Masih enam bulan lagi
pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalbar. Ajang suksesi lima tahunan itu telah menjadi magnet kuat dalam
dunia politik. Tujuan akhirnya memang kepemimpinan daerah, tetapi domain
sesungguhnya banyak dipegang partai politik (parpol).
Elektabilitas dan popularitas yang tinggi sekalipun tidak akan sanggup melawan hegemoni parpol sebagai penentu seseorang maupun sepasang figur untuk melaju sebagai kontestan pemilukada. Wajar, ketika parpol mulai membuka pendaftaran justru begitu banyak figur maupun yang difigurkan berhasrat menggunakan parpol tertentu.
Partai Demokrat baru saja menyelesaikan tahapan pendaftaran, untuk selanjutnya digodok dalam majelis tinggi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Ke mana arah Demokrat? Siapa yang kapabel dari 20 orang yang sudah mengembalikan berkas pendaftaran itu? Semuanya masih teka-teki.
Mulai 29 Maret 2012 disusul pembukaan pendaftaran dari Partai Golkar. Kemudian parpol menengah dan parpol yang memiliki “kursi” di DPRD Provinsi Kalbar. Ke mana arah Golkar dan parpol lainnya? Ini juga masih tanda tanya karena semuanya berproses sesuai mekanisme dan hitung-hitungan lainnya. Misalnya saja dikaitkan dengan suksesi selanjutnya pada pilegislatif dan pilpres 2014.
Siapa pun gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti akan berkontribusi bagi pemenangan di level nasional. Politisi di tingkat pusat tentu saja tak menginginkan “pepesan kosong” dengan memberikan tumpangan parpol jika tidak ada komitmen.
Hal lainnya, sudut pandang parpol terhadap pertanggungjawaban kepada konstituen dan masyarakat secara umum di daerah tempat pemilukada bersangkutan. Mesin politik memang sangat perlu meskipun dalam tataran praktis sering dinafikan dengan tudingan bahwa perolehan suara dalam pemilukada tidak linear dengan pergerakan dan maneuver parpol.
Dampak yang cukup besar adalah “dengan perahu politik” mana pasangan calon berhasil memenangkan pertandingan. Dalam konteks ini melekat nama besar parpol.
Pada umumnya, pemilukada di daerah lain se-Indonesia sama saja pola dan mekanismenya. Lantas, apa yang menjadi keunikan dari Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar? Bukan saja pelaksanaannya bersamaan dengan Pilwako Singkawang, tetapi juga memiliki resistensi terhadap isu primordialisme, politik identitas, dan money politic.
Variabel ini memang tidak harus terjadi karena hanya akan menimbulkan ekses negatif bagi pendidikan politik rakyat dalam pemilukada yang memerlukan dukungan dana penyelenggaraan besar. Pengajuan dari KPUD Provinsi Kalbar telah disetujui DPRD Kalbar senilai Rp150 miliar dengan asumsi satu putaran plus dana pengamanan.
Cukup besar dananya, bukan? Apakah bisa dihemat? Tentu saja bisa dengan cara mengupayakan agar pemilukada berlangsung satu putaran. Konsekuensinya, “syahwat” dan naluri berkuasa harus direm alias dikurangi. Bayangkan jika pasangan kandidat yang maju terlalu ramai sehingga tidak ada yang mencapai 30 persen suara, maka harus diulang. Akan efektif dan efisien jika pasangan kandidatnya sedikit. Lumayan anggarannya bisa dialihkan untuk bangun infrastruktur atau biaya pendidikan yang masih jauh dari harapan. ***
Elektabilitas dan popularitas yang tinggi sekalipun tidak akan sanggup melawan hegemoni parpol sebagai penentu seseorang maupun sepasang figur untuk melaju sebagai kontestan pemilukada. Wajar, ketika parpol mulai membuka pendaftaran justru begitu banyak figur maupun yang difigurkan berhasrat menggunakan parpol tertentu.
Partai Demokrat baru saja menyelesaikan tahapan pendaftaran, untuk selanjutnya digodok dalam majelis tinggi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Ke mana arah Demokrat? Siapa yang kapabel dari 20 orang yang sudah mengembalikan berkas pendaftaran itu? Semuanya masih teka-teki.
Mulai 29 Maret 2012 disusul pembukaan pendaftaran dari Partai Golkar. Kemudian parpol menengah dan parpol yang memiliki “kursi” di DPRD Provinsi Kalbar. Ke mana arah Golkar dan parpol lainnya? Ini juga masih tanda tanya karena semuanya berproses sesuai mekanisme dan hitung-hitungan lainnya. Misalnya saja dikaitkan dengan suksesi selanjutnya pada pilegislatif dan pilpres 2014.
Siapa pun gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti akan berkontribusi bagi pemenangan di level nasional. Politisi di tingkat pusat tentu saja tak menginginkan “pepesan kosong” dengan memberikan tumpangan parpol jika tidak ada komitmen.
Hal lainnya, sudut pandang parpol terhadap pertanggungjawaban kepada konstituen dan masyarakat secara umum di daerah tempat pemilukada bersangkutan. Mesin politik memang sangat perlu meskipun dalam tataran praktis sering dinafikan dengan tudingan bahwa perolehan suara dalam pemilukada tidak linear dengan pergerakan dan maneuver parpol.
Dampak yang cukup besar adalah “dengan perahu politik” mana pasangan calon berhasil memenangkan pertandingan. Dalam konteks ini melekat nama besar parpol.
Pada umumnya, pemilukada di daerah lain se-Indonesia sama saja pola dan mekanismenya. Lantas, apa yang menjadi keunikan dari Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar? Bukan saja pelaksanaannya bersamaan dengan Pilwako Singkawang, tetapi juga memiliki resistensi terhadap isu primordialisme, politik identitas, dan money politic.
Variabel ini memang tidak harus terjadi karena hanya akan menimbulkan ekses negatif bagi pendidikan politik rakyat dalam pemilukada yang memerlukan dukungan dana penyelenggaraan besar. Pengajuan dari KPUD Provinsi Kalbar telah disetujui DPRD Kalbar senilai Rp150 miliar dengan asumsi satu putaran plus dana pengamanan.
Cukup besar dananya, bukan? Apakah bisa dihemat? Tentu saja bisa dengan cara mengupayakan agar pemilukada berlangsung satu putaran. Konsekuensinya, “syahwat” dan naluri berkuasa harus direm alias dikurangi. Bayangkan jika pasangan kandidat yang maju terlalu ramai sehingga tidak ada yang mencapai 30 persen suara, maka harus diulang. Akan efektif dan efisien jika pasangan kandidatnya sedikit. Lumayan anggarannya bisa dialihkan untuk bangun infrastruktur atau biaya pendidikan yang masih jauh dari harapan. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar