Sanggau Tetapkan 32 Desa Fokus

Dua orang pengendara kendaraan roda dua melintas dari jalan tanah menuju Desa Mungguk, Kabupaten Sintang, Jumat (05/08/2011). Kondisi jalan tersebut rusak parah dan nyaris tidak dapat dilalui terutama pada musim penghujan.

SANGGAU - Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, W Welly mengungkapkan pada 2013 ini Pemkab kembali melanjutkan program desa fokus sebagai satu diantara program andalan.

Sebanyak 32 desa ditetapkan ke dalam program ini.

"Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 18 desa, 2011 sebanyak 25, dan 2012 lalu sebanyak 29 desa," ujar Welly, Senin (21/1/2013).

Menurutnya, program ini akan berlangsung hingga 2014. Ini sejalan dengan masa pemerintahan yang sedang berlangsung.

Pada 2014 mendatang dikatakannya, kembali ditetapkan 29 desa. Sehingga, total desa yang ditargetkan sebanyak 132 desa.

"Kriteria desa yang masuk dalam program ini tentu desa yang terpencil dan tertinggal. Kalau desa yang dianggap agak maju tidak dimasukan," ungkapnya

Jokowi: Boleh Ibukota Pindah, Asalkan...

Pengendara berusaha menerobos banjir yang menggenangi Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Kamis (17/1/2013). Banjir menggenangi jalan utama Jakarta dari Jalan Sudirman sampai depan Istana Negara RI.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke daerah lain di Indonesia, seperti yang diwacanakan oleh sejumlah politisi dan pengamat.

"Kalau memang sudah mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir Jakarta, saya sangat setuju ibukota untuk dipindah," ujar Joko Widodo di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Namun, pria yang akrab disapa Jokowi ini tetap ingin mempertahankan Ibukota berada di Jakarta. Karena itu ia memiliki program, yang apabila tidak bisa mengatasi banjir, maka dimungkinkan Ibukota dipindahkan.

Program yang dimaksud Jokowi tersebut ada enam hal, yakni dipercepatnya normalisasi Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Kali Sunter.

Kemudian, program lainnya membuat sodetan dari Otista menuju ke Kanal Banjir Timur. Lalu pembuatan waduk besar di Ciawi dan Cimanggis dan pompa-pompa penyedot air yang diletakkan di utara untuk membuang genangan air ke laut.

Program lainnya yaitu pembuatan sumur resapan yang banyak baik di hulu maupun di hilir, dan mega proyek Deep Tunnel atau terowongan multifungsi.

"Semuanya itu sudah dalam perencanaan. Kalau kajiannya positif dan menjadi langkah terobosan, bisa segera dimulai," tutur Jokowi.

Pindahkan Pusat Pemerintahan

NET
Peta Indonesia

Wacana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke provinsi lain kembali mencuat, menyusul banjir yang merendam dan melumpuhkan Jakarta empat hari terakhir. Alasannya, Jakarta dinilai tak mampu lagi menanggung beban sebagai ibukota pemerintahan, politik, bisnis dan pariwisata sekaligus.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terbuka dan bersedia berdiskusi atas wacana perpindahan Ibu Kota negara.

Menurut Presiden, seperti disampaikan staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya.

Karena itu, Presiden SBY mengajukan tiga skenario yang perlu didiskusikan oleh publik. Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru.

Ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.
Bisa jadi pemindahan ibu kota negara atau hanya memindahkan pusat pemerintahan adalah bagian dari solusi, namun membicarakannya untuk saat ini tidak tepat.

Sebab, yang terpenting saat ini adalah semua pihak, baik pemerintah daerah dan pusat bersama masyarakat bahu-membahu mengatasi bencana banjir dan membantu para korban yang saat ini masih berada di tempat-tempat pengungsian.

Meski demikian, ke depan tidak ada salahnya tiga opsi yang ditawarkan Presiden SBY didiskusikan bersama. Tentu perlu sebuah diskusi yang panjang melibatkan seluruh elemen bangsa ini.

Dari ketiga opsi tersebut, tampaknya ide memindahkan pusat pemerintahan yang paling memungkinkan. Jakarta bisa dijadikan sebagai kota pusat bisnis, sementara kota lain menjadi pusat pemerintahan.

Sebenarnya, ibu kota negara dipindah itu sudah dilakukan sejumlah negara di dunia ini. Bahkan Australia, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia pun pernah melakukannya. Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Kota Putrajaya.

Australia memindahkan dari Sidney ke Canbera, Amerika Serikat memindahkan dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Jerman yang sebelumnya di Kota Bonn ke Berlin.

Putrajaya, kota seluas 46 kilometer persegi yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kuala Lumpur awalnya adalah areal perkebunan sawit disulap menjadi pusat pemerintahan Malaysia menggantikan Kuala Lumpur sebagai ibukota pemerintahan Malaysia, setelah kota yang disebut terakhir ini tidak mampu lagi menanggung beban sebagai ibukota yang ideal.

Dibangun sejak 1994 dan menghabiskan biaya sekitar Rp85 triliun, Putrajaya resmi dijadikan sebagai pusat pemerintahan Malaysia pada 1999. Semua aktivitas kantor pemerintahan, termasuk Kantor Perdana Menteri, kini telah dipindahkan ke kota tersebut.

Nama Putrajaya layak dimunculkan sebagai contoh sukses pemindahan pusat pemerintahan, setelah opsi lain yaitu pemindahan ibukota Jakarta ke tempat lain dianggap lebih berisiko dan mahal secara ekonomi. Ide pemindahan pusat pemerintahan, tanpa memindahkan Jakarta sebagai ibukota, dianggap sebagai salah-satu jalan yang paling realistis dan murah.

Berkaca dari Malaysia, wacana memindahkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari Jakarta, merupakan yang paling rasional. Dengan alasan pertimbangan kesiapan infrastruktur serta kemampuan daerah itu menjadi kota mandiri, kawasan di sekitar Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawaci, dan Jonggol di Kabupaten Bogor bisa sebagai alternatif.

Tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membangun kota baru sebagai pusat pemerintahan. Selain kesiapan infrastruktur, masalah sosial yang mengiringi perpindahan para pegawai negeri ke pusat pemerintahan yang baru, harus pula disiapkan sarana dan prasarananya.

Mulai dari apartemen hingga perumahan perlu dibangun di lokasi baru untuk menampung para pegawai negeri.

Pertanyaannya, mampukah Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru, sebagai pengganti Jakarta, setidaknya seperti yang sudah dipraktekkan di Malaysia? Realitasnya selama ini Indonesia tampaknya baru sampai pada tahap menimbang-nimbang saja: pindah atau tidak, dan itu hanya ramai takkala Jakarta dihantam banjir dahsyat seperti terjadi sekarang. (*)

19 Saksi Pembunuhan Diperiksa

KORBAN PERKOSAAN - Baliho korban perkosaan dan pembunuhan dipajang keluarga korban untuk menggugah pihak kepolisian agar cepat menangani kasus yang menimpa keluarga mereka tersebut, Jumat (18/1/2013)

MEMPAWAH – Dalam upaya mengungkap kasus kematian Harnofia Fitryani, Kapolres Pontianak AKBP Sigit Dedy Purwadisudah telah menetapkan 19 saksi yang bertambah dari jumlah sebelumnya. Namun sampai saat ini, untuk mengarah pada pengungkapan siapa pelakunya belum ada.

Dalam pengungkapakan itu prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan. Bahkan jumlah saksi yang terus bertambah belum bisa mengarah ke siapa pelaku sebenarnya.

“Kami tidak akan melakukan penyelidikan menggunakan hal yang tidak otentik. Seperti cara-cara magic sendiri tidak akan kita gunakan karena memang untuk mengungkap kasus ini perlu adanya proses yang benar,” paparnya. Minggu (20/1)

Kapolres berjanji tetap akan berusaha  untuk mengungkap kasus itu hingga terungkap. Makanya kepada semua pihak, memohon agar bisa bekerjasama dalam untuk mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh jajarannya. Pihaknya yakin dalam waktu dekat akan dapat melakukan pengungkapan.

“Kita tetap berusaha dan yakin pelaku bisa kita tangkap. Sebab upaya yang kita lakukan tanpa henti hingga saat ini,” tukas Sigit.