Pontianak – Sekretaris Daerah (Sekda)
Kalbar M Zeet Hamdy Assovie MTM membantah tudingan mengampanyekan
incumbent dalam raker penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
se-Kabupaten Sintang. Dia lantas menegaskan bahwa PNS tidak boleh
berpolitik praktis.
“Mereka yang mengatakan itu tidak paham bahwa sekda itu menjalankan politik administratif pemerintahan. Namanya politik juga, tetapi politik administrasi negara, bukan politik praktis,” kata M Zeet kepada wartawan seusai rapat perubahan anggaran di DPRD Kalbar, Senin (13/8).
M Zeet beralasan para kepala desa banyak bertanya tentang roda pemerintahan seperti pemekaran desa, peraturan desa (perdes). Bagaimana untuk membangun bandara. Kemudian bertanya juga soal Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Sifatnya hanya administratif dan kita jelaskan secara administratif. Kita tidak berani berpolitik. Jadi apa yang dibilang semua itu tidak benar,” kelitnya.
Menurut dia, rakor desa itu sudah setahun dirancang oleh Biro Pemerintahan Provinsi. Itu program tahunan rakor kepala desa untuk 14 kabupaten/kota. Di suatu daerah kalau gubernur tidak bisa datang, diwakili wakil gubernur, sekda dan bisa juga asisten.
“Jadi sikap PNS tetap netral tidak boleh berpolitik. Di era otonomi ini, peraturan-peraturan yang berbicara tentang desa skopnya banyak dan selalu berubah. Salah satu contoh di tahun ini sedang disiapkan RUU desa. Kemudian PNPM itu ada di desa. Nah kewenangan-kewenangan itu sudah mulai dibagikan ke desa,” jelas M Zeet yang juga Ketua PW NU Kalbar ini.
Lantas dia balik bertanya, ketika semua kewenangan akan menghajar desa atau sampai ke desa, apakah desa ini sudah siap untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan kewenangan itu.
“Apakah SDM-nya sudah siap? Apa tidak jadi bom waktu. Nanti semua urusan ke desa, desa belum siap ujung-ujungnya masuk penjara semua,” katanya.
“Lalu desa disuruh mengelola keuangan. Berarti harus ada administrasi keuangan di situ. Sebagai fungsi penggunaan anggaran dan BPKD. Nah, ini tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu saya jelaskan itu semua. Jangan menganggap itu remeh,” paparnya panjang lebar.
Kembali ditanya apakah ucapannya mendukung incumbent dengan menyebut ingat nomor 1, M Zeet kembali menepis dan mengalihkannya. Dia lebih bicara soal hubungan antara desa dan BPD yang tidak sejalan.
“Kita jelaskan bahwa mereka harus harmonis. Sifatnya yang saya lakukan peran sekda. Kalau ada yang menilai itu berbau kampanye, mereka itu tidak paham bahwa sekda itu menjalankan politik administratif pemerintahan,” tangkisnya. (kie)
“Mereka yang mengatakan itu tidak paham bahwa sekda itu menjalankan politik administratif pemerintahan. Namanya politik juga, tetapi politik administrasi negara, bukan politik praktis,” kata M Zeet kepada wartawan seusai rapat perubahan anggaran di DPRD Kalbar, Senin (13/8).
M Zeet beralasan para kepala desa banyak bertanya tentang roda pemerintahan seperti pemekaran desa, peraturan desa (perdes). Bagaimana untuk membangun bandara. Kemudian bertanya juga soal Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Sifatnya hanya administratif dan kita jelaskan secara administratif. Kita tidak berani berpolitik. Jadi apa yang dibilang semua itu tidak benar,” kelitnya.
Menurut dia, rakor desa itu sudah setahun dirancang oleh Biro Pemerintahan Provinsi. Itu program tahunan rakor kepala desa untuk 14 kabupaten/kota. Di suatu daerah kalau gubernur tidak bisa datang, diwakili wakil gubernur, sekda dan bisa juga asisten.
“Jadi sikap PNS tetap netral tidak boleh berpolitik. Di era otonomi ini, peraturan-peraturan yang berbicara tentang desa skopnya banyak dan selalu berubah. Salah satu contoh di tahun ini sedang disiapkan RUU desa. Kemudian PNPM itu ada di desa. Nah kewenangan-kewenangan itu sudah mulai dibagikan ke desa,” jelas M Zeet yang juga Ketua PW NU Kalbar ini.
Lantas dia balik bertanya, ketika semua kewenangan akan menghajar desa atau sampai ke desa, apakah desa ini sudah siap untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan kewenangan itu.
“Apakah SDM-nya sudah siap? Apa tidak jadi bom waktu. Nanti semua urusan ke desa, desa belum siap ujung-ujungnya masuk penjara semua,” katanya.
“Lalu desa disuruh mengelola keuangan. Berarti harus ada administrasi keuangan di situ. Sebagai fungsi penggunaan anggaran dan BPKD. Nah, ini tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu saya jelaskan itu semua. Jangan menganggap itu remeh,” paparnya panjang lebar.
Kembali ditanya apakah ucapannya mendukung incumbent dengan menyebut ingat nomor 1, M Zeet kembali menepis dan mengalihkannya. Dia lebih bicara soal hubungan antara desa dan BPD yang tidak sejalan.
“Kita jelaskan bahwa mereka harus harmonis. Sifatnya yang saya lakukan peran sekda. Kalau ada yang menilai itu berbau kampanye, mereka itu tidak paham bahwa sekda itu menjalankan politik administratif pemerintahan,” tangkisnya. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar