Salmon: Akomodir Semua Budaya
Pontianak – Pro dan kontra terus berlanjut menyikapi rencana pembangunan
perkampungan budaya senilai Rp 23 miliar. Dari sisi kajian budaya,
rencana tersebut akan mendorong gairah para seniman dan berpotensi
memajukan sektor pariwisata.
“Dalam berbagai hal selalu ada pro dan kontra, selalu ada tanggapan
positif dan negatif. Hal itu biasa terjadi. Dari pandangan budaya,
rencana membuat perkampungan budaya itu tidak mubazir,” kata Drs Salmon
Batuallo, Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST)
Wilayah Kerja Kalimantan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dijumpai
Equator di kantornya, Kamis (24/3).
Menurut Salmon, jika terlaksana maka lokasi itu akan menampung berbagai budaya yang ada di Kalbar. Sebenarnya program tersebut sudah lama direncanakan pemerintah daerah dan baru akan direalisasikan 2011. “Belum lama ini kita rapat dengan konsultan, ini salah satu fasilitas yang sangat baik karena akan memberi peluang kepada para seniman untuk berkarya lebih bagus lagi,” ujar Salmon.
Apalagi, kata dia, perkampungan budaya bisa menarik pariwisata dalam maupun luar daerah. Namun konsep seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang direncanakan pemerintah daerah, hendaknya tak seperti itu, tetapi lebih pada membangun budaya-budaya lokal yang ada di Kalbar.
“Konsepnya sudah bagus. Sekarang tinggal bagaimana penataannya. Budaya-budaya yang ada di Kalbar bisa terakomodasi. Berbagai kegiatan atau karya dari berbagai etnis ditampilkan di sana,” ujar dia menyarankan.
Mengenai pengelolaan perkampungan budaya itu nantinya, Salmon mengatakan, harus dikelola baik dan digunakan semua etnis yang ada di Kalbar. “Kalau TMII itu kan dikelola pemerintah, tapi kalau untuk rumah budaya ini apakah dikelola swasta atau pemerintah, saya kira yang terpenting adalah dikelola dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas,” harapnya.
Anggota DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya SH kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan perkampungan budaya yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. Dalam penganggarannya memang masih diberi tanda bintang yang berarti masih belum final dan harus diperdalam lagi.
“Bukankah masih banyak program lain yang menyentuh langsung masyarakat. Anggaran pembangunan perkampungan budaya itu sangat besar,” kata legislator Partai Golkar ini.
Perkampungan budaya itu rencananya didirikan di lokasi Kantor Kapet sekarang di Jalan Sutan Syahrir. “Sudah banyak yang menolak. Sebab kalau hanya sasarannya untuk mengakomodasi hal kebudayaan kemudian dibangun perkampungan budaya itu. Kan sudah ada Taman Budaya dan Museum di Jalan Ayani,” ungkap Andry.
Selain itu, lanjut dia, ada Rumah Melayu di Jalan Sutan Syahrir, Rumah Betang di Jalan Sutoyo dan Betang Center di Ambawang. “Wajar jika rencana tersebut dianggap proyek mercusuar dan mengada-ada. Bahkan cukup banyak pihak yang begitu getol mengkritisi sejak awal terhadap rencana tersebut,” tuntasnya. (jul)
Menurut Salmon, jika terlaksana maka lokasi itu akan menampung berbagai budaya yang ada di Kalbar. Sebenarnya program tersebut sudah lama direncanakan pemerintah daerah dan baru akan direalisasikan 2011. “Belum lama ini kita rapat dengan konsultan, ini salah satu fasilitas yang sangat baik karena akan memberi peluang kepada para seniman untuk berkarya lebih bagus lagi,” ujar Salmon.
Apalagi, kata dia, perkampungan budaya bisa menarik pariwisata dalam maupun luar daerah. Namun konsep seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang direncanakan pemerintah daerah, hendaknya tak seperti itu, tetapi lebih pada membangun budaya-budaya lokal yang ada di Kalbar.
“Konsepnya sudah bagus. Sekarang tinggal bagaimana penataannya. Budaya-budaya yang ada di Kalbar bisa terakomodasi. Berbagai kegiatan atau karya dari berbagai etnis ditampilkan di sana,” ujar dia menyarankan.
Mengenai pengelolaan perkampungan budaya itu nantinya, Salmon mengatakan, harus dikelola baik dan digunakan semua etnis yang ada di Kalbar. “Kalau TMII itu kan dikelola pemerintah, tapi kalau untuk rumah budaya ini apakah dikelola swasta atau pemerintah, saya kira yang terpenting adalah dikelola dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas,” harapnya.
Anggota DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya SH kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan perkampungan budaya yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. Dalam penganggarannya memang masih diberi tanda bintang yang berarti masih belum final dan harus diperdalam lagi.
“Bukankah masih banyak program lain yang menyentuh langsung masyarakat. Anggaran pembangunan perkampungan budaya itu sangat besar,” kata legislator Partai Golkar ini.
Perkampungan budaya itu rencananya didirikan di lokasi Kantor Kapet sekarang di Jalan Sutan Syahrir. “Sudah banyak yang menolak. Sebab kalau hanya sasarannya untuk mengakomodasi hal kebudayaan kemudian dibangun perkampungan budaya itu. Kan sudah ada Taman Budaya dan Museum di Jalan Ayani,” ungkap Andry.
Selain itu, lanjut dia, ada Rumah Melayu di Jalan Sutan Syahrir, Rumah Betang di Jalan Sutoyo dan Betang Center di Ambawang. “Wajar jika rencana tersebut dianggap proyek mercusuar dan mengada-ada. Bahkan cukup banyak pihak yang begitu getol mengkritisi sejak awal terhadap rencana tersebut,” tuntasnya. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar