DPP Golkar Backup Morkes-Burhan di Pusat
Pontianak – Banyak program yang mendesak
di Kalbar masih sangkut di berbagai kementerian dinilai sebagai dampak
dari posisi gubernur yang lemah dari partai oposisi di parlemen.
“Gubernur harus ada backup yang kuat di pusat. Selama ini Gubernur Kalbar dari pihak oposisi, sehingga lemah untuk mengurusi APBN, regulasi, dan perhatian SBY di Kalbar kurang,” kata Indra J Piliang, Direktur Eksekutif YHB Indonesia usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Expert Meeting Visi-Misi calon Gubernur Partai Golkar di Pontianak, Minggu (27/5).
Menurut dia, dibutuhkan hubungan yang baik dan posisi tawar yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga program mendesak yang harus dilaksanakan di provinsi ini bisa dengan mudah terealisasi.
“Kalbar tidak lagi dianggap provinsi oposisi. Sehingga dibutuhkan pemimpin di luar oposisi parlemen,” jelas Indra.
Menurutnya, melalui FGD dibangun sistematika kerja yang lebih partisipatif dengan mendengarkan suara rakyat sebagaimana pernah dilakukan Tim Sukses Morkes Effendi ketika berkeliling ke 14 kabupaten/kota dan digabungkan dengan pendapat para ahli yang menguasai bidang-bidang terkait.
“FGD ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar,” katanya.
Visi misi yang akan diusung Pak Morkes dan Pak Burhan nantinya, kata Indra, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila terpilih.
“Dengan adanya panduan sejak awal, grand design dari Kalbar lima tahun ke depan sudah dicetak dari awal. Bukan sekadar janji, tapi merupakan bagian dari rencana besar,” jelasnya.
Sebagai contoh adalah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak dan pembangunan runway baru Bandara Supadio. Soal ketiadaan pelabuhan internasional, sering kali dijadikan alasan investor untuk mengurungkan investasinya.
Sedangkan runway baru dibutuhkan bagi kesiapan menyongsong kebijakan beberapa maskapai yang akan segera mengganti pesawat lama mereka dengan produk lebih baru seperti B737-800 NG, B737-900 ER, maupun Airbus A-330 yang menuntut runway lebih panjang dan lebih kuat daya dukung landasannya.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan, memang PDIP sebagai partai oposisi juga menjadi kendala, karena bagaimanapun hubungan partai di pemerintahan pusat sangat memengaruhi hubungan partai yang ada di daerah.
“Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar ini.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama partai koalisi pemerintah itu pasti ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah juga dari kader-kadernya. Ini agar kebijakan bisa sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli.
Ditetapkan pasangan itu oleh DPP sebagai calon dari Golkar, konsolidasi untuk menggerakkan mesin partai, ditambah partai koalisi dan jaringan di luar untuk memenangkan pilgub siap dijalankan.
“Begitu saatnya setelah pendaftaran calon, kita akan memperluas jaringan untuk memantapkan kemenangan ini. Kita tidak bisa target angka, tapi harus menang, bisa mengalahkan incumbent,” ujar Zulfadhli.
Disinggung soal visi-misi, mantan Bupati Ketapang dua periode ini menjelaskan, itu dibuat dari hasil FGD yang sudah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Masalah utama adalah soal infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius hingga ke daerah perbatasan dan daerah terpencil. Setelah itu barulah pada persoalan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Morkes mengatakan untuk menetapkan prioritas pembangunan nantinya haruslah bertanya kepada masyarakat. Program-program pembangunan itu nantinya juga harus berkeadilan, sehingga terjadi pemerataan, tidak ada kecemburuan. “Pemekaran wilayah juga mutlak dilakukan. Itu juga salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai pemimpin, Morkes menegaskan jangan menunjukkan hal-hal yang berbau provokasi. Contoh kecil, rumah dinas dicat warna yang identik dengan partainya, kemudian VIP Bandara Supadio dicat warna merah. “Harus dimulai dari pemerintah. Kalau jadi gubernur, saya tidak boleh mengecat rumah dinas warna kuning. Karena dari contoh kecil itu saja sudah menunjukkan provokasi secara tidak langsung,” tuntas dia. (jul/*)
“Gubernur harus ada backup yang kuat di pusat. Selama ini Gubernur Kalbar dari pihak oposisi, sehingga lemah untuk mengurusi APBN, regulasi, dan perhatian SBY di Kalbar kurang,” kata Indra J Piliang, Direktur Eksekutif YHB Indonesia usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Expert Meeting Visi-Misi calon Gubernur Partai Golkar di Pontianak, Minggu (27/5).
Menurut dia, dibutuhkan hubungan yang baik dan posisi tawar yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga program mendesak yang harus dilaksanakan di provinsi ini bisa dengan mudah terealisasi.
“Kalbar tidak lagi dianggap provinsi oposisi. Sehingga dibutuhkan pemimpin di luar oposisi parlemen,” jelas Indra.
Menurutnya, melalui FGD dibangun sistematika kerja yang lebih partisipatif dengan mendengarkan suara rakyat sebagaimana pernah dilakukan Tim Sukses Morkes Effendi ketika berkeliling ke 14 kabupaten/kota dan digabungkan dengan pendapat para ahli yang menguasai bidang-bidang terkait.
“FGD ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar,” katanya.
Visi misi yang akan diusung Pak Morkes dan Pak Burhan nantinya, kata Indra, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila terpilih.
“Dengan adanya panduan sejak awal, grand design dari Kalbar lima tahun ke depan sudah dicetak dari awal. Bukan sekadar janji, tapi merupakan bagian dari rencana besar,” jelasnya.
Sebagai contoh adalah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak dan pembangunan runway baru Bandara Supadio. Soal ketiadaan pelabuhan internasional, sering kali dijadikan alasan investor untuk mengurungkan investasinya.
Sedangkan runway baru dibutuhkan bagi kesiapan menyongsong kebijakan beberapa maskapai yang akan segera mengganti pesawat lama mereka dengan produk lebih baru seperti B737-800 NG, B737-900 ER, maupun Airbus A-330 yang menuntut runway lebih panjang dan lebih kuat daya dukung landasannya.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan, memang PDIP sebagai partai oposisi juga menjadi kendala, karena bagaimanapun hubungan partai di pemerintahan pusat sangat memengaruhi hubungan partai yang ada di daerah.
“Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar ini.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama partai koalisi pemerintah itu pasti ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah juga dari kader-kadernya. Ini agar kebijakan bisa sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli.
Ditetapkan pasangan itu oleh DPP sebagai calon dari Golkar, konsolidasi untuk menggerakkan mesin partai, ditambah partai koalisi dan jaringan di luar untuk memenangkan pilgub siap dijalankan.
“Begitu saatnya setelah pendaftaran calon, kita akan memperluas jaringan untuk memantapkan kemenangan ini. Kita tidak bisa target angka, tapi harus menang, bisa mengalahkan incumbent,” ujar Zulfadhli.
Siap mental
Calon Gubernur Kalbar H Morkes Effendi SPd MH menyatakan kesiapan mental dan fisik serta organisasi politiknya untuk mendaftar ke KPU pada Juni mendatang. “Secara fisik, mental, dan organisasi sudah siap. Sudah ada SK penetapan dari Partai Golkar untuk saja maju bersama Burhanuddin A Rasyid,” katanya.Disinggung soal visi-misi, mantan Bupati Ketapang dua periode ini menjelaskan, itu dibuat dari hasil FGD yang sudah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Masalah utama adalah soal infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius hingga ke daerah perbatasan dan daerah terpencil. Setelah itu barulah pada persoalan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Morkes mengatakan untuk menetapkan prioritas pembangunan nantinya haruslah bertanya kepada masyarakat. Program-program pembangunan itu nantinya juga harus berkeadilan, sehingga terjadi pemerataan, tidak ada kecemburuan. “Pemekaran wilayah juga mutlak dilakukan. Itu juga salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai pemimpin, Morkes menegaskan jangan menunjukkan hal-hal yang berbau provokasi. Contoh kecil, rumah dinas dicat warna yang identik dengan partainya, kemudian VIP Bandara Supadio dicat warna merah. “Harus dimulai dari pemerintah. Kalau jadi gubernur, saya tidak boleh mengecat rumah dinas warna kuning. Karena dari contoh kecil itu saja sudah menunjukkan provokasi secara tidak langsung,” tuntas dia. (jul/*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar