Anak Diculik, Nassar KDI Panik

Nassar KDI bersama Musdalifah dan anak-anak tirinya

JAKARTA - Nassar, penyanyi dangdut yang mengawali karirnya lewat Kontes Dangdut Indonesia (KDI) itu, berharap penculik mengembalikan putrinya, Siti Nurjanah. Ia akan memenuhi permintaan penculik, asalkan anaknya dikembalikan dengan selamat.

"Maunya apa, tinggal bicara. Anak kecil itu kan enggak  punya dosa," ucapnya, Kamis, (17/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Bukan itu saja, Nassar rupanya tidak akan melanjutkan masalah itu ke pihak kepolisian, seandainya si pencilik mau mengembalikan putrinya. Ia tidak mau berbuat macam-macam dan menawarkan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

"Urusan sama saya saja. saya enggak akan melaporkan ke polisi. Saya enggak mau macam-macam. Kalau bisa kekeluargaan ya enggak apa-apa," ucapnya.

Suami Muzhdalifah itu, tidak peduli apa tuntutan si penculik nantinya. "Yang menculik maunya apa? Silakan bicara, silakan bicara, yang penting dipulangkan," tandasnya.

Siti Nurjanah, anak tirinya dari pernikahannya bersama Muzdhalifah diculik orang tak dikenal. Mereka panik.

"Namanya orang tua, saya panik. Sekarang sedang zikir. Saya mencoba untuk menenangkan (istri))," ucapnya, Kamis, (17/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Saking paniknya, Nassar kemudian mengontak semua kenalannya ke sana ke mari. Tetapi, belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan putrinya tersebut. Ia juga sudah melaporkan kepada yang berwajib.

"Saya kontak ke sana ke mari. semua saya kontak. Semua media saya minta bantuannya," ucapnya.

Penculikan itu terjadi Kamis siang. Saat itu, anaknya baru saja pulang sekolah. Nassar sendiri tidak mengetahui penculiknya. Ia tak mau berprasangka buruk kepada siapapun. Namun, ia sangat berharap anaknya segera pulang dikembalikan dengan selamat.

"Saya enggak bisa suuzon. Orang yang menculiknya maunya apa. Silakan bicara, yang penting dipulangkan," ucapnya.

Dana Hibah IPDN Kubu Raya Tunggu Penyempurnaan

Pontianak - Kucuran dana hibah sebesar Rp 7,1 miliar kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kalbar dari Pemprov Kalbar belum final. Kalangan legislatif masih menunggu draft usulan dalam APBD Penyempurnaan 2011.

“Dana hibah itu belum diusulkan Pemprov, dan direncanakan masuk dalam APBD Penyempurnaan,” ungkap H Retno Pramudya SH, anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar dihubungi Equator via selular, Selasa (10/5) malam.
Menurut dia, penandatanganan nota kesepakatan kerja sama pengelolaan IPDN antara Pemprov Kalbar dengan Kampus IPDN Jatinangor itu baru dilakukan pada 11 Mei lalu. Sementara APBD 2011 sudah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah tentang APBD TA 2011 Provinsi Kalbar.
Badan Anggaran DPRD Kalbar saat ini disibukkan membahas hasil revisi atau evaluasi Kemendagri atas Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2011. Meski demikian, politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini menegaskan, keberadaan Kampuas IPDN Kalbar ini harus dijadikan peluang besar bagi masyarakat untuk menjadi praja.
“Apalagi tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Kampus IPDN. Baru ada tujuh kampus IPDN selain di Kalbar, yakni Riau, Sumatera Barat, Menado, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Makassar,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov Kalbar juga harus memberikan perhatian besar terhadap keberadaan IPDN di Kalbar ini. “Pemprov harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat, artinya kepercayaan itu harus dilaksanakan dengan baik,” harap Retno yang juga Ketua Komisi A DPRD Kalbar ini.
Kerja sama pengelolaan IPDN antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Kampus IPDN Jatinangor memiliki 12 kesepakatan. Penandatanganan kesepakatan itu dilaksanakan dalam Upacara Apel Kehormatan, Jumat (11/3) lalu di Kampus IPDN Jatinangor.
Kedua belas nota kesepakatan itu yakni penyediaan dan pengolahan aset, pengelolaan anggaran, pendayagunaan tenaga pegawai negeri sipil Kalbar, penyediaan tenaga pelatih, tenaga dosen tamu, pelayanan perawatan kesehatan, jaminan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan jaminan pemeliharaan kebersihan lingkungan.
Selain itu juga soal pengelolaan laboratorium pendidikan, penyediaan pengelolaan prasarana dana penunjang pendidikan lainnya, pengembangan program tri dharma perguruan tinggi, serta bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan.

Jadikan IPDN Kalbar Terbaik

Walikota Terima Praktik Lapangan Muda Praja IPDN

Walikota Pontianak, Sutarmidji, melakukan penandatanganan berita acara serah terima Muda Praja IPDN di Kantor Walikota

Pontianak - Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dituntut mengetahui, mengenal, dan membantu berbagai aktivitas kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengenalan pada lokasi praktik ini sesuai program dan kegiatan pemerintahan daerah, sehingga 100 Muda Praja IPDN Kampus Kalimantan Barat (Kalbar), yang terdiri dari 73 praja pria dan 27 praja wanita dapat secara maksimal melangsungkan praktik lapangan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Pontianak.

Praktik lapangan I yang dimulai tanggal 27 Juli hingga 9 Agustus 2011, dimulai dengan upacara penandatanganan berita acara serah terima Muda Praja IPDN di halaman Kantor Walikota Pontianak, Rabu (27/7).
Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, MHum, berharap kegiatan praktik lapangan Muda Praja IPDN Kampus Kalbar, berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan maksud digelarnya praktik lapangan.
“Saya berharap kepada praja, hendaknya saudara menjaga nama baik almamater Saudara di lapangan, karena image sebagian masyarakat bahwa praja IPDN ini tentu punya kelebihan-kelebihan dalam tata pemerintahan, maupun penanganan permasalahan yang ada dalam masyarakat,” ujar Sutarmidji.
Kendati pun praja IPDN ini masih pada semester awal, dia berpesan, praja untuk menunjukkan sikap disiplin dan intelektual kepada masyarakat. “Saudara harus menunjukkan bahwa saudara memang sebagaimana yang ada di dalam benak sebagian masyarakat kita. Dan hapus segala image negatif yang sempat melekat pada institusi IPDN yang sebelum dilebur,” pesannya.
Ditambahkan Sutarmidji, praktik lapangan berguna membekali praja dalam menghadapi tugas dan pengabdian sebagai pamong. Namun diakuinya, belum merasa puas dengan kinerja alumni praja IPDN di jajaran pemerintahannya, terkait kemampuan menganalisis, membaca situasi dampak positif dan negatif dalam suatu keputusan yang diambil.
“Kalau saudara tidak mampu menganalisis dampak negatif, dan positif suatu keputusan atau kebijakan yang diambil. Maka pasti kebijakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan tidak jalan karena kita selalu ragu,” bebernya.
Dia pun mengingatkan, agar jiwa pengabdian para praja tidak luntur, meskipun semakin tinggi jabatan yang dimiliki. “Jadi, jangan lunturkan jiwa pengabdian saudara. Semakin hari semakin tinggi jabatan saudara, jiwa pengabdian saudara harusnya semakin tinggi, bukan semakin menurun,” tegasnya.
Sutarmidji juga mengingatkan, para praja agar tidak mencontoh alumni-alumni IPDN yang jiwa pengabdiannya sudah luntur. “Buat IPDN Kalimantan Barat ini jadi yang terbaik di Indonesia. Saya secara ikatan batin mungkin tidak, tapi selaku kepala daerah, saya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membina para pamong lulusan dari IPDN,” pungkasnya.

Anugerah Baru HK, Alumni Kehormatan IPDN

Walikota Singkawang, Hasan Karman, jadi anggota kehormatan IPDN

Singkawang - Walikota Singkawang, Dr KRA Hasan Karman Notohadiningrat memperoleh anugerah Alumni Kehormatan Purna Praja dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Prosesi penyematan tanda jasa ini dilaksanakan ketika apel Pengangkatan Hasan Karman sebagai Purna Praja IPDN, di Kampus IPDN jalan Raya Jatinangor Km 20 Sumedang, Sabtu (8/10).
Penetapan sebagai alumni kehormatan pendidikan tinggi kepamongprajaan tersebut melalui Surat Keputusan Rektor IPDN, Prof Dr H I Nyoman Sumaryadi MSi Nomor 821/554/Tahun 2011.
Sumaryadi yang menyematkan langsung tanda kehormatan itu menilai, Hasan Karman merupakan figur yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas serta dapat menjadi panutan bagi civitas akademica IPDN.
Selain itu, Hasan Karman dinilai sanggup menjalankan fungsi pemerintahan sebagai Walikota Singkawang yang visioner, inovatif, cerdas dan cekatan, memiliki jiwa dan semangat kenegarawanan, serta mampu mendidik masyarakat.
Hasan Karman juga dinilai mampu menjadi teladan dan sanggup mengembangkan sikap asah, asih, asuh, serta bersahaja dalam melaksanakan kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakat.
Menurut Kepala Biro Bidang Perencanaan, Akademik dan Kerjasama IPDN, Arief M Edie, penghargaan alumni kehormatan ini diberikan kepada seseorang, bila yang bersangkutan dianggap mampu membina, mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada purnapraja untuk bisa meningkatkan kariernya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat.
”Berbagai indikator yang dinilai oleh IPDN, maka ditetapkanlah Walikota Singkawang, Hasan Karman sebagai alumni kehormatan. Tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alumni adalah sebagai kakak asuh bagi para alumni. Kalau ada yang salah ditegur, dan kalau ada yang baik juga diperhatikan, ada reward dan punishment yang dia berikan kepada alumni,” papar Arief.
Sementara itu, di hadapan ribuan praja tingkat madya, nindya, wasana dari seluruh Indonesia dan seluruh civitas akademica IPDN itu, Hasan Karman mengatakan, masa depan Negara di pundak pamong praja.
Dia mengharapkan, anugerah yang diterimanya dapat membawa manfaat bagi Kota Singkawang dan Kalimantan Barat khususnya. "Serta bagi praja yang akan kembali ke daerahnya masing-masing sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk pembangunan," kata Hasan Karman.
Ketika menerima anugerah alumni kehormatan tersebut, Hasan Karman didampingi para alumni praja dari Kota Singkawang, di antaranya yaitu Kepala BKD Sofyan, Kepala Badan Kesbangpolinmas Juandi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Libertus, Camat Singkawang Utara Momie, Camat Singkawang Selatan Lukas Suharyadi, dan Camat Singkawang Timur Paulus Oktovianus Koni.

Setiap Tahun Menyekolahkan ke IPDN

Kepala KKD Sekadau Agustinus

Sekadau

 

Pemkab Sekadau melalui KKD sejak 2008-2012 telah membiayai 30 mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi negeri di Kalbar maupun di daerah lain.
Pemkab Sekadau melalui Kantor Kepegawaian dan Diklat sejak 2008-2012 telah membiayai 30 mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi negeri di Kalbar maupun di daerah lain. Tujuannya mempersiapkan infrastruktur sumber daya manusia SDM yang berkompeten untuk menjalankan berbagai pembangunan di Kabupaten Sekadau mendatang.
Kepala Kantor KKD Kabupaten Sekadau Agustinus menjabarkan setiap tahunnya KKD terus merekrut dan menyelesaikan tamatan SMA sederajat di Sekadau untuk ditugaskan belajar di program studi IPDN Jatinangor, IPDN Riau, IPDN Makassar, dan IPDN Kabupaten Kubu Raya Kalbar.
“Komitmen ini sudah dijalankan Pemkab untuk menyiapkan SDM putra-putri kita,” katanya kepada wartawan belum lama ini.
Sejauh ini ada 30 mahasiswa yang dibiayai pemerintah daerah. Mahasiswa tersebut terdiri dari 24 orang di Universitas Tanjungpura Pontianak, tugas belajar di IPDN Jatinangor 3 orang, IPDN Riau 1 orang, IPDN Makassar 1 orang, dan IPDN Kabupaten Kubu Raya 1 orang.
“Mereka ini mendapat bantuan pendanaan dari APBD setiap tahunnya. Selebihnya untuk kekurangan akan ditanggung oleh orang tuanya masing-masing,” tutur Agustinus.
Pemkab Sekadau berharap 30 putra-putri yang sedang menjalankan tugas belajar ini, termasuk sejumlah mahasiswa mahasiswi yang tersebar di berbagai Kampus baik di Kalbar maupun luar pulau, nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk ditugaskan di berbagai SKPD di lingkungan Pemkab sekadau.
“Kita harap mereka akan menjadi kebanggaan untuk kita semua dalam membangun daerah ini,” pungkasnya.

Kemendagri Kunjungi Lokasi Kampus IPDN

Pemkab Pontianak Siapkan Empat Lokasi

Bupati Pontianak H Ria Norsan memberikan penjelasan kepada Sekjen Kemendagri beserta rombongan ketika meninjau salah satu lokasi calon kampus IPDN di Kabupaten Pontianak

Segedong – Keinginan Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk memiliki kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Kalimantan bakal terealisasi. Minggu (16/9) kemarin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Siti Nurbaya beserta rombongan meninjau lokasi kampus di Kecamatan Segedong.
“Dipilihnya Kabupaten Pontianak sebagai calon lokasi pembangunan kampus IPDN regional di Kalimantan tentunya sebuah kehormatan tersendiri bagi kita. Selain dapat meningkatkan citra pendidikan daerah, kampus IPDN dapat memberikan multiplier effect bagi pembangunan daerah di masa mendatang,” kata Asisten Tata Praja Setda Pemerintah Kabupaten Pontianak Mochrizal yang ikut serta dalam kunjungan tersebut.
Mochrizal mengungkapkan, hasil rapat bersama yang dilaksanakan pihaknya pada Jumat (14/9) lalu, setidaknya ada empat calon lokasi kampus IPDN yang ditetapkan di Kabupaten Pontianak. Yakni di km 35 Desa Purun Besar, Kecamatan Segedong dengan luas areal 2.000 m2. Kemudian di km 42 Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh dengan luas areal 1.500 m2.
“Lokasi ketiga yakni di km 32 Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong dengan luas areal 1.500 m2, serta lokasi keempat di Jalan Budi Utomo Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dengan luas areal 2.000 m2,” ungkapnya.
Lebih jauh, Mochrizal mengatakan Pemerintah Kabupaten Pontianak hanya memberikan beberapa alternatif pilihan lokasi bakal kampus yang dinilai cocok dan strategis. Sedangkan penentuan lokasi pembangunan kampus IPDN nantinya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Kemendagri.
“Mudah-mudahan pada peninjauan ini Ibu Sekjen sudah dapat memutuskan lokasi mana yang tepat dan strategis untuk pembangunan kampus IPDN regional Kalimantan,” harapnya.
Terkait realisasinya, menurut dia, Kabupaten Pontianak mencoba untuk menerapkan pola pembangunan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang menjadi lokasi kampus IPDN saat ini.
Dia optimis pembangunan kampus IPDN akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Dulunya sebelum IPDN dibangun di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, daerah tersebut bisa dibilang biasa saja. Namun setelah kampus IPDN dibangun, mendadak daerah itu berubah dan tampak padatnya aktivitas,” paparnya.
Ketika melakukan peninjauan lokasi calon kampus IPDN tersebut, rombongan Sekjen Kemendagri didampingi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar M Zeet Assovie, Bupati Pontianak H Ria Norsan, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak Gusti Ramlana, Asisten Tata Praja Mochrizal, Camat Sungai Pinyuh Syamsul Rizal, Camat Segedong, dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak. (fia)

Mendagri Restui Pembangunan IPDN Segedong

Lahan Seluas 95,6 Hektare Dibebaskan

Mendagri Gamawan Fauzi beserta tamu undangan di lokasi pembangunan IPDN Kampus Kalbar di Segedong

Segedong – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi menepati janjinya meninjau lokasi pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Desa Purun Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak, Senin (14/1) sekitar pukul 16.00 sore.
Mendagri merestui pembangunan kampus di atas lahan seluas 95,6 hektare tersebut. “Saya setuju dengan pembangunan kampus IPDN di sini (Segedong, red). Silakan mulai dikerjakan pembangunannya,” instruksi Mendagri di hadapan para pejabat dan tamu undangan yang hadir dalam acara peninjauan lokasi pembangunan kampus IPDN.
Mendagri menjelaskan, pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat di Desa Purun Besar menjadi salah satu di antara delapan kampus IPDN yang tersebar di Indonesia.
Menurut Mendagri, keberadaan IPDN itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
“Praja jebolan IPDN sangat dibutuhkan untuk mengisi berbagai posisi di 524 daerah baik di pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, Kemendagri, 12 kabupaten baru, dan daerah administratif di Jakarta. Tidak akan cukup jika hanya mengandalkan IPDN Jatinangor,” tuturnya.
Sebagai bentuk keseriusan dukungannya terhadap realisasi pembangunan IPDN di Segedong, Gamawan mengaku pihaknya telah menyiapkan dana awal sebesar Rp 40 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pematangan lahan dan pembangunan fisik awal. “Kita targetkan pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Pontianak ini akan rampung realisasinya pada tahun 2014 mendatang,” prediksinya.
Lebih jauh, Gamawan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi mendukung realisasi pembangunan IPDN Kampus Kalbar tersebut. Sebab pembangunan kampus IPDN di Desa Purun Besar diyakini akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat.
“Pembangunan ini merupakan hal yang sangat baik. Karenanya, mari kita wujudkan dan sukseskan pembangunannya bersama-sama,” ajaknya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang telah bersama-sama mempersiapkan lahan untuk pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah gayung bersambut, tokoh masyarakat dan tokoh agama bersama bupati dapat mengupayakan pembebasan lahan seluas 95,6 hektare untuk dibangun Kampus IPDN Kalimantan Barat,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Pontianak H Ria Norsan mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pontianak telah menuntaskan proses pembebasan lahan seluas 95,6 hektare. Dan saat ini sedang berlangsung proses sertifikasi lahan. Jika sertifikasi tersebut telah tuntas, maka secepatnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar guna melaksanakan proses lebih lanjut.
“Tentu saja kami bersama-sama Pemprov Kalbar sangat siap membangun infrastruktur penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung realisasi kampus IPDN ini. Seperti instalasi air dan listrik yang sudah tersambung. Mudah-mudahan pada akhir 2014 mendatang, penempatan praja sudah dapat dilakukan,” harapnya.
Usai memberikan arahan, Mendagri didampingi Sekretaris Daerah (Setda) Kalbar M Zeet Hamdy Asshovie, Bupati Pontianak H Ria Norsan, dan Setda Kabupaten Pontianak Gusti Ramlana beserta pejabat lainnya meninjau peta bidang tanah lokasi, denah gedung, dan maket gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat.
Selain Mendagri, kunjungan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat teras di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti Rektor IPDN Prof Dr Nyoman Sumaryadi, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Kepala Biro Hukum Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrullah, dan beberapa pejabat lainnya. (fia)

Gadis 16 Tahun Dihamili Ayah Kandung

Pontianak. Ms alias Yt, 46, ditangkap petugas Polsek Kuala Mandor B, karena menggagahi putri kandungnya, sebut saja Bunga, 16, hingga hamil enam bulan.
”Terus terang saya khilaf,” kilahnya Ms saat diwawancarai wartawan.
Ms yang sehari-hari sebagai petani tersebut dilaporkan istrinya ke kantor polisi, Selasa (22/2) lalu. Bapak 11 anak ini pun diamankan ke Mapolresta Pontianak, Rabu (23/2) kemarin, setelah kasus persetubuhan ayah terhadap anak kandung itu dilimpahkan Polsek Kuala Mandor B.
Kejadian berawal sejak September 2010 silam. Saat itu istri Ms tidak berada di rumah bersama beberapa anaknya. Ms nekat meniduri anak kelimanya. ”Setelah itu saya merasa berdosa. Saya kabur dari rumah beberapa saat. Terus terang saya khilaf,” katanya menundukkan kepala.
Mulutnya saja yang mengatakan dosa. Ternyata aksi bejat itu kembali dilakukan Ms. Tiga kali dia meniduri anaknya sendiri. Tabiatnya terbongkar setelah Bunga merasakan perutnya sakit. Ditemani ibunya, Bunga mendatangi tukang urut (dukun beranak). Ternyata Bunga hamil. Sang ibu langsung menanyakan siapa laki-laki bejat yang berani menghamili anak gadisnya tersebut. Bunga menjawab, yang menghamili dirinya adalah bapaknya sendiri. Sang ibu hampir pingsan mendengar pengakuan anaknya.
Sang ibu melaporkan suaminya ke Polsek Kuala Mandor B. Dari Polsek Kuala Mandor B, Bunga didampingi ibu dan beberapa saudara serta Kapolsek Kuala Mandor B, AKP Tedjo Suseno melimpahkan kasus itu ke Mapolresta Pontianak.
Mengenakan sweeter hitam dipadu kaus oblong Hijau serta celana jeans panjang, Bunga dimintai keterangan di Unit PPA Polresta Pontianak. Kemudian divisum ke RS Bayangkara Polda Kalbar.
Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Puji Prayitno SIK membenarkan adanya laporan persetubuhan antara ayah dengan anak kandungnya sendiri. Kasus tersebut akan diproses sesuai pasal dan undang-undang berlaku. ”Tersangka akan kami kenakan pasal 81 Undang-undang Nomor 23/2009 tentang perlindungan anak, dengan ancaman 15 tahun penjara,” tegas Puji.

Berdalih Digoda Iblis

Pontianak. Ms, 46 berdalih khilaf mencabuli anak gadisnya yang berusia 16 tahun sebut saja Bunga (nama samaran, red). Perbuatan bejat yang ia lakukan lantaran godaan iblis.
“Yang namanya manusia sewaktu-waktu dapat digoda iblis. Saya khilaf dan menyesal telah mencabuli anak saya. Untuk itu saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya diproses sesuai hukum,” katanya.
Dikatakan Ms, ia mencabuli putri kelima dari 11 bersaudara itu sebanyak tiga kali. Namun dua kali hanya memegang dan meremas-remas kemaluan putrinya saja. Baru yang terakhir, ia menyetubuhinya.
Pertama pencabulan yang ia lakukan pada bulan Agustus 2010. Saat malam hari, ketika itu mereka sedang tidur di ruang tamu. Sedangkan istrinya pergi menginap di Pontianak. Namun waktu itu, Ms hanya meraba-raba tubuh molek anaknya serta meremas kemaluannya. Setengah bulan kemudian, Ms mengulangi lagi perbuatan tak senonohnya kepada anak gadisnya. Masih pada malam hari dan istrinya tidak berada di rumah ke Pontianak, Ms kembali menggerayangi tubuh dan kemaluan putrinya itu. Kali ini pun Bunga belum sempat disetubuhinya.
Rupanya ayah bejat ini makin ketagihan melihat kemolekan tubuh anak gadisnya tersebut. Hingga akhirnya pada bulan November, Ms kembali nekat mencabuli Bunga. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia menyetubuhi Bunga. “Cuma satu kali saya menyetubuhinya. Dua kali hanya pegang-pegang,” kata pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani karet ini.
Saat disetubuhi, Bunga tak kuasa meronta. Ia hanya pasrah ditindih ayah kandungnya sendiri. Usai melampiaskan hasratnya, Ms berlalu begitu saja. Sementara Bunga setelah kejadian itu lebih banyak murung dan melamun. Hingga akhirnya Bunga diketahui hamil.
Aib itu pun kemudian terbongkar oleh ibunya. Waktu itu perut Bunga pun kemudian diurut. Tapi ternyata perut bunga berisi (hamil, red). Ibu Bunga pun langsung menanyakan siapa menghamili anak gadisnya yang tidak tamat kelas 4 SD tersebut. Setelah mendengar ternyata suaminya sendiri.
Tak terima dengan aksi bejat suaminya, ia pun melaporkan kasus tersebut ke Polsek Kuala Mandor B untuk proses lebih lanjut. Dari polsek Kuala Mandor B, korban didampingi ibu dan beberapa saudara serta Kapolsek Kuala Mandor B, AKP Tedjo Suseno melimpahkan kasus itu ke Mapolresta Pontianak. “Anak saya itu pendiam. Jarang keluar rumah dan rajin membantu orang tua,” kata Ms lagi.
Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Puji Prayitno SIK menjelaskan, kasus tersebut akan diproses sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku. “Tersangka akan kami kenakan pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan anak, dengan ancaman 15 tahun penjara,” katanya.

Pacar Hamil, Mendekam di Jeruji Besi

Sintang – NA, 22, diringkus polisi setelah dilaporkan menghamili anak bawah umur, sebut saja Kembang, 18, warga Desa Batu Besurat, Kecamatan Ambalau Sintang. Warga Nanga Mentunai, Desa Buntut Sabon, Kecamatan Ambalau itu mendekam di tahanan Polres Sintang.
Kasus ini terungkap atas laporan orang tua Kembang setelah mengetahui anak gadisnya hamil tiga bulan.
Melihat tingkah anaknya yang aneh, orang tuanya membawa Kembang periksa ke dokter. Hubungan intim yang dilakukan NA dan Kembang, pacarnya, sudah berlangsung selama setahun terakhir ini, Juli 2011 hingga Desember 2012.
“Melihat Kembang mual-mual pada Oktober 2012 lalu, pelaku membeli alat tes kehamilan, hasilnya positif hamil,” kata AKP Andi Yul, Kasat Reskrim Polres Sintang, kemarin.
Mengetahui Kembang hamil, NA mengaku akan bertanggung jawab. Meskipun diketahui orang tuanya, NA tetap teguh dengan pendiriannya untuk bertanggung jawab. Meskipun sudah hamil, NA tetap saja meniduri Kembang hingga akhirnya diketahui orang tua gadis bawa umur itu.
“Keluarga korban semula berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku untuk menikahi korban. Hingga akhirnya diputuskan melapor ke pihak kepolisian karena pelaku mulai tidak diketahui keberadaannya,” jelas Andi Yul. (din)

Diculik, Dijual ke Malaysia

12 Tahun Dipekerjakan di Diskotek, Pulang Membawa Bayi

Pontianak – Sambil menggendong bayinya Viobika Ramadhani yang baru berumur seminggu, Wida, 24, memeluk kedua orang tuanya Tayep, 55, dan Julaeha, 48. Wanita tersebut diantar oleh rombongan Kementerian Sosial dan Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) di kediaman mereka, Kompleks Korpri Blok M Nomor 228, Kubu Raya, Selasa (15/1).
Puas sudah Wida menjalani siksaan serta melayani nafsu pria hidung belang di Malaysia. Wanita ini merupakan korban penculikan dan penjualan orang (trafficking). Pada umur 12 tahun, saat itu masih kelas enam SD, Wida diculik Wati, wanita yang mengontrak tak jauh dari rumahnya pada 2003 silam. Wida diculik ketika pulang sekolah bersama dua temannya yang juga perempuan. Wida lama disekap oleh Wati, hingga akhirnya dijual ke Kuala Lumpur dan dipekerjakan sebagai wanita pemuas nafsu di Diskotek Kepong Selangor.
Berdasarkan investigasi YNDN, Wida dibawa ke Malaysia oleh Wati melalui PPLB Entikong Sanggau. Setelah sampai di Kuching, Wida diterbangkan ke Kuala Lumpur dan dipekerjakan di diskotek daerah Kepong Selangor.
“Selama 12 tahun kehilangan kontak dengan keluarga. Karena tidak tahan dengan siksaan akhirnya melarikan diri dalam kondisi hamil lima bulan dan ditangkap PDRM, kemudian diserahkan ke KBRI,” kata Devie Tiomana, Direktur YNDN Kalbar.
Pada Juli 2012, Wida dipulangkan melalui Tanjung Pinang dan dikirim ke Jakarta. Pada 18 Desember 2012, wanita tersebut dirujuk ke RPSA Bambu Apus Kemensos RI dan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, medis, psikis, dan psikososial.
Setelah melalui pembahasan bersama Tim Profesi di RPSA Bambu Apus, pada 8 Januari 2013 diputuskan Wida dipulangkan dan dipertemukan dengan keluarganya. “Kondisi korban baik, begitu juga dengan bayinya,” ujar Devi.
Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Drs Bambang Mulyadi MSi mengharapkan Dinas Sosial Kalbar maupun Kubu Raya membantu dan menindaklanjuti apa-apa saja yang perlu Wida setelah dipertemukan dengan keluarganya. “Saya yakin pihak keluarga sama sekali tidak mengira anaknya yang sudah hilang bisa pulang dalam keadaan selamat dan sehat,” ungkap Bambang.
Agar kejadian itu tidak terulang kembali, Bambang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terbujuk oleh iming-iming dari orang yang belum dikenal. Terutama anak-anak.
“Aparatur pemerintah juga harus lebih cermat mengeluarkan identitas diri, seperti KTP. Tidak cukup hanya melihat lampiran data untuk membuat KTP. Tetapi harus mengecek ke kelurahan atau desa melalui RT setempat. Agar tidak muncul dokumentasi yang bermasalah,” tegas Bambang.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Kementerian Sosial selama tiga tahun terakhir cukup banyak. Pada 2010 111 kasus dan 2011 menangani 102 kasus. Sedangkan pada 2012 menurun 79 kasus. Jumlah kasus ini tidak semuanya trafficking. Namun 30-40 persen adalah kasus trafficking. “Dari 79 kasus itu terdiri dari penelantaran, anak dibuang, dan banyak lagi,” jelas Bambang. (sul)

Tega! Perawat Cabuli Pasien

MAUMERE -  Perawat yang seharusnya merawat pasien, namun tidak bagi FA, oknum perawat di RSUD TC Hillers Maumere. Ia justru melakukan pencabulan terhadap pasien operasi asal Flores Timur, RS.

Akibat perbuatannya itu, ia ditetapkan menjadi tersangka. Namun, Fa tidak ditahan, namun harus menjalani wajib lapor.            

Hal ini disampaikan Kapolres Sikka, AKBP Budi Hermawan, SIK, melalui  Kaur Bin Ops Reskrim Polres Sikka, Aiptu Sungkono kepada Pos Kupang di Ruang Kerjanya, Senin (14/1/2013). Sungkono mengatakan, oknum perawat tersebut sudah ditetapkan sebagai terasangka, namun hanya menjalani wajib lapor alias tidak  tidak ditahan.                                   

Pemberkasan sudah dikirim ke kejaksaan dan polisi masih menunggu hasil penelitian jaksa. Sungkono mengakui, polisi bekerja keras untuk mengungkapkan kasus ini. Pasalnya, dalam tindakan visumnya terdapat dua versi.

"Hasil visum di Maumere menyatakan dia masih gadis. Sedangkan visum di Larantuka ditemukan robekan," jelas Sungkono.

Informasi yang didapat di Mapolres Sikka menyebutkan RS adalah pasien usus buntu yang menjalani operasi di RSUD  Maumere tanggal 27 Oktober 2012 lalu. Usai operasi, menurut RS, seorang perawat berinisial Fa  mengurusinya.

Namun saat mengurusi bukannya melakukan tindakan medis tapi melakukan perbuatan tak terpuji dengan mencium keningnya dan (maaf) meremas-remas payudaranya. RS mengaku sadar ketika ia merasa ada gesekan di bukit kembarnya dilakukan oleh Fa.

Pada Senin 5 November 2012 RS mendatangi Mapolres Sikka melaporkan aksi Fa di ruangan operasi. Laporan RS disikapi polisi dengan memeriksa perawat yang bertugas saat operasi dan dokter yang melakukan operasi.

Tim Sukses Cukup Sampai di Sini

Mendagri: Gubernur Milik Masyarakat

Kiki Supardi

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Pontianak – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi cukup bijak dengan pesan dan kesan saat melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih. Mantan Gubernur Sumbar itu wanti-wanti mengingatkan tim sukses.
Kata Gamawan, para partai politik pengusung sudah meraih keberhasilan mendudukkan Cornelis dan Christiandy di puncak pimpinan Provinsi Kalbar. Artinya, parpol pengusung sudah sukses mengantarkan calonnya yang akhirnya dipercaya oleh masyarakat. Parpol pengusung dan seluruh timsesnya diharapkan cukup memberikan dukungan sampai pelantikan saja bagi suksesnya visi dan misi gubernur terpilih.
“Karena itu cukuplah sampai di sini. Timses sudah sukses mengantarkan keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Berikan kesempatan gubernur dan wakil gubernur menjadi milik seluruh masyarakat Kalbar,” kata Gamawan disambut tepuk tangan para undangan.
Mendagri yang lumayan kental dengan pengalaman timses sejak bupati, gubernur yang akhirnya mengantarkannya ke kursi kabinet itu mengungkapkan kisah tak sedap timses di beberapa daerah. “Timses tidak berhenti sampai kandidatnya menjadi gubernur. Bahkan, timses itu bisa sampai lima tahun lamanya. Akibatnya, gubernur kerepotan mengurus mereka,” ungkap Gamawan diaplus oleh hadirin.
Ia pun mengingatkan bahwa Cornelis-Christiandy sudah milik rakyat Kalbar. Baik yang memilih ataupun tidak memilih. Itulah makna demokrasi sesungguhnya.
“Terpilihnya Cornelis-Christiandy Sanjaya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dengan perolehan suara lebih dari 52 persen. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat kepada beliau. Hal itu juga sejalan dengan betapa besarnya harapan rakyat yang besar kepada beliau berdua,” tegasnya.
Lanjutnya, dengan sudah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, keduanya sudah menjadi milik masyarakat Kalbar. “Orang ‘Jerman’ mengatakan ‘biduk berlalu kiambang bertaut’. Mari kita bersatu membangun Kalbar,” ajaknya menyitir pepatah yang terkenal itu.
Gamawan juga mengucapkan semboyan yang sering diungkapkan oleh Cornelis, seraya meminta koreksi jika cara pengucapannya salah. Adil katalino bacuramiun kak saruga, basengat ka jubata. “Sesama manusia kita wajib adil dan toleran. Dalam menjalani kehidupan harus bercermin pada nilai-nilai surgawi. Karena dasar kehidupan yang kita miliki berasal dari Tuhan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ungkapan tersebut dapat menjadi inspirasi di dalam menjalankan roda pemerintahan. Di mana melalui pengembangan nilai-nilai tersebut maka nilai kemajemukan, kearifan lokal, toleransi, dan kegotongroyongan bisa terbangun. Dengan menyatukan inovasi, kreativitas, dan dinamis. Itu semua bisa menjadi potensi provinsi Kalbar lebih makmur.

Pesan untuk pewarta, suarakan pembangunan perbatasan

Mendagri Gamawan dalam sambutannya juga menyoroti soal perbatasan di Kalbar. Perbatasan merupakan garda terdepan NKRI. Hanya saja, kenyataannya, perbatasan masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah pusat.
“Sudah saatnya kita ubah mindset pembangunan perbatasan. Karena itu saya minta wartawan untuk membantu menyuarakan perbatasan. Agar pembangunan perbatasan ini bisa lebih cepat,” kata Gamawan, Senin (14/1).
Menurutnya, tahun ini pemerintah pusat menganggarkan Rp4 triliun lebih untuk perbatasan. Karena itu pemerintah kabupaten yang punya perbatasan harus bersinergi dengan pemerintah provinsi.
“Harus sinergi program daerah perbatasan dengan provinsi dan program kementerian. Tentunya tetap di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sudah saatnya kita meningkatkan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya di perbatasan,” ajak Gamawan.
Mendagri juga menyindir bupati yang tidak hadir jika dipanggil gubernur. “Tapi, dari sambutan yang hadir di kursi undangan bupati-bupati, sepertinya hadir semua ya kalau dipanggil gubernur,” selorohnya.
Kembali ke masalah perbatasan. Dia meminta pemusatan pembangunan di perbatasan. Gamawan berjanji, jika pemerintah daerah gigih memperjuangkan perbatasan, dirinya akan lebih gigih lagi memperjuangkannya di tingkat pusat. Tentu saja, aplaus sontak membahana di gedung itu.

PKR kembali disuarakan

Terpisah Anggota DPR RI Dapil Kalbar Sukiman mengamati dari beberapa pesan yang disampaikan oleh Mendagri. Dia menganalisis, ada beberapa poin yang perlu dicatat. Pertama, menyangkut IPM dan ini merupakan tugas bersama.
“Kalbar memang diakui luas wilayahnya luar biasa dan rentang kendali yang sangat jauh. Jawabannya hanya satu, karena ini daerah perbatasan, maka tidak ada pilihan lain kecuali memberikan dukungan terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR). Apa saja bentuknya dalam rangka mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali yang ada,” kata Sukiman.
Legislator dari PAN ini berkeyakinan jika Provinsi Kalbar dimekarkan, 14 kabupaten kota ini akan lebih baik. Hal ini—mengulang berbagai pendapat tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya—, dalam rangka mempercepat pembagian kue pembangunan. Dengan demikian, APBN dan APBD lebih besar dalam rangka pembangunan.
“Kita juga mendengar Kalbar punya potensi besar terutama berkenaan dengan areal pertanian. Dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita, insya Allah, saya yakin gubernur dan wakil gubernur akan memberikan sebuah energi yang luar biasa dalam rangka membangun Kalbar,” ujarnya.
Ia menambahkan, soal peningkatan IPM merupakan tanggung jawab bersama. “Pendidikan kita harapkan tidak ada lagi adik-adik kita yang buta huruf. Dari sektor kesehatan tidak ada satu warga pun yang tidak terlayani. Begitu juga infrastruktur, dengan adanya sinergi antara bupati, gubernur, DPRD, dan DPR RI diharapkan akan bisa diatasi,” paparnya.
Sukiman menegaskan, Kalbar harus bangkit. “Kita tidak mau Kalbar tetap dalam 10 provinsi tertinggal. Karena alasan perbatasan. Semoga dengan bersinergi semuanya bisa terjawab,” demikian Sukiman.

Mendagri Memuji Sambil Menyindir

Provinsi Peringkat Tujuh, IPM Urutan 28

Kiki Supardi

Mendagri Gamawan Fauzi melantik dan mengambil sumpah jabatan Gubernur Cornelis dan Wagub Christiandy Sanjaya, Senin (14/1), di Gedung DPRD Kalbar

Pontianak – Pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018 di Gedung DPRD Provinsi Kalbar berjalan lancar, paling terasa semarak dan meriah sepanjang berdirinya Pemprov Kalimantan Barat.
Meskipun jadwal sempat molor hingga satu setengah jam yang direncanakan mulai pukul 11.30, bergeser ke 12.30. Prosesi pelantikan sendiri hanya memakan waktu 10 menit. Namun prosesi arakan Drs Cornelis MH dan Drs Christiandy Sanjaya SE MM dari kediaman resmi Gubernur Cornelis di Jalan A Yani penuh dengan pernak-pernik serta arakan mobil hias.
Sumpah janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar diambil melalui rapat paripurna dewan. Rapat istimewa dipimpin Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. Pelantikan dilaksanakan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI Dr Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (14/1).
Mendagri Gamawan mengawali sambutannya dengan menilai kehadiran Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai sesuatu yang istimewa dalam pelantikan masa bakti kedua Gubernur Cornelis dan Wagub Christiandy. Termasuk menyapa DR Oesman Sapta Odang sebagai tokoh Kalbar di kancah politik dan dunia usaha nasional yang menemuinya untuk pemekaran Kalbar.
Setelah itu, Gamawan menyindir Cornelis lewat Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kalbar yang masih tetap di peringkat ke-28 dari 33 provinsi se-Indonesia. Mendagri mengingatkan Cornelis dan Christiandy Sanjaya agar pada periode kedua ini untuk berjuang keras menaikkan peringkat IPM.
“Secara peringkat, Kalbar sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Pada tahun 2009, Kalbar hanya menempati peringkat 18 dengan nilai 2.524. Pada tahun 2010, melonjak ke peringkat 7 dengan nilai 2.394,” kata Gamawan, disambut gemuruh tepuk tangan audiens.
Namun, di balik itu (audiens kembali terdiam), IPM Provinsi Kalbar masih di bawah rata-rata nasional. IPM Kalbar 69,53, sementara IPM nasional 72,64. Dari segi peringkat IPM, provinsi ini terduduk di peringkat ke-28 dari 33 provinsi.
Karena itu Mendagri berpesan kepada pasangan terpilih agar memajukan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya di perkotaan tetapi mesti sampai ke perbatasan. Selain itu menggairahkan sektor ekonomi terutama investasi adalah sebuah keharusan.
“Bila perlu investor dijemput diajak makan. Jangan dipersulit izinnya, supaya ekonomi bergairah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” ujar mantan Gubernur Sumatra Barat ini.
Menurutnya, Kalbar merupakan daerah yang memiliki potensi luar biasa dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa. Ia yakin, kalau dikelola dengan baik akan menjadi sumber meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Dengan berbagai potensi alam, tambang, perkebunan, pertanian, laut yang luas, dan berbagai potensi lainnya. Kalau ini dikelola dengan baik merupakan sumber meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Gamawan menambahkan, Pulau Jawa yang jauh lebih kecil dihuni oleh 58 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara Kalbar yang lebih luas hanya dihuni oleh 4 juta lebih.
“Inilah pekerjaan rumah yang harus dijawab bersama oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Dengan saling asuh, saling asih, dan kerja sama yang baik antara gubernur dengan DPRD, dan gubernur dengan para bupati. Mari kita lupakan politik dan memikirkan bagaimana menyukseskan pembangunan di Kalbar,” ajaknya.
Mendagri yakin dengan perolehan suara hingga 52 persen lebih di Pilgub Kalbar, merupakan bentuk legitimasi Cornelis-Christiandy. Namun di balik tingginya kepercayaan masyarakat, ada harapan dan tuntutan agar hasil pembangunan lebih baik lagi.

Kemenangan masyarakat Kalbar

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH ditemui usai pelantikan mengatakan kemenangannya adalah kemenangan masyarakat Kalbar. “Pertama saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada saya. Saya akan laksanakan sebaik-baiknya. Mari kita bersatu membangun Kalbar,” kata Cornelis.
Terkait pesan dari Mendagri terkait IPM Kalbar, Cornelis tidak banyak berkomentar. “Nanti kita kerja bersama-sama tingkatkan IPM,” ujarnya sembari memasuki mobil dan meninggalkan gedung DPRD.
Sementara Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya MM juga mengatakan peningkatan IPM harus menjadi prioritas. “IPM akan kita bangun bersama-sama. Soal IPM tidak bisa hanya provinsi saja, karena ukurannya dari kabupaten/kota. Kita harus bersama-sama,” tegasnya.

Sejumlah wakil rakyat kecewa dengan protokoler

Dari empat orang unsur pimpinan, satu di antaranya yakni Ahmadi Usman dari PPP tidak hadir. Tiga yang hadir yakni Ketua DPRD Minsen (PDI Perjuangan), Nicodemus R Toun (Demokrat), dan Prabasa Anantatur (Golkar). Tidak semua anggota DPRD Provinsi Kalbar hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut. Terlihat banyak kursi anggota dewan yang kosong. Secara keseluruhan dari 55 anggota DPRD Provinsi Kalbar, berdasarkan perhitungan kasatmata, 20 di antaranya tidak menghadiri pelantikan.
Syarif Izhar Assyuri dari PAN mengakui anggota dewan dari tiga partai yakni PAN, PPP, dan PKS memilih tidak hadir saat pelantikan. Alasannya, ada protokoler acara rapat paripurna yang tidak sesuai dengan tata tertib.
Hadir dalam pelantikan, selain dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, juga sejumlah anggota DPR RI daerah pemilihan Kalbar, DPD wakil Kalbar, pengusaha nasional Oesman Sapta Odang. Sementara di luar gedung, ribuan warga memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan pelantikan dari layar lebar yang disediakan sekretariat DPRD. (kie)

Adegan Mesum Dekat Kantor Walikota Singkawang

Gayung Bersambut Membara

Mordiadi

Lokasi video mesum

Singkawang – Masyarakat Kota Singkawang dihebohkan beredarnya video adegan mesum yang diperankan wanita belasan tahun dengan lelaki yang tampaknya lebih tua darinya. Video berdurasi 1 menit 59 detik itu direkam di Taman Gayung Bersambut (GB) Singkawang.
“Kalau melihat bentuk cabang pohon besar dan kelapanya yang menjadi latar belakang video itu memang lokasinya di GB, tepatnya di dekat pagar yang berbatasan dengan sekolah,” kata Naz, salah seorang warga yang mendapat kiriman video tersebut, Senin (14/1).
Kepastian lokasinya di GB itu dengan jelas terlihat dari bentuk cabang pohon dalam video tersebut. Kemungkinan video itu baru saja direkam secara tersembunyi dari lubang pagar yang menjadi pembatas antara GB dengan sekolah.
Ketika wartawan koran ini mendatangi lokasi dimaksud, pelepah kelapa yang kering masih tampak menjuntai ke tanah seperti di dalam video adegan layaknya suami istri yang dilakukan secara berdiri itu.
Kendati disinyalir waktu perekaman belum lama ini, video mesum direkam dengan kamera handphone dengan resolusi kecil itu begitu cepat menyebar dari handphone ke handphone.
Peredaran video itu begitu menghebohkan, karena Taman GB itu lokasinya berseberangan dengan Kantor Walikota Singkawang di Jalan Firdaus dan tidak jauh dari Kantor Satpol PP dan Masjid Agung. Apalagi beberapa warga memang mengetahui kalau taman itu sering dijadikan tempat mesum.
Video mesum itu diambil seseorang yang mengenakan celana hijau sebetis dengan les hitam tanpa mengenakan alas kaki. Kaki perekam itu kelihatan dalam video ketika pelaku selesai melampiaskan nafsu bejatnya.
Si perekam merekam melalui lubang yang terdapat di pagar, ukurannya tidak terlalu besar, sehingga wajah kedua pelaku tidak terlihat dengan jelas dalam video tersebut.
Dalam video itu tampak perempuan mengenakan baju jeans biru lengan panjang, berkaus dalam warna putih. Mengenakan celana panjang jeans warna biru dengan warna putih di bagian paha ke bawah.
Celana perempuan itu dibuka sampai ke paha, sehingga ketika melakukan adegan intim dengan berdiri itu, (maaf) celana dalam si wanita kelihatan berwarna kuning kentang dari sisi kanannya.
Sedangkan laki-lakinya yang juga berdiri, mengenakan baju kaus lengan pendek warna biru tua, dengan celana warna abu-abu yang masih terpasang utuh. Sehingga kalau dilihat dari belakang, seperti tidak melakukan hubungan suami istri.
Setelah puas melampiaskan berahinya, si laki-laki juga membantu si wanita menaikkan celana. Belum saja terkancing, si laki-laki langsung pergi, sementara si wanita langsung mengambil handphone-nya di tanah dan berdiri sejenak seperti sedang membaca pesan.
Selang beberapa saat barulah dia pergi ke arah sekolah. Tetapi berdasarkan rekaman tersebut, si laki-laki sepertinya pergi dengan melompat pagar, sementara wanitanya (mesti tidak kelihatan jelas) tampak pergi berlawanan arah. (dik)

Sang Wakil Rakyat Landak Siap Menikahi Pasangan Gelapnya

Ngabang – Akhirnya SR menerima Hd, 21, menjadi istri keduanya. Inilah hasil kesepakatan antara wakil rakyat Kabupaten Landak dengan gadis yang dihamilinya, Minggu (13/1) malam. SR akan menikahi Hd melalui perkawinan adat.
Ini baru sebatas kesepakatan. Meskipun belum diketahui secara pasti apakah istri SR mau dimadu atau merelakan suaminya nikah lagi bersama perempuan lain.
“Apabila SR belum memenuhi tuntutan dari kami (keluarga Hd), maka masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Tetapi apabila SR mau bertanggung jawab menikah Hd, maka masalahnya ini dianggap selesai. Tentunya dengan catatan, istri SR tidak mencelakai Hd,” tegas Sabianus Unik, paman Hd ketika ditemui Rakyat Kalbar, Senin (14/1).
Tokoh muda Ngabang Henok Lafu SH menyayangkan tabiat SR, selaku anggota DPRD yang terlibat kasus asusila. Sebagai wakil rakyat dirinya harus memberikan contoh yang baik. Karena kepercayaan rakyat ada di pundaknya. Tetapi kalau ternyata sudah dipilih, kemudian kepercayaan itu disia-siakan, tentu menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilihnya kembali.
“Kami masyarakat Landak tentu kecewa, karena selama ini lembaga DPRD sangat dihargai masyarakat. Walaupun kasus ini bukan korupsi, yang pastinya sebagai warga Ngabang, kami kecewa. Mudah-mudahan ke depan kejadian ini tidak terulang kembali di DPRD Landak,” tegas Henok.
Terungkapnya hubungan gelap wakil rakyat ini, gadis yang dihamilinya mengancam melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Landak.
Upaya penyelesaian kasus yang dialami Hd dilakukan melalui adat yang dilakukan Pasirah dan Temangung adat Desa Pahauman. Namun upaya adat tersebut hanya untuk menyelesaikan tanggung jawab SR di mata masyarakat adat. Sementara sanksi dari lembaga DPRD merupakan kewenangan lembaga itu sendiri.
Sabianus memperkirakan hubungan terlarang yang dilakukan SR dan gadis yang tinggal di Pal 20 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang sudah berlangsung lama. Namun baru diketahui akhir Desember 2012. Diketahui sudah melahirkan sekitar empat bulan lalu. Setelah ditelusuri diketahui kehamilan Hd akibat hubungan gelap dengan SR.

Polisi masih Diperiksa Saksi Pemerkosaan Siswa SD

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA - Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi kasus pemerkosaan RI, siswi SD yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari dua saksi yang diperiksa kepolian, satu diantaranya masih berstatus saudara kandung.

RI, siswi SD tewas di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan. Dugaan pelaku pemerkosaan itu menyusul temuan kerusakan otentitik dan khas di vagina RI di titik 11 sampai 5 arah jarum jam.

Kerusakan di vagina RI diduga akibat sebuah benda tumpul yang tertanam di alat kelamin pelaku.
Kerusakan di vagina menimbulkan infeksi, yang kemudian berbuntut mendatangkan virus. Lantaran tak ditangani medis secara akurat, virus ini lalu menyasar otak RI. Walhasil, RI pun kejang-kejang dan kemudian koma. Tidak lama berselang, RI meninggal dunia di RSUP Persahabatan pada Minggu (6/1/2013).

Hingga kini polisi masih menutup rapat-rapat dua saksi yang tengah didalami aparat Polrestro Jakarta Timur. Yang merupakan kakak kandung korban, tidak pulang lima hari ke rumah lantaran menginap di Polrestro Jakarta Timur.

Namun demikian, RO tidak serta merta dijadikan tersangka. Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Timur, Ajun Komisaris Besar Muhamad Saleh mengatakan, pihaknya masih mendalami keterangan dua saksi. Saleh pun enggan berkomentar ketika ditanya bahwa kedua saksi yang tengah diperdalam itu adalah RO.

"Saya tidak bilang begitu ya. Pokoknya, dari 19 saksi, ada dua saksi yang diperdalam keterangannya," kata Saleh.

Saleh mengemukakan, pihaknya kini masih menunggu hasil lain, yaitu tes DNA yang sudah dijalankan oleh Puslabfor. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu hasil finas visum di RS Cipto Mangunkusumo.

Sebelumnya, dokter forensik RSCM masih melakukan uji laboratorium, karena ditemukan banyak virus di tubuh RS. Makanya, polisi baru diberikan hasil visum sementara untuk membantu penyelidikan. Wahyu/warta kota

Candaan Pemerkosaan, Daming Terancam Didiskualifikasi

Sebanyak 12 orang mengikuti seleksi calon hakim agung hari pertama, Kamis (10/1), di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda pembuatan makalah. Komisi III mulai menyeleksi 24 calon hakim agung untuk dipilih delapan orang.

JAKARTA - Calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi terancam didiskualifikasi. Hal itu dipicu soal candaan pemerkosaan saat menjalani fit and proper test seleksi hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013).

Sontak, candaan itu menuai protes di kalangan DPR. Daming dinilai tidak sensitif lantaran mengatakan korban dan pelaku pemerkosaan saling menikmati. Namun, saat Daming melontarkan candaannya itu, anggota Dewan justru tertawa.

Apa alasan para wakil rakyat itu tertawa, dan bukannya menegur Daming? Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Buchory Yusuf berkilah bahwa tertawan hanyalah bentuk spontanitas dari para anggota Dewan. "Dia ingin melucu, candaannya efektif, tapi dilihat dari konten candaan itu tidak tepat karena diucapkan seorang pejabat negara," imbuh Buchory.

Saat ditanyakan anggapan bahwa sikap Dewan justru terkesan meremehkan kasus pemerkosaan, Buchory membantahnya. Ia meminta agar masyarakat memahami situasi dan kondisi rapat saat itu. "Lihat suasana batin teman-teman di komisi III. Tertawa tidak berarti setuju," kilahnya.

Ia melanjutkan, respon tertawa itu bukanlah menggambarkan sikap secara utuh seorang anggota DPR. Ia lagi-lagi berdalih bahwa ketika itu anggota Komisi III tidak dalam kondisi sadar.

Seperti diberitakan, Daming membuat pernyataan kontroversial dalam fit and proper test hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013) ini. Daming melontarkan jawaban "nyeleneh" saat ditanyakan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan.

"Bagaimana menurut anda, apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati?" tanya Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar ketika itu kepada Daming.

Daming pun langsung menjawab, "Yang diperkosa dengan yang perkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati."

Wah! Pasangan Mesum Oknum Polisi dan Jaksa Terjaring Razia

Ilustrasi

PEKANBARU- Tiga oknum penegak hukum ini tak patut dicontoh. Ketiganya terjaring Razia yang digelar Ditpropam Polresta Pekanbaru, Jumat(30/11/2012) sekitar pukul 16.30 Wib  di Hotel Rainbow di jalan Khadijah Ali Kecamatan Senapelan yang sering dijadikan lokasi mesum.

Ketiganya terjaring bersama sembilan pasangan  mesum lainnya. Perbuatan aparat hukum ini tak hanya mencoreng  nama institusi melainkan sudah memberikan contoh buruk pada masyarakat.

Puluhan anggota Provost diturunkan, Razia digelar disebuah hotel Rainbow di jalan Khadijah Ali yang diketahui sering dijadikan tempat menginap oleh oknum Polisi yang bandel.

Selanjutnya,Dalam razia yang berlangsung hingga pukul 18.00 tersebut anggota berhasil mengamankan Dua oknum Polisi yaitu RR dan WR,sementara Satu orang oknum dari Kajati IS yang sedang berduaan
dengan wanita yang bukan istrinya. Razia tersebut juga menjaring pasangan muda-mudi yang  tidak
dapat menunjukan surat nikah dan KTP.

Kapolresta Pekanbaru melalui Kasat Binmas Kompol Azwir Antoni didampingi Kasi Propam AKP Novaldi menjelaskan sembilan pasangan mesum yang tidak dapat menunjukan surat nikah berhasil diamankan.

"Dua oknum Polisi RR dan WR dan satu orang oknum jaksa IS yang bertugas di bagian perdata dan tata usaha negara(Datun)Kajati Riau diamankan,"jelasnya.

Dilanjutkanya,untuk dua oknum Polisi periksa di Propam Polresta Pekanbaru sedangkan Oknum Jaksa dan warga sipil kita serahkan ke Reskrim Polresta Pekanbaru.untuk ditindak lanjuti.

Wuih! Pemeran Video Mesum Siswi SMP

Ilustrasi

BANGKA - Lawan main TH, pemeran pria dalam video berjudul versi Koba, EK, ternyata masih siswi SMP.

TH mengaku pembuatan video mesum itu, hanya iseng. Video yang dibuatnya 3 bulan lalu di pinggir Kolong Desa Nibung sekitar pukul 16.00 WIB. Diakuinya  tidak ada niat mau menyebarkan video tersebut. Tetapi lebih kepada konsumsi pribadi.

"Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Dia sudah pernah saya ajak nikah tetapi belum mau karena masih mau sekolah," ujar ayah tiga anak ini.

Diakui TH, dirinya sudah sering melakukan hubungan badan layak suami istri. Sejak dirinya berpacaran dengan EK selama satu tahun belakangan ini. Perbuatan yang seharusnya belum layak dilakukan ini, selalu dilakukan di tempat terbuka yakni di Pantai Tanjung Langka dan di Tepi Kolong eks Tambang Desa Nibung.

"Sudah sering. Kami tidak pernah melakukannya di rumah. Kalau tidak di pantai Tanjung Langka, kami melakukan di tepi kolong eks Desa Nibung," ungkap Th seraya menyesal kenapa rekaman video yang dibuatnya beredar ke publik.

Hal yang sama diakui, oleh Ek yang mengakui perbuatan yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka. "Kami memang lakukannya atas dasar cinta," ungkap bunga polos di hadapan penyidik.