Tujuh PR Gubernur Terpilih

Chairil: Dari IPM hingga Infrastruktur

ZMS

Pontianak – Siapa pun yang tampil sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Gubernur Kalbar terpilih, harus punya aksi nyata dengan visi-misinya membangun Kalbar dan mengentaskan kemiskinan.
“Siapa pun dia yang dipercayakan rakyat untuk memimpin Kalbar harus bisa menyejahterakan dan memajukan provinsi ini. Setidaknya ada tujuh tugas menanti dan wajib diemban agar Kalbar lebih baik dari sekarang ini,” ungkap Prof DR Chairil Effendi, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Ahad (30/9).
Dari tujuh tugas pokok menyejahterakan rakyat, menurut Chairil, urutan pertama yang harus ditingkatkan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Sangat keterlaluan jika wilayah yang kaya dengan perkebunan dan pertambangan tidak bisa mengangkat IMP,” sorotnya.
Bagaimanapun dia mengakui ada upaya meningkatkan ukuran standar dasar hidup rakyat itu. “IPM Kalbar berapa tahun ini memang mengalami kenaikan dari segi nilainya. Tetapi dari segi peringkat nasional, Kalbar tetap saja di posisi ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia,” ungkap Chairil.
Secara keseluruhan, yang mendasar dari pembangunan di Kalbar yang lamban dalam beberapa dekade ini tidak lain adalah lemah dan kurangnya dukungan infrastruktur. Dengan infrastruktur akan mengangkat sisi lain pembangunan.
“Yang menjadi tugas orang nomor satu di Kalbar adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur. Karena infrastruktur di Kalbar khususnya di daerah cukup memprihatinkan. Banyak jalan dan sarana lain yang kondisinya sudah tidak layak lagi untuk wilayah sekaya Kalbar ini,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, Bandara Supadio selama ini sudah terlalu lama diabaikan baik sarana-prasarana maupun fasilitas utama serta pelayanan yang tidak mencerminkan gerbang udara sebuah provinsi.
Satu-satunya bandara nasional yang ada di Kalbar ini hendaknya kerap diperbaiki dan dibenahi. Bukan saja menunjang transportasi udara, tapi jangan bicara soal pariwisata kalau bandara nasional dan internasional asal-asalan alias asal ada saja.
“Sudahlah fasilitasnya termasuk toilet dan kebersihan secara umum, arsitektur Bandara Supadio tidak menampakkan identitas Kalbar. Bandara kan gerbangnya Kalbar, harus menampilkan corak, khas keragaman budaya yang ada di provinsi ini,” katanya.
Jalur transportasi dan pelabuhan laut di Kalbar pun terasa makin merosot. Perairannya dangkal dan riskan di musim kemarau, juga terancam hambatan jika ada kapal karam. Bobot kapal tertentu sudah tidak lagi masuk ke Pelabuhan Dwikora. Belum lagi fasilitas pelabuhan kontainer dan manajemen yang tidak mendukung arus barang.
“Pelabuhan Dwikora kita itu tanggung, baik untuk impor terlebih ekspor hasil bumi dan tambang Kalbar maupun produk ke depan. Selama ini hasil tambang dari Kalbar tidak bisa diekspor langsung, harus melalui pelabuhan yang memiliki izin ekspor. Tentunya itu akan merugikan Kalbar dan menguntungkan daerah lain itu,” papar Chairil.
Menurutnya, seandainya fasilitas pelabuhan di Kalbar sudah kelas samudra dan memiliki izin untuk melakukan ekspor dan mengimpor barang sendiri, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. “Dan itu merupakan tugas pemimpin baru Kalbar,” katanya.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dibenahi adalah masalah perbatasan. Kalbar merupakan daerah dengan lima border berhadapan langsung dengan Malaysia.
“Namun sayang, perhatian yang diberikan masih kurang. Sehingga tidak heran jika banyak warga perbatasan lebih mengenal negara orang ketimbang negara sendiri. Ini perlu perhatian yang serius,” ungkap Chairil.
Selain luas wilayah, Kalbar memiliki potensi perekonomian Kalbar. Namun saat ini banyak wilayah Kalbar yang rusak. Area penyangga dan serapan air juga mulai berkurang akibat pembukaan pertambangan yang tidak berlandaskan kesinambungan. “Gubernur harus membatasi pembukaan pertambangan atau perkebunan yang berlebihan,” pintanya.
Sedangkan tugas terakhir bagi gubernur terpilih menurut Chairil adalah membangun dan menjaga mozaik kebangsaan. Kalbar merupakan daerah yang memiliki ragam budaya, etnis, dan agama.
“Namun perbedaan itu jangan sampai menjadi jalan untuk saling berselisih dan berpecah belah. Perbedaan itu harus dijadikan sebagai jalan untuk saling memahami dan bersatu. Itulah tujuh program besar itu yang harus dijalankan oleh gubernur terpilih,” tegas Chairil. (kie)

Berani Maju, Lepas Jabatan

Gamawan: Aturannya Tengah Digodok

Pontianak – Kepala daerah baik bupati/walikota maupun gubernur yang ingin kembali maju dalam pilkada harus melepaskan jabatannya terlebih dahulu. Aturan mengenai itu sedang digodok.
Menteri Da­lam Ne­geri (Mendagri) Gama­wan Fauzi seperti dikutip oleh Rakyat Mer­deka di Jakarta sudah mengingatkan para incumbent yang mencalonkan diri berarti berani melepaskan jabatannya.
“Berani menjadi cagub, be­rarti be­rani melepaskan jabatan wa­likota/bupati atau jabatan gu­ber­nur sebelum ditetapkan se­bagai cagub,” kata Gama­wan Fauzi.
Menurutnya, dalam revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Peme­rin­­tahan Daerah, pihaknya sudah memasukkan usu­lan mengenai pengunduran diri kepala daerah sebelum ber­ta­rung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Universitas Tanjungpura DR Zulkarnaen setuju dengan rancangan perubahan atau revisi UU tersebut. Mengingat jika jabatan seseorang tidak dilepas, ketika maju menjadi calon kepala daerah cenderung akan menggunakan fasilitas negara.
“Saya setuju sekali, supaya fasilitas dan aset negara tidak terpakai. Meskipun biasa saat kampanye sang bersangkutan harus izin dan mengajukan cuti,” ungkap Zulkarnaen
Menurutnya, kerawanan menggunakan fasilitas negara itu terutama terjadi ketika sang incumbent kembali maju. Tak hanya fasilitas, pengaruh jabatan terhadap calon konstituen di Indonesia yang primordial ini masih kental.
Begitu pun dengan kesetaraan jabatan, harus ada pemisahan yang jelas antara atasan dan bawahan. “Hal itu juga dalam rangka menjaga harmonisasi antara kepala daerah. Sehingga tidak ada seorang bupati/walikota yang sungkan saat bertarung dengan gubernurnya,” katanya.
Sementara menurut Mendagri Gamawan, yang berkeinginan maju harus melepaskan jabatannya akan memberikan pegangan yang jelas. “Karena gubernur sebagai koordinator pembangunan di daerah harus berkomunikasi dengan baik bersama kepala daerah di bawahnya,” ujarnya.
Gamawan menegaskan mengapa harus seperti itu, soalnya sering menjadi ma­sa­lah, setelah kepala daerah itu ter­pilih menjadi gubernur, DPRD-nya tidak mengabulkan pengun­duran dirinya.
“Usulan kami agar ke depan ke­­­pala daerah yang menjadi ca­lon ke­pala daerah lainnya, maka ha­rus mundur total dari jabatan se­­belumnya. Harus benar-be­nar mundur sebelum menca­lonkan,” tegas Gamawan. (kie)

Tiduri Siswi SMP, Diancam 15 Tahun

Pontianak – Pria hidung belang, Bm, 55, pelaku yang meniduri Yn, 14, di Hotel Mini beberapa waktu lalu masih dalam proses pemeriksaan polisi. Pria tersebut dijerat pasal perlindungan anak pasal pencabulan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.
“Dua korban Fn, 14, dan Yn, 14, yang masih duduk di bangku sekolah sudah sering kali melayani nafsu Bm di Hotel Mini Jalan Penjara. Bm kini masih mendekam di Mapolsek Pontianak Kota sambil menunggu kelengkapan berkas tentang tindakan asusila yang dilakukannya,” ungkap AKP Temmang Nganro M, Kapolsek Pontianak Kota, Sabtu (29/9).
Polisi juga menyita barang bukti HP BlackBerry yang diberikan Bm kepada siswi SMP tersebut. HP tersebut sering digunakan menghubungi Yn dan membuat janji di Hotel Mini.
“Itu sudah kuat menjadikan barang bukti untuk menjerat pelaku,” ungkap Temmang Nganro.
Jajaran Polsek Kota juga telah melakukan pemeriksaan kedua korban. Fn dan Yn mengaku sudah sering kali berkencan dengan Bm ketika tidak mempunyai uang. “Kalau tak punya uang, kedua siswi tersebut menghubungi Bm untuk meminta uang serta melayaninya,” papar Temmang Nganro.
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Muharrom Riyadi mengatakan, jajarannya telah diperintahkan untuk mengawasi hotel-hotel yang diduga dijadikan lokasi prostitusi anak bawah umur supaya cepat diambil tindakan tegas dan diproses sesuai hukum.
“Patroli rutin dan mengawasi gerak-gerik yang melakukan pelanggaran tetap kita lakukan. Terutama melibatkan anak bawah umur yang masuk ke hotel,” jelas Muharrom. (sul)

Satu Dusun Golput

Tak Pernah Rasakan Aliran Listrik

Sintang – Warga Desa Sarai Kecamatan Sungai Tebelian kompak tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kalbar 20 September lalu. Pilihan golongan putih (golput) ini bukan tanpa alasan.
Informasi dihimpun Rakyat Kalbar menyebutkan, langkah itu ditempuh sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah. Mereka kecewa karena keinginan untuk menikmati aliran listrik negara hingga kini tak kunjung terealisasi.
Padahal pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 1996. Informasi lain menyebutkan karena menurut mereka dari keempat kandidat tidak ada yang layak. Kejadian tersebut mendapat perhatian serius pihak terkait. Bupati Sintang Milton Crosby segera memerintahkan Muspika Kecamatan untuk turun meninjau langsung ke lokasi.
Ketua KPUD Sintang Ade M Iswadi mengatakan tidak mengetahui persis alasan keengganan warga setempat menggunakan hak suara. Imbauan pada warga supaya menggunakan hak pilih sudah dilakukan.
“Kita sudah mengimbau warga agar menggunakan hak pilihnya. Kalau mereka tetap tidak mau, kita tidak dapat memaksa,” ujarnya.
Adapun TPS yang kosong pemilih itu berada di TPS 1 Dusun Sarai. Jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat 280 orang. Sementara TPS 2 sepi pemilih. Hanya 12 pemilih yang menggunakan hak suara dari 283 DPT. Masing-masing dua suara untuk pasangan nomor urut 1, empat suara memilih nomor urut 2, enam suara untuk nomor urut 3, dan pasangan nomor urut 4 tanpa pemilih.
Kapolres Sintang AKBP Oktavianus Mathin membenarkan ada warga yang menolak memberikan hak suara di Dusun Sarai. Penyebabnya karena kecewa ada keinginan warga yang belum terpenuhi.
Secara terpisah, puluhan undangan mencoblos Pemilukada Gubernur Kalbar 2012 dari beberapa TPS dan kecamatan lain nyasar di TPS 20 Kelurahan Tanjung Puri Sintang. Sementara itu puluhan warga RT 6 RW 3 Kelurahan Tanjung Puri, tempat TPS 20 berada, tidak dapat menggunakan hak suaranya lantaran tidak memperoleh undangan dan tidak terdaftar dalam DPT.
“Banyak undangan mencoblos untuk warga dari daerah lain yang masuk ke sini. Ada yang dari Jerora, ada yang dari Kecamatan Kelam,” kata Salvaras, Ketua PPS TPS 20 Tanjung Puri.
Menurut Salvaras, selain undangan dari TPS lain yang nyasar di TPS 20 ini, warga yang telah pindah pun masih diberikan undangan dan masuk dalam DPT di TPS 20. Ada juga warga ketika diantarkan undangan memilih, ternyata sudah ada undangan dari RT lain. Bahkan ada warga yang telah meninggal dunia, masih diberikan undangan memilih.
“Padahal kami sebelumnya sudah menyeleksi atau mendata warga kami yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal. Semua sudah kami tandai, tapi saat kami menerima dari kelurahan beberapa hari jelang pilkada ternyata nama warga tersebut masih ada dan mendapat surat undangan,” kata dia.
Sementara itu, puluhan warga RT VI RW 03 yang memilih di TPS 20 terpaksa gigit jari karena tidak dapat memberikan hak pilihnya pada pilkada 20 September ini. Pasalnya nama mereka tidak terdata di DPT pada TPS tersebut.
Selain tak terdata, mereka juga tidak mendapatkan surat undangan pencoblosan. Salvaras tak bisa berbuat banyak atas kejadian tersebut. Meskipun sudah ada solusi dengan menggunakan KTP, tapi nama mereka tak terdata.
“Itu persoalannya, jadi harus bagaimana lagi. Terpaksa mereka kehilangan hak pilih,” pungkasnya. (din)

30 Persen Lebih Warga Ketapang Golput

Pemilukada Gubernur Kalbar

Ketapang – Saat ini partisipasi masyarakat Ketapang dinilai masih rendah dalam menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam ajang Pemilukada Kalimantan Barat. Data yang dihimpun tim desk Pilgub Kalbar Kesbangpolinmas Ketapang, rata-rata angka golput di setiap kecamatan lebih dari 30 persen.
Kecamatan Matan Hilir Selatan dinilai menjadi salah satu kecamatan yang paling banyak warganya tidak menggunakan hak suaranya atau golput (golongan putih), karena dari 24.859 DPT yang menggunakan hak suaranya, hanya 13.452 atau 54,11 persen, dengan demikian golput di kecamatan ini mencapai 45,89 persen.
Sedangkan golput tertinggi kedua adalah Kecamatan Singkup. Dari 5.081 DPT hanya 2.855 atau 56.19 persen yang menggunakan hak suaranya, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput mencapai 43,81 persen.
Selain itu Kecamatan Muara Pawan juga tidak kalah banyak, dari jumlah 10.339 DPT, yang menggunakan haknya hanya 6.331 pemilih atau 61,23 persen, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 38,77 persen. Disusul Kecamatan Matan Hilir Utara, dari 11.072 DPT yang menggunakan hak suaranya hanya 6.843 atau 61 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai 38,20 persen.
Sementara itu anggota KPU Ketapang, Roni, hingga sekarang pihaknya belum melakukan evaluasi terhadap hasil Pilgub Kalbar kali ini. Proses perhitungan suara belum selesai. Namun demikian dia menganggap banyaknya golput dalam pilkada kali ini disebabkan banyak faktor.
“Makanya kita tidak bisa sekaligus mengambil kesimpulan masih banyak warga yang golput. Karena kita juga butuh informasi banyak di lapangan. Apakah dikarenakan kesadaran pemilih atau kinerja kita di lapangan atau saat proses pemutakhiran data atau penyampaian undangan atau dari calon itu sendiri,” ungkapnya. (KiA)

Angka Golput Mencapai 38,47 Persen

KPU Gelar Rapat Pleno Perhitungan Suara

 

Mempawah – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pontianak melaksanakan rapat pleno perhitungan suara hasil Pemilukada Gubernur Kalbar 2012, Selasa (25/9), di Gedung Kartini Mempawah.
Hasil rekapitulasi KPU juga mengungkapkan jumlah suara sah pada Pemilukada Gubernur Kalbar 2012 di Kabupaten Pontianak sebanyak 109.906. Sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 1.656. Serta jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 181.327 pemilih. Sehingga dikalkulasikan jumlah pemilih golput mencapai 69.765 atau 38,47 persen.
“Alhamdulillah, semua tahapan dan proses Pemilu Gubernur Kalbar di Kabupaten Pontianak berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Hingga proses terakhir yakni rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU berjalan lancar,” kata Ketua KPU Kabupaten Pontianak, Munir Putra.
Munir mengungkapkan, setelah rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara ini dilaksanakan, maka pihaknya akan menindaklanjuti ke tingkat KPU Provinsi Kalbar. Rencananya, hasil rekapitulasi tersebut akan diserahkan pada Kamis (27/9).
“Sedangkan rekapitulasi suara hasil Pilkada Gubernur Kalbar akan dilakukan oleh KPU Provinsi Kalbar pada hari Jumat (28/9),” tuturnya.
Terkait tingkat golput, Munir mengakui mengalami peningkatan dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Penurunan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Pontianak pada Pilkada Gubernur Kalbar 2012 ini mencapai kurang lebih 38,47 persen.
“Sebagai penyelenggara, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Caranya dengan melakukan sosialisasi di seluruh tingkatan masyarakat. Tetapi semuanya kita kembalikan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Munir juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS di Kabupaten Pontianak. Termasuk jajaran Polres Pontianak, Pemerintah Kabupaten Pontianak, dan semua pihak terkait lainnya.
“Memang masih ada beberapa kesalahan petugas dalam memindahkan angka pada saat rekapitulasi suara. Namun kesalahan itu masih dalam hal wajar dan dapat diperbaiki. Salah merekapitulasi dan menulis, itu sangat wajar,” pendapatnya.
Di lain pihak, saksi tim kampanye pasangan CC, Susanto mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara di seluruh tingkatan mulai dari KPU hingga jajaran paling bawah. Berkat kerja kerasnya, penyelenggaraan pemilu berlangsung sukses, tertib, aman, dan terkendali.
“Terima kasih pula kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak yang telah mendukung CC. Berkat dukungannya, hingga CC mampu memperoleh suara tertinggi. Ini menunjukkan masyarakat daerah ini masih memercayakan amahnya kepada pasangan CC,” ujar Susanto.
Anggota DPRD Kabupaten Pontianak itu juga mengucapkan terima kasih kepada tim koalisi pendukung pasangan CC. Seluruh tim sudah bekerja keras dan maksimal untuk memenangkan pasangan incumbent tersebut.
“Tim sudah sangat solid. Buktinya kami berhasil meningkatkan perolehan suara dari pemilu sebelumnya yang berkisar 28 persen menjadi 42 persen. Hasil ini sangat baik dan membuktikan besarnya dukungan masyarakat. Kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Kabupaten Pontianak,” pungkasnya. (fia)

Pilgub Membaik Golput Meningkat

Pontianak – Tiga kandidat yang menolak hasil Pilgub Kalbar dan akan mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cara elegan dan bijak.
“Pemilukada sebagai pembelajaran politik masyarakat. Proses berdemokrasi di Kalbar sudah lebih baik dari sebelumnya. Pihak yang kalah suara tidak ada yang sampai anarkis atau semacamnya,” tutur Jumadi MSi, pengamat politik dari Untan kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (29/9).
Dekade sebelumnya, pemilu yang dibayangi oleh latar primordial dan politik identitas merupakan kerawanan sosial. Kini, begitu kerasnya persaingan dan pertarungan politik justru Kalbar tetap kondusif.
Jumadi mengatakan secara umum Pilkada Kalbar kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat. Intinya semua pihak saling menghargai karena para intelektual politik sebagai tim sukses lebih cerdas dan bermoral.
Namun, salah satu kekurangan dari pemilukada kali ini adalah apatisme yang diimplementasikan melalui golongan putih (golput) alias memilih untuk tidak memilih.
“Faktor utama tingginya golput di Kalbar adalah karena masyarakat apatis. Hal ini tergambar dari daerah pantai yang tingkat partisipasi pemilihnya mengalami penurunan. Selain juga faktor teknis,” kata Jumadi.
Menurutnya, dibandingkan dengan pilgub 2007 yang partisipasinya mencapai 73 persen, Pemilukada Kalbar 2012 mengalami penurunan tinggal 70,46 persen yang menyebabkan angka golput meningkat.
Salah satu faktor apatisme masyarakat adalah intoleransi figur politisi dan politik itu sendiri sehingga menampilkan empat pasang calon seperti ada yang “dipaksakan” untuk maju. Maka yang diuntungkan adalah petahana (incumbent) lantaran punya kesempatan lebih luas.
Kemudian, permasalahan klasik yang selalu terjadi dan bisa jadi dimanfaatkan adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ke depan, soal DPT ini harus tidak lagi mengganggu karena teknologi sudah maju, biaya juga sangat besar namun tidak terarah. Terlebih saat ini sudah menerapkan sistem e-KTP.
“Ke depan yang perlu dilakukan juga pendidikan politik. Supaya masyarakat bisa memilih secara rasional. Jadi, tidak hanya kuantitas partisipasinya yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas daripada pemilih,” harapnya.
Ketua KPU Kalbar AR Muzammil menyatakan berdasarkan DPT 3.377.997 yang memberikan hak suara saat hari pemungutan suara, Kamis (20/9), sebanyak 1.186.127 pemilih laki-laki dan 1.194.103 pemilih perempuan dengan total 2.380.230 atau 70,46 persen.
Sementara pemilih yang tidak memberikan hak suara 538.366 pemilih laki-laki, 459.401 pemilih perempuan dengan total 997.767 pemilih atau 29,54 persen. Sedangkan pemilih dari TPS lain 7.915.
Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 3.460.120 lembar. Surat suara yang terpakai sebanyak 2.388.145 lembar, yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 4.253 lembar, dan surat suara tidak terpakai 1.067.722 lembar.
Pilkada Kalbar dilaksanakan di 11.009 tempat pemungutan suara (TPS), 1.971 panitia pemungutan suara (PPS), 174 panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 14 kabupaten/kota.
Cornelis-Christiandy menang di 10 kabupaten/kota dengan perolehan 1.225.185 suara atau 52,13 persen. Armyn-Fathan merebut 361.744 suara dengan (15,39%). Morkes-Burhan memperoleh 591.081 suara (25,15%) dan Tambul-Barnabas 172.016 atau 7,32 persen.
Terkait penolakan tiga pasang kandidat terhadap hasil Pilgub Kalbar yang lantas akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Itu hak mereka. Silakan saja teruskan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi secara undang-undang memang salurannya ke MK,” ujar Jumadi.
Semua kandidat peserta pemilukada yang merasa dirugikan dan memiliki bukti-bukti serta fakta hukum yang berencana menggugat ke MK, silakan saja. Mengingat setiap warga negara mempunyai hak dan saluran hukumnya ada.
“Silakan saja diuji apa yang dipermasalahkan selama ini. Selesaikan secara prosedural di MK. Saya juga mengapresiasi pasangan calon maupun pendukungnya yang kalah tetap menjaga suasana Kalbar aman dan damai,” katanya. (kie)

Tiada Pesta yang Tertunda

Cornelis: Itu Sudah Biasa

ZMS

Pontianak – Gegap gempita pesta demokrasi telah usai. Diumumkannya hasil Pilgub Kalbar 2012 dengan keunggulan perolehan suara pada pasangan incumbent Cornelis-Christiandy tak langsung membuat para pendukung dan konstituennya berpesta euforia.
Sebelumnya santer terdengar akan ada pesta di semua kabupaten yang memenangkan suara pasangan nomor urut 1 seusai KPU Kalbar menetapkan pemenang di Hotel Grand Mahkota, Jumat (28/9) kemarin.
“Masih belum ada rencana,” ungkap Maskendari, Sekretaris Tim Kampanye Cornelis-Christiandy dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Sabtu (29/9).
Langkah menahan diri seluruh jajaran tim sukses, pendukung, konstituen, hingga simpatisan Cornelis-Christiandy dan partai koalisi tak terlepas dari upaya tetap menjaga suasana kondusif dari suhu politik yang memanas. Pun bila semua aral bisa diselesaikan dengan baik, pelantikan baru akan dilaksanakan 14 Januari 2013.
KPU Kalbar yang sudah menetapkan Cornelis dan Christiandy Sanjaya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih periode 2013-2018 kini lagi menuai masalah yang diungkap tiga kontestan lainnya.
Terkait rencana gugatan hasil Pilkada Kalbar ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihak timses bisa memahaminya. “Berdasarkan UU, sengketa pemilu itu salurannya memang ke MK. Yang digugat itu KPU, kami hanya sebagai pihak terkait,” kata Maskendari.
Masyarakat Kalbar, lanjutnya, sudah menentukan pilihan dan prosesnya juga berjalan aman dan lancar. Pilihan masyarakat ini harus dihargai meskipun pihaknya juga harus menghargai hukum.
“Kita semua harus menjaga kondisi yang sudah baik ini sampai tahapan selanjutnya. Pilgub ini sebagai sarana memilih pemimpin. Oleh karena itu mari kita dukung siapa pun pemimpinnya, yang penting memperjuangkan Kalbar lebih baik,” ujarnya.
Usai pleno penetapan, Maskendari langsung mengucapkan terima kasih kepada anggota KPU se-Kalbar yang telah melaksanakan pemilukada dengan aman, lancar, dan cerdas. Begitu juga pihak keamanan, baik seluruh jajaran Polri maupun TNI.
Proses yang berlangsung kondusif ini harus dicontoh oleh semua elite politik Kalbar. Salurkan perbedaan pendapat pada tempat yang benar. Sebagai bentuk kompetisi tentu saja ada yang kalah dan yang menang.
“Tetapi semuanya menang. Kami menang lebih banyak dengan menang di 10 kabupaten. Arafah menang di Kota Pontianak, MB di Sambas dan Kayong Utara, Tambul-Barnabas di Kapuas Hulu. Sudah terbagi kemenangan ini dengan baik,” ujar Maskendari.
Gubernur terpilih Drs Cornelis MH usai ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Kalbar melalui rapat pleno terbuka KPU di Grand Hotel Mahkota, Jumat (28/9), berjanji akan melanjutkan pembangunan yang belum selesai.
“Kita akan bekerja bersama rakyat untuk membangun Kalbar. Seratus hari pertama akan menyusun RPJMD, kalau sudah ditetapkan baru kita bisa kerja. Menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung,” kata Cornelis.
Mengenai rencana gugatan oleh tiga pasangan calon, Cornelis menganggap hal itu sudah biasa. “Perbedaan pendapat itu biasa sebagai dinamika politik, asalkan jangan mengganggu ketertiban umum. Saya tidak kaget lagi karena sudah terbiasa dengan itu,” katanya singkat. (kie)