Dana Polri/TNI Sudah Didrop
Pontianak – Gubernur Drs Cornelis MH
menginstruksikan semua jajaran pemerintah harus independen. Baik dari
pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan semua jajaran yang ada harus
benar-benar menjamin proses pemilukada ini berjalan jujur dan adil.
“Sejauh ini pemerintah persiapannya sudah bagus. Semua jajaran pemerintah memang harus independen. Dia harus benar-benar menjamin netral. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya itu kan semua berjalan dengan aman. Itu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan,” tutur Cornelis kepada wartawan, Selasa (14/8) usai membuka Rakor Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalbar 2012 di Hotel Mahkota.
Bagaimana dengan tudingan yang mengindikasikan Sekda Kalbar M Zeet Assovie mengampanyekan incumbent di Sintang di depan ratusan kepala desa dan BPD?
“Saya sudah cek tidak ada dia kampanye. Cuma dia kenal satu gubernur. Gubernurnya tetap nomor satu, mungkin itu kali disalahkan orang. Tetapi kampanye pilih Cornelis mana ada itu,” tepis Cornelis. Menurut dia, mana ada yang berani PNS kampanye. Itu isu hanya permainan politik. Jangan main-main, risikonya besar dan bisa diberhentikan.
“Jangan ada lagi kepala desa yang nakal. Ada orang tidak tercatat. Orang yang datang lalu masuk menjadi penduduk kita. Lalu dia juga mencoblos. Hal ini banyak di daerah-daerah perkebunan termasuk juga daerah Sambas,” kata Cornelis.
Gubernur menambahkan, apakah betul mereka yang datang itu warga yang bekerja di luar pulang. Cornelis menyindir Biro Pemerintahan dan Disdukcapil harus jeli jangan tidur-tiduran. “Tidak kontrol lagi. Demikian pula bagian pemerintahan juga harus proaktif,” tambahnya.
Sementara itu Cornelis mengingatkan penyelenggara pemilukada harus merancang anggaran dana sematang-matangnya. Bila perlu sampai ke pemilukada putaran kedua.
“Karena kalau tidak masuk hitungan akan muncul menjadi masalah. Terutama di daerah-daerah yang jauh. Desa, kampung, atau TPS yang segera ditangani. Ketika mau pergi duitnya tidak ada. Termasuk ada beberapa pengawas di daerah menanyakan kepada saya apakah dananya sudah di-drop. Oleh karena itu, saya menyarankan KPU dan Panwaslu sekarang sudah diajukan dan hitung sampai ke pemilu dua kali putaran,” ujar Cornelis.
Kalbar ini beda dengan DKI yang satu hari satu malam sudah sampai. Sementara Kalbar yang punya luas wilayah dan medan luar biasa.
Hal itu disampaikannya dalam rangka pemantapan Pilkada Kalbar dan Kota Singkawang.
“Supaya tidak dibilang incumbent atau gubernur yang berkuasa sekarang seenaknya dengan KPU dan pengawas. Saya tidak sama sekali ikut campur dalam hal ini. Kami mem-backup sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah. Berbeda dengan tugas saya sebagai calon,” paparnya.
Dia juga menghitung kemungkinan dana hingga putaran kedua. Karena sekarang sedang dibahas anggaran perubahan. Kalau terlambat tidak bisa pinjam sana-pinjam sini untuk menutupi kebutuhan walaupun uangnya ada.
“Okelah pinjam, tetapi ada dewan yang tidak setuju akan menjadi temuan. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati,” imbaunya.
Ia meminta mulai dari aparat keamanan sampai jajaran pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketenteraman. Kalau sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke SARA cepat-cepat ditangkal.
“Pemilukada ini suatu proses untuk memilih pemimpin daerah. Supaya siapa yang terpilih punya kekuatan dan didukung oleh rakyat. Selesai pilkada ini kita ketemu lagi. Siapa pun pemenangnya. Oleh karena itu mari kita sukseskan sama-sama,” katanya. (kie)
“Sejauh ini pemerintah persiapannya sudah bagus. Semua jajaran pemerintah memang harus independen. Dia harus benar-benar menjamin netral. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya itu kan semua berjalan dengan aman. Itu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan,” tutur Cornelis kepada wartawan, Selasa (14/8) usai membuka Rakor Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalbar 2012 di Hotel Mahkota.
Bagaimana dengan tudingan yang mengindikasikan Sekda Kalbar M Zeet Assovie mengampanyekan incumbent di Sintang di depan ratusan kepala desa dan BPD?
“Saya sudah cek tidak ada dia kampanye. Cuma dia kenal satu gubernur. Gubernurnya tetap nomor satu, mungkin itu kali disalahkan orang. Tetapi kampanye pilih Cornelis mana ada itu,” tepis Cornelis. Menurut dia, mana ada yang berani PNS kampanye. Itu isu hanya permainan politik. Jangan main-main, risikonya besar dan bisa diberhentikan.
“Jangan ada lagi kepala desa yang nakal. Ada orang tidak tercatat. Orang yang datang lalu masuk menjadi penduduk kita. Lalu dia juga mencoblos. Hal ini banyak di daerah-daerah perkebunan termasuk juga daerah Sambas,” kata Cornelis.
Gubernur menambahkan, apakah betul mereka yang datang itu warga yang bekerja di luar pulang. Cornelis menyindir Biro Pemerintahan dan Disdukcapil harus jeli jangan tidur-tiduran. “Tidak kontrol lagi. Demikian pula bagian pemerintahan juga harus proaktif,” tambahnya.
Sementara itu Cornelis mengingatkan penyelenggara pemilukada harus merancang anggaran dana sematang-matangnya. Bila perlu sampai ke pemilukada putaran kedua.
“Karena kalau tidak masuk hitungan akan muncul menjadi masalah. Terutama di daerah-daerah yang jauh. Desa, kampung, atau TPS yang segera ditangani. Ketika mau pergi duitnya tidak ada. Termasuk ada beberapa pengawas di daerah menanyakan kepada saya apakah dananya sudah di-drop. Oleh karena itu, saya menyarankan KPU dan Panwaslu sekarang sudah diajukan dan hitung sampai ke pemilu dua kali putaran,” ujar Cornelis.
Kalbar ini beda dengan DKI yang satu hari satu malam sudah sampai. Sementara Kalbar yang punya luas wilayah dan medan luar biasa.
Hal itu disampaikannya dalam rangka pemantapan Pilkada Kalbar dan Kota Singkawang.
“Supaya tidak dibilang incumbent atau gubernur yang berkuasa sekarang seenaknya dengan KPU dan pengawas. Saya tidak sama sekali ikut campur dalam hal ini. Kami mem-backup sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah. Berbeda dengan tugas saya sebagai calon,” paparnya.
Sudah didrop
Menyinggung soal dana pengamanan Pilgub Kalbar, Gubernur Cornelis menyatakan sudah men-drop dana untuk Polri/TNI. “Untuk TNI juga sudah di-drop Rp 1 miliar. Polisi yang lebih banyak karena anggotanya juga lebih banyak yang diturunkan,” katanya tanpa menyebut angka pasti.Dia juga menghitung kemungkinan dana hingga putaran kedua. Karena sekarang sedang dibahas anggaran perubahan. Kalau terlambat tidak bisa pinjam sana-pinjam sini untuk menutupi kebutuhan walaupun uangnya ada.
“Okelah pinjam, tetapi ada dewan yang tidak setuju akan menjadi temuan. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati,” imbaunya.
Ia meminta mulai dari aparat keamanan sampai jajaran pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketenteraman. Kalau sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke SARA cepat-cepat ditangkal.
“Pemilukada ini suatu proses untuk memilih pemimpin daerah. Supaya siapa yang terpilih punya kekuatan dan didukung oleh rakyat. Selesai pilkada ini kita ketemu lagi. Siapa pun pemenangnya. Oleh karena itu mari kita sukseskan sama-sama,” katanya. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar