Pontianak
– Malaysia terus melirik potensi investasi bidang perkebunan kelapa
sawit di Kalbar. Bahkan tahun ini pemerintah Malaysia menganggarkan 700
juta USD.
“Fokusnya kita tahun ini berdasarkan masterplan percepatan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia di Kalimantan, khususnya di bidang minyak dan kelapa sawit. Mayoritas komoditas Indonesia adalah kelapa sawit. Karena itu kita ingin teruskan, karena memberikan peluang yang cukup baik bagi investor Malaysia,” ungkap Khairul Nazran Abd Rahman, Konsul Malaysia kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Khairul mengemukakan, pertemuan Konsulat Malaysia dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia membicarakan peranan dan tanggung jawab Konsulat Malaysia di Pontianak. Terutama berkaitan dengan urusan perbatasan dan pengembangan ekonomi. Bagaimana membawa investor-investor Malaysia untuk menjalankan perniagaan di Kalbar.
“Kita tidak ada target berapa besar nilai investasi tahun depan. Tetapi berharap dari waktu ke waktu semakin banyak masyarakat Malaysia yang berinvestasi di sini. Hanya saja masyarakat Malaysia masih menelusuri investasi apa yang baik di sini (Kalbar, red) selain perkebunan kelapa sawit,” papar Khairul.
Melalui Sosek Malindo diharapkan menjadi medium, investasi apa saja yang diberikan Kalbar untuk Malaysia. “Saya rasa bukan hanya Indonesia yang kurang promosi di bidang investasi, tetapi Malaysia juga. Sehingga ke depan perlu kita meningkatkan kerja sama,” tuturnya.
Sampai saat ini, khusus perbatasan sudah ada lima Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Baru-baru ini di Badau juga sudah diresmikan. Pada masa akan datang akan dilihat di mana lokasi yang bisa dijadikan PPLB resmi.
“Di Badau soft launching sudah. Grand launching masih didiskusikan di tingkat pusat oleh kedua negara. Karena melibatkan perdana menteri dan presiden, memerlukan rancangan yang teliti. Namun pihak kita sudah siap termasuk fisik dan operasional,” jelas Khairul.
Khairul menyebutkan, sampai saat ini ada lima perusahaan sawit yang besar di Kalbar. Karena itu ke depan pihaknya melirik potensi investasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kalbar.
“Sebenarnya tidak ada kendala berinvestasi di Kalbar. Tetapi isu di tingkat nasional juga berpengaruh. Menjadi kendala seperti isu TKI yang sampai menimbulkan ancaman dari masyarakat, bahkan mengadakan sweeping investor Malaysia,” paparnya.
Meskipun pihak Konsulat Malaysia sudah berdiskusi dengan Pemprov Kalbar, namun ancaman sweeping ini ada pengaruhnya. “Tetapi saya percaya masyarakat di Kalbar ini bagus-bagus dan tidak akan mengadakan sweeping. Mungkin maklumat tidak sampai secara total kepada masyarakat. Jadi apabila sudah dapat maklumat yang betul, tidak akan ada sweeping,” harap Khairul.
Permasalahan TKI melibatkan antarnegara, sedangkan Sosek Malindo hanya menangani wilayah Sarawak dan Kalbar.
“TKI yang punya kendala di Semenanjung Malaysia dibicarakan di tingkat pusat. Misalnya dua orang yang divonis mati. Kita sudah berdiskusi dengan pihak Pemprov Kalbar,” ungkap Khairul. (kie)
“Fokusnya kita tahun ini berdasarkan masterplan percepatan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia di Kalimantan, khususnya di bidang minyak dan kelapa sawit. Mayoritas komoditas Indonesia adalah kelapa sawit. Karena itu kita ingin teruskan, karena memberikan peluang yang cukup baik bagi investor Malaysia,” ungkap Khairul Nazran Abd Rahman, Konsul Malaysia kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Khairul mengemukakan, pertemuan Konsulat Malaysia dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia membicarakan peranan dan tanggung jawab Konsulat Malaysia di Pontianak. Terutama berkaitan dengan urusan perbatasan dan pengembangan ekonomi. Bagaimana membawa investor-investor Malaysia untuk menjalankan perniagaan di Kalbar.
“Kita tidak ada target berapa besar nilai investasi tahun depan. Tetapi berharap dari waktu ke waktu semakin banyak masyarakat Malaysia yang berinvestasi di sini. Hanya saja masyarakat Malaysia masih menelusuri investasi apa yang baik di sini (Kalbar, red) selain perkebunan kelapa sawit,” papar Khairul.
Melalui Sosek Malindo diharapkan menjadi medium, investasi apa saja yang diberikan Kalbar untuk Malaysia. “Saya rasa bukan hanya Indonesia yang kurang promosi di bidang investasi, tetapi Malaysia juga. Sehingga ke depan perlu kita meningkatkan kerja sama,” tuturnya.
Sampai saat ini, khusus perbatasan sudah ada lima Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Baru-baru ini di Badau juga sudah diresmikan. Pada masa akan datang akan dilihat di mana lokasi yang bisa dijadikan PPLB resmi.
“Di Badau soft launching sudah. Grand launching masih didiskusikan di tingkat pusat oleh kedua negara. Karena melibatkan perdana menteri dan presiden, memerlukan rancangan yang teliti. Namun pihak kita sudah siap termasuk fisik dan operasional,” jelas Khairul.
Khairul menyebutkan, sampai saat ini ada lima perusahaan sawit yang besar di Kalbar. Karena itu ke depan pihaknya melirik potensi investasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kalbar.
“Sebenarnya tidak ada kendala berinvestasi di Kalbar. Tetapi isu di tingkat nasional juga berpengaruh. Menjadi kendala seperti isu TKI yang sampai menimbulkan ancaman dari masyarakat, bahkan mengadakan sweeping investor Malaysia,” paparnya.
Meskipun pihak Konsulat Malaysia sudah berdiskusi dengan Pemprov Kalbar, namun ancaman sweeping ini ada pengaruhnya. “Tetapi saya percaya masyarakat di Kalbar ini bagus-bagus dan tidak akan mengadakan sweeping. Mungkin maklumat tidak sampai secara total kepada masyarakat. Jadi apabila sudah dapat maklumat yang betul, tidak akan ada sweeping,” harap Khairul.
Permasalahan TKI melibatkan antarnegara, sedangkan Sosek Malindo hanya menangani wilayah Sarawak dan Kalbar.
“TKI yang punya kendala di Semenanjung Malaysia dibicarakan di tingkat pusat. Misalnya dua orang yang divonis mati. Kita sudah berdiskusi dengan pihak Pemprov Kalbar,” ungkap Khairul. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar