Akim: Bukan Terlambat, Mekanismenya
Pontianak
– Menyusul pelantikan Gubernur Kalbar terpilih pada 14 Januari tahun
depan, tampaknya lumayan mendebarkan hati setiap kepala SKPD.
Namun, ada harapan dari Pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalbar Ahmad Jais MAg. Untuk pergantian kepala SKPD jangan hanya memandang dari hanya satu sisi. Banyak hal yang harus dilihat seperti profesionalitas, kemampuan tinggi.
Walau menjadi hak prerogatif gubernur dalam menentukan siapa kepala SKPD, Ahmad Jais mengatakan perlunya memegang prinsip keadilan beragama.
“Artinya dalam menentukan kepala SKPD harus mengakomodasi setiap agama agar keharmonisan selalu tercipta,” ujarnya kepada Rakyat Kalbar, Rabu (26/12).
Meski begitu, dikatakan Ahmad Jais, jika nantinya Kepala SKPD yang ditentukan oleh gubernur masih saja rata-rata “orang kita”, menurutnya hal itu pun tidak masalah. Tapi baginya, jika dilihat dari sudut kerukunan umat beragama tentunya akan menciptakan suasana kebatinan yang kurang harmonis.
“Meski dari luar kita rukun, namun dari batin terasa bergejolak. Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan oleh gubernur karena di Kalbar ini banyak agamanya,” ucapnya.
Ia berharap, ke depan, Gubernur Kalbar dapat menentukan kepala SKPD-nya dengan juga memerhatikan dari sudut profesi sehingga pemerintahan yang ada nanti dapat dirasakan kedamaian tidak hanya di bumi, juga dirasakan di hati semua umat beragama.
“Jika prinsip keadilan beragama itu dijunjung gubernur, pastinya ke depan wilayah kita selalu aman,” ungkapnya.
Ahmad Jais mengharapkan Gubernur Kalbar juga mendengarkan aspirasi masyarakat bawah terhadap pemimpin yang mereka inginkan, sehingga masyarakat aman dan nyaman di Kalbar ini.
“Saya rasa Gubernur Kalbar tahulah apa keputusan yang akan diambilnya nanti,” ungkapnya.
Ditanya apakah anggaran untuk Dispora Kalbar selama ini sudah terserap dengan baik, Utin menjelaskan bahwa untuk anggaran di dinasnya sudah terserap semuanya. “Tapi kita belum melakukan pembukuan, jadi belum tahulah berapa anggaran tersebut yang telah terserap,” ucapnya.
Demikian pula dengan Dinas Pendidikan, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 kemarin di Balai Petitih, Gubernur Cornelis mengatakan penyerapan anggaran bidang pendidikan masih terlambat. Terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Pendidikan merupakan program prioritas nasional. Pemerintah sudah mengalokasikan dana sangat besar. Pencairan dana di Kalbar masih rendah baru dua yang terbaik. Saya mendengar DAK khusus pendidikan agak terlambat, di mana terlambatnya harus dicari,” ujar Cornelis.
Orang nomor satu di Kalbar ini, mengingatkan kalau sekarang terlambat menyalurkan anggaran bisa dikomplain oleh masyarakat. Karena itu, ke depan harus lebih baik dan berhati-hati.
Menyikapi dugaan penyerapan anggaran bidang pendidikan masih lambat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Alexius Akim membantahnya.
“Itu sebenarnya bukan terlambat, tetapi disebabkan mekanisme. Misalnya yang mengalami keterlambatan dana BOS, dari Kementerian Keuangan tidak memberitahukan ke bendahara daerah kalau sudah masuk. Selain itu masih banyak lagi yang tidak sinkron,” jelas Akim.
Ia berharap ke depannya dana BOS harus diubah. Makanya seberapa besar anggaran yang dikirim, cepat diberitahukan kepada SKPD. Hal ini supaya cepat mengambil tindakan dan melaksanakannya. Tambah Akim, untuk DAK itu transfer ke daerah. Dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten/kota.
“Intinya bagaimana kita berkoordinasi dan itu yang harus ditingkatkan. Baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya. Termasuk juga antara pemprov dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah langsung ke pusat,” harapnya.
Akim berjanji, ke depan akan terus meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Sehingga jika ada masalah cepat diatasi. Begitu juga sebaliknya, Diknas kabupaten/kota kalau ada masalah cepat berkoordinasi dengan provinsi. (fiq/hak/kie)
Namun, ada harapan dari Pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalbar Ahmad Jais MAg. Untuk pergantian kepala SKPD jangan hanya memandang dari hanya satu sisi. Banyak hal yang harus dilihat seperti profesionalitas, kemampuan tinggi.
Walau menjadi hak prerogatif gubernur dalam menentukan siapa kepala SKPD, Ahmad Jais mengatakan perlunya memegang prinsip keadilan beragama.
“Artinya dalam menentukan kepala SKPD harus mengakomodasi setiap agama agar keharmonisan selalu tercipta,” ujarnya kepada Rakyat Kalbar, Rabu (26/12).
Meski begitu, dikatakan Ahmad Jais, jika nantinya Kepala SKPD yang ditentukan oleh gubernur masih saja rata-rata “orang kita”, menurutnya hal itu pun tidak masalah. Tapi baginya, jika dilihat dari sudut kerukunan umat beragama tentunya akan menciptakan suasana kebatinan yang kurang harmonis.
“Meski dari luar kita rukun, namun dari batin terasa bergejolak. Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan oleh gubernur karena di Kalbar ini banyak agamanya,” ucapnya.
Ia berharap, ke depan, Gubernur Kalbar dapat menentukan kepala SKPD-nya dengan juga memerhatikan dari sudut profesi sehingga pemerintahan yang ada nanti dapat dirasakan kedamaian tidak hanya di bumi, juga dirasakan di hati semua umat beragama.
“Jika prinsip keadilan beragama itu dijunjung gubernur, pastinya ke depan wilayah kita selalu aman,” ungkapnya.
Ahmad Jais mengharapkan Gubernur Kalbar juga mendengarkan aspirasi masyarakat bawah terhadap pemimpin yang mereka inginkan, sehingga masyarakat aman dan nyaman di Kalbar ini.
“Saya rasa Gubernur Kalbar tahulah apa keputusan yang akan diambilnya nanti,” ungkapnya.
Dana terserap
Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalbar Hj Utin Kusumawati enggan komentar tentang rencana gubernur yang akan mengganti kepala SKPD. “Gak usah tanya saya, karena saya juga udah mau pensiun. Tanya yang muda-muda saja,” ujarnya tertawa.Ditanya apakah anggaran untuk Dispora Kalbar selama ini sudah terserap dengan baik, Utin menjelaskan bahwa untuk anggaran di dinasnya sudah terserap semuanya. “Tapi kita belum melakukan pembukuan, jadi belum tahulah berapa anggaran tersebut yang telah terserap,” ucapnya.
Demikian pula dengan Dinas Pendidikan, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 kemarin di Balai Petitih, Gubernur Cornelis mengatakan penyerapan anggaran bidang pendidikan masih terlambat. Terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Pendidikan merupakan program prioritas nasional. Pemerintah sudah mengalokasikan dana sangat besar. Pencairan dana di Kalbar masih rendah baru dua yang terbaik. Saya mendengar DAK khusus pendidikan agak terlambat, di mana terlambatnya harus dicari,” ujar Cornelis.
Orang nomor satu di Kalbar ini, mengingatkan kalau sekarang terlambat menyalurkan anggaran bisa dikomplain oleh masyarakat. Karena itu, ke depan harus lebih baik dan berhati-hati.
Menyikapi dugaan penyerapan anggaran bidang pendidikan masih lambat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Alexius Akim membantahnya.
“Itu sebenarnya bukan terlambat, tetapi disebabkan mekanisme. Misalnya yang mengalami keterlambatan dana BOS, dari Kementerian Keuangan tidak memberitahukan ke bendahara daerah kalau sudah masuk. Selain itu masih banyak lagi yang tidak sinkron,” jelas Akim.
Ia berharap ke depannya dana BOS harus diubah. Makanya seberapa besar anggaran yang dikirim, cepat diberitahukan kepada SKPD. Hal ini supaya cepat mengambil tindakan dan melaksanakannya. Tambah Akim, untuk DAK itu transfer ke daerah. Dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten/kota.
“Intinya bagaimana kita berkoordinasi dan itu yang harus ditingkatkan. Baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya. Termasuk juga antara pemprov dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah langsung ke pusat,” harapnya.
Akim berjanji, ke depan akan terus meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Sehingga jika ada masalah cepat diatasi. Begitu juga sebaliknya, Diknas kabupaten/kota kalau ada masalah cepat berkoordinasi dengan provinsi. (fiq/hak/kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar