Waswas, Sejumlah SKPD Bungkam

Wacana Bongkar-Pasang SKPD Provinsi Kalbar

Transparan Dong

Pontianak – Wacana Gubernur Kalbar terpilih Drs Cornelis MH yang akan merombak “kabinet” CC jilid II bisa jadi membuat sejumlah pembantunya deg-degan.
Tentu tak sampai membuat sulit tidur, namun sejumlah personel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) enggan berkomentar ketika dikonfirmasi Rakyat Kalbar terkait wacana tersebut. Betapa tidak, siapa tahu salah satu dari mereka mesti siap-siap mengemasi ruangannya untuk diganti pejabat baru.
Sebut saja Kepala Dinas Pariwisata Kalbar Ir Yusri Zainuddin—ketika dimintai komentar tentang rencana peremajaan SKPD oleh Gubernur—hanya menjawab silakan hal itu ditanya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Hal senada diucapkan pula oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalbar Sri Jumiadatin. “Kalau soal itu, tanya orang lain saja, Mas. Hehehe....” kata Sri.
Sejumlah kepala dinas belum bisa dihubungi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar ketika dihubungi via SMS belum membalas hingga berita ini diturunkan.
Begitu pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar Robertus Isdius. Dia enggan berbicara panjang lebar terkait rencana gubernur yang akan merombak SKPD.
“Waaah, itu kalau info dari Pak Gubernur jangan tanyakan ke BKD. Kami ini pelaksana yang melaksanakan petunjuk yang diberikan pimpinan,” katanya menjawab Rakyat Kalbar via Short Message Service (SMS), Kamis (27/12).
Ditanya apakah sudah ada instruksi atau koordinasi khusus dari gubernur, Robert mengaku sejauh ini masih belum ada perintah maupun instruksi dan bahkan belum ada koordinasi terkait hal tersebut.

Transparan dong

Sekretaris Wilayah Jari Borneo Barat Gustiar mengatakan kewenangan gubernur menentukan pembantunya di dinas-dinas. Tetapi paling penting latar belakang yang akan diangkat harus baik. Bila perlu calon Kepala SKPD harus diumumkan ke publik.
“Agar publik bisa menilai dan memberikan masukan kepada gubernur. Hal itu juga sebagai tanggung jawab gubernur kepada masyarakat,” kata Gustiar.
Ia menegaskan, para kandidat yang akan diangkat harus berkomitmen menjalankan anggaran secara terbuka. Ada akuntabilitas dan hak-hak masyarakat untuk mengetahui pengelolaan anggaran.
“Gubernur punya wewenang memberikan keputusan pada masyarakat untuk menilai. Terutama pada sektor-sektor pelayanan publik. Seperti pejabat di Bappeda, Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur,” jelas Sekwil LSM ini yang gencar mendorong terciptanya transparansi dalam pemerintahan, agar kehidupan masyarakat sipil demokratis dan berkeadilan.
Gustiar mengingatkan, pada sektor pelayanan publik harus dipimpin oleh orang yang profesional sehingga kinerjanya bisa terukur. Terutama dalam pengelolaan anggaran.
“SKPD yang berkenaan dengan pelayanan publik harus dievaluasi. Misalnya pendidikan dan kesehatan, mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masih rendah. Belum lagi rata-rata sekolah di Kalbar masih tamat sekolah dasar (SD),” paparnya.
Ia mengusulkan kepada gubernur untuk mencari orang yang betul-betul profesional. Misalnya, anggaran pendidikan di Kalbar masih belum mencapai 20 persen. Begitu juga dengan kesehatan, mutu pelayanan masih rendah dan tenaga ahli masih kurang.
“Yang paling penting juga sektor infrastruktur. Meskipun sudah banyak pembangunan tetapi masih belum merata. Mana yang masih kurang harus direalisasikan,” ujarnya.
Setiap Kepala SKPD harus punya target capaian satu tahunan bukan untuk lima tahun sekali. Masing-masing harus ada pertanggungjawaban. Sehingga capaian-capaian apakah ada peningkatan atau jalan di tempat bisa terlihat.
“Lima tahun ke depan Gubernur Kalbar terpilih harus ada terobosan yang baru. Sehingga bisa meningkatkan pembangunan di Kalbar,” tutupnya.
Terpisah, Manajer PGG Gemawan Kalbar H Iskandar Jailani mengatakan peremajaan SKPD itu hak prerogratif seorang gubernur untuk peremajaan kepala SKPD. “Di situlah kita lihat, apa dan siapa yang menjadi pembantu kinerja kepala daerah untuk ke depan,” ujar Iskandar kepada Rakyat Kalbar, Kamis (27/12).
Menurut Iskandar, gubernur harus memilih orang-orang yang rekam jejaknya bagus. Jangan mengangkat pejabat yang pernah terkait kasus korupsi atau mantan napi. Pejabat yang diangkat harus profesional dan kinerjanya harus terukur.
“Jika nanti orang tersebut terpilih menjabat kepala SKPD, janganlah menjadi lokomotif politik bagi sang gubernur. Karena itu akan timbul sebuah kepentingan politik. Hingga kinerja kepala SKPD itu, tidak maksimal,” ucapnya.
Ketika ditanya penyaringan calon kepala dinas melalui tes tertentu, Iskandar menjawab sejauh ini belum ada aturan untuk memilih kepala dinas harus melalui tes dan sebagainya. “Jika gubernur mau melakukan itu, sangat baik dan pasti akan mendapat apresiasi dari masyarakat Kalbar,” tuturnya.

Bagaimana kinerja SKPD yang sekarang?

Komentar Iskandar, SKPD sekarang ini sangat beragam, ada yang baik dan ada yang tidak. “Saya tidak pada posisi menilai baik atau buruk. Tetapi yang jelas banyak hal yang harus dipertanyakan. IPM Kalbar masih rendah di bawah rata-rata nasional, bahkan terbawah di Kalimantan,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat Kalbar di perbatasan ternyata masih belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Sarana dan prasarana pun, dikatakannya, masih kurang memadai.
“Kita harap siapa pun yang terpilih sebagai kepala dinas harus bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan hanya dapat gaji tetapi kinerjanya tidak baik,” demikian Iskandar. (kie/hak)