Pontianak – Sikap Fraksi PAN DPRD Kalbar terhadap pembangunan
perkampungan budaya tiba-tiba saja berubah. Fraksi berlambang matahari
biru ini awalnya menolak rencana tersebut, kini malah menyetujuinya,
meski pembangunannya dilaksanakan dengan system multiyear.
Sikap Fraksi PAN ini memunculkan isu baru seputar pendaftaran Ketua
DPW PAN Kalbar Ikhwani A Rachim yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai
calon wakil gubernur mendampingi Cornelis pada Pilgub 2012 mendatang.
Namun hal itu dibantah Ikhwani yang juga legislator Kalbar ini.
Politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini menepis adanya tudingan dan isu dari berbagai pihak, bahwa Fraksi PAN DPRD Kalbar menyetujui pembangunan perkampungan budaya yang nilainya Rp54 miliar itu hanya karena Ketua DPW PAN Kalbar, ingin maju menjadi Wakil Gubernur Kalbar mendampingi Cornelis.
“Isu itu tidak benar dan kita menerima pembangunan perkampungan budaya untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Yang jelas kita menghargai pendapat Fraksi Partai Golkar dan PPP yang menolak pembangunan rumah budaya secara multiyear,” tegas Ikhwani, kepada wartawan di ruang kerja Fraksi PAN DPRD Kalbar, kemarin.
Ia mengakui, terjadi perdebatan yang alot dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalbar. Fraksi PAN hanya dua orang anggotanya di Badan Anggaran, dan tidak bisa berbuat banyak, kalau sebagian besar anggota badan anggaran DPRD Kalbar menginginkan dan menyetujui pembangunan perkampungan budaya. Karena itulah proses demokrasi.
“Yang jelas sikap PAN yang terakhir adalah bukan menolak pembangunannya, namun kita hanya meminta pemerintah khususnya Dinas PU membuat studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membangun,” kilah Ikhwani.
Menurut dia, jika ada studi kelayakan, baru bisa menentukan apakah di lokasi tersebut eks Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Sultan Syahrir (Kota Baru) cocok atau tidak untuk dibangun perkampungan budaya. Kemudian apakah dengan dibangunnya perkampungan budaya itu menimbulkan dampak yang luas atau tidak bagi masyarakat. Semuanya itu butuh kajian mendalam dan sampai sekarang studi kelayakan yang diinginkan tersebut tidak ada.
Sebelumnya Fraksi PAN DPRD Kalbar dalam pemberitaan di media getol-getol melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan perkampungan budaya. Terbukti pada (23/7) lalu melalui Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010, lewat juru bicaranya Drs H Syafaruddin Hum menegaskan, anggaran pembangunan Kalbar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan.
Dalam PU itu, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan tegas menolak rencana pembangunan perkampungan budaya tersebut. Bahkan ingin menghentikan rencana proses tender yang akan segera dilakukan Dinas PU Kalbar. Karena di samping tidak terlalu urgent, Fraksi PAN menilai proses penganggarannya juga tidak melalui mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD.
Tidak hanya sampai disitu, pada (10/10) lalu lewat Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Ir Sy Izhar Assury. Fraksi ini juga konsisten menolak tegas rencana pembangunan perkampungan budaya tersebut dan mengharapkan Pemerintah Kalbar, khususnya Dinas PU menghentikan rencana proses tender Rumah Budaya yang akan segera dimulai dengan nilai Rp54 miliar.
Ketika itu, Izhar mengatakan, karena di samping perkampungan budaya tidak terlalu urgent, proses penganggarannya juga tidak melalui mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Artinya program pembangunan perkampungan budaya muncul tiba-tiba dalam rapat panitia anggaran. Bahkan setiap kali rapat, selalu berubah anggarannya. Terkesan tidak transparan dan ditutup-tutupi.
Bahkan, dari aspek teknis yang disampaikan oleh Dinas PU Kalbar belum ada studi kelayakannya yang konkret serta pola anggarannya juga tidak jelas.
“Makanya kita hanya menyetujui Dinas PU Kalbar hanya untuk membuat perencanaan Rumah Budaya dan bisa saja dianggarkan Rp200 juta, sehingga semuanya menjadi jelas. Apalagi ini pekerjaan strategis tersebut membuat simbol-simbol etnis, dan itu diharapkan mengakomodasi semua etnis yang ada di Kalbar, bukan hanya etnis Melayu dan Dayak saja,” tegas Izhar saat itu. (jul)
Politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini menepis adanya tudingan dan isu dari berbagai pihak, bahwa Fraksi PAN DPRD Kalbar menyetujui pembangunan perkampungan budaya yang nilainya Rp54 miliar itu hanya karena Ketua DPW PAN Kalbar, ingin maju menjadi Wakil Gubernur Kalbar mendampingi Cornelis.
“Isu itu tidak benar dan kita menerima pembangunan perkampungan budaya untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Yang jelas kita menghargai pendapat Fraksi Partai Golkar dan PPP yang menolak pembangunan rumah budaya secara multiyear,” tegas Ikhwani, kepada wartawan di ruang kerja Fraksi PAN DPRD Kalbar, kemarin.
Ia mengakui, terjadi perdebatan yang alot dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalbar. Fraksi PAN hanya dua orang anggotanya di Badan Anggaran, dan tidak bisa berbuat banyak, kalau sebagian besar anggota badan anggaran DPRD Kalbar menginginkan dan menyetujui pembangunan perkampungan budaya. Karena itulah proses demokrasi.
“Yang jelas sikap PAN yang terakhir adalah bukan menolak pembangunannya, namun kita hanya meminta pemerintah khususnya Dinas PU membuat studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membangun,” kilah Ikhwani.
Menurut dia, jika ada studi kelayakan, baru bisa menentukan apakah di lokasi tersebut eks Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Sultan Syahrir (Kota Baru) cocok atau tidak untuk dibangun perkampungan budaya. Kemudian apakah dengan dibangunnya perkampungan budaya itu menimbulkan dampak yang luas atau tidak bagi masyarakat. Semuanya itu butuh kajian mendalam dan sampai sekarang studi kelayakan yang diinginkan tersebut tidak ada.
Sebelumnya Fraksi PAN DPRD Kalbar dalam pemberitaan di media getol-getol melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan perkampungan budaya. Terbukti pada (23/7) lalu melalui Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010, lewat juru bicaranya Drs H Syafaruddin Hum menegaskan, anggaran pembangunan Kalbar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan.
Dalam PU itu, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan tegas menolak rencana pembangunan perkampungan budaya tersebut. Bahkan ingin menghentikan rencana proses tender yang akan segera dilakukan Dinas PU Kalbar. Karena di samping tidak terlalu urgent, Fraksi PAN menilai proses penganggarannya juga tidak melalui mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD.
Tidak hanya sampai disitu, pada (10/10) lalu lewat Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Ir Sy Izhar Assury. Fraksi ini juga konsisten menolak tegas rencana pembangunan perkampungan budaya tersebut dan mengharapkan Pemerintah Kalbar, khususnya Dinas PU menghentikan rencana proses tender Rumah Budaya yang akan segera dimulai dengan nilai Rp54 miliar.
Ketika itu, Izhar mengatakan, karena di samping perkampungan budaya tidak terlalu urgent, proses penganggarannya juga tidak melalui mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Artinya program pembangunan perkampungan budaya muncul tiba-tiba dalam rapat panitia anggaran. Bahkan setiap kali rapat, selalu berubah anggarannya. Terkesan tidak transparan dan ditutup-tutupi.
Bahkan, dari aspek teknis yang disampaikan oleh Dinas PU Kalbar belum ada studi kelayakannya yang konkret serta pola anggarannya juga tidak jelas.
“Makanya kita hanya menyetujui Dinas PU Kalbar hanya untuk membuat perencanaan Rumah Budaya dan bisa saja dianggarkan Rp200 juta, sehingga semuanya menjadi jelas. Apalagi ini pekerjaan strategis tersebut membuat simbol-simbol etnis, dan itu diharapkan mengakomodasi semua etnis yang ada di Kalbar, bukan hanya etnis Melayu dan Dayak saja,” tegas Izhar saat itu. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar