Tak Mau SBY Kena Korban “Sepatu Terbang”

PB HMI Batalkan Presiden Buka Kongres

Harusnya HMI Independen

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak jadi membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang akan diselenggarakan di Asrama Pondok Haji, hari ini (15/3). Kepastian pembatalan mengundang SBY diungkapkan Ketua Umum PB HMI Noer Fajireansyah, Kamis (14/3).
Menurut Fajri, panggilan akrab Noer Fajrieansyah, pembatalan diputuskan setelah Pengurus Besar (PB) HMI mempelajari dinamika situasi terkini yang berkembang. Termasuk suasana kebatinan keluarga besar HMI.
Setakat ini, diketahui, dalam tubuh HMI ada penolakan terhadap anasir Cikeas. Sampai-sampai ada ungkapan dari sejumlah orang HMI yang Anti SBY, “halal jika dilempar sepatu”. Sebagai informasi, aksi lempar sepatu menjadi satu simbol penentangan kepada tokoh yang dianggap anti demokrasi dan pelanggar HAM.
Salah satu tokoh dunia yang pernah kena lemparan sepatu adalah bekas Presiden Amerika Serikat George W Bush. Saat memberikan keterangan dalam acara jumpa pers di Baghdad pada 2008, Bush dilempar dengan sepasang sepatu oleh seorang jurnalis Irak, Muntader al-Zaidi.
Konon, bagi masyarakat Arab, lempar sepatu adalah bentuk penghinaan besar.
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pun pernah nyaris jadi korban “sepatu terbang” saat berkunjung ke Mesir pada awal Februari lalu. Hal itu terjadi ketika ia tengah mengunjungi Masjid Al-Hussein di Ibu Kota Kairo.
Seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online, rencananya, sembilan cabang HMI yang tergabung dalam Gerakan Nasional HMI Anti SBY akan mengadang Presiden bila tetap menghadiri pembukaan kongres di Hotel Borobudur.
“Kami menolak keras kedatangan SBY ke dalam Kongres HMI. Kami menilai dia tidak layak untuk ikut ke dalam kongres,” ujar koordinator gerakan, Abdul Syukur Oumo, dalam jumpa pers di Restoran Bakoel Koffie, Cikini Jakarta, Kamis (14/3).
Aksi pengadangan terhadap SBY punya alasan. Presiden divonis sudah gagal memimpin negara dan lamban dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.
“SBY gagal memimpin negara ini. Kasus korupsi tidak ditangani dengan baik sebagaimana KPK tidak menuntaskan kasus Century sampai BLBI,” kata Syukur.
Dia menegaskan, jika SBY bersikeras hadir dalam pembukaan kongres, bukan tak mungkin SBY akan kena lempar sepatu.
“Apabila SBY bersikeras datang, kami akan melakukan blokade pada waktu kedatangan beliau, dan kami juga akan melempar sepatu ke SBY. Itu adalah gerakan halal,” jelasnya.
Adapun sembilan cabang HMI yang menyatakan anti SBY tersebut antara lain HMI cabang Depok, Kupang, Bengkulu, Curup, Sukoharjo, Selong, Namlea, Labuhan Raja, dan Bekasi.

Dua alasan kongres tak dibuka SBY

Pada 14 Februari lalu, PB HMI yang dipimpin oleh Fajri bertemu dengan Presiden SBY di Istana negara. Kala itu, Presiden SBY didampingi sejumlah menteri. Dalam pertemuan, Presiden menyanggupi untuk hadir dan sekaligus membuka Kongres HMI ke-28.
Harus diakui bahwa politik yang berkembang sejak kunjungan tersebut semakin besar dan isu-isu yang dimainkan menempatkan para pengurus HMI pada situasi yang tidak nyaman.
Fajri pun membeberkan dua alasan utama tak jadi mengundang SBY itu. Pertama, PB HMI tidak menginginkan Presiden SBY sebagai kepala negara—juga menjadi simbol negara—terlecehkan dalam kehadirannya. Karena, ada pihak-pihak di antara keluarga besar HMI menolak SBY.
Kedua, HMI sebagai organisasi yang independen ingin menjaga tali silaturahmi dalam keluarga besar HMI. “PBHMI tidak ingin memperuncing atau memperkeruh persoalan yang sedang melanda para tokoh bangsa yang sedang berkemelut, baik secara pribadi ataupun organisatoris. HMI adalah organisasi independen namun selalu menghormati dinamika perkembangan politik nasional,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online.
Fajri pun, ternyata, sudah menduga ada pihak-pihak oportunis yang ingin mengacau kongres. Dengan tujuan menghancurkan nama serta nilai-nilai independensi HMI dengan berbagai cara.
“Saya tidak akan membiarkan Kongres HMI dikacau oleh para oportunis yang mengatasnamakan HMI. Posisi HMI kali ini adalah seperti gadis cantik yang diperebutkan banyak pria. Ketegasan sikap PB HMI kali ini sangat beralasan, karena organisasi ini menjadi incaran banyak pihak bahkan yang tidak memiliki hak sekalipun,” tegas dia.
Ditegaskan juga, Fajri menerangkan, SBY hadir ataupun tidak dalam Kongres HMI, organisasi ini tetap menghadapi ancaman dari berbagai pihak yang sangat berkepentingan. Sebagai organisasi terbesar dan tersolid di bawah kepemimpinannya, HMI memang sangat potensial sebagai organisasi pendukung bagi kelompok yang menguasainya.
HMI tidak ingin terjebak dalam kemelut posisi “saling menyandera” di antara para elite dan pemimpin bangsa. Fajri menyadari, sebagai organisasi mahasiswa terbesar, HMI dapat menjadi motor untuk kegiatan positif ataupun negatif.
Dan keputusan pembatalan ini, HMI tetap menjadi organisasi yang independen, serta menghindarkan diri untuk terlibat dalam kemelut politik pribadi ataupun sebuah organisasi.

HMI independen dan tak main politik

Mantan Ketua PB HMI 2006-2008, Jailani Parandy, pun angkat bicara. Menurutnya, dalam kondisi normal sebenarnya bukan hal baru dan berlebihan, kepala negara diundang secara resmi untuk menghadiri dan sekaligus memberikan sambutan di acara organisasi kemahasiswaan nasional selevel HMI.
“Soal kehadiran presiden untuk membuka Kongres HMI, terpulang kepada pertimbangan aparat keamanan yang memiliki SOP tersendiri, bagaimana menakar hadir tidaknya presiden di sebuah acara rapat umum yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Meskipun SBY sempat menyatakan bersedia hadir, tetap ada prosedur keamanan yang akan dilakukan,” kata Jailani kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (14/3).
Memang pascaberhentinya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan memburuknya hubungan AU dengan Presiden SBY, lanjut Jailani, berimbas ke kongres HMI. Padahal, sesungguhnya persoalan di internal Demokrat dan Kongres HMI adalah dua hal yang berbeda.
“Karena HMI organisasi independen dan HMI tidak main politik,” tegasnya.
Jailani pun menilai, kehadiran SBY mungkin momentumnya saja yang tidak pas. Dan suasana kebatinan kader-kader HMI yang umumnya bersimpati kepada AU membuat suhu Kongres HMI saat ini menjadi dinamis dan wajar saja muncul penolakan.
“Dan itu biasa, sepanjang masih dalam koridor dan norma-norma yang ada,” ungkapnya.
Jailani pun berharap kader dan alumni HMI harusnya bisa lebih objektif. Karena sebagai anak bangsa dan kelompok intelektual tentu kader HMI mengerti bahwa selain sebagai sosok individu SBY juga sebagai sosok kepala negara, yang suka atau tidak beliau adalah simbol negara yang menurut UU harus dijaga martabatnya.
“Karena pada akhirnya Kongres HMI bukan hanya milik keluarga besar HMI, tapi juga menjadi tontonan bagi publik,” jelasnya.

Pintu benturan itu Anas Urbaningrum

Ada kelompok eksternal di luar HMI yang senang kalau HMI berbenturan dengan SBY. Tujuan kelompok ini menyingkirkan gerbong HMI dari tubuh Partai Demokrat, dan kemudian menggantikannya dengan kelompok mereka.
“Pintu masuk yang digunakan adalah memanfaatkan kasus Anas Urbaningrum. Karena sosok AU yang identik dengan HMI, sehingga menjadi alasan pembenaran bagi kelompok ini untuk membenturkan HMI dan SBY,” kata Jailani melanjutkan.
Padahal, lanjutnya, itu keliru. Hal yang harus dipahami bahwa kader HMI dan alumni HMI memang secara moral mendukung Anas. Tapi, alumni dan kader HMI menghormati dan percaya proses hukum.
“Oleh karena itu akan sia-sia bagi siapa pun yang berpikir HMI bisa diperalat atau terpancing. Sebab HMI itu milik umat dan bangsa. Oleh karenanya sikap dan reaksi HMI akan objektif dan rasional,” tegasnya.
Upaya menciptakan situasi vis a vis HMI dan SBY, ungkap Jailani, memang sejak awal menjadi target kelompok ini. Kekuatan ini membangun provokasi dan argumentasi di jejaring sosial dan media cetak, untuk menggagalkan kedatangan Presiden SBY di acara pembukaan Kongres HMI.
“Padahal kedatangan SBY di pembukaan kongres HMI dapat menjadi momentum dan ajang klarifikasi resmi bagi HMI dan SBY sendiri,” ujarnya.
Jailani membeberkan alasan pentingnya kehadiran SBY. Pertama, bagi SBY kehadiran dan ucapannya di forum Kongres HMI dapat menjadi jawaban atas berbagai spekulasi dan kesempatan bagi SBY untuk menjelaskan komitmennya melakukan pemberantasan korupsi.
Bagi HMI, momentum ini menjadi ajang pembuktian di hadapan publik bahwa HMI taat hukum, anti korupsi, dan masih independen. “Dan terpenting di forum kongres ini, HMI harus menegaskan konsistensi, untuk selalu mengawal pemerintahan SBY dan tidak segan-segan akan melakukan kritik jika SBY menyimpang dan tidak pro rakyat. Jadi, penting bagi SBY untuk menghadiri dan membuka Kongres HMI,” demikian Jailani. (Re-editing: Mohamad iQbaL)