Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Selasa, 29 Mei 2012

Calo Listrik 'Gentayangan', Ini Jurus PLN!


Jakarta - Untuk memutus mata rantai para calo listrik, PLN sudah menyiapkan jurus lewat pembukaan layanan online pemasangan dan penambah daya listrik.

"Layanan online dan via telepon ini dibuka diantaranya dengan tujuan untuk memutus mata rantai para calo yang masih banyak bergentayangan dan merugikan masyarakat," kata Manajer Senior Komunikasi Korporat Bambang Dwiyanto kepada detikFinance, Kamis (10/5/2012).

PLN membuka layanan online melalui website www.pln.co.id dan telepon call center 123 untuk pelayanan pasang baru, tambah daya dan penyambungan sementara. 

"Lewat layanan online dan via telepon tersebut pelanggan dan calon pelanggan dijamin langsung mendapat layanan yang mudah dan pasti, harga standar dan proses cepat. Kini masyarakat bisa minta layanan listrik hanya dengan menelepon atau buka internet di rumah atau di warnet warnet," tutur Bambang.

Standar biaya pemasangan listrik adalah Rp 750/Volt Ampere (VA) untuk daya sampai dengan 2.200 VA dan Rp 775/VA untuk daya di atas 2.200 VA.

Jadi biaya penyambungan listrik sebagai berikut :


  • Daya 450 VA: 450 x 750 : Rp 337.500
  • Daya 900 VA: 900 x 750 : Rp 675.000
  • Daya 1.300 VA: 1300 x 750 : Rp 975.000
  • Daya 2.200 VA: 2200 x 750 : Rp 1.650.000
Biaya tersebut belum termasuk biaya meterai.

Cegah Listrik Padam di Kaltim, PLN Cari Gas ke BUMD


Foto: dok.detikFinance
Jakarta - PT PLN (Persero) menjajaki kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan gas ke pembangkit listrik di Nunukan dan Tarakan, Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk mencegah pemadaman listrik akibat menurunnya pasokan gas.

"PLN sedang menjajaki kerjasama dengan BUMD untuk mendapatkan pasokan gas tambangan sebesar 5 mmscfd untuk memasok ke pembangkit listrik di Tarakan dan Nunukan," kata Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki saat dihubungi wartawan, Jumat (11/5/2012).

Menurut Suryadi, alasan kenapa PLN menjajaki kerjasama dengan perusahaan BUMD adalah karena BUMD punya bagian gas negara dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan alasan lainnya karena pasokan gas dari Medco ke Tarakan menurun.

"Pasokan gas dari Medco Energy ke Tarakan saat ini turun,yang seharusnya 7 mmscfd akan habis sampai 2017. Katanya 6 (enam) bulan lagi habis, sekarang ini pasokannya tinggal 3 mmscfd. Jadi untuk mencegah terjadinya pemadaman khususnya di Tarakan, PLN harus cari tambahan gas," ungkap Suryadi.

Ditambahkan Suryadi, nantinya gas yang dipasok oleh BUMD tersebut akan berupa CNG (Compressed natural gas) dan dikirim ke pembangkit di Simenggaris.

"Nantinya di pembangkit kita di Simenggaris akan diberi alat converter kit, dan CNG nanti akan diubah menjadi gas. Jadi nantinya pembangkit kita di sana akan dual power yakni menggunakan minyak dan gas,” tambahnya.

Suryadi bilang, gas dalam bentuk CNG ini yang membuat adalah BUMD tersebut bukan PLN nantinya CNG tersebut yang akan dibeli oleh PLN dan diharapkan harganya sekitar US$ 12 per MMBTU 9 million british thermal units. 

"Tapi kita masih negosiasi harga dengan BUMD, yang jelas mereka sudah siap dan ditargetkan pada Oktober 2012 sudah bisa mengalir, karena untuk buat gas ke CNG biasa memerlukan waktu 8 bulan," ucapnya.

PLTU Embalut Perawatan, Listrik 2 Kota di Kaltim Padam


Samarinda - Perawatan mesin PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) berkapasitas 2x25 megawatt (MW) mengakibatkan pemadaman bergilir di 2 kota di Kaltim. Pemadaman terus terjadi hingga akhir bulan ini.

"Perawatan pembangkit CFK sampai 29 Mei 2012. Makanya kekurangan daya untuk Balikpapan dan Samarinda yang berada di sistem Mahakam sehingga terjadi pemadaman," kata Humas PT PLN Wilayah Kaltim, Imam Taufik, saat dihubungi detikFinance, Rabu (16/5/2012) sore WITA.

Imam menepis beredarnya kabar CFK kekurangan pasokan batubara untuk menghidupi 2 mesin pembangkit milik PLTU Embalut. Menurut dia, perawatan murni terjadi lantaran kegiatan perawatan yang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun.

"Bukan karena kekurangan batubara. Kalau tidak dirawat bisa terjadi kerusakan. Perawatan memang 1 tahun sekali. Perawatan kan baru dimulai Minggu (13/5/2012) kemarin," kilah Imam.

Imam menjelaskan, pemadaman yang terjadi di Balikpapan dan Samarinda dikarenakan perawatan mesin pembangkit, dilakukan sejak pukul 18.00-22.00 WITA.

"Di jam-jam itu adalah waktu di mana terjadinya puncak beban penggunaan listrik. Kami imbau, masyarakat bisa membantu dengan menghemat listrik," ujar Imam.

"Di PLTU CFK, daya mampu sekitar 2x16 megawatt. Karena adanya perawatan mesin, ada sekitar 16 megawatt yang hilang," terangnya.

Menyikapi intensitas pemadaman listrik yang kerap terjadi belakangan ini, warga kembali mempertanyakan kondisi kelistrikan di Kaltim, seperti yang terjadi di Samarinda.

"Listrik kadang padam, kadang menyala ini sudah lebih dari sepekan terakhir ini. Sebentar padam, sebentar hidup lagi. Seperti kota krisis listrik," kata Rahman, seorang pegawai swasta di Samarinda.

"Seingat saya, semenjak Pak Dahlan jadi Dirut PLN, Samarinda nyaris tidak pernah padam listrik. Lah ini, setelah Pak Dahlan jadi menteri, padam listrik kembali kumat," keluhnya.

Di kota Balikpapan pun demikian. Bahkan pemadaman tidak hanya terjadi di malam hari, tetapi juga di pagi hari.

"Iya. Di Balikpapan tadi pagi padam. Sepertinya intensitas pemadaman sudah mulai sering di sini," kata warga Balikpapan, Idris.

Bisnis dengan modal hanya 10.000,00 ...mau?

Sebuah Bisnis dengan Konsep Sederhana untuk Memulai Bisnis Internet

dengan Modal hanya Rp 10.000,- Murahkan? Gabung yuk.....

    Modal minim, hanya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali seumur hidup
    Tidak harus menjual produk
    Potensi Passive Income Rp 44 juta lebih.
    Tidak perlu melakukan presentasi
    Bonus download gratis ratusan produk
    Menerima bank di seluruh Indonesia

Mau ikut bergabung,ayo kunjungi segera http://www.matrixindo.com/?id=MIC1000329

Solar Petani, Perlu Jatah Resmi SPBU

Ketapang – Sulitnya 53 petani pengguna hand tractor mendapatkan solar di SPBU akan diantisipasi Hiswana Migas Ketapang dengan mengumpulkan SPBU dan mengecek penyalurannya.
“Menurut saya harus diatur, karena sekarang yang kita atur minyak (solar, red) di Ketapang ke daerah hulu. Kalaupun ada keluhan gabungan kelompok tani (gapoktan), ini perlu kita bicarakan,” kata Yusman dihubungi Equator di Jakarta via hp kemarin.
Yusman berjanji sepulangnya ke Ketapang akan mengumpulkan seluruh pengelola SPBU. Karena hal itu menyangkut distribusi BBM, jenis solar yang selama ini sudah terjadwal.
Dijelaskannya, selama ini solar khusus gapoktan belum masuk dalam skedul distribusi BBM. Dia juga berencana akan mengundang ketua kelompok tani masing-masing. Hal itu untuk menghindari oknum yang bermain dengan mengatasnamakan para petani.
Yusman mengakui sebenarnya dulu distribusi BBM pernah diperuntukkan untuk para petani, tapi tidak rutin karena jumlahnya tak banyak. Selain itu juga banyak oknum yang mengatasnamakan petani.
“Makanya harus diatur. Ketua kelompoknya boleh menghubungi saya, nanti akan kita bicarakan dengan kelompok taninya. Tapi harus yang benar kelompok tani, jangan ‘tani-tanian’. Saya takut itu mengatasnamakan. Kalau benar kelompok tani saya akan bantu,” janji dia.
Ia mengatakan suplai solar di SPBU tidak seperti premium. Per harinya pihak Pertamina hanya menyuplai delapan ribu liter (satu tangki) saja. Sedangkan premium bisa mencapai dua kali lipat, 16 ribu liter per hari. Karena itu pihaknya akan mengatur kembali skedul distribusi solar. Bagaimana caranya agar para petani juga memperoleh solar.
“Saya akan tanya dulu minyak yang ada cukup atau tidak jika harus ditambah dengan kelompok tani. Karena selama ini kan hanya nelayan yang gunakan solar. Sekarang pelanggan kita yang sudah ada sudah terjadwalkan, lantas ada masuk lagi yang baru. Perlu kita rundingkan. Perlu kita hitung-hitung lagi,” tuturnya.
Soal surat-menyurat atau rekomendasi dari camat, Yusman mengatakan hal itu harus dipenuhi. Tujuannya agar distribusi tepat sasaran dan menghindari oknum yang bermain. Tanpa kelengkapan surat itu, ia memastikan pihak SPBU tak akan melayani jika membeli menggunakan jeriken.
“SPBU tidak akan melayani jika tak ada rekomendasi. Tapi kalau bisa ketua kelompok taninya ketemu saya. Nanti akan kita cari cara. Kalau untuk suplai kendaraan umum itu memang tidak bisa dikurangi. Sisanya itulah baru kita bagi-bagi, untuk daerah kecamatan petani dan kelompok tani,” ungkapnya.
Kemungkinan DPRD akan memanggil Hiswana Migas, Senin depan, dia mengaku waktunya terlalu mepet. “Saya pulang Minggu, kalau Senin rapat dengan Dewan, kapan saya mau rapat dengan SPBU. Maksud saya clear-kan dulu di SPBU dan petani, jadi ketika rapat nanti kita lebih mudah,” tuntasnya. (KiA)

Solar Langka Ulah Spekulan

Pontianak – Seolah tak pernah berhenti dari persoalan kelangkaan solar di Kalbar. Jenis bahan bakar minyak (BBM) tersebut sulit didapat meskipun Pertamina telah menjamin stok aman.
“Sebetulnya stok BBM khususnya solar cukup. Hanya saja menghilang karena ulah spekulen. Kita sudah sepakat untuk mengawasi itu bersama aparat terkait,” tegas H Retno Pramudya SH MH, Ketua Gafeksi (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) Provinsi Kalbar kepada Equator menyikapi rencana aksi mogok ratusan kendaraan angkutan pelabuhan dan ribuan buruh, Senin (26/12).
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Organda, Pertamina, Walikota Pontianak, dan para pemilik SPBU telah membahas kelangkaan solar. Dalam pertemuan itu secara jelas dan tegas pihak Pertamina menyatakan stok BBM cukup.
Ternyata, kata Retno, sulitnya mendapatkan solar terutama di SPBU akibat permainan spekulen yang ingin memetik keuntungan lebih besar. Menyikapi hal itu Pemkot juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur jam antrean dan menunjuk SPBU tertentu untuk melayani kendaraan angkutan seperti tronton, trailer, truk, dan bus organda, serta kendaraan pribadi.
“Sudah ada peraturan walikotanya. Tapi itu masih terus dievaluasi dan bisa saja direvisi mengingat kebijakan itu belum sempurna, masih ada yang belum terlayani, termasuk anggota Gafeksi,” kata dia.
Legislator Kalbar ini menambahkan, untuk bus Organda misalkan, ditunjuklah SPBU Siantan, truk di SPBU Jeruju, tronton di SPBU Sei Jawi dan SPBU Sei Ambawang. Selanjutnya untuk truk yang beroperasi di Utara di SPBU Sei Ambawang dan Sutan Hamid.
Retno menjelaskan, pihaknya sudah meminta kepada Pertamina untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang bekerja sama dengan spekulen. Juga meminta kepada aparat untuk mengikutsertakan pihak POM dalam mengawasi aksi spekulen jika melibatkan aparat.
“Pada tanggal 27 Desember nanti, kita kembali akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Pontianak, dan pihak terkait lainnya guna mengevaluasi terkait perkembangan berbagai persoalan yang muncul dengan solusi yang ada,” kata dia.
Selain itu, politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini juga meminta agar Pertamina mengawasi secara intens aktivitas SPBU di sejumlah daerah, baik itu SPBU yang berada di ibu kota kecamatan maupun di ibu kota kabupaten. Karena masih terlihat antrean jeriken di sejumlah SPBU seperti di Kabupaten Sanggau.
Terpisah, Sales Area Manajer Pertamina Wilayah Kalbar, Putut Adrianto mengatakan, solusi dari pihaknya adalah stabilitas stok dan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan pemerintah. “Kami sekarang merujuk pada ketentuan walikota, mana SPBU yang boleh dan tidak,” jelasnya singkat. (jul)

Wagub Kaltim: Harapkan PLN, Sampai KiamatNggak Bakal Teraliri Listrik


Jakarta - Perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah perbatasan sangat minim. Daerah perbatasan di Kalimantan terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya sendiri.

"Listrik di daerah perbatasan antara Kalimantan-Malaysia sudah banyak yang teraliri listrik, tetapi bukan dari PLN. Di sana kita menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang berasal dari kocek sendiri bukan dari PLN," ungkap Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Menurut Farid, kalau masyarakat di daerah perbatasan Kalimantan Timur mengharapkan listrik dari PLN, dia yakin sampai kiamat hal tersebut tidak bakal terjadi. "Kalau harapkan PLN, sampai kiamat tidak bakal teraliri listrik," tegasnya.

Sebelumnya, dia mengungkapkan, ada 5 kecamatan di Kalimantan Timur di daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia, seperti Kecamatan Kerayan, Kecamatan Kerayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Kayan Selatan.

"Sejak Indonesia merdeka atau selama 67 tahun, masyarakat di 5 kecamatan tersebut tidak pernah menikmati namanya BBM subsidi, malah bisa menikmati BBM berasal dari Malaysia dengan harga Rp 15.000-Rp 20.000 per liter,"

Kelangkaan BBM, Dampak Minimnya SPBU

Bengkayang – Papan bertuliskan bensin dan solar habis menjadi pemandangan biasa bagi warga ibu kota Kabupaten Bengkayang. Salah satu sering terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) disebabkan minimnya SPBU.
Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot SPd mengatakan, keterbatasan jumlah SPBU di Bengkayang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan BBM, sehingga pasokan BBM untuk daerah Bengkayang hanya sedikit dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“SPBU di Kota Bengkayang hanya satu-satunya saja di Jalan Sanggau Ledo, sedangkan masyarakat yang membeli BBM tersebut bukan hanya dari warga lokal, tetapi penduduk Kabupaten Landak juga menyerbu ke sini,” ungkap Gidot ditemui di Kantor Camat Bengkayang, belum lama ini.
Ketua Umum DPC Demokrat Kabupaten Bengkayang ini menjelaskan, warga Kabupaten Landak yang banyak membeli BBM di SPBU Bengkayang yang berada di Jalan Sanggau Ledo berasal dari Simpang Tiga sampai ke Tunang. Sedangkan masyarakat Bumi Sebalo dari Kecamatan Bengkayang, Lumar, Ledo, Teriak, Suti Semarang dan Sungai Betung.
“Wajar saja stok BBM di SPBU cepat habis, karena satu-satunya di Kota Bengkayang. Sedangkan SPBU yang ada di Kecamatan Sanggau Ledo melayani beberapa kecamatan seperti Tujuh Belas, Ledo, Seluas, Siding, dan Jagoi Babang,” terangnya.
Ia melanjutkan, SPBU yang berada di Kecamatan Samalantan melayani beberapa kecamatan yakni Capkala, Monterado, dan Lembah Bawang. Sama halnya di Kecamatan Sungai Raya. Karena itu, perlu adanya penambahan jumlah SPBU di Kabupaten Bengkayang.
“Apabila tidak ada pengusaha yang mampu untuk membuka SPBU baru di Bengkayang, Pertamina seharusnya membantu terlebih dahulu untuk membukanya, jangan masyarakat yang menjadi korban dikarenakan keterbatasan BBM,” ujar Gidot berseloroh. (cah)

BBM Langka, Karena Tak Mencukupi Kebutuhan

Antrean kendaraan di SPBU Kabupaten Sekadau
Abdu Syukri
Antrean kendaraan di salah satu SPBU di Kabupaten Sekadau
 
Sekadau – Kesulitan BBM masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Kabupaten Sekadau. Puluhan kendaraan sering terlihat antre di sejumlah SPBU.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau, Makmur Pakpahan SE, mengatakan sudah selayaknya pihak Pertamina meninjau ulang jatah suplai ke SPBU-SPBU dan SPBB di Kabupaten Sekadau mengingat kebutuhan akan BBM di masyarakat semakin hari-kian meningkat.
“Kendaraan bertambah, dealer semakin banyak,” kata Makmur kepada wartawan, belum lama ini.
Selain kebutuhan yang meningkat, tingginya konsumsi BBM di Kabupaten Sekadau juga dipengaruhi posisi Kota Sekadau yang berada di tengah-tengah kabupaten lainnya. Akibatnya, SPBU di Kota Sekadau sering menjadi stasiun persinggahan untuk kendaraan kabupaten lain yang melintas di wilayah timur Kalbar.
Dengan alasan tersebut, kebutuhan BBM di Kabupaten Sekadau diakui sulit untuk diprediksi di atas secara angka. “Kita tahu kebutuhan masyarakat kita di tujuh kecamatan setiap harinya, tapi kendaraan yang melintas dari kabupaten lain dan mengisi BBM di Sekadau apa bisa kita perhitungkan juga,” paparnya.
Untuk itu, ia sangat mengharapkan adanya perhatian Pertamina untuk memberikan jatah BBM ke Sekadau di atas DO (delivery order) yang masuk ke SPBU-SPBU di Sekadau.
“Lihat saja di musim-musim kebutuhan meningkat seperti sekarang, berapa banyak pun yang didatangkan habis juga, malah kurang, ini akan kita bicarakan dengan para pengelola SPBU,” ungkapnya. (bdu)

Kalimantan Blokir Batubara, Jawa Terancam 'Gelap Gulita'


Jakarta - Aksi berbagai elemen masyarakat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan yang memblokir jalur pengiriman kapal-kapal batubara di Sungai Barito bisa berakibat fatal apabila berlangsung lama, salah satunya sebagian pulau Jawa terancam gelap gulita (mati lampu).

Kepala Divisi Batubara PT PLN (persero) Helmi Najamuddin mengatakan jika dibiarkan berlatur-larut kondisi tersebut akan mengancam stok batubara yang dimiliki PLN, jika tidak segera diatasi segera Jawa bisa gelap gulita.

"Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pasalnya akan mengancam pasokan batubara PLN, pasalnya normalnya stok barubara yang kami miliki hanya cukup selama 25 hari, dan jika aksi tersebut berlangsung selama itu, sebagian pulau Jawa bisa gelap gulita," kata Helmi ketika dihubungi detikFinance, Senin (28/5/2012).

Menurut Helmi, pasalnya sebagian besar pembangkit yang berada di Jawa menggunakan batubara, kalau pasokan terganggu Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) baik milik PLN maupun swasta pasti tidak akan beroperasi.

"Di Jawa ada sekitar 43% pembangkitnya (PLTU) menggunakan batubara, dan pembangkit batubara tidak bisa diganti bahan bakar lain untuk memproduksi listrik, kalau pembangkit yang menggunakan gas (PLTG) masih bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM)," ungkap Helmi.

Apalagi kata Helmi, pasokan batubara di Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80% sisanya berasal dari Sumatera 20%. "Kontribusi pasokan dari pulau Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80% sedangkan sisanya dari Sumatera 20%. Artinya kalau kondisi ini berlangsung berlarut-larut sebagian pulau Jawa bisa gelap pada malam hari," tuturnya.

Memang ujar Helmi, saat ini baru Kalimantan Selatan saja yang melakukan aksi pemblokiran tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan merembet ke daerah lainnya di Kalimantan bahkan bisa seluruh kalimantan.

"Karena yang saya tahu ini masalah permintaan tambahan kuota BBM, artinya pemerintah pusat segera mencari jalan keluar dan aparat hukum di daerah tersebut bisa segera mungkin membuka jalur pengiriman kapal, agar yang kita takutkan tidak terjadi," tandasnya.

Aksi masyarakat di Kalimantan memblokir batubara terjadi karena pemerintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan lelah harus antre di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi.

BBM Langka, Jalur Batubara Diblokir Warga

Jakarta – Ancaman untuk memblokade jalur perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan agar pengiriman ponton-ponton pengangkut batubara ke Jawa benar-benar dilakukan. Ini akibat tambahan kuota BBM bersubsidi tidak dipenuhi.
“Sabtu kemarin, seharian penuh terjadi pemblokiran Sungai Barito sehingga kapal pengangkut batubara tidak ada yang bisa lewat,” kata Addy Haeruddin, Ketua DPD Himpunan Wirausaha Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel, seperti dikutip detikFinance, Minggu (27/5).
Blokade jalur pengiriman itu sebagai tuntutan masyarakat Kalimantan yang diwakili para gubernur/kepala daerah se-Kalimantan untuk mendapatkan tambahan kuota. Jika tidak dipenuhi maka dalam 3 bulan ke depan BBM subsidi di Kalimantan habis.
Dijelaskan Addy, berbagai elemen masyarakat Kalimantan Selatan, terdiri dari warga, mahasiswa, LSM, dan lainnya turun ke sungai dengan ratusan perahu klotok memblokir jalur sungai. “Ratusan perahu klotok turun ke tengah sungai mengadang kapal tongkang pengangkut batubara,” ujarnya.
Akibatnya, praktis tidak satu pun kapal tongkang pengangkut batubara yang berhasil lewat. “Seharian penuh tidak ada kapal tongkang yang lewat. Kami tidak tahu apakah hari ini masyarakat juga melanjutkan aksinya. Kami harapkan peristiwa ini membuat para pejabat di pusat (Jakarta) mengerti kondisi kami di Kalimantan. Dan segera mengambil keputusan sesegera mungkin,” tandasnya kepada detikcom.
Sebelumnya, empat kepala daerah diwakili Gubernur dan Wagub Kalimantan Selatan, Wagub Kalimantan Barat dan Tengah, Wagub Kalimantan Timur, mohon kepada DPR agar mengizinkan pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Ahmad Farial beserta para anggotanya menerima kepala daerah se-Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerja sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (21/5).
Diharapkan Komisi VII mengabulkan usulan untuk menambah Kuota BBM di wilayah Kalimantan termasuk Kalbar. “Karena sebagaimana diketahui, sering terjadi antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalbar,” ujar Christiandy.

Masih normal

Sementara itu pasok BBM ke sejumlah SPBU di Kota Sintang disebut “masih” normal. Namun, antrean panjang masih terus terjadi.
“Kita masih dapat premium 16 kiloliter dan solar 16 kiloliter,” ungkap H Ghulam Murtaza, pemilik SPBU di Kawasan Tugu Bank Indonesia (BI) Sintang.
Kendati dinilai normal, antrean cukup panjang terus mewarnai SPBU di Kota Sintang setiap harinya. Akibatnya ketersediaan minyak di SPBU tak mampu bertahan lama. Dalam waktu hanya 2-3 jam sudah tutup karena kehabisan minyak.
“Kita buka mulai pukul 08.00 pagi. Saya turun langsung ke lapangan. Kita kondisikan pelayanan mampu bertahan hingga pukul 18.00-19.00 malam,” kata Ghulam Murtaza.
Pengaturan yang dilakukan Ghulam Murtaza dengan cara lebih memprioritaskan masyarakat ketimbang pengantre. “Pengantre kita kasih. Cuma dibatasi, sekali isi sehari. Tidak ada istilah dua kali, kalau kedapatan dua kali tidak akan saya kasih minyak lagi,” tegasnya.
Menurut Pak Haji ini, bila pasokan minyak benar-benar dikelola dengan baik, dirinya memastikan SPBU dapat melayani masyarakat dalam jangka waktu cukup panjang. “Saya heran kenapa SPBU yang lain cepat habis. Kadang 2-3 jam sudah habis, padahal pasokan dari Pertamina sama,” ujarnya.
Seperti hari-hari biasa, BBM eceran cukup banyak tidak jauh dari SPBU, seperti terletak di ruas jalan MT Haryono KM 2. Para pengecer berjejer di tepi jalan, termasuk kios, menjual seharga Rp 6.000/liter.
Maraknya pengecer dan kios dapat dijumpai hingga ke SPBU yang biasa disebut Abang-Adek, ruas Jalan Sintang-Pontianak Kilometer Tujuh, termasuk di kawasan SPBU Tuga Bujang Beji. (din)

Calon Kabupaten Baru Dibawa ke Komisi II DPR

Pontianak – Selain bertemu Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri, Komisi A DPRD Kalbar bersama Perwakilan Tim Pemekaran Calon Kabupaten Sekayam dan Kabupaten Tayan juga ketemu Komisi II DPR RI.
Agenda konsultasi itu dilaksanakan pada 16 Mei 2012 lalu di ruang rapat Komisi II DPR RI. Rombongan Komisi A diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo didampingi beberapa anggota Komisi II lainnya.
Dalam pertemuan tersebut Komisi A menyampaikan beberapa penjelasan terkait usulan pemekaran Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi A DPRD Kalbar H Retno Pramudya SH MH menjelaskan, masyarakat Kalbar ingin pemekaran Kabupaten Sanggau dengan pembentukan Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan.
Tahapan di kabupaten baik administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sudah lengkap sesuai PP 78 Tahun 2007, tinggal menunggu proses di tingkat gubernur dan DPRD provinsi.
Permasalahan yang muncul, perbedaan pemahaman antara pemerintah provinsi dengan DPRD, yang menganggap seharusnya gubernur terlebih dahulu menyampaikan surat kepada DPRD untuk meminta persetujuan.
Seperti dalam hal persetujuan pemberian bantuan dukungan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan DOB 2 tahun berturut-turut dan persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan pilkada pertama kali.
“Hal ini tidak mungkin ditentukan oleh DPRD sendiri, perlu ada dasar hitungan dari eksekutif. Hal ini memunculkan pendapat bahwa pemerintah provinsi hanya meneruskan apa yang dikerjakan oleh tim pemekaran yang kemudian disampaikan kepada DPRD,” kata Retno.
Ketua Tim Pemekaran Calon Kabupaten Sekayam Raya Cristoporus Lomom mengatakan bahwa proses perjuangan pemekaran Kabupaten Sekayam Raya sudah dilakukan sejak tahun 1994 oleh kabupaten induk yaitu Kabupaten Sanggau, dengan adanya perubahan paradigma dan perubahan aturan, maka perjuangan pemekaran calon Kabupaten Sekayam Raya yang tinggal satu langkah lagi tidak jadi dibahas.
Pada 2001, sambung dia, pihaknya juga sudah menghadap Dirjen Otda Kemendagri dan informasi yang diterima dari Dirjen Otda bahwa pembahasan Kabupaten Sekayam Raya sudah masuk dalam agenda yang akan dibicarakan pada gelombang ke-4 dan Papua Barat akan dibicarakan pada gelombang ke-6. Namun karena terjadi subsesi pemerintahan membuat semuanya menjadi berubah.
Menurut Cristoporus, pemekaran Calon Kabupaten Sekayam Raya yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia bukan sekadar keinginan semata. Namun sudah menjadi kebutuhan bangsa dan negara, dan bagaimana bisa mewujudkan wacana pemerintah untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara.
“Kalau daerah perbatasan tersebut masih merupakan wilayah kecamatan, di satu sisi rentang kendali pelayanan dan pengawasan oleh pemkab sangat jauh, yang luasnya hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Tim Pemekaran Calon Kabupaten Tayan dalam penjelasannya menyatakan pemekaran ini bukan sekadar keinginan tapi kebutuhan.
Secara administrasi persyaratan kelengkapan Pemekaran Calon Kabupaten Tayan di tingkat kabupaten sudah lengkap berdasarkan PP 78 Tahun 2007, dan sekarang tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah provinsi dan DPRD provinsi.
Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya pemekaran Kabupaten Tayan. Kajian ekonomi Tayan sudah siap dan bisa menampung apabila lepas dari kabupaten induk, dari sisi kesiapan infrastruktur pembangunan Jalan Trans Kalimantan sudah selesai dibangun. Jembatan Tayan dalam waktu dekat akan segera dibangun.
Dari lima kecamatan yang tergabung dalam pemekaran Calon Kabupaten Tayan, masing-masing memiliki potensi, seperti Kecamatan Tayan Hilir dengan potensi industri, Kecamatan Toba kota pertambangan, Kecamatan Meliau penghasil sawit, Kecamatan Batang Tarang produsen karet, dan Kecamatan Tayan Hulu berpotensi sebagai kota pendidikan penghasil kelapa sawit.
Ganjar Pranowo menjelaskan, hingga saat ini banyak daerah di Indonesia yang sudah menyampaikan permohonan baik ke DPR RI juga kepada pemerintah untuk bisa mandiri menjadi sebuah daerah otonom.
Namun hingga kini belum diproses lebih lanjut, ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium pemekaran wilayah, yang tidak tentu batas waktunya. (jul)

VIDEO SYUR—Ini dia temuan analis forensik Ruby Alamsyah


PONTIANAK :
Masih ingatkah Anda pada kasus mencuatnya ‘video syur’ yang disebut-sebut mirip anggota DPR putri seorang pejabat gubernur beberapa bulan lalu? Berdasarkan penelitian digital forensik, analis Ruby Alamsyah mengatakan ada motif pelaku untuk menggiring persepsi masyarakat melalui video ini.
Menurut Ruby, video syur yang beredar dan yang diduga anggota DPR dari PDI Perjuangan berinisial KRM ternyata berdasarkan penelitian dan analisis, pelakunya bukan yang disangkakan selama ini, meskipun ada kemiripan. “Sepintas mirip, makanya untuk menggiring persepsi yang melihat video tersebut, pelaku yang mengunggah sengaja menampilkan foto KRM. “Pelaku sengaja menggiring persepsi yang melihat,” kata Ruby, kepada Bisnis, hari ini, Senin 28 Mei 2012.
Meskipun mirip, paparnya, tingkat kemiripannya dibawah 50%, khususnya dari segi fisik, tinggi badan, bentuk tubuh sampai ciri-ciri di wajah jauh berbeda dengan KRM.
Menurut analis digital forensik ini, pihaknya mencoba menganalisis dengan metode pengenalan wajah. Dari analisis menggunakan software identifikasi wajah tersebut, ternyata hasilnya tingkat kemiripan kecil.
Ruby yang diminta polisi melakukan analisis, dari foto-foto KRM yang digabungkan dengan video statis tersebut, pelaku ingin membawa persepsi orang yang melihat video statis atau video aslinya tersebut seakan-akan KRM. “Jadi persepsi orang yang melihat video statis atau video bergerak tersebut digiring dengan dihadirkan pula foto-foto asli KRM,” jelas Ruby.
Namun, tegas Ruby, bila diperhatikan penyuntingan gambar wajah perempuan yang ada dalam video tersebut terlalu kasar, dan si pria benar-benar diburamkan untuk menutupi pelaku sesungguhnya.
Dikatakan Ruby, seorang wartawan biasa saja pun bisa menilai bahwa perempuan di video tersebut adalah rekayasa alias perempuan yang diduga mirip dengan Karolin. Karena itu ketika di-upload disertai pula foto-foto asli Karolin atau KRM.
“Saya yakin 99% ini video rekayasa,” jelasnya.
Dijelaskan Ruby, pihaknya telah memberikan hasil analisisnya ke polisi terkait alamat dan di mana pertama kali pelaku meng-upload video tersebut. Menurutnya, sulit mengidentifikasi video tersebut karena resolusi dan kualitas video yang tidak baik. Tetapi dengan dua metode yang disampaikannya di Badan Kehhormatan DPR yakni teknik pengenalan wajah dan pencarian pengunggah, disimpulkan bahwa pelaku wanita yang ada di video tersebut bukanlah KRM.
Namun demikian, Ruby siap bekerja sama dengan kepolisian untuk mencari siapa yang mengunggah video tersebut.
“Sama seperti kasus Luna Maya dan Ariel, meskipun videonya jelas, tetapi kita menyelidiki sampai pada siapa yang mengunggah, namun untuk kasus ini saya serahkan ke BK mau tidak mencari pengunggahnya,” ujarnya.
Menurut Ruby, pihaknya menganalisa berdasarkan video yang beredar di masyarakat bukan yang diberikan BK DPR. “Karena yang dipersoalkan selama ini kan video yang beredar di masyarakat. Hasil penelitian saya ke BK saya sampaikan demikian,” jelasnya.
Ruby mengatakan, foto-foto dan video syur statis yang diunggah ke internet sudah diketahui siapa pemilik domain dan IP address atau alamat protokol Internet. “Pelakunya sudah diketahui, IP address website-nya yang kali pertama meng-upload sudah kami ketahui, di-upload di Jakarta,” ungkapnya. [roy]

ABG Disandera dan Dicabuli

Pelabuhan Kuala Mempawah
Alfi Shandi
Lokasi Pelabuhan Kuala Mempawah kerap kali dijadikan tempat mesum pasangan ABG hingga mengundang aksi kriminalitas
 
Mempawah – Memadu kasih di Pelabuhan Regional Kuala Mempawah, pasangan Anak Baru Gede (ABG) warga Kota Mempawah disandera dua bersaudara pelaku penodongan, Jumat (25/5) sekitar pukul 22.00.
Kedua bersaudara pelaku penodongan itu berinisial Hr dan Ny, warga Desa Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur. Diduga aksi kejahatan yang dilakukan keduanya sudah sering terjadi di area pelabuhan tersebut.
Kejadian bermula ketika sepasang ABG yang hendak memadu asmara itu memasuki area pelabuhan. Selama ini areal pelabuhan Kuala Mempawah memang kerap dijadikan tempat mesum muda-mudi. Tidak adanya penerangan dan jauh dari pemukiman warga, menjadikan tempat itu sangat strategis bagi pasangan mesum.
Pelaku yang kerap kali beroperasi di daerah itu pun mengintai mangsanya. Setelah memastikan pasangan ABG itu sedang asyik memadu kasih, kedua pelaku langsung melakukan penggerebekan. Kontan saja sepasang ABG kaget bercampur takut. Mereka menuruti saja semua permintaan pelaku.
Ketika itu, Hr dan Ny meminta uang tunai Rp 800 ribu kepada korbannya. Lantaran tidak memiliki uang sebanyak itu, salah satu korban meminta untuk pulang ke rumah mengambil uang dengan jaminan si pacar disandera oleh pelaku. Kemudian setelah uang diserahkan barulah si pacar dilepaskan.
Korban pun pulang dan menyampaikan kabar itu kepada keluarganya. Pihak keluarga yang tidak terima dengan perbuatan pelaku melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Bersama polisi, korban dan keluarganya mendatangi pelaku di Pelabuhan Mempawah. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya korban yang disandera pelaku di salah satu bangunan pelabuhan.
“Ketika ditemukan, korban wanita dalam kondisi tidak mengenakan busana. Diduga korban mengalami pelecehan seksual oleh kedua pelaku. Sementara kedua pelaku sudah melarikan diri dan diburu oleh polisi,” kata warga yang enggan namanya dikorankan.
Tak sulit bagi polisi untuk meringkus kedua penjahat yang sudah dikantongi ciri-cirinya itu. Tim Buser Polres Pontianak bergerak cepat melacak keberadaan pelaku. Keduanya pun berhasil ditemukan ketika berada di Pasar Kuala Mempawah. Tak pelak, keduanya tak berkutik ketika disergap polisi. Kemudian kedua pelaku dijebloskan ke jeruji besi Mapolres Pontianak.
Menurut beberapa warga yang ditemui koran ini, aksi penodongan yang dilakukan oleh Hr dan Ny bukan yang pertama kalinya. Belum lama ini, seorang pemancing juga menjadi korban. Ketika itu pelaku berhasil meraup uang jutaan rupiah dan beberapa unit hand phone milik korban.
“Kemarin juga ada pasangan muda-mudi yang dimintai uang seperti kasus ini. Namun pelaku gagal mendapatkan uang karena korban mengadu kepada keluarganya. Bahkan pelaku juga dipukuli keluarga korban. Tetapi kasusnya tidak dilaporkan kepada polisi,” tutur Ahmad, warga Kuala Mempawah. (shn)