Memuat berita dan informasi dari berbagai sumber yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi para pengunjung blog ini.
Memberi ruang bagi pengunjung blog ini untuk memuat berita dan informasi yang bermanfaat bagi para pengunjung lain blog ini. Selamat berkunjung dan membaca di blog ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih.
Hakim
Para pasangan mesum didata di markas Satpol PP Kota Pontianak
Pontianak
– Petugas gabungan Satpol PP Kota Pontianak di-backup kepolisian dan
Polisi Militer (PM) menjaring empat pasangan mesum yang tertangkap basah
tidur berduaan sekamar di indekos dan hotel, Kamis (11/10).
Razia dilakukan pagi hari dari pukul 05.30-07.00. Sasaran razia tiga
rumah indekos di Jalan Kutilang, yaitu indekos nomor 5A dan nomor 67
milik Y Edi Irawan. Kemudian indekos yang tidak ada nomor rumahnya.
Petugas gabungan mengamankan tiga pasangan mesum di indekos nomor 67.
Sementara indekos nomor 5A tidak bisa dibuka karena pagar rumah indekos
digembok. Padahal sudah beberapa kali petugas mengetuk pintu tidak
dihiraukan pemilik indekos. Sedangkan di indekos lainnya tidak ditemukan
pasangan mesum.
Petugas melanjutkan razia ke Hotel Patria Jalan HOS Cokroaminoto.
Namun tidak kedapatan pasangan mesum. Sasaran selanjutnya Guest House
Hotel Jalan Meranti, juga tidak ada kedapatan pasangan mesum. Sasaran
terakhir rumah indekos di Jalan Jenderal Urip miliknya Nuriana Sandi.
Petugas menemukan pasangan mesum sedang tidur berduaan dalam kamar.
“Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian dan PM melakukan razia
empat rumah indekos dan dua hotel. Mereka yang terjaring akan kita
lakukan pembinaan saja,” ujar Syamsul Bahri SH, Kasi Penyidikan dan
Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak.
Syamsul menjelaskan, Perda Tahun 2010 pasal 44 ayat 1, melarang
melakukan tindakan asusila di tempat umum. Sedangkan ayat 2, pemilik
bangunan tidak boleh membiarkan tamunya melakukan perbuatan asusila di
tempat usahanya. “Kalau terbukti tempat usaha itu sebagai tempat mesum
dan sengaja membiarkan orang berbuat asusila. Apalagi tidak ada surat
izin usaha, maka akan diberikan surat peringatan (SP). Kalau tidak
mengindahkan peringatan tersebut, maka izin usahanya dicabut,” ungkap
Syamsul.
Satpol PP akan memanggil pemilik rumah indekos nomor 5A di Jalan
Kutilang karena pintunya tidak dibuka. Kalau memang terbukti tidak
sesuai aturan dan melanggar perda, maka akan diproses. Satpol PP sudah
memegang data penginapan, indekos, dan hotel yang baru dibangun di enam
kecamatan di Kota Pontianak. “Data-data baru keberadaan indekos,
penginapan, dan hotel, seperti Pontianak Tenggara, Kota, Barat, Selatan,
Utara, dan Pontianak Timur,” ungkapnya. (hak)
Pontianak
– Jajaran Polda Kalbar menjaring 20 pasangan mesum di Penginapan Jawa
Indah, May Home, dan Hotel Queen Pontianak, Rabu (10/10) dini hari.
Pasangan yang terjaring operasi penyakit masyarakat (pekat) serta
tidak membawa identitas digelandang ke Mapolda Kalbar. Pasangan mesum
itu digerebek sedang berduaan di kamar dan tidak bisa memperlihatkan
surat nikah. Mereka yang tidak bisa menunjukkan bukti pasangan hidup
langsung digiring ke mobil dalmas dan dibawa ke Markas Dit Sabhara Polda
Kalbar, didata dan diberikan peringatan.
“Mereka tidak bisa memperlihatkan surat nikah. Bukan hanya usia
dewasa, kita juga mengamankan beberapa anak bawah umur. Rata-rata yang
terjaring razia merupakan warga Kota Pontianak,” ungkap AKBP Sardi,
Kasubdit Gasum Dit Sabhara Polda Kalbar, Rabu (10/10) siang.
Razia dilakukan anggota gabungan dari 34 personel Polda dibantu
Dokkes Polda Kalbar. Tujuannya menciptakan situasi keamanan tetap
kondusif, memberikan rasa nyaman di lingkungan masyarakat. “Razia
digelar mulai pukul 22.00 hingga pukul 02.00,” jelas Sardi.
Ketika melakukan razia, polisi sempat tidak dibukakan pintu oleh
pemilik penginapan dan hotel. Padahal penghuninya sangat ramai. Akhirnya
pintu dibuka setelah polisi memberikan arahan kepada pemilik hotel.
Semua pasangan yang terjaring akan tetap diberikan sanksi agar ada
efek jera supaya tidak kembali mengulangi perbuatan serupa di kemudian
hari. Sedangkan razia yang digelar merupakan kegiatan rutin kepolisian
bertujuan mengantisipasi maraknya penyakit masyarakat yang meresahkan.
“Sasaran razia penertiban terhadap penyakit masyarakat dan
pemeriksaan KTP. Razia akan rutin digelar, sedangkan mereka yang
terjaring akan diserahkan ke pengadilan untuk mengikuti sidang,” tegas
Sardi.
Dikatakan Sardi, masyarakat harus mengetahui bahwa kepemilikan KTP
merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Sebagai kartu
identitas diri, supaya jika suatu hari ada hal-hal yang tidak
diinginkan, mudah diketahui asal dan domisili tempat tinggalnya. Seperti
ketika terjadi insiden kecelakaan lalu lintas, melalui KTP akan mudah
diinformasikan kepada keluarga. (sul)
Syamsul Arifin
Operasi Pekat, Jumat (27/7) malam, menjaring beberapa pasangan mesum dari beberapa hotel
Pontianak
– Tidur sekamar tanpa ikatan nikah apalagi di bulan suci Ramadan, tiga
pasangan mesum digelandang jajaran Polsek Pontianak Kota, Jumat (27/7)
malam. Mereka terjaring razia penyakit masyarakat (pekat) dan dikenakan
sanksi tipiring.
Pasangan mesum itu terjaring razia di Hotel Patria, Sentral, Surya,
Wijaya Kusuma, dan Guess Meranti. Polisi juga mengamankan warga tanpa
identitas dan kondom.
“Ini kondom sisa yang dulu, kami dengan die itu hanya nongkrong di
sini. Kebetulan besok kami sama-sama mau balik kampung. Dulu iya, dia
jadi wanita penghibur di Hotel Flamboyan. Sekarang saya kebetulan ketemu
dengan cewek itu,” ungkap pengunjung Hotel Wijaya Kusuma.
Kapolsek Pontianak Kota Kompol Areis Aminulla SIK melalui Kanit
Patroli Ipda Maryanto mengatakan Operasi Pekat dilakukan dalam rangka
menghormati Ramadan. Polisi mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan. “Karena tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah, mereka
digelandang petugas ke Mapolsek Pontianak Kota untuk dilakukan pendataan
dan pembinaan,” ujar Maryanto.
Dikatakan Maryanto, jajarannya tidak akan berhenti mengawasi wilayah
hukum Pontianak Kota dari penyakit masyarakat. Apalagi perbuatan asusila
sangat meresahkan masyarakat.
Apabila ditemukan barang-barang yang mencurigakan, seperti narkoba,
senjata tajam, dan bom maupun minuman keras, tetap akan ditindak dan
diserahkan ke bagian yang menangani kasus tersebut. Salah satu sasaran
razia, mengantisipasi peredaran narkoba di penginapan. Kemudian
antisipasi curas, curat, dan curanmor. “Karena sudah banyak laporan
warga tentang keganasan para pelaku. Polisi terus melakukan patrol demi
antisipasi tindak kejahatan,” tegas Maryanto.
Jajaran Polsek Pontianak Kota juga melakukan pemantauan di
tempat-tempat rawan. Sasarannya tempat-tempat penginapan serta lokasi
yang disinyalir mengarah pada tindakan kriminal. (sul)
Petugas Satpol PP saat melakukan razia di hotel kawasan Kota Pontianak
Pontianak
– Oknum TNI bersama teman wanitanya dan pegawai negeri sipil (PNS)
wanita bersama teman prianya tak berkutik disergap Satpol PP Kota
Pontianak di kamar Hotel 95, Jalan Imam Bonjol, Kamis (13/12) malam.
Jajaran petugas Satpol PP saat itu melakukan razia penyakit
masyarakat (pekat) di hotel dan indekos. Oknum TNI langsung digiring Pom
Dam, sedang wanita yang diduga teman kencannya dibawa Satpol PP.
Sementara oknum PNS beserta teman prianya langsung diangkut ke markas
Satpol PP.
Selain itu Satpol PP menjaring 16 penghuni hotel yang merupakan
pasangan mesum. Mereka dijemput dari Hotel 95 Jalan Imam Bonjol, Hotel
Berlian Jalan Tanjungpura, dan Hotel Jalan Merdeka. Mereka digelandang
ke markas Satpol PP.
Kabid Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan (P3) Satpol PP Kota
Pontianak Uray Berty Apriani mengatakan razia dilakukan guna menegakkan
perda ketertiban umum di Kota Pontianak. Perda mengatur hotel, rumah
indekos, losmen, serta penginapan maupun panti pijat dilarang
menyediakan tempat mesum maupun jasa mesum. Sanksinya juga sudah jelas,
penyegelan dan penutupan tempat usaha.
“Kita akan kaji usaha mereka, kalau memang sudah sering ditemukan
pasangan mesum, maka akan kita tutup tempat usahanya,” ungkap Uray
Berty.
Oknum TNI yang ditemani seorang perempuan proses hukumnya diserahkan
kepada satuannya. Sedangkan wanita berstatus PNS dari daerah lain (luar
Kota Pontianak) yang berada sekamar dengan pria. “Pengakuan oknum PNS
itu hanya mengantarkan laptop temannya di Hotel 95, sehingga ia berada
di kamar. Apa pun alasannya tetap kita data terlebih dahulu dan kita
lakukan pembinaan,” tegas Uray Berti.
Semua penghuni hotel yang terjaring dibuatkan surat pernyataan.
Mereka harus berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apabila
terulang kembali maka akan disidang di pengadilan dikenakan tindak
pidana ringan (tipiring).
“Kami ingatkan, hanya ingin membantu pihak terkait untuk mengawasi
lingkungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang meresahkan
masyarakat,” jelas Uray Berty. (sul)
Sekda Landak: Perilaku Tidak Menunggak Dimulai dari Diri Sendiri
Darussalam
Sekda
Kabupaten Landak Drs Ludis MSi bersama Asmen Tansaksi Energi PT PLN
(Persero) Area Pontianak Redi Zusanto dan Manajer PLN Rayon Ngabang Rudi
Priyanto didampingi Humas PT PLN Area Pontianak Ishak Hasan membahas
operasi terpadu tunggakan listrik
Ngabang
– Tingginya tunggakan listrik yang mencapai Rp 3 miliar lebih di PLN
Rayon Ngabang mendapat perhatian serius dari para stakeholder Kabupaten
Landak. Drs Ludis MSi, Sekda Negeri Intan, menegaskan akan
menginstruksikan jajarannya untuk menangani serta membantu sosialisasi
program tepat waktu membayar listrik di daerahnya.
Tak hanya itu, Ludis meminta seluruh stakeholder Kabupaten Landak
untuk mencontohkan perilaku tidak menunggak tersebut. Pernyataan Ludis
tersebut ditegaskan saat menerima Asisten Manajer (Asmen) Tansaksi
Energi PT PLN (Persero) Area Pontianak, Redi Zusanto.
“Kita menyambut dan mendukung penuh kegiatan ini. Operasi terpadu
mengatasi tunggakan listrik yang cukup besar di wilayah PLN Rayon
Ngabang ini patut kita tangani dengan serius. Kita akan memanggil semua
pihak yang terlibat, baik bagian hukum, PU, hingga Dispenda setempat,”
kata Ludis di ruang kerjanya.
Cara paling efektif, Ludis menyarankan, untuk mengatasi permasalahan
tunggakan listrik di daerahnya adalah berdialog dengan masyarakat,
terutama para pelanggan PLN.
“Dengan dialog ini kita dapat mendengar apa yang menjadi permasalahan
sehingga pelanggan susah untuk membayar listrik. Tentu kita akan
mendapatkan pemecahan setelah mendengar masalah yang ada,” papar lelaki
humoris ini.
Ludis mengakui pemerintah daerah juga mendapat penghasilan dari pajak
penerangan jalan. Untuk itu ia meminta keikutsertaan Dispenda untuk
mensosialisasikan perlunya membayar listrik tepat waktu dan pajak-pajak
lainnya, terutama bagi peningkatan pendapatan daerah sendiri.
Dikatakannya pula, untuk mengubah perilaku sering menunggak membayar
listrik agar rajin membayar perlu waktu, kerja keras, dan usaha yang
keras.
“Untuk itu kita sebagai pengayom, pemimpin, tokoh, maupun yang
dianggap masyarakat sebagai panutan harus lebih dulu menunjukkan sikap
yang jujur, adil, atau contoh yang baik bagi masyarakat dulu. Bukan
sebaliknya sehingga membuat contoh masyarakat yang kurang baik. Maka
perilaku baik itu haruslah kita mulai dari diri kita sendiri,” pungkas
Ludis.
Kedatangan pihak manajemen PLN Pontianak ke stakeholder Pemda Landak
untuk membahas Operasi Terpadu tersebut didampingi Manajer PLN Rayon
Ngabang Rudi Priyanto dan Humas PT PLN Area Pontianak Ishak Hasan.
Dikatakan Redi, tak hanya melibatkan Pemkab Landak, Operasi Terpadu Tunggakan Listrik itu juga akan melibatkan pihak kepolisian.
“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Paling
tidak dapat menyampaikan hak dan tanggung jawab masyarakat yang akan
taat dan patuh pada hukum,” kata Redi Zusanto.
Dalam menjalankan pelayanan PLN kepada masyarakat, diakui Redi,
pihaknya terus melakukan pembenahan terutama di daerah PLN Rayon
Ngabang.
“Tentu semua itu tidak akan membuahkan hasil baik bila tidak ada
dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerahnya, tokoh masyarakat, tokoh
agama hingga masyarakat dan pelanggan sendiri. Kita harap PLN ini bisa
jadi milik kita bersama untuk saling mengisi dan membangun bersama, demi
kemajuan masyarakat di Kabupaten Landak ini,” harap Rudi. [lam]
Sintang
– Tunggakan pelanggan di wilayah kerja PLN Rayon Sintang sudah berada
di ambang batas wajar. Persoalan ini membuat pihak PLN menurunkan tim
khusus untuk melakukan penagihan.
“Ada tim dari wilayah. Mereka akan melakukan penagihan terhadap
pelanggan yang menunggak,” ungkap Manajer PLN Rayon Sintang H Suharman,
didampingi Ketua Tim Penagihan dari PLN Wilayah Bidang Analisis Kinerja
Yusuf Wibowo, pada Equator, Selasa (6/12) kemarin.
Pria yang akrab disapa Pak Haji ini menuturkan sampai bulan Oktober
tunggakan pelanggan mencapai Rp 1,3 miliar. Tunggakan paling besar
terdapat dalam Kota Sintang. Sebagian besar tunggakan dari pelanggan
rumah tangga. Tunggakan ini sudah mulai berkurang setelah PLN menurunkan
tim penagihan. “Sekarang hanya tinggal Rp 900 jutaan,” ujarnya.
Tim ini, lanjut Suharman, masih akan terus bekerja hingga jumlah
tunggakan benar-benar berkurang. Konsekuensi bagi pelanggan yang
menunggak akan dilakukan pemutusan aliran listrik. “Lewat tiga bulan
kita putus. Kalau tidak juga membayar akan kita bongkar (meteran),”
tegasnya.
Penyambungan kembali, sambung Suharman, baru bisa dilakukan apabila
pelanggan sudah membayar jumlah tunggakan. Namun khusus pelanggan yang
sudah dilakukan pembongkaran, mereka harus terlebih dahulu membayar
biaya penyambungan.
“Kalau sudah dibongkar, dia harus membayar biaya sambungan dulu, baru
bisa disambung kembali. Makanya kita minta masyarakat agar tidak
nunggak. Ini semua demi kebaikan kita semua,” ucapnya.
Selama ini, kata Suharman, pihaknya sudah berupaya memberikan
kemudahan semaksimal mungkin kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran
listrik agar tidak terjadi tunggakan. “Kalau tidak bisa datang ke
kantor, bisa lewat bank. Yang penting ada kemauan. Jangan sampai
dibiarkan berlarut-larut. Lama-kelamaan membengkak,” ujarnya.
Ditambahkan Ketua Tim Penagihan dari PLN Wilayah Yusuf Wibowo, selama
ini PLN sudah cukup toleransi dengan para pelanggan yang menunggak.
Menurutnya, bila mengacu pada aturan PLN, tunggakan satu bulan sudah
bisa dilakukan pemutusan.
“Hanya memang, selama ini kita lebih mengutamakan sikap toleransi
terlebih dahulu. Kalau memang sudah mau membayar baru kita terapkan
sangsi berupa pemutusan bahkan pembongkaran meteran,” ucapnya.
Menurut Yusuf Wibowo, kebanyakan tunggakan dikarenakan kelalaian
pelanggan. Mereka malas mendatangi kantor PLN atau tempat pembayaran
lainnya yang telah disediakan. Akibat dari kelalaian itu, tidak sedikit
di antaranya tunggakan menjadi membengkak. “Ada yang sampai tujuh bulan
nunggak. Tapi setelah kita tagih mereka lebih pilih membayar daripada
dibongkar,” terangnya.
Sebenarnya, kata Yusuf Wibowo, kejadian seperti ini tidak terjadi
bila pelanggan tepat waktu. “Kita imbau masyarakat jangan nunggak.
Bayarlah rekening itu tepat waktu. Ini semua demi kebaikan kita semua,”
pungkasnya. (din)
Petugas PLN memasang segel pada kWh meter pelanggan yang menunggak
Singkawang
– PT PLN (Persero) Kota Singkawang mulai menyegel kWh meter pelanggan
yang menunggak pembayaran rekening listrik selama satu bulan. Stiker
segel akan dibuka kembali, bila pelanggan sudah melunasi tagihan
rekening listriknya.
“Penyegelan terhadap kWh meter pelanggan yang menunggak sedang
berjalan, sekitar 600 segel sudah disebar petugas untuk
tunggakan-tunggakan berjalan,” kata Arif Kuncoro, Manajer PT PLN
(Persero) Cabang Singkawang, kepada wartawan, kemarin (5/12).
Bila tunggakan lebih dari tiga bulan, aliran listrik langsung
diputus. Bila sudah diputus, berarti kalau ingin mendapatkan aliran
listrik lagi harus mendaftar baru. Sebenarnya, bila pelanggan menunggak
satu bulan pun, PLN sudah berhak untuk melakukan pemutusan aliran
listrik. Tetapi, kebijakan pemutusan dilakukan setelah tiga bulan
menunggak, agar tidak terlalu memberatkan pelanggan.
Arif menjelaskan, penyegelan dan pemutusan itu dilakukan untuk
memperlancar pelayanan PLN terhadap masyarakat, mengingat jumlah
tunggakan para pelanggan listrik sangat besar, dan hal tersebut
mengganggu operasional kelistrikan.
“Penyegelan dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelanggan yang menunggak,” katanya.
Pelanggan PLN menunggak membayar rekening listrik dikarenakan
beberapa faktor, di antaranya karena rumahnya kosong. Tetapi paling
dominan itu karena alasan lupa.
“Penunggak paling banyak itu pelanggan rumah tangga, sementara
instansi-instansi pemerintah sudah tidak ada yang menunggak,” ujar Arief
Dia mengungkapkan, untuk wilayah Kota Singkawang saja, hingga akhir
Oktober 2011 terdapat 13.635 lembar rekening listrik yang belum dibayar.
Tagihan itu mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. “Mungkin saja satu
pelanggan itu mempunyai beberapa lembar rekening listrik yang belum
dibayar,” kata Arif.
Sedangkan untuk wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas
(Singbebas) terakumulasi 42.774 lembar rekening listrik yang belum
dibayar pelanggan. Total tagihannya mencapai sekitar Rp 3,4 miliar.
Dengan jumlah sebesar itu, tentunya PLN tidak dapat menggunakan uang
tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Padahal
tuntutan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan kebijakan penyegelan terhadap pelanggan yang menunggak saat
ini, kata Arief, nilai tunggakan terus berkurang. Pada November lalu
sisa Rp 2,5 miliar dan Desember ini ditargetkan Rp 1,2 miliar.
Terkait dengan kebijakan penyegelan dan pemutusan aliran listrik,
tentunya akan memunculkan opini di masyarakat kalau hal tersebut tidak
sebanding dengan pelayanan yang diberikan PLN saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Arif menjelaskan, hendaknya masyarakat
memahaminya, kalau listrik padam yang tidak lagi dalam waktu lama
seperti belakangan terakhir, karena gangguan distribusi listrik dari
Kota Pontianak.
“Saat ini listrik di Kota Singkawang masih mendapatkan distribusi
dari Pontianak sekitar 19 megawatt, bila terganggu akan terjadi
pemadaman, tapi tidak akan lama, kecuali kalau ada perawatan,” kata
Arif. (dik)
Sungai Raya
– Pemerintah Daerah Kubu Raya akhirnya melunasi listrik penerangan
jalan sebesar Rp 2.564.769.090,- (dua setengah miliar rupiah).
Dibayarnya tunggakan listrik dari bulan Mei-Oktober 2011 ini mendapat
apresiasi dari PT PLN (Persero) Cabang Pontianak.
“Kita berterima kasih kepada Pemkab Kubu Raya yang telah membayar
tagihan listrik penerangan jalannya. Karena dengan dana sebesar itu kita
dapat mengoptimalkan operasional PT PLN khususnya untuk melayani
penggunaan listrik yang ada di jalan wilayah Kubu Raya,” kata Masfar
Thomas SH, Humas PT PLN (Persero) Cabang Pontianak, kemarin.
Ketua DPC Serikat Pekerja PT PLN Cabang Pontianak ini juga berharap
agar Pemkab Kubu Raya dapat mengalokasikan dana sebelum tanggal 20,
setiap bulannya.
“Selain tidak menumpuknya tunggakan, pembayaran tepat waktu juga akan menghindari biaya keterlambatan,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya siap untuk melunasi
pembayaran beban listrik kepada PT PLN yang menunggak selama enam bulan
dengan total tagihan Rp 2,5 miliar.
"Kita sudah menganggarkan pembayaran beban listrik kepada PT PLN
dalam APBD Perubahan Kubu Raya tahun 2011 ini dengan total anggaran Rp
2,8 miliar. Karena anggarannya sudah ada, tinggal menunggu realisasinya
saja," kata Kepala Bagian Anggaran dan Keuangan, Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Gunawan kepada
wartawan, kemarin.
Menurutnya, penunggakan tersebut terjadi karena pada APBD murni Kubu
Raya tahun 2011 mengalami keterbatasan anggaran, sehingga pembayaran
beban listrik penerangan jalan dan umum kepada PT PLN tidak sepenuhnya
dianggarkan selama satu tahun. Namun, pada APBD Perubahan 2011, anggaran
tersebut ditambahkan untuk pembayaran listrik hingga bulan Desember.
Dikarenakan pos anggaran pembayaran beban listrik tersebut sudah
berada di pos sekretariat daerah, sehingga tinggal menunggu realisasinya
saja.
Sementara Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Mochtar mengatakan sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu proses
pencairan anggaran tersebut.
"Kita sudah mengusulkan anggaran untuk pembayaran beban listrik
penerangan jalan pada APBD murni maupun APBD Perubahan 2011 ini. Kita
tunggu saja proses pencairannya, jika anggarannya sudah ada tentu akan
kita bayarkan segera," pungkasnya. (oen)
Istimewa
Bupati Landak DR Adrianus Asia Sidot bersama jajarannya berkomitmen dengan PLN untuk menurunkan tunggakan listrik
Landak
– Maraknya konsumen yang menunggak membayar rekening listrik disikapi
serius Pemkab Landak. Bupati Landak DR Adrianus Asia Sidot meminta Camat
Menyuke dan Sengah Temila ikut membantu PT PLN untuk membantu
menurunkan angka tunggakan listrik. Jangan sampai Landak masih tercatat
sebagai penunggak rekening listrik tertinggi se-Indonesia.
Surat kesepakatan bersama yang ditandatangani camat, polsek,
Danramil, Dewan Adat Dayak (DAD) serta kepala desa (kades), dan kepala
dusun (Kadus), menjadi bukti tertulis atas upaya menurunkan angka
konsumen menunggak pembayaran rekening listrik. Kesepakatan itu
bertuliskan, selalu membayar rekening listrik tepat waktu, membantu
menyampaikan kepada PLN adanya pemakaian listrik ilegal dan melindungi
petugas PLN dalam menagih tunggakan listrik. Kemudian memutus sementara
aliran listrik terhadap konsumen yang menunggak, selalu mengingatkan
kepada pelanggan yang menunggak untuk melunasi tunggakan atau dengan
cara mencicil. Selain itu mendukung langkah PLN memutus sementara atau
membongkar rampung pelanggan PLN yang menunggak di atas tiga bulan. PLN
dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan cara-cara persuasive dan
melihat kultur budaya setempat, serta diharapkan selalu peduli dan
tanggap terhadap laporan masyarakat berkaitan dengan gangguan listrik.
PLN juga diminta mengawasi pencatatan meteran listrik yang membuat
pembayaran tidak sesuai.
“Kita ketahui tunggakan di Kabupaten Landak terkenal sangat tinggi
se-Indonesia, mencapai Rp3,5 miliar. Ini bukan prestasi yang terdengar,
namun permasalahan yang harus kita atasi bersama,” tegas Adrianus Asia
Sidot dalam sambutannya sekaligus membuka sosialisasi pembayaran listrik
tepat waktu di Gedung Paroki, Kecamatan Sengah Temila, kemarin.
“Untuk itu saya instruksikan kepada jajaran di Kabupaten Landak,
khususnya pada camat, kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan
pelanggan sendiri untuk turut berkomitmen menurunkan tunggakan ini.
Selain itu pelanggan untuk sadar membayar listrik tepat waktu,”
lanjutnya.
Sosialisasi pembayaran listrik dihadiri camat, polsek, dan Danramil
juga dihadiri para kades, kadus, tokoh agama, masyarakat, serta pengurus
DAD Landak. Hadir pula Manajer PT PLN (Persero) Rayon Ngabang Rudi
Priyanto, Supervisor Tansaksi Energi Listrik Adryanto Simanjuntk, serta
Humas PT PLN Area Pontianak Ishak Hasan.
Tunggakan ini, lanjut Adrianus, selain berpengaruh pada pendapatan
PLN yang notabene milik negara, juga berdampak pada bagi hasil Pemkab
Landak dengan PLN dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pelanggan harus memahami dan sadar, listrik yang dibayar guna
menunjang pembangunan daerah sendiri. Terutama dalam pembangunan
kelistrikan di Kabupaten Landak. Masih banyak rakyat kita yang belum
memiliki listrik, sudah menikmati listrik. Haruslah bersyukur dan
memikirkan masyarakat lain yang belum mendapatkannya,” kata Adrianus.
PLN, lanjut Adrianus, sudah cukup berbaik hati. Khususnya untuk
pelanggan di Kabupaten Landak. Dengan kondisi yang masih merugi, para
pelanggan yang lama menunggak tidak dilakukan pemutusan langsung, namun
terlebih dahulu melakukan pemberitahuan atau peringatan untuk membayar.
“Ini ada saya lihat sampai 10 tahun tidak membayar listrik. Dan PLN
tidak memutuskannya. Kalau PLN ini milik swasta, mungkin sudah bangkrut
karena merugi akibat tunggakan dan tingginya biaya operasional. Kalau
bangkrut tentu kita tidak dapat menikmati listrik lagi di daerah ini,”
papar Adrianus.
Bupati Adrianus mengharapkan adanya kesadaran masyarakat khususnya
pelanggan. Baik melunasi tunggakannya juga membayar listrik tepat waktu
dari tanggal 1 sampai 20 setiap bulannya.
Yosep, Camat Sengat Temila, mengimbau kepada bawahannya, dengan
sosialisasi ini diharapkan para kades dan kadus serta tokoh masyarakat
dapat menyampaikan kepada pelanggan di kampung-kampung, agar tetap taat
membayar listrik.
“Nanti data para penunggak saya sampaikan kepada para kades dan kadus
untuk meminta pelanggan PLN di daerahnya masing-masing agar taat bayar
listrik tepat waktu. Bila perlu yang menunggak didata dan ditempelkan di
rumahnya sebagai pelanggan penunggak, agar tetap ingat untuk membayar
listrik,” pesan Yosep.
Manajer PT PLN (Persero) Rayon Ngabang Rudi Priyanto mengatakan
tunggakan konsumen di Kabupaten Landak sudah mencapai Rp3,5 miliar.
Tunggakan ini sangat jauh dari jumlah rekening pelanggan yang hanya
mencapai Rp1,3 miliar. Sedangkan konsumen PLN di Landak hanya 22 ribu
pelanggan.
“Tentu dari hasil rekening Rp1,3 miliar tidak sebanding dengan hasil
yang didapatkan dari tunggakan mencapai Rp3,5 miliar. Bahkan PLN telah
disubsidi oleh pemerintah agar operasionalnya di Landak tetap jalan.
Karena pengeluaran PLN Landak tiap bulan bisa mencapai Rp6 miliar lebih,
sedangkan pendapatannya hanya Rp1,3 miliar,” jelas Rudi.
Dari pendapatan Rp1,3 miliar tersebut, kata Rudi, tidak semua
diperuntukkan untuk PLN. Namun ada 10 persennya diserahkan ke Pemkab
Landak sebagai dana bagi hasil dari Pajak Penerangan Jalan (PPL).
“Untuk itu agar masyarakat lain mendapatkan listrik, tentu perlu
dukungan semua pihak. Terutama bagi pelanggan yang menunggak untuk
melunasi tunggakan serta tetap membayar listrik tepat waktu. Agar PLN
dapat mengembangkan pembangunan listrik di tempat saudara-saudara kita
yang belum dialiri listrik,” harap Rudi. (lam)
Putussibau
– Dampak kemarau dan kekeringan yang melanda wilayah pedalaman
menyebabkan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) terbakar. Pemkab Kapuas
Hulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengambil
langkah penyelamatan.
“Memang benar ada kawasan di Taman Nasional Danau Sentarum yang
mengalami kebakaran. Kami baru saja kembali melakukan pemantauan ke
lokasi. Kebakaran terjadi sejak enam hari lalu,” ujar Gunawan SE, Kepala
Pelaksana Harian BPBD Kapuas Hulu ditemui wartawan di kantornya, Rabu
(20/6).
Kamis (21/6) hari ini dinas terkait menggelar rapat penanggulangan.
Pihaknya baru mendapatkan laporan, Selasa (19/6) sore. Atas laporan itu,
ia bersama beberapa jajarannya langsung terjun ke lokasi.
Pantauan di lokasi terdapat beberapa titik api yang membakar lahan di
kompleks danau. Namun informasinya, pihak Balai Besar TNDS sudah bisa
memadamkan api sekitar 34 hektare. Hanya saja, kebakaran masih terjadi
di beberapa titik lainnya. “Titik api dan kepulan asap bisa terlihat
dari Genting Lanjak Jalan Lintas Utara tak jauh dari Kota Lanjak,
Kecamatan Batang Lupar,” jelasnya.
Atas kebakaran lahan itu, Gunawan setelah melapor ke Bupati Kapuas
Hulu, rencananya pada Kamis (21/9) hari ini pemerintah Kabupaten akan
menggelar rapat koordinasi. “Kita sudah sebarkan undangan. Seluruh forum
komunikasi pimpinan daerah, SKPD terkait, dan pihak lainnya kita
undang. Rapat akan dipimpin langsung Bapak Bupati,” ujarnya.
Disinggung penyebab kebakaran, Gunawan belum mendapatkan informasi
yang jelas. Apakah sengaja dibakar atau kondisi alam tertentu yang
menyebabkan terjadinya kebakaran.
Dijelaskan, berbagai kemungkinan penyebab kebakaran itu bisa saja
mencuat. Mengingat kondisi kemarau seperti sekarang kawasan danau
menjadi kering. Tak ada air di kawasan danau, sehingga yang ada hanya
pepohonan, semak belukar, dan tanaman merangas lainnya. Diduga, bisa
saja karena faktor panas yang menyengat gesekan antarranting pohon
menimbulkan percik api yang kemudian membesar.
“Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab. Jika disengaja
kemungkinannya kecil. Keadaan alam sekarang yang lagi musim kemarau dan
sengatan matahari yang luas biasa panas juga bisa menjadi faktor
penyebab. Kita saat ini akan fokus pada penanganan kebakaran jangan
sampai meluas hingga ke perkampungan masyarakat,” tuntasnya. (aRm)
Putussibau. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kapuas Hulu mendapat jatah
perbaikan jalan setapak (board walk) Rp1,4 M. Dana tersebut seharusnya
sudah diterima pada tahun ini. Namun karena ada kendala dana tersebut
baru bisa direalisasikan 2012 mendatang. “Dana ini untuk pengembangan
tempat wisata dari pemerintah pusat,” tegas, Frans Leonardus, Kepala
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kapuas Hulu.
Usulan untuk tahun 2012 katanya ada tiga item, yakni jembatan ke danau
satu paket, lanting penginapan empat unit dan pintu gerbang menuju
kawasan Danau Sentarum. Total keseluruhan dana yang diusulkan sebesar Rp
7,5 miliar. “Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata. Sebab kalau tidak salah total anggaran dana tersedia Rp 48,5
miliar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk Kalbar hanya
Danau Sentarum dan Kampung Beting Kota Pontianak,” ujar Frans Leonardus.
Bantuan dari pusat tersebut untuk pembangunan jalan setapak di area
wisata Danau Sentarum sepanjang 300 meter. Pembangunan jalan itu
nantinya dapat menunjang kemudahan akses turis untuk menyusuri
lokasi-lokasi wisata di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum. Selama
ini katanya, turis yang datang terpaksa menggunakan sampan melintasi
aliran sungai. Meskipun tujuannya hanya melihat area pemandangan alam
dan sekitarnya.
Dana lainnya sudah dikucurkan sejak tahun 2009-2010, kemudian
dilanjutkan 2011 ini. Rencana penggunaannya akan direalisasikan untuk
membangun tempat peristirahatan turis dan pendopo di atas bukit atau
tempat tinggi di sekitar Danau Sentarum. Hanya saja Dinas Pariwisata
Kapuas Hulu mendapat kendala utama, yakni akses infrastruktur jalan yang
rusak di Lintas Utara yang masih rusak.
Upaya lain, dengan koordinasi pemerintah pusat agar memerhatikan akses
menuju tempat lokasi pariwisata. Selain melewati jalur sungai, wisatawan
terpaksa melewati jalan rusak dan melewati jalan tikus karena
infrastruktur jalan yang begitu rusak parah. Usaha lain untuk menarik
wisatawan, Pemkab Kapuas Hulu sudah berupaya untuk mencari jalan keluar.
Terutama dengan menyediakan kapal klotok yang sekaligus bisa dijadikan
tempat penginapan wisatawan. Kapal klotok tersebut, selain menjadi
tempat penginapan juga bisa menyusuri area sungai yang memiliki panorama
alam yang menarik bagi wisatawan. “Kita butuh kerja sama semua pihak
untuk terus mempromosikan keberadaan objek wisata di Kapuas Hulu,” ajak
Frans Leonardus. (lil)
Kalau
saja pemerintah pusat, Provinsi Kalbar, dan Kabupaten Kapuas Hulu jeli,
Uncak Kapuas bisa dikelola sebagai kabupaten konservasi. Aset utamanya
adalah Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung
Kerihun (TNBK).
“Potensi perikanan dan lebah madu liar sangat potensial sebagai
sumber ekonomi masyarakat setempat dan danau paling unik di dunia
sebagai aset pariwisata,” ungkap Ir Gunung Wallestein Sinaga, Kepala
Kantor TNDS melalui Kasubag TU Ir Budi Suryansah di kantornya di
Sintang, kepada Equator Senin (19/3).
Sayang memang, danau di Kapuas Hulu tetapi kantor pengelolanya di
Sintang, belum ditangani secara profesional. Padahal, danau seluas
132.000 hektare ini adalah bank alam penyimpan kekayaan ekonomi
masyarakat setempat.
“Hasil panen berbagai jenis ikan berasal dari danau ini berkisar
antara Rp10-13 miliar per tahun, baik ikan segar maupun olahan ikan
asin. Arwana super red (Schleropagus formosus) yang terkenal di dunia
dan sangat mahal itu berpijah di Danau Sentarum,” kata Budi.
Sekitar 70 persen ikan asin dan ikan salai yang dipasarkan se-Kalbar
dihasilkan dari kawasan Sentarum. Belum lagi jenis ikan hias seperti
ikan ulanguli (Botia macracantha) dan ringau (Colus microlepis), serta
puluhan jenis yang belum diketahui akan jadi sorotan dunia.
Madu alam dari lebah liar juga telah menyatukan masyarakat dari
beberapa suku membentuk organisasi bernama Asosiasi Periau Danau
Sentarum. Asosiasi ini menghasilkan madu bersertifikat organik dari Bio
Cert. Produksi madu sekitar 15-20 ton per tahun dengan nilai ekonomi
mencapai Rp1,1 miliar.
Panen madu biasanya pada bulan September hingga Februari setiap
tahun, bahkan bisa panen dua kali. “Madu ini merupakan satu-satunya madu
hutan di Indonesia yang telah terdaftar di lembaga sertifikasi Asosiasi
Organik Indonesia sebagai madu organik,” jelas Budi kepada Suhardin
dari Equator.
Kawasan terpadu
Di kawasan TNDS berdiri tegak Bukit Tekenang. Kawasan ini dijadikan
sentra terpadu pengembangan ikan, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kapuas Hulu. Sedikitnya 14 kelompok nelayan dari 10 desa
telah melakukan budi daya terpadu.
“Kawasan ini kita jadikan sentra bagi para pengunjung. Mereka bisa
membawa pulang oleh-oleh dari sini. Banyak jenis ikan disediakan,
termasuk ikan segar, ikan asin, maupun ikan salai,” kata Budi.
TNDS berlokasi sekitar 700 km dari muara Sungai Kapuas. Secara
geografi berada di antara 00º45´-01º02´ LU dan 111º55´-112º26´ BT atau
sekitar 100 km di utara garis Equator. Uniknya, di musim penghujan
kawasan seputar danau akan tergenang membentuk danau-danau akibat aliran
air yang berasal dari bukit-bukit di sekitarnya. Ada sekitar 88 pulau
dan 80 danau yang menyusun menjadi satu kesatuan kawasan Taman Nasional
Danau Sentarum.
Fenomena alam sangat memengaruhi kawasan dalam berbagai hal baik
ekosistem maupun bentuk karakteristik kehidupan flora dan fauna serta
masyarakat setempat. Suksesi alam flora dan pola kehidupan satwa serta
manusia menjadi unik setiap tahunnya pada daerah ini.
Hasil penelitian tahun 1992 sampai 1996 antara Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dengan ODA (UK-ITMFP Project 5) yang
dilaksanakan oleh Wetland International Indonesia Programme, terdapat
beberapa ekosistem Danau Sentarum. Antara lain: Hutan Rampak Gelagah
(Hutan Rawa Kerdil) dengan tumbuhan setinggi 5-8 meter dan tergenang air
selama 8-11 bulan dalam setahun.
Hutan Gelagah (Hutan Rawa Terhalang) dengan tumbuhan kerdil setinggi
10-15 meter. Setiap tahun tumbuhan ini terendam setinggi 3-4 meter
selama 4-7 bulan, sehingga hanya terlihat tajuknya saja dan sangat
indah.
Hutan Pepah (Hutan Rawa Tegakan) dengan tumbuhan yang agak tinggi,
yaitu dapat mencapai 25-35 meter. Pada saat banjir paling tinggi hutan
ini tergenang antara 1-3 meter selama 2-4 bulan.
Hutan Tepian (Hutan Riparian) adalah hutan di tepian sungai besar.
Hutan ini terkadang tergenang selama enam bulan dalam setahunnya.
Hutan Rawa Gambut terdapat pada daerah yang agak tinggi. Hutan ini
mungkin tergenang selama 1-4 bulan setahun dengan tinggi genangan kurang
dari 1,5 meter.
Hutan Dataran Rendah Perbukitan, tipe hutan ini didominasi oleh jenis dari family Dipterocarpaceae perbukitan rendah.
Hutan Kerangas, dengan tumbuhan yang agak kerdil dengan tinggi
sekitar 20-26 meter, diameter batang kecil (kurus) menyerupai pohon pada
tingkat tiang.
Kekayaan flora berjumlah 675 jenis yang tergolong dalam 97 familia
serta 154 jenis anggrek alam. Fauna yang ditemukan meliputi jenis
mamalia (147 jenis), reptilia (31 jenis), aves/burung (311 jenis),
amphibi (22 jenis), dan piscer/ikan (266 jenis). Bahkan salah satu jenis
reptilia yang sudah dinyatakan punah (Crocodillus raninus) pernah
ditemukan kembali di sini.
Aset pariwisata
Selain bank alam melimpah di danau, Kabupaten Kapuas Hulu yang layak
berstatus sebagai kabupaten konservasi memiliki dua taman nasional,
yaitu Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun
(TNBK).
Darmawan SSos MSi, Kabid Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar) Kapuas Hulu, yakin danau dan hutan akan memancing
uang dari sektor pariwisata jika dimodali dengan anggaran yang memadai,
menyiapkan tenaga ahli, promosi internasional, dan menjaga lingkungan.
“Kapuas Hulu punya dua taman nasional. Sangat tepat untuk
mengembangkan ecotourism (pariwisata berwawasan lingkungan). Apalagi
TNDS merupakan salah satu dari 29 determinasi Indonesia bersama dengan
Pulau Komodo,” jelas Darmawan.
Menurut dia, Disbudpar Kapuas Hulu akan memberikan perhatian khusus
pada TNDS dan juga TNBK. “Kita berkonsentrasi penuh untuk pariwisata
yang ada di taman nasional,” katanya.
Tanda keseriusan salah satunya melaksanakan pelatihan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pelatihan ini dalam rangka
menciptakan tour guide (pemandu wisata) yang diharapkan mampu menaikkan
pamor dan potensi wisata Uncak Kapuas secara nasional dan mancanegara.
Memang, pelatihan ini baru pertama kali di Kalbar. Pelatihan SKKNI
berlangsung di Stasiun Riset Danau Sentarum Bukit Tekenang, Kecamatan
Batang Lupar. Dilaksanakan 15-21 Januari 2012 lalu yang diikuti 28
peserta. Bahkan Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu mendatangkan fasilitator
ahli di bidang pariwisata dari Jakarta dan Bandung.
Kendati kekayaan alam dan potensi wisata sangat luar biasa, TNDS dan
TNBK akan menjadi kawasan hutan untuk dicuri kayu-kayunya jika tidak
dikelola secara profesional.
Begitu juga dengan penelitian, banyak sekali lembaga penelitian
internasional termasuk universitas terkemuka Eropa dan Amerika yang
sangat berminat riset di TNDS. Semestinya semua peneliti harus dan wajib
menyerahkan hasil risetnya kepada Indonesia.
Kondisi ini juga harus diwaspadai. Lima atau 10 tahun kemudian,
mereka lebih memahami flora, fauna, sosial budaya masyarakatnya, serta
dokumentasi lengkap, ketimbang Indonesia sendiri. (din/aRm)
Batang Lupar
– Festival Danau Sentarum Betung Kerihun (FDS-BK) yang berlangsung
selama lima hari resmi ditutup Agus Mulyana SH, Wakil Bupati Kapuas
Hulu. Penutupan ditandai dengan pemukulan kankuang, Jumat (2/12) malam
kemarin di halaman Kantor Camat Batang Lupar Desa Lanjak.
Turut hadir dalam penutupan itu, Sekda Kapuas Hulu Ir H Muhammad
Sukri, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sekaligus
Ketua Panitia Penyelenggara Drs Alexander Rombonang MMA, dan beberapa
kepala dinas lainnya. Sementara itu tampak hadir M Yusuf Habibi selaku
Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, sejumlah camat, kepala desa, serta para
tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan beserta undangan lainnya. Penutupan
ini pun mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar dan lainnya.
“Festival yang telah dilaksanakan ini menjadi titik awal kebangkitan
dunia kepariwisataan di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itu event serupa
tetap akan diupayakan terlaksana tiap tahunnya,” kata Agus Mulyana SH
dalam kata sambutannya.
FDS-BK bertujuan memperkenalkan potensi pariwisata Kapuas Hulu
sebagai destinasi pariwisata yang menarik dikunjungi. Baik pengunjung
tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Tujuan ini tentu tidak
mungkin akan terealisasi dalam waktu yang singkat. Tetapi dengan
melihat antusias masyarakat dan seluruh kontingen yang ada, tujuan
tersebut dapat tercapai. Sebab ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh
serta kerja sama dari seluruh elemen.
“Pelaksanaan FDS-BK yang baru pertama kali diadakan ini tentu akan
dievaluasi. Sehingga ke depannya lebih baik lagi, terencana serta
variatif,” ujarnya.
Pengembangan pariwisata yang ada, Wakil Bupati mengingatkan agar
keanekaragaman dan potensi budaya yang dimiliki tetap dijaga. Karena ini
menjadi daya tarik wisatawan, baik nasional maupun internasional untuk
berkunjung. Tentu ini akan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Bumi
Uncak Kapuas. Tidak kalah pentingnya dapat memberikan kontribusi akan
PAD.
“Ini setidaknya menjadi kesempatan masyarakat untuk menikmati
keanekaragaman seni dan budaya serta potensi wisata yang ada di
Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat sekitar juga dapat memanfaatkan
peluang ekonomis ini serta dapat menyediakan lapangan kerja di sektor
informal,” jelasnya lagi. (aRm)
Rombongan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH dan Asisten III Sekda Provinsi disambut dengan tari-tarian
Putussibau
– Pertama kali dilaksanakan Festival Danau Sentarum-Betung Kerihun
(FDS-BK) mendapatkan perhatian hangat masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
Ribuan masyarakat tumpah ruah saat pembukaan FDS-BK, Senin (28/11)
kemarin di halaman kantor Camat Batang Lupar, Desa Lanjak. Pembukaan
dihadiri langsung Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH, Ketua DPRD Ade M
Zulkifli, dan sejumlah anggota dewan lainnya, Wakil Bupati Agus Mulyana
SH, serta beberapa kepala SKPD dan tamu undangan lainnya.
Bahkan dari pemerintahan provinsi turut hadir, seperti Asisten III
Sekda Provinsi Kalbar Kartius SH MSi, Kepala Museum Kalimantan Barat,
Kepala Balai Taman Nasional Danau Sentarum Soewignyo.
Kedatangan mereka disambut dengan tari-tarian tiga subsuku di
Kecamatan Batang Lupar. Penyambutan pertama dilakukan Suku Melayu,
kemudian dilakukan Suku Dayak Iban, dan setelah itu disambut lagi dengan
tarian Suku Dayak Tamambaloh.
Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Kartius SH
MSi mewakili Gubernur Kalimantan Barat, membuka langsung FDS-BK ditandai
dengan pemukulan Kangkuang.
Ketua Panitia Penyelenggara Drs Alexander Rombonang MMA yang juga
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas Hulu mengatakan Festival
Danau Sentarum yang baru pertama kali dilaksanakan bertujuan untuk
mempromosikan objek wisata Danau Sentarum yang sudah ditetapkan sebagai
destinasi objek wisata nasional di Indonesia.
“Tujuan kegiatan ini untuk mempromosikan Danau Sentarum yang selama
ini mungkin hanya dikenal begitu saja. Namun kali ini kita mencoba
bangkit, sehingga nantinya dapat menarik perhatian wisatawan baik dalam
negeri maupun luar negeri,” katanya.
FDS-BK juga merupakan kegiatan kolaborasi antara Taman Nasional Danau
Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Selain itu
dalam kegiatan yang dikemas sedemikian rupa ini juga memperlombakan
berbagai jenis perlombaan, di antaranya Lomba Tarian Pangkak Gasing,
Parade Lagu Dayak, Parade Tari Melayu, lomba sampan, lomba menyumpit,
lomba berbalas pantun, pemilihan bujang dan dara, serta sejumlah
kegiatan lainnya seperti stand pameran dari seluruh kecamatan seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH menuturkan FDS-BK
merupakan evaluasi untuk kegiatan ke depan dalam mengembangkan objek
wisata Danau Sentarum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten
Kapuas Hulu. Apalagi taman ini sudah ditetapkan sebagai destinasi objek
wisata yang sudah mendunia. Sehingga dalam pengembangan dan pengelolaan
Danau Sentarum diharapkan dukungan semua pihak, baik itu pemerintah
pusat, provinsi, hingga lapisan masyarakat bahkan dunia luar. Sebab
Kabupaten Kapuas Hulu melalui dua Taman Nasional yang tidak dimiliki
oleh daerah lain merupakan paru-paru dunia.
Selain itu Nasir juga berharap dengan dibukanya Pos Lintas Batas
(PLB) Nanga Badau pada 2012 mendatang dapat berdampak positif bagi objek
wisata Danau Sentarum serta memudahkan para wisatawan untuk berkunjung
ke Kapuas Hulu.
Karena itu diminta kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu khususnya
yang berada di sekitar Danau Sentarum untuk selalu menjaga rasa
keamanan, kenyamanan, serta kebersihan lingkungan sehingga para
pengunjung betah. Tidak hanya itu, kearifan budaya lokal juga mesti
terus dijaga. (aRm)
Arman Hairiadi
Kepala Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu, Alexander RombonangPutussibau
Dinas
Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kapuas Hulu akan adakan
Festival Danau Sentarum (FDS). Gawe yang baru pertama kali digelar di
Bumi Uncak Kapuas ini dipastikan berlangsung 28 November-2 Desember
2011. Rencananya event ini akan mengundang Kemenbudpar dan Gubernur
Kalbar.
Dipilihnya Tanam Nasional Danau Setarum (TNDS) karena terkenal
sebagai salah satu destinasi (tujuan) wisata nasional. Tujuan diadakan
FDS, juga untuk mengeksplorasi potensi lewat pemberdayaan masyarakat di
kawasan Danau Sentarum.
Selain itu untuk menunjukkan seluruh seni dan budaya di Bumi Uncak
Kapuas. Di mana pusat kegiatan akan dilaksanakan di Lanjak, ibu kota
Kecamatan Batang Lupar.
“Kita harap Kemenbudpar dan Gubernur Kalbar hadir pada pembukaan FDS
itu,” kata Alexander Rombonang, Kepala Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu,
kemarin kepada wartawan, di ruang kerjanya.
Kegiatan ini akan dimulai dengan pembukaan pameran dari perwakilan
peserta 23 kecamatan di Kapuas Hulu. Bahkan mengundang tim kesenian dari
negara Malaysia terutama negara bagian Sarawak. Tamu-tamu VIP diajak
melihat pemandangan Danau Sentarum diiringi perahu hias Tambe.
Kemudian pada malam harinya akan diadakan festival tari-tarian, lagu,
pemilihan bujang dara, dan presentasi logo. Selama perhelatan juga ada
permainan tradisional seperti sumpit dan gasing. Ada juga lomba kuliner,
makanan dan kue tradisional yang dibuat langsung di tempat itu, serta
akan ada lomba memancing di Danau Sentarum.
FDS ini tidak hanya memperkenalkan etnis besar di Kabupaten Kapuas
Hulu yaitu Dayak dan Melayu. Tetapi juga melibatkan partisipasi etnis
lain, seperti Tionghoa. Bukan hanya itu saja, FDS yang bekerja sama
dengan WWF-TNBK-GIZ ini akan menggelar workshop seminar, mengusung tema
Alternatif Pembiayaan untuk Kabupaten dengan Basis Ekowisata dan seminar
Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.
“Disbudpar juga melibatkan pelajar-pelajar dalam lomba cerdas cermat
tingkat SMA dengan tema menggalakkan kawasan konservasi,” ujarnya.
Dikatakan Alexander, Disbudpar siap membuat gaung perhelatan ini
lebih terkenal. Sebab mempromosikan FDS ini juga memperkenalkan Kapuas
Hulu kepada dunia luar. Untuk itu, segala persiapan mulai dari akomodasi
hingga penginapan akan ditingkatkan.
“Kita ajak masyarakat di Lanjak agar berkenan menyediakan rumahnya
sebagai penginapan para peserta dan pengunjung,” imbuhnya. (aRm)
Arman Hairiadi
Bupati Kapuas Hulu AM Nasir beserta tamu VIP disambut dengan adat Melayu serta Dayak Iban dan Dayak Tamambaloh
Batang Lupar
– Festival Danau Sentarum-Betung Kerihun (FDS-BK) 2012 kembali digelar
untuk kedua kalinya. Dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Kalbar Ir Yusri Zainuddin MT, Rabu (12/12), di Desa Landjak,
Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu.
Inilah festival untuk menggairahkan pariwisata di kawasan danau yang
sebenarnya sudah menjadi “milik” dunia itu. Suasana begitu meriah,
akrab, dan bernuansa ramahnya masyarakat dengan lingkungan lestari di
Uncak Kapuas.
Para tamu kebanggaan warga disongsong di depan rumah jabatan Camat
Batang Lupar. Tamu VIP tersebut disambut dengan adat Melayu serta Dayak
Iban dan Dayak Tamambaloh. Dilanjutkan tour cruising menikmati panorama
kawasan Danau Sentarum, danau paling unik di dunia baik vegetasi,
flora-fauna, serta masyarakatnya.
Touring cruising dengan 20 speedboat melayari kawasan sekitar 2,5
jam, pertama kali melewati lokasi lomba sampan tradisional di daerah
pasir panjang. Tur dilanjutkan melewati beberapa kampung musiman dan
kampung nelayan.
Daerah ini biasanya ramai dengan masyarakat yang sedang beraktivitas
menangkap ikan. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat yang menghuni
kampung ini bertambah dua kali yang berasal dari Kecamatan Selimbau dan
Batang Lupar.
Tour cruising sampai ke Bukit Tekenang, sebagai pusat lapangan dari
Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Setelah menikmati panorama Bukit
Tekenang, rombongan kembali ke Desa Landjak. Rute pulang yang digunakan
berbeda. Rombongan melewati kampung musiman dan kampung nelayan lainnya.
Setiba di Desa Landjak acara dilanjutkan dengan pembukaan FDS-BK II,
sekitar pukul 16.00 di lapangan Kantor Camat Batang Lupar. Acara diawali
dengan devile kontingen dari 23 kecamatan se-Kapuas Hulu.
Ketua Umum Panitia Pelaksana Drs Alexander Rombonang MMA mengatakan
ada dua ikon penting di Kapuas Hulu, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum
(TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Inilah kawasan taman
nasional yang diakui dan selalu dipantau oleh masyarakat internasional.
Nama festival ini diambil dari kedua nama tersebut. Kedua nama ini
diharapkan dapat mengangkat dunia pariwisata Kapuas Hulu, karena
memiliki beraneka ragam kekayaan alam, panorama serta pesona budaya dari
berbagai etnis yang ada. “FDS-BK 2012 ini merupakan pelaksanaan yang
kedua kebangkitan dunia kepariwisataan Kapuas Hulu,” ujarnya.
Tujuan festival memperkenalkan potensi pariwisata Kapuas Hulu sebagai
destinasi pariwisata dunia yang menarik, unik, langka, yang dikenal
sebagai paru-paru dunia dari kabupaten konservasi itu.
Masyarakat sekitar kawasan Danau Sentarum dan Betung Kerihun, serta
masyarakat Kapuas Hulu umumnya mendapat kesempatan untuk berwisata serta
lebih memahami kekayaan seni, budaya, dan potensi wisata yang dimiliki.
Mereka adalah masyarakat yang kaya sebagai pemilik keanekaragaman
hayati yang tak ada duanya.
“Selain itu melalui festival ini diharapkan dapat memberdayakan
masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan penyediaan lapangan
kerja di sektor informal,” kata Alex.
Dipaparkan Alex, FDS-BK tahun 2012 ini pada dasarnya terdiri atas
tiga rangkaian kegiatan. Pertama, pertemuan tahunan masyarakat Danau
Sentarum yang pelaksanaannya telah dimulai Senin (10/12) kemarin.
Kemudian malam ini (12/12) akan diakhiri dengan penyampaian hasil yang
dilanjutkan dengan dialog masyarakat dengan bupati didampingi para
pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kapuas Hulu. Kedua, acara puncak
yang dilaksanakan hari ini (Rabu, red) hingga tiga hari ke depan.
Ketiga, pertemuan para pengusaha jasa pariwisata (travel mart) yang akan
dilaksanakan pada 13-15 Desember 2012 di Putussibau, dilanjutkan dengan
kunjungan lapangan ke kawasan Danau Sentarum.
“Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan puncak
ini adalah tour cruising di kawasan Danau Sentarum, pameran produk
unggulan yang diikuti berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta,
parade lagu Dayak dan Melayu, parade tari Dayak dan Melayu, lomba
berbalas pantun, pemilihan bujang dara pariwisata Kapuas Hulu, lomba
sampan tradisional, lomba pangkak gasing, dan lomba menyumpit,” terang
pria yang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas Hulu
ini.
Kekayaan dunia
Bupati AM Nasir SH mengungkapkan, dalam rangka RPJMD tahun 2010-2015
secara jelas telah dinyatakan bahwa ekowisata sebagai sektor utama
(leading sector) pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.
Dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan
lingkungan yang dimiliki, pemanfaatannya berkesinambungan dan secara
berhati-hati untuk kelestarian lingkungan.
“Semangat pembangunan ekowisata merupakan implementasi nyata dari
inisiatif kabupaten konservasi yang sudah lama kita deklarasikan.
Pembangunan bidang ekowisata, mengutamakan prinsip keikutsertaan
masyarakat secara luas, pengelolaan potensi alam secara bertanggung
jawab, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang bisa dinikmati langsung
oleh masyarakat,” tutur Nasir.
Kapuas Hulu, lanjut Bupati, memiliki dua taman nasional, yaitu TNDS
dan TNBK. Keduanya telah menjadi ikon besar dan terkenal, tidak hanya di
dalam negeri, tetapi juga mancanegara. Kedua nama ini diharapkan dapat
mengangkat dunia pariwisata Kapuas Hulu karena memiliki beraneka ragam
kekayaan flora dan fauna serta potensi kepariwisataan yang sungguh
mengagumkan.
Terdapat beberapa tujuan penting dilaksanakannya FDS-BK ini. Pertama
memperkenalkan potensi pariwisata Kapuas Hulu sebagai destinasi
pariwisata yang menarik dikunjungi baik ke tingkat regional, nasional,
maupun internasional.
Kedua, masyarakat mendapat kesempatan untuk berwisata sambil lebih
memahami kekayaan seni, budaya, serta potensi yang dimiliki Kapuas Hulu.
Ketiga, melalui festival ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat
dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di
sektor informal. “Saya menekankan kepada kita semua untuk menjaga dan
mengawal pelaksanaan event ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Nasir pun meminta panitia pelaksana setelah berakhirnya kegiatan
membuat laporan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi ini penting sebagai
bahan penyusunan rencana agar lebih baik di masa yang akan datang.
Selanjutnya, programkan pembinaan untuk seluruh potensi yang dimiliki.
Pembinaan tidak hanya dilakukan para pemenang lomba, tetapi bagi
seluruhnya.
“Buat perencanaan yang lebih baik, agar di masa yang akan datang
pelaksanaannya lebih bervariatif dan lebih berkualitas,” imbau Bupati.
Sebenarnya banyak dari pemerintah pusat ingin menghadiri kegiatan
ini. Namun karena bulan Desember banyak kegiatan, sehingga mengurungi
niatnya. Untuk itu ke depannya akan dievaluasi kembali jadwal
pelaksanaan FDS-BK. “Apakah itu awal tahun, Januari atau Februari dan
seterusnya,” tukas Nasir.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Ir Yusri
Zainuddin MT mengatakan karena sumber daya alam mulai menipis, maka
pariwisata target pendapatan.
Sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan flora dan fauna,
sehingga berpotensi mendatangkan banyak wisatawan. “Ini dapat terwujud
bila kita ada tekad dan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” ujarnya.
FDS-BK ini menurut Yusri adalah salah satu cara yang sudah dilakukan
dari tahun lalu dan diharapkan menjadi calendar event nasional. “Karena
Danau Sentarum dan Betung Kerihun memiliki kekayaan flora dan fauna
serta lainnya,” katanya.
Kendala yang dihadapi adalah permasalahan jalan, alat transportasi,
akomodasi, serta penyusunan kalender wisata dan promosi. Transportasi
hanya bisa dilalui jalan darat dan air yang memerlukan waktu yang lama.
Untuk mengatasinya butuh akses transportasi udara yang memadai.
“Biarkan event ini menjadi unggulan dan dilaksanakan Kabupaten Kapuas
Hulu. Tapi tentu akan ada kolaborasi dari kami di provinsi maupun di
pusat untuk mendukung terus kegiatan ini,” katanya.
Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan Kangkuang (alat tradisonal
musik Dayak) secara bersama-sama oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Kalbar dan Bupati Kapuas Hulu.
Acara yang menjadi perhatian masyarakat Kapuas Hulu, terutama
Kecamatan Batang Lupar. Walaupun pembukaan berlangsung hingga sekitar
18.30, masyarakat belum beranjak hingga usai.
Festival ini lebih meriah dari tahun sebelumnya, 63 stand yang
disediakan panitia terisi semua. Bahkan panitia terpaksa tidak dapat
mengakomodasi banyak peserta yang ingin berpartisipasi.
Stan selain diisi kecamatan, juga diramaikan instansi pemerintahan,
NGO, dan bahkan pihak swasta. Mulai dari menampilkan unggulan instansi
masing-masing ada juga peserta menjual berbagai makanan, pakaian,
kerajinan, dan lain sebagainya. (aRm)
Pontianak
– Kapolsek Pontianak Kota AKP Temanggangro Machmud membantah Plt
Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Hendrik Damanik. Polisi
masih menetapkan Bambang, 55, pria hidung belang yang meniduri YN, 14,
dan FN, 14, siswi salah satu SMPN Pontianak Selatan sebagai tersangka,
meskipun kini tak lagi menjadi penghuni tahanan Polsek Pontianak Kota.
“Kami menetapkan pelaku untuk wajib lapor setelah ditangguhkan karena
sakit,” kata AKP Temanggangro Machmud, Kapolsekta Pontianak Kota, Kamis
(13/12).
Kasus pelecehan seksual terhadap anak bawah umur ini dilaporkan
Mardiana, ibunda FN dengan nomor LP /4069/K/IX/2012 tanggal 17 September
2012 lalu. Dasar laporan, pada Minggu 16 September 2012 lalu sekitar
16.00, di Hotel Mini Jalan KH Wahid Hasyim, petugas Polsek Pontianak
Kota mendapatkan informasi adanya prostitusi PSK anak. Polisi melakukan
penggerebekan membekuk Bambang dengan YN dan FN dalam kamar hotel.
“Saat itu korban baru saja habis mandi dan belum terjadi hubungan
badan/persetubuhan, selanjutnya anggota membawa Bambang dan korban ke
polsek, kemudian kepolisian menghubungi orang tuanya dan dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi serta tersangka. Korban divisum, dilakukan
penahanan terhadap Bambang pada 18 September 2012 hingga 2 Oktober
2012,” ungkap Temanggangro.
Temanggangro menerima permohonan penangguhan terhadap Bambang dengan
pertimbangan sakit. Selain itu Bambang melalui keluarganya memberikan
santunan untuk pendidikan bagi korban. Ada juga permohonan maaf atau
perdamaian dari kedua belah pihak.
“Selanjutnya terhadap Bambang dikenakan wajib lapor Senin dan Kamis
setelah sembuh dari sakit. Penyidikan telah dilakukan tahap I pada 24
Oktober 2012, mendapat P-19 dari Kejari pada 13 November 2012 dan telah
dilengkapi, kemudian berkas dikirim kembali pada tanggal 5 Desember
2012,” tegasnya.
Dikatakan Kapolsek, saat ini pihaknya sedang menunggu P-21 (berkas
dinyatakan lengkap) dari Kejari. Setelah lengkap baru dilimpahkan ke
kejaksaan untuk penuntutan. “Persidangan itu adanya di pengadilan.
Selain itu juga kami telah koordinasi dengan pemkot dalam penanganan
kasus ini, baik Dinas Sosial maupun dengan Bapak Wakil Walikota Paryadi
Shut,” papar Temanggangro.
“Tidak benar Bambang yang merupakan tersangka telah dibebaskan maupun
dilepaskan. Lantaran sampai saat ini masih dalam proses hukum lebih
lanjut dan kita sedang menunggu P-21 dari Kejari,” lanjutnya seraya
menegaskan Bambang tetap berstatus tersangka.
Direktur YNDN Kalbar Devi Theomana mengatakan harus ada alasan yang
jelas dari kepolisian atas penangguhan penahanan Bambang. “Kalau karena
alasan kesehatan, harus dilihat juga urgensinya walau itu hak tersangka.
Saya pikir dalam kasus ini sangat tidak bijak langkah polisi memberikan
penangguhan. Pihak Polri kan tidak pernah membuka kepada publik bahwa
Bambang sudah divonis dokter punya penyakit kronis dan melarang
ditempatkan di ruang tahanan,” tegas Devi.
Devi mengatakan penyidik bisa meminta tersangka tersebut dirawat di
Dokkes, karena kasus yang dilakukannya tidak ringan. “Kita hanya ingin
agar Polri membuka alasan itu ke publik, jadi tidak ada masyarakat yang
bertanya-tanya. Bagaimanapun penangguhan Bambang juga menodai rasa
keadilan masyarakat,” ungkapnya.
UU Perlindungan Anak yang dijeratkan kepada Bambang sangat berat
hukumannya. Tidak mungkin ada alasan untuk ditangguhkan penahanannya.
“Kalau sakit ya dibawa berobat, bukankah berstatus tahanan bisa
dirawat di Dokkes? Saya benar-benar melihat penangguhan ini tidak arif
dan tidak adil, karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Walau
kasusnya masih berlanjut dan terkesan sangat lamban, kita masih berharap
iktikad baik Polri untuk menuntaskan masalah ini, termasuk membongkar
habis jaringan ini,” tegas Devi. (sul)
Jakarta-Kubu Raya
– Praktik kongkalikong pejabat-pengusaha jelang pilkada dinilai beragam
oleh sejumlah pihak. Ucok Sky Khadafi dari FITRA menilai itu sebagai
perampokan yang legal. Sementara Ketua Mapisa Kubu Raya Muhammad Abdul
Wahab menilai itu sah-sah saja asal dilakukan secara objektif dengan
menghindari bargaining yang merugikan masyarakat.
Ucok Sky Khadafi dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
(FITRA) membenarkan praktik koalisi pejabat-pengusaha tersebut akan
marak terjadi menjelang pemilihan kepala daerah. Biasanya para pengusaha
ini banyak mem-backup dari segi pendanaan.
“Biasanya memang pengusaha itu bandar. Pengusaha memberikan saweran
atau menyumbang kepada seseorang yang akan maju di pilkada. Tetapi,
saweran itu tidak gratis, melainkan harus ada timbal baliknya,” ungkap
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi itu kepada
Rakyat Kalbar via selular, Rabu (12/12).
Menurutnya, bagi pemenang yang sudah didukung tidak bisa macam-macam
dengan pengusaha tersebut. Kalau ada pejabat atau kandidat kepala daerah
yang mau menerima dukungan dana dari pengusaha sama saja dengan
terjebak.
“Siapa pun yang menang dan di belakangnya ada yang membeking harus
memberikan imbalan. Biasanya yang lumrah berupa proyek. Pasti dalam
penganggaran APBD itu ada titipan proyek,” tegas Ucok.
Hal tersebut, sambung dia, disebabkan ruang partisipasi dari
masyarakat yang kosong dimanfaatkan oleh pengusaha. Mestinya pengawasan
dari masyarakat diperketat, agar tidak ada lagi celah untuk oknum
mengambil kesempatan.
“Ada titipan proyek di daerah, itu hal yang sudah lumrah. Hal
tersebut sebagai barter atau balas jasa sebelum terpilih,” demikian
Ucok.
Ucok menambahkan, permasalahannya sekarang bukan disebabkan mahalnya
ongkos politik. Tetapi sudah mengarah kepada memperkaya diri. Hal itu
sama saja dengan merampok secara legal.
Namun, secara terpisah, Ketua Mapisa Kubu Raya Muhammad Abdul Wahab
mengatakan koalisi pejabat-pengusaha—dalam merajut hubungan dalam
pembangunan daerah yang lebih baik itu—sah-sah saja. Apalagi jika itu
terjadi dalam menyambut pilkada di daerah tersebut.
“Kita tidak usah juga terlalu berpikir negatif terhadap koalisi
pengusaha-pejabat karena selama mereka mempunyai niat yang baik dalam
membangun suatu daerah lebih baik seharusnya kita mendukungnya,” ujarnya
kepada Rakyat Kalbar melalui selular, Rabu (12/12).
Menurutnya, jika memang pengusaha mendukung dan berniat baik untuk
mendanai pejabat—salah satu jagoannya dalam pilkada—tentunya itu menjadi
hak mereka karena mereka mempunyai dana tersebut. Namun, memang, yang
perlu dihindari ialah bargaining antara pejabat-pengusaha itu, yang
perlu diawasi masyarakat.
“Karena biasanya bargaining yang dilakukan terhadap kandidat pejabat
yang diusungnya ini terlalu berlebihan sehingga merusak sistem
pemerintahan dan masyarakat di bawah pun menjadi sengsara,” ucapnya.
Lebih lanjut, papar Wahab, jika pejabat tersebut menjadi
bupati/gubernur dan memberikan kue pembangunan kepada pengusaha (yang
mendanainya) tersebut, dinilainya sah-sah saja selama apa yang diberikan
tersebut objektif dan sesuai.
“Katakanlah ini sebagai balas jasa kepada pendukung tersebut, namun
perlu diingat pemberian kue pembangunan ini jangan dilakukan sering
kali, karena akan menjatuhkan wibawa pemimpin itu sendiri,” ungkapnya.
Wahab mengingatkan kepada semua pengusaha, jika benar-benar ingin
memberikan dukungan kepada kandidat bupati/gubernur, berikanlah dukungan
tersebut secara objektif. Artinya memberikan dukungan kepada pejabat
itu melihat apakah pejabat tersebut bisa menguasai birokrasi. Jangan
sampai pengusaha memilih kandidat seperti kucing dalam karung dan jangan
hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Soalnya begini, jika bupati/gubernur tidak menguasai birokrat dan
malah menyengsarakan rakyat, maka pejabat tersebut akan selalu digoyang
kekuasaannya karena rakyat merasa dirugikan atas kebijakan yang
dilakukannya,” ucap Wahab. (kie/fiq)
Telah
berulang kali ramalan hari kiamat kandas. Terbukti tidak benar dengan
sendirinya, karena dunia hingga kini belum luluh lantak. Tetapi,
penduduk bumi seperti tidak bosan-bosan memercayai ramalan akhir dari
dunia itu.
Paling heboh saat ini tentang ramalan Kalender Suku Maya yang diklaim
telah menyebutkan kalau akhir dunia pada 21 Desember 2012 (21/12/2012).
Menunggu waktu yang diramalkan sebagai akhir dunia itu, berbagai
spekulasi diutarakan manusia. Saking mengaitkan-mengaitkannya plus
duga-menduga, malah banyak yang menyebutkan kalau kiamat itu pada
12/12/12 (kemarin). Kalau pembaca masih membaca tulisan ini, berarti
dunia belum kiamat, karena hari ini tanggal 13-12-12.
Tetapi masyarakat masih waswas, karena 21/12/2012 tidak berapa lama
lagi, sekitar satu minggu ke depan. Di lain pihak, mungkin beberapa
orang ingin membuktikan dan mengejek kalau itu ramalan merampot.
Karena bisa saja yang dimaksud itu cuma akhir siklus kalender yang
dibuat Suku Maya, bukan akhir dunia seperti klaim masyarakat umum saat
ini.
Kendati demikian, tidak dapat dimungkiri banyak penduduk bumi yang
memercayai ramalan Kalender Suku Maya itu sebagai akhir dunia. Hal ini
diperparah lagi dengan pemutaran film yang laris manis di seluruh
belahan bumi berjudul “2012” yang menceritakan tentang kiamat.
Ketakutan masyarakat bumi telah begitu mengkhawatirkan, seperti
dilansir Telegraph pada Selasa (11/12) lalu, bahwa ketakutan mengenai
kiamat itu sudah menyebar luas di seluruh dunia.
Ihwal 21/12/2012 yang menandakan konklusi dari hitungan panjang 5.125
tahun Kalender Suku Maya telah menyebabkan kepanikan di sebagian negara
seperti Cina dan Rusia. Kabar tersebut sampai membuat tempat
penampungan khusus (untuk selamat dari kiamat) laris manis di Amerika
Serikat.
Lebih parah lagi di Prancis, mereka bersiap-siap dan berkumpul dengan
alien (makhluk asing atau dari luar angkasa) yang telah singgah di
salah satu gunung di negara fashion tersebut. Mereka sangat yakin kalau
alienlah yang dapat menyelamatkan mereka dari kiamat 21/12/2012.
Tidak hanya sampai di situ, ketakutan penduduk bumi diperparah dengan
Planet Nibiru yang akan menghantam Bumi, komet raksasa (asteroid) juga
akan menabrak planet yang ditinggali manusia ini serta badai matahari.
Semuanya diperkirakan terjadi tahun ini, yaitu tadi, pada 21/12/2012.
Di Amerika, seorang pencipta tempat penampungan bawah tanah
berteknologi tinggi Ron Hubbard, mendapatkan keuntungan berlipat ganda
dari ketakutan penduduk bumi tersebut. “Kami sudah pergi dari satu bulan
untuk satu hari,” ujar Ron. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki
opini tentang kalender suku Maya.
Tetapi, ketika astrofisikawan datang menghampirinya, Ron diberi tahu
bahwa akan ada efek dari badai matahari, radiasi, dan electromagnetic
pulses (EMPs). “Saya akan pergi ke bawah tanah pada 19 Desember dan
keluar pada 23 Desember. Ini hanya dalam kasus bahwa siapa pun akan
baik-baik saja,” tuturnya.
Di Tiongkok lain lagi, warga barat laut Cina, Lu Zhenghai, membangun
kapal untuk mengantisipasi kiamat 21/12/2012. Tak tanggung-tanggung,
dana yang dihabiskannya mencapai USD160 ribu (kalau dirupiahkan sekitar
1,536 miliar) untuk menciptakan perahu yang mirip dengan bahtera atau
kapal Nabi Nuh.
Kapal ini diyakininya sebagai alat yang akan mengangkut keluarganya
ketika terjadi banjir besar sebagai dampak dari rumor kiamat tersebut.
Sementara itu, NASA secara agresif berusaha untuk menghilangkan
ketakutan terhadap kiamat 21/12/2012 itu.
Badan antariksa asal Amerika Serikat ini mengungkap bahwa tidak
adanya bukti terkait Planet Nibiru dan rumor lainnya seputar kiamat yang
terjadi di 2012. Untuk diketahui, Suku Maya sendiri menolak setiap
gagasan yang menyebutkan dunia akan berakhir.
Seorang pertapa Suku Maya Pedro Celestino YAC Noj, mengatakan akan
membakar biji dan buah untuk menandakan akhir dari kalender tua pada
sebuah upacara di Kuba. “Tanggal 21 untuk memberikan terima kasih dan
rasa syukur serta menyambut siklus baru di tanggal 22,” katanya.
Apa pun bentuk ramalan mengenai hari kiamat beserta rumor-rumor
tentangnya, sebagai masyarakat yang beragama dan memercayai Tuhan, patut
menapikannya. Karena bagaimana pun juga, Tuhan tidak pernah memberikan
informasi pasti tentang waktu kiamat itu.
Kiamat pasti terjadi, tetapi mengenai waktunya hanya menjadi rahasia
Penguasa Alam Semesta ini. Bahkan para utusan-Nya (rasul) pun tidak
diberikan kabar tentang waktu kiamat itu. Para rasul hanya diberikan
tanda-tanda akan datangnya kiamat.
Tetapi, apa pun itu, seluruh penduduk bumi perlu mengingat hari
kiamat pasti terjadi. Sehingga membutuhkan persiapan yang layak untuk
menghadapinya. Bukan dengan membangun perlindungan bawah tanah (bunker)
atau membangun kapal, tetapi dengan berbuat baik kepada sesama dan
beribadah kepada Tuhan untuk bekal di akhirat. Masih percaya 21/12/2012
kiamat? (mordiadi)
Pontianak
– Angka rumah tak layak huni di Kalbar terbilang cukup tinggi. Dari 863
ribu unit, sebanyak 54.940 rumah masuk kategori tidak layak huni. Pada
2013 mendatang, Kalbar kebagian 15 ribu unit rehab rumah dari
Kementerian Perumahan Rakyat.
Ketua Satuan Kerja Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Syarif M
Amin mengatakan banyak program perumahan di Kalbar. Tahun 2013, sebanyak
15 ribu unit rumah akan direhab. Selain itu ada 500 unit rumah untuk
perbatasan.
“Lima ratus unit rumah yang di perbatasan diperuntukkan untuk petugas
perbatasan, seperti guru, petugas kesehatan, dan karantina. Kemudian
sekarang kabupaten/kota sedang mengumpulkan data rumah-rumah yang tidak
layak huni per kecamatan,” kata Amin, Rabu (12/12).
Dikatakan Amin, saat ini sudah delapan kabupaten yang memasukkan data
rumah tidak layak huni. Angka untuk rehab rumah tahun depan ada
kenaikan. Tahun lalu dana yang disalurkan Rp6 juta per unit. Pada 2013
mendatang meningkat menjadi Rp7 juta hingga Rp7,5 juta per unit.
Tujuannya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
“Sebenarnya di tahun 2012, bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni
sekitar Rp10 ribu unit. Hanya saja persyaratan yang diajukan oleh
masyarakat kurang lengkap. Mulai dari masalah KTP dan surat-menyurat
kepemilikan tanah. Sehingga baru 2.500 unit rumah yang terealisasi,”
jelasnya.
Amin mengatakan kebutuhan rumah baru di Kalbar per tahun sekitar 33
ribu unit. Sementara kemampuan pengembang atau developer untuk tipe 36
dari beberapa asosiasi yang ada, baru tiga ribu unit per tahun.
“Dengan hadirnya Asosiasi Perumahan Indonesia (Apprindo) ke Kalbar bisa membantu kebutuhan rumah di Kalbar,” katanya.
Pada 2012 ini Kalbar mendapatkan bantuan sekitar Rp26 miliar untuk
sarana dan prasarana utilitas. Bantuan itu diperuntukkan kawasan rumah
yang sangat sederhana. Misalnya membantu jalan dalam kawasan kompleks.
“Ada 33 lokasi se-Kalbar. Tahun depan program tersebut akan
berlanjut. Totalnya di tahun 2012 ini pemerintah membantu 6.500 unit
sarana dan prasarana utilitas untuk rumah sangat sederhana,” ujarnya.
Targetkan 1 juta rumah
Untuk meningkatkan mutu rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menargetkan pembangunan
satu juta rumah swadaya hingga tahun 2014.
Adapun jumlah bantuan untuk peningkatan kualitas rumah MBR yang
dibangun adalah Rp6 juta tiap satu unit. Guna mempercepat program itu,
Kemenpera mau melibatkan elemen masyarakat dari tiap provinsi dan
kabupaten untuk tenaga pendampingan.
Menpera Djan Faridz mengharapkan program perumahan swadaya dapat
disosialisasikan ke seluruh pimpinan pemerintah daerah baik provinsi
maupun kabupaten/kota.
Djan meminta para pimpinan pemerintah daerah dapat lebih
mensinkronkan program perumahan swadaya dengan rencana pembangunan di
daerah. Program ini sebenarnya sangat diminati pemerintah daerah, tapi
terkadang informasinya masih sangat terbatas.
“Saya berharap ada tenaga pendamping,” kata Menpera Djan Faridz beberapa waktu lalu.
Menpera mengharapkan program perumahan swadaya sebaiknya dapat
terintegrasi dengan program pembangunan sektor lain yang mendukung
peningkatan kesejahteraan rakyat. (kie/rmol)