Pontianak – Calon Gubernur Kalbar bernomor
urut 4, H Abang Tambul Husin geleng kepala ketika ditanya proses
pendaftaran bakal calon, verifikasi, pemeriksaan kesehatan, hingga
penetapan nomor urut oleh KPU Kalbar.
“Semua serba tidak transparan. Karena itu masyarakat harus diberikan penjelasan tentang semua yang menyangkut pemilukada ini. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala,” kata Tambul menjawab Rakyat Kalbar via ponselnya sebelum bertolak ke Jakarta, kemarin.
Calon yang berpasangan dengan Pdt Barnabas Simin itu mempertanyakan soal pemeriksaan kesehatan. “Okelah, alasannya IDI Kalbar punya kode etik tak boleh mengumumkan selain KPU. Kan semua calon bisa berlindung di balik kode etik itu. Kalau dia pengusaha ya biarlah penyakitnya urusan pribadi. Tapi kalau calon yang akan jadi gubernur memimpin 4,5 juta warga Kalbar, wajib kesehatannya diketahui,” urai Tambul.
Menjawab rumors yang beredar bahwa pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur tak perlu sedetail astronaut, Tambul malah tertawa lebar. “Kalau astronaut bawa pesawat ruang angkasa ke Mars, lantas dia mati mendadak, risikonya hanya buat dia seorang. Gubernur ini tak boleh direpotkan dengan urusan penyakit atau kesehatan,” kelitnya.
Begitu pun soal cabut undi nomor urut, terasa sudah diatur sedemikian rupa sistemnya. “Kita salut dengan Singkawang yang lingkup kota. Walaupun hanya beberapa ratus pemilih, caranya transparan. Kita boleh angkat jempol dengan KPU Singkawang,” kata Tambul tertawa.
Yang jadi masalah krusial, menurut politisi senior ini adalah UU yang dipakai dalam seleksi pendaftaran tidak mengacu kepada semua aturan yang ada, hanya pada satu UU saja dengan mengabaikan kekuatan hukum aturan lainnya.
“Sudah jelas anggota TNI itu tidak boleh berpolitik praktis, kok masih lolos? Kalau dibilang masih dalam proses, hebat benar dispensasi yang diberikan untuk Armyn. Artinya, dia masih TNI aktif saat mendaftar karena tidak ada hitam di atas putih surat persetujuan permohonannya mundur dari anggota TNI,” ungkap Tambul yang tengah menyiapkan gugatannya.
Dia mengaku tidak masalah siapa pun yang dipilih rakyat itu adalah legitimasi. “Tapi jangan menggunakan peraturan yang masih bisa diuji kebenarannya dan mengabaikan UU lainnya bahkan UUD 45. Sehingga jika sudah berlangsung dan terpilih, tidak bermasalah dengan pelanggaran hukum dan aturan,” urai Tambul yang kemarin tampak sehat.
Rencananya, Tambul yang akan membeberkan persoalan keabsahan aturan yang digunakan dengan konsultasi ke berbagai pihak terkait di Jakarta. Dia belum memastikan kapan akan mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. “Tunggu saja,” katanya. (kie)
“Semua serba tidak transparan. Karena itu masyarakat harus diberikan penjelasan tentang semua yang menyangkut pemilukada ini. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala,” kata Tambul menjawab Rakyat Kalbar via ponselnya sebelum bertolak ke Jakarta, kemarin.
Calon yang berpasangan dengan Pdt Barnabas Simin itu mempertanyakan soal pemeriksaan kesehatan. “Okelah, alasannya IDI Kalbar punya kode etik tak boleh mengumumkan selain KPU. Kan semua calon bisa berlindung di balik kode etik itu. Kalau dia pengusaha ya biarlah penyakitnya urusan pribadi. Tapi kalau calon yang akan jadi gubernur memimpin 4,5 juta warga Kalbar, wajib kesehatannya diketahui,” urai Tambul.
Menjawab rumors yang beredar bahwa pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur tak perlu sedetail astronaut, Tambul malah tertawa lebar. “Kalau astronaut bawa pesawat ruang angkasa ke Mars, lantas dia mati mendadak, risikonya hanya buat dia seorang. Gubernur ini tak boleh direpotkan dengan urusan penyakit atau kesehatan,” kelitnya.
Begitu pun soal cabut undi nomor urut, terasa sudah diatur sedemikian rupa sistemnya. “Kita salut dengan Singkawang yang lingkup kota. Walaupun hanya beberapa ratus pemilih, caranya transparan. Kita boleh angkat jempol dengan KPU Singkawang,” kata Tambul tertawa.
Yang jadi masalah krusial, menurut politisi senior ini adalah UU yang dipakai dalam seleksi pendaftaran tidak mengacu kepada semua aturan yang ada, hanya pada satu UU saja dengan mengabaikan kekuatan hukum aturan lainnya.
“Sudah jelas anggota TNI itu tidak boleh berpolitik praktis, kok masih lolos? Kalau dibilang masih dalam proses, hebat benar dispensasi yang diberikan untuk Armyn. Artinya, dia masih TNI aktif saat mendaftar karena tidak ada hitam di atas putih surat persetujuan permohonannya mundur dari anggota TNI,” ungkap Tambul yang tengah menyiapkan gugatannya.
Dia mengaku tidak masalah siapa pun yang dipilih rakyat itu adalah legitimasi. “Tapi jangan menggunakan peraturan yang masih bisa diuji kebenarannya dan mengabaikan UU lainnya bahkan UUD 45. Sehingga jika sudah berlangsung dan terpilih, tidak bermasalah dengan pelanggaran hukum dan aturan,” urai Tambul yang kemarin tampak sehat.
Rencananya, Tambul yang akan membeberkan persoalan keabsahan aturan yang digunakan dengan konsultasi ke berbagai pihak terkait di Jakarta. Dia belum memastikan kapan akan mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. “Tunggu saja,” katanya. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar