Perawan Direnggut Pedagang

Pontianak - Pedagang Kaki Lima (PKL) berinisial Rd, 53, mendekam di balik jeruji besi setelah mencabuli anak bawah umur yang berusia 14 tahun di kawasan Pontianak Barat.

Rd diringkus jajaran kepolisian setelah dua minggu menjadi buronan usai melakukan pencabulan, Minggu (1/4). Pria tersebut diringkus di tempat persembunyiannya di Pontianak Kota.
Pencabulan terjadi pada 19 Maret 2012 malam. Sebut saja Bunga yang menjadi korban kebejatan Rd, saat itu berbelanja di kios yang menyatu dengan kediamannya. Melihat kemolekan tubuh Bunga, pelaku merayu dan menarik paksa tangannya untuk dibawa ke kamarnya. Saat itu di rumah Rd tidak ada orang. Korban tidak bisa berontak karena diancam pelaku.
Dengan garangnya Rd mencabuli Bunga. Wanita tersebut hanya bisa diam dan pasrah saat pakaiannya dilepas. Bunga hanya bisa pasrah melihat keperawanannya direnggut pria yang hampir bau tanah. Usai digagahi, Bunga menangis dan mengadu kepada keluarganya.
Keluarga Bunga berang dan mencari Rd ke kediamannya. Namun pelaku tidak ada di tempat. Keluarga Bunga melapor ke kantor polisi. Petugas melakukan pencarian untuk meringkus pelaku.
“Sudah dua minggu pelaku menjadi buronan polisi. Tetapi setelah diselidiki, persembunyian pelaku diketahui dan berhasil diringkus,” kata Kompol Puji Prayitno, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Senin (2/4).
Rd dijerat pasal pencabulan dan perlindungan anak dengan ancaman 9-15 tahun penjara. “Keluarga korban sangat tidak terima melihat tingkah laku pelaku dan meminta dihukum seberat-beratnya. Tetapi kepolisian akan mengacu pada undang-udang untuk menjerat pelaku,” jelas Puji.
Kasus cabul menjadi perhatian. Banyak laporan pelaku melakukannya dengan cara paksa bahkan mengiming-imingi uang agar korbannya mau dicabuli. “Orang tua harus proaktif mengawasi keluarganya agar tidak menjadi korban kejahatan,” imbau Puji. (sul)

Putri Janda Dicabuli dan Disiksa

Singkawang – Putri bungsu Ak, janda empat anak, sebut saja Mawar, 9, dicabuli seorang pria pemancing menggunakan jari. Peristiwa bejat itu terjadi di gubuk sawah, Rabu (27/6) sekitar pukul 18.00.
“Orang yang diduga pelaku, berdasarkan keterangan keluarga, memang kebiasaan memancing di sekitar tempat kejadian sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Maya Satrini, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Singkawang ditemui di RSUD Abdul Aziz, Kamis (28/6).
Maya yang mendapatkan laporan dari warga atas peristiwa nahas menimpa Mawar itu langsung mendampingi putri bungsu dari empat bersaudara tersebut ke RSUD Abdul Aziz Singkawang. “Kita langsung mendatangi korban dan mendampinginya ke RSUD hari ini (kemarin, red),” katanya.
Berdasarkan keterangan dari korban dan keluarganya, Rabu sore itu, Mawar disuruh pamannya pergi ke toko membeli sebungkus rokok. Sepulangnya dari toko, dia bertemu seorang pria yang langsung mengajaknya pergi ke kebun, tidak jauh dari rumahnya untuk mengambil pompa air.
Tanpa merasa curiga, Mawar yang tinggal bersama ibunya di RT3 RW02, Sungai Bulan Hulu itu langsung mengikuti pria tersebut. Kemungkinan korban mengenal atau sering melihat pelaku, sehingga tidak menaruh curiga atas ajakannya.
Setibanya di gubuk sawah, pria yang sering memancing di kawasan itu langsung memaksa Mawar untuk membuka pakaian. Kemudian memasukkan jarinya ke alat vital gadis ingusan itu. “Saat ditanya, Mawar mengaku hanya jari pelaku yang dimasukkan,” kata Maya.
Akibat ulah pelaku itu, Mawar merasakan kesakitan yang luar biasa dan meronta-ronta, serta berteriak meminta tolong. Pelaku semakin beringas lalu mencekik dan memukul Mawar seraya memaksanya untuk diam. “Di mata Mawar terdapat luka lebam yang diperkirakan bekas pukulan, kemudian leher yang mungkin bekas cekikan serta beberapa luka di badan,” ungkap Maya.
Kendati dicekik dan dipukul, Mawar terus melawan dan akhirnya berhasil meloloskan diri dari cengkeraman pemancing yang sudah dikuasai nafsu syahwatnya itu. Mawar pun langsung berlari dan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia menceritakan peristiwa yang menimpanya di gubuk sawah.
Mendengar cerita dari putri bungsunya, Ak serasa disambar petir di siang bolong. Malam itu juga, didampingi paman Mawar, melapor ke kantor kepolisian terdekat.
Sementara Mawar dibawa ke RSUD Abdul Aziz, keesokan harinya (kemarin) mendapatkan perawatan intensif. Sekitar satu jam di rumah sakit didampingi ibu dan pamannya, Mawar keluar menggunakan kursi roda dengan mata terbalut perban.
Tidak hanya luka fisik yang diderita Mawar akibat perlakuan bejat dari pemancing itu, dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sangat trauma. Sehingga perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut dari keluarganya.
Atas peristiwa yang menimpa Mawar itu, Maya mengharapkan pelaku segera ditangkap, sebelum jatuh korban lainnya. Aparat kepolisian pun diharapkan proaktif untuk segera memburu pemancing berkelakuan bejat itu.
“Ada satu teman korban mengenal ciri-ciri pelaku. Diharapkan keterangan tersebut bisa memberikan bukti awal untuk dilakukan pencarian,” ujar Maya. (dik)

Dua Kali Disetubuhi Ayah Tiri

Pontianak – Melihat kemolekan tubuh Bunga, 12, ayah tiri berinisial Wn, 35, tak bisa menahan nafsunya. Dirinya mencabuli Bunga, hingga akhirnya dilaporkan ke kantor polisi.
Pada 15 Juli ketika Bunga tidur di kamar Wn. Kemudian Wn masuk ke kamarnya dan melihat anak tirinya tidur telentang. Karena kondisi rumah sepi, Wn langsung mengunci pintu kamar dari dalam.
Pelaku mulai melampiaskan nafsunya. Perlahan-lahan mengelus-elus tubuh Bunga. Melihat Bunga diam saat diraba, Wn membuka celananya. Kemudian dengan cara paksa pria bejat itu menyetubuhi anak tirinya.
Setelah melampiaskan nafsunya, Wn keluar dari kamarnya tanpa beban. Padahal Bunga kesakitan setelah disetubuhi ayah tirinya. Bunga saat itu takut melaporkan tabiat ayah tirinya kepada orang tua kandungnya.
Satu bulan kemudian, pada hari Minggu (26/9) siang, Wn kembali mengulangi perbuatan bejatnya terhadap Bunga. Saat itu Bunga keluar dari kamar mandi hanya berkemban handuk. Wn langsung menarik Bunga ke kamar mandi dan kembali disetubuhinya. Sayangnya Bunga tidak berani kepada ayah tirinya untuk melapor kepada orang tua kandungnya pada saat itu juga.
Beberapa hari kemudian Bunga bercerita kepada ibunya atas apa yang dilakukan Wn terhadap dirinya. Mendengar cerita Bunga, sang ibu berang dan mengadukan perbuatan Wn kepada mantan suaminya atau ayah kandung Bunga yang tinggal di wilayah Pontianak Utara.
Bersama beberapa warga, ayah kandung Bunga langsung mendatangi kediaman Wn. Saat itu juga Wn dihajar oleh ayah kandung Bunga.
“Korban mengadu kepada orang tuanya pada 28 Agustus lalu. Kemudian 29 Agustus, orang tua korban mendatangi rumah pelaku dan menghajarnya. Untungnya anggota cepat mengamankannya. Kalau tak cepat diamankan, pelaku bisa habis dihajar massa,” ungkap Kompol Puji Prayetno Kasat Rekrim Polresta Pontianak, Senin (3/9).
Wn langsung digelandang ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku dua kali menyetubuhi anak tirinya. Kemudian melakukan pengancaman supaya tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain.
“Wn dijerat pasal 81 ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas tujuh tahun penjara,” tegas Puji. (sul)

Terpilih, Ingat Janji Ye, Pak

Penyampaian Visi Misi Balon Gubernur

ZMS

Pontianak – Pagi ini sekitar pukul 09.00, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2013-2018 menyampaikan visi dan misinya di DPRD Kalbar. Tentulah masyarakat mengharapkan visi dan misi para calon pemimpin itu bukan hanya sekadar obral janji belaka.
Apa yang disampaikan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini merupakan gambaran dari apa yang akan dikerjakan jika terpilih nantinya. Masyarakat tentunya mengharapkan kerja nyata gubernur terpilih, bukan sekadar visi dan misi yang menarik, tetapi hasilnya nol besar.
Pemerhati ekonomi Kalbar Prof DR Eddy Suratman mengatakan ada tiga hal yang harus diselesaikan Gubernur Kalbar terpilih nantinya. Ketiga kategori itu menyangkut infrastruktur, ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Paling utama yang harus ditingkatkan adalah infrastruktur Kalbar yang kondisinya sangat tertinggal. Banyak jalan rusak, pelabuhan tidak layak, air bersih selalu menjadi persoalan. Energi listrik di kota saja tidak genah, apalagi di pedalaman. Semua persoalan tersebut mesti teratasi dalam waktu lima tahun ke depan.
“Kalau tidak, maka investasi tidak berkembang karena investor malas menanamkan modalnya ke Kalbar. Sebaliknya, jika semua persoalan itu teratasi, maka perekonomian Kalbar akan mudah berkembang,” ujar Eddy kepada Rakyat Kalbar, Minggu (2/9).
Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalbar sangat lambat, bukan berarti jelek. Ekonomi Kalbar selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi masih di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional.
“Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kalbar syaratnya investasi harus masuk. Pemerintah juga harus mampu memperbaiki birokrasi, minimal pertumbuhan ekonomi daerah ini sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Eddy.
Kemudian para calon gubernur dan wakil gubernur harus bertekad meningkatkan IPM. Saat ini IPM Kalbar masih menempati peringkat ke-28 dari 33 provinsi. IPM Kalbar selalu meningkat, tetapi belum mampu menggeser kedudukannya dari urutan ke-28 dalam beberapa tahun terakhir ini. IPM Kalbar pada 2008 sebesar 68,17 persen, 2009 sebesar 68,79 persen, 2010 sebesar 69,15 persen, dan 2011 sebesar 69,57 persen.
“Para calon gubernur dan wakil gubernur harus membulatkan tekad dan mampu meningkatkan infrastruktur, ekonomi, serta IPM di Kalbar,” tegas Eddy.
IPM dibangun atas tiga dasar: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan memperbaiki infrastruktur. Begitu juga pendidikan juga mesti ditingkatkan. Rata-rata warga Kalbar mengenyam pendidikan hanya selama 6,9 tahun. Padahal pemerintah pusat sudah mengharuskan usia sekolah minimal sembilan tahun atau tamat SMP.
“Begitu juga dengan kesehatan. Angka kematian bayi masih tinggi dengan 46/1.000 kelahiran hidup. Lebih tinggi dari angka nasional. Usia harapan hidup baru mendekati 69 tahun, sementara target nasional sudah 71 tahun lebih,” papar Eddy.
Pemerhati pendidikan Kalbar yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan DR Aswandi mengungkapkan, visi dan misi yang disampaikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar mesti menyentuh kepentingan masyarakat. Visi yang nantinya dilaksanakan mesti sesuai dengan potensi daerah.
“Jangan sampai mau membawa Kalbar lebih baik, tetapi dia sendiri tidak paham kondisi Kalbar sebenarnya,” ungkap Aswandi, Minggu (2/9).
Menurutnya, visi dan misi yang baik tidak sesuai dengan keinginan pribadi atau kelompok. Tetapi harus sesuai potensi yang ada di daerah ini. Seorang pemimpin harus paham betul kondisi real masyarakatnya.
“Jangan sampai apa yang disampaikan dalam visi dan misi itu hanya sebatas menyenangkan masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan. Biasanya program itu dibuat hanya untuk memengaruhi supaya masyarakat terkecoh. Padahal di lapangan belum tentu mampu menjalankannya,” tutur Aswandi.
Selama ini tidak ada konsekuensi bagi kepala daerah atau wakil rakyat tidak menepati janji harus diturunkan dari jabatannya. Realitasnya, pemimpin yang sudah terpilih tidak peduli lagi dengan apa yang pernah dijanjikannya. Makanya muncul rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Di mata masyarakat, penyampaian visi dan misi itu tidak terlalu bermanfaat dan hanya sebatas formalitas. Masyarakat lebih percaya pada figur,” jelas Aswandi.
Aswandi selaku akademisi di bidang pendidikan berharap kepada gubernur terpilih bisa meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan bersumber dari pembelajaran yang berkualitas. Paling utama guru berkualitas. “Maka dari itu, gubernur jangan hanya menjual program saja. Tetapi bagaimana action-nya di lapangan,” ungkap Aswandi. (kie)

Gerakan Politik Tionghoa High Profile

Pontianak – Sudah pastikah suara Tionghoa yang lumayan signifikan tumpah seluruhnya ke Christiandy sebagai pasangan Cornelis? Tak seperti suara Melayu dipecah belah dan Dayak diperebutkan tiga, sepertinya pemilih Tionghoa low profile.
“Saya tidak mau pakai klaim-klaim, pokoknya kita paparkan program kerja kita. Kalau kita diuntungkan lima tahun ini, masyarakat bisa menilai apa yang sudah kita lakukan untuk seluruh masyarakat Kalbar. Termasuk masyarakat Tionghoa, silakan menilai,” kata Christiandy ditemui Rakyat Kalbar usai paripurna di DPRD Kalbar, Jumat (31/8).
Suara Tionghoa mungkin saja “masih seperti yang dulu” kalau pergerakan politik tidak berubah jadi lebih dinamis. Dukungan Tionghoa bisa jadi juga terbagi lantaran partai politik semua bisa menyebar.
Sementara itu organisasi sosial yang kuat seperti Yayasan Bhakti Suci (YBS) yang mengayomi 56 yayasan marga sudah menyatakan tidak berpolitik praktis. Artinya, terserah mau ke mana saja asal jelas kepentingan mereka terjaga. YBS bahkan tak hanya didengar di Kota Pontianak, tetapi juga di Kalbar.
Dari empat pasangan kandidat hanya satu yang berasal dari etnis Tionghoa, yakni Christiandy Sanjaya. Kalau saja politik identitas tetap mengental, bisa jadi suaranya bulat tidak terpecah seperti Melayu dan Dayak. Namun Christiandy tidak mau memasang target dari suara Tionghoa. “Demokrasi kita jujur, adil, bebas, dan rahasia. Silakan diterapkan, saya tidak pakai target-target,” kata Christiandy.
Bagaimanapun, berdasarkan hasil Pemilukada Kalbar 2007, faktor etnis menjadi variabel penting yang menjelaskan pilihan seseorang pada kandidat tertentu. Karena itu sepertinya Christiandy lebih ingin dinilai baik yang kasatmata maupun berdasarkan data-data statistik. Dan itu sudah disampaikan saat paripurna LKPj Akhir Masa jabatan di DPRD beberapa waktu lalu.
“Kalau mungkin ada yang melihat tidak berhasil, itu hak sendiri. Tapi kita memaparkan data, penghargaan-penghargaan baik dari pemerintah pusat, perguruan tinggi melihat berbagai upaya yang kita lakukan memang ada hasil,” jelas Christiandy.
Namun terpulang kepada masyarakat. Yang jelas pihaknya melihat keberhasilan ini tentu akan ada peningkatan lagi, apa yang masih kurang selama ini. Contohnya di infrastruktur, kalau IPM sendiri peningkatannya ada.
Namun, sambung Christiandy, kalau peningkatan ini dinilai masih rendah. “Nah, kita upayakan lagi, misalnya dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Mudah-mudahan berkesinambungan. Lima tahun ini masyarakat juga sangat menjaga kondusivitas sehingga kita bisa aman membangun, dan tentu hasilnya bisa dinikmati bersama,” katanya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Jumadi SSos MSi menilai jawaban Christiandy mengenai ke mana suara Tionghoa dan target pasangannya itu sangat diplomatis.
“Tidak mungkin kalau tidak ada target. Saya juga melihat kecenderungan mayoritas komunitas Tionghoa dukungan suaranya ke pasangan incumbent,” katanya.
Menurut dia, konsolidasi politik etnik Tionghoa tidak sevulgar kelompok masyarakat lainnya, tapi mereka bersifat tertutup dan low profile. “Tetapi gerakan-gerakan politiknya high profile. Namun komunikasi politik yang mereka bangun sangat efektif untuk memobilisasi komunitasnya dalam memberikan dukungan suara,” ujar Jumadi.
Basis etnik Tionghoa, lanjut Jumadi, cukup signifikan berada dua wilayah, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. “Sebagai kelompok etnik ketiga terbesar di Kalbar, menurut saya dukungan etnik Tionghoa akan berpengaruh cukup signifikan memberikan kontribusi perolehan suara. Atas dasar inilah jadi dasar pertimbangan mengapa Cornelis masih memilih Christiandy sebagai wakilnya,” tuntas dia. (jul)

Gugatan Berkibar Tunggu Ketua Baru PTUN Pontianak

Pontianak – Gugatan Tim Berkibar pasangan Tambul-Barnabas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar sudah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.
“Surat gugatan pasangan Tambul-Barnabas terhadap KPU Kalbar memang sudah kita terima Selasa, 14 Agustus kemarin,” ujar Joko, Bidang Perkara PTUN Pontianak, kepada Rakyat Kalbar, Senin (27/8).
Dari pihak PTUN sendiri belum bisa memastikan kapan waktunya gugatan tersebut akan disidangkan. Joko menjelaskan, pihak PTUN sedang memproses guna tindak lanjut gugatan tersebut.
PTUN Pontianak masih menunggu keputusan dari Ketua PTUN Pontianak yang baru yang akan dilantik Selasa, 30 Agustus nanti. Tidak ada alasan pengadilan tata usaha negara itu mengendapkan gugatan yang masuk. “Jadi kita sendiri masih menunggu ketua baru PTUN,” kata Joko.
Pasangan Berkibar menggugat penyelenggara pilkada itu terkait SK KPU Provinsi Kalbar KPU Kalbar No.46/Kpts/KPU-Prov-019/2012/dan NO.50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012 dan Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang penetapan nomor urut pasangan calon.
Sementara itu, pengamat politik DR Zulkarnaen mengatakan adalah hak warga negara untuk melakukan gugatan. Karena hal itu bukan keputusan final.
“Tetapi yang perlu dipertimbangkan proses pengadilan itu perlu waktu panjang. Dikhawatirkan akan menyebabkan kehilangan fokus,” ungkap Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Senin (27/8).
Proses hukum dalam setiap pemilu yang demokratis selalu bisa diuji, sehingga penggugat mencari keadilan dan menegakkan kebenaran dari semua tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pelaksana pilkada itu sendiri, yakni KPU Kalbar.
“Yang jelas gugatan ini bukan bentuk black campaign, tetapi lebih pada masalah hukum dan perundangan. Pihak-pihak yang berkompetisi ingin menunjukkan yang paling layak maju dan siap secara aturan perundangan itu,” tambah Zulkarnaen. (kie/hak)

Khotbah Tanpa Kampanye

Nasrullah: Pilih Dai atau Politikus

ZMS

Pontianak – Islam tidak terlepas dari politik. Eksisnya tiga cagub muslim di pilgub 2012 jangan sampai umat Islam Kalbar terpecah oleh khotbah yang dimanfaatkan untuk kampanye. Terlebih yang mengundang dan mengandung isu negatif SARA.
“Jelang pemilukada tahun ini kita sudah menyampaikan imbauan kepada seluruh Kemenag di kabupaten/kota agar para khatib Idulfitri dan khatib Jumat tidak menyampaikan materi khotbahnya berbau kampanye apalagi SARA,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar HM Husain D Mahmud kepada Rakyat Kalbar, Rabu (15/8).
Tentu saja sebagai aparat pemerintah bukan berpihak kepada pasangan petahana (incumbent) yang nonmuslim sehingga agak berbeda imbauannya. Namun Husain Mahmud tidak ingin Pilkada Kalbar dinodai saling hujat sesama muslim dan mengusung isu suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) yang dapat memecah persatuan bangsa.
“Sampaikan isi khotbah kepada kesucian, menyebarkan rahmat ke seluruh alam dan sebagainya terkait masalah Idulfitri. Jangan sampai isi khotbahnya itu berbau politik,” tegasnya.
Larangan khotbah berbau SARA, kampanye, dan bernada politik tidak lain diharapkan Husain agar proses pemilukada di Kalbar berjalan dengan aman dan nyaman.
Kemenag Kalbar menurutnya tetap ikut menyukseskan pemilukada sesuai fungsinya agar pesta demokrasi didukung oleh semua pihak dan berjalan jujur dan adil. “Pemilukada ini kan kegiatan rutin yang harus kita jalankan, maka wajib kita sukseskan untuk memilih kepala daerah masa lima tahun ke depan,” ujarnya.
Husain Mahmud berharap semua elemen masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah, dan masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar.
“Siapa pun yang terpilih harus kita dukung dan dihormati. Karena itulah hasil pemilukada kita di Kalbar. Jadi jangan ada rasa sakit hati, dendam, dan sebagainya. Jagalah keharmonisan dan kebersamaan keluarga besar Kalbar yang telah terbentuk selama ini,” pungkasnya.

Perlu pencerahan

Terpisah, Kakemenag Kota Pontianak Andi Ja’far Harun, bahkan jauh hari sebelumnya sudah pernah menyinggung masalah politik dan dakwah maupun ukhuwah.
“Kita minta janganlah dicampuradukkan agama dengan persoalan politik. Dipastikan isinya akan menjadi semakin kabur. Sementara masyarakat akar rumput kita mengharapkan pencerahan agama. Kalau selalu diadukkan kapan umat akan paham. Padahal kita melihat masyarakat akar rumput ini masih awam,” tutur Andi kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Rabu (15/8).
Kendati pemberitahuan secara tertulis belum ada, namun ketika safari Jumat sudah sering diingatkan. Tolong masjid betul-betul digunakan untuk pembinaan umat.
“Ingat pesan guru saya Ustaz Jalal. Tolonglah jangan lagi berbicara kemegahan duniawi di masjid. Sudah terlalu banyak kita ngomong itu di luar. Sudah terlalu banyak kita ngomong bohong di luar, jangan lagi dibawa-bawa ke masjid. Nah, ini yang saya kembangkan,” ungkap Andi.
Dia merasa bahwa masyarakat bisa menerima imbauan tersebut. Jangan ada lagi yang berbicara kepentingan politik kelompok ini dan itu di masjid. Itu akan memecah akidah sesama umat.
“Atas nama Kemenag Kota Pontianak, kepada seluruh umat beragama khususnya umat Islam, marilah rayakan hari kemenangan ini. Beruntunglah orang yang masih mampu menjalankan ibadah puasa. Mari kita sama-sama menikmati hari raya. Kita pererat tali persaudaraan dan kerukunan antarumat beragama,” ajak Andi Ja’far Harun.

Dai atau politikus

Harapan senada diungkapkan oleh Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak DR H Wajidi Sayadi MAg. Menurutnya, semua sepakat bahwa khotbah Jumat maupun Idulfitri harus menciptakan situasi dan kondisi aman untuk kepentingan bersama.
“Bagi kita sebagai dai, ustaz, ulama, dan mubalig umumnya dalam ceramahnya maka pemerintah atau siapa pun tidak boleh mengintervensi. Apalagi mengintimidasi,” ujarnya.
Dakwah intinya bagaimana umat bisa tercerahkan karena agama mengajarkan sesuatu yang baik dan damai. Karena itu isi-isi ceramah tidak berbau provokasi yang menimbulkan sentimen satu kelompok dengan kelompok lainnya. Khususnya mengarah SARA yang negatif terutama kampanye hitam.
“Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain sambil memuji-muji lainnya dengan tujuan supaya orang tidak memilih figur tertentu. Siapa pun orangnya dan apa pun agamanya, tidak bisa dibenarkan. Ijtanibu katsiran minazzonni inna ba’da zanni ismu. Jauhilah dari berburuk sangka karena berburuk sangka itu adalah dosa,” ingat Wajidi.
Berburuk sangka saja dosa apalagi sampai menjelek-jelekkan orang lain terutama sesama muslim dan di luarnya yang dilakukan di depan umum. Itu sangat merusak akidah.
“Intinya adalah bagaimana membangun kebersamaan sehingga tercipta kedamaian. Semua komponen, apa pun dasar dan latar belakangnya bisa menjalankan agamanya di Kalbar dengan tenteram tanpa saling mengusik,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar Ahmad Jais MAg mengatakan Idulfitri tahun ini Muhammadiyah mengimbau warganya untuk peduli pada kaum duafa dan mustadafin. Kaum yang lemah dan dilemahkan.
“Muhammadiyah ini bukan organisasi politik. Khitahnya dan tujuannya jelas. Tetapi kalau ada warga Muhammadiyah yang berpolitik itu person-nya, bukan organisasinya. Sikap Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai-partai politik termasuk pasangan cagub yang ada. Jadi tidak pro dan kontra. Kita netral dan tidak ada politik praktis,” paparnya.
Sedangkan Ketua Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kalbar Ir Nasrullah memaknai Idulfitri itu yang penting silaturahmi umat Islam ditingkatkan. Hikmah puasa Ramadan adalah membina hubungan horizontal sesama manusia baik sesama Islam maupun dengan umat lainnya.
“Jangan sampai ada isi khotbah yang berbau politik atau kampanye. Karena kalau ada akan menimbulkan gesekan-gesekan pada masyarakat,” katanya singkat.
Maka itu, lanjutnya, para dai jangan ada yang terlibat dengan politik praktis. “Pilih, mau jadi dai untuk semua umat atau politikus. Apalagi menyampaikan pesan politik atau berkampanye di masjid. Politik itu ada tempatnya,” katanya bijak. (hak/kie)

SM Genjot Istri Orang di Rumah Kosong

google

Ilustrasi selingkuh

Pria SM, yang disebut-sebut sebagai warga sebuah desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, diamuk massa sejenak ditemukan bermesum ria dengan wanita yang telah bersuami, Jumat (24/8/) malam sekira pukul 21.00. Beberapa jam setelah digerebek, sang wanita disebut-sebut dicerai oleh suaminya.

Acara pacu birahi SM dan Nyonya Na yang warga Desa Rundeng Meulaboh itu, berlangsung di sebuah rumah di Desa Seuneubok di ruas Jalan Singgah Mata II, Dusun Kebun Pasi. Saat digerebek, warga menemukan keduanya dalam kondisi tanpa busana. Walhasil, warga yang emosi berat lalu menghadiahi SM dengan runtunan katupat bangkahulu.

Keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah warga di Kantor Keuchik Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat, menyebutkan, penangkapan yang dilakukan warga terhadap pasangan mesum SM dan Na itu dilakukan warga karena sebelumnya telah curiga dengan keberadaan pelaku.

Apalagi keduanya terlihat aneh karena diketahui bukan merupakan pasangan suami istri itu berada di sebuah rumah kosong, sehingga hal itu menimbukan kecurigaan mendalam. Melihat hal itu warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. Alhasil, warga menemukan keduanya sedang eh oh dengan busana nyaris entah kemana.

Karena tak terima dengan hal itu, warga sempat emosi dan menghadiahkan katupat bangkahulu kepada pelaku. Sebelum diboyong ke Kantor Keuchik Seuneubok, pasangan mesum tersebut juga dipersilahkan untuk mengenakan kembali busana mereka sehingga selanjutnya dibawa ke aparat desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pelaku mesum tanpa busana yang ditangkap warga ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan instansi tempat SM bertugas, karena keduanya jelas terbukti melakukan pelanggaran syariat Islam dan sama sekali tidak terikat sebagai suami istri,” kata Keuchik Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat Nazaruddin, Sabtu (25/8/2012) kemarin.

Menurutnya, berdasarkan keterangan warga, penangkapan terhadap kedua pelaku itu karena yang bersangkutan dinilai telah melanggar aturan agama dan aturat adat. Bahkan usai diproses di kantor desa, kedua pelaku itu juga diserahkan kepada pihak keluarga dan intansi tempat pelaku laki-laki bekerja guna dilakukan pembinaan lanjutan.

Sementara itu, pascainsiden memalukan itu, suami pelaku mesum Na, dengan nada keras mengaku bahwa istrinya tersebut sama sekali tidak ada lagi sangkut paut dengan dirinya.

Karena perbuatan yang bersangkutan dinilai telah mengkhianati mahligai rumah tangga mereka yang selama ini telah dijalani selama belasan tahun.

Apalagi pasangan suami isteri itu, telah dikaruniai dua orang anak yang kini masih duduk di bangku SMP dan tingkat Sekolah Dasar (SD).

Secara terpisah, Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Drs John Aswir yang ditanyai, mengaku pihaknya tidak menangani kasus mesum yang ditangkap warga di Desa Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat, karena kasus itu tidak dilaporkan kepada pihaknya.

Razia Kendaraan Atribut Kampanye

Pontianak – Kendati belum dijelaskan atribut apa saja yang berbau kampanye dan dilarang oleh UU, Panwaslu akan melakukan penertiban atribut kampanye di ruang publik.
“Kita akan merazia kendaraan pribadi, angkutan umum, dan sejenisnya yang memasang atribut kampanye. Panwascam se-Kota Pontianak akan mencatat plat mobil/bus/kendaraan yang memasang atribut cagub baik dicat atau berupa stiker,” kata Ketua Panwaslu Kota Rustam Halim SH, kepada Rakyat Kalbar via selular, Minggu (26/8).
Dia bahkan mengancam akan menindak tegas pemasang atribut kampanye yang ditempel di kendaraan tersebut. Sebelumnya, Panwaslu akan menunjukkan peraturan apa saja masuk dalam alat peraga kampanye.
Rustam menilai pemilik kendaraan yang menyediakan space di kendaraannya untuk dipasang atau ditempel atribut, sama saja sudah melakukan kampanye. “Pengendara atau pemilik bisa dikenakan sanksi, sebab dalam pidana pemilukada tertulis unsur barang siapa,” dia mengingatkan.
Dalam menertibkan atribut kampanye di kendaraan tersebut, pihak Panwaslu akan melakukannya secara persuasif. Pemilik maupun pengendara akan dipanggil untuk diperiksa.
“Langkah lainnya, kami akan mendata pemilik kendaraan yang memasang atribut berkoordinasi dengan Dispenda, DLLAJ, serta instansi terkait. Untuk itu kita minta timses maupun empat pasangan calon menginstruksikan kepada tim dan simpatisan untuk tidak memasang atribut di mobil, sebab melanggar aturan,” ujar dia.
Pihaknya juga mengapresiasi Tim Kampanye Cornelis-Christiandy dan Tim Kampanye Abang Tambul Husin-Barnabas Simin yang mendukung langkah Panwaslu Kota Pontianak dalam menertibkan atribut kampanye bergerak tersebut.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid (MB) Adang Gunawan SE belum mendapat surat edaran atau sejenisnya terkait larangan pemasangan atribut kampanye bergerak itu.
Namun, kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar ini, tim MB pada dasarnya tetap konsisten menaati aturan yang berlaku terkait pemilukada. “Seperti halnya larangan kampanye di luar jadwal juga sudah kita taati,” tuntas Adang. (jul)

Money Politic, Panwaslu Sebar Tim

Arafah Akhirnya Penuhi Panggilan

Pontianak – Money politic, bagaimanapun sepertinya sudah jadi bagian integral dalam perhelatan pemilu. Ketika peraturan perundangan melarang lewat pasal demi pasal hukum, bagaimana mengantisipasi praktiknya?
“Kita sudah sebar tim di sejumlah titik untuk mengawasi praktik politik uang. Juga peran masyarakat dan media sangat kami harapkan,” kata Ketua Panwaslu Kota Pontianak Rustam Halim SH, Sabtu (25/8).
Kendati banyak pihak sangat meragukan money politic bisa terendus dan sangat tak gampang tertangkap tangan, Rustam mengingatkan bisa dijerat pasal penyuapan.
“Jadi sudah jelas tindakan money politic itu perbuatan pidana. Bentuk politik uang itu bisa berupa uang tunai langsung atau berbentuk barang seperti voucher, sembako, dan sebagainya dengan harapan meminta balas budi,” kata dia.
Aturan hukum terkait itu termaktub dalam KUHP khususnya pasal 149, 150, dan 151. UU tentang Tindak Pidana Suap, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya pada ketentuan pidananya.
Panwaslu Kota minta kepada tim sukses masing-masing kandidat untuk tidak melakukan money politic. Begitu juga masyarakat diharapkan menolak praktik-praktik tidak mendidik tersebut.
Pesta demokrasi kali ini diharapkan berkualitas untuk melahirkan pemimpin bermutu. Untuk itu pemilukada harus dijamin berlangsung jujur dan adil. Dari situ dapat dihasilkan pemimpin yang kredibel, akuntabel, dan kapabel.
“Penyelenggara pemilukada harus independen, sistem proporsional terbuka dan pengawasan yang semakin terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas. Politik uang ini merupakan persoalan serius yang menghantui kehidupan politik kita,” jelas dia.
Menurut Rustam, bentuk-bentuk politik uang itu seperti sumbangan per orang/lembaga kepada partai atau individu partai yang melebihi batas toleransi yuridis. Sumbangan ini dikhawatirkan jika partai yang dibantu menang akan memengaruhi kebijakannya. Kemudian, pemberian partai/individu partai/calon kepada pemilih yang akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemilih.
Bentuk politik uang lainnya, berupa pemberian partai/individu partai/calon kepada pihak-pihak terkait baik individu maupun kelembagaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Penyalahgunaan kekuasaan/pengaruh yang berdampak langsung atau tidak langsung kepada keuangan negara.
“Modus operandi yang dapat terjadi terhadap ragam politik uang tersebut adalah dalam bentuk pemberian langsung atau janji-janji, sumbangan (dana partisipasi), penekanan, dinas, dan pemberian tidak langsung seperti kegiatan bakti sosial dan sebagainya,” katanya.
Di sisi lain, Rustam menyinggung soal pemanggilan tim Armyn-Fathan (Arafah) yang sudah dilayangkan surat panggilan kedua. Akhirnya tim Arafah hadir melalui Ibrahim Candra.
Menurut Rustam, Tim Arafah mengakui melanggar ketentuan dan peraturan yakni melakukan kampanye di luar jadwal, di ruang publik, media cetak, media online, serta pemasangan atribut di rumah ibadah.
“Kami tetap proses lebih lanjut dengan memanggil saksi-saksi terkait, termasuk memanggil KPU Kalbar, serta saksi ahli lainnya. KPU diperlukan karena mengeluarkan SK tahapan pemilukada. Bila sudah cukup bukti, maka kami akan mengambil langkah seterusnya guna menegakkan aturan,” ujar Rustam. (jul)

Berkibar Gugat KPU

Sofiati: Sesuai Prosedur KPU, Tobias: Pensiun oleh Keputusan Presiden

ZMS

Pontianak – Ternyata pasangan Tambul-Barnabas Berkibar bukan saja siap sejak awal maju ke Pilgub 2012, tetapi juga serius dengan janjinya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar ke pengadilan.
Seperti dikemukakannya saat rapat pleno penentuan dan penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU Kalbar di Hotel Santika (6/8), pasangan nomor 4 itu sudah menyatakan akan menggugat penyelenggara pilkada itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Intinya, mohon kepada hakim tata usaha negara mencabut SK KPU Provinsi Kalbar No 46 tentang penetapan Cagub dan Cawagub yang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2012,” ungkap kuasa hukum pasangan Berkibar, Tobias Ranggi SH dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Minggu (27/8).
“Selain itu juga SK No 50 tentang penetapan nomor urut calon. Karena bertentangan dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya penetapan pasangan Arafah,” tambahnya.
Menurut Tobias, pasal 2 huruf d UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang jati diri TNI berbunyi, “Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”
“Sedangkan dalam penjelasan pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud tentara profesional tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, itu sudah sangat jelas,” tegas Tobias.
Dia juga dengan jelas mengurai pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang antara lain melarang setiap prajurit terlibat dalam kegiatan dan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politisi lainnya.
Dalam kaitan gugatan yang sudah dipersiapkannya dengan cukup matang itu, Tobias mengingatkan masalah kewenangan memberhentikan perwira menengah dan perwira tinggi.
“Pasal 59 ayat 1 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI itu menyatakan prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan keputusan presiden. Jadi untuk bisa berpolitik praktis seorang prajurit terlebih dahulu harus berstatus pension pada saat dia mendaftar dan ada SK-nya bukan nunggu diproses dulu,” tegasnya.
Tobias menekankan soal ketetapan pensiun seorang prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi harus oleh keputusan presiden. Tanpa melampirkan SK pensiun TNI berarti Mayjen TNI Armyn Ali Anyang masih berstatus TNI aktif.
“Jadi itu dilarang oleh UU No 34 tahun 2004. Kok bisa-bisanya Ketua KPUD Kalbar menerima status quo Armyn Alianyang yang saat pendaftaran tidak melampirkan atau menyerahkan SK presiden,” ujar Tobias.
Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta itulah, lanjut dia, penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Pontianak yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam penundaan.
“Apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” ujar Tobias yang hari ini akan meminta nomor perkara ke PTUN.
Sementara itu Ketua KPU Kalbar AR Muzammil yang coba dikonfirmasi berkali-kali akhirnya menelepon balik dan menyatakan bahwa KPU belum tahu soal gugatan tersebut.
Sebelumnya, Dr Sofiati salah seorang anggota KPU Kalbar menyatakan bahwa gugatan pasangan Tambul-Barnabas terhadap penyelenggara Pilgub Kalbar itu disebutnya sebagai masalah mekanisme.
Pastinya, lanjut dia, KPU sudah melakukan tugas sesuai kinerja. Karena menurutnya keputusan meloloskan pasangan Arafah itu langsung dari KPU RI. Kinerja mereka sudah dikatakan KPU RI betul. Bagaimana dengan gugatan ke PTUN Pontianak itu?
“Nggak tahu, karena belum ada dapat bahan gugatannya. Kami baru tahu dari wartawan. Kalau mereka mengajukan gugatan ke PTUN itu hak mereka. Kami tidak ada menerima tembusan. Kalau mereka gugat, itu hak mereka melakukan upaya hukum. Yang pasti kami telah menetapkan pasangan calon sesuai prosedur dan peraturan KPU serta UU,” ujar Sofiati. (kie/hak)

Kepentingan Politik Mengalahkan Aspirasi

Terjungkalnya upaya membentuk Pansus PKR paruh bulan ini di DPRD Kalbar tak lain akibat mengutamakan kepentingan partai ketimbang rakyat.
“Kegagalan pembentukan Pansus PKR tidak lain dari bentuk kekalahan aspirasi rakyat lima kabupaten timur dihadapkan dengan kepentingan politik,” kata pengamat politik dan pemerintahan Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Kamis (23/8).
Padahal, para politisi yang kerap berkoar jangan jadikan Pansus PKR sebagai kepentingan politik. Mereka kurang menyadari bahwa sejatinya PKR itu adalah kepentingan politik rakyat. “Keputusan para wakil rakyat yang ada di DPRD juga tidak terlepas dari kepentingan partai politik yang mengusungnya,” tandas Zulkarnaen.
Dia sangat memahami betapa kekecewaan masyarakat yang ada di wilayah timur Kalbar. Pembentukan Pansus PKR tujuannya sudah jelas mempercepat pemekaran provinsi yang semestinya memihak mereka. Baik tujuan politiknya maupun perbaikan ekonomi dan sosial rakyatnya.
“Sudah tentu partai yang mengusung juga berpengaruh. PDIP jelas karena ketua DPD-nya incumbent yang sepertinya kurang begitu merespons pembentukan PKR dengan begitu cepat,” katanya.
Tetapi, lanjutnya, ada juga dari partai-partai lain yang mengusung pasangan calon pada pilgub ini yang tidak begitu merespons PKR tersebut.
“Dalam konteks ini politik selalu terkenal dengan kepentingan. Yang jelas ini merupakan kekalahan aspirasi rakyat terhadap kepentingan politik pemimpin sekarang. Padahal tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan wilayah,” tandas Zulkarnaen.
Menurutnya, pemahaman berdasarkan kelembagaan di DPRD tentang Pansus PKR itu tentu akan punya energi yang lebih besar. Sehingga bagi yang berkepentingan ini sedikit banyak berupaya menghalangi terbentuknya pansus tersebut.
Apakah PKR ini akan menjadi jualan yang paling laku dalam Pilgub Kalbar, Zulkarnaen mengakui memang hangat di kawasan itu. Yang jelas lima kabupaten di wilayah timur itu potensi politiknya cukup besar.
Tetapi belum tentu juga PKR ini menjadi komoditas politik yang laku untuk dijual di kabupaten lain. Sementara di lima kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang itu tersebut cukup besar angkanya.
“Saya melihat kepentingan yang paling besar adalah incumbent. Karena basis suaranya masih besar di sebelah timur. Kita juga melihat sebelum pilkada basis suara terbesar dari incumbent juga ada di sana,” tutur Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Ia menambahkan, PKR terbentuk atau tidak erat kaitannya dengan bagaimana militansi masyarakat yang memperjuangkannya secara terus-menerus. Jadi, masyarakat harus solid dan terus berjuang bagi terbentuknya PKR. Peluang terbentuknya PKR sangat besar.
“Dalih moratorium itu alasan secara nasional. Moratorium itu juga pasti akan dicabut. Peluangnya masih sangat besar, hanya saja tahapannya yang panjang. Saya memperkirakan moratorium itu akan dicabut oleh SBY pada 2014. Saat pilpres, Demokrat punya kepentingan juga supaya masyarakat yang ada di daerah tidak kecewa,” tutupnya. (kie)

Survei Pesanan Tak Pengaruh

Pontianak – Ngomong-ngomong soal survei, lembaga pengoleksi suara jadi kiamat ketika pasangan Jokowi-Basuki alias Ahok menjungkalkan Foke-Nara yang sebelumnya mengklaim menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta.
Alhasil, survei “pesanan” ataupun main tancap hitung-hitungan survei yang over estimate bakal terulang di Kalbar kalau lembaganya tidak bisa bekerja secara akurat.
Terkait dugaan survei pesanan untuk Pilgub Kalbar 2012, pengamat politik Kalbar Jumadi SSos MSi mengatakan kolektor suara pesanan itu belum tentu valid, itu kan sesuai keinginan calon.
“Selama ini sudah lima survei pesanan yang kita baca. Memang ada data rekayasa yang dilakukan untuk membuktikan kalau dirinya akan menang. Tapi sah-sah saja sebagai perang urat saraf, asalkan datanya tidak rekayasa,” ujar Jumadi, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Menurutnya, survei tidak berpengaruh kepada pemilihan nanti karena masyarakat Kalbar cerdas dan sudah bijak. “Masyarakat itu sudah tahu siapa calon pemimpin Kalbar ke depan nanti,” katanya.
Jumadi mengaku sekitar tiga-empat bulan terakhir ini para calon sudah melakukan survei perolehan suara di beberapa daerah. Untuk membuktikan kalau suaranya itu memastikan menang.
Selain survei yang bisa benar dan bisa juga meleset, nyaris tak banyak beda dalam mengumpulkan suara ketika kampanye mendatangkan artis ibukota. Pengumpulan masa dalam kampanye bukan jaminan pencoblos di TPS.
“Memang masyarakat sangat suka dengan hiburan dan sebagainya. Tapi belum tentu juga masyarakat memilihnya. Ya, ada sih masyarakat memilih dengan tak sadar, itu hanya sedikit saja,” tutur Jumadi. (hak)

Kami di Atas 30 Persen!

Timses Kandidat Saling Klaim Suara

ZMS

Pontianak – Percaya atau tidak, pilgub 2012 di Kalbar yang akan diikuti 3.337.685 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), boleh jadi akan diikuti oleh lebih dari 120 persen suara. Kok bisa?
Pasalnya, semua tim sukses pasangan cagub/cawagub sudah mengklaim bakal meraih suara minimal 30 persen plus satu. Bahkan ada yang mengaku sudah menghitung lebih dari angka itu alias satu putaran pada 20 September nanti.
“Kita siap saja, satu putaran oke, dua putaran juga siap. Tetapi kita berharap satu putaran. Tim Arafah sudah melakukan survei sendiri di 14 kabupaten/kota. Hasilnya pasangan Arafah paling tinggi dari pasangan lain kecuali incumbent,” kata Ibrahim Chandra, Sekretaris Timses pasangan Armyn-Fathan kepada Rakyat Kalbar via selularnya, Jumat (24/8).
Bahkan Ibrahim yakin menang satu putaran dan mengklaim semua yang dikunjungi di 14 kabupaten/kota itu menginginkan Arafah yang memimpin. Karena itu dia mengaku mampu memperoleh suara di atas 30 persen dan hanya plus satu saja sudah jadi pemenang.
“Bahkan pasangan Arafah akan mampu mendulang suara 20 hingga 25 persen di basis suara incumbent seperti di Kabupaten Landak. Sementara di tempat lain jauh lebih tinggi,” tambah Ibrahim.
Tetapi, lanjutnya, basis suara terbesar Arafah ada di wilayah pesisir sehingga Arafah bisa lolos putaran pertama. Kalau terjadi deviasi atau bias persentasenya kecil. Karena metode survei dengan terjun langsung ke daerah-daerah.
Keyakinan serupa dengan perhitungan rasional tanpa survei, dikemukakan pasangan Berkibar yang yakin akan meraih suara di atas 30 persen. Keyakinan mereka karena perolehan suara hampir merata di semua wilayah.
“Pilgub 2014 ini diperkirakan pasangan Berkibar Tambul-Barnabas dan Cornelis-Christiandy (CC) dalam putaran pertama akan memperoleh suara sama-sama di atas 30 persen,” ungkap Bernardus, Ketua Timses pasangan Berkibar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Menurutnya, pasangan muslim-muslim (MB dan Arafah) tidak berpeluang menang karena perebutan suara di basis-basis pesisir dan kota. Perolehan suara hanya berkisar sekitar 14 persen untuk masing-masing pasangan.
“Hal ini bisa kita lihat dari data BPS 2007, bahwa penduduk muslim di Kalbar sebanyak 58 persen dan nonmuslim 42 persen. Pemilih nonmuslim sulit untuk memilih pasangan muslim-muslim, begitu juga sebaliknya,” katanya.
Menurutnya, etnis Madura yang sekitar 12 persen sulit untuk memilih pasangan Bangkit Melawan maupun pasangan Arafah lantaran terkait luka konflik di Sambas yang belum sepenuhnya sembuh.
“Pasangan CC diperkirakan akan mendapatkan suara muslim sekitar 4 persen. Dan pasangan muslim-muslim diperkirakan akan memperoleh suara nonmuslim sebesar 3 persen saja,” urai Bernardus.
Lanjut dia, Pasangan Berkibar yang nasionalis didukung oleh semua kelompok dan golongan pemilih. “Diperkirakan akan memperoleh basis suara nonmuslim sekitar 12 persen, Madura 12 persen, suara muslim Kapuas Raya 15 persen,” jelasnya.
Ia juga memperkirakan perhitungan pasangan CC akan memperoleh 31 persen. Pasangan muslim-muslim yaitu MB dan Arafah diperkirakan mendapatkan suara 14 persen. Sedangkan pasangan Berkibar akan mendapatkan suara 38,7 persen dengan perincian suara muslim 14 persen, nonmuslim 12,7 persen, dan Madura 12 persen.
Sejauh ini, Timses Cornelis-Christiandy sampai tadi malam tak satu pun yang mengangkat selularnya saat dihubungi Rakyat Kalbar. Muhammad Jimmi SH, Ketua Timses CC ketika dikontak selularnya tidak aktif.
Pasangan petahana Cornelis-Christiandy yang dicalonkan koalisi PDIP-Demokrat dan tiga partai lainnya dengan dukungan 32,48 persen suara sah pemilu 2009.

Suara pesisir

Ketua Tim Pemenangan Morkes-Burhan, Adang Gunawan SE, melalui selular mengatakan pengalaman menjabat sebagai Bupati Sambas dua periode jadi pertimbangan masyarakat menentukan pilihannya.
Karena itu, baik di Kabupaten Sambas maupun sepanjang pesisir Kalbar, MB akan meraup suara mayoritas. “Kita maju untuk menang dan minimal 60 persen suara di Sambas mampu kita raih,” kata Adang yang memerinci pemilih terbesar, yakni 421.207 orang di utara Kalbar.
Timses MB mengklaim selain memenangkan pesisir juga meraih suara terbesar di timur Kalbar. Sudah memegang kekuatan selatan, utara, dan pesisir, Adang yakin pasangan MB semakin mantap untuk menang.
“Kehadiran Pak Milton juga membuat kami semakin mantap untuk menang. Milton dalam menentukan sikapnya secara jernih dan tidak emosi. Dan banyak lagi kekuatan-kekuatan baru yang sudah bergabung dengan kami untuk meraih tujuan awal maju di pilgub, yakni menang,” katanya. (kie/jul)

Survei Reform Institute, MB di Bawah Incumbent

Pontianak – Tim Pemenangan Morkes-Burhan (MB) mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Reform Institute, pasangannya berada di posisi kedua setelah petahana (incumbent). Dalam survei itu Milton Crosby masih ikut disurvei.
“Kita belum ada survei terakhir. Tapi berdasarkan survei dari Reform Institute menunjukkan Pak Morkes pada posisi kedua. Incumbent masih di atas, tapi tidak jauh berbeda,” ungkap Adang Gunawan, Ketua Tim Pemenangan MB dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Jumat (24/8).
Dalam survei itu dia mengaku pihaknya menguasai wilayah selatan, utara, dan pesisir. Elektabilitas tersebut menunjukkan peluang pasangan MB memenangkan pilgub sangat terbuka. Namun tak disebutkan angka atau persentase suara yang disurvei.
Golkar merupakan salah satu partai yang menerapkan mekanisme survei. Ukuran akseptabilitas, elektabilitas, dan popularitas kandidat akan diukur oleh lembaga independen.
“Dari partai juga melakukan survei dan awal bulan depan keluar. Tapi itu hanya untuk konsumsi internal saja. Sebagai bahan evaluasi. Jadi tidak dipublikasikan,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini.
Lembaga survei diharapkan memberikan pendidikan politik dengan memberikan fakta yang sesuai sehingga lembaga survei benar-benar bertindak sebagai lembaga yang independen, tanpa memangku kepentingan kandidat mana pun.
“Survei Reform Institute saat itu diminta oleh Pak Milton. Dan kami tidak mengenal istilah survei pesanan. Karena kami yakin lembaga survei objektif dan independen,” kata Adang.
Disinggung ada kebingungan masyarakat terhadap rebutan suara oleh dua saudara kandung sebagai sesama calon wakil gubernur, ia menilai masyarakat Kabupaten Sambas sudah menentukan pilihannya.
“Tidak ada kebingungan di masyarakat Sambas. Masyarakat tahu siapa yang serius, mengerti dengan niat dan tujuan untuk maju. Maju untuk menang, bukan hanya sekadar maju,” kelitnya.
Dia mengibaratkan suatu pertandingan balap sepeda atau motor maupun mobil dalam sebuah tim. “Seperti balap, ada yang dipersiapkan benar-benar untuk menjadi juara, ada yang dipersiapkan untuk menghalangi lawan. Masyarakat sudah mengerti dan tahu itu,” kata Adang. (jul)

Ada Indikasi Cagub Tak Lolos Tes Kesehatan?

Umi: Silakan Konfirmasi ke Tim Dokter

Pontianak – Ketika pencoblosan tinggal menghitung hari, KPU Kalbar kembali dipertanyakan oleh munculnya isu ada cagub yang tidak lolos kesehatan. Sejauh mana transparansi keabsahan salah satu persyaratan lolos ke Pilgub Kalbar 2012?
“Dari empat pasang calon gubernur, ada indikasi salah satunya hasil tes kesehatan tidak lolos. Masyarakat wajib mengetahui kondisi calon pemimpinnya. Kita mendesak KPU selaku penyelenggara pilkada untuk memublikasikan hasil tes kesehatan itu,” ungkap Sumardi M Noor SH, Direktur Eksekutif LSM Al-Ikhrat Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Sumardi lantas menunjuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang harus ditaati juga oleh KPU. “Pihak dokter atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar boleh saja beralasan kode etik melarang, tapi KPU harus bertanggung jawab menjelaskannya,” kata Sumardi.
Sebab, lanjutnya, yang memerintahkan adalah KPUD Kalbar untuk kepentingan persyaratan pilkada. “Untuk apa dilakukan tes kesehatan kalau hanya segelintir orang di KPU dan kandidat saja tahu sama tahu. Tim dokter IDI pun menjawab pertanyaan apakah mampu secara jasmani dan rohani. Itu masalahnya,” tambahnya.
Menurut dia, kandidat yang menderita asam urat pun harus dilaporkan. Apalagi yang mengidap penyakit yang berisiko berat saat mengemban tugas pemerintahan. Jadi KPU harus mengumumkan agar secara yuridis memenuhi ketentuan hukum yang tertuang dalam UU tentang KIP tersebut.
Dikonfirmasi, Ketua Pokja Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Umi Rifdiyawati menjelaskan, KPU membuat keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter pemeriksa yang dibentuk oleh IDI Kalbar, diketuai dr Ivan L Toruan.
“Kalau kami membuat keputusan tidak sesuai dengan hasil kesehatan dari tim dokter yang memeriksa, jelas kita yang salah. Keempat calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur,” jelas dia.
Menurut Umi, mungkin secara kasatmata orang melihat bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur sakit. Dokterlah yang menilai apakah kondisinya layak atau tidak untuk memimpin Kalbar lima tahun ke depan.
Pihak penyelenggara pilkada sudah mengumumkan hasil pemeriksaan semua kandidat ke publik. Namun hanya dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani saja, tanpa memerinci hasil setiap jenis pemeriksaan.
Umi menyarankan, bagi pihak yang merasa ragu atau tidak puas dengan hasil tes kesehatan para kandidat itu untuk mengonfirmasikannya langsung ke tim dokter yang memeriksanya.
“Kami menggunakan data akhir dari tim dokter. Jadi keputusan KPU itu didasari atas hasil pemeriksaan dari tim dokter. Untuk menjelaskan secara perinci soal jenis-jenis pemeriksaan bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Seperti diketahui, terdapat nota kesepakatan antara Ketua KPU Kalbar Drs AR Muzammil MSi dan Ketua I Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar dr Berli Hamdani GS MPPM, pada 7 Juni 2012.
Pada poin kedua MoU dinyatakan pihak IDI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat hanya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian, IDI menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi Kalbar pada 25 Juni 2012. Pada 2 Juli 2012, KPU mengumumkan bahwa semua calon dinyatakan lulus tes kesehatan.
Sejauh ini, apa saja penyakit yang diidap para kandidat tidak diumumkan secara perinci. Jika Umi menyatakan bahwa yang merasa ragu dapat mengonfirmasi kepada pemeriksa, dalam waktu dekat kondisi kesehatan para kandidat secara detail akan terbuka. (jul)

ABG Diperkosa Tiga Pria

Mempawah – Teriakan Si meminta pertolongan ternyata tak bisa menyelamatkan dirinya dari cengkeraman tiga pria hidung belang yang menggagahinya di kebun pisang, Minggu (27/5) malam.
Gadis yang tinggal di Dusun Parit Kurus, Desa Sungai Bakau Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, hanya bisa pasrah ketika diperkosa, Syu, 14, Ham, dan Dam, 20.
Informasi yang berhasil dihimpun, nasib malang yang dialami siswi salah satu madrasah itu bermula ketika dirinya pulang dari menyaksikan hiburan malam. Ketika korban pulang sendirian melewati jalan gelap dan sepi, kedua tersangka yakni Syu dan Ham, mengadang korban.
Pelaku lantas membujuk dan merayu korban untuk melakukan hubungan seksual. Kontan saja permintaan itu ditolak korban. Namun kedua pelaku nekat memaksa korban melayani hasrat setannya.
Merasa permintaannya ditolak, kedua pelaku lantas menyeret korban ke kebun pisang tak jauh dari jalan tersebut. Kalah tenaga, Si berteriak meminta pertolongan. Namun teriakan Si ternyata sia-sia.
Nafsu sudah di ubun-ubun, Syu langsung melucuti pakaian korban. Syu yang sudah puas menyalurkan nafsu setannya terduduk lemas. Kemudian giliran Ham menggagahi korban yang masih kesakitan.
Belum sempat Syu dan Ham pergi, muncul Dam, 20. Seolah malaikat penolong, Dam lantas menawarkan Si yang menangis pulang ke rumahnya. Namun siapa sangka, Dam tak ubahnya serigala berbulu domba yang ternyata memiliki niat sama dengan kedua pelaku lainnya.
Dam yang membonceng Si lantas berhenti di tempat sepi untuk kemudian menyetubuhi korban. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, Si hanya bisa menangis karena harus melayani nafsu bejat pelaku. Usai menjalankan aksinya, Dam pun meninggalkan Si begitu saja.
Kisah pemerkosaan yang alami Si menyebar dengan cepat. Seluruh penduduk Dusun Parit Kurus kecil itu heboh mendengar peristiwa tersebut. Kontan saja berita itu langsung terdengar ke telinga Tohir, salah seorang guru korban.
Tohir bersama kepala sekolah korban lantas memanggil kedua orang tua korban, menyampaikan informasi tersebut.
Benar saja, orang tua Si yang mendengarkan kronologis yang menimpa anaknya langsung berang. Senin (4/6), orang tua Si akhirnya melaporkan kasus pemerkosaan itu ke Mapolres Pontianak.
Mendapat laporan itu, tim Reskrim Polres Pontianak langsung bergerak. Dua pelaku, yakni Syu dan Ham berhasil dibekuk di rumah mereka masing-masing. Keduanya tak berkutik ketika digiring petugas ke kantor polisi. Sementara pelaku ketiga, Dam keburu kabur. Bahkan hingga kini Dam masih dalam pengejaran petugas kepolisian.
Kapolres Pontianak AKBP Sigit Dedi Purwadi SIk MH didampingi Kasat Reskrim AKP Edy Haryanto membenarkan penangkapan kedua tersangka dalam kasus pemerkosaan. Keduanya masih meringkuk di hotel prodeo Polres Pontianak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Dam masih dalam pengejaran petugas. (Shn)

2011, 27 Anak Bawah Umur Diperkosa

Pelakunya Orang-orang Terdekat

Kiram Akbar

Kabid BPMPDP dan KB Ketapang Rosalina Razali

Ketapang – Fakta mengejutkan diungkapkan Kabid Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan (BPMPDP) dan KB Ketapang Rosalina Razali. Selama 2011, sebanyak 27 anak diperkosa. Para pelaku umumnya adalah orang-orang terdekat korban.
“Itu informasi yang kita dapatkan dari pihak kepolisian maupun kecamatan. Selain orang dekat, umumnya mereka diperkosa oleh pacarnya. Kebanyakan itu di daerah Kota Ketapang,” ungkapnya.
Bahkan kata dia, pada 2009, seorang siswi SD warga Sungai Awan sampai trauma lantaran diperkosa abang iparnya. Korban terpaksa dibawa ke Pontianak untuk rehabilitasi yang biaya sepenuhnya ditanggung oleh bagian sosial Setda Ketapang. “Pada 2011 juga ada bocah lelaki yang disodomi hingga meninggal,” tambahnya.
Karena itu peran orang tua sangat penting guna mencegah hal tersebut. Orang tua, lanjut dia, harus memerhatikan anak-anak mereka, termasuk dengan siapa mereka bergaul dan berteman. Lalu apa peran pemerintah? Rosalina mengaku pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan (BPMPDP) dan KB Ketapang, sebatas memberikan sosialisasi.
“Kita memberikan sosialisasi hingga tingkat desa. Namun karena keterbatasan dana, tidak semua daerah dapat kita datangi. Selain itu kita juga mendampingi mereka dalam proses hukumnya,” ungkapnya.
Tak hanya bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, tapi juga bagi anak-anak pelaku kejahatan. Dijelaskannya, bagi anak-anak pelaku tindak kriminal, hukuman penjara adalah jalan terakhir. Keputusan yang diambil harus memperhitungkan kepentingan terbaik bagi anak.
“Kita juga sudah melakukan sosialisasi terhadap para penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Terhadap anak-anak yang tersangkut masalah hukum juga kita mendampingi,” akunya.
Ia juga mengatakan dalam hal penanganan hukum terhadap anak, harus bebas dari diskriminasi. Perlakuan hukum anak harus sama tanpa memandang status sosial mereka. “Itu juga kita sosialisasikan,” ujarnya.
Selain melakukan sosialisasi, Rosalina mengaku pihaknya juga membentuk klub anak di sekolah-sekolah. Klub itu bertujuan untuk merangkul anak-anak yang memiliki permasalahan dengan perilaku. Namun ia mengaku klub itu sendiri tak berjalan maksimal, karena sulitnya merangkul mereka. “Kesulitan kita karena mereka tidak mau masuk dalam klub tersebut,” ungkapnya.
Namun ke depan, pihaknya akan berupaya untuk menemukan cara bagaimana anak-anak yang berperilaku bermasalah itu. “Mungkin kita bisa menggunakan semacam pendidikan sebaya,” ujarnya seraya berharap agar persoalan menyangkut anak dapat diminimalisasi. (KiA)

Siswi SMA Disiksa dan Diperkosa

Singkawang – Salah seorang siswi di salah satu SMA di Kota Singkawang, sebut saja Mawar, 16, diduga disiksa dan diperkosa di kebun karet milik A Chin di Kali Asin Dalam, Kecamatan Singkawang Selatan, Selasa (24/7) sekitar pukul 11.30.
“Belum dapat diketahui secara pasti siapa pelakunya. Korban masih sulit diminta keterangan karena trauma atas kejadian dialaminya,” kata IPTU Purwadi, Kapolsek Singkawang Selatan melalui Kanit Reskrim AIPTU Supianik ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/7).
Supianik menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dikumpulkan kepolisian, setiap hari warga Marhaban ini mengantar ibunya ke kebun karet di Kali Asin Dalam, milik A Chin pada pukul 22.00.
Ibunya yang bekerja sebagai buruh karet itu sambil bekerja dapat beristirahat di salah satu gubuk. Selanjutnya pada 10.00, Mawar pergi lagi ke kebun karet itu untuk menjemput ibunya. “Setiap hari kerjaannya begitu, mengantar dan menjemput ibunya yang bekerja sebagai buruh noreh karet,” kata Supianik.
Selanjutnya pada hari nahas itu, kata Supianik, menurut cerita ibunya, si Mawar ini memanggil-manggilnya dari luar gubuk. Hal itu memang sering dilakukan Mawar bila datang menjemput ibunya. “Karena memang sudah biasa dipanggil begitu, ibunya bilang tunggu dulu, karena dia sedang mandi,” katanya.
Usai mandi dan berpakaian, ibunya langsung keluar gubuk untuk menemui Mawar. Bagaikan disambar petir, ternyata anak gadisnya itu tergeletak dengan memar-memar di wajah, tangan, dan kaki.
Parahnya lagi, kondisi pakaian Mawar tampak sangat berantakan, jilbabnya dibuka untuk menutup bagian vitalnya. Setelah ibunya mengambil jilbab itu, ternyata pakai dalam Mawar robek.
Ketika Mawar dibawa pulang ke rumahnya di Marhaban, kontan saja dia berontak dan ingin lari dari rumah. Bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap dirinya, hanya ketakutan yang tampak dari wajahnya. Selanjutnya pihak keluarga membawa mawar RSUD Abdul Aziz untuk mendapatkan perawatan.
“Dari hasil pemeriksaan sementara, menurut dokter terdapat tanda-tanda pemerkosaan. Tetapi kita masih menyebutnya dugaan pemerkosaan, karena masih menunggu hasil visumnya,” kata Supianik.
Mengenai kronologis kejadian yang menimpa mawar itu, termasuk siapa pelakunya, apakah seorang atau beberapa orang, jelas Supianik masih belum dapat dipastikan. Satu-satu penjelasan hanya bisa diperoleh dari korban yaitu Mawar, tidak ada saksi mata. Tetapi dia masih trauma berat dan membutuhkan perawatan khusus. “Korban belum bisa diminta keterangan,” katanya. (dik)

Back to Basic Ditegakkan

Jajaran Tentara Nasional Indonesia dari komando tertinggi hingga terbawah diwajibkan tetap menjaga netralitas baik secara kelembagaan maupun perorangan.
“Kondisi ini sangat penting, terlebih adanya mantan jenderal TNI yang terlibat aktif dalam kegiatan pilkada di Kalbar sebagai salah satu kontestan,” tutur pengamat politik Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Rabu (22/8).
Seperti digariskan dalam UU Pemilu, anggota TNI aktif tidak memiliki hak pilih dan dipilih baik pada pemilu presiden, pileg, dan pilkada.
“Menjadi suatu keharusan yang mutlak TNI ini menjaga netralitas. Begitu juga secara personal mereka tetap bersikap netral dalam pilkada nanti. Majunya Armyn di Pilgub Kalbar bukan berarti membuat anggota TNI di daerah ini tidak netral. Meskipun ada person yang simpatik kepadanya, tetapi mereka lebih tahu mana yang menjadi tugas dan kewajibannya,” kata Zulkarnaen.
Menurutnya, secara nasional anggota yang tidak netral sangat kecil persentasenya, mengingat anggota TNI wajib patuh atas perintah atasannya.
Ini juga didasari oleh Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta ST Panglima TNI ST/256/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penekanan kepada prajurit/PNS di jajarannya untuk tetap menjunjung tinggi netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada serta mengantisipasi gejolak sosial yang mungkin timbul di wilayahnya.
“Saya prediksikan secara kelembagaan TNI di Kalbar tetap netral. Tetapi kalau person tidak mustahil karena mereka punya anak dan istri, meskipun anggota TNI tidak ada suara dalam pemilu. Secara personal dia juga punya hak untuk men-sounding ke siapa,” paparnya.
Menurut Zulkarnaen, adanya calon yang berasal dari jajaran korps TNI purnawirawan, kalau sempat TNI tidak netral akan besar pengaruhnya. Militer harus mampu menjadi pihak penegak dan menjaga wibawa negara ini.
“Militer sebagai aparatur negara kalau netral wibawanya akan mahal. Ke depan kita tetap percaya TNI tetap netral. Karena anggota militer memang sudah diamanahkan untuk tidak punya hak suara,” katanya.
Secara kelembagaan, Panglima TNI, Pangdam, hingga jajaran di bawahnya wajib menegakkan komando. Fenomena yang terjadi sekarang para anggota TNI yang ikut terlibat dalam kontestan pilkada tersebut tidak lagi memegang kendali. Karena sudah dalam keadaan pensiun.
Ia berharap TNI ini sebagai pengawal supaya pesta demokrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semua masyarakat sepakat ingin suasana stabilitas keamanan terjaga.
“Dengan waktu yang cukup lama TNI back to basic diharapkan mereka sudah terbiasa tidak terlibat dalam politik praktis,” tutupnya. (kie)