John: Sudah Laporkan Kekurangan
Pontianak – Kalimantan Barat dipastikan
tidak punya bargaining position alias posisi tawar untuk “menekan”
pemerintah pusat kendati jatah bahan bakar minyak (BBM) jenis premium
berkurang 25 persen dari kuota 408.096 kiloliter tahun 2012.
Pertamina Kalbar tidak bisa berbuat banyak terkait kekurangan premium dari kuota tersebut. Bahkan diprediksi tahun ini kebutuhan Kalbar akan minyak bersubsidi ini melejit hingga sebesar 510.120 kiloliter. Ini berarti kekurangan 102.024 kiloliter.
Jhon Haidir, Sales Representative Pertamina Kalbar, tidak menampik kenyataan angka kekurangan yang diungkapkan Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya beberapa waktu lalu bersama tiga gubernur Kalimantan lainnya.
“Kita laporkan ke pemerintah daerah dan DPRD. Dan itu sudah disampaikan ke DPR RI. Pertamina hanya memantau dan menyalurkan BBM saja,” kata Jhon Haidir, dihubungi Equator via seluler, Minggu (27/5) tadi malam.
Kendati sudah dilaporkan ke DPR-RI, apa yang bisa dilakukan oleh para wakil rakyat Kalbar terpilih yang duduk di kursi empuk di Senayan? DPR malah meminta kepada pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM nonsubsidi untuk industri dan pertambangan.
Selain wakil rakyat di pusat tidak nyambung, Pertamina diminta mengawasi agar di daerah tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kedua hal tersebut jauh hari sudah dicuap-cuap oleh berbagai pihak. Apa kata pihak Pertamina menjawab para wakil rakyat di Senayan?
“Memang, seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Kalbar terjadi kenaikan konsumsi terutama untuk premium bersubsidi. Kalau untuk BBM nonsubsidi itu tidak ada kuotanya. Berapa pun besar permintaan akan tetap dipenuhi. Jadi tidak ada masalah. BBM nonsubsidi itu disalurkan sesuai permintaan,” terang John.
Perihal Pertamina diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, menurutnya dalam hal pengawasan itu kewenangannya BPH Migas. “Kita hanya menyalurkan saja, kalau untuk pengawasan melekat di BPH Migas,” ungkap John lagi.
Sementara itu, ancaman warga Kaltim dan Kalsel dijawab dengan memblokir angkutan batubara ke Pulau Jawa, Minggu (27/5). Bahkan Gubernur Kalsel Rudi Arifin ikut bersama warga mengadang ponton batubara kebutuhan pembangkit listrik di Jawa.
Sebelumnya, empat kepala daerah yang diwakili Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah, Wagub Kalimantan Timur, Wagub Kalimantan Barat memohon kepada DPR agar mengizinkan pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi.
Permintaan premium dan solar bersubsidi se-Kalimantan sebesar 3,4 juta kiloliter. Celakanya, pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota Kalimantan 2012 hanya 5 persen saja. Alasannya, kuota 40 juta kiloliter pada APBN-P 2012 hanya tersisa 2,5 juta kl premium. Jumlah itu harus dibagi-bagi ke seluruh daerah. Sedangkan solar sudah ludes.
Alhasil, berbeda dengan Kaltim sebagai penghasil bahan mentah BBM dan Kalsel produsen batubara untuk kebutuhan Indonesia, khususnya listrik di Jawa. Kalbar sama sekali tak memiliki bargaining position atau nilai tawar ke pusat.
Yang ada tambang bauksit kini dilarang ekspor. Batubara di Sintang belum bergerak dari dalam tanah. Sedangkan uranium di Melawi belum jelas sejauh mana eksplorasinya. Apalagi minyak bumi, Kalbar malah konsumen yang cukup besar di Kalimantan.
Sebelumnya, Wagub Christiandy Sanjaya mengungkapkan terjadi kekurangan premium hingga 25 persen pada tahun ini yang mengacu kepada kuota dibanding kebutuhan 2012.
Penetapan alokasi kuota BBM bersubsidi, kata dia, seharusnya berdasarkan data faktual realisasi distribusi BBM dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Pada 2009 perkembangan kendaraan bermotor di Kalbar adalah 557.331 unit.
Pada 2010 menjadi 639.926 unit, tahun 2011 meningkat menjadi 808.259 unit, serta prediksi tahun 2012 adalah 1.057.230 unit. Ditilik persentasenya 2009-2010 adalah 14,82 persen, 2010-2011 adalah 26,31 persen, dan tahun 2011-2012 diprediksi 30,80 persen.
Berdasarkan alokasi kuota dan realisasi BBM bersubsidi Kalbar tahun 2007-2012 telah diusulkan tambahan kuota premium. Namun baru pada 2011 saja kuota ditambah yakni hanya 336.523 kiloliter, sedangkan realisasinya sebesar 460.923 kiloliter.
Berdasarkan data untuk Kalimantan pada tahun 2011 masih menerima kuota BBM bersubsidi sebesar 7,19 persen dari kuota nasional. Namun tahun 2012 jumlah tersebut malah turun menjadi 7 persen saja, dengan demikian terjadi pengurangan sebesar 0,19 persen sehingga distribusi ke masyarakat juga turun. (jul)
Pertamina Kalbar tidak bisa berbuat banyak terkait kekurangan premium dari kuota tersebut. Bahkan diprediksi tahun ini kebutuhan Kalbar akan minyak bersubsidi ini melejit hingga sebesar 510.120 kiloliter. Ini berarti kekurangan 102.024 kiloliter.
Jhon Haidir, Sales Representative Pertamina Kalbar, tidak menampik kenyataan angka kekurangan yang diungkapkan Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya beberapa waktu lalu bersama tiga gubernur Kalimantan lainnya.
“Kita laporkan ke pemerintah daerah dan DPRD. Dan itu sudah disampaikan ke DPR RI. Pertamina hanya memantau dan menyalurkan BBM saja,” kata Jhon Haidir, dihubungi Equator via seluler, Minggu (27/5) tadi malam.
Kendati sudah dilaporkan ke DPR-RI, apa yang bisa dilakukan oleh para wakil rakyat Kalbar terpilih yang duduk di kursi empuk di Senayan? DPR malah meminta kepada pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM nonsubsidi untuk industri dan pertambangan.
Selain wakil rakyat di pusat tidak nyambung, Pertamina diminta mengawasi agar di daerah tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kedua hal tersebut jauh hari sudah dicuap-cuap oleh berbagai pihak. Apa kata pihak Pertamina menjawab para wakil rakyat di Senayan?
“Memang, seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Kalbar terjadi kenaikan konsumsi terutama untuk premium bersubsidi. Kalau untuk BBM nonsubsidi itu tidak ada kuotanya. Berapa pun besar permintaan akan tetap dipenuhi. Jadi tidak ada masalah. BBM nonsubsidi itu disalurkan sesuai permintaan,” terang John.
Perihal Pertamina diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, menurutnya dalam hal pengawasan itu kewenangannya BPH Migas. “Kita hanya menyalurkan saja, kalau untuk pengawasan melekat di BPH Migas,” ungkap John lagi.
Sementara itu, ancaman warga Kaltim dan Kalsel dijawab dengan memblokir angkutan batubara ke Pulau Jawa, Minggu (27/5). Bahkan Gubernur Kalsel Rudi Arifin ikut bersama warga mengadang ponton batubara kebutuhan pembangkit listrik di Jawa.
Sebelumnya, empat kepala daerah yang diwakili Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah, Wagub Kalimantan Timur, Wagub Kalimantan Barat memohon kepada DPR agar mengizinkan pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi.
Permintaan premium dan solar bersubsidi se-Kalimantan sebesar 3,4 juta kiloliter. Celakanya, pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota Kalimantan 2012 hanya 5 persen saja. Alasannya, kuota 40 juta kiloliter pada APBN-P 2012 hanya tersisa 2,5 juta kl premium. Jumlah itu harus dibagi-bagi ke seluruh daerah. Sedangkan solar sudah ludes.
Alhasil, berbeda dengan Kaltim sebagai penghasil bahan mentah BBM dan Kalsel produsen batubara untuk kebutuhan Indonesia, khususnya listrik di Jawa. Kalbar sama sekali tak memiliki bargaining position atau nilai tawar ke pusat.
Yang ada tambang bauksit kini dilarang ekspor. Batubara di Sintang belum bergerak dari dalam tanah. Sedangkan uranium di Melawi belum jelas sejauh mana eksplorasinya. Apalagi minyak bumi, Kalbar malah konsumen yang cukup besar di Kalimantan.
Sebelumnya, Wagub Christiandy Sanjaya mengungkapkan terjadi kekurangan premium hingga 25 persen pada tahun ini yang mengacu kepada kuota dibanding kebutuhan 2012.
Penetapan alokasi kuota BBM bersubsidi, kata dia, seharusnya berdasarkan data faktual realisasi distribusi BBM dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Pada 2009 perkembangan kendaraan bermotor di Kalbar adalah 557.331 unit.
Pada 2010 menjadi 639.926 unit, tahun 2011 meningkat menjadi 808.259 unit, serta prediksi tahun 2012 adalah 1.057.230 unit. Ditilik persentasenya 2009-2010 adalah 14,82 persen, 2010-2011 adalah 26,31 persen, dan tahun 2011-2012 diprediksi 30,80 persen.
Berdasarkan alokasi kuota dan realisasi BBM bersubsidi Kalbar tahun 2007-2012 telah diusulkan tambahan kuota premium. Namun baru pada 2011 saja kuota ditambah yakni hanya 336.523 kiloliter, sedangkan realisasinya sebesar 460.923 kiloliter.
Berdasarkan data untuk Kalimantan pada tahun 2011 masih menerima kuota BBM bersubsidi sebesar 7,19 persen dari kuota nasional. Namun tahun 2012 jumlah tersebut malah turun menjadi 7 persen saja, dengan demikian terjadi pengurangan sebesar 0,19 persen sehingga distribusi ke masyarakat juga turun. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar