Sintang – Milton Crosby pun gerah menyusul
ditunjuknya Mikael Abeng sebagai Koordinator Provinsi Kapuas Raya (PKR)
oleh Gubernur Cornelis. Ditegaskan Bupati Sintang itu bahwa penunjukan
itu tak jelas dan ilegal.
“Penunjukan Koordinator Provinsi Kapuas Raya itu ada prosedurnya. Bukan perorangan. Kalau main tunjuk tanpa melibatkan perwakilan di masing-masing daerah itu namanya ilegal,” ujar Milton kepada Equator, Senin (18/6), di kediamannya.
Deklarasi penunjukan koordinator baru oleh Gubernur Kalbar di Pontianak pun disoroti Milton sebagai tidak pantas di luar wilayah yang akan dimekarkan, dengan pertanyaan apa sebabnya.
Menurutnya, deklarasi itu lebih pantas di Sintang sebagai calon ibu kota Provinsi Kapuas Raya atau paling tidak di lima kabupaten yang hendak memekarkan diri. “Bila perlu terbuka untuk umum, biar masyarakat juga menyaksikan,” ucapnya.
Pendeklarasian koordinator baru menjelang Pilgub Kalbar 2012 dinilai Milton syarat kepentingan politik. Terlebih wilayah rencana PKR merupakan basis para pemilih yang menentukan.
“Kenapa tidak dari dulu. Di sini kita lihat sangat kental sekali nuansa politiknya. PKR ini kepentingan masyarakat, bukan komoditas kepentingan politik tertentu,” tegas Milton yang sebelumnya hengkang dari keanggotaan Partai Demokrat, salah satu partai pengusung kandidat.
PKR, jelas Milton, bukanlah yayasan yang ketuanya asal main tunjuk. PKR menurutnya adalah suatu rencana wilayah (provinsi) baru yang akan dibentuk untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya lima kabupaten di timur Kalbar.
“Mestinya, penunjukan koordinator melalui kesepakatan bersama antarpimpinan daerah lima kabupaten, baik bupati maupun DPRD. Kalau main tunjuk, apa tidak seenaknya sendiri itu,” ujarnya.
Ditegaskan Milton, dirinya resmi ditunjuk sebagai Koordinator PKR berdasarkan surat deklarasi penunjukan tanggal 14 Agustus 2006. Surat itu ditandatangani oleh semua pimpinan daerah lima kabupaten yang bakal memekarkan diri. “Saya ini resmi. Surat Keputusan (SK) penunjukan saya ada. Berarti saya sebagai koordinator itu legal sampai saat ini,” tegasnya.
Meskipun Gubernur Kalbar Cornelis telah menunjuk Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang yang kini Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang sebagai koordinator PKR, tidak membuat Milton Crosby surut berjuang.
“Provinsi Kapuas Raya tetap kita perjuangkan. Selaku koordinator saya punya tanggung jawab untuk itu. Lima kabupaten sudah memercayakannya kepada saya,” terangnya.
Dikatakan Milton, sejak ditunjuk selaku koordinator pada 2006 lalu, proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah hampir rampung. Apa yang disyaratkan oleh undang-undang pemekaran sudah dilengkapi. Bahkan proses dari lima kabupaten yang hendak mekar sudah sampai ke provinsi dan pemerintah pusat.
“Kendalanya di provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi untuk menyerahkan tiga persyaratan yang diminta anggota Komisi II DPR RI, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007,” tegas Milton.
Surat rekomendasi itu menyangkut tiga hal, meliputi kesediaan pemerintah provinsi membiayai daerah yang dimekarkan selama tiga tahun berturut-turut, pembiayaan pemilukada, dan menyerahkan aset termasuk pegawai.
“Kenapa rekomendasi ini tidak dipenuhi? Jika saja dipenuhi, PKR pasti sudah masuk pembahasan DPR RI bersamaan dengan 19 Daerah Otonomi Baru (DB) lainnya pada 11 April lalu,” yakin Milton.
Dia pun mempertanyakan mengapa harus ditahan dan menunggu sampai pilgub 2012 dilaksanakan dan semua masyarakat Kalbar khususnya rencana PKR sudah sangat memahami sasarannya.
Ditanya mengapa tidak hadir ketika Gubernur Cornelis menggelar rapat kerja membahas pemekaran provinsi baru di Hotel Mercure, Minggu (17/6) persis hari libur resmi Isra’ dan Mikraj Nabi Muhammad SAW, Milton juga heran. “Saya tidak diberi tahu dan saya tidak diundang,” kata Milton.
“Tentunya kita harus minta petunjuk gubernur. Saya yakin gubernur lebih paham agar Kapuas Raya cepat terwujud,” kata Abeng menjawab Equator melalui selulernya, Senin (18/6) tadi malam.
Ditanya soal target kapan terwujudnya Kapuas Raya, Abeng mengatakan dirinya baru saja ditunjuk, sehingga belum bisa menargetkan kapan PKR harus terwujud. “Saya baru saja ditunjuk. Butuh waktu untuk koordinasi dulu,” ujarnya.
Dikatakan Abeng, Kapuas Raya merupakan keinginan rakyat, maka dari itu harus rakyatlah yang menyuarakannya. “Selama ini kita lihat keinginan itu datangnya dari pemerintahan. Pak Milton itu kan bupati,” ujarnya.
“Ditunjuknya saya itu sebenarnya untuk membantu Pak Milton. Kalau selama ini komunikasi Pak Milton dengan Pak Gubernur kan agak sulit. Melalui saya, Pak Gubernur lebih agak mudah,” timpalnya.
Abeng yakin dengan komunikasi yang baik dengan gubernur dan bupati di lima kabupaten Kapuas Raya bakal cepat terwujud. “Para bupati tidak akan saya kesampingkan. Mereka akan saya jadikan penasihat,” ujarnya. (din)
“Penunjukan Koordinator Provinsi Kapuas Raya itu ada prosedurnya. Bukan perorangan. Kalau main tunjuk tanpa melibatkan perwakilan di masing-masing daerah itu namanya ilegal,” ujar Milton kepada Equator, Senin (18/6), di kediamannya.
Deklarasi penunjukan koordinator baru oleh Gubernur Kalbar di Pontianak pun disoroti Milton sebagai tidak pantas di luar wilayah yang akan dimekarkan, dengan pertanyaan apa sebabnya.
Menurutnya, deklarasi itu lebih pantas di Sintang sebagai calon ibu kota Provinsi Kapuas Raya atau paling tidak di lima kabupaten yang hendak memekarkan diri. “Bila perlu terbuka untuk umum, biar masyarakat juga menyaksikan,” ucapnya.
Pendeklarasian koordinator baru menjelang Pilgub Kalbar 2012 dinilai Milton syarat kepentingan politik. Terlebih wilayah rencana PKR merupakan basis para pemilih yang menentukan.
“Kenapa tidak dari dulu. Di sini kita lihat sangat kental sekali nuansa politiknya. PKR ini kepentingan masyarakat, bukan komoditas kepentingan politik tertentu,” tegas Milton yang sebelumnya hengkang dari keanggotaan Partai Demokrat, salah satu partai pengusung kandidat.
PKR, jelas Milton, bukanlah yayasan yang ketuanya asal main tunjuk. PKR menurutnya adalah suatu rencana wilayah (provinsi) baru yang akan dibentuk untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya lima kabupaten di timur Kalbar.
“Mestinya, penunjukan koordinator melalui kesepakatan bersama antarpimpinan daerah lima kabupaten, baik bupati maupun DPRD. Kalau main tunjuk, apa tidak seenaknya sendiri itu,” ujarnya.
Ditegaskan Milton, dirinya resmi ditunjuk sebagai Koordinator PKR berdasarkan surat deklarasi penunjukan tanggal 14 Agustus 2006. Surat itu ditandatangani oleh semua pimpinan daerah lima kabupaten yang bakal memekarkan diri. “Saya ini resmi. Surat Keputusan (SK) penunjukan saya ada. Berarti saya sebagai koordinator itu legal sampai saat ini,” tegasnya.
Meskipun Gubernur Kalbar Cornelis telah menunjuk Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang yang kini Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang sebagai koordinator PKR, tidak membuat Milton Crosby surut berjuang.
“Provinsi Kapuas Raya tetap kita perjuangkan. Selaku koordinator saya punya tanggung jawab untuk itu. Lima kabupaten sudah memercayakannya kepada saya,” terangnya.
Dikatakan Milton, sejak ditunjuk selaku koordinator pada 2006 lalu, proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah hampir rampung. Apa yang disyaratkan oleh undang-undang pemekaran sudah dilengkapi. Bahkan proses dari lima kabupaten yang hendak mekar sudah sampai ke provinsi dan pemerintah pusat.
“Kendalanya di provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi untuk menyerahkan tiga persyaratan yang diminta anggota Komisi II DPR RI, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007,” tegas Milton.
Surat rekomendasi itu menyangkut tiga hal, meliputi kesediaan pemerintah provinsi membiayai daerah yang dimekarkan selama tiga tahun berturut-turut, pembiayaan pemilukada, dan menyerahkan aset termasuk pegawai.
“Kenapa rekomendasi ini tidak dipenuhi? Jika saja dipenuhi, PKR pasti sudah masuk pembahasan DPR RI bersamaan dengan 19 Daerah Otonomi Baru (DB) lainnya pada 11 April lalu,” yakin Milton.
Dia pun mempertanyakan mengapa harus ditahan dan menunggu sampai pilgub 2012 dilaksanakan dan semua masyarakat Kalbar khususnya rencana PKR sudah sangat memahami sasarannya.
Ditanya mengapa tidak hadir ketika Gubernur Cornelis menggelar rapat kerja membahas pemekaran provinsi baru di Hotel Mercure, Minggu (17/6) persis hari libur resmi Isra’ dan Mikraj Nabi Muhammad SAW, Milton juga heran. “Saya tidak diberi tahu dan saya tidak diundang,” kata Milton.
Petunjuk gubernur
Sementara itu Mikael Abeng yang baru ditunjuk Gubernur Cornelis sebagai Koordinator Pemekaran PKR 2020, dalam waktu dekat akan segera menyusun berbagai langkah, mulai dari panitia serta melakukan koordinasi dengan seluruh bupati.“Tentunya kita harus minta petunjuk gubernur. Saya yakin gubernur lebih paham agar Kapuas Raya cepat terwujud,” kata Abeng menjawab Equator melalui selulernya, Senin (18/6) tadi malam.
Ditanya soal target kapan terwujudnya Kapuas Raya, Abeng mengatakan dirinya baru saja ditunjuk, sehingga belum bisa menargetkan kapan PKR harus terwujud. “Saya baru saja ditunjuk. Butuh waktu untuk koordinasi dulu,” ujarnya.
Dikatakan Abeng, Kapuas Raya merupakan keinginan rakyat, maka dari itu harus rakyatlah yang menyuarakannya. “Selama ini kita lihat keinginan itu datangnya dari pemerintahan. Pak Milton itu kan bupati,” ujarnya.
“Ditunjuknya saya itu sebenarnya untuk membantu Pak Milton. Kalau selama ini komunikasi Pak Milton dengan Pak Gubernur kan agak sulit. Melalui saya, Pak Gubernur lebih agak mudah,” timpalnya.
Abeng yakin dengan komunikasi yang baik dengan gubernur dan bupati di lima kabupaten Kapuas Raya bakal cepat terwujud. “Para bupati tidak akan saya kesampingkan. Mereka akan saya jadikan penasihat,” ujarnya. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar