Bejat! Sutiani Jual Anak Gadisnya ke Gigolo

net

ilustrasi korban trafficking

BATU - Polres Batu menangkap seorang ibu yang tega menjajakan anak kandungnya sendiri, Mawar (15) kepada seorang pekerja seksual laki-laki atau gigolo.
Saat itu ibu bernama Sutiani (32), warga Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun, Kota Malang tepergok di sebuah hotel di Songgoriti, Batu. Sutiani ditangkap bersama putrinya. Sebelumnya di kamar tersebut terdapat dua pria hidung belang.
Namun, entah kebetulan atau tidak, polisi hanya menemukan Sutiani dan Yuliani. Sedangkan, dua laki-laki itu dikabarkan sedang keluar hotel untuk membeli minuman. Sebelum keluar, kedua pelacur laki-laki ini memberi uang Rp 150.000 sebagai uang muka.
Alasan yang dikemukakan Sutiani tidak lain, gara-gara terbelit utang di bank titil. Sedangkan penghasilannya dan suaminya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari.
Humas Polres Batu, AKP M Yantofan mengatakan, hingga saat ini polisi masih terus memeriksa Sutiani. Sutiani, kata yantofan bisa dijerat Pasal 296 KUHP dan pasal 10, pasal 2 UU RI 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.
Kasat Reskrim Polresta Batu, AKP Joko Purwanto ketika mengungkapkan, dari pemeriksaan terhadap Sutiani, ibu muda ini sudah tiga kali berusaha mencarikan tamu untuk Mawar.
Namun, Sutiani membantah pernyataan pihak kepolisian. Kata Sutiani, ia dengan anaknya Sama-Sama bekerja. "Saya tidak pernah menjual anak saya, yang benar adalah kami sama-sama bekerja," ucapnya.

Ini Nomor Ujian Siswa SMK yang Lulus UN di Makassar

Ujian Nasional 2012

TRIBUN/GANI KURNIAWAN

Siswa teliti mengisi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2011/2012 di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pesantren Persatuan Islam (Persis) 1 dan 2, Jalan Pajagalan, Kota Bandung, Senin (23/4). Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan sederajat di Jawa Barat pada tahun ini diikuti sebanyak 667 ribu peserta dari SMP dan MTS negeri dan swasta. Mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

MAKASSAR - Pengumuman kelulusan siswa SMA peserta ujian nasional atau UN akan berlangsung, Sabtu (26/5/2012) siang.
Daftar peserta UN yang lulus ujian akhir itu akan diumumkan secara lengkap melalui Harian Tribun Timur edisi Sabtu.
Namun, Tribun sudah mengumumkan sebagian daftar siswa yang lulus UN, Sabtu dini hari.
Data daftar kelulusan siswa diperoleh Tribun dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dalam daftar kelulusan, hanya nomor peserta UN dicantumkan.
Tribun mendapatkan pengumuman daftar kelulusan di beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK) di Makassar.
Berikut sebagian nomor ujian yang dinyatakan lulus di sejumlah SMK di Makassar.
SMK Negeri 5 Makassar:
1. 4-12-01-119-031-2
2. 4-12-01-119-061-4
3. 4-12-01-119-091-6
4. 4-12-01-119-121-8
5. 4-12-01-119-122-7
Selain itu, Tribun juga mendapatkan pengumuman daftar kelulusan siswa SMK Negeri 7 Makassar. Berikut pemilik nomor peserta UN dari sekolah ini berhasil lulus UN.
1. 001
2. 002
3. 036
4. 071
5. 075
6. 076
7. 081
8. 082
9. 083
Adapun daftar kelulusan siswa SMK Negeri 3 Makassar, antara lain:
1. 4-12-19-01-110-003-6
2. 4-12-19-01-110-055-2
3. 4-12-19-01-110-115-6
4. 4-12-19-01-110-116-5
5. 4-12-19-01-110-198-3
Sementara, daftar kelulusan siswa SMK Negeri 1 Makassar, yakni:
1. 01-135-047-2
2. 01-135-334-3
3. 01-135-318-3
4. 01-135-045-4
5. 01-135-046-3
Berikut nomor ujian siswa SMK Negeri 9 Makassar berhasil lulus UN:
1. 01-194-076-5
2. 01-194-075-6
3. 01-194-058-7
4. 01-194-061-4
5. 01-194-046-3
Nomor ujian siswa SMK Negeri 2 Makassar yang berhasil lulus UN:
1. 4-12-19-01-155-006-3
2. 4-12-19-01-155-009-8
3. 4-12-19-01-155-010-7
4. 4-12-19-01-155-205-4
5. 4-12-19-01-155-134-3
Inilah nomor ujian siswa SMK Negeri 6 Makassar yang dinyatakan lulus UN
1. 01-149-001-8
2. 01-149-038-3
3. 01-149-113-8
4. 01-149-150-3
5. 01-149-153-8

98 Persen Peserta UN SMA/SMK di Papua Dipastikan Lulus

Ujian Nasional 2012

TRIBUN/DEDY SINUHAJI

Siswa pelajar SMA meluapkan kegembiraan mereka usai melaksanakan ujian nasional hari terakhir di Medan, Sumut, Kamis (19/4/2012). Kegembiraan para pelajar tersebut diekspresikan dengan saling mencoret seragam sekolah dan juga sejumlah mobil. 

JAYAPURA – Pengumuman hasil Ujian Nasional UN tingkat SMU/SMK se- Indonesia termasuk Provinsi Papua akan diumumkan secara serentak, Sabtu (26/5/2012) besok.
Sesuai rekap hasil kelulusan UN SMA/MA/SMK tahun ajaran 2011/2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, tingkat kelulusan di Papua meningkat sebesar 1,010 persen dengan presentase 98 persen jika dibandingkan tingkat kelulusan tahun lalu yakni 96,845 persen dengan jumlah peserta 13.091 orang.
Jumlah peserta UN tahun ini sebanyak 13.807 orang, dan yang dinyatakan lulus 13.517 orang, sementara yang tidak lulus 290 siswa(i).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua James Modouw kepada Tribunnews, Jumat, mengatakan, hasil UN tahun ini tidak
mengecewakan.
"Ujian Nasional yang kita lakukan tahun ini temanya adalah Jujur dan Berprestasi,” kata James Modouw.
James menambahkan, nilai tertinggi 9,80 diraih siswa jurusan IPA dan nilai terendah 0,50 mata pelajaran Matematika jurusan Bahasa. Namun tingkat kelulusan rata-rata daerah 98 persen, dan tahun ini tidak ada kabupaten yang siswanya tidak lulus semua seperti pada tahun lalu.
Sementara, menurut Ketua Panitia penyelenggara UAN 2012 Provinsi Papua Leonard Benaino, mengatakan, SMA Negeri 3 Jayapura meraih rangking satu untuk seluruh Papua dari Jurusan IPA dengan nilai 50,84.
Rangking dua diraih siswa SMA Negeri 4 dengan nilai 50,63, dan SMA Negeri 2 Kurima meraih rangking tiga dengan nilai 50,37.
Sementara untuk program IPS SMA Negeri 4 Jayapura meraih rangking satu dengan total nilai 48,21, SMA Negeri 2 Kurima rangking dua dengan nilai 48,11, dan SMA 45 Entrop Kota Jayapura rangking tiga dengan total nilai 48,02.
Untuk program bahasa, SMA Negeri Kota Jayapura rangking satu dengan total nilai 46,96, SMA Negeri 2 Serui rangking dua dengan total nilai 44,60 dan
SMK Dispora Kotaraja rangking tiga dengan total nilai 43,99.

2 Sekolah di Sumut Tak Lulus 100 Persen

Ujian Nasional 2012

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Sejumlah siswa berpikir keras mengisi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2011/2012 di SMA Plus Pariwisata dan SMK Bandung Selatan, Jalan Terusan Borobudur, Komplek Cibaduyut Permai, Kota Bandung, Senin (16/4). 

MEDAN- Ketua Yayasan Dorema Damai Boru Sitompul terkejut saat dikonfirmasi soal kegagalan seluruh siswa SMA Swasta Dorema dalam UN 2012.
"Ah, saya saja belum dapat kabar dari kepala sekolahnya. Dari mana adek tahu?" tanyanya risau pada Tribun yang menghubunginya via selular, Jumat (25/5/2012).
Tribun terpaksa melakukan konfirmasi via selular karena Damai tidak berhasil ditemui di sekolahnya di Jalan Puskesmas No 10 B, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, sekitar pukul 15.30 WIB.
Setelah dijelaskan bahwa informasi tersebut datang dari Dinas Pendidikan Sumut, Damai terdengar sedikit lebih yakin. Malah sesekali tertawa lepas.
"Ya cam mana lah dek, kami sudah berusaha semampu kami. Tidak banyak siswa kami, memang betul yang ikut UN cuma empat orang," katanya.
Selain SMA Swasta Dorema, MA swasta Al Maarif Bengkel, Langkat, juga tidak meluluskan seluruh siswanya dalam UN.
Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengatakan, empat sekolah di Indonesia tidak lulus UN 100 persen. Selain di dua sekolah Sumut, MAS Al Jabbar Lainea, Sulawesi Tenggara, dan MA Nadhatul Wathan, Maluku Utara juga tidak lulus 100 persen.
Damai mengatakan, akan memanggil kepala sekolah SMA Dorema untuk melakukan evaluasi atas hasil UN 2012.
"Baru sekali inilah nggak tamat (lulus) semuanya. Angkatan pertama lima orang lulus semua UN, angkatan kedua, dari empat siswa satu siswanya cuma nggak lulus. Yang saat ini sudah angkatan ketiga," jelasnya, sembari menyebut SMA Dorema ikut UN bergabung dengan SMA Negeri 15 Medan.
Walau demikian, pihaknya besok akan tetap memberitahukan pil pahit itu kepada keempat siswa tersebut.
"Ya, besok sore kita undang mereka (siswa), nggak apa-apalah semoga mereka tabah saja," katanya.
Damai berjanji akan memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah yang berada di bawah naungan yayasannya itu. "Pasti kami evaluasi lagi," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Bahauddin Manik, mengatakan, peserta UN dari dua sekolah yang tidak lulus 100 persen tergolong sedikit.
Masing-masing, SMA Swasta Dorema Medan 4 siswa dan MA di Langkat 11 siswa. "Tidak lulus 100 persen juga kategori siswanya sedikit, SMA Dorema empat siswa dan MA di Langkat itu ada 11 siswa," ujar Bahauddin didampingi Ketua Panitia UN Sumut Hendri Siregar di kantornya usai menyerahkan hasil UN pada 33 Dinas Pendidikan kabupaten/kota se- Sumut, Jumat.
Tingkat kelulusan UN Sumut 2012 untuk SMA/MA sejumlah 99,88 persen atau 119.943 siswa, dari 120.090 peserta yang mengikuti UN SMA/MA. Atau yang tidak lulus sebanyak 147 siswa atau 0,12 persen.
Sedangkan untuk SMK kelulusan mencapai 99,87 persen atau 72.410 siswa. Dengan jumlah tidak lulus sebanyak 94 siswa atau 0,13 persen dari jumlah 72.504 peserta UN SMK.
Untuk jenjang MA, kelulusan 100 persen terjadi di 24 dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Sembilan kabupaten yang masih terdapat siswa tidak lulus UN yaitu Kota Medan, serta Kabupaten Deliserdang, Langkat, Labuhanbatu, Karo, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Asahan, dan Padanglawas Utara.

Siang Ini Pengumuman Kelulusan UN SMA

Ujian Nasional di Pekanbaru

LAMPUNG - Dinas Pendidikan Tanggamus menyatakan pengumuman kelulusan SMA, SMK dan MA dilangsungkan Sabtu (26/5/2012) siang pukul 11.00 WIB di sekolah masing-masing.
Hal ini lebih awal dari rencana semula yang sebelumnya menetapkan pukul 15.00 WIB. Semula pengumuman waktu sore hari ditujukan agar menghindari konvoi siswa yang lulus tidak lama.
"Jadi karena jadwal berubah kami sudah menginstruksikan ke semua sekolah agar amplop pengumuman yang mengambilnya wali murid. Kemudian siswanya sendiri menggunakan pakaian bebas," kata Alfian, Kabid Pendidikan Menengah, Jumat (25/5/2012).

Kekerasan Terhadap Anak di Jambi Meningkat

Freedom House

Ilustrasi kekerasan anak

JAMBI - Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi hingga April 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011.
Itu dikatakan Asisten I Pemprov Jambi, Kailani, saat membuka rapat koordinasi Pemberdayaan Perempuan yang bertemakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, di Hotel Golden Harvest, Kota Jambi, Senin (28/5/2012).
"Hingga bulan April 2012 sudah tercatat 15 kasus, sedangkan tahun 2011 secara keseluruhan hanya 20 kasus," ungkapnya.
Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi. "Saya harap rapat ini tidak hanya formalitas belaka, tetapi benar-benar menghasilkan suatu jalan keluar dalam mengatasi hal ini," ujar Kailani membuka Rakor mewakili Gubernur Jambi.

REI Minta Kebijakan BI Ditunda

Dinilai Beratkan Konsumen

 

Pontianak – Organisasi pengusaha properti, Real Estate Indonesia (REI) menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe di atas 70 meter persegi memberatkan konsumen.

“Kebijakan BI ini akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ungkap Aries Sanjaya, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat REI, kepada Equator, Senin (21/5).
Menurutnya, developer tidak masalah dengan kebijakan tersebut. Tetapi masyarakat sebagai konsumen yang diberatkan. Sehingga akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat.
“Ada statement yang menyatakan bahwa developer mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kenyataannya tidak. Tetapi kami punya tanggung jawab moril. Begitu banyak masyarakat yang belum punya rumah, dan jangan lagi dipersulit dengan peraturan seperti itu,” tegas Aries.
Ia menambahkan, REI sudah mengadakan berbagai pertemuan berkenaan dengan bidang perumahan. Hal ini sebagai upaya bagaimana kebijakan BI bisa dikaji kembali.
Bahkan REI secara resmi sudah mengirim surat kepada Bank Indonesia untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe 70 ke atas.
“REI hari ini sudah mengirimkan surat kepada BI. Kami meminta agar aturan mengenai DP 30 persen ditunda dan tidak diterapkan Juni ini,” kata Ketua Umum REI Handaka Santosa ketika berbicara pada seminar dengan tema Masa Depan Industri Perbankan, Multifinance, Otomotif dan Real Estate Pasca Penetapan Pembatasan Uang Muka Kredit.
Seminar tersebut diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Infobank di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/5) seperti dikutip oleh Portal Kementerian BUMN tertanggal 15 Mei yang lalu.
“Saya heran kenapa BI demikian khawatir akan adanya bubble di sektor properti, padahal NPL (Non Performing Loan) belum mengkhawatirkan. Kami meminta agar SE itu baru diterapkan kalau NPL sudah mengkhawatirkan,” tambah dia.
Handaka mengutip data Bank Dunia yang mengatakan jumlah kelas menengah Indonesia tahun ini akan bertambah 7 juta orang. Mereka tentu membutuhkan rumah. Menurut Handaka, aturan DP yang baru tersebut memberatkan mereka yang akan membeli rumah pertama.
Di sisi lain, Handaka juga menyebutkan adanya aturan baru itu akan memengaruhi investasi dan bisnis properti. Menurut prakiraan dia, pertumbuhan properti bisa turun 10 persen oleh kebijakan baru itu dan efek dominonya akan bekerja secara linier kepada bisnis-bisnis lain yang terkait.
Itu sebabnya Handaka meminta BI agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena dampaknya sangat besar. Ia mengatakan pihak REI tidak diajak bicara ketika merumuskan kebijakan ini.
Handaka tidak melihat ada alasan yang mengkhawatirkan sehingga DP 30 persen itu segera harus diterapkan. “Potensi pasar sedang tumbuh dan sangat kuat,” kata dia.
Handaka berharap BI berbesar hati menunda aturan baru tersebut. Selain itu ia juga berharap agar kenaikan DP yang dimaksudkan dilakukan secara bertahap, tidak langsung naik dari 20 persen ke 30 persen. (kie)

Wajib DP 30 Persen untuk Kredit Rumah dan Mobil

Aturan Baru Bank Indonesia per 15 Juni 2012

 

Pontianak – Kurang dari sebulan, tepatnya 15 Juni 2012, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyetorkan down payment (DP) alias uang muka minimal untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit kepemilikan rumah.

“Kebijakan nasional ini bermaksud agar bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit karena faktor risiko yang besar. Jika tidak disanggupi, itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing bank yang menyalurkan kredit,” ungkap Hilman Tisnawan, Kepala Bank Indonesia Cabang Pontianak, menjawab Equator di ruang kerjanya, Senin (21/5).
Peraturan baru perkreditan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tertanggal 15 Maret 2012, tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Bank Indonesia mewajibkan kepada perbankan agar setiap KKB roda dikenakan uang muka 25 persen dan 30 persen untuk mobil. Sedangkan untuk KPR, setiap bank hanya boleh mengucurkan kredit untuk rumah tipe 70 dengan uang muka 30 persen. Namun untuk tipe 21, 36, dan 45 terbebas dari aturan baru tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan kepemilikan sepeda motor dinilai cukup tinggi dengan risiko yang tidak kecil terhadap kredit macet. Masyarakat bawah berlomba untuk punya sepeda motor lantaran DP-nya 0% dengan cicilan sangat ringan. Dengan keluarnya edaran tersebut, masyarakat akan berhitung kembali terhadap pengeluarannya.
“Aturan yang dikeluarkan oleh BI ini bukan lantas ingin menyusahkan masyarakat banyak. Sebab data yang dihimpun dari seluruh daerah se-Indonesia termasuk Kalbar, sudah mengandung risiko. Mengantisipasi lonjakan kredit motor dan mobil dengan DP murah di awal, ternyata kesulitan melunasi cicilan kedua hingga batas akhir yang ditetapkan,” ungkap Hilman.
Selain SE Bank Indonesia, Kementerian Keuangan juga membatasi DP kredit kendaraan semua perusahaan multifinance atau leasing, minimal 20 persen untuk motor dan 25 persen untuk mobil. Batasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK 010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.
Namun, menurut Hilman, pembatasan DP terutama untuk masyarakat Kalbar tidak akan berpengaruh banyak. Karena naiknya uang muka juga tidak terlalu besar dan tidak memberatkan masyarakat.
“BI tentu sudah mempelajari hal ini. Sehingga untuk mengantisipasi proses pembayaran kredit ke depannya, kami yakin dengan DP yang dinaikkan menjadikan masyarakat dewasa dalam pengelolaan keuangan ke depannya,” jelas Hilman.
Di sisi lain, BI bahkan tetap mendorong kegiatan bisnis tetap tinggi melalui kredit pemilikan mobil yang nonkonsumtif. Untuk truk dan kendaraan niaga lain yang digunakan untuk dagang, hanya dikenakan DP sebesar 20 persen. Sedangkan kendaraan mewah yang bersifat konsumtif dikenakan DP 25 persen.
“Ini juga salah satu cara BI mendidik masyarakat dengan mengatur DP kendaraan yang akan dibeli,” tuturnya.
Sementara itu masyarakat menengah bawah yang menginginkan rumah secara kredit justru dibebaskan dari DP alias nol persen untuk tipe 21, 36, dan 45. Kebijakan ini pula diarahkan agar pengembang masih dapat mengembangkan kreativitas pembangunan perumahan.
Namun untuk kepemilikan rumah tipe 70 ke atas melalui KPR diwajibkan menyetor uang muka sebesar 30 persen. Menurut Hilman, aturan ini disebabkan rumah tipe 70 banyak diminati masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Sementara masih banyak masyarakat di Indonesia dan Kalbar yang masih belum bisa memiliki tempat tinggal.
Dijelaskan Hilman, pemerataan di masa yang akan datang dengan kredit murah tahun-tahun belakangan ini cukup mengkhawatirkan. Mereka yang berada pada tingkat perekonomian yang rendah menjadi kesulitan memiliki rumah.
“Berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli rumah dengan enam bahkan tujuh unit. Ini yang diwaspadai oleh BI, sehingga harga yang tinggi untuk rumah tipe 70 akan berkurang. Dan bukan lagi menjadi investasi yang mahal,” papar Hilman.
Pertumbuhan KPR sendiri, dikatakan Hilman, saat ini dianggap terlalu tinggi sehingga mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya. “Kami menggunakan bahasa ‘bubble’ atau peningkatan permintaan terhadap rumah sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank-bank dengan exposure kredit properti yang besar,” ujarnya.
Sebagai ilustrasi yang cukup mencengangkan, data Bank Indonesia tentang kredit rumah tipe 70 ke atas di Kalbar untuk tahun 2012 mencapai 1.034.435 konsumen. Kredit komsumtif tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 7,08 persen. (dna)

Penjualan Motor Kredit akan Menurun

KPR Merupakan Kebutuhan Utama

Pontianak – Setelah merisaukan kalangan developer Real Estate Indonesia (REI), kebijakan Bank Indonesia membatasi kredit konsumtif bank-bank juga mulai merisaukan bisnis sepeda motor.

“Jelas berpengaruh kepada penjualan sepeda motor kredit, karena selama ini konsumen kami adalah masyarakat menengah ke bawah yang lebih memilih DP terendah agar mendapatkan kendaraan untuk keperluan sehari-hari,” ungkap Achmad Nuryadi Megha, Manajer Pemasaran PT Federal International Finance (FIF) kepada Equator, Selasa (22/5).
Selama ini perusahaan pembiayaan kredit kendaraan Astra International itu meraup angka penjualan yang tinggi melalui DP minimal atau rendah. Khususnya untuk sepeda motor dan kendaraan niaga yang digunakan untuk modal usaha.
Achmad memang belum dapat memastikan berapa angka atau persentase penurunan penjualan mobil dan sepeda motor. Pembiayaan yang dibebankan kepada FIF diakuinya telah memudahkan masyarakat bawah memiliki sepeda motor.
Terutama di kawasan atau daerah yang ekonominya bertumbuh di Kalbar. Baik dari perkebunan kelapa sawit maupun karet, pertambangan dan masyarakat perkotaan umumnya. “Dalam beberapa tahun ini angka penjualan tinggi karena DP rendah itu,” katanya.
Selama ini, lanjut Achmad, masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memiliki kendaraan. Dalam tempo paling lama 3 bulan dan syarat yang tidak terlalu susah, dengan DP yang paling rendah, masyarakat bisa mendapatkan kendaraan dengan tipe dan warna sesuai selera masing-masing.
Akankah ada langkah-langkah perusahaan leasing mengatasi masalah tanpa masalah dalam penjualan motor kredit? FIF misalnya, belum bereaksi atau membuat strategi agar penjualan tetap tinggi. “Kami akan mulai mengenakan biaya 25 persen kepada konsumen per 1 Juni ini,” tutur Egha, begitu dia biasa disapa.
Egha mengaku untuk penjualan sepeda motor Honda 2012, dibandingkan tahun lalu, ibarat segitiga terbalik.
Dia mengakui, persaingan leasing dengan merek motor lain terkait selera masyarakat Kalbar, memang lebih memilih merek lain dibandingkan Honda. Meski demikian, FIF sudah memiliki beberapa langkah mencegah menurunnya angka penjualan motor dengan beberapa program yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang.
“Jelas kami sudah mengantisipasi penjualan akibat kebijakan pemerintah itu. Salah satunya dengan program syariah yang akan kami berlakukan awal Juni nanti, tetap dengan DP 0 persen,” ujar Egha tersenyum.

KPR lebih penting

Di sisi lain, para teoretis dan juga pihak BI serta Kementerian Keuangan mulai berhati-hati dengan euforia masyarakat pada kredit konsumtif kendaraan maupun perumahan. Tingginya penyaluran kredit rumah dan motor mengakibatkan bank-bank akan memikul risiko tinggi kredit macet.
Pengamat ekonomi dari Untan, Eddi Suratman, setuju dengan kebijakan BI yang menurutnya sangat tepat bagi masyarakat Kalbar, yang selama ini terlalu memaksakan diri dalam memiliki mobil dan motor. “Ini perubahan yang sangat baik. Dengan DP yang tinggi kewajiban membayar kredit yang biasanya macet dan menjadi risiko bank akan berkurang,” katanya.
DP yang ditawarkan perusahaan leasing dianggap terlalu murah yang pada akhirnya bermasalah karena tidak bisa membayar kredit pada bulan-bulan berikutnya.
“Bayangkan, meski tidak punya uang sekalipun, hanya menunjukkan KTP bisa bawa pulang motor atau mobil, sementara mereka tidak berpikir panjang dengan pembayaran tiap bulannya,” ujar Eddi.
Kebiasaan yang menurutnya tidak mendidik dan amat konsumtif itu berbahaya bagi perekonomian masyarakat kecil. “Ini namanya memaksakan diri. Kebiasaan ini harus diubah. Adanya kebijakan BI mendorong masyarakat akan lebih dewasa dalam mengelola keuangan mereka,” tegas Eddi.
Meski setuju dengan kebijakan BI mengenai DP untuk kredit motor dan mobil, pemberlakuan DP untuk rumah dengan 30 persen di tipe 70, dianggap Eddi sedikit menyulitkan masyarakat banyak.
Menurut pria yang baru bisa mengendarai motor dan mobil di saat ia mampu membeli, kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas rumah dengan mudah dan cepat.
“Beda dengan motor atau mobil yang hanya merupakan kebutuhan tersier, kebutuhan rumah penting terutama bagi mereka yang baru memulai hidup baru. Kalau DP tinggi, Kementerian Perumahan Rakyat harus mengambil kebijakan membantu masyarakat agar mudah mendapatkan rumah,” harap Eddi. (dna)

Sales Marketing Menjerit

Konsumen Dipaksa Bayar 30 Persen

Pontianak – Para sales marketing sepeda motor mulai putar otak bagaimana mengatasi anjloknya penjualan dengan peraturan Bank Indonesia dan Permenkeu perihal uang muka 20-25 persen kredit sepeda motor.

“Target penjualan akan merosot, bahkan kita akan kesulitan memasarkan sepeda motor dengan DP 25 persen. Ini akan terasa berat sebelum ada surat edaran BI,” ungkap Eka, 35, marketing salah satu perusahaan multifinace, kemarin.
Penjualan akan menurun drastis. Dan tentu saja penghasilan akan melorot ke titik terendah. “Kebijakan DP 25 persen itu sangat berpengaruh. Semua marketing saya rasa sama, berteriak atas kebijakan ini. Apalagi sekarang ini persaingan penjualan semakin ketat,” katanya.
Menurutnya, penjualan motor setiap tahun dikategorikan meningkat, terutama jenis motor dengan tipe matic dan versi terbaru dari beberapa produk yang ada. Namun dirasakan sangat sulit meningkatkan target penjualan karena banyaknya permintaan serta promosi masing-masing marketing yang disampaikan kepada para customer beragam cara.
Persaingan sangat ketat, sehingga masing-masing marketing harus memiliki trik tersendiri untuk mendapatkan customer. Meskipun dengan DP yang terendah, antara sulit dan tidak sulit mendapatkan pelanggan.
“Kalau kebijakan BI dengan DP 25 persen harus diterapkan, saya pesimis marketing akan mudah mendapatkan keuntungan. Karena pelanggan juga pastinya akan berkurang,” katanya tenaga marketing yang sudah lima tahun berkecimpung di penjualan motor itu.
Edaran BI, disebutnya sebagai kebijakan yang sangat menyulitkan pihak marketing. Sebab selama lima tahun ini masyarakat sudah terbiasa dengan DP yang hanya Rp 500 ribu sudah bisa membawa kendaraan pulang.
“Bayangkan bagaimana beratnya mereka membayar, apalagi para costumer yang rata-rata mereka berkemampuan kurang. Mau Honda, Yamaha, Suzuki, atau apa pun mereknya, tidak pengaruh, semuanya sama,” jelasnya.
Eka mengakui, meski berat, namun tim marketing sudah memiliki trik dan langkah-langkah yang tepat agar konsumen tetap merasa ringan dalam mengangsur dan tetap mendapatkan kemudahan mendapatkan motor seperti sebelum kebijakan yang BI keluarkan.
“Kalau dari kami tentu masih menjadi rahasia, namun saya yakin, kami tetap mencarikan solusi agar masyarakat tidak merasa berat mendapatkan motor meski dengan cara kredit,” katanya.
Senada, Ahmad Tauhid, marketing salah satu dealer mengaku kebijakan BI tidak saja memberatkan tetapi berpengaruh terhadap penjualan motor di seluruh Indonesia. Dengan mengeluarkan uang muka 25 persen, artinya para konsumen dipaksa untuk membayar 30 persen dari total penjualan.
“Sementara para konsumen yang sebelumnya mengetahui mudah dan cepat mendapatkan motor dengan harga DP murah, pastinya akan berpikir ulang. Untuk finance sendiri, punya banyak pertimbangan apakah para konsumen layak atau tidak untuk disetujui mendapatkan kendaraan dengan analisis terlebih dahulu,” sesal Ahmad.
Ahmad berharap BI dan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. “Permintaan motor memang banyak, tetapi karena persaingan tinggi dan ketat, keuntungan hanya sedikit. Itu dengan DP yang murah, bagaimana dengan DP 25 persen, pasti menurun penjualan kami,” tuturnya.
Meski belum mengetahui kebijakan BI akan DP 25 persen untuk kredit motor, Hamdy, 45, yang mengaku memiliki dua motor dengan sistem kredit menyesalkan keputusan BI yang dianggap memberatkan masyarakat.
“Saya punya dua motor untuk anak-anak karena awalnya mendapatkan motor dengan DP yang sangat ringan. Kalau DP 25 persen, pastilah tidak ada yang berani beli motor kredit karena memberatkan,” ungkap PNS, ayah dua anak yang butuh motor ini. (dna)

Aturan BI Menohok Penjualan Motor

Agen di Daerah Siap PHK Karyawan

Sekadau – Pasar sepeda motor segala jenis dan merek di beberapa kabupaten Kalbar bakal terpukul memasuki Juni 2012. Surat Edaran Bank Indonesia dan Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) yang menerapkan down payment (DP) 20 persen, mendapat resistansi dealer, agen, maupun konsumen.

“Terus terang kita sangat keberatan dengan aturan itu,” tegas Hendry, pemilik usaha penjualan sepeda motor baru dan bekas di bilangan Jalan Sekadau-Sintang, dijumpai Equator di kantornya, kemarin.
Hendry menilai, jika aturan itu harus mereka terapkan efektif 15 Juni nanti, dapat dipastikan pendapatan mereka akan jauh menurun. Selama ini pedagang motor baru dan bekas yang menjual secara kredit diramaikan oleh konsumen berpenghasilan kecil seperti buruh kebun sawit, tambang, keluarga guru, atau pegawai rendah lainnya.
“Berapalah penghasilan mereka untuk bisa mengumpulkan uang muka sekitar 2-3 juta sekaligus. Mereka memang jujur mencicil, tiga sampai lima ratusan rupiah. Tapi uang muka segitu kan berat,” ungkapnya.
Dalam lima tahun berlalu, booming penjualan motor didorong oleh uang muka yang kecil hanya sekitar Rp 500 ribu, bahkan bebas administrasi. Dengan DP sekian itu, cicilan berkisar Rp 300-500 ribu per bulan, penjualan meningkat pesat.
Bagaimana dengan penerapan aturan baru? “Lama-lama aturan ini bisa mematikan usaha kita penjual sepeda motor. Pendapatan kita jelas akan berkurang,” kata pria berperawakan kurus itu.
Keberadaan dealer motor ataupun mobil, kata Hendry, sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, baik untuk usaha maupun pribadi. Bantuan dimaksud karena sistem pembelian motor dan mobil bisa dilakukan dengan sistem kredit melalui dealer.
Selain itu, uang muka untuk memiliki motor dan mobil baru juga dipatok sangat murah. “Terus terang kita sangat bingung dengan tujuan aturan BI itu. Kalau alasannya untuk mengurangi kredit macet, saya pikir itu tidak logis. Kalau mengurangi kemacetan lebih tak tepat lagi,” ujarnya.
Menurut Hendry, makin banyak warga yang memiliki kendaraan meskipun dengan kredit yang uang mukanya ringan, akan membantu pemerintah. Pajak kendaraan dan bea-bea lainnya akan masuk kas negara. “Kalau aturan ini diterapkan, bukan kita saja yang rugi. Negara juga akan kehilangan sumber pemasukan dari pajak kendaraan,” tandasnya.

Wait and see

Kepala Cabang PT Cahaya Motor Indo Putra (PT CMIP) Sanggau Dinatory mengaku harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia agar kredit sepeda motor menyetor DP 20 persen dari harga jual. “Ya, mau tak maulah. Kita harus mengikuti jika memang itu merupakan ketentuan dari pemerintah,” kata Dinatory, kemarin.
PT CMIP sebagai cabang agen resmi sepeda motor merek KTM di Kabupaten Sanggau selama ini penjualan motor produk Cina boleh dikatakan pesat. “Selama ini penjualan kita lumayan. Terus ada peningkatan dengan uang muka yang standar dan terjangkau oleh masyarakat,” tuturnya.
Ia belum bisa memastikan apakah dengan kebijakan BI itu akan terasa langsung dampaknya. “Kita lihat saja nanti. Apakah ini akan membawa dampak terhadap daya beli masyarakat. Mudah-mudahan tidaklah,” imbuhnya.
Terpisah, Abang Indra, warga kota Sanggau mengungkapkan dengan ada kebijakan itu akan berdampak dengan kemampuan masyarakat untuk membeli motor. Padahal motor merupakan alat transportasi masyarakat yang cukup penting di daerah.
“Kondisi masyarakat sangat tergantung dengan kendaraan sekarang ini. Nah, kalau dibatasi, jelas kemampuan masyarakat untuk memiliki motor semakin sulit. Saya menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Khususnya yang berada di pedesaan,” ujarnya.

Terancam PHK

Kebijakan mengamankan perbankan dengan mengurangi risiko kredit konsumtif bermasalah kepada bank-bank, menimbulkan kekhawatiran kalangan dealer di Kabupaten Pontianak. Diprediksi kebijakan itu akan berdampak menurunnya omzet penjualan motor.
“Kebijakan DP 25 persen itu dipastikan berdampak kepada dealer. Saya sudah cek di semua dealer di Kabupaten Pontianak, penjualan nantinya akan turun 60 persen,” ungkap Ahong, dealer motor Panca Bhakti Sungai Pinyuh kepada koran ini, Kamis (24/5).
Menurut Ahong, ketentuan DP 25 persen akan memperburuk iklim penjualan kendaraan. Terutama di lingkungan masyarakat Kabupaten Pontianak yang notabene tingkat ekonomi menengah ke bawah.
“Lain halnya dengan tingkat ekonomi masyarakat di kota besar. Kalau di daerah ini rata-rata penduduknya bertani, nelayan, dan buruh. Untuk kredit kendaraan mereka harus pandai-pandai membagi uangnya. Kalau DP yang diberlakukan lebih tinggi, jelas akan kesulitan mengambil kredit,” tambahnya.
Dia mencontohkan, untuk pembelian Honda Revo atau Supra Fit yang harganya berkisar Rp 12 juta lebih. Jika dibebani DP 25 persen konsumen mesti mengeluarkan sebesar Rp 2 juta lebih.
“Kalau sekarang cukup uang muka Rp 1-1,5 juta atau sepuluh persen saja sudah bisa bawa motor pulang. Dipastikan nanti akan berdampak pada penurunan omzet penjualan,” katanya. Tidak tanggung-tanggung, penurunan diprediksi bakal menembus 40 persen dari omzet penjualan biasanya.
“Apabila penurunan omzet, dipastikan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Perusahaan mana pun pasti akan melakukan itu untuk menutupi pengeluarannya. Kita pastikan mem-PHK karyawan yang dinilai tidak produktif,” timpalnya.
Dia berharap kebijakan pemerintah terkait besaran suku bunga DP kredit kendaraan itu tidak berlaku. Hendaknya pihaknya tetap diberikan kebebasan dalam menentukan besaran DP yang akan diberikan kepada konsumen.
“Sebagai pengusaha, tentunya kita taat dan patuh kepada aturan dan kebijakan pemerintah. Sejauh ini, kami juga masih berupaya keras untuk mencarikan jalan keluar terbaik untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi ke depan,” pungkasnya. (bdu/SrY/shn)

Gagal Unas Bukan Kiamat

Semua aparatur kepolisian di kota dan kabupaten seluruh Kalbar bersiap-siap. Bahkan para petugas ditempatkan untuk menjaga supaya pengumuman hasil ujian nasional (Unas) di penjuru Kalbar aman.
Maklum saja, setiap kali hasil Unas diumumkan ada saja cerita siswa atau siswi yang berbuat nekat. Bisa nekat karena pengumuman menyebutkan sang siswa tidak lulus. Bisa juga karena gembira, lantas melakukan konvoi bahkan berbuat sesuatu negatif. Kedua jelas perbuatan nekat yang seharusnya tidak lakukan para siswa.
Bahkan supaya para siswa tidak berbuat nekat, sekolah menyerahkan hasil Unas pada wali atau orang tua murid. Kendati tidak semua sekolah menerapkan cara itu, namun semuanya sepakat siswa tidak berbuat nekat.
Bagi siswa yang lulus, mungkin bisa tersenyum semringah. Sejatinya memang tidak ada yang salah dengan bergembira ketika mendapatkan kabar lulus Unas, jika kegembiraan itu diartikan sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas selesainya tugas berat belajar dalam rentang waktu 3 tahun. Dalam posisi seperti itu sangat wajar rasa gembira ditampilkan.
Persoalan menjadi berbeda mana kala kegembiraan ditampilkan secara berlebihan, dan lupa kalau hasil Unas sesungguhnya awal untuk memulai lebar perjalanan baru. Karena di saat siswa melanjutkan ke perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja, perjuangan sesungguhnya sedang dimulai.
Tapi bukan berarti mereka yang tidak lulus harus muram, mengucilkan diri di kamar, atau menghabiskan waktu di tempat hiburan. Hanya untuk melepaskan kebingungan ketika melihat hasil yang diperoleh. Namun terpenting bagaimana menjadi hasil yang buruk pada masa ini, sebagai cambuk mengukir prestasi di masa mendatang. Nekat bisa menjadi positif bila diikuti dengan sesuatu yang positif.
Sebab banyak orang-orang sukses yang kini sukses, sebut saja Ajip Rosidi, bahkan menolak ikut ujian akhir SMA. “Saya tidak jadi ikut ujian, karena ingin membuktikan bisa hidup tanpa ijazah,” tuturnya.
Hal itu dibuktikan dengan terus menulis, membaca, dan menabung buku sampai ribuan jumlahnya. Alhasil pada usia 29 tahun, Ajip yang tidak mengantongi ijazah SMA diangkat sebagai dosen luar biasa Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Lalu jadi Direktur Penerbit Dunia Pustaka Jaya, Ketua IKAPI Pusat, Ketua DKJ, dan akhirnya pada usia 43 tahun menjadi profesor tamu di Jepang sampai pensiun.
Selanjutnya masih ada Purdi E Chandra, kini dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) Primagama yang didirikannya, bahkan masuk MURI lantaran memiliki 181 cabang di 96 kota besar di Indonesia dengan 100 ribu siswa tiap tahun.
Bukan suatu kebetulan jika pengusaha sukses identik dengan kenekatan mereka, untuk berhenti sekolah atau kuliah. Seorang pengusaha sukses tidak ditentukan gelar sama sekali. Inilah yang dipercaya Purdi ketika baru membangun usahanya.
Kuliah di 4 jurusan yang berbeda, psikologi, elektro, sastra Inggris, dan farmasi di Universitas Gajah Mada (UGM) dan IKIP Yogya membuktikan kecemerlangan otak Purdi. Karena merasa tidak mendapatkan apa-apa, dengan pola kuliah yang menurutnya membosankan.
Ia yakin, gagal meraih gelar sarjana bukan berarti gagal meraih cita-cita. Purdi muda yang penuh cita-cita dan idealisme ini pun nekat meninggalkan bangku kuliah dan mulai serius untuk berbisnis. Kini Purdi sudah memiliki lebih dari 500 cabang Primagama di seluruh Indonesia.
Jadi siswa yang tidak lulus dalam Unas, tidak perlu galau. Hari masih belum kiamat. Orang tua pun tidak perlu memarahi mereka habis-habisan, malah seharusnya memberikan dukungan moril. Sehingga kepercayaan diri mereka kembali tertanam. Tanamkan pada mereka, kegagalan dalam UN merupakan salah satu jalan untuk menuju kesuksesan. (*)

SMA se-Kalbar Lulus 99,06 Persen

Kota Pontianak Nilai Tertinggi, Sekadau Lulus 100 Persen?

Pontianak – Para orang tua dan siswa-siswi peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA (Madrasah Aliyah) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tahun ajaran 2011/2012 boleh bersyukur dan bergembira.

Dari 36.503 peserta di 14 kota/kabupaten se-Kalbar, kelulusan mencapai 99,06 persen. Perinciannya, untuk SMA mencapai 99,06 persen, MA 98,36 persen, dan SMK hingga 98,53 persen dengan nilai rata-rata 98,71 persen.
Dinas Pendidikan Kalbar akan mengumumkan hasil UN, Sabtu (26/5) pukul 16.00 WIB yang akan dilaksanakan secara serempak di sekolah masing-masing di 14 kota/kabupaten.
Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Aleksius Akim mengatakan terjadi penurunan tingkat kelulusan 0,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Akim menganggap bukan masalah besar, karena jumlah peserta yang mengikuti ujian 2012 meningkat hingga 10 persen.
“Untuk tahun lalu siswa SMA/MA yang lulus mencapai 99,41 persen, sementara tahun ini kelulusan SMK tahun pelajaran 2011/2012 capai 98,53 persen. Naik 3 persen dibandingkan kelulusan tahun pelajaran 2010/2011 yang hanya mencapai 95,85 persen,” ungkap Akim di ruang kerjanya, Jumat (25/5).
Untuk daftar ranking rayon berdasarkan persentase kelulusan tingkat SMA/MA, Kabupaten Sekadau berhasil meraih ranking pertama dengan jumlah peserta 1.200 siswa, 14 sekolah dengan nilai rata-rata 7,47 serta kelulusan 100 persen.
Ranking buncit, (ranking 14) diraih oleh kabupaten termuda di Kalbar, yaitu Kayong Utara dengan jumlah 5 sekolah, 578 peserta ujian, nilai rata-rata yang mencapai 6,78 dengan tingkat kelulusan 92,73 persen.
“Di urutan kedua, Kabupaten Melawi dengan 14 sekolah, 811 peserta ujian, nilai rata-rata capai 7,38 persen, dengan tingkat kelulusan 99,88 persen. Urutan ketiga, Kabupaten Kapuas Hulu dengan 24 sekolah, jumlah peserta capai 1.353 siswa dengan jumlah rata-rata capai 7,01 persen, dan tingkat kelulusan capai 99,78 persen,” runut Akim.
Untuk daftar kelulusan SMA, berdasarkan nilai akhir, Kota Pontianak meraih peringkat pertama dengan jumlah sekolah 44, jumlah peserta 4.873, nilai rata-rata capai 7,43, dan tingkat kelulusan capai 99,61 persen. Yang tidak lulus hanya 0,39 persen.
Peringkat kedua diraih Kota Singkawang dengan 17 jumlah sekolah, 1.184 peserta ujian, nilai rata-rata capai 7,11 dengan tingkat kelulusan 99,24 persen. “Kalau tingkat kelulusan SMA berdasarkan nilai akhir, urutan ke-14 diraih Kabupaten Kubu Raya dengan 33 jumlah sekolah, 2.186 peserta, nilai rata-rata capai 7,22 dengan tingkat kelulusan 99,59 persen,” jelasnya.
Selain tingkat SMA, daftar kelulusan MA berdasarkan nilai akhir diraih Kota Pontianak dengan 16 sekolah, 741 peserta ujian, nilai rata-rata capai 7,18 dengan 99,87 tingkat kelulusan. Tingkat SMK kali ini juga berhasil diraih Kota Pontianak dengan 3481 peserta, jumlah kelulusan mencapai 98 persen.
Ia menambahkan, siswa dinyatakan lulus UN dengan nilai akhir (NA) pada setiap pelajaran paling rendah capai 4,0 dan nilai rata-rata dari semua NA paling rendah capai 5,5.
Selain itu, NA diperoleh dari nilai gabungan antara NA/Madrasah pada mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN murni. “Pembobotan 40 persen untuk NS/Madrasah dari pelajaran yang diujinasionalkan dan 60 persen untuk UN,” kata Akim.
Sesuai PP Nomor 19 tahun 2005, dijelaskan Akim bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan program pembelajaran, selain juga memperoleh nilai minimal baik pada akhir untuk seluruh mata pelajaran. “Dan juga lulus ujian sekolah kelompok mata pelajaran iptek dan lulus UN,” tambahnya.
Ketua Panitia Ujian Nasional Kalimantan Barat Sunyata menambahkan, untuk tahun pelajaran 2010/2011, peserta ujian tingkat SMA/sederajat di Kalbar sebanyak 36.988 siswa, dengan jumlah siswa yang lulus 36.348 siswa. Sedangkan untuk tahun pelajaran 2011/2012, peserta ujian nasional meningkat menjadi 40.511.
Menurut Sunyata, menurunnya persentase kelulusan pada tahun ini dikarenakan semakin meningkatnya peserta ujian. “Itu karena semakin banyaknya peserta ujian yang ikut ujian tahun ini, dibandingkan dengan peserta tahun lalu,” pungkas Sunyata.

Beda data

Sementara itu terjadi perbedaan data antara Diknas Provinsi tentang kelulusan UN Sekadau. “Totalnya, ada tiga pelajar yang tidak lulus,” ungkap Drs Djemain Burhan MM, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sekadau kepada Equator, kemarin.
Meski ada pelajar yang tidak lulus, namun persentase angka kelulusan cukup tinggi. Bahkan pihak Dikpora terlihat sangat bangga dengan prestasi itu. “Prestasi kelulusan kita konstan. Kalau tahun lalu lulus 100 persen, sekarang tidak berbeda jauh,” kata Djemain.
Informasi yang dihimpun Equator menyebutkan, tiga pelajar yang tidak lulus itu berasal dari tiga sekolah swasta di Kabupaten Sekadau. Masing-masing sekolah itu, ada satu pelajarnya yang tidak lulus.
Sementara itu, dari seluruh peserta UN Kota Singkawang, 13 siswa tidak lulus. Siapa saja yang gagal, hanya dapat diketahui orang tua/wali murid yang akan menerima amplop kelulusan di sekolah masing-masing hari ini.
“Dari seluruh peserta di Kota Singkawang, 13 siswa tidak lulus Unas SMA sederajat,” kata Andi Nasrullah, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen), Dinas Pendidikan Kota Singkawang kepada wartawan, kemarin (25/5).
Persentase kelulusan SMU/SMK dan sederajat di Kabupaten Ketapang 2012 turun. Untuk program IPA tahun ini persentase kelulusan mencapai 96,82 persen. Turun sekitar dua persen dari 2011 yang mencapai 99,52 persen.
Demikian pula dengan jurusan IPS yang mengalami penurunan 3,1 persen dari 2011. Tahun ini, persentase jurusan IPS mencapai 96,52 persen. Sedangkan pada 2011 persentase kelulusannya 99,69.
Dunia pendidikan di Kabupaten Pontianak menunjukkan tren positif. Terbukti pada tahun pelajaran 2012 ini, kelulusan SMA/SMK mencapai 98, 70 persen. “Alhamdulillah, tahun pelajaran 2012 ini mengalami peningkatan lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pontianak Drs H Zulkifli Salim MSi.
Kabupaten Sintang mengalami peningkatan, kendati dari sisi peringkat anjlok. “Dari total 2.872 murid meliputi SMA 1884, MA 228, dan SMK 760, persentase kelulusan semua SLTA 95,26 persen. Meningkat 0,1 persen, karena tahun lalu 94 persen. Ada peningkatan 1,26 persen,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Sintang Lukman Riberru melalui Kepala Bidang Dikmenti Ya'is Mahayana, Jumat (25/5).
Namun dari sisi peringkat, sebelumnya berada di posisi 6 dari 14 kabupaten/kota, kini malah anjlok ke posisi 13. Posisi kedua terendah setelah Kayong Utara. Artinya, terjadi kemerosotan peringkat, bahkan bisa dikategorikan anjlok.
“Sebenarnya, kalau kita lihat hasil nilai tersebut selisihnya tidak begitu jauh,” kata Ya'is.
Turunnya peringkat dari 6 ke-13 dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar, menurut Ya'is tidak terlepas dari sejumlah kekurangan guru di Kabupaten Sintang. “Idealnya untuk SMA, satu sekolah itu 11 guru negeri. Tapi kita masih jauh dari itu,” kilahnya. (dna/bdu/dik/shn/din)

Satu Siswa di Minut tak Lulus UN

AIRMADIDI - Tingkat kelulusan Siswa tingkat menengah atas di Kabupaten Minahasa Utara cukup menggembirakan.

Dari target 100 persen kelulusan, Minut mencapai 99 persen. Dari data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), dari 1075 siswa SMA, dan 417 SMK, hanya satu siswa yang tak lulus.

Menurut Kadis Dikpora, Maximelian Tapada, siswa yang tak lulus tersebut, karena faktor fisik, "Waktu pelaksanaan UN, yang besangkutan sakit. Sempat ikut susulan namun hasilnya tidak lulus," ujar Tapada.

Untuk menyiasati, siswa tak melakukan corat-coret pakaian seragam, Tapada mengungkapkan, pengumuman kelulusan diberikan lewat surat ke orang tua, namun ada sekolah mengumumkan langsung dengan pendapingan orang tua.

Sayangnya, cara itu kurang efektif mengalahkan tradisi kelulusan tersebut, karena nyatanya, terpantau ada siswa yang melakukan corat-coret, mondar-mandir di jalan-jalan Airmadidi.

50 Siswa SMA/ SMK Minahasa tak Lulus Ujian

Sebanyak 50 siswa SMA dan SMK di Minahasa tidak lulus. Semua siswa yang terdiri dari 34 siswa SMA dan 16 siswa SMK ini dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN).

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Minahasa, Dennie Rompas saat diwawancarai Tribun Manado, Minggu (27/5/2012) menjelaskan, sejak awal semua siswa ini memang telah dipastikan tidak lulus. Namun dirinya menyatakan, semua siswa yang mengikuti UAN telah dinyatakan lulus.

"Kami sangat bangga karena semua siswa yang mengikuti UAN dinyatakan lulus. Artinya tingkat kelulusan di Minahasa mencapai 100 persen. Tidak mungkin kita menghitung siswa yang tidak mengikuti ujian karena sebelum pengumuman mereka dipastikan tidak lulus," ujarnya.

Rompas menjelaskan, selain mencapai tingkat kelulusan 100 persen, beberapa sekolah di Minahasa juga bisa meraih prestasi. Menurutnya, enam sekolah di Minahasa berhasil masuk 10 besar nilai rata-rata tertinggi tingkat Provinsi Sulut. Selain itu, belasan siswa juga berhasil masuk dalam 10 besar peraih nilai tertinggi pada tiga program, yaitu Bahasa, IPS, dan IPA.

"Nilai rata-rata hasil UAN tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Namun kami sedang melakukan penghitungan berapa besar kenaikan yang didapat tahun ini," ujarnya.

Bersiap untuk Juni 2012

InsyaaLlah bulan Juni 2012 nanti Cafebisnis akan melakukan perubahan besar2 terhadap seluruh system yg ada. Walaupun system yg ada sekarang masih belum sempurna, tapi masih bisa kita benahi sambil jalan di beberapa hari ke depan. Masalah yg ada saat ini adalah bug logout yg tiba2. Sebenarnya agak sulit ini deteksinya mengingat di sisi saya hal itu tidak terjadi hehehe… Artinya saya masih nyaman dengan yang ada sekarang. Kalau analisa sementara sih hal itu terjadi pada pengguna ISP yg memakai system IP Dynamic. Payahnya IP itu berubah sendiri walau modem tidak di reset. Karena itu system cafebisnis mengenali kita sebagai user baru. Saya masih cari2 cara lain yg cukup aman untuk masalah ini.
Hal lain yg musti dicatat adalah BONUS PREMIUM MEMBER gratis jika membeli paket Bisnis di CBWEBSPACE akan dihapuskan pada bulan Juni mendatang. Dan diskon 20% paket bisnis bagi yg sudah premium juga akan dihapus Jadi cbwebspace dan cafebisnis akan berjalan sendiri2 sebagaimana mestinya.
Dan untuk mengingatkan kembali, anda tidak akan mendapatkan paket premium selengkap sekarang jika upgrade bulan Juni nanti. Tapi tenang, harganya juga sangat murah. Hanya Rp. 50.000,- saja untuk bisa mengakses semua materi tutorial cafebisnis. InsyaaLlah materi ini akan saya update tiap hari. Karena sekarang pakai web, jadi bisa sangat cepat untuk melakukan update artikel. Tutorial yg sudah lama juga bisa dengan mudah diperbarui.
Bisnis online bergerak sedemikian cepatnya, sehingga konsep ebook sudah gak bisa dipakai lagi. Ebook selain lama pengerjaannya, juga agak repot. Bayangkan kalau hanya mengubah 1-2 bab saja, musti upload2 ulang ebooknya keseluruhan. Dengan system web, kita tinggal pantau saja artikel mana yg diupdate, lalu baca dan selesai.
Kemudian cafebisnis yg lama ini akan tetap dipertahankan, tapi hanya untuk member yg registrasi hingga bulan Juni 2012 saja. Begitu posisinya saya rubah ke alamat baru yaitu OLD.CAFEBISNIS.COM maka pendaftaran ke versi lama akan ditutup, fasilitas upgrade juga ditutup dan semua transaksi akan menggunakan versi yg baru. Member lama tetap bisa jalan2 ke versi lama, member baru gak bisa
Maka saya sarankan segera upgrade sekarang, kalau memang mau dapat semua yg dimiliki member premium sekarang karena Juni nanti hal itu sudah tidak dimungkinkan lagi.
Kemudian untuk banner2, saya minta untuk diturunkan karena saya akan sediakan banner baru yang cocok dengan konsep cafebisnis yg baru. InsyaaLlah buat yg belum tahu, bannernya akan saya rubah dengan info bahwa banner harus dirubah
Untuk tanggalnya sekitar tanggal 1-5 Juni 2012. Nanti akan kelihatan kok sudah berubahnya. Web beta nanti akan jadi cafebisnis dan yang cafebisnis akan pindah ke old.cafebisnis.com. Dan saya minta sebelum ada perubahan, jangan melakukan perubahan2 data terkait dengan data member ya. Soalnya semua data di versi beta sekarang akan dihapus dan yg dipakai adalah data di cafebisnis sekarang. Yg belum bisa masuk beta, sabar aja ntar kalau sudah berubah kita coba cari tahu masalahnya dimana

Kecanduan Ngeseks, Cabuli Bocah

Pontianak – Kecanduan ngeseks, Sl, 15, mencabuli bocah perempuan yang baru berusia empat tahun. Bahkan masih memiliki hubungan persaudaraan. Pelaku juga sudah terinfeksi penyakit kelamin.

Sl mengakui perbuatannya. Dia mengaku menyesal setelah berurusan dengan polisi. “Semua bisa terjadi karena pengaruh menonton film porno. Saya biasa nonton melalui telepon genggam. Hingga berujung ke perilaku negatif sebagai akibat rasa penasaran,” ujar Sl.
Perbuatan Sl terhadap korban yang dicabulinya terjadi pada Selasa (22/5) malam. Sl berkunjung ke rumah korban. Kemudian membawa korban ke luar dan menuju samping rumah. Merasa sepi dan aman, pelaku nekat mencabuli korban. Sementara mulut korban ditutup pelaku menggunakan tangannya untuk menahan suara tangis dan teriakan.
Usai melakukan pencabulan, pelaku kembali ke kediamannya, setelah korban telah diantar pulang. Rumah mereka berdekatan. Karena itu aksi pelaku berjalan mulus tanpa sedikit pun muncul kecurigaan dari keluarga mereka.
Kebiasaan Sl akhirnya terungkap. Bocah perempuan yang dicabulinya merasa sakit ketika buang air kecil. Setiap buang air kecil, korban selalu menangis. Orang tua korban langsung menginterogasi anaknya. Hingga terungkap aksi pencabulan yang dilakukan Sl. Keluarga korban langsung berang dan membuat laporan polisi.
Pelaku tidak bisa mengelak. Bahkan sempat menjadi sasaran kemarahan keluarga korban yang tidak terima terhadap perbuatannya. Selain harus berhadapan dengan hukum, kini pelaku juga sedang melawan penyakit kelamin yang dideritanya. “Sudah hampir sebulan saya kena penyakit kelamin,” kata Sl.
Sl terinfeksi penyakit kelamin, setelah menjalin hubungan dengan PSK. Namun menyangkal jika sering berhubungan intens. “Hanya sekali. Sekitar sebulan lalu. Saya bayar Rp100 ribu,” katanya seraya menyebut saat berhubungan dengan PSK memang tanpa memakai alat pengaman (kondom).
Pelaku menyatakan nekat mencabuli korban dan berhubungan dengan PSK, karena pengaruh tontonan video porno. Kini anak yang hanya duduk sampai kelas 3 SD itu hanya bisa menyesal. Dia sudah lama putus sekolah. Sudah jalan tiga bulan menjadi buruh kasar di perusahaan perkebunan di Kabupaten Sanggau.
Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno mengatakan pelaku akan segera dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Pontianak. Aksi pelaku merupakan kasus yang perlu mendapat perhatian segenap pihak. Pencabulan berasal dari lingkungan keluarga dekat.
“Proses hukum terhadap pelaku, kini sedang berjalan. Ancamannya yakni dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Kita masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku,” kata Puji. (sul)