Hendri Damanik, Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan KPAID Provinsi Kalbar
“Umumnya kasus yang dilaporkan adalah pelecehan seksual dan kekerasan. Sementara untuk kasus hak asuh hanya sedikit yang dilaporkan,” ujar Alik kepada Rakyat Kalbar, Selasa (26/2).
Alik akui, KPAID bukan lembaga yang melakukan eksekusi di lapangan. Tetapi hanya melakukan pendampingan jika ada laporan yang masuk dari masyarakat.
“Kita juga mengalami keterbatasan sarana, terutama tidak adanya rumah penampungan sementara untuk para korban,” tutur Alik.
Ia mengatakan pihaknya sangat berhati-hati menangani laporan yang masuk dan tidak gegabah dalam meng-handle persoalan yang ada, dengan terlebih dahulu menelusuri kasus yang dilaporkan.
Sebab, penanganan kasus tersebut melibatkan kepolisian dan arahnya meminta keadilan serta proses hukum.
Lebih lanjut, berikut wawancara dengan kolega Alik, Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan KPAID Provinsi Kalbar Hendri Damanik:
Dari Januari-Februari 2013, berapa banyak kasus yang masuk ke KPAID?
Kalau untuk bulan Januari-Februari 2013, KPAID Provinsi Kalbar sudah menangani sebanyak tujuh kasus. Terdiri dari kasus persetubuhan anak bawah umur, kekerasan fisik pada anak, kekerasan seksual, perlindungan pendidikan pada anak-anak, pengaduan surat, dan anak berhadapan dengan hukum.
Sudah berapa kasus yang dilaporkan ke polisi?
Sudah empat kasus yang kita proses ke pihak kepolisian. Yaitu kasus persetubuhan anak bawah umur, kekerasan seksual, kekerasan fisik terhadap anak, dan anak berhadapan dengan hukum.
Terus apa pandangan Anda terhadap kasus-kasus ini?
Ya, memang kalau kita lihat, dari empat kasus ini kurangnya pengawasan orang tua sendiri kepada anak-anaknya. Kita harap pihak orang tua harus tetap menjaga dan memerhatikan dengan serius gerak-gerik anak-anaknya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar