net
Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi
Berita Lainnya
JAKARTA
- Kunjungan anggota Komisi I DPR RI ke Jerman dengan anggaran Rp 3,1
miliar, ditambah memboyong keluarga, langsung mendapat kritik dan
cibiran dari para mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di negera Panser
tersebut.
Kegiatan Komisi I dengan uang rakyat tersebut, adalah satu dari beberapa agenda kunjungan parlemen Indonesia, yang katanya dalam rangka kunjungan kerja dan pengawasan.
Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, alokasi anggaran "plesiran" anggota DPR ke luar negeri untuk 2012 sebesar Rp140.852.557.000 atau Rp 140 miliar dan alokasi anggaran untuk 2011 sebesar Rp137.450.310.000 atau 137 miliar.
"Alokasi Anggaran Plesiran DPR pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 sebesar Rp 140 miliar," kata Kordinator Investigasi dan advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (30/4/2012).
Alokasi anggaran "plesiran" DPR pada 2012 tersebut terjadi kenaikan sekitar Rp 3,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagaimana rincian pada DIPA DPR, FITRA mempunyai beberapa catatan mengenai peningkatan anggaran plesiran parlemen Indonesia ini.
FITRA mengakui terjadi pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri dari komisi I sampai XI dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah sebesar Rp 18,2 miliar, dari Rp 27,3 miliar untuk 2012 menjadi Rp 45,5 miliar untuk 2011.
Namun, FITRA juga menangkap pengurangan tersebut bagian dari taktik penganggaran. Sebab, di sisi lain mereka menaikkan anggaran untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR.
Uchok menjelaskan, anggaran kunjungaan plesiran DPR sebesar Rp 140 untuk 2012 miliar tersebut sudah termasuk asuransi perjalanan sebesar Rp 861 juta dan biaya visa kunjungan sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan, anggaran kunjungan plesiran DPR sebesar Rp 137 miliar untuk 2011 mengalokasikan biaya asuransi perjalanan sebesar Rp 674 juta dan visa sebesar Rp 1,6 miliar.
Sementara, total alokasi anggaran untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai dari komisi I sampai XI, ditambah Baleg, adalah sebesar Rp 39,2 miliar untuk 2012, dan sebesar Rp 22,3 miliar untuk 2011, atau dinaikkan sekitar Rp 16,9 miliar.
Kenaikan ini dikarenakan, setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungaan kerja Luar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan Badan Begislasi (Baleg) untuk 2012, rata-rata dipatok sebesar Rp 3,2 miliar. Padahal, untuk 2011, hanya sebesar Rp 1,7 miliar untuk satu komisi atau satu alat perlengkapan DPR.
"Jadi, dari jumlah total anggaran plesiran sebesar Rp 140 miliar, anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk 'Pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah mereka turunkan anggarannya," jelasnya.
Atas masalah anggaran ini, FITRA mendesak Sekjen, BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR, dan anggota Dewan, untuk memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negerinya.
Sebab, masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangaan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2012. Disebutkan di Pasal 43 ayat (1), bahwa batas akhir penerimaan usul revisi anggaran di Dirjen Anggaran adalah pada 12 Oktober 2012 dan di Dirjen Perbendaharaan pada 29 Oktober 2012.
Jika pihak DPR tidak merevisi dan anggaran plesiran ke luar negeri tetap "gede", maka makin banyak masyarakat yang tidak menyukai anggota DPR seperti kejadian memalukan penolakan kedatangan Komisi I oeh para mahasiswa di Jerman.
"Daripada anggota Dewan berkunjung ke luar negeri yang hanya menghabiskan devisa negara saja, lebih baik devisa negara dihabiskan di dalam negeri. Sebetulnya, anggota dewan itu, kalau mau belajar bukan diluar negeri, tapi belajar sama rakyat yang ada pada dapil masing-masing, agar tetap berpihak kepada kepentingaan rakyat bukan membela pemerintah SBY," pungkasnya.
Kegiatan Komisi I dengan uang rakyat tersebut, adalah satu dari beberapa agenda kunjungan parlemen Indonesia, yang katanya dalam rangka kunjungan kerja dan pengawasan.
Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, alokasi anggaran "plesiran" anggota DPR ke luar negeri untuk 2012 sebesar Rp140.852.557.000 atau Rp 140 miliar dan alokasi anggaran untuk 2011 sebesar Rp137.450.310.000 atau 137 miliar.
"Alokasi Anggaran Plesiran DPR pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 sebesar Rp 140 miliar," kata Kordinator Investigasi dan advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (30/4/2012).
Alokasi anggaran "plesiran" DPR pada 2012 tersebut terjadi kenaikan sekitar Rp 3,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagaimana rincian pada DIPA DPR, FITRA mempunyai beberapa catatan mengenai peningkatan anggaran plesiran parlemen Indonesia ini.
FITRA mengakui terjadi pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri dari komisi I sampai XI dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah sebesar Rp 18,2 miliar, dari Rp 27,3 miliar untuk 2012 menjadi Rp 45,5 miliar untuk 2011.
Namun, FITRA juga menangkap pengurangan tersebut bagian dari taktik penganggaran. Sebab, di sisi lain mereka menaikkan anggaran untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR.
Uchok menjelaskan, anggaran kunjungaan plesiran DPR sebesar Rp 140 untuk 2012 miliar tersebut sudah termasuk asuransi perjalanan sebesar Rp 861 juta dan biaya visa kunjungan sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan, anggaran kunjungan plesiran DPR sebesar Rp 137 miliar untuk 2011 mengalokasikan biaya asuransi perjalanan sebesar Rp 674 juta dan visa sebesar Rp 1,6 miliar.
Sementara, total alokasi anggaran untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai dari komisi I sampai XI, ditambah Baleg, adalah sebesar Rp 39,2 miliar untuk 2012, dan sebesar Rp 22,3 miliar untuk 2011, atau dinaikkan sekitar Rp 16,9 miliar.
Kenaikan ini dikarenakan, setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungaan kerja Luar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan Badan Begislasi (Baleg) untuk 2012, rata-rata dipatok sebesar Rp 3,2 miliar. Padahal, untuk 2011, hanya sebesar Rp 1,7 miliar untuk satu komisi atau satu alat perlengkapan DPR.
"Jadi, dari jumlah total anggaran plesiran sebesar Rp 140 miliar, anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk 'Pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah mereka turunkan anggarannya," jelasnya.
Atas masalah anggaran ini, FITRA mendesak Sekjen, BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR, dan anggota Dewan, untuk memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negerinya.
Sebab, masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangaan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2012. Disebutkan di Pasal 43 ayat (1), bahwa batas akhir penerimaan usul revisi anggaran di Dirjen Anggaran adalah pada 12 Oktober 2012 dan di Dirjen Perbendaharaan pada 29 Oktober 2012.
Jika pihak DPR tidak merevisi dan anggaran plesiran ke luar negeri tetap "gede", maka makin banyak masyarakat yang tidak menyukai anggota DPR seperti kejadian memalukan penolakan kedatangan Komisi I oeh para mahasiswa di Jerman.
"Daripada anggota Dewan berkunjung ke luar negeri yang hanya menghabiskan devisa negara saja, lebih baik devisa negara dihabiskan di dalam negeri. Sebetulnya, anggota dewan itu, kalau mau belajar bukan diluar negeri, tapi belajar sama rakyat yang ada pada dapil masing-masing, agar tetap berpihak kepada kepentingaan rakyat bukan membela pemerintah SBY," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar