-aksi demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM, karena demo tersebut masih dalam tahap yang wajar dalam sebuah negara demokrasi.
Basarah meminta agar pemerintah tidak lagi menggunakan TNI untuk dihadapkan dengan pengunjuk rasa sebelum mendapatkan persetujuan politik bersama dengan DPR sesuai perintah undang-undang.
"Biarkan Polri melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-undang Polri. Kedepankan pendekatan persuasif terutama dalam meyakinkan rakyat, bahwa pilihan menaikkan BBM adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat bukan untuk motif politik menaikkan citra pemerintah dan menguntungkan Partai Demokrat," tandasnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.12.00 0 komentar

DPR Ingin Dijadikan Tumbal Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

DPR Ingin Dijadikan Tumbal Kenaikan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Mahasiswa Universitas Bung karno berunjuk rasa di depan Kampus UBK, Jakarta, Kamis (22/3/2012), menolak rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah pada 1 April 2012 ini berencana menaikan harga BBM, dengan tujuan agar mengurangi beban APBN. 
 
 

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menangkap sinyalemen bahwa pemerintah berniat menjadikan DPR sebagai tumbal atau bumper dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, Muzani mengimbau seluruh anggota DPR RI untuk tidak ikut mengamini keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
"DPR tidak boleh menjadi tumbal dari kebijakan yang tidak jelas dan ini merusak DPR. DPR akan dijadikan sasaran oleh masyarakat bila ikut pemerintah. Saya lihat ada upaya pengalihan tanggung jawab oleh pemerintah," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Menurut Sekjen Partai Gerindra itu, pemerintah berniat ingin lepas tanggung jawab dan membebankannya kepada DPR RI.
"Pemerintah mau enaknya saja dan tak mau ambil cara lain seperti penghematan dari subsidi listrik, pengurangan belanja pegawai dan masih banyak cara lain. Pemerintah tak mau kreatif dan tak mau sosialiasikan dengan masyarakat," ujar Muzani.
Muzani menyesalkan tindakan pemerintah yang selalu berharap agar DPR menjadi stempel dengan menuruti rencana pemerintah tersebut.
"Mulai dari subsidi, lifting, dan impor minyak, itu dilakukan pemerintah. Nah, ketika soal kenaikan BBM, minta dukungan DPR. Bisa-bisa DPR jadi tumbal dan sasaran kemarahan masyarakat. Pemerintah jangan selundupkan kepentingan kebijakan yang tidak jelas," tandasnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.06.00 0 komentar

Politisi Demokrat: Ada Pembusukan Opini Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

Politisi Demokrat: Ada Pembusukan Opini Kenaikan Harga BBM
Tribunnews.com/Rachmat Hidayat
Inggrid Kansil 

JAKARTA - Politisi Partai Demokrat(PD), Inggrid Kansil menyayangkan adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) yang diserang dan dibusukkan oleh opini yang dangkal dan tidak bertanggung jawab.
"Ini sungguh amat ironis jika kebijakan menaikkan BBM itu kemudian diserang dan dibusukkan oleh opini yang dangkal dan tidak bertanggung jawab," ujar Inggrid dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Kamis(22/3/2012).   
Inggrid mengatakan pihak-pihak tersebut menggulirkan opini untuk membusukan kebenaran dan mengarah sebagai komperador bangsa.
"Bagaimana mungkin BBM tidak naik?. Bisa jadi di kemudian hari karena murahnya minyak kita, ini akan menjadi bahan komoditas untuk diselundupkan di perdagangan minyak dunia, serta di sisi lain ini kita terpukul oleh  defisit negara yang membengkak diatas tiga persen," jelas Inggrid.
Lebih jauh Inggrid menjelaskan sebenarnya mereka itu yang mengatasnamakan orang kecil justru membuat negara akan bangkrut dan jelas-jelas mereka ingin menjual semurah-murahnya energi bangsa ini dalam perdagangan internasional.
"Rakyat harus jelas membaca bahwa pemerintah berupaya menyelamatkan negara kita dari defisit dan kebangkrutan," kata Inggrid.
Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan
sejatinya sebagai kader partai Demokrat menyadari betul bahwa elektbilitas partai kami dipertaruhkan, apakah mungkin di saat citra kami sedang diobok-obok justru mendukung kebijakan yang sangat tidak populis dan mendapatkan reaksi negatif dari masyrakat.
"Jelas kami bukan politisi busuk, yang mengambil simpati rakyat dari kondisi yang sulit ini," tegas istri menteri Koperasi dan UKM ini.
Pemerintah lanjut Inggrid jelas-jelas melindungi rakyat kecil, dengan membantu ekonomi mereka melalui BLT dan BLSM. Jika BBM tidak dinaikan justru masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke atas yang akan diuntungkan dengan konsumsi BBM murah.
Sementara yang kecil, yang miskin akan terus tergencet, dan jika BBM naik, jelas pemerintah bertanggung jawab menjamin bantuan yang tepat sasaran, anggaran negara yang seharusnya dinikmati rakyat melalui 9 bulan bantuan BLT, raskin, pengelolaan transportasi 5 milyar, beasiswa masyarakat miskin dan pasar murah.
"Ini yang jelas-jelas menguntungkan rakyat kecil,rakyat kecil janganlah dikelabui dengan retorika belaka, mereka butuh program yang nyata untuk mereka bukan sekedar obrolan politik yang digembungkan dimedia dan gerakan masa," jelas Inggrid.
Dalam setiap interaksi Inggrid menjelaskan bersama rakyat di akar rumput, mereka mengaku menyambut gembira dengan BLT dan BLSM yang meringankan beban hidup mereka, dan tidak pernah mereka dapatkan dari satu-pun Presiden sebelumnya.
Mereka secara langsung menyampaikan bahwa tidak ada satu pemerintahpun menginginkan rakyat sengsara, sungguh ini tidak masuk logika ketika kesejahteraan dan kemakmuran selalu didentum oleh Presiden SBY.
Bahkan, pemerintah berani memberikan spekulasi harga barang-barang akan stabil ditambah pada bulan April kita akan panen beras yang menyebabkan harga lebih stabil. Ini yang diakui oleh masyarakat miskin didaerah, bahwa hal inilah yang menenangkan hati mereka.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.04.00 0 komentar

Jelaskan Secara Detail Alasan Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

Jelaskan Secara Detail Alasan Kenaikan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM
Inggrid Kansil dalam kunjungan kerjanya di RS Harapan Kita, Selasa, (10/1/2012). 
 
 
JAKARTA - Anggota DPR dan seluruh pelaku ekonomi usaha dan perbankan serta pakar perminyakan nasional diminta menjelaskan secara jantan untuk memberikan penerangan kepada publik bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM).
"Para anggota DPR, pengamatan serta pelaku ekonomi, usaha dan perbankan, pemerhati dunia perminyakan nasional dan internasional yang berkebangsaan Indonesia dan merasa berbangsa Indonesia dalam hal ini mengetahui betul pembahasan anggaran negara detail per detail, bersikap terang dan jantan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang fakta dan data. Bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa ini dari defisit adalah menaikan harga BBM," ujar Politisi Partai Demokrat, Inggrid Kansil dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Kamis(22/3/2012).
Inggrid mengatakan janganlah pihak-pihak yang mengerti akan hal tersebut berperilaku layaknya komprador memutarbalikkan opini dengan sumber data yang tidak bertanggung jawab.
"Dan bukan berlaku seperti komprador, dengan sumber data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan," kata Inggrid.
Timbulnya berbagai reaksi berbagai kalangan di daerah terhadap kenaikan harga BBM, merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, juga sebagai rakyat Indonesia harus berpacu pada data dan fakta yang terpampang di mata publik perihal pemicu kenaikan tersebut.
"Jelas-jelas minyak dunia naik, akibat ketegangan politik antara barat dan timur yang berujung pada jatuhnya stok persedian minyak dunia di beberapa negara terkait," jelasnya.

Diketahui bersama semua negara di dunia mengalami imbas dari naiknya minyak dunia, jika kita membandingkan dengan Irak atau Venezuela yang sangat murah harga minyaknya itu jelas karena mereka memiliki sumber minyak yang melimpah dengan kondisi jumlah rakyat yang tidak sebanyak negara kita. Dimana Indonesia jumlah penduluk lebih dari 240 juta jiwa dengan sumber daya energi yang bervariatif.
"Seharusnya kita melakukan observasi, bahwa negara kita itu minyaknya paling murah nomor 7 di dunia. Bahkan, di kawasan regional ASEAN kita yang paling murah," jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan secara langsung melakukan pembohongan publik yang menyatakan bahwa perintah meraup untung dari kenaikan BBM.
"Kami mengajak untuk mampu membuktikannya serta memberikan pembuktian terbalik. Semoga kita rakyat Indonesia, tidak dibutakan oleh komprador yang mengaku berkebangsaan Indonesia yang sejatinya justru menginginkan bangsa kita bangkrut dan negara kita defisit, untuk meraup keuntungan bagi golongannya dalam sektor ekonomi juga politik," pungkasnya.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 11.01.00 0 komentar

Rieke: Palu DPR Milik Rakyat Bukan Punya SBY

Kenaikan Harga BBM



Rieke: Palu DPR Milik Rakyat Bukan Punya SBY
riekediahpitaloka.wordpress.com
Rieke Diah Pitaloka
JAKARTA--Tak lekang oleh waktu. Begitulah konsistensi yang terus ditunjukkan oleh aktivis sekaligus politisi perempuan PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Kini, Rieke resmi mendirikan posko tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR, Kamis (22/3/2012) kemarin bersama dengan para aktivis buruh lainnya.
"Sekarang saja rakyat sudah tekor 5 persen. SBY untung, rakyat buntung. APBNP tidak disetujui, BBM tidak akan naik. DPR adalah pemegang palu keputusan menolak kenaikan BBM. Palu DPR milik rakyat, bukan punya SBY," tegas Rieke kepada tribun mengingatkan.
Dikatakan, berdasarkan UU APBN 2012 pasal 7 pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM kalau tidak mendapatkan persetujuan DPR. Artinya, selama DPR tidak setuju, maka BBM tidak akan bisa naik. Namun, terkadang orang lupa, bahwa DPR tidak berdiri sendiri. Fraksi di DPR adalah perpanjangan tangan partai. Anggota dewan, katanya lagi, termasuk dalam mengambil keputusan.
"Apalagi jika ketua dewan pembinanya merangkap presiden. Apalagi jika pimpinan-pimpinan partai ada pada posisi menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Maka, tidaklah heran jika dalam hitungan sembilan hari ke depan rencana kenaikan BBM sudah di depan mata, keputusan DPR menolak atau menerima keinginan SBY seakan masih samar-samar belaka," tegasnya.
"Ada hitung-hitungan untung rugi politik. Namun, saya sangat berharap, saya yakin mayoritas anggota DPR adalah wakil rakyat yang sesungguhnya. Mayoritas kawan-kawan saya di DPR bekerja untuk rakyat. Dan saya kira, bukan hanya rakyat yang memilih saya saja yang sekarang ini sedang menjerit karena kenaikan harga kebutuhan pokok akibat drama BBM ini," Rieke menandaskan.
Dirinya kemudian meyakini, para wakil rakyat di DPR masih memiliki nurani dan integritas moral yang tinggi terhadap rakyat. Meskipun ada pada posisi koalisi dengan pemerintah, para wakil rakyat tidak akan mau berkoalisi untuk menindas dan menyengsarakan rakyat. Rieke mengingatkan kembali, sekarang ini DPR sedang membahas APBN-P yang dipercepat dari agenda pembahasan pada umunya, yang biasanya jatu pada pertengahan tahun.
"Saatnya, bukan presiden yang paksakan keinginannya ke rakyat. Saatnya, bukan DPR yang bernego dengan eksekutif memutuskan nasib rakyat. Saatnya rakyat diktekan kepada pemerintah, apa yang rakyat mau dan butuhkan. Hanya kekuatan rakyat bisa membuat suara wakil rakyat bergema mewakili rakyat. Hanya gelombang rakyat yang bisa menyeret palu keputusan menyetujui kehendak rakyat, bukan kehendak SBY," tegasnya lagi.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 10.59.00 0 komentar

1 April Jadi Hari Keramat Nasib Rakyat Indonesia

Kenaikan Harga BBM


1 April Jadi Hari Keramat Nasib Rakyat Indonesia
ISTIMEWA
Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani 
 
 
JAKARTA--Jutaan manusia Indonesia sekarang seperti menghitung hari. Tanggal 1 April seolah menjadi tanggal yang keramat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 April, seakan menjadi penentu rakyat makin tertindas, marah, kecewa dan mungkin murka kepadà pemerintahnya sendiri.
Berbagai kajian rasional, hitungan matematis, solusi-solusi implementatif hingga teori-teori ekonomi dan kebijakan publik tidak cukup membuat pemerintah memahami betapa kebijakan menaikkan BBM hanya menjadi bukti sejarah bahwa pemerintah tak lagi punya intelektualitas politik dan tak punya kedalaman nurani.
Rakyat berbagai kelas dan strata sosial tidak menjadi fokus pengelolaan kebijakan dan tata kelola negara yang benar terutama sumber daya alamnya.
"Energi sebagai lokomotif dan nyawa perekonomian tidak dikelola dengan arif. Bahkan konstitusi juga diterjang habis oleh pemerintah," Dewi Aryani anggota komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (23/3/2012).
Harusnya, tegasnya, sejak dulu sektor energi diskenariokan sebagai leading sector berbagai proses pembuatan kebijakan sehingga semuanya terintegrasi secara baik, saling mendukung, berkesinambungan dan dapat memberikan support produktifitas dan kinerja menuju kesejahteraan rakyat.
Ia mengatakan demo sudah dilakukan dan bahkan akan terus dilakukan oleh buruh, masyarakat umum, petani, pedagang hingga mahasiswa dan segala kalangan.
"Jika pemerintah pada akhirnya akan tetap menaikkan harga BBM, maka revolusi bisa saja terjadi," dia mengatakan.
Karenanya, ia mengingatkan pemerintah harus waspada, dan legowo mengakui kegagalannya. Tidak berhenti disitu, pemerintah harus juga segera mengembalikan kedaulatan rakyat degan mencabut rencana konyol menaikkan harga BBM.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 10.57.00 0 komentar

PKS Ajari Pemerintah Cara tak Menaikkan BBM

Kenaikan Harga BBM


PKS Ajari Pemerintah Cara tak Menaikkan BBM
ist
Logo PKS
JAKARTA--Sekretaris FPKS DPR RI KH Abdul Hakim menilai kenaikan harga BBM bersubsidi belum tentu menjadi solusi terbaik bagi persoalan APBN 2012. PKS kemudian menawarkan tiga solusi untuk mengatasi tekanan anggaran akibat membengkaknya subsidi BBM.
Dijelaskan, solusi pertama mengatasi membengkaknya subsidi BBM yaitu tidak menaikan harga BBM. FPKS berpandangan kalau harga BBM tidak dinaikkan, anggaran subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuhkan tambahan sekitar Rp 60 triliun. Namun, dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp 25 triliun dalam RAPBNP 2012. Dengan itu kekurangan dana dalam RAPBNP menjadi sebesar Rp 35 triliun.
"Menutupi kekurangan dana sebesar Rp 35 triliun diambil jalan yang tidak mengubah postur belanja dan penerimaan RAPBNP 2012, menambah defisit 0,41 persen dari produk domestik bruto. Sehingga defisit seluruhnya menjadi Rp225,1 triliun atau 2,64 persen. Rasio defisit ini naik 0,41 persen (Rp 35 triliun) dari rencana dalam RAPBNP 2012 sebesar 2,23 persen, tetapi masih dibawah batas yang dibolehkan Undang-undang sebesar tiga persen dari PDB," katanya, Kamis (22/3/2012) kemarin.
Alternatif lain, dengan sedikit mengubah postur RAPBNP 2012 dengan mempertahankan penerimaan pajak sebesar Rp1.032 Triliun seperti target dalam APBN 2012, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp 96,6 triliun serta melakukan penghematan terhadap belanja barang dan pegawai.
Solusi yang lain, katanya lagi, pemberlakukan BBM bersubsidi dengan dua harga. Dikatakan, jika pemerintah ingin mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM, maka sebaiknya memilih kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan (discriminative and affirmative policy) melalui skema BBM bersubsidi 2 harga, yaitu Rp 6.000/liter untuk mobil pribadi sesuai usulan RAPBNP 2012. Sementara kendaraan umum, angkutan pedesaan, kendaraan barang atau usaha kecil menengah, dan motor tetap seharga Rp 4.500/liter.
"Dengan skema ini, kami yakin subsidi BBM akan tepat sasaran, pemerintah tidak lagi memberikan skema kompensasi rumit dan berpotensi terjadi penyimpangani. Dengan pemberlakukan BBM dua harga ini, masyarakat dipastikan menerima haknya sejak awal. Sehingga pemerintah tak perlu memberikan skema kompensasi yang cenderung rumit dan berpotensi terjadi penyimpangan dan politisasi," katanya.
Dengan skema BBM Bersubsidi 2 harga ini, kata Hakim, jumlah tambahan beban subsidi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 25,34 triliun.
"Bila kemudian ditambah dengan investasi untuk infrastruktur pengaturan ini sebesar 'kurang' dari Rp1,2 triliun maka tambahan kenaikan defisit hanya 0,31 persen (Rp 26,54 triliun) sehingga defisit dalam RAPBNP 2012 menjadi 2,54 persen dan masih dibawah ambang batas yang diijinkan dalam peraturan perundang-undangan," katanya lagi.
Lebih lanjut ia mengatakan jika Pemerintah tetap berkeinginan menaikan BBM Bersubsidi, maka FPKS meminta agar kenaikan BBM hanya sebesar Rp500/liter.
"Pemerintah dapat menaikan BBM Bersubsidi dengan angka kenaikan yang minimal dalam tenggat waktu tertentu untuk kemudian dikombinasikan dengan kebijakan BBM Bersubsidi dua harga. BBM Bersubsidi naik sementara Rp500, sampai kemudian infrastruktur pengaturan yang sebelumnya tertunda dapat diselesaikan," tegasnya.
Dengan skema ini, jumlah tambahan beban subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 19,05 triliun. Maka tambahan kenaikan defisit hanya 0,22 persen, sehingga defisit dalam RAPBNP 2012 menjadi 2,45 persen.
Tambahan beban subisidi tersebut dapat ditutup dengan penghematan dari penetapan subsidi listrik sebesar Rp29 triliun yang telah diputuskan oleh Menteri ESDM dan Komisi VII, Kamis, 15 Maret 2012, mempertahankan penerimaan pajak tetap seperti target dalam APBN 2012 dan optimalisasi PNBP serta pemanfaatan SAL.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 10.55.00 0 komentar

Posko Ratna Sarumpaet Crisis Center Dibangun

Kenaikan Harga BBM


JAKARTA - Gerakan Rakyat yang di pelopori Mahasiswa untuk menolak Kenaikan Harga BBM sudah menyebar keseluruh pelosok Indonesia. Perjuangan yang tulus, murni dan mulia itu tentu tidaklah mudah, karena itu sebagai bentuk Solidaritas dan Kepedulian maka gerakan mahasiswa mendeklarasikan pembentukan posko Ratna Sarumpaet Crisis Center
Posko Ratna Sarumpaet Crisis Center mengajak masyarakat Jakarta dan sekitar berpartisipasi mendukung untuk menolak kenaikan harga BBM.
"Kami akan menyalurkan sumbangan non rupiah, yakni air putih, nasi bungkus, dan alat kesehatan,"ujar Ratna Sarumpaet di LBH, Jum'at (23/3/2012).
Dalam Posko Ratna Sarumpaet Crisis Center juga memberikan diskusi-diskusi persoalan Indonesia hari ini. Selain itu dalam posko tersebut juga memberikan ruang untuk ekspresi karya seni.
"Walau tidak semua masyarakat Jakarta merasakan dampak kenaikan harga BBM, tapi tidak membuat kita berpaling dari pemiskinan yang menimpa 70 juta rakyat,"papar Ratna Sarumpaet.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 10.53.00 0 komentar

Harga BBM Naik, Orang Bunuh Diri dan Sakit Jiwa Bertambah

Kenaikan Harga BBM

Harga BBM Naik, Orang Bunuh Diri dan Sakit Jiwa Bertambah
googleimage
ilustrasi

JAKARTA - Mantan Aktivis mahasiswa 1998, Roy Simanjuntak mengatakan kalau pada tanggal 1 April BBM naik, maka akan terjadi goncangan sosial di masyarakat.
Roy pun menilai kalau kenaikan harga BBM bisa mengakibatkan kurangnya populasi masyarakat akibat bunuh diri.
"Setiap kali terjadi naik harga BBM, Jumlah orang bunuh diri dan masuk rumh sakit jiwa signifikan meningkat," ujar Roy Simanjuntak di kantor LBH, Jum'at (23/3/2012).
Roy Simanjuntak bersama para mantan aktivis mahasiswa tahun 98, satu suara kalau tidak ada penjelasan harga BBM kenapa harus dinaikkan. Roy pun mempertanyakan anggaran subsidi BBM itu akan diberikan kepada siapa jika harga subsidi BBM dikurangi.
"Kami setuju dan percaya tidak ada alasan untuk menaikan harga BBM. Dari pemaparan Kwik Kian Gie, sekitar 90 triliun dana subsidi, lalu dana tersebut kemana?" ujar Roy.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 10.51.00 0 komentar

Ratna Sarumpaet Buka Posko Tolak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM

Ratna Sarumpaet Buka Posko Tolak Kenaikan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Mahasiswa Universitas Bung karno berunjuk rasa di depan Kampus UBK, Jakarta, Kamis (22/3/2012), menolak rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah pada 1 April 2012 ini berencana menaikan harga BBM, dengan tujuan agar mengurangi beban APBN.
 
JAKARTA - Posko penolakan kenaikan BBM, yang dideklarasikan dengan nama Ratna Sarumpaet Crisis Center menyiapkan 200 tim advokasi. Sebagai mantan mahasiswa aktivis 98, Ratna Sarumpaet menjelaskan kalau adanya 200 advokasi ini disiapkan bagi masyarakat yang terlibat hukum dalam rangka penolakan kenaikan BBM.

"Mereka bertugas melakukan pembelaan, pendampingan dan perlawanan hukum atas represifitas yang dialami aktivis gerakan mahasiswa dan rakyat. Untuk itu kami menyiapkan 200 advokat muda ini," ujar Sarumpaet saat di kantor LBH, Jakarta, Jum'at (23/3/2012).

Selain 200 advokasi, di dalam posko Ratna Sarumpaet juga menyediakan tim medis bagi masyarakat yang membutuhkan karena susah mendapatkan obat saat kenaikan harga BBM.

"Puluhan dokter ini siap bekerja mulai hari ini di bawah koordinasi aktivis mahasiswa'98, Bambang Sri Pujo ,"jelas Ratna Sarumpaet.
Diposting oleh Suara Enggang Post di 10.49.00 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)