Pengganti Anas Ditentukan Akhir Maret di Bali
Jakarta
– Inilah risiko Presiden SBY mengambil alih wewenang Ketua Umum Partai
Demokrat. Tak hanya disibukkan dengan urusan negara, dia pun harus aktif
di partai.
Selain sibuk di pemerintahan agar berjalan baik, serta menjaga diri dari berbagai rumors—termasuk isu akan digulingkan—SBY juga harus mempercepat pencarian ketua umum sepeninggal Anas Urbaningrum.
Mengingat, penetapan ketua umum baru adalah pekerjaan paling penting saat ini. Sebab, tanda tangan ketua umum definitif dibutuhkan untuk memasukkan daftar calon legislatif sementara ke KPU pada 9 April.
Akhirnya, melalui anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, partai berlambang bintang mercy itu memastikan Pulau Bali sebagai tempat menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menentukan ketua umum definitif pengganti Anas.
“Akhir Maret. Informasi yang bisa saya berikan, yang saya ketahui, (KLB) akan diselenggarakan akhir bulan Maret di Bali. Itu saja,” ujar Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online, hanya itu informasi yang bisa diberikan Menteri Hukum dan HAM ini. Selebihnya, dia mengaku tidak tahu soal tanggal pasti atau nama-nama kandidat calon ketua umum baik dari internal atau eksternal. Juga, apakah pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara aklamasi atau voting. “Ngga tahu. Belum bisa lain dari itu,” pungkasnya.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens. Dia bilang, sosok yang bisa menjalankan dua peran itu sangat sulit ditemukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
“Maka itu SBY mengambil alih seluruh kewenangan dalam penentuan ketua umum ini lalu dibawa pada sebuah proses yang kelihatannya demokratis melalui KLB (kongres luar biasa),” ujar Boni kepada Rakyat Merdeka Online usai menghadiri diskusi di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (12/3).
Dia mengatakan, saat ini, sosok yang dibutuhkan oleh SBY untuk menggantikan Anas Urbaningrum sudah ada. Namun, pertikaian di internal parpol menjadikan situasi kurang stabil.
“Sekarang ini masa di mana SBY merenung untuk menentukan siapa orangnya. Nanti KLB itu adalah sosialisasi figur yang disertai aklamasi yang sudah ditetapkan SBY. Jadi, memang KLB ini mufakat yang dimusyawarahkan, supaya kelihatan demokratis,” jelas Boni.
Lebih lanjut, kata Boni, mekanisme KLB untuk memilih ketum baru bisa saja dilakukan sesuai keinginan SBY, asalkan mekanisme tersebut dapat diterima seluruh kader partai, dan untuk tujuan baik.
“Memang sekarang SBY melihat bahwa dalam konteks perang terbuka antara Anas dengan dirinya. SBY membutuhkan figur yang bisa menjaganya dan keluarga, dan saat yang bersamaan menjaga partai. Menurut saya itu manusiawi,” bebernya.
“Secara implisit (Anas) pasti akan dorong seseorang. Tapi tidak secara vulgar,” ujar pendukung Anas, Mamun Murod Al Barbasy kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/3).
Soal siapa yang akan didukung Anas, Mamun belum bisa mengungkapkan. Karena baru akan dibahas dalam waktu dekat ini. “Kamis malam akan dibincang dengan AU (Anas Urbaningrum),” jelas Sekretaris Bidang Agama DPP Partai Demokrat ini sambil senyum.
Mamun yakin calon yang didorong oleh Anas akan menang. Karena para pendukung mantan Ketua Umum PB HMI pada Kongres Bandung 2010 lalu masih solid hingga sekarang. “Insya Allah solid,” tegasnya.
Dia pun menanggapi santai soal wacana aklamasi atas figur yang akan ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi, SBY. “(Kalau aklamasi), ganti aja PDA. Partai Demokrat Aklamasi,” tandasnya sambil tertawa.
Kelompok pro demokrasi ini tidak mau tunduk dengan cara-cara otoriter Ketua Majelis Tinggi sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin memborong kekuasaan di tubuh Partai Demokrat setelah merasa sukses melakukan operasi menyingkirkan anak yang tidak dikendakinya “Anas Urbaningrum”.
Demikian disampaikan pengamat politik dari The Indonesia Reform Martimus Amin kepada Rakyat Merdeka Online Rabu pagi (13/3).
“KLB terpaksa dituruti oleh kelompok anti demokrasi, setelah pengajuan DCS (daftar caleg sementara) yang akan diajukan oleh Majelis Tinggi atau Plt (pelaksana tugas ketua umum) ditampik oleh KPU karena dinilai tidak berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Martimus.
Karena itu, langkah berikutnya adalah memastikan agar proses pemilihan ketua umum dalam KLB tersebut berlangsung demokratis.
“Wanti-wanti bagi peserta KLB jangan sampai mau dicokok hidungnya kayak 'kebo' memilih calon titipan 'tuan besar'. Kalau terjadi, itu merupakan lonceng kematian demokrasi,” tegasnya. (Re-editing: Mohamad iQbaL)
Selain sibuk di pemerintahan agar berjalan baik, serta menjaga diri dari berbagai rumors—termasuk isu akan digulingkan—SBY juga harus mempercepat pencarian ketua umum sepeninggal Anas Urbaningrum.
Mengingat, penetapan ketua umum baru adalah pekerjaan paling penting saat ini. Sebab, tanda tangan ketua umum definitif dibutuhkan untuk memasukkan daftar calon legislatif sementara ke KPU pada 9 April.
Akhirnya, melalui anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, partai berlambang bintang mercy itu memastikan Pulau Bali sebagai tempat menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menentukan ketua umum definitif pengganti Anas.
“Akhir Maret. Informasi yang bisa saya berikan, yang saya ketahui, (KLB) akan diselenggarakan akhir bulan Maret di Bali. Itu saja,” ujar Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online, hanya itu informasi yang bisa diberikan Menteri Hukum dan HAM ini. Selebihnya, dia mengaku tidak tahu soal tanggal pasti atau nama-nama kandidat calon ketua umum baik dari internal atau eksternal. Juga, apakah pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara aklamasi atau voting. “Ngga tahu. Belum bisa lain dari itu,” pungkasnya.
Harus bisa jaga Cikeas
Selain demi penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS), calon Ketua Umum Partai Demokrat harus bisa merangkul keluarga besar Cikeas (SBY) dan menyelamatkan partainya dari kehancuran.Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens. Dia bilang, sosok yang bisa menjalankan dua peran itu sangat sulit ditemukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
“Maka itu SBY mengambil alih seluruh kewenangan dalam penentuan ketua umum ini lalu dibawa pada sebuah proses yang kelihatannya demokratis melalui KLB (kongres luar biasa),” ujar Boni kepada Rakyat Merdeka Online usai menghadiri diskusi di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (12/3).
Dia mengatakan, saat ini, sosok yang dibutuhkan oleh SBY untuk menggantikan Anas Urbaningrum sudah ada. Namun, pertikaian di internal parpol menjadikan situasi kurang stabil.
“Sekarang ini masa di mana SBY merenung untuk menentukan siapa orangnya. Nanti KLB itu adalah sosialisasi figur yang disertai aklamasi yang sudah ditetapkan SBY. Jadi, memang KLB ini mufakat yang dimusyawarahkan, supaya kelihatan demokratis,” jelas Boni.
Lebih lanjut, kata Boni, mekanisme KLB untuk memilih ketum baru bisa saja dilakukan sesuai keinginan SBY, asalkan mekanisme tersebut dapat diterima seluruh kader partai, dan untuk tujuan baik.
“Memang sekarang SBY melihat bahwa dalam konteks perang terbuka antara Anas dengan dirinya. SBY membutuhkan figur yang bisa menjaganya dan keluarga, dan saat yang bersamaan menjaga partai. Menurut saya itu manusiawi,” bebernya.
Kamis malam, Anas akan bermanuver
Anas Urbaningrum tidak akan mendukung salah satu figur untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikannya pada kongres luar biasa (KLB) akhir Maret nanti secara terang-terangan.“Secara implisit (Anas) pasti akan dorong seseorang. Tapi tidak secara vulgar,” ujar pendukung Anas, Mamun Murod Al Barbasy kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/3).
Soal siapa yang akan didukung Anas, Mamun belum bisa mengungkapkan. Karena baru akan dibahas dalam waktu dekat ini. “Kamis malam akan dibincang dengan AU (Anas Urbaningrum),” jelas Sekretaris Bidang Agama DPP Partai Demokrat ini sambil senyum.
Mamun yakin calon yang didorong oleh Anas akan menang. Karena para pendukung mantan Ketua Umum PB HMI pada Kongres Bandung 2010 lalu masih solid hingga sekarang. “Insya Allah solid,” tegasnya.
Dia pun menanggapi santai soal wacana aklamasi atas figur yang akan ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi, SBY. “(Kalau aklamasi), ganti aja PDA. Partai Demokrat Aklamasi,” tandasnya sambil tertawa.
KLB digelar, kelompok pro SBY kalah 0:1
Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhir Maret ini di Bali merupakan kemenangan pertama kelompok pro demokrasi yang ada di partai penguasa tersebut.Kelompok pro demokrasi ini tidak mau tunduk dengan cara-cara otoriter Ketua Majelis Tinggi sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin memborong kekuasaan di tubuh Partai Demokrat setelah merasa sukses melakukan operasi menyingkirkan anak yang tidak dikendakinya “Anas Urbaningrum”.
Demikian disampaikan pengamat politik dari The Indonesia Reform Martimus Amin kepada Rakyat Merdeka Online Rabu pagi (13/3).
“KLB terpaksa dituruti oleh kelompok anti demokrasi, setelah pengajuan DCS (daftar caleg sementara) yang akan diajukan oleh Majelis Tinggi atau Plt (pelaksana tugas ketua umum) ditampik oleh KPU karena dinilai tidak berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Martimus.
Karena itu, langkah berikutnya adalah memastikan agar proses pemilihan ketua umum dalam KLB tersebut berlangsung demokratis.
“Wanti-wanti bagi peserta KLB jangan sampai mau dicokok hidungnya kayak 'kebo' memilih calon titipan 'tuan besar'. Kalau terjadi, itu merupakan lonceng kematian demokrasi,” tegasnya. (Re-editing: Mohamad iQbaL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar