Terjungkalnya upaya membentuk Pansus PKR paruh bulan ini di
DPRD Kalbar tak lain akibat mengutamakan kepentingan partai ketimbang
rakyat.
“Kegagalan pembentukan Pansus PKR tidak lain dari bentuk kekalahan aspirasi rakyat lima kabupaten timur dihadapkan dengan kepentingan politik,” kata pengamat politik dan pemerintahan Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Kamis (23/8).
Padahal, para politisi yang kerap berkoar jangan jadikan Pansus PKR sebagai kepentingan politik. Mereka kurang menyadari bahwa sejatinya PKR itu adalah kepentingan politik rakyat. “Keputusan para wakil rakyat yang ada di DPRD juga tidak terlepas dari kepentingan partai politik yang mengusungnya,” tandas Zulkarnaen.
Dia sangat memahami betapa kekecewaan masyarakat yang ada di wilayah timur Kalbar. Pembentukan Pansus PKR tujuannya sudah jelas mempercepat pemekaran provinsi yang semestinya memihak mereka. Baik tujuan politiknya maupun perbaikan ekonomi dan sosial rakyatnya.
“Sudah tentu partai yang mengusung juga berpengaruh. PDIP jelas karena ketua DPD-nya incumbent yang sepertinya kurang begitu merespons pembentukan PKR dengan begitu cepat,” katanya.
Tetapi, lanjutnya, ada juga dari partai-partai lain yang mengusung pasangan calon pada pilgub ini yang tidak begitu merespons PKR tersebut.
“Dalam konteks ini politik selalu terkenal dengan kepentingan. Yang jelas ini merupakan kekalahan aspirasi rakyat terhadap kepentingan politik pemimpin sekarang. Padahal tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan wilayah,” tandas Zulkarnaen.
Menurutnya, pemahaman berdasarkan kelembagaan di DPRD tentang Pansus PKR itu tentu akan punya energi yang lebih besar. Sehingga bagi yang berkepentingan ini sedikit banyak berupaya menghalangi terbentuknya pansus tersebut.
Apakah PKR ini akan menjadi jualan yang paling laku dalam Pilgub Kalbar, Zulkarnaen mengakui memang hangat di kawasan itu. Yang jelas lima kabupaten di wilayah timur itu potensi politiknya cukup besar.
Tetapi belum tentu juga PKR ini menjadi komoditas politik yang laku untuk dijual di kabupaten lain. Sementara di lima kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang itu tersebut cukup besar angkanya.
“Saya melihat kepentingan yang paling besar adalah incumbent. Karena basis suaranya masih besar di sebelah timur. Kita juga melihat sebelum pilkada basis suara terbesar dari incumbent juga ada di sana,” tutur Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Ia menambahkan, PKR terbentuk atau tidak erat kaitannya dengan bagaimana militansi masyarakat yang memperjuangkannya secara terus-menerus. Jadi, masyarakat harus solid dan terus berjuang bagi terbentuknya PKR. Peluang terbentuknya PKR sangat besar.
“Dalih moratorium itu alasan secara nasional. Moratorium itu juga pasti akan dicabut. Peluangnya masih sangat besar, hanya saja tahapannya yang panjang. Saya memperkirakan moratorium itu akan dicabut oleh SBY pada 2014. Saat pilpres, Demokrat punya kepentingan juga supaya masyarakat yang ada di daerah tidak kecewa,” tutupnya. (kie)
“Kegagalan pembentukan Pansus PKR tidak lain dari bentuk kekalahan aspirasi rakyat lima kabupaten timur dihadapkan dengan kepentingan politik,” kata pengamat politik dan pemerintahan Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Kamis (23/8).
Padahal, para politisi yang kerap berkoar jangan jadikan Pansus PKR sebagai kepentingan politik. Mereka kurang menyadari bahwa sejatinya PKR itu adalah kepentingan politik rakyat. “Keputusan para wakil rakyat yang ada di DPRD juga tidak terlepas dari kepentingan partai politik yang mengusungnya,” tandas Zulkarnaen.
Dia sangat memahami betapa kekecewaan masyarakat yang ada di wilayah timur Kalbar. Pembentukan Pansus PKR tujuannya sudah jelas mempercepat pemekaran provinsi yang semestinya memihak mereka. Baik tujuan politiknya maupun perbaikan ekonomi dan sosial rakyatnya.
“Sudah tentu partai yang mengusung juga berpengaruh. PDIP jelas karena ketua DPD-nya incumbent yang sepertinya kurang begitu merespons pembentukan PKR dengan begitu cepat,” katanya.
Tetapi, lanjutnya, ada juga dari partai-partai lain yang mengusung pasangan calon pada pilgub ini yang tidak begitu merespons PKR tersebut.
“Dalam konteks ini politik selalu terkenal dengan kepentingan. Yang jelas ini merupakan kekalahan aspirasi rakyat terhadap kepentingan politik pemimpin sekarang. Padahal tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan wilayah,” tandas Zulkarnaen.
Menurutnya, pemahaman berdasarkan kelembagaan di DPRD tentang Pansus PKR itu tentu akan punya energi yang lebih besar. Sehingga bagi yang berkepentingan ini sedikit banyak berupaya menghalangi terbentuknya pansus tersebut.
Apakah PKR ini akan menjadi jualan yang paling laku dalam Pilgub Kalbar, Zulkarnaen mengakui memang hangat di kawasan itu. Yang jelas lima kabupaten di wilayah timur itu potensi politiknya cukup besar.
Tetapi belum tentu juga PKR ini menjadi komoditas politik yang laku untuk dijual di kabupaten lain. Sementara di lima kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang itu tersebut cukup besar angkanya.
“Saya melihat kepentingan yang paling besar adalah incumbent. Karena basis suaranya masih besar di sebelah timur. Kita juga melihat sebelum pilkada basis suara terbesar dari incumbent juga ada di sana,” tutur Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Ia menambahkan, PKR terbentuk atau tidak erat kaitannya dengan bagaimana militansi masyarakat yang memperjuangkannya secara terus-menerus. Jadi, masyarakat harus solid dan terus berjuang bagi terbentuknya PKR. Peluang terbentuknya PKR sangat besar.
“Dalih moratorium itu alasan secara nasional. Moratorium itu juga pasti akan dicabut. Peluangnya masih sangat besar, hanya saja tahapannya yang panjang. Saya memperkirakan moratorium itu akan dicabut oleh SBY pada 2014. Saat pilpres, Demokrat punya kepentingan juga supaya masyarakat yang ada di daerah tidak kecewa,” tutupnya. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar