Pontianak - Komitmen Milton Crosby selaku Ketua Koordinator Tim Pemekaran dalam
mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) dipertanyakan. Desakan
agar posisinya diganti pun mulai bermunculan.
“Kita minta posisi Milton selaku Ketua Koordinator Tim Pemekaran PKR
diganti,” tegas Daniel Setiawan, pemerhati politik dan sosial Sintang
saat bertandang ke Graha Pena Harian Equator, Minggu sore (10/4).
Daniel menilai Milton kurang komit dalam memperjuangkan PKR. Milton juga dianggap sudah memalukan Tim Pemekaran PKR atas tindakannya yang membuat kesalahan dalam mengurus surat administrasi kelengkapan pemekaran PKR.
“Kok bisa membuat surat pemekaran dengan kop Pemkab Sintang. Memangnya yang mau jadi PKR itu hanya Kabupaten Sintang saja. Ini kan sangat memalukan,” kesal Daniel.
Sekadar mengingatkan, sejumlah persyaratan pembentukan PKR disebut-sebut terancam tak ditindaklanjuti, karena surat Ketua Koordinator Tim Pemekaran perihal kelengkapan persyaratan administrasi Usul pembentukan PKR tertanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani Drs Milton Crosby MSi, dinilai salah.
Kesalahan pertama, kop surat atas nama Bupati Sintang, seharusnya kop tersebut bertuliskan Koordinator Tim Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
Belum lagi surat itu hanya ditandatangani Koordinator Tim Pemekaran selaku Bupati Sintang. Seharusnya ikut juga membubuhkan tanda tangan itu adalah bupati dan ketua DPRD yang masuk dalam daerah rencana pemekaran. Kedudukan Kabupaten Sintang dan kabupaten lain di wilayah pemekaran itu sama, tidak ada yang menjadi komandan.
Kesalahan seperti itu, menurut Daniel, tidak akan terjadi jika Milton bisa terbuka kepada anggota tim pemekaran yang lain. Artinya, komunikasi antara Milton dengan seluruh anggota tim pemekaran harus terjalin dengan baik sehingga bisa saling tukar pikiran dan memberikan masukan.
“Saya selaku warga Sintang mempertanyakan komitmen Milton dalam memperjuangkan PKR. Jangan ingin memperjuangkan PKR ini hanya untuk mencari nama atau ketenaran sendiri,” pungkas Daniel.
Mantan anggota tim lobi Tim Pemekaran PKR, DR Zainuddin Isman MPhil justru mengemukakan pendapat berbeda. Menurutnya, apa yang dilakukan Milton tidak ada yang salah.
“Tidak salah dia menggunakan kop Pemda Sintang itu. Sebab yang ditunjuk sebagai koordinator tim pemekaran PKR itu memang Bupati Sintang. Tidak ada urusan siapa yang menjabat sebagai bupati,” kata Zis, sapaan Zainuddin Isman.
Zis menambahkan, selama ini tidak ada masalah dalam penggunaan kop surat seperti itu. “Waktu dulunya kita koordinasi ke DPR RI dan ke Kemendagri, tidak dipermasalahkan,” tandasnya.
Persoalan pembentukan PKR menjadi perbincangan hangat selama beberapa hari terakhir. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis ikut menjadi sasaran kritik dan dinilai tidak responsif karena tidak memasukkan isu pembentukan PKR dalam LKPj-nya beberapa waktu lalu.
Legisaltor PDIP Perjuangan di DPRD Kalbar, Martinus Sudarno SH menepis penilai Gubernur Kalbar tak responsif terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Gubernur mendukung pemekaran itu. Cuma masalahnya sekarang, bola pembentukan PKR ini sudah ada di pusat (DPR dan Pempus, red),” kata Sudarno kepada Equator, kemarin.
Sudarno beranggapan, penilaian bahwa gubernur tidak responsif mendukung PKR karena tidak menyinggung pemekaran provinsi itu dalam LKPj salah kaprah. Menurutnya, LKPj pada esensisnya hanya membahas tentang penggunaan APBD 2010 yang sudah di-Perda-kan.
“Dalam Perda APBD itu kan tidak ada nomenklatur mengenai pemekaran PKR. Jadi untuk apa dimasukkan dalam LKPj. Kalau tetap dimasukkan, itu justru salah,” ucap Sudarno. (bdu)
Daniel menilai Milton kurang komit dalam memperjuangkan PKR. Milton juga dianggap sudah memalukan Tim Pemekaran PKR atas tindakannya yang membuat kesalahan dalam mengurus surat administrasi kelengkapan pemekaran PKR.
“Kok bisa membuat surat pemekaran dengan kop Pemkab Sintang. Memangnya yang mau jadi PKR itu hanya Kabupaten Sintang saja. Ini kan sangat memalukan,” kesal Daniel.
Sekadar mengingatkan, sejumlah persyaratan pembentukan PKR disebut-sebut terancam tak ditindaklanjuti, karena surat Ketua Koordinator Tim Pemekaran perihal kelengkapan persyaratan administrasi Usul pembentukan PKR tertanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani Drs Milton Crosby MSi, dinilai salah.
Kesalahan pertama, kop surat atas nama Bupati Sintang, seharusnya kop tersebut bertuliskan Koordinator Tim Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
Belum lagi surat itu hanya ditandatangani Koordinator Tim Pemekaran selaku Bupati Sintang. Seharusnya ikut juga membubuhkan tanda tangan itu adalah bupati dan ketua DPRD yang masuk dalam daerah rencana pemekaran. Kedudukan Kabupaten Sintang dan kabupaten lain di wilayah pemekaran itu sama, tidak ada yang menjadi komandan.
Kesalahan seperti itu, menurut Daniel, tidak akan terjadi jika Milton bisa terbuka kepada anggota tim pemekaran yang lain. Artinya, komunikasi antara Milton dengan seluruh anggota tim pemekaran harus terjalin dengan baik sehingga bisa saling tukar pikiran dan memberikan masukan.
“Saya selaku warga Sintang mempertanyakan komitmen Milton dalam memperjuangkan PKR. Jangan ingin memperjuangkan PKR ini hanya untuk mencari nama atau ketenaran sendiri,” pungkas Daniel.
Mantan anggota tim lobi Tim Pemekaran PKR, DR Zainuddin Isman MPhil justru mengemukakan pendapat berbeda. Menurutnya, apa yang dilakukan Milton tidak ada yang salah.
“Tidak salah dia menggunakan kop Pemda Sintang itu. Sebab yang ditunjuk sebagai koordinator tim pemekaran PKR itu memang Bupati Sintang. Tidak ada urusan siapa yang menjabat sebagai bupati,” kata Zis, sapaan Zainuddin Isman.
Zis menambahkan, selama ini tidak ada masalah dalam penggunaan kop surat seperti itu. “Waktu dulunya kita koordinasi ke DPR RI dan ke Kemendagri, tidak dipermasalahkan,” tandasnya.
Persoalan pembentukan PKR menjadi perbincangan hangat selama beberapa hari terakhir. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis ikut menjadi sasaran kritik dan dinilai tidak responsif karena tidak memasukkan isu pembentukan PKR dalam LKPj-nya beberapa waktu lalu.
Legisaltor PDIP Perjuangan di DPRD Kalbar, Martinus Sudarno SH menepis penilai Gubernur Kalbar tak responsif terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Gubernur mendukung pemekaran itu. Cuma masalahnya sekarang, bola pembentukan PKR ini sudah ada di pusat (DPR dan Pempus, red),” kata Sudarno kepada Equator, kemarin.
Sudarno beranggapan, penilaian bahwa gubernur tidak responsif mendukung PKR karena tidak menyinggung pemekaran provinsi itu dalam LKPj salah kaprah. Menurutnya, LKPj pada esensisnya hanya membahas tentang penggunaan APBD 2010 yang sudah di-Perda-kan.
“Dalam Perda APBD itu kan tidak ada nomenklatur mengenai pemekaran PKR. Jadi untuk apa dimasukkan dalam LKPj. Kalau tetap dimasukkan, itu justru salah,” ucap Sudarno. (bdu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar