Gubernur Ganti SKPD yang Bikin Kepalanya Pusing

Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK Tolok Ukurnya

Haitami: Mengangkat Pejabat Harus Proporsional

Pontianak – Pelantikan Gubernur Kalbar periode 2013-2017 masih tiga pekan lagi, 14 Januari 2013. Namun, saat ini, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH sudah bersiap mengganti personel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai para pembantunya.
“Saya akan meneruskan semua program lima tahun sebelumnya di lima tahun selanjutnya yang masih tertunda. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengganti SKPD, sambil menunggu hasil BPK atas laporan keuangan serta kinerja SKPD Kalbar,” ungkap Cornelis kepada reporter Rakyat Kalbar Dina Prihatini di sela menerima tamu open house Natal di Pendopo Gubernuran, Rabu (26/12).
Cornelis mengakui belum semua program yang dirintisnya periode 2008-2012 terselesaikan. Utang itu menurutnya harus dilunasi periode mendatang. Karena itu, dia menyiapkan perangkat kerja yang bisa mendukungnya.
Terhadap perangkat tersebut akan ada evaluasi. Cornelis bahkan menegaskan akan ada evaluasi terhadap para Kepala SKPD Pemprov Kalbar di lima tahun berlalu. Dan tentu ada yang berhasil, lumayan, bahkan biasa-biasa saja. Pun siapa tahu, ada yang jalan di tempat.
“Jelas saya akan melakukan evaluasi sambil menunggu hasil pemeriksaan BPK. Karena hasil pemeriksaan (laporan keuangan, red) tersebut merupakan hasil yang nyata untuk mengevaluasi kinerja dan merupakan salah satu indikator melakukan perubahan di SKPD. Yang pasti yang diganti adalah yang tidak bermasalah dan yang tidak membuat kepala gubernur pusing,” tutur Cornelis tertawa lebar.
Beberapa program yang masih tertunda salah satunya adalah pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga penyempurnaan-penyempurnaan di RPJMD seperti pembangunan kawasan perbatasan. Cornelis akan mengupayakan agar merata pembangunannya dan bisa dinikmati masyarakat terpencil.
Meski belum tahu siapa saja pejabat pemerintahan pusat yang akan datang dalam pelantikannya, Gubernur yakin Mendagri yang akan melantiknya pada jabatan periode kedua 2012-2017.
“Kalau siapa saja yang akan hadir saya belum tahu, yang pasti Presiden telah memberikan mandat kepada Mendagri untuk melantik saya,” cetusnya.

Ganti saja

Rencana Gubernur Cornelis yang akan meremajakan Kepala SKPD Provinsi Kalbar lumayan menggelitik rasa ingin tahu banyak kalangan terutama SKPD itu sendiri dan tentu para mitra kerja hingga masyarakat umum.
Siapa saja yang akan direvisi kinerjanya oleh gubernur? Apakah kinerja kepala dinas sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Atau mungkin saja penempatannya tak sesuai kemampuan—selain keinginan?
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Gusti Suriansyah menyatakan menyegarkan perangkat kerja itu hak dan kewenangan gubernur sendiri, sebagaimana dia menempatkan mereka sebelumnya.
“Tentunya kita berharap pada saat melakukan penggantian kepala dinas, gubernur harus memilih orang-orang yang sesuai dengan poksi dan kariernya masing-masing. Kalau tidak, kinerja Kepala SKPD itu akan memengaruhi kredibilitas gubernur sendiri,” ujar Suriansyah kepada Rakyat Kalbar, Rabu (26/12).
Dia mengakui kalau beberapa kinerja kepala dinas ada yang sudah bagus, hanya saja kurang maksimal. Tipe ini perlu dicambuk agar optimal.
“Kalau kita berbicara kinerja SKPD sekarang ini, masih ada yang bagus. Tetapi ada juga kinerja mereka itu masih belum sesuai dengan harapan masyarakat Kalbar,” katanya.
Menurutnya, dalam meremajakan Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalbar ini, sebagai gubernur harus berhati-hati. Pilihlah sesuai dengan ilmunya masing-masing, kemampuan dan bukan orang yang sekadar minta petunjuk.
“Jangan ada kepentingan politik pada saat merombak kepala dinas tersebut. Kalau memang kinerjanya tidak bagus, maka tidak perlu lagi dipertahankan. Ganti saja,” ucapnya.
Siapa saja kepala SKPD yang akan diremajakan oleh gubernur, secara spesifik Suriansyah tak menyebut person. Diplomatis dia mengatakan, kalau merasa kinerja SKPD-nya kurang baik dan sering dikritik masyarakat, juga pernah dikritik oleh gubernur sendiri. Bisa jadi orang itu akan diremajakan.
“Ya lagi-lagi itu semua kewenangan dari kepala daerah. Kita yakin Gubernur Kalbar bisa meletakkan orang-orang yang profesional di masa terakhir pemerintahannya, sesuai dengan kinerjanya sebagai kepala dinas,” ungkapnya.

Harus proporsional

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalbar DR H Haitami Salim MAg mendukung penuh terkait rencana gubernur akan merombak SKPD pada kabinet jilid dua Cornelis. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar proses pembangunan di Kalbar bisa berjalan lebih baik.
“Perombakan SKPD merupakan hak kepala daerah. Sepanjang hal itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tentunya mengangkat pejabat harus proporsional,” ungkap Haitami kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Haitami memaknai proporsional bahwa mengangkat pejabat berdasarkan kemampuan atau kualitas, bukan primordial apalagi like and dislike maupun kedekatan. Bila perlu dilakukan fit and proper test. Selain itu rekam jejak seseorang juga perlu dipertimbangkan.
“Yang paling penting aspek profesionalitas dikedepankan. Dengan memerhatikan keseimbangan etnisitas yang ada di Kalbar. Supaya mewakili aspirasi kemajemukan etnis yang ada di Kalbar,” jelasnya.
Haitami menilai, sebelumnya dalam penentuan pejabat di SKPD masih belum memenuhi aspek proporsional. Masih ada istilah like and dislike. Meskipun hal itu perlu pengkajian dalam waktu yang lama.
“Tetapi yang perlu menjadi perhatian selain mengedepankan aspek profesionalitas pertimbangan mewakili pemeluk agama juga penting. Supaya kabinet jilid dua Cornelis semakin kuat dalam membangun Kalbar. Hal ini kalau perlu dikonsultasikan dengan tokoh agama yang ada,” sarannya. (dna/kie/hak)