Isu Penggulingan pun Merebak
Bisa Jadi Cemas Seperti Soeharto
Jakarta
– Setelah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo
Subianto—yang juga jenderal purnawirawan TNI—Presiden SBY menghelat
pertemuan tertutup dengan tujuh jenderal purnawirawan lainnya.
Perjumpaan dengan penyandang tujuh bintang itu mengambil tempat di
Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Usai pertemuan, Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan bicara ke pers mewakili enam purnawirawan Pati TNI lainnya. Dia menyatakan, pemerintahan SBY-Boediono harus berjalan hingga 2014 dan menolak penggulingan pemerintahan di tengah jalan.
Luhut juga mengatakan menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga akhir masa jabatan di 2014. “Itu adalah pemikiran segelintir manusia yang menurut saya tidak pantas. Kami mendengar itu, kami merespons dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar. Tidak ada alasan satu pun yang kuat itu (penggulingan) bisa dilaksanakan,” kata dia kepada wartawan seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online.
Mantan Komandan Satuan-81 Kopassus/Detasemen-81 Anti Teror ini mengatakan Presiden juga membahas hal lain. Termasuk masalah politik jelang Pemilu 2014.
“Kita juga bicara mengenai menghadapi 2014. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden akan datang, itu yang terbaik. Dan kami menyampaikan bahwa kami punya kepentingan 2014 bahwa presiden yang terpilih, harus atau sebaiknya adalah orang atau harus yang mampu melakukan mengapitalisasi, istilah kami suksesor Presiden SBY ini untuk membuat pertumbuhan ekonomi,” ujar Luhut.
Di kesempatan itu, Luhut dan enam rekannya memuji kinerja pemerintah terutama di bidang ekonomi.
“Kita melihat dan harus jujur mengakui bahwa banyak yang telah dicapai oleh pemerintah ini. Kita harus jadi bangsa yang berani menerima, mengakui sukses orang lain,” demikian Luhut.
Enam jenderal purnawirawan lain teman Luhut adalah Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang, Letjen TNI (Purn) Sumardi, dan Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy.
Mencuatnya isu SBY akan dikudeta sebenarnya sudah tak asing. Namun publik layak diingatkan bahwa pada Pemilu 2004, salah satu unsur kemenangan SBY atas Megawati adalah paradigma bahwa Megawati menzalimi SBY.
Kala itu, Megawati memecat SBY dari jabatan Menko Polhukam. Pemanggilan beruntun sejumlah “bintang” tersebut, bisa jadi, untuk mencitrakan bahwa dia akan dizalimi lagi. Dan, mengharap publik kembali bersimpati.
Selain itu usai pertemuan, mereka memuji-muji pemerintahan SBY, terutama menyangkut keberhasilan dalam bidang ekonomi. Sama seperti setelah Prabowo menemuinya.
Sebanyak 1.093 kader HMI perwakilan cabang HMI di bawah naungan Badan Koordinator (Badko) HMI se-Sulawesi Barat telah berangkat menuju Jakarta dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar pada pukul 14.30 WITA, Rabu (13/3).
Rombongan dipimpin alumnus, mantan Ketua HMI Cabang Gowa Raya yang juga pengurus PB HMI Makassar, berangkat menggunakan KM Tidar.
Seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online, rencana demo menuntut SBY-Boediono mundur merupakan agenda lain dari agenda utama kedatangan mereka ke Jakarta, yakni menghadiri kongres PB HMI yang akan digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 15 hingga 22 Maret 2013.
Mereka menilai SBY-Boediono gagal membawa bangsa kepada kemajuan dan telah berkhianat dengan lebih berpihak kepada asing dan menjadi kaki tangan kapitalis.
Informasi yang dihimpun redaksi, sebanyak 224 kader HMI Lampung juga akan bertolak ke Jakarta pada malam ini. Selain akan menggelar demo turunkan SBY-Boediono mereka berniat mengawal kongres PB HMI bebas dari anasir-anasir (sesuatu yang menjadi bagian) Cikeas.
“Saya selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menyerukan pada seluruh MKRI daerah di seluruh Indonesia agar pada tanggal 25 Maret 2013 melakukan aksi damai bersama rakyat di wilayah masing-masing, serempak, bersama-sama dan terus-menerus,” kata Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (12/3).
Selama rezim SBY memimpin, kata Ratna, APBN bocor hingga Rp 250 triliun per tahun. Bila uang itu dikalikan dan andaikan uang itu dipakai untuk memulangkan dan membuka lapangan kerja bagi TKI di tanah airnya, maka akan menjadi positif. Saat ini juga, berbagai peristiwa terjadi dan pemerintah terlihat tak peduli. Sebut saja misalnya konflik TNI-Polri.
“Menilik semua peristiwa akhir-akhir ini, SBY-Boediono memang sudah harus mundur,” tegas Ratna.
Ratna menambahkan bahwa SBY-Boediono juga gagal melindungi kekayaan alam, batas-batas wilayah, dan gagal melindungi lindungi rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan, dan kekerasan.
“Untuk menyelamatkan Indonesia, kita wajib membentuk pemerintahan transisi guna merevolusi seluruh sistem dan UU yang telah dirusak, dan karena itulah SBY harus mundur atau dimundurkan,” demikian Ratna. (Re-editing: Mohamad iQbaL)
Usai pertemuan, Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan bicara ke pers mewakili enam purnawirawan Pati TNI lainnya. Dia menyatakan, pemerintahan SBY-Boediono harus berjalan hingga 2014 dan menolak penggulingan pemerintahan di tengah jalan.
Luhut juga mengatakan menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga akhir masa jabatan di 2014. “Itu adalah pemikiran segelintir manusia yang menurut saya tidak pantas. Kami mendengar itu, kami merespons dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar. Tidak ada alasan satu pun yang kuat itu (penggulingan) bisa dilaksanakan,” kata dia kepada wartawan seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online.
Mantan Komandan Satuan-81 Kopassus/Detasemen-81 Anti Teror ini mengatakan Presiden juga membahas hal lain. Termasuk masalah politik jelang Pemilu 2014.
“Kita juga bicara mengenai menghadapi 2014. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden akan datang, itu yang terbaik. Dan kami menyampaikan bahwa kami punya kepentingan 2014 bahwa presiden yang terpilih, harus atau sebaiknya adalah orang atau harus yang mampu melakukan mengapitalisasi, istilah kami suksesor Presiden SBY ini untuk membuat pertumbuhan ekonomi,” ujar Luhut.
Di kesempatan itu, Luhut dan enam rekannya memuji kinerja pemerintah terutama di bidang ekonomi.
“Kita melihat dan harus jujur mengakui bahwa banyak yang telah dicapai oleh pemerintah ini. Kita harus jadi bangsa yang berani menerima, mengakui sukses orang lain,” demikian Luhut.
Enam jenderal purnawirawan lain teman Luhut adalah Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang, Letjen TNI (Purn) Sumardi, dan Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy.
Mencuatnya isu SBY akan dikudeta sebenarnya sudah tak asing. Namun publik layak diingatkan bahwa pada Pemilu 2004, salah satu unsur kemenangan SBY atas Megawati adalah paradigma bahwa Megawati menzalimi SBY.
Kala itu, Megawati memecat SBY dari jabatan Menko Polhukam. Pemanggilan beruntun sejumlah “bintang” tersebut, bisa jadi, untuk mencitrakan bahwa dia akan dizalimi lagi. Dan, mengharap publik kembali bersimpati.
Selain itu usai pertemuan, mereka memuji-muji pemerintahan SBY, terutama menyangkut keberhasilan dalam bidang ekonomi. Sama seperti setelah Prabowo menemuinya.
Demo tuntut SBY-Boediono mundur, bersihkan HMI dari anasir Cikeas
Kecemasan berlebihan akan dilengserkan tampaknya juga terkait dengan rencana ribuan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa menuntut SBY-Boediono mundur. Khalayak tentu masih ingat bagaimana pimpinan rezim Orde Baru Jenderal Soeharto ditumbangkan melalui gerakan mahasiswa.Sebanyak 1.093 kader HMI perwakilan cabang HMI di bawah naungan Badan Koordinator (Badko) HMI se-Sulawesi Barat telah berangkat menuju Jakarta dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar pada pukul 14.30 WITA, Rabu (13/3).
Rombongan dipimpin alumnus, mantan Ketua HMI Cabang Gowa Raya yang juga pengurus PB HMI Makassar, berangkat menggunakan KM Tidar.
Seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online, rencana demo menuntut SBY-Boediono mundur merupakan agenda lain dari agenda utama kedatangan mereka ke Jakarta, yakni menghadiri kongres PB HMI yang akan digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 15 hingga 22 Maret 2013.
Mereka menilai SBY-Boediono gagal membawa bangsa kepada kemajuan dan telah berkhianat dengan lebih berpihak kepada asing dan menjadi kaki tangan kapitalis.
Informasi yang dihimpun redaksi, sebanyak 224 kader HMI Lampung juga akan bertolak ke Jakarta pada malam ini. Selain akan menggelar demo turunkan SBY-Boediono mereka berniat mengawal kongres PB HMI bebas dari anasir-anasir (sesuatu yang menjadi bagian) Cikeas.
APBN bocor Rp250 triliun per tahun?
Sebelumnya, pada Selasa (12/3), rakyat diminta turun ke jalan untuk melakukan aksi menuntut pertanggungjawaban Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Sebab SBY dan Boediono ini dinilai tidak becus mengurus persoalan bangsa.“Saya selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menyerukan pada seluruh MKRI daerah di seluruh Indonesia agar pada tanggal 25 Maret 2013 melakukan aksi damai bersama rakyat di wilayah masing-masing, serempak, bersama-sama dan terus-menerus,” kata Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (12/3).
Selama rezim SBY memimpin, kata Ratna, APBN bocor hingga Rp 250 triliun per tahun. Bila uang itu dikalikan dan andaikan uang itu dipakai untuk memulangkan dan membuka lapangan kerja bagi TKI di tanah airnya, maka akan menjadi positif. Saat ini juga, berbagai peristiwa terjadi dan pemerintah terlihat tak peduli. Sebut saja misalnya konflik TNI-Polri.
“Menilik semua peristiwa akhir-akhir ini, SBY-Boediono memang sudah harus mundur,” tegas Ratna.
Ratna menambahkan bahwa SBY-Boediono juga gagal melindungi kekayaan alam, batas-batas wilayah, dan gagal melindungi lindungi rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan, dan kekerasan.
“Untuk menyelamatkan Indonesia, kita wajib membentuk pemerintahan transisi guna merevolusi seluruh sistem dan UU yang telah dirusak, dan karena itulah SBY harus mundur atau dimundurkan,” demikian Ratna. (Re-editing: Mohamad iQbaL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar