Kemelut PKB Kalbar Dukung Incumbent
Sumardi Siap Tempuh Jalur Hukum
Pontianak – Kemelut di tubuh Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalbar kian menjadi menyusul kritik atas
keputusan DPP yang mengusung pasangan incumbent.
Melalui rapat pleno yang digelar Selasa (24/7) di Sekretariat DPW Jalan Puteri Dara Nanti, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor direkomendasikan dipecat. Tapi dua pengurus lainnya yang tak kurang vokal, hanya disanksi peringatan.
“Berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus wilayah, Sumardi M Noor kita berikan sanksi berat berupa rekomendasi pemecatan ke DPP. Secepatnya kita kirim ke DPP. Sedangkan dua pengurus lainnya kita berikan peringatan,” kata Mulyadi Tawik SE, Ketua DPW PKB Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Selasa (24/7).
Sementara dua tokoh vokal yang punya pengaruh kuat di basis yang cukup signifikan, yakni Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie dan Wakil Ketua DPW PKB Wahab Bulyan hanya kena semprit dengan peringatan. Justru tokoh muda dari kalangan Keraton Kadriyah bersuara cukup keras.
Rapat pleno DPW PKB itu dihadiri pula oleh jajaran Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, pimpinan Badan Otonom (Banom), sayap, dan lembaga-lembaga PKB Provinsi Kalbar. Ketua Dewan Syuro Ustaz Hasbullah SH, Sekretaris Dewan Syuro Ustaz Suja’i M Hasan SPd, dan Sekretaris DPW PKB Kalbar Andi M Syafe’ie SPdI.
Menurut Mulyadi, perlawanan yang dilakukan beberapa pengurus itu bukan lagi persoalan PKB mengusung pasangan incumbent, tapi sudah mencemarkan nama baik partai dan membawa partai ke arah tidak baik. Karena itu partai secara struktural mengambil tindakan untuk itu.
Sikap Sumardi M Noor itu yang bertentangan dengan keputusan partai dinilai Mulyadi sudah kelewatan. “Dia (Sumardi) sendiri tidak menerima hasil keputusan partai, tetapi dia sendiri mengarahkan ke calon lain. Kalau saya lihat, ini sudah pernah bermain sebelumnya, mungkin sudah pernah berjanji dengan calon lain,” katanya.
Masih kata Mulyadi, DPW Kalbar pernah melaksanakan musyawarah pimpinan wilayah (muspimwil) pada 11 Desember 2011. Yang dibahas salah satunya berkaitan dengan pilgub 2012, agenda penting partai itu dihadiri seluruh Ketua DPC PKB se-Kalbar.
Pada saat itu, sambung dia, tidak ada kesepahaman, karena calon kandidat belum banyak bermunculan. Akhirnya, disepakati antara Ketua DPC dan DPW untuk sepenuhnya menyerahkan sikap partai kepada DPP untuk mendukung siapa.
“Saya terus koordinasi dengan jajaran Dewan Syuro, tetap dibicarakan dalam rapat. Dan pada 2 Juni 2012 diarahkan PKB mengusung Cornelis-Christiandy. Kalau dikatakan tidak melalui mekanisme partai, itu tidak benar,” tegas ketua partai berbasis Islam itu.
Perbedaan, katanya, boleh saja, tetapi ketika sudah ada keputusan partai, itu harus dijalani, harus dipatuhi. “PKB tetap konsisten sampai ke tingkat bawah siap memenangkan Cornelis-Christiandy. Kita berikan sanksi kepada pengurus yang coba-coba membelot,” tegas Mulyadi lagi.
Kalau ada kabar yang menyatakan sebagian pengurus PKB mendukung calon lain, dibantah Mulyadi. Sikap PKB sudah jelas dan bulat mendukung dan mengusung pasangan incumbent. Alasan Mulyadi, keberhasilan pasangan incumbent selama memimpin daerah ini, kondisi Kalbar yang aman sehingga pertimbangan partai merapat ke Cornelis-Christiandy.
“Jika mendapat surat pemecatan, tidak perlu melakukan pembelaan diri. Tetapi kita akan melakukan upaya hukum pidana. Kalau kita tempuh dengan jalur partai, sulit untuk menjebloskan kesalahan kader ke hotel prodeo,” tegas Sumardi kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Sayangnya Sumardi tidak menyebutkan secara jelas kesalahan dimaksud. Sepertinya Wakil Sekretaris Tanfidyah PWNU Kalbar ini punya kartu truf perihal latar dukung mendukung tersebut. Dia mengaku kecewa dengan keputusan partai yang tidak menjalankan mekanisme sebenarnya.
“Kader partai tidak melanggar etika. Karena dukungan kepada incumbent tidak melalui mekanisme partai. Dan dukungan kami tetap kepada pasangan Berkibar,” tegasnya.
Sumardi menilai rekomendasi pemecatan dirinya itu sarat dengan kepentingan politik yang tidak mencerminkan moralitas dan etika partai. Ketua DPW PKB diharapkan konsekuen jika dirinya dipecat dengan menyampaikan surat pemecatan secara fair.
“Yang jelas kita lakukan upaya yang terbaik untuk partai. Karena target kita adalah 2014, bukan pilkada yang sarat dengan kepentingan sesaat. Dan perlu dicatat, partai bukanlah perseroan dagang. Pemecatan ada aturan dan alasan sesuai AD/ART,” tuntas Sumardi. (jul)
Melalui rapat pleno yang digelar Selasa (24/7) di Sekretariat DPW Jalan Puteri Dara Nanti, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor direkomendasikan dipecat. Tapi dua pengurus lainnya yang tak kurang vokal, hanya disanksi peringatan.
“Berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus wilayah, Sumardi M Noor kita berikan sanksi berat berupa rekomendasi pemecatan ke DPP. Secepatnya kita kirim ke DPP. Sedangkan dua pengurus lainnya kita berikan peringatan,” kata Mulyadi Tawik SE, Ketua DPW PKB Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Selasa (24/7).
Sementara dua tokoh vokal yang punya pengaruh kuat di basis yang cukup signifikan, yakni Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie dan Wakil Ketua DPW PKB Wahab Bulyan hanya kena semprit dengan peringatan. Justru tokoh muda dari kalangan Keraton Kadriyah bersuara cukup keras.
Rapat pleno DPW PKB itu dihadiri pula oleh jajaran Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, pimpinan Badan Otonom (Banom), sayap, dan lembaga-lembaga PKB Provinsi Kalbar. Ketua Dewan Syuro Ustaz Hasbullah SH, Sekretaris Dewan Syuro Ustaz Suja’i M Hasan SPd, dan Sekretaris DPW PKB Kalbar Andi M Syafe’ie SPdI.
Menurut Mulyadi, perlawanan yang dilakukan beberapa pengurus itu bukan lagi persoalan PKB mengusung pasangan incumbent, tapi sudah mencemarkan nama baik partai dan membawa partai ke arah tidak baik. Karena itu partai secara struktural mengambil tindakan untuk itu.
Sikap Sumardi M Noor itu yang bertentangan dengan keputusan partai dinilai Mulyadi sudah kelewatan. “Dia (Sumardi) sendiri tidak menerima hasil keputusan partai, tetapi dia sendiri mengarahkan ke calon lain. Kalau saya lihat, ini sudah pernah bermain sebelumnya, mungkin sudah pernah berjanji dengan calon lain,” katanya.
Masih kata Mulyadi, DPW Kalbar pernah melaksanakan musyawarah pimpinan wilayah (muspimwil) pada 11 Desember 2011. Yang dibahas salah satunya berkaitan dengan pilgub 2012, agenda penting partai itu dihadiri seluruh Ketua DPC PKB se-Kalbar.
Pada saat itu, sambung dia, tidak ada kesepahaman, karena calon kandidat belum banyak bermunculan. Akhirnya, disepakati antara Ketua DPC dan DPW untuk sepenuhnya menyerahkan sikap partai kepada DPP untuk mendukung siapa.
“Saya terus koordinasi dengan jajaran Dewan Syuro, tetap dibicarakan dalam rapat. Dan pada 2 Juni 2012 diarahkan PKB mengusung Cornelis-Christiandy. Kalau dikatakan tidak melalui mekanisme partai, itu tidak benar,” tegas ketua partai berbasis Islam itu.
Perbedaan, katanya, boleh saja, tetapi ketika sudah ada keputusan partai, itu harus dijalani, harus dipatuhi. “PKB tetap konsisten sampai ke tingkat bawah siap memenangkan Cornelis-Christiandy. Kita berikan sanksi kepada pengurus yang coba-coba membelot,” tegas Mulyadi lagi.
Kalau ada kabar yang menyatakan sebagian pengurus PKB mendukung calon lain, dibantah Mulyadi. Sikap PKB sudah jelas dan bulat mendukung dan mengusung pasangan incumbent. Alasan Mulyadi, keberhasilan pasangan incumbent selama memimpin daerah ini, kondisi Kalbar yang aman sehingga pertimbangan partai merapat ke Cornelis-Christiandy.
Target 2012
Keputusan rapat pleno yang dianggap otoriter dan sepihak itu sepertinya melukai Sumardi M Noor. Tokoh vokal yang kerap bersuara nyaring ini sudah bersiap-siap membawa persoalan pemecatannya ke jalur hukum.“Jika mendapat surat pemecatan, tidak perlu melakukan pembelaan diri. Tetapi kita akan melakukan upaya hukum pidana. Kalau kita tempuh dengan jalur partai, sulit untuk menjebloskan kesalahan kader ke hotel prodeo,” tegas Sumardi kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Sayangnya Sumardi tidak menyebutkan secara jelas kesalahan dimaksud. Sepertinya Wakil Sekretaris Tanfidyah PWNU Kalbar ini punya kartu truf perihal latar dukung mendukung tersebut. Dia mengaku kecewa dengan keputusan partai yang tidak menjalankan mekanisme sebenarnya.
“Kader partai tidak melanggar etika. Karena dukungan kepada incumbent tidak melalui mekanisme partai. Dan dukungan kami tetap kepada pasangan Berkibar,” tegasnya.
Sumardi menilai rekomendasi pemecatan dirinya itu sarat dengan kepentingan politik yang tidak mencerminkan moralitas dan etika partai. Ketua DPW PKB diharapkan konsekuen jika dirinya dipecat dengan menyampaikan surat pemecatan secara fair.
“Yang jelas kita lakukan upaya yang terbaik untuk partai. Karena target kita adalah 2014, bukan pilkada yang sarat dengan kepentingan sesaat. Dan perlu dicatat, partai bukanlah perseroan dagang. Pemecatan ada aturan dan alasan sesuai AD/ART,” tuntas Sumardi. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar