
tribunnews.com/herudin
DJAFAR HAFSAH pengganti Anas Urbaningrum di DPR
JAKARTA - Ketua Fraksi
Demokrat
DPR RI Jafar Hafsah memastikan koalisi pemerintahan SBY-Boediono tetap
solid. Ia pun optimistis kubu pemerintahan akan meloloskan rencana
pemerintah mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk
melalui pemungutan suara.
"Insya Allah kita siap," kata Jafar di sela-sela dialog kenegaraan di gedung DPD RI
Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya,
kalau pun voting dilakukan, maka opsinya hanya tentang perubahan Pasal 7
ayat 6 dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 mengenai APBN 2012 dimana di dalam
UU itu menjelaskan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak
mengalami kenaikan.
Di tempat yang sama, anggota DPR dari Fraksi
PDIP, Effendi Simbolon, menilai sangat naif keputusan naik tidaknya
harga BBM bersubsidi diputuskan lewat jalur voting (suara terbanyak).
"Naif kalau itu dibawa ke paripurna DPR. Sebuah keputusan pemerintah di bawah ke voting," kata Simbolon.
Anggota Komisi VII (Komisi Energi) DPR RI ini meminta Presiden SBY memikirkan ini lebih jauh lagi.
"Keputusan
ini, menaikkan harga BBM tidak berdampak positif ke Pak SBY, tapi
oknum-oknum yang diuntungkan dalam hal ini. Ini bukan yang terbaik untuk
Pak SBY," kata Simbolon.
Rapat paripurna DPR penetapan APBN Perubahan 2012 akan dilangsungkan Jumat 30 Maret, lusa.
Dimana
di dalamnya akan diputuskan harga BBM naik atau dibatalkan. Jika
anggota fraksi DPR pendukung pemerintah solid yakni Fraksi Demokrat,
PPP, PAN, PPP, dan Golkar, maka bisa dipastikan harga BBM naik.
Sebab suara anggota koalisi partai pendukung pemerintah di DPR adalah suara mayoritas.
Rencananya, tim perumus dan pemerintah akan bertemu kembali pada
Kamis (29/3/2012) pagi. Persamuhan untuk melakukan sinkronisasi hasil
Panja A, B dan C. Setelah itu, hasil pembahasan APBN-P 2012 akan
disetujui dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat
(30/3/2012).
Sebelumnya, Banggar DPR RI dalam rapat intern Minggu malam memutuskan
dua pilihan tentang subsidi energi. Opsi ini bersifat paket. Selain
subsidi energi, opsi ini meliputi subsidi listrik, cadangan risko
fiskal, dan soal keleluasaan pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi
eceran.
Opsi pertama, subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik
senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun.
Opsi ini memberikan peluang pemerintah mengerek naik harga BBM karena
mencabut pasal 7 Ayat 6 UU Nomor 11 tahun 20111 tentang APBN 2012, yang
menyatakan harga jual eceran BBM bersubsidi tak naik.
Opsi ini disokong kubu pemerintah berikut koalisinya, yakni Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat
Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Sementara opsi kedua adalah subsidi BBM senilai Rp 178 triliun,
subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal
sebesar Rp 23 triliun. Opsi ini menentang pemerintah menaikkan harga
eceran BBM bersubsidi. Opsi ini didukung Partai Demokrasi Indonesia
(PDI) Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura.
(Hasanuddin Aco)