Jimmy: PKR itu Dipolitisasi
Pontianak – Bergabungnya Milton Crosby ke
Tim Morkes-Burhan dianggap kubu Cornelis-Christiandy permainan politik
biasa-biasa saja. Tim pemenangan incumbent itu optimis meraih kemenangan
kedua kalinya.
“Saya mau katakan, kalau pilgub 2007 Cornelis itu levelnya bupati dan saya yakin tidak banyak orang tahu Cornelis saat itu. Kalau sekarang dia kan gubernur, sudah satu langkah menang,” kata M Jimmy SH, Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.
Kenapa satu langkah menang, menurutnya Cornelis populer. Artinya tidak perlu lagi ada sosialisasi seperti kawan-kawan pasangan lain. Kalau pada pilgub 2007 basisnya delapan, sekarang pada posisi incumbent basisnya sudah 14.
“Itu suka tidak suka akan terjadi, karena rakyat sudah pintar dan cerdas untuk menentukan pilihan. Untuk itu kami dari tim kampanye dari kacamata politik kita harus wanti-wanti. Tapi kita bukan juga overconfident ya. Suara Cornelis-Christiandy tetap meningkat dari 2007. Itu sudah pasti,” yakin Jimmy.
Keyakinannya lantaran selama empat tahun menjadi gubernur, masyarakat menilai keberhasilan yang sudah dia capai, apa-apa yang sudah dilakukan. Tentu ini merupakan barometer, takaran rakyat untuk menilai sosok Cornelis.
Rakyat yang menilai, ujar legislator PDIP Kalbar ini, beragam dan berbagai kalangan. Pertama rakyat biasa, ada akademisi, ada orang-orang pintar. “Mereka ini akan menjadi corong, mereka akan sampaikan sesuatu yang baik adalah baik. Dan itu bagian dari yang membantu Cornelis untuk kampanye, padahal tidak disengaja. Hanya cerita-cerita di warung kopi, di kantin, dan di tempat lainnya, bahwa Cornelis begini-begini,” urainya.
Jadi, bergabungnya Milton ke pasangan MB, sementara dulu Milton menang di Pilbup Sintang diusung PDIP, dinilai wajar saja dalam politik. Menurut Jimmy, pertanyaan itu kapasitas DPD Partai menjawabnya. Karena merasa pengurus DPD Partai, Jimmy menjawabnya.
“Saudara Milton mau ke mana itu hak dia sebagai warga negara. Jadi Pak Milton ini tidak boleh juga kita kungkung. Tapi kalau cerita kata terima kasih, ya dikembalikan kepada orangnya. Seperti apa dia. Makanya saya selalu menekankan politik yang berparadigma pragmatis itulah yang akan menghancurkan bangsa ini,” kata Jimmy.
Mohon maaf, Jimmy melanjutkan, mungkin Pak Milton sekarang setelah keluar dari Demokrat mau memilih merapat ke Pak Morkes, ke Pak Tambul, atau kepada siapa, dan itu hak pribadi beliau. Jangan dikaitkan antara Pak Milton merapat kepada orang ini dengan nuansa PDIP memberikan perahu ketika itu, ceritanya lain.
“Ya sudah. Kita sudah tidak kenang lagi kok. Hak dia mau merapat kepada siapa. Kami PDIP bukan baru sekali punya pengalaman seperti itu. Lain kali tidak sembarangan untuk meminta rekomendasi. Sudah banyak pengalaman untuk solidaritas partai itu sendiri,” ujarnya.
Maksud Cornelis, PKR harus terlaksana. Hanya saja persyaratan diperhatikan. Sementara yang terjadi selama ini hanya koar-koar di media. Hanya dimuati nuansa politik, seolah-olah Cornelis tidak mendukung, tidak setuju. Padahal itu isu yang tidak benar.
Terbukti, kata Jimmy, Cornelis mengatakan kepada Fraksi PDIP bahwa PKR itu tolong segera dilengkapi persyaratannya. “Dan kita sudah sampaikan dalam pemandangan umum. Segera dibuat kajian secara komprehensif. Bukan hanya mengkaji tata ruang wilayahnya, tapi kebutuhan pegawai, dan lainnya, layaknya sebuah provinsi. Kalau persyaratan belum dilengkapi, bagaimana kita mau mengusulkannya,” terang dia.
Jimmy melanjutkan, Cornelis adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, juga harus tunduk dan patuh pada pimpinan tertinggi, yakni presiden. Soal daerah otonomi baru, pemerintah pusat sudah mengeluarkan moratorium dan belum dicabut. Sebagai wakil pemerintah pusat, kan tidak mungkin Cornelis melawan.
Untuk itu, katanya lagi, semua persyaratan harus segera dilengkapi, begitu keran pemekaran dibuka, moratorium dicabut oleh Presiden SBY, barang ini sudah siap.
“Tapi sekarang ini persoalan PKR itu dipolitisasi oleh lawan-lawan politik, seolah-olah basis Cornelis ini orang hulu. Jadi harapannya suara Cornelis kurang dan kalah di pilgub. Sebenarnya cara-cara seperti ini kolokan,” ujarnya.
Dia mengaku sangat tidak khawatir soal suara di timur Kalbar, karena masyarakat di sana juga mengerti. Cuma ada segelintir orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. “Ya sah-sah saja pikiran orang. Kita tidak boleh hambat itu. Karena mereka juga bagian dari warga negara,” ucap Jimmy.
Meski demikian, tim pemenangan akan bekerja maksimal. Ia menegaskan, bukan karena incumbent lalu lenggang kangkung. “Pengaruh PKR pasti ada, hanya segelintir orang saja. Yang mau saya katakan adalah mari kita fight, mari kita main sesuai aturan. Jadi, berpolitik santunlah, jangan pakai gaya tahun 70-an. Kita sudah modern. Dan kami sudah siap,” tuntas Jimmy. (jul)
“Saya mau katakan, kalau pilgub 2007 Cornelis itu levelnya bupati dan saya yakin tidak banyak orang tahu Cornelis saat itu. Kalau sekarang dia kan gubernur, sudah satu langkah menang,” kata M Jimmy SH, Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy Sanjaya.
Kenapa satu langkah menang, menurutnya Cornelis populer. Artinya tidak perlu lagi ada sosialisasi seperti kawan-kawan pasangan lain. Kalau pada pilgub 2007 basisnya delapan, sekarang pada posisi incumbent basisnya sudah 14.
“Itu suka tidak suka akan terjadi, karena rakyat sudah pintar dan cerdas untuk menentukan pilihan. Untuk itu kami dari tim kampanye dari kacamata politik kita harus wanti-wanti. Tapi kita bukan juga overconfident ya. Suara Cornelis-Christiandy tetap meningkat dari 2007. Itu sudah pasti,” yakin Jimmy.
Keyakinannya lantaran selama empat tahun menjadi gubernur, masyarakat menilai keberhasilan yang sudah dia capai, apa-apa yang sudah dilakukan. Tentu ini merupakan barometer, takaran rakyat untuk menilai sosok Cornelis.
Rakyat yang menilai, ujar legislator PDIP Kalbar ini, beragam dan berbagai kalangan. Pertama rakyat biasa, ada akademisi, ada orang-orang pintar. “Mereka ini akan menjadi corong, mereka akan sampaikan sesuatu yang baik adalah baik. Dan itu bagian dari yang membantu Cornelis untuk kampanye, padahal tidak disengaja. Hanya cerita-cerita di warung kopi, di kantin, dan di tempat lainnya, bahwa Cornelis begini-begini,” urainya.
Jadi, bergabungnya Milton ke pasangan MB, sementara dulu Milton menang di Pilbup Sintang diusung PDIP, dinilai wajar saja dalam politik. Menurut Jimmy, pertanyaan itu kapasitas DPD Partai menjawabnya. Karena merasa pengurus DPD Partai, Jimmy menjawabnya.
“Saudara Milton mau ke mana itu hak dia sebagai warga negara. Jadi Pak Milton ini tidak boleh juga kita kungkung. Tapi kalau cerita kata terima kasih, ya dikembalikan kepada orangnya. Seperti apa dia. Makanya saya selalu menekankan politik yang berparadigma pragmatis itulah yang akan menghancurkan bangsa ini,” kata Jimmy.
Mohon maaf, Jimmy melanjutkan, mungkin Pak Milton sekarang setelah keluar dari Demokrat mau memilih merapat ke Pak Morkes, ke Pak Tambul, atau kepada siapa, dan itu hak pribadi beliau. Jangan dikaitkan antara Pak Milton merapat kepada orang ini dengan nuansa PDIP memberikan perahu ketika itu, ceritanya lain.
“Ya sudah. Kita sudah tidak kenang lagi kok. Hak dia mau merapat kepada siapa. Kami PDIP bukan baru sekali punya pengalaman seperti itu. Lain kali tidak sembarangan untuk meminta rekomendasi. Sudah banyak pengalaman untuk solidaritas partai itu sendiri,” ujarnya.
Politisasi
Bagaimana dengan persoalan PKR? Jimmy menjelaskan, banyak komponen yang harus dibenahi dan Cornelis tidak pernah menghambat. “Beliau justru mendorong, tapi kalau mendorong sesuatu yang belum lengkap, sesuatu yang masih kurang, Cornelis akan malu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Jimmy.Maksud Cornelis, PKR harus terlaksana. Hanya saja persyaratan diperhatikan. Sementara yang terjadi selama ini hanya koar-koar di media. Hanya dimuati nuansa politik, seolah-olah Cornelis tidak mendukung, tidak setuju. Padahal itu isu yang tidak benar.
Terbukti, kata Jimmy, Cornelis mengatakan kepada Fraksi PDIP bahwa PKR itu tolong segera dilengkapi persyaratannya. “Dan kita sudah sampaikan dalam pemandangan umum. Segera dibuat kajian secara komprehensif. Bukan hanya mengkaji tata ruang wilayahnya, tapi kebutuhan pegawai, dan lainnya, layaknya sebuah provinsi. Kalau persyaratan belum dilengkapi, bagaimana kita mau mengusulkannya,” terang dia.
Jimmy melanjutkan, Cornelis adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, juga harus tunduk dan patuh pada pimpinan tertinggi, yakni presiden. Soal daerah otonomi baru, pemerintah pusat sudah mengeluarkan moratorium dan belum dicabut. Sebagai wakil pemerintah pusat, kan tidak mungkin Cornelis melawan.
Untuk itu, katanya lagi, semua persyaratan harus segera dilengkapi, begitu keran pemekaran dibuka, moratorium dicabut oleh Presiden SBY, barang ini sudah siap.
“Tapi sekarang ini persoalan PKR itu dipolitisasi oleh lawan-lawan politik, seolah-olah basis Cornelis ini orang hulu. Jadi harapannya suara Cornelis kurang dan kalah di pilgub. Sebenarnya cara-cara seperti ini kolokan,” ujarnya.
Dia mengaku sangat tidak khawatir soal suara di timur Kalbar, karena masyarakat di sana juga mengerti. Cuma ada segelintir orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. “Ya sah-sah saja pikiran orang. Kita tidak boleh hambat itu. Karena mereka juga bagian dari warga negara,” ucap Jimmy.
Meski demikian, tim pemenangan akan bekerja maksimal. Ia menegaskan, bukan karena incumbent lalu lenggang kangkung. “Pengaruh PKR pasti ada, hanya segelintir orang saja. Yang mau saya katakan adalah mari kita fight, mari kita main sesuai aturan. Jadi, berpolitik santunlah, jangan pakai gaya tahun 70-an. Kita sudah modern. Dan kami sudah siap,” tuntas Jimmy. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar