Pontianak - Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Ahmad Farial
beserta para anggotanya menerima kepala daerah se-Kalimantan yang
tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan
Regional Kalimantan, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin
(21/5).
Hadir pada rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kaltim, dan Wakil Gubernur Kalteng.
Dalam pertemuan tersebut dikemukakan para perwakilan kepala daerah se-Kalimantan, perlunya penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kalimantan. Selama ini kuota BBM subsidi di Kalimantan tidak mencukupi dan sangat kurang. Bahkan saat ini kuota BBM malah dikurangi. Untuk itulah para pimpinan kepala daerah Kalimantan mendesak kepada DPR-RI, dalam hal ini Komisi VII yang membidangi migas, segera memenuhi apa yang diinginkan para gubernur Kalimantan.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengemukakan, usulan yang disampaikan merupakan hal yang wajar dan perlu segera direalisasikan. Selama ini Kalimantan merupakan daerah penghasil sumber daya alam yang memberikan kontribusi cukup besar di negeri ini. Untuk itulah diharapkan Komisi VII dapat mengabulkan usulan untuk menambah kuota BBM di wilayah Kalimantan, termasuk Kalbar.
“Karena sebagaimana diketahui, sering terlihat terjadinya antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah Kalbar,” ujar Christiandy.
Berdasarkan data untuk wilayah Kalimantan pada 2011, masih menerima kuota BBM bersubsidi sebesar 7,19 persen dari kuota nasional. Namun sangat disesalkan, pada 2012 jumlah tersebut malah turun menjadi 7 persen saja. “Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 0,19 persen. Akibatnya distribusi per bulan juga mengalami penurunan,” kata Christiandy.
Christiandy menjelaskan, berdasarkan alokasi kuota dan realisasi BBM bersubsidi selama 2007-2012 untuk Kalbar, hanya terjadi penambahan kuota premium pada 2011 saja. Itu pun masih kurang, kuota premium hanya 336.523 kiloliter, sedangkan realisasinya sebesar 460.923 kiloliter. Sedangkan untuk tahun 2012 ini, kuota premium Kalbar hanya 408.096 kiloliter. Sementara realisasinya diestimasi 510.120 kiloliter.
“Ini berarti Kalbar masih kurang 102.024 kl atau sebesar 25 persen. Penetapan alokasi kuota BBM bersubsidi seharusnya berdasarkan data faktual realisasi distribusi dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun,” jelas Christiandy.
Pada 2009, perkembangan kendaraan bermotor di Kalbar 557.331 unit. Tahun 2010 menjadi 639.926 unit dan 2011 meningkat menjadi 808.259 unit. Diprediksi 2012 berjumlah 1.057.230 unit. Jika dilihat persentase 2009-2010 adalah 14,82 persen. Tahun 2010-2011 sebesar 26,31 persen, dan 2011-2012 diprediksi 30,80 persen.
Gubernur Kalsel Rudi Arifin selaku Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan mengatakan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan BBM bersubsidi oleh masyarakat dan persediaan dari Pertamina. Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan permasalahan yang cukup krusial di Kalimantan.
“Pemerintah dan masyarakat saat ini merasa resah, khawatir akan terjadi gesekan-gesekan. Sehingga akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Bahkan forum yang diwakili oleh pimpinan daerah di wilayah Kalimantan tersebut sempat mengancam akan memboikot hasil mineral dari wilayah Kalimantan keluar daerah apabila permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi tidak terpenuhi,” ungkap Rudi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Ahmad Farial mengaku menerima dan memahami serta mendukung usulan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan. Tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menindaklanjuti usulan tersebut, Komisi VII berjanji, Rabu (23/5) akan memanggil BPH Migas, PT Pertamina (Persero), dan Hiswana Migas untuk mengadakan rapat dengar pendapat.
“Tujuannya mensinkronisasikan data sebagai solusi untuk secepatnya diambil keputusan mengenai keinginan kepala daerah se-Kalimantan,” ungkap Ahmad Farial. (r*)
Dalam pertemuan tersebut dikemukakan para perwakilan kepala daerah se-Kalimantan, perlunya penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kalimantan. Selama ini kuota BBM subsidi di Kalimantan tidak mencukupi dan sangat kurang. Bahkan saat ini kuota BBM malah dikurangi. Untuk itulah para pimpinan kepala daerah Kalimantan mendesak kepada DPR-RI, dalam hal ini Komisi VII yang membidangi migas, segera memenuhi apa yang diinginkan para gubernur Kalimantan.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengemukakan, usulan yang disampaikan merupakan hal yang wajar dan perlu segera direalisasikan. Selama ini Kalimantan merupakan daerah penghasil sumber daya alam yang memberikan kontribusi cukup besar di negeri ini. Untuk itulah diharapkan Komisi VII dapat mengabulkan usulan untuk menambah kuota BBM di wilayah Kalimantan, termasuk Kalbar.
“Karena sebagaimana diketahui, sering terlihat terjadinya antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah Kalbar,” ujar Christiandy.
Berdasarkan data untuk wilayah Kalimantan pada 2011, masih menerima kuota BBM bersubsidi sebesar 7,19 persen dari kuota nasional. Namun sangat disesalkan, pada 2012 jumlah tersebut malah turun menjadi 7 persen saja. “Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 0,19 persen. Akibatnya distribusi per bulan juga mengalami penurunan,” kata Christiandy.
Christiandy menjelaskan, berdasarkan alokasi kuota dan realisasi BBM bersubsidi selama 2007-2012 untuk Kalbar, hanya terjadi penambahan kuota premium pada 2011 saja. Itu pun masih kurang, kuota premium hanya 336.523 kiloliter, sedangkan realisasinya sebesar 460.923 kiloliter. Sedangkan untuk tahun 2012 ini, kuota premium Kalbar hanya 408.096 kiloliter. Sementara realisasinya diestimasi 510.120 kiloliter.
“Ini berarti Kalbar masih kurang 102.024 kl atau sebesar 25 persen. Penetapan alokasi kuota BBM bersubsidi seharusnya berdasarkan data faktual realisasi distribusi dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun,” jelas Christiandy.
Pada 2009, perkembangan kendaraan bermotor di Kalbar 557.331 unit. Tahun 2010 menjadi 639.926 unit dan 2011 meningkat menjadi 808.259 unit. Diprediksi 2012 berjumlah 1.057.230 unit. Jika dilihat persentase 2009-2010 adalah 14,82 persen. Tahun 2010-2011 sebesar 26,31 persen, dan 2011-2012 diprediksi 30,80 persen.
Gubernur Kalsel Rudi Arifin selaku Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan mengatakan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan BBM bersubsidi oleh masyarakat dan persediaan dari Pertamina. Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan permasalahan yang cukup krusial di Kalimantan.
“Pemerintah dan masyarakat saat ini merasa resah, khawatir akan terjadi gesekan-gesekan. Sehingga akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Bahkan forum yang diwakili oleh pimpinan daerah di wilayah Kalimantan tersebut sempat mengancam akan memboikot hasil mineral dari wilayah Kalimantan keluar daerah apabila permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi tidak terpenuhi,” ungkap Rudi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Ahmad Farial mengaku menerima dan memahami serta mendukung usulan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan. Tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menindaklanjuti usulan tersebut, Komisi VII berjanji, Rabu (23/5) akan memanggil BPH Migas, PT Pertamina (Persero), dan Hiswana Migas untuk mengadakan rapat dengar pendapat.
“Tujuannya mensinkronisasikan data sebagai solusi untuk secepatnya diambil keputusan mengenai keinginan kepala daerah se-Kalimantan,” ungkap Ahmad Farial. (r*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar