Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Sabtu, 06 Agustus 2011

Heboh Terapi Rel Listrik Rawabuaya

Pengobatan alternatif tak jarang menawarkan cara penyembuhan yang membuat mata terbelalak.

Pengobatan alternatif tak jarang menawarkan metode penyembuhan yang membuat mata terbelalak. Mulai pengobatan dengan lintah, terapi bara api, pijat ular, hingga metode penyembutan yang mungkin hanya terjadi di Indonesia: terapi listrik di atas bantalan rel kereta.

Hampir setiap pagi dan sore, hingga Jumat 5 Agustus 2011, sejumlah warga berbaring di atas bantalan rel kereta listrik, tak jauh dari stasiun di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dengan sensasi tubuh seperti tersengat listrik tegangan rendah, mereka percaya terapi semacam itu dapat meningkatkan vitalitas tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti darah tinggi, stroke, diabetes, rematik, asam urat, obesitas dan kolesterol tinggi.

Sri Mulyati, pasien diabetes berusia 50 tahun, melirik terapi ini lantaran menyerah dengan pengobatan medis yang mahal. Ia yakin terapi ini manjur setelah mendengar seorang pria lumpuh yang sembuh setelah rutin berbaring di rel yang menyengatkan listrik bertegangan rendah itu. "Saya akan terus melakukannya sampai benar-benar sembuh," katanya.

Sri Mulyati dan sejumlah warga mengaku merasakan kondisinya lebih baik setelah rutin melakukan terapi itu. Tak harus mengeluarkan biaya mahal, mereka cukup membawa kain basah untuk meningkatkan tegangan listrik.

Sudah lebih setahun warga di kawasan itu asyik melakukan terapi tersebut. Tidak jelas siapa yang memulai. Jika Sri Mulyati mendengar kisah tentang pria lumpuh yang sembuh, sejumlah warga mendengar seorang pria stroke yang hendak bunuh diri sembuh dari penyakitnya berbaring di rel menunggu kereta yang tak kunjung lewat.

Sejumlah warga masih nekat menjalani terapi itu. Mereka tak menggubris ancaman bahaya tertabrak kereta. Mereka pun acuh dengan ancaman denda yang disampaikan aparat.

Kisah terapi di atas rel yang masih aktif itu sontak menjadi perbincangan dunia. Sejumlah media asing seperti Associated Press, BBC, Telegraph dan Al Jazeera melaporkan, sejumlah pasien di Jakarta melakukan terapi yang tak biasa dan potensial mematikan. Sebagian menulis, terapi itu menjadi alternatif di tengah biaya pengobatan yang tak terjangkau.

Berbahaya Dalam riset internasional yang dilakukan Joanne Glinsky dan Lisa Harvey tahun 2007 terpapar kesimpulan bahwa stimulasi listrik dapat meningkatkan kekuatan otot melemah pada pasien stroke. Ini menjadi salah satu metode untuk membantu pasien yang mengalami kelemahan otot, sekaligus meningkatkan sirkulasi darah untuk mengatasi nyeri.

Hasil riset itu diperkuat dengan penelitian Shauna Dudley-Javoroski tahun 2008, yang diterbitkan di Journal of Rehabilitation Research and Development. Penelitian menyimpulkan bahwa stimulasi listrik dengan dosis tegangan tertentu dapat membantu mengatasi kelumpuhan otot dan tulang. 

Di dunia medis, stimulasi listrik telah lama dikembangkan untuk stimulasi otot dan saraf. Stimulasi dilakukan dengan berbagai alat yang telah teruji seperti electrical muscle stimulation (EMS), atau transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Kedua alat ini bekerja dengan memberi rangsangan arus listrik dengan amplitudo tertentu sesuai rekomendasi kesehatan.

Ada juga electro convulsive treatment (ECT), alat terapi kejut dengan aliran listrik yang biasa digunakan untuk membantu pasien dengan gangguan kejiwaan akut. Penggunaan alat ini diyakini dapat mengurangi hormon stres di darah yang memicu serangan jantung.

"Terapi listrik memang ada di dunia medis, tapi menggunakan alat-alat yang sudah teruji dan terukur sengatan arusnya. Bukan dengan sembarang media yang bisa menghantar arus listrik," kata Dr Suryo Dharmono Sp.KJ, spesialis kejiwaan dari Universitas Indonesia. "Menyengat tubuh dengan sembarang alat, seperti rel kereta, bisa membahayakan tubuh."

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih juga tak memungkiri bahwa terapi listrik memiliki dasar medis. Dalam sejumlah pengobatan, terapi listrik bekerja dengan memberikan rangsangan ke syaraf. "Memang bagus seperti fisioterapi, tapi jangan di rel," katanya.
Lihat videonya di sini.(eh)

 

Papua Memanas, Ini Penjelasan TNI dan OPM

TNI bangun rumah rakyat. OPM tak suka. Unjuk rasa tujuh kota. Jangan remehkan kekuatan OPM.

Tiga prajurit itu terkulai lemah. Di rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kamis 4 Agustus 2011 mereka dijenguk tamu penting.  Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Banyak wartawan ikut menjenguk.
Derita tiga prajurit itu dibawa jauh dari Papua, wilayah yang belakangan ini kian memanas. Baku tembak antara sekelompok orang, yang diduga Tentara Pembebasan Nasional -- divisi militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di sejumlah tempat.
Sejumlah kalangan menduga bahwa aksi-aksi yang belakangan marak itu disiapkan guna memberi bobot kepada pertemuan sejumlah pengacara internasional yang digelar di London, Inggris tanggal 3 Agustus 2011. Para pengacara yang dihimpun aktivis OPM di luar negeri itu,  sedang menyusun argumentasi hukum internasional atas tuntutan referendum di wilayah itu.
Tuntutan referendum itu menjadi tema utama yang  diusung para pengunjuk rasa di sejumlah kota di Papua. Dan unjuk rasa itu hampir terjadi bersamaan dengan aksi penembakan sporadis yang berlangsung di sejumlah tempat. Tiga prajurit yang terkulai di Gatot Subroto itu ditembak di tempat dan waktu yang berbeda.
Pertama, pada 25 Mei di Pasar Distrik Illu, Puncak Jaya, korbannya adalah Sertu Kamaruzzaman. Kamaruzzaman mengalami luka di kepala.  Lalu, Pratu Kadek Widana ditembak orang tak dikenal yang diduga OPM pada 5 Juli 2011. Terakhir adalah Pratu Heiberde menjadi korban penembakan pada 12 Juli 2011 di Puncak Jaya.

"Saya tertembak saat melakukan pemantauan pasar di Distrik Illu, Puncak Jaya. Saya tertembak di bagian kepala menembus ke pelipis," kata Kamaruzzaman usai dijenguk Purnomo dan Jenderal Edhie.

Kamaruzzaman sangat yakin bahwa orang yang menembaknya merupakan anggota OPM. Ada tiga orang yang menyerangnya saat Kamaruzzaman sedang berada di pasar.  "Terjadi di pasar saat saya sedang patroli. Mereka tiga orang, dan saya pastikan itu dari OPM. Karena saya melihat mereka menyerang dan berusaha merampas senjata. Itu sudah pasti OPM," kata dia. 

Bedil Tanpa DOMUsai menjenguk ketiga prajurit tadi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa TNI akan 'membersihkan' basis Organisasi Papua Merdeka di seluruh wilayah Papua. Namun, TNI, kata Pramono belum akan memberlakukan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).

"Hanya intensitas patroli yang kita tingkatkan," ujar Pramono usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua. "Tidak ada operasi militer di sana. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan di sana untuk menjaga," kata Pramono Edhie.

TNI, kata Pramono, juga tidak akan menambah pasukan di wilayah itu.  Pasukan yang bertugas di Papua, katanya,  masih cukup mengamankan wilayah itu.
Sementara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolerir kegiatan apapun yang dapat mengancam keutuhan NKRI. "Kami tidak akan menolerir gerakan separatisme," ujarnya. Kementerian pertahanan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat di daerah untuk segera mengambil langkah seperlunya.
TMMDAda yang menduga bahwa aksi-aksi itu terkait dengan pertemuan para pengacara di London itu, tapi menurut KSAD Pramono  Edhie, aksi-aksi itu terjadi karena intensitas TNI yang terus membangun wilayah Papua melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
"Saya merasa bahwa meningkatnya gangguan di daerah Puncak Jaya itu karena kegiatan TNI yang sukses merebut hati rakyat. Dan itu sudah mengganggu mereka," katanya.
Dengan adanya TMMD itulah, Pramono menilai, separatis di Papua merasa terganggu. "Karena mereka selama ini menjanjikan adanya pembangunan, andai nanti sudah merdeka. Mereka itu sudah janji, sudah lama," katanya.
Menurut Edhie, oknum OPM yang menyerang TNI di Papua tidak senang dengan kegiatan  TMMD. Sejumlah personil TNI yang ditembak itu merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD. TNI memang sengaja memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM dalam program ini.
Ia menduga OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.
ReferendumAksi unjuk rasa Selasa 2 Agustus 2011 itu digelar serentak di tujuh kota di Papua. Ribuan warga yang tergabung dalam  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menuntut referendum.

Di Jayapura unjuk rasa dipusatkan di Expo Waena dan Lingkaran Abepura Jayapura. Aksi itu membuat jalur Jayapura menuju Bandara Sentani lumpuh total. Suasana lengang juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Abepura-Sentani. Sementara sejumlah toko memilih tutup, mengantisipasi kemungkinan rusuh.

Ketua KNPB, Maco Tabuni menegaskan bahwa dengan unjuk rasa di sejumlah kota itu, rakyat Papua hendak memperlihatkan kepada dunia  maupun pemerintah Indonesia bahwa mereka ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal.  “Ini pembuktian kepada dunia dan Indonesia, bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasibnya sendiri, melalui referendum yang digelar pihak ketiga, yakni dunia internasional," tandasnya.

Apapun hasil referendum itu harus diakui oleh masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Maco Tabuni menambahkan, aksi demo damai ini berlangsung serempak di Jakarta dan 7 Kabupaten di Papua. Dalam aksi di Jayapura itu, massa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari arah Waena menuju Lingkaran Abepura.  Mereka melakukan orasi politik tentang keinginan rakyat Papua, yakni referendum digelar di Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Marco Tabuni juga mengatakan, bahwa aksi penghadangan dan penembakan yang terjadi di Kampung Nafri Abepura, Senin 1 Agustus, bukan dilakukan kelompok OPM. "Saya berani jamin, pelaku penyerangan di Nafri bukan OPM," ucapnya disela-sela aksi unjuk rasa.

Sementara Panglima OPM wilayah Perbatasan RI-PNG (Keerom), Lambert Pekikir melalui telepon selulernya, mengaku, OPM tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Kampung Nafri. "Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Nafri, karena sementara ini OPM menurunkan senjata, menghormati unjuk rasa menuntut referendum hari ini. Sesuai perintah dari Petinggi OPM di Swedia, Yacob Pray," ungkapnya.

Lambert Pekikir juga tidak mengetahui kelompok mana yang melakukan penghadangan dan penyerangan. "Saya tidak tahu ini kelompok mana, yang pasti bukan OPM," paparnya.
Aksi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata tak dikenal  terjadi di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura, Papua, Senin 1 Agustus  2011, pukul 03.00 Waktu Indonesia Timur. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 luka-luka. Di lokasi penghadangan itu ditemukan bendera OPM.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat, khususnya masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan tuntutan referendum. Menurut dia, pertemuan International Lawyer for West Papua  di London, Inggris pada 3 Agustus 2011 yang meminta referendum di Papua, tidak populer di mata rakyat.
"Karena sebetulnya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja," kata Purnomo usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua, Kamis 4 Agustus 2011. Bahkan, menurut Purnomo, pertemuan tersebut tidak mendapat simpati dari Kerajaan Inggris. "Dan ternyata, responnya tidak begitu kuat di sana," tambahnya.
Purnomo mengingatkan seluruh pihak, terus mewaspadai gerakan-gerakan separatis dan upaya memisahkan Papua dari NKRI yang dilakukan segelintir orang. "Kita terus pantau dari berbagai aparat dan juga dengan daerah," ucapnya.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua

 

Dua Bentrok Berdarah di Papua, Apa Sebabnya?

Gerombolan menyerang di pagi buta. Siapa mereka. Kenapa massa Ilaga begitu mudah disulut.

Hari belum terang. Masih pukul tiga pagi Waktu Indonesia Timur. Senin 1 Agustus 2011 itu sebuah angkutan umum melaju. Dari arah Yotefa di Jayapura menuju Arso kabupaten Keerom. Arso itu penuh kampung transmigran. Kawasan yang cukup rata ketimbang Jayapura yang berlembah bukit.
Tak ada yang janggal. Angkutan itu melaju seperti hari yang sudah-sudah. Tapi ketika melaju di jalan menurun di kampung Nafri mobil itu mendadak berhenti. Tak bisa melaju. Terhalang batang-batang kayu yang melintang di jalan.
Sang sopir kaget. Juga para penumpang. Sebab tak ada hujan badai yang menumbangkan kayu-kayu itu ke jalan. Kekagetan itu berubah kenggerian, ketika sejumlah orang yang menenteng bedil dan kapak mendadak muncul. Di keremangan pagi itu susah menghitung berapa banyak kawanan ini. Cuma bisa mengira sekitar 10 orang. Mereka muncul dari belakang angkutan.
Kampung Nafri yang dirimbuni pohon kelapa nan teduh, pagi itu tersaput kenggerian. "Terjadi penganiayaan, penembakan terhadap masyarakat yang ada di dalam angkutan," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Senin 1 Agustus 2011.
Gerombolan itu memberondong pintu kanan mobil dengan 16 peluru.   Mengenai sejumlah orang. Mereka luka parah. Yang belum tertembus peluru berusaha kabur. Tapi disabet parang dan kapak. Sebagian mengalami luka robek.
Para pembunuh yang mengamuk seperti sapi gila itu juga menghabisi nyawa dua penumpang Toyota Hilux DS 5851 AD yang juga melintas di tempat kejadian. Mereka tewas dibantai di dalam mobil dengan cara dibacok. Nyawa prajurit TNI dari Batalyon Infantri 756 Senggi, Pratu Dominikus Kerap, yang melintas di lokasi kejadian juga melayang.
Salah seorang warga yang menumpang taksi berplat DS 7117 A juga tewas dibunuh. Kemarahan gerombolan ini menewaskan empat orang, sejumlah orang luka berat dan dua orang luka ringan. "Semua korban sipil kecuali satu TNI, tapi dia sedang pakai pakaian preman," kata Anton.
Apa motif gerombolan ini memang belum jelas. Polisi bilang motifnya adalah untuk  mengganggu ketenangan masyarakat.  Sebab dari aksi pagi buta itu, mereka tampaknya tidak menyasar kelompok tertentu.
Tapi siapa mereka juga belum dipastikan. Namun, polisi menemukan petunjuk: bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tertancap di tempat kejadian perkara (TKP). “Mereka menancapkan bendera OPM di TKP,” tambah Anton.
Selain bendera bintang kejora berukuran 1x2 meter, polisi juga menemukan empat selongsong peluru . “Dilihat dari selongsong, biasanya peluru dari senjata laras panjang,''ujar juru bicara Polda Papua.  Juga ditemukan tiga  tombak kayu, 3 anak panah, 2 buah parang, dan 1 tulang Kasuari.
Dia menambahkan, polisi telah memeriksa  lebih dari 5 saksi dalam kasus penghadangan dan penembakan itu. Polisi dibantu TNI masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengejaran. Benarkah OPM belum pasti memang. Sejumlah tokoh OPM, seperti Moses Weror di Madang PNG, belum bisa dikontak VIVAnews.com.
Tapi kampung Nafri, entah kenapa menjadi salah satu titik paling didih di porpinsi paling timur itu. Kampung itu terletak di dekat kota Jayapura. Ini satu-satunya jalan masuk dan keluar  Jayapura menuju kawasan transmigrasi di Arso dan perbatasan dengan Papua Nugini (PNG). Kampung ini terletak di pinggir laut.
Tak banyak warga pendatang di sini. Umumnya penduduk asli Papua. Meski penduduk asli di situ terkenal ramah, orang sering takut lewat daerah ini. Apalagi sendirian. Sebab kenggerian sering kali terjadi. Minggu 28 November 2010, misalnya, gerombolan orang tidak dikenal juga mencegat warga yang lewat di pagi hari.
Mereka menembak warga dengan bedil. Satu orang tewas dan sejumlah orang luka parah dan sekarat. Yang menggerikan adalah bahwa menurut Polda Papua, kawanan ini menenteng SS1, senjata yang tergolong canggih. Sempat beredar kabar bahwa para penyerang itu bukan OPM tapi sipil bersenjata. Siapa mereka belum jelas juga.
19 Orang tewas korban bentrok Ilaga
Papua belakangan ini kian memanas. Selain penembakan brutal di Nafri itu, juga terjadi kerusuhan di Ilaga, Kabupaten Puncak. Kerusuhan itu meletik semenjak  Sabtu  30 Juli 2011. Puncak kerusuhan itu terjadi  Minggu 31 Juli 2011, sekitar pukul 07.00 WIT.
Semula dikabarkan bahwa 17 korban tewas. Tapi hingga Senin sore, jumlah nyawa melayang sudah mencapai 19 orang.  Beruntung, "Saat ini situasi sudah terkendali," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Senin 1 Agustus 2011.

Anton memastikan bahwa kepolisian telah menurunkan satu pleton Brimob untuk menjaga lokasi bentrok. Jenazah korban bentrokan sudah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. "Polisi sedang melakukan olah TKP, mengumpulkan  barang bukti dan saksi-saksi, kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka," kata dia.
Kerusuhan di Ilaga dipicu proses tahapan Pilkada di kabupaten hasil pemekaran itu. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat menyebutkan bahwa ada dualisme rekomendasi dari partai Gerindra, untuk dua pasangan calon bupati.

''Ada dua rekomendasi yang dikeluarkan partai Gerindra, yakni untuk pasangan calon bupati Elvis Tabuni-Yosia Tembak dan Simon Alom-Heri Kosnai. Inilah yang kemudian memicu terjadinya bentrok, karena saling klaim mengklaim,''ujar anggota KPU Puncak, Herianus Pakage kepada wartawan di Jayapura.

KPUD Puncak, lanjutnya, membuka pendaftaran calon bupati pada 24-30 Juli 2011. Lalu kedua pasangan mendaftar. ''Awalnya, proses pendaftaran berjalan lancar, namun di akhir pendaftaran, bentrok kedua kubu terjadi,'' jelasnya.

Pasangan Elvis Tabuni-Yosia Tembak mendaftar pada 26 Juli dengan rekomendasi DPC Gerindra Puncak. Lantas, 30 Juli, giliran pasangan Simon Alom-Heri Kosnai yang mendaftar dengan membawa rekomendasi DPP Gerindra. Kedua  kubu saling tak terima.  Polisi lantas berupaya menghalau, tapi kedua massa tetap bentrok. Pada kerusuhan Sabtu 30 Juli 2011, empat orang tewas terkena tembakan aparat.
Tidak terima, Minggu 31 Juli kubu Simon Alom melakukan penyerangan dan sebanyak 14 pendukung Elvis Tabuni, tewas. ''Kedua kubu bentrok dengan menggunakan parang, tombak dan panah,'' kata Herianus.

Sampai saat ini situasi Ilaga Puncak masih mencekam. ''Kami anggota KPU memutuskan turun ke Jayapura karena situasi masih tegang, sekaligus untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi apakah menunda proses tahapan pilkada atau melanjutkannya,''kata dia. Jika tidak ada kerusuhan, KPU akan melangsungkan tahapan verifikasi pasangan calon pada Senin 1 Agustus.

Herianus Pakage melanjutkan, bentrok itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPU, karena dualisme rekomendasi pasangan calon, adalah urusan internal partai. ''Kami hanya mengimbau, dualisme
rekomendasi itu diselesaikan secara internal oleh partai,''imbuhnya.
Ditemui terpisah, Partai Gerindra membantah jadi penyebab bentrok berdarah. “'Partai Gerindra hanya merekomendasi satu pasangan calon yakni Simon Alom-Heri Kosnai sebagai calon bupati yang diusung. Rekomendasi terhadap mereka langsung dikeluarkan Gerindra pusat,'' ujar Wakil Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua, yang juga ketua DPC Gerindra kabupaten Puncak, Amir Mahmud Madubun kepada wartawan, Senin 1 Agustus di Jayapura.

Menurut dia, sesuai dengan aturan partai, calon kepala daerah yang diusung bertarung di Pilkada, harus mendapat rekomendasi DPP Gerindra. Dan Simon Alom sudah mendapatkannya secara resmi. ''Yang diusung secara resmi oleh Partai Gerindra hanya Simon Alom,''singkatnya.

Terkait kerusuhan yang terjadi, lanjutnya, akibat dari sikap KPUD Puncak yang bertindak tidak netral. ''Gerindra hendak mendaftarkan pasangan Simon Alom-Heri Kosnai, tapi KPUD Puncak menolak, dengan alasan, ada dualisme rekomendasi. Mestinya, dalam tahapan pendaftaran, semua yang mendaftar harus diterima dulu, baru kemudian diverifikasi. Jika hasil verifikasi persyaratan tidak memenuhi aturan, baru dianggap tidak lolos.”
"Tapi, yang terjadi, saat kami mendaftarkan pasangan yang diusung partai secara resmi, KPU menolak dengan alasan, ada dualism rekomendasi, sehingga harus diselesaikan dulu secara partai. KPU kan
sudah kerja tidak sesuai aturan," kata dia.

Menurut Madubun, yang juga menyaksikan kerusuhan antar dua kubu itu, karena sikap KPUD Puncak yang tidak netral, memancing emosi pendukung kedua kubu. ''Saat itu kami hanya diterima KPUD di halaman di luar pagar, tiba-tiba sekelompok massa dari pendukung pasangan calon Elvis Tabuni  menyerang massa pendukung Simon Alom. Polisi mencoba menghalau, dengan mengeluarkan tembakan, tapi malah korban jatuh sebanyak empat orang, ''ungkapnya.

Ketika bentrok terjadi, lanjut dia, pihaknya berupaya menyelamatkan diri dari tempat kejadian, ke pos polisi terdekat. ''Karena situasi tiba-tiba tidak tekendali, kami pun ketakutan,''imbuhnya.

Setelah bentrok hari pertama dengan menewaskan empat warga, bentrok susulan kembali tejadi Minggu pagi yang menewaskan 15 warga. Selain itu rumah dan mobil milik Elvis Tabuni juga ikut dibakar massa. "Kami juga ketakutan, pasalnya untuk keluar dari Ilaga hanya bisa dengan pesawat, dan baru Senin pagi kami bisa keluar menuju Timika," ungkapnya.

Gerindra, tambah dia, akan menggungat KPUD Puncak secara hukum, karena telah bertindak menyimpang dari aturan. ''Kami akan gugat KPU Puncak karena bekerja diluar mekanisme aturan yang ditetapkan,''imbuhnya.
Laporan: Banjir Ambarita| Papua

 

Pembubaran KPK, Mungkinkah?

KPK bisa dibubarkan jika UU yang mengatur pembentukan KPK dicabut pemerintah dan DPR.



Tiga hari menjelang bulan suci Ramadan, Jumat, 29 Juli 2011, Ketua DPR, Marzuki Alie, kembali memicu kontroversi. Kali ini ia mengangkat wacana pembubaran KPK.
Menurutnya, KPK tidak banyak membawa perubahan, lebih banyak melakukan manuver politik ketimbang pemberantasan korupsi, dan beberapa petingginya diduga melanggar kode etik dengan menemui Nazaruddin untuk membicarakan suatu kasus.

“Kalau memang terbukti ada pertemuan antara pimpinan KPK dan Nazaruddin, perlu dipikirkan kembali apakah lembaganya perlu dibubarkan. Kalau KPK sebagai lembaga ad hoc kini sudah tidak dipercaya lagi, maka apa gunanya lembaga ini?” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 29 Juli  2011 kemarin.

Publik bereaksi keras. Sejumlah tokoh nasional ramai-ramai melontarkan kecaman kepada sang Ketua DPR. Kritikan pedas disampaikan oleh mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
“Kalau ada oknum melanggar hukum lalu lembaganya dibubarkan, ya banyak lembaga yang bubar, termasuk DPR, karena anggota DPR juga ada yang melanggar hukum,” kata Kalla.

JK lantas mengingatkan, institusi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan juga memiliki oknum pelanggar hukum. “Ada oknum jaksa, oknum hakim, dan oknum polisi yang ditangkap karena menerima suap. Lalu apakah kejaksaan dan kepolisian juga harus dibubarkan?” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid. Menurut dia, pernyataan Marzuki sangat sembrono dan berpotensi menjatuhkan semangat masyarakat untuk memberantas korupsi. “Rakyat itu justru ingin KPK ada di tiap kecamatan. Tanya saja rakyat satu per satu. Rakyat itu maunya korupsi dibumihanguskan. Ini kok malah minta KPK dibubarkan,” kritik Nusron.

Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan bahwa wacana pembubaran KPK bukan pertama kalinya muncul ke publik. “Itu sudah sejak lama,” kata Zainal.
Bila ditarik ke belakang, pernyataan Zainal tersebut terkonfirmasi oleh testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar pada tanggal 16 Mei 2009. Saat itu, Antasari melaporkan adanya dugaan suap di tubuh KPK terkait kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang melibatkan Dirut PT Masaro yang kini buron, Anggoro Widjojo. ICW lantas menilai, testimoni Antasari itu merupakan bagian dari upaya pelemahan terhadap KPK.

Mantan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Soeripto, bahkan menduga testimoni Antasari tersebut satu paket dengan skenario pembubaran KPK. “Ada skenario besar yang dimainkan konglomerat dan koruptor hitam. Skenario ini bisa melibatkan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semua bisa terlibat dalam konspirasi,” kata Soeripto yang juga mantan anggota Badan Intelijen Negara.

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho curiga, wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Marzuki itu merupakan cerminan sikap DPR dan Partai Demokrat. Maklum, Marzuki juga menduduki jabatan yang cukup strategis di Demokrat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai.

“Jangan-jangan ucapan Marzuki itu secara tidak langsung representasi sikap DPR dan Demokrat. Ini sangat mungkin, karena kedua institusi tersebut belakangan ini sangat terganggu dengan KPK terkait kasus Nazaruddin yang meledak,” kata Emerson, Minggu, 31 Juli 2011.

Seperti diketahui, Nazaruddin yang kini buron dan menjadi tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, merupakan mantan Bendahara Umum Demokrat dan mantan anggota Komisi Hukum dan Komisi Energi DPR.

Kecurigaan ICW itu pun membuat DPR kelabakan. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy, menegaskan bahwa pernyataan Marzuki bukanlah sikap resmi DPR secara kelembagaan. Tjatur berpendapat, Marzuki terlalu dini melontarkan wacana.
“Saya justru menolak gagasan pembubaran KPK. Mungkin Pak Marzuki tidak melihat dampak luas dari ucapannya,” kata Ketua Fraksi PAN itu.

KPK juga menyesalkan pernyataan Ketua DPR. Menurut Penasehat KPK, Said Zainal Abidin, bila maksud ucapan Marzuki adalah mengkritik dugaan adanya pertemuan pimpinan KPK dengan Nazaruddin, maka KPK telah membentuk Komite Etik untuk menyelidiki kebenaran dari tudingan Nazaruddin tersebut.

“Komite Etik akan bertindak independen. KPK bahkan melibatkan unsur eksternal dalam komposisi keanggotaan Komite Etik agar lebih adil. Jadi jelas, KPK ingin melakukan pembersihan sebagaimana mestinya,” tegas Said.

Tak Mudah Bubarkan KPK

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Azis Syamsuddin, menyatakan tak mudah membubarkan KPK, sekalipun KPK adalah lembaga yang bersifat ad hoc. “Tidak ada satu orang pun yang bisa membubarkan KPK. Salah besar bila Marzuki mengatakan bubarkan KPK. Itu mimpi di siang bolong,” kata Azis.

Tapi, bukan berarti KPK tak bisa dibubarkan. Azis menjelaskan, KPK hanya bisa dibubarkan apabila UU yang mengatur pembentukan KPK dicabut oleh pemerintah dan DPR. Itu pun harus dengan alasan yang jelas. “Misalnya KPK tak jalan sama sekali, lantas tugasnya diambil alih atau dikembalikan ke penegak hukum lain,” tutur Azis.

Namun, politisi Golkar itu yakin, suara sebagian pihak yang mewacanakan pembubaran KPK tidak akan berbuah menjadi kenyataan. “Pembubaran KPK harus menggunakan UU juga. Artinya, dengan kesepakatan DPR dan pemerintah, dengan memperhatikan tuntutan publik,” tegas anggota Komisi Hukum lainnya, Bambang Soesatyo.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, bahkan menegaskan KPK mulak dibutuhkan untuk memberantas praktek korupsi di tanah air. “KPK harus tetap eksis, dan harus tetap bersih. Kepercayaan terhadap KPK harus dipertahankan karena Indonesia membutuhkannya untuk menghajar korupsi,” kata Tifatul.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, meminta semua pihak untuk tidak langsung memvonis Marzuki ingin membubarkan KPK.  Sutan menjelaskan, konteks pernyataan Marzuki tersebut lebih sebagai bentuk keprihatinan Marzuki terhadap kondisi KPK saat ini. “Itu justru bentuk kecintaan beliau kepada KPK,” kata Sutan.

ICW: Marzuki Alie Tidak Pantas Dipertahankan

Tak ada prestasi membanggakan dari Marzuki Alie, sehingga tidak pantas dipertahankan.

Desakan Marzuki Alie dicopot dari DPR terus bergulir. Setelah muncul opsi tidak percaya dari sejumlah legislator, kini kalangan masyarakat sipil turut mendesak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai tidak ada prestasi membanggakan dari Marzuki Alie, sehingga tidak pantas dipertahankan.

"Saya tak melihat prestasi Marzuki Alie sehingga layak dipertahankan, karena ramai kontroversi tapi sepi prestasi," kata Donald kepada VIVAnews, Jumat 5 Agustus 2011.

Menurut Donald, Marzuki Alie sudah berulangkali melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Sebab itu, Marzuki dinilai tak layak lagi memimpin lembaga sepenting DPR. "Partai Demokrat sudah saatnya memilih kader terbaiknya untuk duduk menjadi orang nomor satu di parlemen," kata Donal.

"Kontroversi Marzuki Alie sudah berkali-kali sesungguhnya Demokrat punya tanggung jawab memilih kader terbaiknya jadi pimpinan DPR," katanya.

Donal mengungkapkan, kalau benar Marzuki sudah dievaluasi partai, harus dibuka ke publik. Menurutnya, tidak cukup hanya menyatakan sudah dievaluasi dan hasilnya dinyatakan tidak bersalah. "Sebagaimana dalam proses hukum, aparat memeriksa tersangka jelas kesalahannya apa, ada saksi ada bukti," katanya.

Sebelumnya, anggota DPR Abdul Malik Haramain, Teguh Juwarno dan Bambang Soesatyo mewacanakan penggalangan mosi tak percaya lintas fraksi terhadap Marzuki. Pernyataan Marzuki soal pembubaran KPK dan pemaafan koruptor menjadi pemicu.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, upaya penggalangan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh beberapa politisi di DPR itu tidak berdasar.

"Ya nggak ada tata tertibnya lah, tata tertib nggak ada, Undang-undang juga tidak mengatur," kata Marzuki ditemui usai acara buka puasa dan tarawih bersama di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011.

Menurut Marzuki, pimpinan DPR hanya bisa dievaluasi oleh partai. Apakah dipertahankan atau diganti sepenuhnya kewenangan partainya, bukan pihak luar. "Pimpinan DPR itu dievaluasi oleh partai. Itu ketentuannya. Jadi, yang bisa menggantikan pimpinan DPR hanyalah partai," katanya.

Adanya desakan evaluasi itu, Marzuki juga minta anggota lain dievaluasi. Menurutnya, seluruh anggota DPR harus dievaluasi partai masing-masing.
"Memang, itu (evaluasi) kewaji¡an undang-undang. Jadi tidak perlu dipersoalkan, cuma memang selama ini tidak terungkap keluar dan itu juga saya tanyakan seluruh anggota DPR itu harus dievaluasi oleh partainya. Seluruhnya, bukan hanya pimpinan DPR," katanya.