Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Selasa, 14 Agustus 2012

KPU Sosialisasi ke Semua Lini

Pontianak – Bercermin dari Pilgub Kalbar 2007 dengan angka golongan putih (golput) alias tidak memilih begitu besar, jadi kepedulian KPU Kalbar. Menyikapinya, penyelenggara pilkada ini berencana akan sosialisasi ke semua lini.
“Kita akan melakukan sosialisasi ke semua lini. Mulai dari KPU provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat paling bawah. Supaya kesadaran masyarakat untuk memilih ini semakin tinggi,” tutur Ketua KPU Kalbar AR Muzammil MSi menjawab Rakyat Kalbar via selular, Minggu (12/8).
Menurutnya, sejauh ini KPU Kalbar sudah melakukan sosialisasi lewat media massa. Memasang spanduk dan alat peraga. Termasuk saat pengundian nomor urut pasangan calon disiarkan secara live di televisi lokal. “Insya Allah untuk debat kandidat nanti juga akan kita siarkan secara live di televisi nasional,” tuturnya.
Muzammil mengatakan orang memilih atau tidak itu tidak bisa dipaksakan karena merupakan hak setiap warga negara. Hanya saja diharapkan masyarakat tidak ada yang tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Di Kalbar ini partisipasi masyarakat untuk memilih termasuk tinggi. Bahkan saat pilkada di Kabupaten Melawi tahun 2010 yang lalu mencapai 91 persen. Dari Januari hingga Juni, pelaksanaan pilkada yang ada di Kalbar ini, Melawi menempati posisi tertinggi partisipasi pemilihnya,” jelas Muzammil.
Ia berharap untuk mensosialisasikan pilgub ini tidak hanya dari KPU saja. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan.
“Termasuk pasangan calon sangat berperan aktif dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Partai-partai juga bergerak dalam proses pembelajaran politik supaya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya semakin tinggi,” tutupnya. (kie)

Pendeta Protestan Protes Pendeta Dukung Pasangan MB

Lukyus: Jemaat Berkelahi Siapa Mengayomi?

Pontianak – Namanya juga politik, musim dukung-mendukung pun sudah merebak ke ranah agama. Lantaran Pendeta Sony Kumotu mengoordinasi ratusan pendeta di acara mendoakan Morkes-Burhan, perwakilan pendeta Protestan pun protes.
“Saya keberatan terhadap statement Pendeta Sony Kumotu selaku koordinator dari ratusan yang hadir pada acara pendoaan Morkes-Burhan di Gedung Zamrud Sekretariat Partai Golkar,” tegas Pendeta Lukyus MPdK, Ketua Daerah Sinode Gereja Firman Allah Kabupaten Ketapang kepada Rakyat Kalbar, Rabu (8/8).
Lukyus pun mempertanyakan apa kewenangan Milton Crosby yang menyatakan dirinya bahwa para pendeta memandang dirinya sehingga memilih Morkes-Burhan.
“Karena saya mewakili gereja, saya tidak pernah merasa terlibat dan ikut ambil bagian dalam pertemuan itu. Mengapa pula berani mengatakan bahwa mereka mewakili semua pendeta di Kalbar ini untuk mendukung Morkes-Burhan,” tambah Lukyus lantang.
Seperti diberitakan, ratusan pendeta Protestan dari berbagai gereja dan daerah datang ke Gedung Zamrud untuk mendoakan sekaligus mendukung pasangan Morkes-Burhan yang dipimpin Pdt Sony Kumotu (baca Rakyat Kalbar 8/8).
Perwakilan Pendeta Protestan memprotes lantaran ada yang mengklaim seluruhnya mendukung pasangan itu. Pdt Lukyus menyanggah Pdt Sony Kumotu itu hanya oknum saja untuk kepentingan pribadi. Sebagai pengurus Gereja Firman Allah, dia tidak pernah menyatakan dukungan kepada Morkes-Burhan. Apalagi untuk mendoakan mereka seperti itu.
“Oleh karena itu pernyataan Milton Crosby dan Pdt Sony Kumotu selaku koordinator pendeta pada acara di Gedung Zamrud Sekretariat DPD Golkar Kalbar tidak benar,” ujarnya.
Ia sangat keberatan terhadap pernyataan teman-teman yang ikut pertemuan di Gedung Zamrud bahwa semua mendukung pasangan MB. “Tanggal 20 September akan kita buktikan dukung siapa. Yang jelas kita tidak mendukung Morkes-Burhan,” tandasnya.
Dia heran gereja dibawa ke arah politis sementara umat Protestan sangat beragam. “Kalau mau dukung itu pribadi saja. Jangan bawa lembaga. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan mendoakan pilkada ini aman dan tenteram. Kalau pendeta jadi tim sukses dan bawa-bawa nama gereja kalau jemaatnya kelahi siapa yang menjadi pengayomnya?” papar Lukyus.

Tolak politik praktis

Di tempat yang sama, Harry Sadrach MPd K MH dari Sinode Gereja GKTI juga menyesalkan statement Pdt Sony Kumotu yang mengatakan pendeta se-Kalbar.
“Saya merasa sangat kecewa dan prihatinkan sekali atas komentar Pdt Sony yang mengatasnamakan pendeta dan organisasi gereja di Kalbar. Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada dia sebenarnya. Saya tidak kenal pendeta ini dari mana, gereja mana, dan dia mewakili apa. Kemudian motivasinya apa. Apakah benar 300 itu pendeta semua. Saya tidak yakin itu,” tegas Pdt Harry.
Setahunya, pendeta di Kalbar ini tidak terlibat politik praktis. Apalagi dukung-mendukung. “Paling tinggilah kami ini mendoakan. Tidak ada statement memenangkan. Karena kalau sudah berbicara memenangkan itu bicara mewakili pendeta menjadi tim sukses yang siap memenangkan Burhan dan Morkes,” ujarnya.
Supaya tidak terulang lagi, Harry mengingatkan cara dan langkah mendoakan dan mendukung itu nanti malah akan merugikan pasangan yang bersangkutan.
“Tidak benar apa yang dikatakan Pendeta Sony. Karena saya juga sudah cek anggota kami tidak ada yang ikut ke sana. Bahkan kita kaget dengan pemberitaan di media. Supaya tidak menyesatkan dan merugikan organisasi dan pendeta yang lain, jangan mengatasnamakan pendeta dan Gereja Protestan se-Kalbar,” tegasnya.
Katanya, kasihan pendeta lain yang tidak mendukung Morkes-Burhan terbawa-bawa. Gereja yang tidak mendukung dianggap mendukung.
“Sementara kami-kami ini mendoakan supaya pilkada berjalan damai. Siapa pun pemimpinnya yang terpilih itu pro rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kalbar ini bisa naik dalam banyak hal,” harapnya.
Hal senada disampaikan Pdt Daud Simarmata STh dari Organisasi Gereja Bethel Tabernakel (GBT). Ia menegaskan keberatannya kepada Pdt Sony yang sudah mengklaim dan mengatasnamakan organisasi dan pendeta se-Kalbar mendukung MB.
“Hal ini tidak pernah kami buat stigma untuk mendukung mereka. Jadi, tolong rekan-rekan para pendeta supaya berhati-hati. Jangan sampai kita diadu domba,” tuturnya.
Ia meminta kepada Pdt Sony supaya mengevaluasi dan introspeksi diri. Jangan belajar mencoba menggunakan nama organisasi tanpa koordinasi yang baik. Untuk di Kalbar para pendeta sudah mengambil sikap yang terbaik membawa daerah ini aman dan damai.
Sedangkan Pdm Agustinus dari Gereja Sungai Yordan juga merasa keberatan dengan statement Pdt Sony Kumotu. “Itu tidak benar. Pernyataan itu bersifat pribadi dan bukan sikap gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan se-Kalbar. Kami pada dasarnya sudah menentukan pilihan pada Pilkada 20 September 2012 nanti,” singkatnya. (kie)

Golput Akibat Kerakusan Politik

DR Zulkarnaen
Kiki Supardi
DR Zulkarnaen
Pemilihan Gubernur Kalbar 2012 masih kental oleh politik aliran. Pasalnya, mayoritas konstituen masih didominasi oleh pemilih tradisional.
“Kentalnya politik aliran karena pemilih tradisional jauh lebih dominan dibandingkan pemilih rasional. Sehingga fanatisme untuk memilih figur dari kelompoknya masih sangat tinggi,” ungkap Dr Zulkarnaen, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura kepada Rakyat Kalbar, Minggu (12/8).
Berbeda dengan DKI Jakarta yang juga sama-sama coblosan putaran kedua September nanti, walaupun isu SARA dan politik aliran dikembangkan oleh salah satu kandidat, namun pemilihnya lebih banyak yang rasional.
“Pemilih lebih menentukan pemimpinnya bukan lagi berdasarkan kesamaan yang ada pada dirinya dalam in group. Tetapi lebih melihat pada kemampuan figur serta track record dalam kepemimpinannya,” ujar pakar politik dan ilmu pemerintahan ini.
Tidak heran, DKI Jakarta merupakan wadah multirasial dan multietnis serta multikeyakinan yang penyerapan informasi politiknya lebih baik dan cerdas sehingga politik aliran tidak begitu berperan.
“Kalau politik aliran dimainkan, cenderung akan membuat para pemilih bingung. Misalnya calon dari Islam ada tiga orang. Dampaknya bagi pemilih Islam begitu besar dalam arti akan menimbulkan kebingungan. Akibatnya peluang golput akan makin tinggi karena menimbulkan apatisme,” tutur guru besar Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Zulkarnaen mengingatkan, kebingungan para pemilih akan mengurangi partisipasi politik. Jangankan rambang mau memilih siapa, bahkan mau pergi ke TPS saja menjadi malas.
“Mereka merasa datang pun enggan karena memahami ada kerakusan politik berdasarkan aliran. Memahami ada kerakusan politik inilah sebagai pemicu besar untuk golput. Terutama dari kelompok yang bingung tadi,” tegasnya.
Berapa besar pengaruh suara dari pemilih rasional yang notabene di dalamnya adalah para mahasiswa dan orang-orang yang menikmati pendidikan cukup serta pendidikan tinggi, Zulkarnaen memprediksi tidak terlalu besar. Dia mengancar-ancar sekitar 15-20 persen pemilih rasional yang menentukan pilihan atas figur yang mumpuni.
“Yang dikhawatirkan, biasanya mahasiswa tidak memilih. Karena menurut mereka tidak memilih dianggapnya juga pilihan. Anggapan mereka kandidat yang maju tidak menarik. Mahasiswa ini juga boleh jadi pemilih pemula sehingga pengaruhnya bagi pemilih tua tidak terlalu signifikan,” katanya.
Biasanya, fenomena yang muncul adalah para mahasiswa ini tidak mau pulang ke daerah untuk menunaikan hak pilihnya. Sehingga memungkinkan para mahasiswa ini untuk golput.
Ke depan, KPU sudah harus berpikir ada TPS di kampus-kampus khusus untuk mahasiswa. Kemudian, berdasarkan slogan pemilu luber jurdil, setiap warga negara boleh memilih di mana pun asalkan punya kartu pemilih atau e-KTP.
Ia menambahkan, pemilih yang menolak memberikan suaranya yang masa bodoh juga masih ada. Tetapi diperkirakan untuk Pilgub Kalbar 2012 ini sudah sedikit berkurang. Mengingat sudah banyak pendidikan politik masyarakat melalui media-media.
“Di Kalbar ini partisipasi politiknya lebih baik daripada Jakarta. Padahal kalau kita bandingkan tingkat kemajuan dan pendidikan Jakarta jauh di atas Kalbar,” ujarnya.
Dari latar itu, Zulkarnaen usul langkah yang paling efektif supaya masyarakat partisipasinya tinggi dalam pilkada, salah satunya adalah lewat dialog.
“Yang paling baik dialog dari hati ke hati. Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa satu suara menentukan pemimpin ke depan. Setiap orang itu menentukan siapa pemimpinnya,” tuturnya.
Apalagi mahasiswa dalam posisi menyongsong masa depan. Sangat disayangkan kalau masih banyak mahasiswa acuh dengan pilkada. Padahal mereka suara potensial yang idealis dalam memilih pemimpin.
“Saya masih menemukan mahasiswa yang tidak tertarik sama sekali dengan perpolitikan di daerahnya. Tapi ada juga yang tertarik bahkan sampai larut menjadi tim sukses,” tutupnya. (kie)

Golput 2007 Urutan Kedua Setelah Cornelis-Christiandy

Pilgub 2012 Masih Dibayangi Muslim Golput
Golput Pilgub Kalbar
ZMS
Pontianak – Sebuah kabar usang yang mendadak menjadi baru dan hangat, bahwa bayang-bayang golongan putih (golput) sebagai pemenang kedua Pilgub Kalbar 2007 bakal terulang.
“Pemenang kedua Pilgub Kalbar 2007 adalah golput. Ini karena masyarakat muslim pesisir sangat rendah tingkat partisipasi pemilihnya. Berbeda dengan masyarakat kawasan timur atau hulu. Tantangan kita bagaimana supaya suara muslim juga menjadi andil dalam proses demokrasi,” ungkap Ketua Umum Badko HMI Kalbar Wahyu Hidayat kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (11/8), di Hotel Kapuas Darma Pontianak.
Kekhawatiran itu sangat beralasan. Menurut Wahyu, pada Pilgub Kalbar 2007, pasangan Cornelis-Christiandy meraih sekitar (dibulatkan) 900-an ribu suara. Angka golput mencapai 788.482 orang dari 2.143.614 yang berhak memilih. Baru posisi ketiga diperoleh Usman Dja’far dengan sekitar 600.000 lebih.
Para aktivis di organisasi mahasiswa ekstrakurikuler ini juga mencermati bahwa kalangan muslim adalah pemilih terbesar di Kalbar. Karena itu golput perlu ditekan agar dinamika politik dan demokratisasi di Kalbar ke depan lebih dinamis untuk meningkatkan partisipasi pemilih muslim adalah sosialisasi.
Langkah pertama adalah menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Muslim (Badko HMI) Kalbar dengan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PKC PMII) Kalbar. Mereka juga tidak ingin pesta demokrasi di Kalbar ini berjalan seperti itu atau autopilot.
“Kita jelaskan bahwa memilih itu tidak haram. Bahwa kita tidak boleh berdiam diri dengan pesta demokrasi ini,” kata Wahyu.
Namun banyak pihak mencurigai kalau kelompok mahasiswa muslim ini bergerak menekan golput, sebagai corong salah satu pasangan kandidat yang akan bertarung di pilgub 20 September nanti.
Seperti diketahui, pada Pilkada Kalbar 2012 akan bertarung empat pasang kandidat. Dua di antaranya pasangan muslim yakni Morkes-Burhanuddin A Rasyid dan Armyn-Fathan A Rasyid. Calon Islam-Kristen yang nasionalis adalah Tambul Husin-Barnabas Simin.
Prasangka keberpihakan mahasiswa atau sebagai kepanjangan tangan salah satu kandidat itu ditepis Wahyu Hidayat. “Agenda yang mempertemukan mahasiswa muslim se-Kalbar ini tidak mengarahkan harus memilih salah satu kandidat. Pilihan itu hak asasi,” ungkapnya menjawab Rakyat Kalbar.
Ketua Umum PKC PMII Kalbar Syahril Ishak sedikit berbeda. “Kita berharap kader pelatihan ini dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat siapa yang ideal untuk memimpin Kalbar,” katanya.
Syahril menunjuk data yang dimilikinya, golput penduduk muslim di Kalbar lebih dominan di Kabupaten Sambas. Ia berharap jangan sampai masyarakat muslim tidak terlibat dalam proses memilih pemimpin yang ditentukan saat ini.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kalbar pada pilgub 2012 berjumlah 3.377.685 dari 14 kabupaten/kota. Kabupaten Sambas menduduki peringkat suara terbanyak dengan jumlah pemilih 421.207 suara.
“Saya berharap pilkada ini jangan hanya milik segelintir orang. Mahasiswa akan ikut andil. Minimal mensosialisasikan agar paling tidak mereka memilih. Kita juga akan mengontrol jalannya pilkada ini,” tutur Syahril.
Ketua Panitia Pelatihan sekaligus Sekretaris Umum HMI Cabang Kota Pontianak, Ahmad Sofi, mengaku kegiatan bermula dari ide tiga organisasi mahasiswa Islam yaitu HMI, KAMMI, dan PMII. Kegiatan ini bagaimana bisa mengumpulkan mahasiswa tiga organisasi ini bisa kumpul se-Kalbar. “Berkumpulnya mahasiswa ini diharapkan mampu memberikan ide-ide yang cemerlang. Mampu memberikan konsep-konsep kepemimpinan seperti apa untuk masa mendatang,” ujarnya.
Kedatangan para mahasiswa dari berbagai daerah ini juga akan memberikan gambaran perpolitikan yang ada di daerah masing-masing. Masyarakat boleh melapor ke Panwaslu setempat bila kelompok mahasiswa ini kedapatan “mengampanyekan” pasangan tertentu.
“Mahasiswa bisa berperan aktif dalam mensosialisasikan pilgub secara cerdas. Bagaimana mahasiswa mensosialisasikan angka golput yang tinggi. Partisipasi politik masyarakat Kalbar itu tinggi,” paparnya. (kie)

Sekali Pansus Rp 600 Juta

Soal Aset, F-PDIP Pilih Panja

Pontianak – Kendati sejumlah fraksi di DPRD Kalbar menganggap penting dibentuknya Pansus Aset dan PKR, tapi F-PDI Perjuangan berkelit bahwa panitia khusus itu menyedot uang rakyat hingga lebih Rp 500 juta.
“Perlu dicatat, kalau kita bentuk pansus akan memakan biaya yang cukup besar. Jika digabungkan biaya konsultasi dan biaya studi banding sudah mendekati Rp 600 juta, atau setengah miliar lebih,” ungkap Ketua DPRD Kalbar Minsen SH kepada wartawan di ruang Fraksi PDIP, Kamis (5/7).
Dia minta dibayangkan, jika satu pansus anggotanya mencapai 23 orang. Sekali konsultasi saja sudah makan uang negara sekitar Rp 200-an juta. Belum lagi untuk studi banding. Misalkan studi banding di luar daerah Jakarta, itu biaya perjalanan bisa mencapai Rp 15-an juta per orang.
“Nah, tinggal kita hitung saja per orangnya itu. Kalau dikalikan 23 orang sudah Rp 300 juta lebih. Ditambah biaya konsultasi tadi itu sudah mendekati Rp 600 juta. Setengah miliar lebih,” kata Minsen.
Besarnya anggaran itu menjadi salah satu pertimbangan legislator PDIP ini selaku pimpinan dewan untuk membentuk pansus aset. Karena dalam hal ini, jangan berorientasi pada perjalanan dinasnya, tapi berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Masalah aset ini bisa dicari jalan keluarnya dengan cara yang lain dengan menghemat uang negara. Hal ini juga yang mungkin teman-teman dan orang luar tidak pahami, bahwa biaya pansus itu luar biasa besarnya,” ucap mantan Ketua DPRD Landak ini.
Menurut Minsen, anggaran sebesar itu lebih baik dibantu untuk kabupaten/kota yang memang memerlukan anggaran tersebut. Misalkan untuk memperbaiki rumah sakit atau sekolah. “Itu pandangan saya selaku pimpinan maupun anggota fraksi PDIP. Tindak lanjut LHP itu bisa dengan panitia kerja, sesuai tatib DPRD,” tambahnya.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa, Kamis (5/7), secara umum Minsen melihat apa yang dilaporkan BPK RI Perwakilan Kalbar itu sudah objektif.
“Dan kalau masih ada persoalan, saya pikir sudah dari tahun lalu. Saya minta kepada sekda dan jajarannya untuk membenahi aset itu,” saran dia.
Perlu dicatat, lanjut Minsen, menurut anggota BPK RI Rizal Djalil saat paripurna itu, untuk mempercepat masalah aset tidak mesti melalui pansus. Sesuai tatib bisa diselesaikan melalui panitia kerja (panja). DPRD Kalbar mendorong penataan aset menjadi lebih baik.
“Dalam LHP BPK itu tadi sudah banyak sekali kemajuan. Di antaranya peningkatan APBD kita dari Rp 1,8 menjadi Rp 2,1 triliun lebih. Begitu juga dengan investasi. Saya apresiasi BPK, kami juga bagian dari prestasi itu karena sama-sama penyelenggara pemerintahan. Kalau masih ada yang tidak beres, tanggung jawab kita bersama,” kata dia.
Sebetulnya, sambung Minsen, melalui pansus itu kesannya politis, dan persoalan ini masih bisa diselesaikan melalui alat kelengkapan dewan yang ada.
“Kita bicarakan dengan eksekutif itu ranahnya panitia anggaran. Tidak mesti harus pansus, yang menjadi dilema selama ini kan teman-teman menuntut pansus, apa yang mau dipansuskan? Ini kan masalah teknis. Kita dorong saja eksekutif, bisa saja dengan rapat kerja, bisa dengan Badan Anggaran dan Tim Eksekutif,” paparnya.
Selain itu, dikatakan Minsen, dibuat rekomendasi hasil dari rapat Komisi A. “Ini kan belum pernah, sekarang misalkan Komisi A rapat berkaitan dengan aset, apa rekomendasinya kepada pimpinan, itu tidak pernah dilakukan. Tidak pernah sampai ke pimpinan. Jadi apa yang mau kita sampaikan ke eksekutif untuk mendorong proses ini?” ujarnya.
Seperti diketahui, penilaian BPK RI terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sama dengan tahun sebelumnya. Meski belum mampu mengejar hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Fraksi PDI Perjuangan masih berpandangan, penyelesaian aset yang ada tidak perlu dengan pansus.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar M Kebing L lebih memilih membentuk panja untuk mengawasi dan bekerja sama dengan pemprov dalam penyelesaian aset yang tercatat dalam LHP. Tatib DPRD Kalbar Bab 9 pasal 126 ayat (8) sudah menyatakan itu.
“Makanya dari dulu Fraksi PDIP tidak berkeinginan adanya pansus. Pansus itu dibentuk kalau ada yang luar biasa. Misalnya ada kesalahan atau tindakan gubernur yang merugikan publik. Dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dalam catatan LHP BPK itu, lanjut Kebing, hanya kesalahan teknis dan administrasi saja dan barangnya ada. Artinya penataan administrasinya saja yang perlu dibenahi. Misalkan aset pemerintah provinsi tapi dikuasai pemerintah kabupaten, atau ada yang sudah menjadi milik pemerintah provinsi tapi masih dikuasai orang per orang. “Ini masih ranahnya SKPD dan BPN untuk menyelesaikannya. Seperti yang disampaikan BPK,” jelas dia. (jul)

Kalah Dukungan, Voting Terbuka

Kalah dukungan tidak menciutkan optimisme pengusul untuk mewujudkan Pansus PKR dan Aset. Mereka tetap optimis jika voting dilakukan anggota dewan yang mendukung lebih besar dari yang menolak.
“Saya sebagai salah satu pengusul pansus ini masih melihat ada kemungkinan beberapa teman-teman yang mungkin secara fraksi menyatakan penolakan, tapi di dalam barang kali mereka punya hati nurani untuk mendukung kedua pansus ini,” kata Ir Sy Izhar Asyyuri, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (10/8).
Karena memang, kata dia, tidak ada kepentingan sama sekali terkait usul pansus tersebut. Pihaknya hanya ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat di timur Kalbar untuk berkembang, yakni melalui pembentukan PKR.
“Apa untungnya buat kami yang mengusulkan pansus ini, tidak ada untungnya. Begitu juga dengan Pansus Aset, apa untungnya. Apa memang dengan kami mengurus masalah aset kami dapat bagi-bagi tanah pemda. Tentu tidak,” sesal Izhar.
Untuk itu, politisi daerah pemilihan Kabupaten Pontianak-Kubu Raya ini, pihaknya melalui fraksi akan mencoba meyakinkan kawan-kawan yang mungkin masih terbelenggu dengan “ikatan-ikatan” dan ada ancaman fraksi dan segala macam kendala lainnya.
“Nah kita coba bicarakan lebih jauh lagi, saya yakin ada beberapa orang yang melihat kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan pribadi yang ditonjolkan di situ, dan tentu akan bersama-sama dengan kami. Di dalam bahasa aturan Tata Tertib (Tatib) DPRD, yang mengambil keputusan adalah anggota,” jelas Izhar.
Ditegaskan, semua aset seharusnya dapat membawa manfaat bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, untuk itu semua aset yang dimiliki daerah harus dikelola secara baik, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kalbar.
Usulan Pansus Aset, sambung dia, bukanlah mengada-ada atau ada motif-motif lain, akan tetapi semuanya semata-mata didorong oleh niat baik dan tulus dalam rangka memperjelas status aset, sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun DPRD.
Terpisah, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH mengatakan setelah ini akan dilaksanakan paripurna tentang tanggapan pengusul atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Setelah itu baru pada dilaksanakan paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap usulan pengusul tentang PKR dan Aset.
“Paripurna pengambilan keputusan akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2012. Dimusyawarahkan dulu, jika tidak tercapai mufakat baru voting terbuka,” katanya. (jul)

Nah, Lima Fraksi Tolak Pansus

Kebing: Boleh Milton, Asal Bukan Bupati

Pontianak – Lima dari sembilan fraksi di DPRD Kalbar menolak pembentukan Pansus Provinsi Kapuas Raya (PKR) dan Aset. Penolakan disampaikan dalam paripurna, Jumat (10/8).
“Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, Hanura, dan Gerindra Sejahtera Baru sependapat tidak perlu dibentuk pansus. Tapi diselesaikan melalui panja yang diamanatkan dalam tatib dan hasil konsultasi ke Kemendagri, serta saran dari BPK RI,” kata M Kebing L, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ditemui Rakyat Kalbar usai paripurna, Jumat (10/8).
Penolakan fraksi, lanjut Kebing, bukan berarti menolak pembentukan PKR maupun penataan aset agar lebih baik. Tapi diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme, yakni melalui panja. “PKR juga begitu, hasil konsultasi ke Kemendagri tidak perlu dibentuk pansus, diselesaikan melalui alat kelengkapan dewan saja,” ungkap Kebing.
Di antara rumors yang merebak, sikap Fraksi PKS dan Fraksi Partai Hanura yang dulunya adalah pengusul, kemarin mbalelo putar haluan. Sedangkan Fraksi Gerindra Sejahtera Baru ketuanya berasal dari partai pengusung incumbent yakni Partai Damai Sejahtera (PDS).
Apakah sikap kedua fraksi di luar koalisi Bersatu Berjuang Menang itu dipengaruhi lobi politik dari partai penguasa? Kebing tegas menepisnya. “Tidak ada lobi, kita hanya memberikan pemahaman saja berdasarkan hasil konsultasi ke Kemendagri dan saran BPK,” kilah Kebing.
Khususnya soal PKR, dia mengungkapkan, beberapa persyaratan yang disampaikan koordinator belum sampai ke DPRD dan gubernur. Bupati bertindak selaku koordinator juga tidak boleh, sehingga urusan yang dibuat Milton tidak bisa direspons oleh aparatur pemerintah terkait.
Kebing menegaskan PDI Perjuangan sangat mendukung pembentukan PKR walau siapa pun koordinatornya. Hanya saja jangan melengkapi persyaratan administrasi PKR menggunakan jabatan dan fasilitas bupati.
“Dia boleh Milton tapi bukan atas nama bupati. Boleh dia buat surat, tapi bukan kop surat bupati, boleh dia beri nomor surat tapi bukan nomor surat Pemkab Sintang, boleh pakai cap, ya cap koordinator pemekaran. Jadi yang selama ini dipakai Milton hanya dia pribadi-pribadi saja, pakai nama bupatinya itu ke mana-mana,” kelit Kebing.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Mijino SE mengatakan alasan penolakan Pansus Aset berdasarkan hasil konsultasi Banmus DPRD ke Kemendagri, Ditjen Otda pada 13 Juni 2012.
“Bahwa persoalan aset cukup ditindaklanjuti pada komisi terkait dalam hal ini Komisi B. Dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang membidangi hal tersebut,” jelas politisi asal Ketapang ini.
Kemudian Mijino menjelaskan, hasil rapat paripurna istimewa pada 5 Juli 2012 BPK RI dalam pidatonya yang disampaikan oleh anggota BPK Rizal Djalil menyatakan untuk menindaklanjuti LHP BPK DPRD dapat membentuk panitia kerja (panja) sesuai Tatib DPRD Kalbar bab XIII pasal 126 ayat (7).
Fraksi Demokrat juga beralasan UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (3) yang menyatakan paling lama 60 hari setelah penyampaian hasil audit BPK dalam paripurna istimewa adalah masa kerja panja.
“Mekanisme kerja panja diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2010. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak segera dibentuknya panja tindak lanjut hasil audit BPK tersebut,” ujar Mijino.
Alasan penolakan Pansus PKR dari Fraksi Demokrat bahwa sampai saat ini Presiden SBY belum mencabut moratorium tentang pemekaran daerah.
Nah, perihal Fraksi PKS mengaku telah mendalami dan membahas aset, akhirnya luntur dan berpendapat persoalan itu dibahas melalui panja dengan memaksimalkan kerja Komisi serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurut Fraksi yang diketuai H Fatahillah Abrar SAg ini, sprit awal diusulkan Pansus Aset oleh pengusul pada 2011 adalah terkait dengan Aset KONI, temuan LHP BPK 2010 yang menyatakan kendala Kalbar tidak Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah masalah aset yang belum jelas.
“Tindakan eksekutif pada saat itu meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap aset 2010-2011 sesuai surat nomor 35/S/XIXPNK/08/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Dan secara umum sekarang tinggal memaksimalkan kerja BPKAD,” papar Sabirin, juru bicara fraksi PKS DPRD Kalbar.
Terkait PKR, Fraksi PKS juga beralasan sama halnya dengan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat, tidak perlu dibentuk pansus berdasarkan hasil konsultasi Banmus ke Kemendagri. (jul)

Sikap Fraksi terhadap Usul Pansus PKR dan Aset

Fraksi
Dukung Jumlah Kursi Menolak Jumlah Kursi
Partai Golkar 10 PDI Perjuangan 10
PPP 5 Partai Demokrat 10
PAN 4 PKS 4
Khatulistiwa Bersatu 4 Partai Hanura 4
  Gerindra Sejahtera Baru 4
Total 23 Total 32