14 KPU se-Kalbar Jadi Saksi di MK

Hakim MK

PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat akan menghadirkan seluruh KPU kabupaten/kota se Kalbar di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam agenda sidang pembuktian. Besok, Jumat (12/10/2012), MK menggelar sidang lanjutan perselisihan Pemilukada Kalbar dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon (MB dan Arafah) maupun termohon (KPU Kalbar) serta pihak terkait.

"Besok (hari ini) agendanya adalah pembuktian. Dalam pembuktian ini masing-masing pihak menyampaikan bukti tertulis seperti surat, maupun saksi. Kita meminta Panwaslu dan KPU kabupaten/kota se Kalbar untuk bersaksi, serta ada sekitar 40 bukti atau berkas surat yang akan diserahkan," kata Nazirin kepada Tribunpontianak.co.id, saat dihubungi, Kamis (11/10/2012).

Ditambahkannya, keterangan dari para saksi yakni KPU kabupaten/kota se Kalbar diharapkan bisa menjelaskan mekanisme tentang setiap tahapan yang telah disosialisasi. Yakni berkenaan dengan perekrutan anggota penyelenggara, penyerahan DPS dan kemudian penetapan DPT.

"Sebenarnya kami melihat apa yang digugat oleh pihak pemohon tidak ada yang signifikan. Semuanya sudah sesuai dengan Undang- undang dan sangat jelas. Berkaitan dengan Armyn Alianyang, Undang-undang juga sudah menjelaskan cukup dengan surat pernyataan permohonan pengunduran diri, sesuai pasal 59 huruf G," jelasnya.

Terpisah, kuasa pemohon pasangan gubernur dan wakil gubernur Morkes - Burhanudin A Rasyid, Syamsir, menuturkan siap membuktikan pencalonan Armyn Alianyang melanggar Undang-undang. Dikatakannya, pembuktian ini akan diterangkan dalam sejumlah saksi ahli yang akan memberikan keterangan.

Jokowi Punya 15.059 Relawan

ISTIMEWA
Tim senyap pemenangan Cagub dan Cawagub Jokowi-Ahok

JAKARTA - Sukses Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta bukan semata karena kehebatan daya magnet sosok keduanya. Tim sukses dan relawan yang solid pun sangat besar andilnya. Mereka tim rahasia yang memimpin gerakan bawah tanah.

Pasangan ini misalnya ditopang "tenaga" lain yang terus bekerja keras mengawal pertarungan dalam memperebutkan DKI 1. Para relawan ini jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mereka beranggotakan 15.059 relawan, sama dengan jumlah tempat pemungutan suara.

Tim relawan berada di bawah pengawasan 42 koordinator di tingkat kecamatan, dan 706 yang berada di tingkat kelurahan. Sebagian besar menyebar tim berada di lapangan, kelurahan dan kecamatan di DKI Jakarta, di lima kotamadya dan satu kabupaten, yakni Kepulauan Seribu.

Menurut Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi yang sekaligus bertindak sebagai koordinator tim relawan, mereka juga dibantu oleh tim operator sebanyak 150 orang yang terus memantau di Pusat Data Jakarta Baru.

Tim operator direkrut sangat ketat, dan dilatih selama 3 bulan lebih. Kerahasiaan dijaga, agar tidak terjadi pengkhianat, yang menyeberang ke kubu lawan, Foke - Nara. Tugas tim operator ini juga tidaklah mudah. Mereka harus mengakomodir 15.095 laporan tim yang beroperasi di lapangan selama berjam-jam. (tribunnews/nicolas emanuel manaffe)

Pengunduran Diri Jokowi Tunggu Sidang DPRD

SEMARANG - Surat pengunduran diri Gubernur DKI terpilih, Joko Widodo selaku Wali Kota Surakarta belum diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami menunggu hasil sidang paripurna DPRD Surakarta yang membahas mengenai usulan pengunduran diri tersebut," kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono di Semarang, Minggu (30/9/2012).

Dikatakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengunduran diri Wali Kota Surakarta harus ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. "Semua tergantung sidang paripurna DPRD," ujarnya.

Hasil sidang paripurna itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Secara terpisah, anggota DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta berbagai program pembangunan Kota Solo harus tetap berkelanjutan, setelah ditinggal Joko Widodo.

"Wakil wali kota yang akan melanjutkan jalannya pemerintahan harus mampu menjaga penyelesaian berbagai target pembangunan yang sudah direncanakan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah 2012 putaran kedua.

Pasangan tersebut meraih 53,82 persen suara, mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang meraih 46,17 persen suara. Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu rencananya akan dilantik pada 7 Oktober 2012.

Anggaran Pelantikan Rp 550 Juta, Jokowi Geleng Kepala

JAKARTA - Anggaran pelantikan Gubernur Jakarta terus menuai kontroversi. Kritik keras terus dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait alokasi anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017.

Pasalnya, setelah sempat dipangkas setengahnya menjadi Rp 499 juta, kini anggaran itu kembali meningkat menjadi sekitar Rp 550 juta. Terkait hal ini, Jokowi pun geleng-geleng kepala saat ditanyakan tanggapannya soal pelantikan mewah untuk dirinya itu.

"Dulu kan sempat Rp 1 miliar, lalu saya ngomong turun jadi Rp 400 juta. Terus sekarang naik lagi?" tanya Jokowi heran, Selasa (2/10/2012) malam saat dijumpai di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Jokowi, dirinya memang tidak memiliki hak untuk meminta pemotongan anggaran itu. Namun, ia berharap agar pelantikan untuk dirinya dan pasangan cagub, Basuki Tjahaja Purnama, dilakukan sesederhana mungkin.

"Kemarin saya bilang sederhana, sekarang saya berharap sesederhana mungkin. Saya nggak mau diminta sebut angka-angkanya berapa," kata Jokowi lagi.

Wali Kota Solo yang saat ini dalam proses pengunduran diri itu menilai anggaran pelantikan yang cukup besar sebaiknya dialihkan untuk program-program bagi rakyat. "Ya kan bisa dialihkan untuk hal lain seperti keamanan yang kira-kira menyangkut ke rakyat, bukan ke saya," ujar Jokowi.

Seperti dibertakan sebelumnya, alokasi dana pelantikan gubernur terpilih dianggarkan Rp 822.000.000 dalam APBD 2012. Kemudian meningkat menjadi Rp 1,05 miliar dalam APBD Perubahan 2012. Selanjutnya, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp 622.000.000 dan kembali dipangkas menjadi Rp 499.407.000 setelah melalui berbagai pembahasan dengan berbagai pihak. Namun, jumlah ini kembali naik menjadi Rp 550 juta.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede, membenarkan adanya penambahan alokasi dana pelantikan gubernur terpilih. Penambahan ini berhubungan dengan masalah hiburan yang akan ditampilkan saat acara pelantikan.

"Nantinya kami akan sewa paduan suara dari UI dan sound system sekitar Rp 25.000.000. Kemudian Keroncong Tugu juga jadi ditampilkan dengan biaya sekitar Rp 20.000.000," kata Mangara saat dijumpai di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk kembali mengundang Keroncong Tugu sudah melalui pertimbangan yang matang. Menurutnya, keroncong tugu tetap digunakan mengingat grup musik ini memiliki nilai historis tersendiri.

"Tambahannya untuk sementara itu, tapi dipastikan tak akan ada artis. Undangan rencananya 800 orang sesuai dengan kapasitas ruang paripurna," ujar Mangara. (*)

Pelantikan Jokowi-Ahok 15 Otober

JAKARTA - Setelah menunggu beberapa lama akhirnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama segera dilakukan pelanttikan. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2012-2017 tersebut dipastikan akan digelar pada Senin (15/10/2012) pekan depan.

Hal itu ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI yang baru saja selesai digelar siang ini di Gedung DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua menjelaskan, penentuan hari pelantikan itu berdasarkan pada surat Keputusan Sekretariat Negara tertanggal 8 Oktober 2012 tentang pemberhentian Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo.

"Sudah diputuskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan Senin, 15 Oktober," kata Inggard saat ditemui seusai menggelar rapat bersama Bamus DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Ia melanjutkan, acara pelantikan dimulai pada pukul 10.00-12.55 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta. Panitia pelantikan bakal menggelar geladi kotor pada Jumat (12/10/2012) siang dan gladi bersih pada satu hari sebelum hari H pelantikan, yakni Minggu (14/10/2012) pagi. "Semuanya sudah disiapkan dan undangan akan segera kami kirim," ujar Inggard.

Para tamu undangan yang hadir dalam acara pelantikan akan dibagi menjadi dua. Sebagian ditempatkan di dalam ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta dan sisanya menyaksikan melalui TV plasma di lobi utama Gedung DPRD. (*)

9 Televisi Siarkan Pelantikan Jokowi-Ahok

Kompas.com
Pasangan Jokowi-Ahok

JAKARTA - Setelah sempat molor dua kali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memastikan pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih periode 2012-2017, digelar hari Senin, 15 Oktober, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI. Acara digelar sederhana.

Dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10/2012), rangkaian acara pelantikan sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.55 sudah disusun secara detail. Acara diawali dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, diakhiri acara ramah-tamah.

”Berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 9 Oktober dan telegram dari Kementerian Dalam Negeri, diharapkan DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat paripurna istimewa untuk melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua seusai rapat.

Sebanyak 2.000 undangan telah disebar. Di dalam ruang rapat ditempatkan 850 tamu undangan, selebihnya ditempatkan di luar ruang rapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan mantan Wakil Gubernur Prijanto juga diundang dalam pelantikan dan memastikan akan datang.

Acara pelantikan akan digelar secara sederhana dengan anggaran Rp 500 juta, sebelumnya sempat dianggarkan Rp 1 miliar.

”Prinsipnya tidak menghamburkan anggaran. Acaranya sederhana, tetapi tentu tidak lebih jelek dari provinsi lain,” ujar Inggard.

Siaran langsung 9 televisi
Mengingat tingginya minat warga yang ingin menyaksikan pelantikan, Inggard mengimbau agar masyarakat menyaksikan pelantikan dari layar televisi.

”Ada sembilan stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung. Bagi yang tidak tertampung, bisa menyaksikan dari rumah,” ujarnya.

Inggard juga memastikan tidak akan ada penutupan Jalan Kebon Sirih saat pelantikan. Guna mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih merupakan pelantikan pejabat tingkat provinsi. Karena itu, pejabat partai yang diundang pun pada level provinsi. ”Kalau menghadirkan pimpinan partai tingkat pusat, itu bagian dari undangan partai,” katanya.

Sebanyak 20 undangan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, tempat Jokowi menjabat sebelumnya.

Pelantikan Jokowi-Basuki sempat tertunda dua kali. Semula, keduanya akan dilantik pada 7 Oktober seiring dengan habisnya masa jabatan gubernur lama. Jadwal itu mundur dengan alasan administrasi belum beres. Pelantikan sempat diundur lagi 12 Oktober, tetapi batal karena bertepatan acara Mendagri. (*)

Kadisdik: Tingkatkan Pembinaan Moral

SINTANG - Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Drs YAT Lukman Riberu mengatakan terkait persoalan seks bebas yang melibatkan siswa usia sekolah di wilayah tersebut pihaknya sudah mengabil tindakan tegas. Tidak hanya melihat kenakalan remaja yang mengarah kepada kriminal agar pihak keamanan melakukan tindakan.

"Kita lihat menteri pendidikan sendiri sudah tegas dan sanksi terhadap sekolah, untuk itu saya minta semua sekolah yang berkaitan dengan pendidikan agama dan karakter, tolong ditingkatkan apalagi guru yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Jika konseling ini berjalan dengan baik saya yakin apapun permasalahan siswa bisa dideteksi secara dini," ujar Lukman, Kamis (11/10/2012)

Selain itu, ia juga berharap kepada guru untuk memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran untuk menggiatkan ekskul di sekolah, sehingga mengurangi waktu anak- anak untuk berbuat yang tidak- tidak.

Terkait dengan siswa yang banyak drop out karena hamil diluar nikah, Lukman mengakui pihaknya belum mendapatkan data terkait hal tersebut, namun apabila hal tersebut telah terjadi, ia mengajak semua untuk memperhatikan permasalahan tersebut dan tak saling menyalahkan.

60 Persen ABG Hamil Lakukan Aborsi

NET

Ilustrasi aborsi

SINTANG - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat mengaku cukup terkejut dengan survey yang dilakukan terhadap perilaku seks bebas di wilayah ini. Dimana hasilnya 60 persen perilaku seks bebas berakhir dengan menggugurkan kandungan (aborsi).

Survey tersebut dilaksanakan oleh Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia  (SKRRI) yang dilakukan 2007, Kalbar merupakan satu diantara lokasi Survei tersebut.

"Angka- angka yang dihasilkan dari survey tersebut mengejutkan sekaligus memperihatinkan bagi kita semua pihak yang peduli terhadap generasi bangsa," ungkapnya, Kamis (11/10/2012).

"Dikatakan bahwa selama pacaran minimal sudah melakukan petting, 6 persen remaja putri  yang pacaran sudah petting, 19 persen untuk remaja laki-laki. Selain itu remaja yang pacaran sudah melakukan hubungan seksual, satu persen dari remaja yang melakukan hubungan seksual hamil, dan 60 persen berakhir dengan aborsi," kata Marcus.

Menurutnya, masalah yag terjadi saat ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mengatasi hal tersebut. Ia mengatakan kesehatan melihatnya dari segi bahaya apabila remaja sudah aktif melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah.

Dari yang sederhana tentunya adalah penyakit menular seksual, dan kehamilan dikalangan remaja putri secara fisik belum siap untuk hamil. Selain itu hamil di usia muda sangat beresiko.

"Berdasarkan hasil penelitian apabila wanita hamil di bawah usia 20 tahun itu resiko kematiannya 2-4 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan wanita yang hamil diatas 20 tahun. Tentu ini tantangan buat kita guna menekan angka kematian ibu dan bayi, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada remaja bahwa seks diluar nikah banyak bahayanya," jelas Marcus.

Sekelas DO Sekolah Karena Hamil

Ilustrasi

Siswi Hamil

SINTANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat meminta semua pihak waspada terhadap  merebaknya masalah free seks  dan dekadensi moral di kalangan remaja di wilayah ini, seiring berhembusnya kabar bahwa dalam setahun diperkirakan kurang lebih satu kelas siswa SMA drop out sebab hamil di luar nikah.

"Berawal dari rapat komisi kesehatan reproduksi kabupaten yang dilanjutkan dengan  kespro remaja bagi guru BP. Masukan atau input dari beberapa sekolah di wilayah Merakai ada yang mengatakan bahwa setiap tahun kalau dihitung dari kelas satu sampai kelas tiga drop aut karena hamil di luar nikah kurang lebih satu kelas. Kajadian serupa juga terjadi di beberapa sekolah," ujar  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Marcus Gatot Budi.

Dari masukan yang diinput dari beberapa sekolah ini artinya jika dianalisa bahwa diremaja Sintang sudah melakukan hubungan seks sebelum  menikah. Tentunya ini tak hanya bertentangan dengan norma- norma masyarakat akan tetapi juga bertentangan dengan norma agama.

Dan saya juga membaca buku survey kesehatan reproduksi remaja Indonesia  (SKRRI) yang dilakukan 2007, Kalbar merupakan satu diantara lokasi Survei tersebut.

Kualitas Tontotan Pengaruhi Mental Siswa

SINTANG - Kepala SMPN I Sintang Kalimantan Barat Hj Marthalena M Pd menilai terjadinya kasus seks bebas di kalangan remaja yang berimbas pada kasus aborsi satu di antaranya diakibatkan banyaknya tontonan yang disajikan yang kurang baik bagi pelajar. Termasuk aksi demo yang anarkis, dan kesenjangan sosial yang terlalu ditonjolkan. Sehingga siswa banyak yang ikut- ikutan.

"Untuk mengatasi hal ini harus ada kerjasama dengan orangtua murid, sebab keterlibatan orangtua sangat penting untuk tauladan bagi anak-anaknya. Terkadang kita sedih juga melihat tayangan- tayangan di  media yang banyak menampilkan hal- hal yang kurang baik untuk di contoh," ujar Marthalena, Kamis (11/10/2012).

Guna menekan terjadinya dekadensi moral siswa, pendidikan karakter tetap ditanamkan terhadap siswa. Tak hanya itu pihaknya juga merancang beberapa kegiatan lain guna membimbing siswa agar lebih baik, karena bimbingan dan penyuluhan di sekolah belum dianggap cukup untuk pembinaan karakter.

Selain itu pihak sekolah juga mengarahkan kegiatan- kegiatan ekstra kulikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, sehingga tak banyak waktu luang untuk hal- hal yang tak diinginkan.

"Selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia dan penyuluhan  kepada siswa di sekolah," tutur Marthalena.

Cari Rumus Tangkap Novel

Samad vs Timur Bahas Novel dan Tiga Tersangka

ZMS

Jakarta – Apakah pidato arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan basa-basi? Mabes Polri ternyata jalan terus dengan upaya menarik lima penyidiknya yang masih bertahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Kompol Novel Baswedan.
“Aturan itu akan direvisi, ini masih bisa dikoordinasikan, mungkin pihak ESDM KPK dan Polri akan bisa bersinergi,” ungkap Kadiv Humas Polri Brigjen Suhardi Alius di Mabes Polri, Selasa (9/10).
Suhardi mengingatkan kembali penyidik Polri yang ingin menjadi karyawan KPK, harus mengundurkan diri. “Harus mengundurkan diri, baru jadi pegawai KPK. Tapi itu kita atur kemudian. Kita koordinasikan supaya lebih smooth,” dalihnya.
Begitu pun perihal Kompol Novel, Suhardi mengatakan Polri akan mempertimbangkan pidato presiden Senin (8/10). Presiden menegaskan, langkah yang dilakukan penyidik Bengkulu untuk menangkap penyidik KPK Kompol Novel yang memeriksa Irjen Pol Djoko Susilo, itu momentumnya tidak tepat. “Polri akan merumuskan kembali waktu dan caranya lebih beretika,” ujarnya.
Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penembakan, Kompol Novel Baswedan masih berstatus penyidik aktif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo dalam konferensi pers di kantornya mengatakan Novel tetap bekerja. “Sampai hari ini kami (KPK) masih menganggap Novel penyidik,” ujar Johan Budi, Selasa (9/10).
Bahkan Kompol Novel tetap masih diberikan amanat oleh Abraham Samad sebagai Ketua Satgas Penyidik yang menangani kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri.
Hanya saja Johan enggan menjelaskan di mana keberadaan Novel saat ini. Tapi dipastikan olehnya, Novel tak berada dalam safe house. “Dia tetap bekerja seperti biasa,” tandasnya.
Kasus Novel yang diduga menembak kaki tersangka pencuri sarang walet, 2004 silam, itu dibuka kembali setelah KPK selesai menggelar pemeriksaan Irjen Pol Djoko Susilo terkait dugaan korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Polri, Jumat pekan lalu.
Sekitar tiga jam setelah pemeriksaan Djoko Susilo, sejumlah perwira Polri menggeruduk KPK meminta Novel Baswedan diserahkan. Namun upaya penangkapan itu gagal karena ditolak pimpinan KPK.

Pedoman Polri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memberikan tanggapan resmi mengenai rencana penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh Polri. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, koreksi Presiden SBY harus dijadikan pedoman bagi Polri.
“Presiden memberikan koreksi itu yang harus dijadikan pedoman oleh kepolisian,” jelas Denny ditemui seusai menghadiri diskusi bersama Ombudsman RI di Resto Platters, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (9/10).
Mengacu pada pidato SBY, Guru Besar UGM itu kembali menegaskan bahwa kesalahan Polri dalam hal ini adalah salah memilih waktu dan cara tindakan dalam mengusut kasus penganiayaan berat yang membelit Novel ketika masih berdinas di Polda Bengkulu pada tahun 2004.
“Saya pikir presiden memberikan dua clue, ya, bahwa waktu untuk melakukan tindakan dan cara untuk melakukan tindakannya tidak tepat,” imbuhnya.
Denny menambahkan, mengenai kelanjutan penanganan kasus itu bukan presiden yang menentukan melainkan Polri sendiri. Presiden hanya memberikan koreksi dan pihak Polri-lah yang harus segera menindaklanjuti.
“Apakah dilanjutkan atau tidak? Tentu bukan presiden yang menentukan berhenti atau tidak tetapi itu koreksi yang diberikan dan saya kira jelas arahannya,” pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai upaya itu tidak tepat saat ini.
“Adalah tidak tepat jika ada tindakan untuk memproses penyidik KPK Kompol Novel Baswedan atas dugaan kasus penganiayaan 8 tahun lalu saat ini tidak tepat, timing-nya tidak tepat, dan caranya pun tidak tepat,” ujar SBY dalam jumpa pers Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/10).

Samad bertemu Timur

Presiden SBY sudah memberikan mandat kepada KPK untuk menangani kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Jubir KPK Johan Budi SP mengatakan pihaknya akan melanjutkan pertemuan dengan Mabes Polri.
Pertemuan itu rencananya akan membahas antara lain soal tiga tersangka korupsi simulator SIM yang sama-sama ditangani oleh dua instansi penegak hukum itu.
Selain itu, nasib Komisaris Polisi Novel Baswedan terkait dugaan penganiayaan kepada enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu, Sumatera Selatan, 2004 juga akan dibahas di sana.
“KPK akan melakukan koordinasi secepatnya. Dalam pekan ini sudah ditindaklanjuti koordinasi itu,” kata Johan Budi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (9/10).
Dalam pertemuan itu, kata Johan, KPK juga akan turut melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Alasannya, berkas pemeriksaan tiga tersangka yang sedang diperebutkan itu sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan.
“Karena sebagian berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan tentu akan ada koordinasi lebih lanjut,” terang Johan.
Selebihnya, Johan mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya bersama Polri juga akan membahas pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk mengenai pembaruan MoU KPK dan Polri.
“Mengenai MoU kemudian PP tentu akan ditindaklanjuti KPK dalam segi biro hukumnya tentu akan duduk bersama dengan Polri dan Menpan,” imbuhnya.
Pada kasus Simulator SIM Korlantas Polri, KPK telah menetapkan status tersangka atas empat orang yang diduga melakukan korupsi, pada 27 Juli lalu.
Masing-masing Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukoco S Bambang.
Belakangan, tiga dari empat tersangka versi KPK itu juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Mereka adalah Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukoco S Bambang.
Di kasus itu, polisi juga menetapkan dua perwiranya, AKBP Teddy Rusmawan dan Kompol Legino. Nah, yang ramai jadi pembicaraan publik adalah “tukar guling” kasus antara KPK dan Polri. Inilah bakal karut-marut atau kalang kabut? (RMOL/dem/RK)

Akil: Perlawanan atas KPK Cukup Sampai di Sini Saja

Kalau Saja SBY Tak Selalu Ragu

ZMS

Pontianak – Ternyata pidato arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai belum menyelesaikan masalah. Banyak pihak mengungkapkan keraguan “bawaan” yang diduga bakal menimbulkan masalah baru.
DR Akil Mochtar SH MH menegaskan, pidato Presiden SBY yang berdurasi 40 menit tersebut belum mampu secara signifikan menyelesaikan konflik KPK dengan Polri.
“Hal ini menunjukkan adanya ketidaktegasan pemimpin dalam menyelesaikan konflik tersebut,” ungkap Akil Mochtar menjawab Rakyat Kalbar yang menghubunginya via selular dari Pontianak, Rabu (10/10) sekitar pukul 18.49.
Satu-satunya mantan anggota DPR RI asal Kalbar yang vokal itu menegaskan, ternyata pidato SBY bukan saja belum mampu menyelesaikan konflik, bahkan diperkirakan akan berlanjut.
Akil Mochtar yang kini hakim pada Mahkamah Konstitusi menguraikan dari lima kesimpulan dari keseluruhan pidato presiden saling membentur satu sama lain.
 “Misalnya, presiden menilai proses hukum penyidik KPK yang berasal dari Polri, Kompol Novel Baswedan, itu tidak tepat. Seharusnya presiden menginstruksikan Polri menghentikan proses kasus hukum tersebut. Ungkapan ‘tidak tepat’ ini terbukti menimbulkan perbedaan tafsir antara KPK dengan Polri,” jelas Akil.
Dalam perkembangannya, lanjut Akil, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan memproses hukum kasus Kompol Novel pada saat yang tepat. Di sisi lain, KPK menyatakan kasus yang melibatkan penyidiknya sudah selesai.
“Kalimat bersayap lainnya terlihat jelas ketika presiden menegaskan KPK berhak menangani kasus simulator SIM, sementara Polri menangani kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang pada kasus lainnya di tubuh Polri. Seharusnya KPK berhak menangani kasus simulator SIM dan pengadaan barang lainnya sesuai dengan UU 30/2002 tentang KPK,” ujar Akil Mochtar dengan nada tegas.
Sebelumnya, ketika kisruh dua institusi penegak hukum ini mengawali “benturan” sebelum dan hingga pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di halalbihalal prakarsa SBY, mestinya sudah clear.
Akil mengatakan sebelumnya ia pernah mengatakan Presiden SBY harus segera turun menangani kisruh KPK dan Polri. Hal itu untuk mencegah perlawanan yang akan meluas ditujukan untuk melemahkan KPK oleh instansi pemerintah maupun parlemen.
“Perlawanan pada KPK yang dilakukan oleh Polri mengindikasikan adanya gerakan yang semakin meluas. Gerakan itu memiliki fokus untuk menyerang KPK. Aktor dari gerakan yang berpotensi semakin meluas tersebut dengan melibatkan instansi pemerintah yang korup, kemungkinan besar didalangi oleh koruptor,” ungkap Akil.
Makanya, tegas Akil, seharusnya SBY tegas untuk memutus rantai perlawanan pada KPK, termasuk perbuatan kriminalisasi hukum. Ternyata pidato Jumat malam (8/10) Presiden SBY sekadar angin surga untuk menyejukkan hati rakyat dan pendukung KPK yang sudah panas itu.
Agar kisruh dan sengkarut kewenangan hukum yang sudah jelas itu tidak semakin buram, presiden kembali dituntut lebih tegas tanpa kata bersayap dan membesarkan hati bawahannya.
“Nasib penegakan hukum telah dipertaruhkan, ada baiknya presiden turun tangan. Kepolisian kan berada di bawahnya. Kalau presiden tegas kepada Polri, maka upaya perlawanan terhadap KPK cukup sampai di sini saja,” tegas Akil.
Menurut Akil, tidak ada alasan untuk menghalangi penyidikan KPK atas perkara korupsi simulator SIM yang menyeret Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka lembaga penumpas korupsi itu.
“Semua aturan perundangan menegaskan bahwa KPK berhak untuk melakukan penyidikan, meskipun polisi mengklaim terlebih dahulu melakukannya. Sengketa perselisihan mana yang lebih berhak melakukan penyidikan hanya dapat diputuskan Presiden SBY,” tegas Akil. (kie)

Operasi Pekat Polda Amankan 20 Pasangan Mesum

PASANGAN MESUM - Puluhan wanita dan pria yang berhasil dirazia Pol PP Pontianak, Kamis (13/8/2012)

B

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 20 pasangan mesum dan beberapa warga yang tidak memiliki Indentitas penduduk yang berada dihotel dan penginapan di Kota Pontianak Kalimantan Barat kembali terjaring dalam razia penyakit Masyarakat (Pekat) yang dilakukan jajaran Diresktorat Sabhara Polda Kalbar.

Razia yang dilakukan, Rabu (10/10/2012) dini hari tersebut menyusuri beberapa hotel dan penginapan yang dianggap sebagai tempat ajang prostitusi di antaranya di jalan Gajahmada, Jalan Sultan Hamid II dan jalan Suprapto Pontianak.

Beberapa pasangan yang sedang asik istrirahat berdua di dalam kamar tidak dapat mengelak saat petugas kepolisian memeriksa indentitas dari penghuni kamar tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan pasangan tidak dapat menujukan bukti sah sebagai suami istri.

Dari beberapa hotel yang dilakukan razia dan didapat pasangan mesum serta warga tanpa indentitas semuanya diangkut menggunakan mobil dan dibawa ke Ditsabhara Polda Kalbar untuk dilakukan pendataan dan pembinaan serta dikenakan Tipiring.

Menurut Kasubdit Gasum Dit Sabhara Polda Kalbar, AKBP Sardi, dihubungi Rabu (10/10/2012)siang ada empat penginapan yang dilakukan razia dan mengamankan sebanyak 20 orang pasangan mesum serta tanpa identitas.

"Razia yang digelar ini merupakan kegiatan rutin kepolisian bertujuan mengantisipasi maraknya penyakit masyarakat yang meresahkan dan penyalahgunaan tempat seperti hotel yang dijadikan tempat prostitusi," ungkap Sardi.

Anak SMP Pun Terjangkit PMS

Ilustrasi

SINTANG - Data mencengangkan disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, data tersebut terkait penyakit seksual yang diderita oleh masyarakat di wilayah ini. Ternyata bukan hanya kalangan orang dewasa saja yang mengidapnya, anak usia SMP pun ikut terserang penyakit tersebut.

Data yang disampaikan dinas kesehatan tersebut hingga Juni 2012, terdata jumlah pengidap Human immunodeficiency virus (HIV) dan acquired immune deficiency syndrome (AIDS) di Kabupaten Sintang mencapai 112 orang yang terinfeksi. Dari 112 orang yang sudah terinfeksi,  31 orang  meninggal dunia.

Kadiskes Sintang Marcus Gatot Budi mengatakan dari 81 orang yang masih hidup terdiri dari 56 orang pengidap HIV dan 25 orang AI DS.

"Pengidap HIV AIDS sampai saat ini memang masih di dominasi kaum laki- laki, kendati perempuan juga ada. Rata- rata mereka yang terinfeksi adalah mereka yang usia produktif dari 15-44 tahun, namun untuk bayi belum diketahui," ujar Marcus kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (10/10/2012).

"Bahkan ada kita temukan Siswa kelas dua SMP yang mengidap penyakit kelamin, apakah ini karena berganti ganti pasangan atau laki- lakinya yang berganti pasangan kita belum tahu. HIV AIDS menjadi ancaman Besar di Kabupaten Sintang jika seks bebas menjadi trend," paparnya.

Tragis! Gadis ini Diperkosa di WC

Ilustrasi
Ilustrasi

 BONE - Gadis belia berusia WS (17) tahun di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, menjadi korban perkosaan oleh seorang pemuda yang baru dikenalnya melalui telepon seluler tiga hari sebelum kejadian.

Pemerkosaan terjadi ketika korban hendak pergi ke rumah kerabatnya di Jalan Tanggul, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Taneteriattang Timur, Kabupaten Bone, sekira pukul 20:00 wita, Kamis, 4 Oktober 2012.

Di tengah jalan, korban tiba-tiba dicegat dan diseret ke sebuah WC hingga akhirnya diperkosa. Pelaku yang memanfaatkan kegelapan malam dengan bebas merenggut keperawanan WS.

"Dia cegat saya baru tutup mulutku jadi saya tidak bisa berteriak," kata WS di hadapan penyidik, Jumat (5/10/2012) kemarin.

Usai melakukan aksinya, pelaku yang diketahui berinisial MM (23), warga Jalan Bandung, Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Taneteriattang Timur langsung meninggalkan korban yang terus menangis di kegelapan malam. Salah seorang kerabat korban yang mendapati korban menangis langsung melaporkan peristiwa ini kepada orangtua WS.

Pihak keluarga lantas mencoba mencari jalan tengah dengan memanggil keluarga pelaku, dan meminta WS dinikahi. "Kami sudah berkorban dengan meminta agar anak ini dinikahkan saja, tapi tidak ditangapi, makanya kami melapor," ujar salah seorang kerabat korban yang mendampingi WS ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Bone.

Sementara itu, pihak berwenang yang dikonfirmasi terkait dengan peristiwa ini hanya membenarkan tentang adanya laporan perkosaan, namun belum mengamankan pelaku. "Laporan korban baru kami terima dan sementara kami lidik," kata Kompol Abd Muin, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Polres Bone.

Diperkosa Usai Berkenalan Singkat

Ilustrasi

PROBOLINGGO - Lapi (18), warga Blok Dawuan, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, digelandang ke kantor Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Senin (30/5/2011) siang.

Remaja pengangguran yang hanya lulusan SD tersebut berurusan dengan polisi karena memerkosa, sebut saja, Intan (14), pelajar kelas I sebuah SMP negeri di Kota Probolinggo. Lapi dibawa ke kantor polisi oleh kerabat korban dan ketua RT setempat.

Selain Lapi, ada remaja lain yang dilaporkan ke polisi terkait kasus yang sama, yakni Sueb (19), tetangga Lapi, yang baru lulus SMA.

Tuduhannya adalah kasus pemerkosaan terhadap, sebut saja, Permata (13), teman satu kelas Intan asal Kedunggaleng. Kedua orangtua korban sama-sama melapor ke kantor polisi.

Selanjutnya, aparat kepolisian membawa Intan dan Permata ke RSUD dr Moh Saleh untuk dimintakan visum.

"Ya, kedua korban kita mintakan visum. Kalau terbukti, para pelaku akan kita jerat dengan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun," kata Kasat Reskrim Ajun Komisaris Agus I Supriyanto mendampingi Kapolresta Probolinggo, Selasa (31/5/2011).

Meski hasil visum itu belum diketahui, sudah ada pengakuan penting dari mulut Lapi. Di depan petugas SPK, Lapi mengaku menindih Intan sebanyak dua kali. Kejadian itu berlangsung di rumah Sueb malam Senin kemarin.

"Dua kali melakukan, Pak. Di rumah pacarnya Permata (Sueb)," ujar Lapi.

Pernyataan lain yang mendukung dugaan pemerkosaan itu adalah pengakuan Intan kepada orangtuanya. Diakui bahwa Lapi sudah menggerayanginya. Keterangan Intan dan Permata, mereka kenal Lapi dan Sueb saat pulang sekolah.

Dari perkenalan singkat itu, mereka lalu berpacaran, tanpa penjajakan. Beberapa hari kemudian Intan dan Permata diajak ke rumah Sueb.

"Orangtuanya ke Bali. Cuma ada neneknya. Ya menginap di sana," ujar Permata. Kalau Intan mengaku telah digerayangi oleh Lapi, lain halnya dengan Permata. Katanya, ia sudah tidak ingat lagi yang terjadi setelah diberi minuman berwarna putih.

"Enggak ingat. Kepala rasanya pusing," timpal Permata sambil terus menundukkan kepalanya ke dekat meja polisi. Setelah semalam menginap, kedua sahabat karib tersebut pulang menuju rumah Permata.

Kejadian itu terungkap setelah orangtua Intan menjemput dan membawa anaknya pulang. Orangtua Intan curiga dengan penampilan anaknya yang awut-awutan, leher penuh cupang, dan jalannya sempoyongan.

"Saya desak terus, akhirnya dia mengaku," kata ayah Intan. Dari pengakuan itulah, kasus tersebut kemudian dibawa ranah hukum.

4 Anak Ini Dilecehkan di Kawasan Masjid

net

ilustrasi

PONTIANAK - Pelecehan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini di daerah Siantan, Pontianak Utara.

Menurut rekan orangtua satu di antara korban, Ruhut, mengatakan kejadian pelecehan terhadap anak di bawah umur itu terjadi pada Rabu (19/10/2011) di Komplek Pemda, Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.

Tragisnya peristiwa terjadi di dalam masjid, yakni Masjid Jami'atussyura sekitar pukul 14.00 WIB. Tersangka bernama A Yani usia diperkirakan sekitar 30 tahun, warga Jalan Khatulistiwa Gang Bersama Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

Sedangkan keempat korban yang masih di bawah umur, masing-masing berinisial DL (9), RT (9), ST (9) thn, dan DM (7). Keempat korban tinggal di Komp. Pemda, Jl 28 Oktober.

Ruhut menceritakan, kronologi kejadian dilakukan di dalam masjid. "Awalnya pelaku mau melihat tai lalat ditubuh korban, selanjutnya pelaku mencium-cium korban dan memegang kemaluan korban," tuturnya.

Para korban pada saat itu sedang menunggu guru ngajinya didalam masjid, sedangkan pelaku pada saat itu sedang salat di dalam masjid yang sama.

Hasil kunjungan dari pihak KPAI ke TKP, besok para korban pelecehan akan didampingi KPAI ke Polresta untuk memproses hukum selanjutnya.

Gadis Belia Ditelanjangi di Semak-semak

Ilustrasi

Tiga orang pria ditangkap setelah seorang remaja putri mengalami pelecehan seksual di Coogee, sebuah wilayah pantai di kawasan Randwick, New South Wales (NSW), Australia. Demikian dilansir Sydney Morning Herald, Minggu (6/5/2012).

Juru bicara kepolisian setempat mengatakan seorang saksi menelepon polisi setelah melihat seorang gadis remaja diseret-seret di jalan oleh dua orang pria muda ke semak-semak  Sabtu (5/5/2012) malam sekitar pukul 21.45 waktu NSW. "Ia setengah telanjang," demikian kata seorang saksi.

Sebuah helikopter polisi melakukan pencarian sepanjang malam di sisi tebing terjal di Pantai Cooge untuk mencari pria tersebut. Tepat tengah malam, tiga pria berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi  Maroubra sementara gadis malang itu dilarikan ke RS Royal Prince Alfred Hospital untuk pemeriksaan medis.

4 Gadis Belia Dilecehkan di Kolam Renang

AUSTRALIA - Sedikitnya empat gadis belia mendapat kekerasan seksual di sebuah kolam renang di Sydney Olympic Park Aquatic Centre, Australia. Demikian dilansir Sydney Morning Herald, Senin (14/11/2011).

Si gadis berusia 12 dan 12 berenang di kolam renang di sana sekitar pukul dua siang. Polisi mengatakan seorang pria mendekati mereka saat sedang berenang dan melakukan kekerasan seksual dan melaporkan hal itu ke orangtua mereka.

Sayangnya, polisi tak berhasil menemukan lokasi tersangka yang digambarkan berusia 20-30 tahun, bertubuh sedang, dengan kulit gelap, rambut hitam, dan tak bercukur. Saat kejadian, ia mengenakan celana pendek warna gelap.

Guru Agama "Nodai" Murid Ditangkap

Ilustrasi
Ilustrasi

BULUKUMBA - Dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, seorang guru agama, HN, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dijebloskan ke dalam sel.

Pelaku yang memiliki tiga anak itu dilaporkan oleh orangtua SC (12) dengan tuduhan pelecehan seksual.

Hal itu diungkapkan Wakil Kepala SMP Negeri 3 Tahiruddin, Kamis (12/4/2012). Menurut Tahiruddin, berdasarkan keterangan SC, guru yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan sejak 1992 silam itu datang mendekati korban yang tengah berdiri menunggu temannya keluar dari masjid sekolah, di depan ruang praktik laboratorium IPA.

 Pelaku langsung merangkul pinggang korban, kemudian tangannya naik hingga menyentuh buah dada korban.

"Korban langsung pergi meninggalkan pelaku setelah buah dada korban dipegang. Kejadiannya itu di saat pulang sekolah, usai melakukan praktik shalat di masjid," ungkapnya.

Tahiruddin melanjutkan, kejadian pelecehan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak didiknya itu sudah dua kali terjadi. Pertama pada tahun 2002, tetapi pihak sekolah hanya menyelesaikannya secara internal. Dalam kejadian yang kedua kali ini, pihak sekolah menyerahkan keputusan terhadap keluarga korban.

Saat ini pihak sekolah masih menunggu keputusan dari dinas pendidikan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Sementara itu, HN yang ditemui di Mapolsek Ujung Loe membantah keras bahwa dirinya telah menodai anak didiknya sendiri. Dia menceritakan, seusai pelajaran tata cara shalat di masjid sekolah, dia bertemu korban yang tengah berdiri di depan laboratorium. Sambil jalan, pelaku menegur korban. Namun, daftar kehadiran siswa yang dipegangnya menyentuh tangan korban.

"Saya memegang absen, tidak sengaja absen itu mengenai tangan siswi saya yang sedang berdiri. Saya juga kaget tiba-tiba polisi datang ke rumah saya dan menangkap atas tuduhan pelecehan seksual," kilahnya.

Kepala Polsek Ujung Loe Ajun Komisaris Thamrin Nur mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mendalami kasusnya dengan memeriksa sejumlah saksi.