Tutup Peluang Niat Korupsi

Abraham "KPK" Samad Buka Integrity Fair

Masyarakat Jangan Permisif, Skeptis, Apatis

Kiki Supardi

Walikota Pontianak Sutarmidji, Kapolda Kalbar Unggung Cahyono, Ketua KPK Abraham Samad, seusai meresmikan Integrity Fair di Pontianak Convention Center, Jumat (19/10)

Pontianak – Korupsi hanya bisa dicegah kalau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai elemen yang ada tidak permisif, skeptis, dan apatis. Lembaga KPK tak bisa kerja sendiri, sementara aparat penegak hukum lainnya dinilai masih setengah hati.
“Masyarakat harus memiliki kesadaran, punya kepedulian. Masyarakat tidak boleh permisif (serbamembolehkan, red), apatis, dan skeptis,” ujar Ketua KPK Abraham Samad ketika meresmikan Integrity Fair yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak Convention Center, Jumat (19/10).
Integrity Fair sendiri dilakukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Sebab, menurut Samad, minimnya sumber daya manusia (SDM) di KPK yang keseluruhannya berjumlah 700 orang sangat terbatas untuk menangani begitu banyak kasus.
Dari 700 SDM yang tersedia, hanya 185 personel yang ditunjuk sebagai penyidik untuk menangani kasus korupsi. Sehingga KPK tidak memiliki personel yang cukup untuk melakukan pencegahan korupsi di setiap kabupaten/kota.
“Karena itu kita bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pemantauan di setiap kabupaten/kota supaya bisa menekan terjadinya tindak pidana korupsi atau kebocoran,” imbuhnya.
Menurutnya, apabila korupsi sudah terjadi dan KPK melakukan penindakan, maka cost operational-nya jauh lebih besar dari pada melakukan pencegahan korupsi.
“Karena itu kita melakukan tindakan pencegahan adanya potensi kebocoran negara, potensi korupsi yang terjadi di setiap daerah sedini mungkin. Jadi, kita melakukan tindakan yang preventif,” paparnya.

Jalan pintas

Abraham Samad menyatakan peluang korupsi terjadi karena ada kesempatan dan dorongan baik oleh dan pejabat kepada anggota masyarakat dan sebaliknya. Salah satunya semisal dalam proyek pembangunan, perizinan, transaksi keuangan, dilakukan jalan pintas. Karena itu Samad meminta masyarakat tidak mencari jalan pintas dalam pelayanan publik, ikuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Misalnya dari hal kecil, masyarakat ingin mengurus SIM, STNK, KTP, atau Kartu Keluarga (KK), kalau aturannya seperti itu harus diikuti. Contoh pengurusan KTP harus dua hari dan tidak pakai biaya, masyarakat harus mengikuti ketentuan tersebut. Jangan karena ingin cepat, harusnya dua hari terus kita suap petugasnya, dan keluar dalam satu hari karena kita menyuap,” ujarnya.
Dalam ketegasan sikap integrity fair juga bertujuan agar masyarakat tidak skeptis, punya kepedulian dan ingin membenahi apa yang terjadi di negara sekarang. Sebab, ingatnya, korupsi bisa terjadi karena adanya hubungan timbal balik.
“Kita mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap aturan-aturan dan pada aparatur pelayanan publik agar menentukan kriteria-kriteria dan sistem tertentu yang lebih transparan,” ajaknya.
Integrity fair dimaksudkan sebagai suatu sikap untuk mendorong publik agar terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus menggerakkan partisipasi serta peran aktif masyarakat, dengan menjadi pengguna layanan publik yang cerdas dan berintegritas.
“Masyarakat dapat memberikan masukan kepada layanan publik. Baik pengguna layanan maupun instansi penyedia layanan publik, didorong untuk mengedepankan integritas dan bersama-sama mencegah korupsi dengan tidak berperilaku koruptif,” tandasnya.
Sementara itu Walikota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan sektor pelayanan publik Kota Pontianak menjadi salah satu nominasi pelayanan satu atap terbaik nasional. “Pemenangnya akan diumumkan 12 November mendatang, mudah-mudahan kita menjadi salah satu pemenangnya,” katanya.
Peningkatan pelayanan publik Pemkot Pontianak dinilainya sendiri sudah cukup baik. Bahkan pihaknya sudah melakukan penindakan tegas bagi pegawai atau staf yang bermain atau melakukan penyimpangan dalam pelayanan publik.
“Saya pastikan staf kita tidak ada lagi yang bermain dalam memberikan pelayanan, terkecuali pemohon yang mencoba mengiming-imingi staf kita,” timpalnya.
Membenahi pelayanan publik, diakui Sutarmidji, tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat aparatur pelayanan saja. Masyarakat juga diminta untuk berubah dengan tidak mengiming-imingi petugas pelayanan publik. “Standar Operasional Pelayanan (SOP) sudah ada, kalau tidak dilayani sesuai SOP, silakan laporkan saja,” tegasnya.
Sutarmidji optimis ke depannya Kota Pontianak akan memasuki era transparansi dan dirinya memegang amanah masyarakat menjadikan Pontianak bebas dari korupsi. “10 November kita akan gelar apel akbar pencanangan Pontianak bebas dari korupsi, nanti diikuti seluruh elemen masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.
Integrity Fair sendiri mengusung tema “Mewujudkan Pontianak Berintegritas, Menuju Indonesia yang Bermartabat”. Integrity Fair merupakan bentuk apresiasi yang diinisiasi oleh KPK dan Pemkot Pontianak dengan cara memublikasikan layanan publik unggulan dari pemerintahan daerah/kota tersebut kepada masyarakat.
Integrity Fair sendiri diikuti 26 stand layanan publik baik dari instansi layanan publik vertikal maupun horizontal, stand dinas pemerintah kota, BUMN/BUMD, juga diikuti oleh berbagai stand industri kreatif, makanan, dan produk-produk lokal Kota Pontianak lainnya, sebagaimana Pontianak Fair tiap tahunnya.
Integrity Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya pentas musik bernuansa sosial, pagelaran seni budaya lokal, dan pemutaran film bertemakan anti korupsi.
Khusus untuk anak-anak, diselenggarakan berbagai permainan menarik bertemakan integritas, termasuk dongeng antikorupsi yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran antikorupsi sejak dini kepada anak-anak. (dna)

Hindari Kegaduhan Intelektual

Mengapa Abraham Samad Bungkam

ZMS

Pontianak – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memilih bungkam soal kasus-kasus yang ditanganinya saat ini. Cara ini untuk menghindari kegaduhan intelektual di kalangan masyarakat Indonesia.
“Untuk saat ini saya tidak memberikan keterangan terkait kasus-kasus yang ditangani KPK. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan intelektual untuk sementara ini,” ungkap Abraham kepada wartawan usai memberikan materi pelatihan “Jurnalis Antikorupsi” di Hotel Santika Pontianak, Kamis, 18 Oktober 2012.
Bahkan sampai kapan tutup mulut itu berakhir tak ada batasnya, untuk menjaga pro dan kontra yang ada di masyarakat. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena itu akan menimbulkan pro-kontra. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Menurutnya, gerakan tutup mulut itu atas saran sejumlah tokoh masyarakat menyusul terjadinya perseteruan KPK dengan Polri. “Itu atas usul sejumlah tokoh masyarakat di Jawa, termasuk juga PB NU, dan ini supaya menenangkan situasi,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap bisa memberikan penjelasan terkait kasus-kasus yang sedang ditangani melalui juru bicara KPK. “Termasuk kasus DS (Djoko Susilo), juga akan disampaikan oleh juru bicara KPK,” ujarnya.
Termasuk juga adanya penetapan tersangka baru dari tokoh partai pada kasus Wisma Atlet, ia tidak banyak komentar. “Saya belum tahu persis karena dari kemarin saya berada di Kota Pontianak,” katanya singkat usai membuka Integrity Fair di Pontianak Convention Centre, Jumat (19/10).
Ditanya kebenaran data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa Kalbar menduduki provinsi terkorup nomor lima dari 33 provinsi beberapa waktu lalu, Abraham Samad janji akan mengecek kebenarannya.
“Saya belum tahu persis datanya. Nanti pulang akan saya cek. Seluruh potensi-potensi korupsi di seluruh provinsi sebelum kita melakukan investigasi lebih jauh, kita tidak akan menyampaikan ke hadapan publik. Karena itu bagian dari strategi penyidikan,” kata Samad.
Namun dia memastikan di Kalbar ada indikasi korupsi yang perlu dilakukan verifikasi dan investigasi lebih jauh. Yang jelas bahwa tidak ada kasus korupsi yang dilepaskan selama ia mempunyai data dan bukti yang cukup.
“Mudah-mudahan pelayanan publik di Pontianak jauh lebih bagus dan lebih transparan serta akuntabel. Masyarakat juga harus mendukung,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas KPK dan institusi penegak hukum lainnya, tetapi tugas bersama.
“Meskipun dengan keterbatasan pegawai yang ada di KPK, kami menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah. Jadi mata KPK ada di mana-mana,” tutup Samad. (kie)

Samad Datang Apa Terbilang?

KPK Proses 16 Kasus Dugaan Korupsi di Kalbar

ZMS

Pontianak – Menjelang petang Kamis (18/10), Ketua KPK Abraham Samad dan staf tiba di Kota Pontianak. Dia datang bukan untuk menangkap dan membawa seorang koruptor ke Jakarta.
“Pengawasan terhadap kasus korupsi di daerah termasuk di Kalbar masih lemah. Ini karena keterbatasan anggota KPK sementara yang ditangani se-Indonesia,” ujar Abraham Samad di depan puluhan jurnalis dalam rangka Lokakarya Jurnalis Anti Korupsi di Hotel Santika, kemarin.
Diungkapnya, pada 2011 total aset kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 152 triliun lebih (lengkapnya Rp 152.957.821.529.773). Dari data tersebut jumlah kerugian negara akibat korupsi tiap tahunnya tembus angka triliun.
“Tiga tahun yang lalu saya ke Pontianak dengan sekarang tidak ada perubahan yang signifikan di Kalbar. Dari segi infrastruktur seperti jalan dan Bandara Supadio termasuk lamban. Tetapi di Kalbar juga berpotensi ada korupsi,” kata Samad.
Ia melempar pertanyaan, kenapa KPK terlihat belum menyentuh kasus korupsi di daerah Kalbar? Dijawabnya sendiri, bahwa infrastruktur KPK tidak banyak.
“Penyidik KPK yang berjumlah 87 orang harus menangani kasus korupsi dari Sabang ke Merauke. Sementara sehari kurang-lebih 50 persen laporan masuk ke KPK. Meskipun tidak semua kasus korupsi terbukti, tetapi sekitar 30 persen ada indikasi dan memberi tanda sebagai kasus korupsi,” papar Abraham Samad.
KPK sekarang memperkuat fungsi supervisi atau pengawasan pada kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian KPK berharap prosesnya bisa berjalan sesuai keinginan. Jika tidak dioptimalkan fungsi koordinasi supervisi, kadang kasus korupsi yang tidak dipantau oleh KPK dan masyarakat menghilang begitu saja.
“Ke depan, jalan keluarnya kita harus mencontoh ke Hong Kong. Di sana yang setingkat provinsi saja penyidiknya sekitar 200 orang tetapi KPK se-Indonesia hanya 87 orang,” ungkapnya.
Karena itu, harus ada penambahan personel KPK dan akan merekrut penyidik independen dalam waktu dekat ini. Tetapi saat ini KPK ada kendala berupa terbatasnya kapasitas gedung.
“Kita harus menyiapkan ruangan atau gedung untuk mereka bekerja. Sekarang sudah tidak bisa menampung 700 pegawai KPK dan sudah terpecah tiga tempat. Karena itu anggaran pembangunan gedung KPK harus bisa direalisasikan,” katanya.
Pihaknya berharap ada political will dari anggota DPR RI yang terhormat agar tahun ini menggolkan anggaran pembangunan gedung. “Kalau sudah ramai penyidik di daerah juga bisa dioptimalkan,” janji Samad.

16 kasus Kalbar

Setakat ini KPK tengah memproses 16 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalbar. Jumlah 16 kasus itu merupakan seleksi dari 181 laporan yang masuk selama 2011-2012.
“Dari 181 laporan dugaan tindak pidana korupsi, setelah dipilah-pilah ada 16 perkara yang masuk tahapan penindakan. Sebanyak 16 perkara tersebut layak diteruskan kasusnya untuk dilakukan penindakan selanjutnya,” ungkap Nur Chusniah, Kabag Litigasi dan Bantuan Hukum KPK menjawab wartawan usai memberikan materi pelatihan.
Kasus apa saja yang tengah diproses dari 16 kasus tersebut, ia enggan menyebutkan. Dari 181 laporan dugaan TPK tersebut, 171 di antaranya sudah ditelaah dan empat laporan lainnya sedang ditelaah oleh KPK.
“Kemudian untuk per 4 Oktober 2012 saja ada 82 laporan dugaan tipikor di Kalbar, 78 laporan di antaranya sudah ditelaah dan empat sedang ditelaah KPK. Sedangkan 44 laporan di antaranya bukan TPK dan masuk dugaan TPK tetapi tidak ada bukti,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari jumlah laporan yang telah ditelaah, jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaah dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang ada dua laporan. Sebanyak 22 laporan diteruskan ke internal KPK.
Sementara itu sebanyak 25 laporan dugaan TPK dikembalikan pada si pelapor untuk dilakukan penambahan, satu perkara diteruskan ke Bawasda, tujuh perkara dilanjutkan ke bagian penindakan, dan satu perkara diteruskan ke pencegahan KPK.
“Sejak tahun 2004 hingga 2011, KPK telah menerima sebanyak 51.592 laporan dari seluruh Indonesia. Sedangkan yang telah ditelaah sebanyak 51.280. Kemudian 8.374 laporan di antaranya yang berindikasi TPK,” katanya.
Laporan yang masuk ke KPK tidak hanya korupsi sehingga ada yang diteruskan pada aparat hukum yang berwenang, seperti kepolisian dan kejaksaan. (kie)

Diembuskan Asap Rokok, Siswi Pingsan

Syamsul Arifin

Nariah didampingi orang tuanya di RSI Yarsi Pontianak

Pontianak – Disemprotkan asap rokok, Nariah, 15, siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muthazam Kabupaten Landak masuk RSI Yarsi Pontianak Timur, Kamis (18/10).
Saat kejadian, datang seorang guru mendekati siswi MTs ini. Guru tersebut mengecek pekerjaan rumah (PR) di meja Nariah sambil merokok. Kemudian guru itu mengembuskan asap rokoknya ke wajah Nariah. Tak lama, siswi tersebut pingsan karena sesak napasnya kambuh.
Siswi MTs Al-Muthazam menghubungi orang tua Nariah dan memberitahukan bahwa siswi tersebut pingsan di sekolah. Nariah dijemput orang tuanya dan dibawa ke RSI Yarsi.
“Saya tidak tahu mengapa pak guru mengembuskan asap rokok di wajah saya. Setelah itu pak guru langsung ketawa dan saya sesak napas lalu pingsan,” kata Nariah
Nariah mengaku sakit di tenggorokan. Kondisi tubuhnya lemah. “Pak guru itu memang suka merokok di dalam kelas,” ujar Nariah. (sul)

Bupati Kunjungi Rumah Betang

Kholil Yahya

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir

Putussibau

 

Rombongan safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan. Jadwal rombongan safari Ramadan yang direncanakan di tiga kecamatan, yakni Batang Lupar, Badau, dan Empanang, sedianya rombongan akan bermalam di Kecamatan Empanang, namun Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, memutuskan untuk kembali lagi ke arah Badau karena ingin mengunjungi rumah betang yang ada di daerah Ensanak.
Dalam kunjungan itu Nasir mengaku sudah lama berencana untuk mengunjungi rumah betang itu, tapi selalu tertunda oleh jadwal yang padat. “Sekarang kami menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah betang ini, walaupun kunjungan ini tidak ada dalam jadwal kami,” tutur Nasir.
Menurut dia kunjungan tersebut untuk menepati janji karena selama dirinya menjabat sebagai bupati baru bisa berkunjung. Dalam kunjungannya, bupati disambut dengan antusias masyarakat Rumah Betang Ensanak. Dia mengatakan dalam sambutannya, kerukunan antarumat beragama itu sangat penting apalagi sebagai masyarakat Kapuas Hulu yang terkenal akan kehidupan cinta.
Selain itu dia juga berpesan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan diresmikannya PLB tahun depan. “Kita harus mampu mengimbangi peresmian PLB itu dengan persiapan baik itu dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Jangan sampai kita hanya menjadi penonton terhadap perubahan yang ada,” ajaknya. (lil)

Rumah Betang Biau Balai Diresmikan

Sungai Tebelian – Bupati Sintang Milton Crosby meresmikan Rumah Betang Biau Balai di Dusun Rajang Begantung II Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian, Senin (25/6). Peresmian rumah betang ini diselingi dengan panen ikan keramba.
“Rumah betang ini sangat penting bagi kami. Rumah betang ini bisa untuk mengumpulkan seluruh masyarakat di Dusun Rajang Bergantung untuk melakukan pertemuan atau musyawarah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian Konsen.
Konsen mengajak masyarakat adat Dayak melestarikan rumah betang yang merupakan warisan budaya leluhur. Bupati Sintang Milton Crosby memberikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan rumah betang.
Melalui rumah betang, kata Milton, masyarakat adat Dayak dapat mengenang adat istiadat dari leluhur. “Rumah betang juga sebagai simbol persatuan adat Dayak, selain rumah betang juga burung enggang juga simbol orang Dayak” ucapnya.
Burung enggang menunjukkan kesetiaan, loyalitas, dan keberanian. “Jadi orang Dayak jangan sampai lupa terhadap simbol-simbol Dayak,” pesannya. (din)

Rumah Betang Simbol Kebudayaan Dayak

Pontianak – Budaya Rumah Betang merupakan karakteristik kebudayaan Dayak. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, Rumah Betang adalah simbol persatuan masyarakat Dayak. Rumah Betang juga mencerminkan tradisi kebersamaan dan semangat persaudaraan masyarakat Dayak.
Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis MH mengatakan sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan Rumah Betang adalah menyangkut soal makna dari hidup manusia, pekerjaan, karya, dan amal perbuatan, persepsi mengenai waktu, hubungan manusia, alam sekitar, dan hubungan dengan sesama sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Betang memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Dayak.
“Sejalan dengan perkembangan zaman, pengaruh globalisasi yang melanda dunia sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bisa dimungkiri terjadinya interaksi antara budaya terutama dengan budaya luar yang bersifat destruktif,” ungkap gubernur.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat melumpuhkan sendi-sendi kebudayaan termasuk kebudayaan masyarakat Dayak yang lambat laun secara alamiah akan hilang. “Hal ini apabila tidak diantisipasi secara arif, tidak saja akan kehilangan jati diri tetapi dapat punah tergilas oleh dinamika kemajuan zaman,” kata Cornelis.
Sebaliknya, ia menjelaskan upaya-upaya dalam pelestarian budaya yang cenderung menutup diri dengan budaya luar merupakan hal yang tidak realistis dan justru menempatkan budaya tersebut terkungkung, punah, dan tenggelam oleh dinamika perkembangan sosial masyarakat yang selalu bergerak dinamis.
“Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita memberikan ruang gerak yang luas bagi pembangunan dan perkembangan budaya masyarakat Dayak dalam kerangka pengembangan kebijakan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional,” jelasnya.
Diharapkan melalui upaya pengembangan kebudayaan yang dilakukan dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasional yang memiliki peran sangat strategis dalam memberikan identitas bangsa di tengah-tengah gencarnya pengaruh budaya luar.
Cornelis berharap dengan dibangunnya Rumah Betang Raya Dorie’k Umpulor masyarakat dapat menjaga, memelihara aset budaya ini serta dimanfaatkan dengan baik sebagai untuk melakukan pertemuan dan musyawarah maupun sebagai pusat kegiatan tradisional masyarakat khususnya masyarakat Dayak Kabupaten Sanggau.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, karena dapat merealisasikan pembangunan Rumah Betang Raya Dorie’k Umpulor yang diperuntukkan sebagai wadah pemersatu masyarakat untuk berdialog, berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan yang positif,” paparnya.
Berdirinya Rumah Betang ini, diharapkan dapat menjaga kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjalin dan terbangun dengan baik di masyarakat serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan. (dna)

SBY Kagumi Rumah Betang

The 27th Trade Expo Indonesia 2012

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Ibu Karyanti Sanjaya sambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Ibu Ani Yudoyono di miniatur Rumah Betang Kalbar

Jakarta – Usai membuka pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-27 dan Internasional Expo di Kemayoran Jakarta, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Ani Yudoyono mengunjungi stand Kalbar, meninjau miniatur Rumah Adat Betang yang berdiri di halaman pameran, Kamis (18/10).
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya beserta Karyanti Sanjaya istrinya menyambut kunjungan SBY dan istrinya. Kemudian mengalungkan manik-manik hasil kerajinan masyarakat suku Dayak Kapuas Hulu.
Rumah Betang Kalbar yang dikunjungi Presiden berukuran 7x10 meter. Dibangun dengan sistem knockdown atau bongkar pasang. Tujuannya memperkenalkan keragaman budaya, bangunan khas rumah daerah di Kalbar. SBY dan pengunjung pameran baik dalam maupun dari luar negeri merasa kagum. Menilai bahwa Rumah Betang Kalbar memiliki ciri khas tersendiri dan unik. SBY berharap keunikan tersebut menjadi nilai jual untuk ekspor ataupun pasaran lokal.
Trade Expo Indonesia merupakan agenda tahunan, diselenggarakan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI. Pameran tersebut bertujuan mempromosikan berbagai produk ekspor dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan rasa cinta dan bangga akan produksi dalam negeri, serta meningkatkan citra bangsa melalui produk ekspor dan jasa.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan ajang pameran seperti ini merupakan kesempatan yang baik bagi pengusaha Kalbar memperkenalkan produk-produknya terutama yang diproduksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Hasilnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kita, khususnya ekonomi sektor perdagangan,” kata Christiandy.
Begitu bahwa banyak produk-produk Kalbar yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia. Bahkan ada produk hasil perajin Kalbar yang berkualitas internasional. Jadi sangatlah tepat memperkenalkan kepada pengunjung pameran TEI, terdiri dari berbagai kalangan dan pengusaha, baik nasional maupun internasional. “Mereka bisa melihat langsung berbagai produk Kalbar,” ujar Christiandy.
Ekonomi Kalbar tumbuh dan berkembang. Tentunya memberikan pengaruh positif menunjang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
SBY dalam sambutan pembukaan Trade Expo Indonesia yang digelar 17-21 Oktober 2012 mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan. Apalagi menghadapi krisis global yang melanda dunia akhir-akhir ini. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi.
“Pengusaha diharapkan mampu mendorong ekspor sehingga tetap tumbuh dan meningkat. Jika ekspor tumbuh maka perekonomian juga tumbuh,” kata SBY.
Menurut SBY, sangat penting menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Kalaupun ekspor tidak tumbuh, paling tidak harus bertahan.
“Dalam mendukung perkembangan ekonomi, tentunya harus juga didukung sarana dan prasarana seperti infrastruktur, sistem logistik, serta rantai pasokan yang efisien. Nantinya akan dapat bermanfaat dengan baik dalam rangka mencari peluang baru,” ujarnya.
Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan mengaku peserta TEI 2012 diikuti 1.300 penjual dan mendapat kunjungan tak kurang dari 5.300 pembeli asing dari berbagai negara. Di antaranya dari Nigeria, Afrika Selatan, Cina, dan berbagai negara berkembang lainnya.
“Transaksi ekonomi dari kegiatan ini ditarget 2 miliar dollar AS. Target tersebut memang sangat ambisius. Namun delegasi bisnis menyatakan keoptimisannya melakukan transaksi, didukung dengan barang ataupun produk yang ditampilkan sangat mereka butuhkan, karena bernilai ekspor,” ujar Gita. (kie)

Cornelis-Christiandy Pimpin Kalbar

MK Tolak Gugatan Hasil Pilgub 2012

Pontianak – Pupus sudah harapan pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid dan Armyn-Fathan A Rasyid untuk pemilukada ulang.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam sidang yang digelar Kamis (18/10).
“MK telah memutuskan sengketa Pemilukada Kalbar 2012 yang bersifat final dan mengikat dengan menolak semua gugatan pemohon. Putusan ini tentunya mempertegas bahwa KPU Provinsi Kalbar telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Drs AR Muzammil MSi, Ketua KPU Provinsi Kalbar kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Dengan putusan MK itu berarti pasangan Cornelis-Christiandy tetap sebagai pemenang Pemilukada Kalbar 2012. “Mari kita hormati putusan MK. Pelantikan cagub-cawagub terpilih akan dilaksanakan sesuai akhir masa jabatan incumbent, pada 14 Januari 2013,” tambahnya.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan, pokok permohonan tidak terbukti.
Amar putusan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Melalui rapat permusyarawatan hakim yang diikuti sembilan hakim konstitusi yaitu Moh Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodoki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono. Masing-masing sebagai anggota pada Rabu (17/10).
Putusan itu diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum, masing-masing sebagai anggota, didampingi Hani Adhani sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pemohon/kuasanya, termohon/kuasanya, dan pihak terkait/kuasanya.

Hargai keputusan

Ditolaknya seluruh gugatan pemohon ditanggapi Tim Arafah biasa saja dan tetap menghargai keputusan MK. “Kita tetap menghargai keputusan MK, dengan alasan bukti-bukti dari kami tidak dipertimbangkan,” ujar M Jaya Putar-Putar, Kuasa Hukum Tim Arafah.
Tim Arafah tetap menghargai keputusan dari MK karena apa pun keputusan itu harus ditaati. “Keputusan MK sudah final dan mengikat, tidak boleh diganggu gugat lagi,” katanya.
Ke depannya, Tim Afarah akan mencari ada indikasi tindakan pidana pada saat pencetakan suara. “Kita tunggu ke depan bagaimana perjalanan gugatan kami, pastinya kita akan tetap mencari indikasi tersebut,” tutupnya.
Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalbar Nazirin mengatakan perselisihan hasil Pemilukada Kalbar 2012 telah selesai. “Kita menghargai keputusan MK, selebihnya kita serahkan saja kepada pemerintah,” ujarnya. (jul/hak)