Tutup Peluang Niat Korupsi

Abraham "KPK" Samad Buka Integrity Fair

Masyarakat Jangan Permisif, Skeptis, Apatis

Kiki Supardi

Walikota Pontianak Sutarmidji, Kapolda Kalbar Unggung Cahyono, Ketua KPK Abraham Samad, seusai meresmikan Integrity Fair di Pontianak Convention Center, Jumat (19/10)

Pontianak – Korupsi hanya bisa dicegah kalau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai elemen yang ada tidak permisif, skeptis, dan apatis. Lembaga KPK tak bisa kerja sendiri, sementara aparat penegak hukum lainnya dinilai masih setengah hati.
“Masyarakat harus memiliki kesadaran, punya kepedulian. Masyarakat tidak boleh permisif (serbamembolehkan, red), apatis, dan skeptis,” ujar Ketua KPK Abraham Samad ketika meresmikan Integrity Fair yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak Convention Center, Jumat (19/10).
Integrity Fair sendiri dilakukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Sebab, menurut Samad, minimnya sumber daya manusia (SDM) di KPK yang keseluruhannya berjumlah 700 orang sangat terbatas untuk menangani begitu banyak kasus.
Dari 700 SDM yang tersedia, hanya 185 personel yang ditunjuk sebagai penyidik untuk menangani kasus korupsi. Sehingga KPK tidak memiliki personel yang cukup untuk melakukan pencegahan korupsi di setiap kabupaten/kota.
“Karena itu kita bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pemantauan di setiap kabupaten/kota supaya bisa menekan terjadinya tindak pidana korupsi atau kebocoran,” imbuhnya.
Menurutnya, apabila korupsi sudah terjadi dan KPK melakukan penindakan, maka cost operational-nya jauh lebih besar dari pada melakukan pencegahan korupsi.
“Karena itu kita melakukan tindakan pencegahan adanya potensi kebocoran negara, potensi korupsi yang terjadi di setiap daerah sedini mungkin. Jadi, kita melakukan tindakan yang preventif,” paparnya.

Jalan pintas

Abraham Samad menyatakan peluang korupsi terjadi karena ada kesempatan dan dorongan baik oleh dan pejabat kepada anggota masyarakat dan sebaliknya. Salah satunya semisal dalam proyek pembangunan, perizinan, transaksi keuangan, dilakukan jalan pintas. Karena itu Samad meminta masyarakat tidak mencari jalan pintas dalam pelayanan publik, ikuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Misalnya dari hal kecil, masyarakat ingin mengurus SIM, STNK, KTP, atau Kartu Keluarga (KK), kalau aturannya seperti itu harus diikuti. Contoh pengurusan KTP harus dua hari dan tidak pakai biaya, masyarakat harus mengikuti ketentuan tersebut. Jangan karena ingin cepat, harusnya dua hari terus kita suap petugasnya, dan keluar dalam satu hari karena kita menyuap,” ujarnya.
Dalam ketegasan sikap integrity fair juga bertujuan agar masyarakat tidak skeptis, punya kepedulian dan ingin membenahi apa yang terjadi di negara sekarang. Sebab, ingatnya, korupsi bisa terjadi karena adanya hubungan timbal balik.
“Kita mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap aturan-aturan dan pada aparatur pelayanan publik agar menentukan kriteria-kriteria dan sistem tertentu yang lebih transparan,” ajaknya.
Integrity fair dimaksudkan sebagai suatu sikap untuk mendorong publik agar terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus menggerakkan partisipasi serta peran aktif masyarakat, dengan menjadi pengguna layanan publik yang cerdas dan berintegritas.
“Masyarakat dapat memberikan masukan kepada layanan publik. Baik pengguna layanan maupun instansi penyedia layanan publik, didorong untuk mengedepankan integritas dan bersama-sama mencegah korupsi dengan tidak berperilaku koruptif,” tandasnya.
Sementara itu Walikota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan sektor pelayanan publik Kota Pontianak menjadi salah satu nominasi pelayanan satu atap terbaik nasional. “Pemenangnya akan diumumkan 12 November mendatang, mudah-mudahan kita menjadi salah satu pemenangnya,” katanya.
Peningkatan pelayanan publik Pemkot Pontianak dinilainya sendiri sudah cukup baik. Bahkan pihaknya sudah melakukan penindakan tegas bagi pegawai atau staf yang bermain atau melakukan penyimpangan dalam pelayanan publik.
“Saya pastikan staf kita tidak ada lagi yang bermain dalam memberikan pelayanan, terkecuali pemohon yang mencoba mengiming-imingi staf kita,” timpalnya.
Membenahi pelayanan publik, diakui Sutarmidji, tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat aparatur pelayanan saja. Masyarakat juga diminta untuk berubah dengan tidak mengiming-imingi petugas pelayanan publik. “Standar Operasional Pelayanan (SOP) sudah ada, kalau tidak dilayani sesuai SOP, silakan laporkan saja,” tegasnya.
Sutarmidji optimis ke depannya Kota Pontianak akan memasuki era transparansi dan dirinya memegang amanah masyarakat menjadikan Pontianak bebas dari korupsi. “10 November kita akan gelar apel akbar pencanangan Pontianak bebas dari korupsi, nanti diikuti seluruh elemen masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.
Integrity Fair sendiri mengusung tema “Mewujudkan Pontianak Berintegritas, Menuju Indonesia yang Bermartabat”. Integrity Fair merupakan bentuk apresiasi yang diinisiasi oleh KPK dan Pemkot Pontianak dengan cara memublikasikan layanan publik unggulan dari pemerintahan daerah/kota tersebut kepada masyarakat.
Integrity Fair sendiri diikuti 26 stand layanan publik baik dari instansi layanan publik vertikal maupun horizontal, stand dinas pemerintah kota, BUMN/BUMD, juga diikuti oleh berbagai stand industri kreatif, makanan, dan produk-produk lokal Kota Pontianak lainnya, sebagaimana Pontianak Fair tiap tahunnya.
Integrity Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya pentas musik bernuansa sosial, pagelaran seni budaya lokal, dan pemutaran film bertemakan anti korupsi.
Khusus untuk anak-anak, diselenggarakan berbagai permainan menarik bertemakan integritas, termasuk dongeng antikorupsi yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran antikorupsi sejak dini kepada anak-anak. (dna)

Hindari Kegaduhan Intelektual

Mengapa Abraham Samad Bungkam

ZMS

Pontianak – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memilih bungkam soal kasus-kasus yang ditanganinya saat ini. Cara ini untuk menghindari kegaduhan intelektual di kalangan masyarakat Indonesia.
“Untuk saat ini saya tidak memberikan keterangan terkait kasus-kasus yang ditangani KPK. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan intelektual untuk sementara ini,” ungkap Abraham kepada wartawan usai memberikan materi pelatihan “Jurnalis Antikorupsi” di Hotel Santika Pontianak, Kamis, 18 Oktober 2012.
Bahkan sampai kapan tutup mulut itu berakhir tak ada batasnya, untuk menjaga pro dan kontra yang ada di masyarakat. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena itu akan menimbulkan pro-kontra. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Menurutnya, gerakan tutup mulut itu atas saran sejumlah tokoh masyarakat menyusul terjadinya perseteruan KPK dengan Polri. “Itu atas usul sejumlah tokoh masyarakat di Jawa, termasuk juga PB NU, dan ini supaya menenangkan situasi,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap bisa memberikan penjelasan terkait kasus-kasus yang sedang ditangani melalui juru bicara KPK. “Termasuk kasus DS (Djoko Susilo), juga akan disampaikan oleh juru bicara KPK,” ujarnya.
Termasuk juga adanya penetapan tersangka baru dari tokoh partai pada kasus Wisma Atlet, ia tidak banyak komentar. “Saya belum tahu persis karena dari kemarin saya berada di Kota Pontianak,” katanya singkat usai membuka Integrity Fair di Pontianak Convention Centre, Jumat (19/10).
Ditanya kebenaran data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa Kalbar menduduki provinsi terkorup nomor lima dari 33 provinsi beberapa waktu lalu, Abraham Samad janji akan mengecek kebenarannya.
“Saya belum tahu persis datanya. Nanti pulang akan saya cek. Seluruh potensi-potensi korupsi di seluruh provinsi sebelum kita melakukan investigasi lebih jauh, kita tidak akan menyampaikan ke hadapan publik. Karena itu bagian dari strategi penyidikan,” kata Samad.
Namun dia memastikan di Kalbar ada indikasi korupsi yang perlu dilakukan verifikasi dan investigasi lebih jauh. Yang jelas bahwa tidak ada kasus korupsi yang dilepaskan selama ia mempunyai data dan bukti yang cukup.
“Mudah-mudahan pelayanan publik di Pontianak jauh lebih bagus dan lebih transparan serta akuntabel. Masyarakat juga harus mendukung,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas KPK dan institusi penegak hukum lainnya, tetapi tugas bersama.
“Meskipun dengan keterbatasan pegawai yang ada di KPK, kami menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah. Jadi mata KPK ada di mana-mana,” tutup Samad. (kie)

Samad Datang Apa Terbilang?

KPK Proses 16 Kasus Dugaan Korupsi di Kalbar

ZMS

Pontianak – Menjelang petang Kamis (18/10), Ketua KPK Abraham Samad dan staf tiba di Kota Pontianak. Dia datang bukan untuk menangkap dan membawa seorang koruptor ke Jakarta.
“Pengawasan terhadap kasus korupsi di daerah termasuk di Kalbar masih lemah. Ini karena keterbatasan anggota KPK sementara yang ditangani se-Indonesia,” ujar Abraham Samad di depan puluhan jurnalis dalam rangka Lokakarya Jurnalis Anti Korupsi di Hotel Santika, kemarin.
Diungkapnya, pada 2011 total aset kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 152 triliun lebih (lengkapnya Rp 152.957.821.529.773). Dari data tersebut jumlah kerugian negara akibat korupsi tiap tahunnya tembus angka triliun.
“Tiga tahun yang lalu saya ke Pontianak dengan sekarang tidak ada perubahan yang signifikan di Kalbar. Dari segi infrastruktur seperti jalan dan Bandara Supadio termasuk lamban. Tetapi di Kalbar juga berpotensi ada korupsi,” kata Samad.
Ia melempar pertanyaan, kenapa KPK terlihat belum menyentuh kasus korupsi di daerah Kalbar? Dijawabnya sendiri, bahwa infrastruktur KPK tidak banyak.
“Penyidik KPK yang berjumlah 87 orang harus menangani kasus korupsi dari Sabang ke Merauke. Sementara sehari kurang-lebih 50 persen laporan masuk ke KPK. Meskipun tidak semua kasus korupsi terbukti, tetapi sekitar 30 persen ada indikasi dan memberi tanda sebagai kasus korupsi,” papar Abraham Samad.
KPK sekarang memperkuat fungsi supervisi atau pengawasan pada kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian KPK berharap prosesnya bisa berjalan sesuai keinginan. Jika tidak dioptimalkan fungsi koordinasi supervisi, kadang kasus korupsi yang tidak dipantau oleh KPK dan masyarakat menghilang begitu saja.
“Ke depan, jalan keluarnya kita harus mencontoh ke Hong Kong. Di sana yang setingkat provinsi saja penyidiknya sekitar 200 orang tetapi KPK se-Indonesia hanya 87 orang,” ungkapnya.
Karena itu, harus ada penambahan personel KPK dan akan merekrut penyidik independen dalam waktu dekat ini. Tetapi saat ini KPK ada kendala berupa terbatasnya kapasitas gedung.
“Kita harus menyiapkan ruangan atau gedung untuk mereka bekerja. Sekarang sudah tidak bisa menampung 700 pegawai KPK dan sudah terpecah tiga tempat. Karena itu anggaran pembangunan gedung KPK harus bisa direalisasikan,” katanya.
Pihaknya berharap ada political will dari anggota DPR RI yang terhormat agar tahun ini menggolkan anggaran pembangunan gedung. “Kalau sudah ramai penyidik di daerah juga bisa dioptimalkan,” janji Samad.

16 kasus Kalbar

Setakat ini KPK tengah memproses 16 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalbar. Jumlah 16 kasus itu merupakan seleksi dari 181 laporan yang masuk selama 2011-2012.
“Dari 181 laporan dugaan tindak pidana korupsi, setelah dipilah-pilah ada 16 perkara yang masuk tahapan penindakan. Sebanyak 16 perkara tersebut layak diteruskan kasusnya untuk dilakukan penindakan selanjutnya,” ungkap Nur Chusniah, Kabag Litigasi dan Bantuan Hukum KPK menjawab wartawan usai memberikan materi pelatihan.
Kasus apa saja yang tengah diproses dari 16 kasus tersebut, ia enggan menyebutkan. Dari 181 laporan dugaan TPK tersebut, 171 di antaranya sudah ditelaah dan empat laporan lainnya sedang ditelaah oleh KPK.
“Kemudian untuk per 4 Oktober 2012 saja ada 82 laporan dugaan tipikor di Kalbar, 78 laporan di antaranya sudah ditelaah dan empat sedang ditelaah KPK. Sedangkan 44 laporan di antaranya bukan TPK dan masuk dugaan TPK tetapi tidak ada bukti,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari jumlah laporan yang telah ditelaah, jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaah dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang ada dua laporan. Sebanyak 22 laporan diteruskan ke internal KPK.
Sementara itu sebanyak 25 laporan dugaan TPK dikembalikan pada si pelapor untuk dilakukan penambahan, satu perkara diteruskan ke Bawasda, tujuh perkara dilanjutkan ke bagian penindakan, dan satu perkara diteruskan ke pencegahan KPK.
“Sejak tahun 2004 hingga 2011, KPK telah menerima sebanyak 51.592 laporan dari seluruh Indonesia. Sedangkan yang telah ditelaah sebanyak 51.280. Kemudian 8.374 laporan di antaranya yang berindikasi TPK,” katanya.
Laporan yang masuk ke KPK tidak hanya korupsi sehingga ada yang diteruskan pada aparat hukum yang berwenang, seperti kepolisian dan kejaksaan. (kie)

Diembuskan Asap Rokok, Siswi Pingsan

Syamsul Arifin

Nariah didampingi orang tuanya di RSI Yarsi Pontianak

Pontianak – Disemprotkan asap rokok, Nariah, 15, siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muthazam Kabupaten Landak masuk RSI Yarsi Pontianak Timur, Kamis (18/10).
Saat kejadian, datang seorang guru mendekati siswi MTs ini. Guru tersebut mengecek pekerjaan rumah (PR) di meja Nariah sambil merokok. Kemudian guru itu mengembuskan asap rokoknya ke wajah Nariah. Tak lama, siswi tersebut pingsan karena sesak napasnya kambuh.
Siswi MTs Al-Muthazam menghubungi orang tua Nariah dan memberitahukan bahwa siswi tersebut pingsan di sekolah. Nariah dijemput orang tuanya dan dibawa ke RSI Yarsi.
“Saya tidak tahu mengapa pak guru mengembuskan asap rokok di wajah saya. Setelah itu pak guru langsung ketawa dan saya sesak napas lalu pingsan,” kata Nariah
Nariah mengaku sakit di tenggorokan. Kondisi tubuhnya lemah. “Pak guru itu memang suka merokok di dalam kelas,” ujar Nariah. (sul)

Bupati Kunjungi Rumah Betang

Kholil Yahya

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir

Putussibau

 

Rombongan safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan. Jadwal rombongan safari Ramadan yang direncanakan di tiga kecamatan, yakni Batang Lupar, Badau, dan Empanang, sedianya rombongan akan bermalam di Kecamatan Empanang, namun Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, memutuskan untuk kembali lagi ke arah Badau karena ingin mengunjungi rumah betang yang ada di daerah Ensanak.
Dalam kunjungan itu Nasir mengaku sudah lama berencana untuk mengunjungi rumah betang itu, tapi selalu tertunda oleh jadwal yang padat. “Sekarang kami menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah betang ini, walaupun kunjungan ini tidak ada dalam jadwal kami,” tutur Nasir.
Menurut dia kunjungan tersebut untuk menepati janji karena selama dirinya menjabat sebagai bupati baru bisa berkunjung. Dalam kunjungannya, bupati disambut dengan antusias masyarakat Rumah Betang Ensanak. Dia mengatakan dalam sambutannya, kerukunan antarumat beragama itu sangat penting apalagi sebagai masyarakat Kapuas Hulu yang terkenal akan kehidupan cinta.
Selain itu dia juga berpesan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan diresmikannya PLB tahun depan. “Kita harus mampu mengimbangi peresmian PLB itu dengan persiapan baik itu dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Jangan sampai kita hanya menjadi penonton terhadap perubahan yang ada,” ajaknya. (lil)

Rumah Betang Biau Balai Diresmikan

Sungai Tebelian – Bupati Sintang Milton Crosby meresmikan Rumah Betang Biau Balai di Dusun Rajang Begantung II Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian, Senin (25/6). Peresmian rumah betang ini diselingi dengan panen ikan keramba.
“Rumah betang ini sangat penting bagi kami. Rumah betang ini bisa untuk mengumpulkan seluruh masyarakat di Dusun Rajang Bergantung untuk melakukan pertemuan atau musyawarah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian Konsen.
Konsen mengajak masyarakat adat Dayak melestarikan rumah betang yang merupakan warisan budaya leluhur. Bupati Sintang Milton Crosby memberikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan rumah betang.
Melalui rumah betang, kata Milton, masyarakat adat Dayak dapat mengenang adat istiadat dari leluhur. “Rumah betang juga sebagai simbol persatuan adat Dayak, selain rumah betang juga burung enggang juga simbol orang Dayak” ucapnya.
Burung enggang menunjukkan kesetiaan, loyalitas, dan keberanian. “Jadi orang Dayak jangan sampai lupa terhadap simbol-simbol Dayak,” pesannya. (din)

Rumah Betang Simbol Kebudayaan Dayak

Pontianak – Budaya Rumah Betang merupakan karakteristik kebudayaan Dayak. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, Rumah Betang adalah simbol persatuan masyarakat Dayak. Rumah Betang juga mencerminkan tradisi kebersamaan dan semangat persaudaraan masyarakat Dayak.
Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis MH mengatakan sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan Rumah Betang adalah menyangkut soal makna dari hidup manusia, pekerjaan, karya, dan amal perbuatan, persepsi mengenai waktu, hubungan manusia, alam sekitar, dan hubungan dengan sesama sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Betang memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Dayak.
“Sejalan dengan perkembangan zaman, pengaruh globalisasi yang melanda dunia sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bisa dimungkiri terjadinya interaksi antara budaya terutama dengan budaya luar yang bersifat destruktif,” ungkap gubernur.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat melumpuhkan sendi-sendi kebudayaan termasuk kebudayaan masyarakat Dayak yang lambat laun secara alamiah akan hilang. “Hal ini apabila tidak diantisipasi secara arif, tidak saja akan kehilangan jati diri tetapi dapat punah tergilas oleh dinamika kemajuan zaman,” kata Cornelis.
Sebaliknya, ia menjelaskan upaya-upaya dalam pelestarian budaya yang cenderung menutup diri dengan budaya luar merupakan hal yang tidak realistis dan justru menempatkan budaya tersebut terkungkung, punah, dan tenggelam oleh dinamika perkembangan sosial masyarakat yang selalu bergerak dinamis.
“Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita memberikan ruang gerak yang luas bagi pembangunan dan perkembangan budaya masyarakat Dayak dalam kerangka pengembangan kebijakan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional,” jelasnya.
Diharapkan melalui upaya pengembangan kebudayaan yang dilakukan dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasional yang memiliki peran sangat strategis dalam memberikan identitas bangsa di tengah-tengah gencarnya pengaruh budaya luar.
Cornelis berharap dengan dibangunnya Rumah Betang Raya Dorie’k Umpulor masyarakat dapat menjaga, memelihara aset budaya ini serta dimanfaatkan dengan baik sebagai untuk melakukan pertemuan dan musyawarah maupun sebagai pusat kegiatan tradisional masyarakat khususnya masyarakat Dayak Kabupaten Sanggau.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, karena dapat merealisasikan pembangunan Rumah Betang Raya Dorie’k Umpulor yang diperuntukkan sebagai wadah pemersatu masyarakat untuk berdialog, berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan yang positif,” paparnya.
Berdirinya Rumah Betang ini, diharapkan dapat menjaga kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjalin dan terbangun dengan baik di masyarakat serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan. (dna)

SBY Kagumi Rumah Betang

The 27th Trade Expo Indonesia 2012

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Ibu Karyanti Sanjaya sambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Ibu Ani Yudoyono di miniatur Rumah Betang Kalbar

Jakarta – Usai membuka pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-27 dan Internasional Expo di Kemayoran Jakarta, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Ani Yudoyono mengunjungi stand Kalbar, meninjau miniatur Rumah Adat Betang yang berdiri di halaman pameran, Kamis (18/10).
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya beserta Karyanti Sanjaya istrinya menyambut kunjungan SBY dan istrinya. Kemudian mengalungkan manik-manik hasil kerajinan masyarakat suku Dayak Kapuas Hulu.
Rumah Betang Kalbar yang dikunjungi Presiden berukuran 7x10 meter. Dibangun dengan sistem knockdown atau bongkar pasang. Tujuannya memperkenalkan keragaman budaya, bangunan khas rumah daerah di Kalbar. SBY dan pengunjung pameran baik dalam maupun dari luar negeri merasa kagum. Menilai bahwa Rumah Betang Kalbar memiliki ciri khas tersendiri dan unik. SBY berharap keunikan tersebut menjadi nilai jual untuk ekspor ataupun pasaran lokal.
Trade Expo Indonesia merupakan agenda tahunan, diselenggarakan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI. Pameran tersebut bertujuan mempromosikan berbagai produk ekspor dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan rasa cinta dan bangga akan produksi dalam negeri, serta meningkatkan citra bangsa melalui produk ekspor dan jasa.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan ajang pameran seperti ini merupakan kesempatan yang baik bagi pengusaha Kalbar memperkenalkan produk-produknya terutama yang diproduksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Hasilnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kita, khususnya ekonomi sektor perdagangan,” kata Christiandy.
Begitu bahwa banyak produk-produk Kalbar yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia. Bahkan ada produk hasil perajin Kalbar yang berkualitas internasional. Jadi sangatlah tepat memperkenalkan kepada pengunjung pameran TEI, terdiri dari berbagai kalangan dan pengusaha, baik nasional maupun internasional. “Mereka bisa melihat langsung berbagai produk Kalbar,” ujar Christiandy.
Ekonomi Kalbar tumbuh dan berkembang. Tentunya memberikan pengaruh positif menunjang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
SBY dalam sambutan pembukaan Trade Expo Indonesia yang digelar 17-21 Oktober 2012 mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan. Apalagi menghadapi krisis global yang melanda dunia akhir-akhir ini. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi.
“Pengusaha diharapkan mampu mendorong ekspor sehingga tetap tumbuh dan meningkat. Jika ekspor tumbuh maka perekonomian juga tumbuh,” kata SBY.
Menurut SBY, sangat penting menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Kalaupun ekspor tidak tumbuh, paling tidak harus bertahan.
“Dalam mendukung perkembangan ekonomi, tentunya harus juga didukung sarana dan prasarana seperti infrastruktur, sistem logistik, serta rantai pasokan yang efisien. Nantinya akan dapat bermanfaat dengan baik dalam rangka mencari peluang baru,” ujarnya.
Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan mengaku peserta TEI 2012 diikuti 1.300 penjual dan mendapat kunjungan tak kurang dari 5.300 pembeli asing dari berbagai negara. Di antaranya dari Nigeria, Afrika Selatan, Cina, dan berbagai negara berkembang lainnya.
“Transaksi ekonomi dari kegiatan ini ditarget 2 miliar dollar AS. Target tersebut memang sangat ambisius. Namun delegasi bisnis menyatakan keoptimisannya melakukan transaksi, didukung dengan barang ataupun produk yang ditampilkan sangat mereka butuhkan, karena bernilai ekspor,” ujar Gita. (kie)

Cornelis-Christiandy Pimpin Kalbar

MK Tolak Gugatan Hasil Pilgub 2012

Pontianak – Pupus sudah harapan pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid dan Armyn-Fathan A Rasyid untuk pemilukada ulang.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam sidang yang digelar Kamis (18/10).
“MK telah memutuskan sengketa Pemilukada Kalbar 2012 yang bersifat final dan mengikat dengan menolak semua gugatan pemohon. Putusan ini tentunya mempertegas bahwa KPU Provinsi Kalbar telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Drs AR Muzammil MSi, Ketua KPU Provinsi Kalbar kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Dengan putusan MK itu berarti pasangan Cornelis-Christiandy tetap sebagai pemenang Pemilukada Kalbar 2012. “Mari kita hormati putusan MK. Pelantikan cagub-cawagub terpilih akan dilaksanakan sesuai akhir masa jabatan incumbent, pada 14 Januari 2013,” tambahnya.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan, pokok permohonan tidak terbukti.
Amar putusan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Melalui rapat permusyarawatan hakim yang diikuti sembilan hakim konstitusi yaitu Moh Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodoki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono. Masing-masing sebagai anggota pada Rabu (17/10).
Putusan itu diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum, masing-masing sebagai anggota, didampingi Hani Adhani sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pemohon/kuasanya, termohon/kuasanya, dan pihak terkait/kuasanya.

Hargai keputusan

Ditolaknya seluruh gugatan pemohon ditanggapi Tim Arafah biasa saja dan tetap menghargai keputusan MK. “Kita tetap menghargai keputusan MK, dengan alasan bukti-bukti dari kami tidak dipertimbangkan,” ujar M Jaya Putar-Putar, Kuasa Hukum Tim Arafah.
Tim Arafah tetap menghargai keputusan dari MK karena apa pun keputusan itu harus ditaati. “Keputusan MK sudah final dan mengikat, tidak boleh diganggu gugat lagi,” katanya.
Ke depannya, Tim Afarah akan mencari ada indikasi tindakan pidana pada saat pencetakan suara. “Kita tunggu ke depan bagaimana perjalanan gugatan kami, pastinya kita akan tetap mencari indikasi tersebut,” tutupnya.
Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalbar Nazirin mengatakan perselisihan hasil Pemilukada Kalbar 2012 telah selesai. “Kita menghargai keputusan MK, selebihnya kita serahkan saja kepada pemerintah,” ujarnya. (jul/hak)

Siapa pun yang Menang Harus Didukung

Hari Ini Putusan MK Pilwako Singkawang

 

Singkawang – Pesta demokrasi Pilgub Kalbar dan Pilwako Singkawang relatif aman tanpa konflik horizontal. Siapa pun pasangan yang menang harus didukung yang kalah harus legowo.
“Termasuk saya sebagai calon incumbent, harus legowo,” kata Walikota DR KRA Hasan Karman Notohadiningrat pada HUT ke-11 Pemkot Singkawang di halaman kantor (17/10).
HK yang maju berpasangan dengan Ahyadi dalam Pilwako Singkawang 2012 ini mengatakan semua pihak patut bersyukur pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, meskipun masih ada ganjalan berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Besok (hari ini, red) kemungkinan putusan MK diketahui, A atau B yang diputuskan, semua harus mengikuti,” kata HK.
Semua pihak, kata HK, baik pasangan calon maupun para pendukungnya harus menyatukan langkah dan semangat untuk mendukung siapa pun pasangan yang menang dalam Pilwako Singkawang. “Semangat ini jauh lebih penting untuk membangun Singkawang ke depannya,” ujarnya.
Mengenai pembangunan di Kota Singkawang, kata HK, sejak sebelas tahun terbentuknya Pemkot Singkawang, tidak dapat dimungkiri telah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai. “Pencapaian ini patut disyukuri dan ditingkatkan ke depannya,” katanya.
Berbagai kemajuan yang dicapai tersebut, ungkap dia, di antaranya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dari tahun ke tahun terus meningkat. “Tahun ini IPM Kota Singkawang 70,48, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” kata HK.
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta indeks standar hidup layak. “Capaian-capaian komponen-komponen dalam IPM ini patut disyukuri, meskipun masih banyak yang belum terwujud,” kata HK.
Demikian pula dengan prestasi-prestasi yang telah banyak diraih Kota Singkawang, semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi untuk mempertahankan atau menjadikannya lebih baik lagi. “Di balik keunggulan-keunggulan yang diraih selama ini, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Hal ini membutuhkan keseriusan semua pihak untuk menyelesaikannya,” papar HK.
Keberhasilan daerah, ingat HK, bukan tergantung pada seorang figur atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi tidak lepas dari dukungan semua pihak. “Oleh karenanya semua pihak harus terus bahu-membahu dalam penyelenggaraan pemerintah guna mencapai good governance dan membangun kebersamaan,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH melalui Kepala Biro Pemerintah, Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar Moses Tabah juga menyampaikan terima kasihnya atas pesta demokrasi yang berjalan aman di Kota Singkawang serta memberikan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang di usia ke-11 Pemkot Singkawang ini.
Moses mengatakan HUT ke-11 Pemkot Singkawang ini merupakan momen evaluasi diri untuk memperbaiki yang tidak baik dan melanjutkan serta meningkatkan yang sudah baik di Kota Singkawang.
Dia berpesan agar meningkatkan koordinasi dan menyelaraskan program pembangunan di Kota Singkawang dengan kebijakan Pemprov Kalbar serta menjaga kerukunan antarmasyarakat Kota Singkawang yang multietnis.
“Momen ini jangan hanya mengingatkan kita pada historis. Selain sebagai rasa syukur, seharusnya menggugah hati masyarakat Singkawang untuk membangun ke arah yang lebih baik,” kata Moses
Sementara itu, Ketua Panitia Resepsi Daerah Irwan Sarwono mengungkapkan, peringatan HUT Pemkot Singkawang yang ke-11 ini terdiri beberapa kegiatan, di antaranya Tour De Bakal Bandara Singkawang, Kerja Bakti, Kongres Budaya, Saprah on Street (SoS), Singkawang Expo, dan Hiburan Rakyat yang menghadirkan band ibukota The Virgin dan Bondan Prakoso & Fade2Black di Stadion Kridasana tadi malam. (dik)

Tobias: Bukan Menguji tapi Persyaratan

Gugatan Pilgub Tambul-Barnabas di PTUN

 

Pontianak – Kendati pesta Pilgub Kalbar usai, demi kelanjutan demokratisasi dan pendidikan politik, kandidat pasangan Tambul-Barnabas tetap melanjutkan gugatan di PTUN Pontianak.
Pada sidang ke-3 Rabu (17/10), hakim PTUN melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan gugatan yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar.
Pada sidang yang terbuka untuk umum itu, Tobias Ranggi, kuasa hukum Tambul Husin-Barnabas Simin, membacakan dua poin gugatan, yaitu tentang persyaratan calon dan wakil calon gubernur serta tentang nomor urut.
“Kami menggugat KPU tentang penerbitan SK Nomor 48/kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilgub Kalbar. Kemudian yang SK nomor 48/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan nomor urut pasangan calon pada 6 Agustus,” ungkap Tobias kepada Rakyat Kalbar, Rabu (17/10) siang.
Pihaknya yang memasukkan gugatan 14 Agustus 2012 dan masih masuk dalam koridor undang-undang. “Kami mengajukan gugatan ke PTUN ini bukan terkait hasil perolehan suara, tetapi tentang syarat dan ketentuan calon dan calon wakil gubernur,” kata Tobias.
Patut dipahami juga ini bukan pengujian materi dari undang-undang, tetapi menyangkut tentang penerapan hukum dari pasal-pasal yang digunakan oleh KPU Kalbar dalam menetapkan calon.
“Terutama UU Nomor 32 Tahun 2004 junto UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan pemerintah daerah pasal 59 ayat 5 huruf g yang kita nilai bertentangan dengan majunya Armyn Alianyang yang masih berstatus TNI aktif. Itu juga bertolak belakang dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 yang sifatnya lex spesialis. Intinya itu kita memohonkan pembatalan atas kedua keputusan tersebut khusus menyangkut Armyn Alianyang,” papar Tobias.
Ketimbang debat kusir di luar yang belum tentu jelas hasilnya, lebih baik –Barnabas memberikan langkah yang jelas. “Lebih mengadukannya kepada lembaga peradilan seperti PTUN yang berwenang mengadili. Sehingga tidak terjadi polemik di luar. Kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga peradilan. Kami akan tunduk kepada keputusan PTUN,” tegasnya.
Sidang akan dilanjutkan Rabu depan (24/10) dengan agenda mengajukan replik. “Namun majelis hakim menyarankan supaya memanggil Armyn. Panggilan itu untuk mendengarkan intervensi atau tidak terhadap gugatan itu. Jika memang ingin melakukan intervensi silakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa,” ujarnya.
Tobias menegaskan, gugatan tersebut akan menargetkan ingin menilai keputusan KPU agar bisa berlaku secara nasional. Karena ini akan menjadi dilematis. “Apakah itu terjadi pemilu ulang atau tidak, itu bukan menjadi wilayah kami, tapi MK yang menetapkannya,” kata Tobias.
Terpisah Kuasa Hukum KPU Kalbar Nazirin mengatakan walaupun pilgub dan KPU itu sendiri berada di ranah sipil, kalau mempermasalahkan TNI itu tidak patut dibawa ke pengadilan PTUN. Menurutnya, seharusnya diuji di pengadilan militer.
“Gugatan itu juga sudah ada di MK yang menjadi gugatan dari pihak Morkes-Burhanuddin. Sesuatu yang ada di dua pengadilan jangan sampai dibenturkan antara dua pengadilan,” katanya.
“Tuduhan penggugat bahwa KPU memutuskan hal itu tidak sesuai perundang-undangan. Kita juga menilai dua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu memang wewenang KPU. KPU menetapkannya juga melalui pleno yang diperuntukkan Pemilukada Kalbar sesuai dengan jadwal dan tahapan,” jelasnya. KPU sudah berpedoman pada UU yang menjadi pegangan KPU. Yakni UU Nomor 32 Tahun 2004.
“Kita juga melihat praktik penyelenggaraan pilkada di daerah lain. Seperti di Nunukan. Pilkada Bali yang salah satu calonnya mantan Polri. Hal itu juga sudah diuji dengan kasus yang sama dan ada putusan peradilan MK Nomor 29 /PHPU.D-IX/2011 tentang sengketa Pilkada Nunukan,” tutupnya. (kie)

Gugatan Pilgub Diputus Hari Ini

NET
Gedung MK

JAKARTA - Hari ini, Kamis (18/10/2012) Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan pemilukada Kalimantan Barat yang diajukan dua pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Singkawang.

Sesuai dengan agenda acara yang ditampilkan situs mahkamahkonstitusi.go.id, putusan gugatan pemilukada tersebut akan dilaksanakan pada pukul 14:00 WIB. Adapun gugatan yang diputuskan hari ini masing-masing sebagai berikut.

Nomor Perkara : 69/PHPU.D-X/2012 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2012
Pemohon : Hasan Karman dan Ahyadi Kuasa
Pemohon : Arteria Dahlan, S.H, S.T., dkk

Nomor Perkara : 70/PHPU.D-X/2012 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
Pemohon : H. Armin Ali Anyang dan H. Fathan A. Rasyid Kuasa Pemohon : Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., dkk

Nomor Perkara : 68/PHPU.D-X/2012 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
Pemohon : H. Morkes Effendy dan H. Burhanuddin A. Rasyid [No. Urut 3] Kuasa Pemohon : Janses E. Sihaloho, S.H., dkk

Jokowi Pilih tak Ambil Gaji Ketika Jabat DKI 1

Pasangan Jokowi-Ahok

JAKARTA - Kebiasaan untuk tidak mengambil gaji memang selama ini sudah dilakoni Wali Kota Solo Joko Widodo yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Apakah kebiasaan tersebut juga akan diterapkan ketika memimpin Jakarta? ini kata Jokowi.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku akan mengulangi kebiasaannya yakni tak akan mengambil gaji serta tunjangan jika nanti resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Wali Kota Surakarta (Solo) yang sebentar lagi akan berkantor di bilangan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini rela menghibahkan upah sebagai Gubernur DKI untuk kegiatan sosial.

"Selama masih ada yang miskin, membutuhkan ya biar dipakai yang membutuhkan," kata cagub yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra itu, saat ditemui di di posko pemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok), di Jalan Borobudur no 22, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2012) malam.

Saat kembali dipastikan, Jokowi kembali menegaskan demikian. Kendati begitu, ia tak mau disalahartikan perihal kebiasaan kegiatan sosial itu oleh masyarakat terutama warga Jakarta.

"Jangan dikait-kaitkan ke hal-hal yang pribadi. Ya itu tadi jawabannya itu," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengakui jika dirinya selama menjabat sebagai Wali Kota Solo tidak pernah sekali pun mengambil gaji serta tunjangan yang menjadi haknya. Hal itu terungkap dari Domu D Ambarita, salah satu tim penulis buku Jokowi, Spirit Bantaran Kali.

Gaji seorang Wali Kota Solo sendiri diketahui sebesar Rp 7.250.500 serta tunjangan yang bernilai lebih dari Rp 22 juta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Domu, Jokowi tidak mengambil gajinya, tetapi Dia mengonversi gaji tersebut dengan uang pecahan 10.000 hingga 50.000. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang benar-benar miskin.

Dari mana Jokowi menafkahi istrinya?

Jokowi pernah mengungkapkan jika ia dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain, seperti memiliki bisnis mebel rumah dan taman serta tekstil sebelum menjadi Wali Kota Solo.

Berbekal itulah Jokowi merasa masih cukup terpenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi, usaha tersebut masih dilakoninya setelah terpilih menjadi orang nomor wahid di Solo. (*)

Jokowi Belum Pilih Mobdin dan Rumah Dinas

Cagub (Calon Gubernur) DKI Jakarta, Jokowi tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan. Jokowi datang untuk menemani Megawati melakukan pencoblosan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

JAKARTA - Meskipun segera menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Jakarta periode 2012-2017. Rupanya hingga kini Jokowi belum memutuskan akan menggunakan rumah dinas dan mobil dinas yang mana yang akan dipergunakan selama betugas.

Sedianya, sudah ada empat rumah dinas yang telah disiapkan yakni di Jalan Taman Suropati nomor 7, yang sebelumnya menjadi tempat tinggal dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Kemudian yang terletak di Jalan Denpasar, yang sebelumnya ini ditempati oleh mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto.

Sedangkan satu rumah lainnya berada di Jalan Besakih yang ditempati oleh Sekda DKI Fadjar Panjaitan. Dan satu rumah lainnya terletak di Jalan Satrio.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, menuturkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi akurat apakah Jokowi sudah menempati rumah dinas atau belum, dan akan menempati rumah dinas yang mana.

"Selama ini kalau di Jakarta kan menginap di tempat keluarga atau kerabatnya. Kalau rumah permanen di Jakarta, Jokowi memang belum punya. Jadi belum ada informasi memakai rumah dinas yang mana, mobil dinas (yang akan digunakan) juga belum diputuskan oleh beliau," ujar Rio, Jumat (12/10/2012) di gedung DPRD DKI.

Rio memprediksi usai pelantikan nanti mungkin ada statement dari Jokowi mengenai mobil dan rumah dinas. "Mungkin itu juga akan disampaikan sebagai surprise. Jadwal keliling usai pelantikan juga belum keluar. Yang pasti menemui warga," pungkasnya. (*)

Belajar Merakyat dari Jokowi-Ahok

NET
Jokowi keliling kampung

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih populer dengan sebutan Jokowi- Ahok, resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 seusai dilantik dan diambil sumpah oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD DKI, Senin (15/10/2012).

Pasangan yang pada pemilukada lalu hanya diusung oleh dua partai, PDIP dan Gerindra, ini selanjutnya akan menjalani hari- hari sibuk sebagai pemimpin di ibu kota negara yang sarat dengan persoalan-persoalan tak terselesaikan.

Kiprah Jokowi-Ahok dalam memimpin dan membentuk Jakarta Baru selama 100 hari pertama akan menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya yang ada di Jakarta, namun juga oleh kita yang ada di Kalbar.

Selain kisah kemenangan fenomenal yang mengiringi pasangan ini, keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara juga menjadi daya tarik tersendiri. Mampukah Jokowi yang sebelumnya menjabat Wali Kota Solo, dan Ahok yang sebelumnya menjabat Bupati Belitung Timur, menjadikan Jakarta kota yang aman dan nyaman, terbebas dari polusi, macet, kekumuhan, dan banjir?

Sisi lain dari pasangan Jokowi-Ahok yang bisa menjadi cerminan bagi kita, dan juga para pemimpin di Kalbar ini, adalah kebersahajaan yang mereka tunjukkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Mereka tak mau terlalu terikat oleh aturan protokoler, sehingga bisa lebih dekat dengan rakyatnya.

Jokowi, misalnya, tak sungkan-sungkan mendatangi warung tegal di permukiman kumuh untuk sekadar makan bersama dan mendengarkan apa keinginan rakyat. Mungkin hanya sentuhan kecil, namun hal itu sungguh melekat di hati. Rakyat pun merasa ada sosok pemimpin yang dekat dan memperhatikan, minimal mau mendengarkan keluhan-keluhannya.

Kita berharap, para pemimpin kita di Kalbar memiliki kebersahajaan seperti Jokowi-Ahok. Ada satu pasangan gubernur dan wakil gubernur, ada dua pasangan wali kota dan wakil wali kota, serta ada 12 pasangan bupati dan wakil bupati yang kita harapkan menjadi pemimpin yang benar-benar bisa mencintai (dan tentu juga dicintai) rakyat, yang mau duduk lesehan makan seadanya sembari membahas persoalan- persoalan keseharian, dan merumuskan jalan keluarnya secara bersama-sama.

Mungkin tidak perlu "sedramatis" itu, tapi selayaknya mereka tidak jadi pemimpin yang hanya bertapa di kantor ber-AC, yang wajahnya cuma dikenali oleh rakyat melalui foto di koran atau siaran TV.

Jika kita menengok ke belakang, ada cerita tentang seorang pemimpin di tanah Arab, Khalifah Umar bin Khattab, yang kerap menyamar jadi seseorang biasa untuk berbicara langsung dengan rakyatnya yang jelata sekalipun. Suatu hari, ia mampir di sebuah pondok buruk yang didiami oleh seorang nenek tua. Ia lalu menanyakan tanggapan sang nenek tentang kepemimpinannya.

"Semoga Allah tidak memberi ganjaran baik kepadanya," ujar sang nenek, yang kemudian melanjutkan, "Ia sangat jauh dari rakyatnya. Semenjak menjadi khalifah, dia belum pernah menjenguk pondokku ini. Tidak mungkin seorang khalifah tidak mengetahui keadaan rakyatnya walau di mana mereka berada."

Cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab yang kerap menyamar menjadi rakyat biasa mungkin tidak relevan lagi di masa kekinian. Seorang pemimpin tak perlu lagi menyamar untuk mengetahui apa yang ada di benak rakyat tentang dirinya.

Pada sisi lain, rakyat pun sudah tak sungkan lagi menyampaikan pendapat dan penilaiannya. Bahkan, juga tak ragu untuk menurunkan sang pemimpin yang tak memberi kehidupan yang sejahtera. (****)

Dewan Dukung Mobil Dinas Gunakan Pertamax

Pontianak - Mobil dinas Pemprov Kalbar menggunakan bahan bakar Pertamax masih sebatas pembicaraan, sementara beberapa daerah di Indonesia sudah mewajibkannya. Kalangan Dewan mendukung Pertamax juga diterapkan di Kalbar.

“Selama itu bisa memberikan solusi supaya BBM bersubsidi tepat sasaran, kita akan dukung. Termasuk mewajibkan kendaraan berplat merah harus menggunakan Pertamax. Harapan kita supaya BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh rakyat yang kurang mampu,” kata Syarif Izhar Assyuri, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalbar, kepada Equator, Senin (9/4).
Menurutnya, jika ada instruksi untuk mewajibkan hal itu, kenapa tidak. Itu aturan yang harus dijalankan. Tetapi pengawasan di masing-masing SPBU harus lebih ditingkatkan. Lemahnya pengawasan cenderung muncul penyimpangan dan mudah sekali disusupi kepentingan. “Saat ini yang menjadi masalah pengawasan masih lemah, ini yang kita khawatirkan,” ujar Izhar.
Dewan mendukung upaya-upaya pemerintah termasuk rencana pemprov membentuk tim kajian. Diharapkan upaya itu tidak hanya sampai tataran diberlakukan saja. “Tetapi dalam pelaksanaannya terutama pengawasan terhadap SPBU-SPBU juga harus dilakukan,” pintanya.
DPRD juga akan koordinasi dengan Pertamina dan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penggunaan Pertamax pada semua mobil dinas.
“Kita minta bagaimana kesiapan suplai, distribusi, termasuk kesiapan untuk bahan bakar Pertamax itu sendiri. Karena saat ini di beberapa SPBU ada yang belum menyediakan Pertamax. Sehingga jangan sampai ini diberlakukan, hal-hal yang mendukung lambat dilaksanakan,” jelasnya.
Kalangan Dewan ternyata kerap ketinggalan informasi. Seperti sudah diberitakan Equator, Pertamina Kalbar akan siap kapan saja menyuplai kebutuhan Pertamax untuk mobil dinas pemprov maupun pemkab/pemkot se-Kalbar.
“Apabila kendaraan dinas pemerintah diwajibkan menggunakan Pertamax, Pertamina siap. Saat ini semua daerah sudah tersedia Pertamax kecuali di Kabupaten Kapuas Hulu. Tetapi seandainya ada instruksi mewajibkan hal itu, kami siap menyediakan,” ungkap John Haidir, Sales Representative BBM Pertamina Kalbar kepada Equator, Kamis (5/4).
Bahkan Pertamina akan melakukan pengaturan pada pengisian BBM kendaraan dinas pemerintah dengan Pertamax. Untuk pengawasan dan pengaturan internal yang melakukan dari pemerintah. Pertamina hanya menyediakan pasokan dan regulator yang melaksanakannya. (kie)

Pertamina Siapkan 2.000 Stiker

Wajib Pertamax Bebani APBD

Pontianak – Sosialisasi pemerintah pusat terhadap pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dinas akan mulai diterapkan di Kalbar. Mobil dinas akan menggunakan BBM jenis Pertamax.
Sosialisasi itu dilaksanakan pada 18 Juni lalu. Pertamina berencana menyiapkan 2.000 stiker untuk pembagian bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas nonsubsidi. “Nanti akan ada semacam stiker yang akan ditempelkan pada kendaraan dinas milik pemerintah yang akan diutamakan, terkait penggunaan BBM nonsubsidi,” ungkap Gigih WH, General Manager Pemasaran VI Balikpapan usai menemui Gubernur Kalbar Cornelis di pendopo beberapa waktu lalu.
Menurut Gigih, pembagian stiker tersebut terkait dengan perjanjian kerja sama, antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pertamina. “Dalam hal ini kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama, dalam rangka menyiapkan bahan bakar nonsubsidi,” jelasnya.
Gigih mengatakan perjanjian kerja sama yang dijalin tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Presiden RI. “Kami dari Pertamina hanya menyediakan bahan bakar saja,” katanya. Gigih melanjutkan, bahan bakar nonsubsidi tersebut akan digunakan oleh kendaraan dinas. Pemberlakuannya akan dilaksanakan secepat mungkin.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Kalbar dengan PT Pertamina bertujuan untuk penghematan bahan bakar bersubsidi.
“Nah, nanti mobil-mobil milik pemerintah akan menggunakan BBM nonsubsidi jenis Pertamax, menggunakan tanda pengenal berupa stiker,” tegas Cornelis.
Cornelis menjelaskan, untuk anggarannya, Pemprov Kalbar akan melakukan persiapan berupa anggaran. “Ya, kesiapannya kita akan anggarkan dalam anggaran perubahan, paling tidak Juli sudah diajukan,” jelasnya.
Dijelaskan Cornelis, Pemprov Kalbar sudah meminta kepada Pertamina untuk menyediakan Pertamax di seluruh kabupaten/kota. “Sehingga ketika ada perjalanan dinas keluar daerah, kendaraan dinas dapat membeli BBM Pertamax di lokasi yang dahulunya belum tersedia Pertamax, seperti Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Sekadau, bahkan Sintang,” jelas Cornelis.
Anggota Komisi C DPRD Kalbar HM Ali Akbar AS SH mengatakan kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat. “Saya rasa kebijakan itu tidak tepat, membingungkan. Justru akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” kata Ali Akbar, Minggu (24/6).
Penggunaan BBM nonsubsidi bagi mobil dinas, merupakan instruksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penghematan energi yang diberlakukan secara bertahap. Menurutnya, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah penghematan yang menjadi salah satu alasan diterapkannya kebijakan tersebut.
Politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini menambahkan, wajib Pertamax bagi kendaraan dinas tidak hanya membebani APBD. Tetapi juga akan mengacaukan program prioritas penggunaan APBD yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan masyarakat.
Karena, dengan kewajiban penggunaan Pertamax itu akan terjadi pembengkakan pada APBD Kalbar. Sebab biaya BBM yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2012 menggunakan standar Rp4.500 per liter. “Kalau dalam APBD perubahan nanti sudah diganti ke Pertamax, sudah pasti terjadi pembengkakan,” tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Ali menegaskan, apakah kebijakan seperti itu yang disebut dengan penghematan. Dampaknya APBD yang membengkak, untuk menutupi kekurangan dana atas peralihan penggunaan BBM subsidi ke BBM nonsubsidi. Tentu menguras anggaran APBD Perubahan nantinya.
“Saya rasa kebijakan itu perlu dikaji ulang. Jangan sampai upaya penghematan justru sebaliknya. Untuk Kalbar sendiri saja masih banyak program prioritas yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dalam APBD nantinya dibebani dengan biaya BBM ini, waduh, sungguh-sungguh prihatin,” kesal Ali Akbar. (jul/din)

Mobdin Gunakan Pertamax, Ubah APBD Dulu

Pontianak - Pemerintah daerah diharapkan memberikan teladan mengurangi penggunaan BBM subsidi dengan menggunakan Pertamax untuk mobil dinas (mobdin). Tetapi di sisi lain tidak dengan melanggar perda.

“Akan tetapi kebijakan yang bagus itu dalam praktiknya belum tentu berjalan seperti yang kita harapkan. Harus diingat bahwa anggaran pemerintah daerah 2012 itu sudah diputuskan di tahun 2011,” kata Prof Dr Edi Suratman kepada Equator, Rabu (11/4).
Pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura itu mengatakan dalam keputusan anggaran APBD itu harga premium Rp4.500. Kalau mobil dinas di lingkungan Pemprov Kalbar berkewajiban menggunakan Pertamax, harus ada perubahan anggaran terlebih dahulu.
“Kalau tidak, akan melanggar peraturan daerah. Artinya APBD disahkan lewat perda. Kalaupun dalam APBD perubahan mereka melakukan pembahasan dan setuju menggunakan Pertamax,” ujarnya.
Diingatkan Edi Suratman, dengan kewajiban menggunakan Pertamax jangan sampai anggaran untuk rakyat yang diperuntukkan bangun sekolah, puskesmas, dan infrastruktur disedot untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintah.
Edi menegaskan ini akan menjadi dilema dalam pergerakan ekonomi di pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena anggaran rutin itu dampak pertumbuhannya rendah. Yang tinggi itu bangun jalan, sekolah, dan rumah sakit.
“Jika memang instruksi ini diterapkan, tidak hanya akan menghemat juga memberikan teladan kepada rakyat. Yang menjadi masalah harga Pertamax tinggi, mobil dinas beralih ke BBM bersubsidi,” paparnya.
Pemerintah juga tidak boleh melakukan pelanggaran karena APBD sudah disahkan. Caranya harus diubah terlebih dahulu seperti APBN. Jadi segera lakukan pembahasan untuk APBD perubahan.
Jika tidak dilakukan perubahan, mereka tidak bisa karena anggaran dari mana yang harus diambil. Sekarang mereka masih berpegang pada anggaran operasional lama dengan harga BBM Rp4.500.
“Selama belum ada dasar hukumnya, pemerintah tidak masalah masih menggunakan premium. Untuk di Kalbar jika bulan ini sudah melakukan pembahasan APBD perubahan, bulan enam sudah bisa diterapkan,” jelasnya.
Edi mengatakan mobil mewah yang didorong untuk menggunakan Pertamax tetap akan berpengaruh pada inflasi walaupun tidak besar. Biaya ke kantor semakin mahal. Secara otomatis karyawan akan meminta dinaikkan upahnya. Semua ini akan mengangkat harga-harga barang.
“Karena saat ini dari 81 SPBU yang ada di Kalbar, baru 52 SPBU yang menyediakan Pertamax. Oleh karena itu Pertamina harus segera menyediakan Pertamax di semua tempat. Sebab tidak ada gunanya inpres itu jika barangnya tidak tersedia. Orang tidak salah membeli BBM bersubsidi karena Pertamax tidak ada,” tutupnya.

Siapa takut

Rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan mewajibkan mobil dinas menggunakan Pertamax, tidak dikhawatirkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Landak.
“Kalau ada wacana ke situ, siapa takut? Laksanakan saja, lagian biaya operasionalnya kan dari APBN. Jadi wajar kalau uang itu kembali lagi ke negara. Sebagai kepala dinas saya merasa tidak ada ruginya,” ujar Pa’du Palimbong kepada Equator, kemarin.
Menurutnya, amanat UU telah mengatur bahwa semua kendaraan dinas dan untuk keperluan dinas dalam melayani masyarakat dibiayai oleh negara. Asalkan jangan disalahgunakan.
Berapa pun biaya yang dikeluarkan untuk kendaraan dinas setiap tahun sudah ada budget-nya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
“Kalau untuk keperluan pribadi gunakan saja hak pribadi dengan begitu semuanya akan berjalan lancar,” ujarnya.
Jadi, kalau diharuskan juga tidak ada efek apa pun terhadap pejabat. “Asal keperluan dinas tidak menggunakan uang pribadi. Begitu sebaliknya, keperluan pribadi jangan gunakan fasilitas pemerintah,” kata Pa’du. (kie/tar)

Mobil Dinas Wajib Pakai Pertamax

Pontianak – Sosialisasi pemerintah pusat terhadap pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dinas akan mulai diterapkan di Kalbar. Nantinya mobil dinas akan menggunakan BBM jenis Pertamax.
Mengatasi kemungkinan pengguna kendaraan dinas yang tidak mengikuti peraturan dan masih nekat menggunakan bahan bakar nonsubsidi–diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut–Pertamina menyiapkan 2.000 stiker untuk pembagian bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas nonsubsidi.
“Nanti akan ada semacam stiker yang akan ditempelkan pada kendaraan dinas milik pemerintah yang akan diutamakan terkait penggunaan BBM nonsubsidi,” ungkap Gigih WH, General Manager Pemasaran VI Balikpapan usai menemui Gubernur Kalbar Cornelis di Pendopo, Senin (18/6).
Menurut Gigih, pembagian stiker tersebut terkait dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pertamina. “Dalam hal ini kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka menyiapkan bahan bakar nonsubsidi,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, perjanjian kerja sama yang dijalin tersebut ditindaklanjuti dengan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan sesuai dengan arahan Presiden RI. “Kami dari Pertamina dalam hal ini hanya menyediakan bahan bakar saja,” katanya. Gigih melanjutkan, bahan bakar nonsubsidi tersebut akan digunakan oleh kendaraan dinas. Pemberlakuannya akan dilaksanakan secepat mungkin.
Sementara itu Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Kalbar dengan PT Pertamina bertujuan untuk penghematan bahan bakar bersubsidi.
“Nah, nanti mobil-mobil milik pemerintah akan menggunakan BBM nonsubsidi jenis Pertamax dengan menggunakan tanda pengenal berupa stiker,” tegas Cornelis.
Cornelis menjelaskan, untuk anggarannya, Pemprov Kalbar akan melakukan persiapan berupa anggaran. “Ya kesiapannya kita akan anggarkan dalam anggaran perubahan, paling tidak Juli sudah diajukan,” jelasnya.
Dijelaskan Cornelis, Pemprov Kalbar sudah meminta kepada Pertamina untuk menyediakan Pertamax di seluruh kabupaten/kota. “Sehingga ketika ada perjalanan dinas ke luar daerah, kendaraan dinas dapat membeli BBM Pertamax di lokasi yang dahulunya belum tersedia Pertamax, seperti Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Sekadau, bahkan Sintang,” jelas Cornelis. (dna)

Mobil Dinas Wajib Gunakan BBM Nonsubsidi

Kiki Supardi

Pemasangan stiker BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin (15/10)

Pontianak – Pemerintah Kalbar mulai menerapkan larangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas di 14 kabupaten/kota maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelarangan tersebut ditandai dengan pemasangan stiker BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin (15/10).
“Pemakaian dan penggunaan stiker kendaraan dinas mengatasi keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk beban APBN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah memprogramkan suatu gerakan, yakni gerakan nasional penghematan energi,” ungkap Kartius, Asisten III Setda Kalbar, Senin (15/10).
Kebijakan menggunakan BBM bersubsidi itu juga diberlakukan untuk kendaraan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Pemprov Kalbar telah melakukan pendataan jumlah kendaraan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintah kabupaten/kota, kendaraan operasional milik BUMN dan BUMD.
Gubernur Kalbar Cornelis menerbitkan Surat Edaran Nomor: 541.3/2967/Ekbang-B, tanggal 3 Oktober 2012. Ditujukan kepada bupati/walikota se-Kalbar, kepala satuan kerja perangkat daerah, pimpinan BUMN, maupun BUMD.
“Isinya, mulai 15 Oktober, semua kendaraan dinas milik pemerintah daerah se-Kalbar, kendaraan operasional BUMN dan BUMD, harus dan wajib menggunakan BBM nonsubsidi untuk premium dan harga keekonomian bagi kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar,” tegas Kartius.
Diharapkan kepada para kepala SKPD agar mengawasi dan memerintahkan kepada bawahannya yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas roda empat, memasang stiker, dan menggunakan BBM nonsubsidi.
Berdasarkan data Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar, hingga 15 Oktober 2012, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, BUMN, maupun BUMD ada 2.740 unit. Perinciannya milik pemprov sebanyak 543 unit, pemkab/pemkot 1.827 unit, BUMN dan BUMD 370 unit.
“Untuk itu diharapkan kepada para kepala SKPD, pimpinan BUMN dan BUMD yang belum menyampaikan jumlah dan nomor tanda kendaraannya agar secepatnya menyampaikan ke Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar dalam rangka penyediaan stiker,” harap Kartius.
Aparatur pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat. Salah satunya melalui penggunaan BBM nonsubsidi. Agar peluang masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi semakin besar, terutama di daerah. “Anggaran akan ada penambahan seiring penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas,” ujarnya. (kie)