Anas pernah tercatat sebagai komisaris di dua perusahaan Nazaruddin.
Bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (ANTARA/Andika Wahyu)
Seperti diketahui, Nazaruddin masuk ke Demokrat bersama Anas pada 2005. Pada 2004, Nazaruddin adalah calon anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, tapi dia gagal. Sedangkan Anas saat itu masih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum.
Pada 2005, Anas dan Nazaruddin bersama-sama masuk Demokrat. Saat itu Anas langsung terpilih menjadi Ketua DPP Demokrat Bidang Politik, sedangkan Nazaruddin terpilih menjadi wakil bendahara.
Hubungan Anas dan Nazaruddin 'terjalin lebih erat' saat Anas membeli 30 persen saham Nazar di PT Anugerah Nusantara. Berdasarkan dokumen yang diperoleh VIVAnews, pembelian saham itu dilakukan pada 1 Maret 2007. Nota jual beli saham itu ditandatangani Notaris H Asman Yunus pada 2 Mei 2007 di Pekanbaru.
Kemudian pada 2008, Anas juga disebut memiliki saham di salah satu perusahaan Nazaruddin, PT Panahatan. Berdasarkan dokumen PT Panahatan yang diperoleh VIVAnews.com, pada 2008, Anas dan Nazaruddin memiliki saham sejumlah 35.000 lembar. Sisanya, saham dimiliki oleh sepupu Nazaruddin, M Nasir, yakni 30 ribu lembar saham.
Dengan nilai satu lembar saham Rp1 juta, berarti Anas Urbaningrum memegang saham di PT Panahatan senilai Rp35 miliar, Muhammad Nazaruddin Rp35 miliar, dan M Nasir Rp30 miliar.
Saat itu susunan pengurus di PT Panahatan adalah Nasir sebagai direktur, sedangkan Nazaruddin sebagai Komisaris Utama, serta Anas sebagai komisaris.
Mengenai kepemilikan saham ini, Nazaruddin mengakuinya. "Itu perusahaan Anas dan PT Anak Negeri adalah anak perusahaan PT Anugerah. Saya anak buah Anas," kata Nazaruddin dalam pesan BlackBerry Messenger yang diterima VIVAnews.com beberapa waktu lalu.
Anas pun sudah membantah mengenai keterangan Nazaruddin itu. "Ya BBM (BlackBerry Messenger) yang keliru semua kok. Kan sudah saya bantah," kata Anas pekan lalu. Saat ini, Anas pun dikabarkan sudah tidak lagi menjadi komisaris di 2 perusahaan tersebut.
'Kedekatan' Anas dan Nazaruddin kembali tercipta. Pada Mei 2010, Anas yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kemudian mengangkat Nazaruddin sebagai bendahara umum.
'Perpecahan' Nazaruddin dan Anas mulai tampak saat Nazar disebut-sebut terlibat dalam kasus suap wisma atlet. Nazaruddin melalui pesan BBM berulang kali menyerang Anas. Nazar menyebut, ada dana yang mengalir ke Anas dari proyek wisma atlet saat kongres Demokrat 2010.
"Kalau soal wisma atlet yang nilai proyek Rp200 miliar, sudah dialokasikan Rp16 miliar, Rp9 miliar untuk DPR lewat Paul, dan Rp7 miliar dialokasikan untuk tim kongres pemenangan Anas.
Untuk pro Ambalan Rp1,2 triliun dana yang sudah dialokasikan Rp100 miliar. Dengan rician ke DPR lebih kurang Rp30 miliar lewat pengusaha teman Anas namanya Mahfud, Rp50 miliar untuk pemenangan Anas waktu kongres dan ke tim konsultan Anas calon presiden Ipang konsultan Rp20 miliar."
Nazar juga menyatakan Anas yang menyuruhnya pergi ke Singapura. "Dari awal saya tidak mau ke Singapura, tetapi disuruh menghindar dulu 3 tahun ke Singapura. Saya benar-benar terjebak. Makanya saya akan buka semua dokumen yang ada. Saya disuruh menghindar dan menenangkan diri. Ternyata di Indonesia dia mengatur skenario saya lari," beber Nazar.
Anas sudah membantah keras tudingan Nazar itu. Anas juga membantah kemenangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lantaran karena dia menggelontorkan dana kepada para pemegang suara. "Tanya saja pendukung saya, yang memilih saya," kata Anas.
Anas pun membantah dirinya menyuruh Nazaruddin pergi ke Singapura. "Sampeyan ini ada-ada saja," kata Anas.
Posisi Nazaruddin sebagai bendahara Demokrat pun sudah dicopot. Bahkan Anas juga memecat Nazaruddin dari Demokrat dan me-recall Nazar dari DPR.
Nazaruddin enggan berkomentar mengenai serangan bertubi-tubi ke Anas itu. "Yang saya sampaikan adalah fakta hukum dan yang benar," tutur Nazar dalam pesan BBM-nya. (sj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar