13 Fakta di Hari Jumat Tanggal 13

 

UntitledOleh: Sabrina Utami

Bagi masyarakat Barat, angka 13 dianggap angka sial. Lebih dari itu, hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13 juga dipercaya mengundang kesialan serta memberi pengaruh buruk. Banyak orang mengurungkan niat bepergian ke luar rumah demi mencegah hal-hal tak diinginkan.
Bagaimana dengan Indonesia? Meski tidak semenakutkan malam Jumat Kliwon, beberapa orang ikut pula mengurungkan niat bepergian pada Jumat tanggal 13. Ketika saya masih kelas 4 SD, saat istirahat jam pertama wali kelas kami berdiri di depan kelas serta menyuruh kami pulang — karena hari itu hari Jumat tanggal 13.
Karena dia tidak memberikan penjelasan panjang lebar mengenai apa itu Jumat tanggal 13 — hanya raut muka ketakutan — saya mengira Jumat tanggal 13 adalah suatu peristiwa besar.
Sekarang saya mengerti, ketakutan memang tidak memerlukan alasan cukup jelas. Untuk menambah pengetahuan, berikut ini adalah beberapa fakta mengenai Jumat tanggal 13.

Tiga kali sepanjang tahun 2012
Jumat tanggal 13 terjadi sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2012. Yakni pada bulan Januari, April, dan Juli.

Ketakutan akan Jumat 13
Orang yang mengidap ketakutan akan Jumat tanggal 13 disebut sebagai paraskevidekatriaphobia. Atau sebagian lain menyebutnya, friggatriskaidekaphobia. Sedangkan orang yang takut terhadap angka 13 disebut triskaidekaphobia.

Orang-orang yang takut
Saking takutnya terhadap angka 13, mantan presiden AS Franklin D Roosevelt ternyata tidak pernah bepergian pada tanggal 13 dan tak pernah menjamu tamu yang jumlahnya 13 orang. Sudah tentu, dia memilih berdiam diri pada hari Jumat tanggal 13. Selain itu, Napoleon, Stephen King dan presiden Herbert Hoover mengalami hal yang sama, mereka menderita triskaidekaphobia.

Budaya Barat
Kepercayaan terhadap kesialan akan terjadi di Jumat tanggal 13 ini lebih dikenal di Britania Raya, Amerika Serikat. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara lain, seperti orang Spanyol yang takut sial di tanggal 13 yang jatuh pada hari Selasa. Dan budaya di Italia yang juga takut akan tanggal 17 yang jatuh pada hari Jumat.

Tidak baik bagi kesehatan
Ketakutan terhadap Jumat tanggal 13 rupanya berdampak buruk bagi kesehatan. Beberapa rumah sakit menyatakan bahwa korban kecelakaan transportasi yang di hari Jumat tanggal 13 meningkat sebanyak 52 persen. Mereka lebih menyarankan untuk diam di rumah.

Kesialan terjadi hanya dalam pikiran
Menurut Thomas Gilovich dari Department of Psychology at Cornell University Amerika, kesialan di Jumat tanggal 13 hanya terjadi pada orang-orang yang mengasosiakan hari tersebut dengan hal-hal buruk yang terjadi menimpa mereka.

Kerugian pada dunia bisnis
Orang yang benar-benar takut akan Jumat tanggal 13 akan mencegah segala aktivitas keluar rumah seperti berpergian dengan menggunakan pesawat terbang. Salah satu contoh perusahaan yang mengalami kerugian akibat hal ini adalah Delta Airlines dan Continental Airlines. Pendapatan mereka berkurang sekitar $ 800-900 miliar di hari tersebut.

Jumat tanggal 13 di Indonesia, Tragedi Semanggi
Di Indonesia, peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 adalah puncak dari Tragedi Semanggi 1. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 11-13 November 1998. Tragedi ini bermula dari aksi protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa dan mengakibatkan tewasnya warga sipil.

Ketakutan Angka 13 di Indonesia
Beberapa budaya takut akan angka 13 rupanya menyebar ke Indonesia. Banyak gedung bertingkat tidak memiliki lantai 13 dan kamar nomor 13. Selain 13, angka 4 juga dianggap angka sial karena merupakan hasil penjumlahan dari dua angka tersebut, 1+ 3 = 4. Gedung-gedung yang memiliki lantai 4 kemudian akan menggantinya dengan 3a.

12 dianggap genap dan sempurna.
Mark Twain menjadi tamu yang ke-13 pada suatu jamuan makan malam. Pada awalnya, seorang teman telah memperingatkannya untuk tidak hadir pada acara tersebut. Dan benar saja, makanan yang dipersiapkan hanya cukup untuk 12 tamu saja. Tidak hanya itu, angka 12 dianggap sebagi penyempurna bilangan dalam hitungan. Ada 12 bulan dalam setahun, 12 zodiak, 12 emas dalam Olimpiade dan 12 benda dalam satu lusin.

"Friday The 13th", buku karangan Simon Hawke.
Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1987. Buku ini bercerita tentang pembunuhan misterius yang dilakukan oleh Jason akibat dendam masa lalu terhadap orang-orang yang telah membunuh ibunya. Beberapa tahun berlalu, Jason tetap saja meneror orang-orang yang datang ke Camp Crystal Lake.

"Friday The 13th", film yang berkisah tentang Jumat tanggal 13.
Film ini dirilis pada tahun 2009 dan diangkat dari buku berjudul sama karangan Simon Hawke, cukup fenomenal di masanya hingga kini. Sudah semakin jelas kan mengapa orang-orang semakin takut dengan Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th?

Yang beruntung di Jumat 13
Pasangan asal Inggris memenangkan $ 17 miliar setelah membeli tiket lotere di hari Jumat tanggal 13. Tapi di hari yang sama, kaca di rumah mereka, jatuh dan pecah. Pertanda apa itu sebenarnya?
Bagaimana dengan Anda? Percaya dengan kesialan yang terjadi di hari Jumat tanggal 13?

Warung Remang Tempat Mesum

Hakim

Kapolsek Pontianak Utara Kompol Saiful Alam menunjukkan surat imbauan kepada pemilik warung remang-remang

 

Pontianak

 – 

Kapolsek Utara Kompol Saiful Alam SH SIk mengimbau pemilik warung remang-remang di Pontianak Utara agar tidak menjadikan warungnya sebagai tempat mesum atau asusila.
“Di Pontianak Utara ini ada sekitar tujuh lokasi warung remang-remang yang kita imbau supaya jangan dijadikan warung itu sebagai tempat mesum. Karena sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat,” kata Saiful Alam, kepada wartawan, Kamis (12/4).
Dikatakan Saiful, masyarakat sudah pernah melapor kalau ada beberapa warung remang-remang yang menerima para pelanggan atau pengunjung berpasangan diindikasikan berbuat mesum. “Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, dalam waktu dekat kita akan melakukan razia di warung tersebut,” ujarnya.
Kapolsek Pontianak Utara mengatakan di setiap warung harus memberikan lampu penerangan yang wajar. Supaya para pengunjung tidak melakukan perbuatan negatif. Selain itu setiap warung wajib tidak membuat sekat-sekat yang memungkinkan memicu adanya tindakan asusila. “Agar masyarakat atau siapa pun yang berada di sekitar lokasi turut serta membantu tugas kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas,” imbaunya.
Saiful mengingatkan apabila masyarakat melihat, mendengar, dan mengetahui tentang suatu kejadian yang bersifat kriminal diharapkan memberitahukan petugas kepolisian. Supaya kejahatan itu tidak terjadi dan harus ada kerja sama dan peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polsek Utara.
“Kita sangat menekankan kepada para pemilik warung agar mengindahkan imbauan kita. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan aksi yang tidak pantas secara sepihak dari masyarakat, seperti halnya sweeping oleh kelompok radikal,” tegas Saiful Alam. (hak)

16 Pasangan Pelajar dan PSK Diangkut Satpol PP

Hakim

PSK yang terjaring di bundaran Jalan Zainudin diamankan Satpol PP

 

Pontianak

 – 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak beserta satuan anggota TNI AU dan Polri mengamankan 16 pasangan pelajar di taman-taman yang disinyalir sering dijadikan lokasi mesum di wilayah Kota Pontianak, Rabu (12/4) pukul 19.30.
Sebanyak 16 pelajar tersebut terjaring dari beberapa titik lokasi, di Taman Alun-Alun Kapuas, GOR Pangsuma, Jalan Sutoyo, kantor pos lama, dan Taman Akcaya Kota Baru. Selain itu petugas juga mengamankan empat penjaja seks komersial (PSK) di Bundaran Jalan Zainuddin dan komunitas gay.
“Penertiban yang dilakukan malam ini dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa resah. Lantaran banyak taman-taman yang ada di Kota Pontianak dijadikan tempat perbuatan maksiat. Setelah mendapatkan laporan tersebut pihak kita langsung menindaklanjutinya. Dengan hasilnya sekitar 16 pasangan pelajar berhasil kita amankan,” kata Syamsul Bahri SH, Kasi Penyidikan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak kepada wartawan.
Dikatakan Syamsul, mereka yang terjaring rata-rata masih pelajar. Ironisnya 16 pasangan pelajar ini masih duduk di bangku SMP dan SMA. “Padahal dalam detik-detik menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN). Namun mereka bukan malah belajar, tetapi asyik-asyikan bercumbu di tempat-tempat gelap,” kesal Syamsul.
Syamsul mengatakan pelajar yang terjaring ini tidak diamankan, hanya diberikan peringatan dan dibina. Supaya mereka tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. “Dalam Perda Nomor 1 2010 pasal 42 ayat 2, setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan umum, jalur hijau taman, atau taman umum lainnya,” jelasnya.
Salah satu pelajar yang terjaring, Siska, 16, mengaku dirinya hanya duduk-duduk di velodrom di sekitar area GOR Pangsuma, bukan melakukan maksiat.
“Saya hanya duduk sambil mendengarkan lagu, saya tidak bercinta di sini. Sedangkan cowok yang dengan saya bukan kekasih saya melainkan teman. Untuk apa saya melakukan hal-hal yang tidak benar di sini, lagi pula orang tua saya lagi sakit di rumah,” kata Siska yang baru kelas 3 SMP ini, di sela-sela pemeriksaan identitas oleh petugas Satpol PP Pontianak.
Sedangkan empat PSK dan seorang komunitas gay ditahan untuk diproses pengadilan negeri. Mereka akan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp50 juta. “Yang pasti keputusan ini tergantung dari pengadilan negeri apakah mereka masuk penjara atau dikeluarkan,” jelas Syamsul.
Syamsul berharap, ke depan pihaknya akan rutin melaksanakan penertiban di tempat-tempat yang disinyalir menjadi aksi perbuatan maksiat yang dilakukan para pelajar. “Razia rutin akan kita lakukan guna menekan para pelajar melakukan tindakan maksiat. Apalagi mereka sebentar lagi mau melaksanakan UAN,” tuturnya.
Kasi Penyidikan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak mengimbau para pemuda-pemudi yang mempunyai pasangan jangan melakukan hal negatif, seperti berpacaran di tempat umum yang mengganggu ketertiban masyarakat.
“Cobalah pacaran itu diisi dengan hal yang positif. Karena saya yakin, orang tua pasti tidak tahu kelakuan anak-anaknya bagaimana, yang tahu orang tua mereka hanya belajar kelompok. Ternyata disalahgunakan kepercayaan orang tua,” katanya.
Syamsul berharap kerja sama orang tua, harus betul-betul memerhatikan anak-anaknya. Supaya mereka tidak berkeliaran ke mana-mana agar anak-anak itu tidak terjerumus dalam perbuatan negatif. (hak)

Terkait

• Tak Dapat PSK, Hanya Puluhan Kondom
• Kafe Jagung Bakar Tempat Bercumbu
• Mesum, Pelajar Dikepung Warga
• Diboyong Petugas Cewek Cantik Pingsan
• 18 Pasangan Mesum Digerebek

Ini Tahapan Perempuan Saat Mengalami Orgasme (Foto)

TANYA :
Prof, saya ingin bertanya mengenai masalah orgasme. Apakah benar apabila seorang wanita mencapai orgasme selalu ditandai dengan keluarnya cairan? Menurut teman yang pernah melihat film biru,ada wanita yang tampak mengeluarkan cairan dari kelaminnya. Sedangkan saya sendiri merasa jarang mengalami hal tersebut. Kalaupun keluar cairan, biasanya beberapa saat setelah pasangan saya mencapai klimaks, tapi saya merasakan kenikmatan. Apakah benar cairan merupakan pertanda orgasme pada wanita? Terima kasih atas jawabannya.
(Ida, 30, Surabaya)
JAWAB :



Orgasme adalah puncak ransangan seksual, yang dirasakan oleh pria dan perempuan. Tanda orgasme adalah perasaan nikmat dan kontraksi otot sekitar kelamin dan bahkan seluruh tubuh.
Pada pria normal, orgasme disertai keluarnya cairan sperma (ejakulasi). Tetapi pada perempuan, keluarnya cairan tidak harus terjadi. Tetapi, pada dasarnya perempuan juga dapat mengalami "ejakulasi" mirip pria, khususnya kalau menerima rangsangan pada daerah G spot yang ada di dalam *****a.
Namun "ejakulasi" pada perempuan tidak mempunyai makna apapun. Saya pikir Anda tidak perlu membandingkan dengan adegan pada film itu.

Surat Terbuka Hakim Untuk Presiden SBY

Ilustrasi ketuk palu hakim 

 

Berita Lainnya

• SBY Terima Kunjungan Presiden Kazakhstan
• SBY Terkejut Pidatonya Bocor
• David Cameron Puji Indonesia Jadi Negara Demokratis
• PM Inggris: Indonesia Mampu Pimpin Dunia
• Demokrat Sulsel Jagokan Jusuf Kalla Jadi Presiden
• Gerindra Minta SBY Jangan Sebar Gosip

Kalianda, 13 April 2012
Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia
Di –
            Jakarta

Perihal : Penerbitan Peraturan Pelaksana dari 4 (empat) UU

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama               : Afit Rufiadi, SH
Jabatan             : Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan
Alamat Kantor: Jalan Indra Bangsawan 37, Kalianda
Alamat asal       : Desa Pesantren RT 05/III, Kecamatan Tamba, Kabupaten Banyumas
            Telepon            : 081317026xxx
            E-mail              : a.rufixxx@gmail.com

Perkenankanlah saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut :

- Sumpah Presiden : Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, menyatakan bahwa Pejabat Negara terdiri atas :…huruf d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan…. dan huruf k.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Militer dan Agama, sedangkan berdasarkan Penjelasan ayat (2) yang dimaksud Pejabat tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dan Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dan Hakim Konstitusi sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

16. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah Hakim dan Hakim Konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan Hakim Konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yaitu aparat Kepolisian agar Hakim dan Hakim Konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baikdan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi : gaji pokok, tunjangan, biaya dinas dan pensiun serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) s/d ayat (6) berikut Penjelasannya Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (1) s/d ayat (6) berikut Penjelasannya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 51 ayat (1) s/d ayat (6) berikut Penjelasannya Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Kedudukan Protokol Hakim Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan ;
2. Selain mempunyai kedudukan protokoler, Hakim Pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya;
3. Tunjangan sebagaimana dimaksud berupa : tunjangan jabatan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
4. Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud berupa : rumah jabatan milik Negara, jaminan kesehatan, sarana transportasi milik Negara ;
5. Hakim Pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya ;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi Ketua, Wakil Ketua dan hakim Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan ;

18. Bahwa pada kenyataannya, Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sejak diundangkan sampai dengan sekarang  kedudukan keuangan dan protokoler Hakim, termasuk pula didalamnya adalah meliputi Hak-hak Hakim yang telah dijamin oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, belum dipenuhi sebagaimana mestinya, layaknya Pejabat Negara, oleh karena Peraturan Pelaksana ( bisa berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden) dari seluruh perundang-undangan tersebut diatas, belum diterbitkan oleh Presiden ;

19. Bahwa telah menjadi fakta pula, bahwa gaji pokok hakim, telah tidak mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun, sedangkan tunjangan jabatan Hakim, telah tidak mengalami kenaikan selama 11 (sebelas) tahun ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya beralasan secara hukum apabila saya sebagai salah seorang Hakim Indonesia memohon kepada Bapak Presiden agar sekiranya berkenan dapat segera menerbitkan Peraturan Pelaksana dari 4 (empat) Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dihubungkan pula dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, demi terwujudnya cita-cita konstitusi bahwa Negara ini adalah Negara Hukum.
Teriring salam dan doa dari saya, salah seorang Hakim Indonesia, semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Amien.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Presiden diucpkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat saya,
Salah seorang Hakim Indonesia,


Afit Rufiadi, SH
Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda.