Sintang – Bupati Sintang Drs Milton Crosby
MSi, melarang para camat sekabupaten yang dipimpinnya untuk hadir
maupun mengirim utusan pada Gawai Dayak Sintang yang akan dihelat Rabu
(18/7) mendatang.
“Silakan saja Gawai Dayak dilaksanakan. Tapi dalam konteks jabatan, saya melarang camat untuk pergi. Karena yang berhak memerintah camat itu hanya bupati. Coba dipahami struktur organisasinya,” tegasnya di sela launching e-KTP di Kantor Camat Sintang, Senin (16/7).
Namun begitu, Milton tidak melarang para camat itu menghadiri gawai dalam kapasitas pribadi. Kalau pergi mengenakan kemeja batik, tidak seragam dinas jabatan, ya oke-oke saja.
“Camat bisa saja pergi ke kegiatan tersebut, namun tidak dengan kapasitas jabatannya. Tidak boleh orang bukan bupati perintah camat,” tegas Milton.
Menurut Milton, pelaksanaan Gawai Dayak pada 18 Juli mendatang dipersilakan untuk dilanjutkan. Hanya saja diakuinya bahwa bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp 150 juta terpaksa belum bisa dicairkan.
“Saya memang yang melarangnya (cairkan, red). Karena masih ada masalah di DAD yang belum terselesaikan. Ada terbentuk kelompok-kelompok di dalam DAD itu. Terjadi juga persoalan teknis dan salah paham yang harus diselesaikan,” bebernya.
Selain alasan karena yang berhak memerintah camat adalah bupati sesuai hierarki pemerintahan, Milton juga sudah berpesan agar kegiatan Gawai Dayak jangan disusupi dengan pesan-pesan politis.
“Saya sudah pesankan, kalau kegiatan itu jangan ada pesan politis. Karena saya ingin membangun demokrasi yang cerdas di Sintang ini,” pungkasnya. (din)
“Silakan saja Gawai Dayak dilaksanakan. Tapi dalam konteks jabatan, saya melarang camat untuk pergi. Karena yang berhak memerintah camat itu hanya bupati. Coba dipahami struktur organisasinya,” tegasnya di sela launching e-KTP di Kantor Camat Sintang, Senin (16/7).
Namun begitu, Milton tidak melarang para camat itu menghadiri gawai dalam kapasitas pribadi. Kalau pergi mengenakan kemeja batik, tidak seragam dinas jabatan, ya oke-oke saja.
“Camat bisa saja pergi ke kegiatan tersebut, namun tidak dengan kapasitas jabatannya. Tidak boleh orang bukan bupati perintah camat,” tegas Milton.
Menurut Milton, pelaksanaan Gawai Dayak pada 18 Juli mendatang dipersilakan untuk dilanjutkan. Hanya saja diakuinya bahwa bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp 150 juta terpaksa belum bisa dicairkan.
“Saya memang yang melarangnya (cairkan, red). Karena masih ada masalah di DAD yang belum terselesaikan. Ada terbentuk kelompok-kelompok di dalam DAD itu. Terjadi juga persoalan teknis dan salah paham yang harus diselesaikan,” bebernya.
Selain alasan karena yang berhak memerintah camat adalah bupati sesuai hierarki pemerintahan, Milton juga sudah berpesan agar kegiatan Gawai Dayak jangan disusupi dengan pesan-pesan politis.
“Saya sudah pesankan, kalau kegiatan itu jangan ada pesan politis. Karena saya ingin membangun demokrasi yang cerdas di Sintang ini,” pungkasnya. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar