Pontianak - PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalbar memperkirakan
kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di Kalbar hingga akhir tahun
akan melewati empat hingga lima persen dari kuota yang ditetapkan.
“Untuk premium kemungkinan empat persen sampai lima persen, sedangkan
solar empat persen,” ungkap Sales Area Manajer Pertamina Kalbar, Putut
Andriatno, kepada wartawan di Pontianak, Kamis (27/10).
Menurutnya, hal itu karena terjadi peningkatan permintaan seiring terus bertambahnya kendaraan bermotor di Kalbar. Padahal, saat ini sudah ada penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalbar sesuai perubahan alokasi di APBN Perubahan 2011. “Tetapi tetap saja suplai dari Pertamina tidak bisa mengikuti kebutuhan,” kata Putut.
Adapun kuota atau jatah premium untuk Kalbar setahun sebelum APBN Perubahan tahun 2011 yaitu 404 juta liter. Sedangkan solar sebanyak 247 juta liter.
Pria yang baru sebulan menjabat sebagai Sales Area Manager di Kalbar itu melanjutkan, meski kebutuhan akan melebihi kuota, pihaknya tetap menjamin penyaluran ke masyarakat.
“Pertamina siap ambil risiko itu. Antrean di sejumlah SPBU bukan berarti karena tidak ada BBM, melainkan peningkatan permintaan,” jelas Putut.
Menurut dia, kondisi itu juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi masyarakat Kalbar. Yang dulunya tidak memiliki motor atau mobil, kini sudah punya. Mereka juga ingin berkeliling atau berwisata, sehingga butuh bahan bakar lebih banyak.
Membaiknya harga sejumlah komoditas perkebunan seperti sawit dan karet juga ikut mendongkrak pendapatan masyarakat Kalbar. “Intinya, peningkatan taraf hidup sebanding dengan pendapatan,” kata Putut yang sebelumnya bertugas di Ambon pada jabatan sama.
Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kalbar, Andi Aswad SH, meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat menenangkan masyarakat agar tidak panik membeli BBM melebihi kebutuhan.
“Masyarakat jangan panik lantas membeli BBM sebanyak-banyaknya. Pengaturan volume BBM bersubsidi juga harus diperhatikan,” katanya.
Selain itu, legislator PBR ini mengatakan, perlu ada pertemuan antarpihak terkait untuk mengambil langkah-langkah atau solusi agar kebutuhan yang melebihi kuota itu tidak berdampak luas bagi perekonomian masyarakat Kalbar. “Perlu duduk satu meja untuk membahas persoalan ini,” pungkas Andi. (jul)
Menurutnya, hal itu karena terjadi peningkatan permintaan seiring terus bertambahnya kendaraan bermotor di Kalbar. Padahal, saat ini sudah ada penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalbar sesuai perubahan alokasi di APBN Perubahan 2011. “Tetapi tetap saja suplai dari Pertamina tidak bisa mengikuti kebutuhan,” kata Putut.
Adapun kuota atau jatah premium untuk Kalbar setahun sebelum APBN Perubahan tahun 2011 yaitu 404 juta liter. Sedangkan solar sebanyak 247 juta liter.
Pria yang baru sebulan menjabat sebagai Sales Area Manager di Kalbar itu melanjutkan, meski kebutuhan akan melebihi kuota, pihaknya tetap menjamin penyaluran ke masyarakat.
“Pertamina siap ambil risiko itu. Antrean di sejumlah SPBU bukan berarti karena tidak ada BBM, melainkan peningkatan permintaan,” jelas Putut.
Menurut dia, kondisi itu juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi masyarakat Kalbar. Yang dulunya tidak memiliki motor atau mobil, kini sudah punya. Mereka juga ingin berkeliling atau berwisata, sehingga butuh bahan bakar lebih banyak.
Membaiknya harga sejumlah komoditas perkebunan seperti sawit dan karet juga ikut mendongkrak pendapatan masyarakat Kalbar. “Intinya, peningkatan taraf hidup sebanding dengan pendapatan,” kata Putut yang sebelumnya bertugas di Ambon pada jabatan sama.
Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kalbar, Andi Aswad SH, meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat menenangkan masyarakat agar tidak panik membeli BBM melebihi kebutuhan.
“Masyarakat jangan panik lantas membeli BBM sebanyak-banyaknya. Pengaturan volume BBM bersubsidi juga harus diperhatikan,” katanya.
Selain itu, legislator PBR ini mengatakan, perlu ada pertemuan antarpihak terkait untuk mengambil langkah-langkah atau solusi agar kebutuhan yang melebihi kuota itu tidak berdampak luas bagi perekonomian masyarakat Kalbar. “Perlu duduk satu meja untuk membahas persoalan ini,” pungkas Andi. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar